tansfer ke daerah full

@masbaim/danatransferkedaerah

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

DANA TRANSFER KE DAERAH


TEMA PEMBAHASAN

HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH1DESENTRALISASI FISKAL2DANA TRANSFER KE DAERAH3ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH4

PENYALURAN DANA TRANSFER KE DAERAH5

PELAPORAN DANA TRANSFER KE DAERAH6

MONITORING DANA EVALUASI DANA TRANSFER KE DAERAH7


HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

1


KEUANGAN NEGARA

Kementerian Lembaga Dana Desentralisasi

PUSAT

Dekelola dalam APBN dipertanggungjawabk

an kepada DPR-RI

DAERAH

Dekelola dalam APBD dipertanggungjawabk

an kepada DPRD

Dana DekonsentrasiDana Tugas

Pembantuan Gubernur Bupati Walikota

Instansi Vertikal di

Daerah Dikelola dalam Anggr Dekon

Dikelola dalam Anggr Tgs Pembant

Dipertanggungjawabkan kepada K/L

Kerangka Hubungan antara Keuangan Pusat dan Daerah


APBN

PEMERINTAH PUSAT

PEMERINTAH DAERAH

PendapatanPAD

TRANSFER

BelanjaBel. Pegawai

Surplus / Defisit

Money Follow Function dalam Desentralisasi

Daper, BHP&BP, DAU, DAK

Lain-lain Pendapatan (Otsus dll)

APBD

Bel. ModalBel. Brg Jasa

Bel. Lainnya

PembiayaanPenerimaan PembiayaanPengeluaran Pembiayaan

Kewenangan

Sumber Dana


DESENTRALISASI FISKAL

2


berarti pusat

mengandung makna lepas

• Secara harfiah : desentralisasi berarti melepas atau menjauh dari pusat,

• Dalam pemahaman yang lebih dalam dapat dikatakan bahwa desentralisasi tidak putus sama sekali dari pusat tapi hanya menjauh dari pusat.

• Desentralisasi adalah penyerahan sebagian wewenang politik dan administrasi dari pemerintah pusat sebagai puncak hierarki organisasi kepada jenjang organisasi di bawahnya atau pemerintah daerah.

Pengertian Desentralisasi


Desentralisasi dapat dibagi ke dalam 4 tipe utama yaitu : Desentralisasi Politik, Desentralisasi Administratif, Desentralisasi Fiskal, dan Desentralisasi Ekonomi.

Jenis-jenis Desentralisasi

• Desentralisasi Fiskal Merujuk pada pengembangan manajemen Pemerintah

Daerah atas sumber daya keuangan, baik dalam penetapan belanja maupun pencarian sumber-sumber pendapatan. Cakupannya meliputi:

Self financing atau cost recovery; Co-financing atau co-production;Peningkatan PAD ;Transfer penerimaan pajak kepada Pemda;Pinjaman daerah.


Alasan perlunya desentralisasi fiskal :• Kebutuhan daerah untuk melaksanakan pembangunan

sangat beragam. • Akan menjadi tidak efektif dan tidak efisien apabila

Pemerintah Pusat mendefinisikan semua kebutuhan daerah hanya melalui kacamata pusat.

• Potensi keuangan daerah tidak sama.

Prinsip-prinsip Desentralisasi Fiskal


Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal :• Adanya Pemerintah Pusat yang kapabel dalam melakukan

pengawasan dan enforcement. • SDM yang kuat pada Pemerintah Daerah guna

menggantikan peran Pemerintah Pusat. • Keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian tanggung

jawab dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.

Lanjutan…..



• Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

• Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan pada penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

• Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Lanjutan…..



• Kebijaksanaan perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau money follows function.

• Hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggungjawab Daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

Lanjutan…..



• Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan azas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN, dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

• Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (tax assignment)

• Daerah diberikan bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD.

Lanjutan…..



• Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004) :

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Lanjutan…..



• Prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemungutan PAD (UU Nomor 28 Tahun 2009)

Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional;

Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-undang (Closed-List);

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam Undang-undang;

Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintahan daerah;

Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif.

Lanjutan…..



• Prinsip Alokasi Dana PerimbanganDana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) utamanya dimaksudkan

untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya. Setiap jenis-jenis alokasi Dana Perimbangan kepada suatu daerah

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.Masing-masing jenis Dana Perimbangan saling mengisi dan

melengkapi. Pemerintah Daerah memiliki diskresi penuh dalam penggunaan

DBH dan DAU untuk menyelenggarakan roda pemerintahannya. Dalam penggunaan DAK, Pemerintah Daerah harus merujuk pada

pedoman umum dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Lanjutan…..


• Pinjaman daerah dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip:

Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri kecuali dalam hal pinjaman langsung tersebut terjadi karena kegiatan transaksi obligasi daerah.

Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan penjaminan terhadap pinjaman pihak lain dan Pendapatan Daerah dan/atau asset daerah.

Tidak melebihi batas defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Lanjutan…..



• Lain-lain pendapatan yang sah bersumber dari hibah Pemerintah, badan/lembaga, dan perseorangan dari dalam/luar negeri, serta dana darurat diterima karena bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi dengan dana APBD.

• Prinsip-prinsip terkait hibah:Hibah kepada daerah bersifat bantuan untuk

menunjang program pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebijakan Pemerintah, serta merupakan urusan daerah;

Hibah kepada Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri pada Kementerian Negara/Lembaga/Pimpinan Lembaga terkait

Lanjutan…..



UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

UU tentang APBN

Dasar Hukum


Desentralisasi Fiskal


Sumber PendanaanUU No. 33/2004

Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah

Belanja

Surplus/Defisit

Pembiayaan

Lain-lain Pendapatan yang

Sah

Pendapatan Transfer

PADUU No.34/2000

APBN

APBN

Pembagian Urusan Pemerintahan

UU No. 32/2004

APBD

Pelaksanaan Urusan

DAK

Dana Otsus

DBH

DAU

Dana PenyesuaianTugas Pembantuan

Dekonsentrasi

Desentralisasi

K/L melimpahkan wewenang kepada

Gubernur

K/L menugaskan wewenang kepada Gubernur/Bupati/

Walikota

PP No.7/2008

ALUR DANA APBN KE DAERAH (MONEY FOLLOWS FUNCTION)


Lanjutan….

DAERAHDAERAH

APBD

Hibah

Dana Darurat

Dana Desentralisasi

Dana K/L (Sektoral) di

Daerah

Mendanai Urusan Pusat di Daerah

Mendanai urusan Pusat yang sudah menjadi urusan Daerah (yang selama

ini dipersepsikan sebagai Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan)

DAK(Dana Alokasi Khusus)

DAK(Dana Alokasi Khusus)

Dialihkan secara

bertahap

PP No. 38 Tahun 2007 mengenai Pembagian Urusan Tingkat Pemerintahan

(Psl 108 UU 33/2004)

ALUR DANA APBN KE DAERAH (MONEY FOLLOWS FUNCTION)


Trilogi Bentuk yang terdiri dari 3 komponen yang saling berhubungan dan membangun tema tertentu.

Prinsip Memandang Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Temanya : pemerataan mengatasi vertical fiscal imbalance dan horizontal Fiscal imbalance.

Simulasi mekanisme pada saat DBH meningkat (berputar ke kanan), maka pada umumnya DAU menurun (berputar ke kiri), demikian pula DAK, atau sebaliknya.

Prinsip ini digunakan dlm perhitungan DAU & DAK per daerah

DBH DAU

DAK

Trilogi Dana Perimbangan


Trilogi Dana Perimbangan

Alat Pemerata kemampuan keuangan daerah

Sumber daya alam dan sumber daya lainnya, untuk di-share sebagian dengan daerah lainnya sebagai wujud kepedulian nasional

Bantuan untuk memperbaiki infrastruktur


TRANSFER KE DAERAH

3


Kebijakan Umum1. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta

mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antardaerah.

2. Menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.

4. Mendukung kesinambungan fiskal nasional.5. Meningkatkan kemampuan daerah dalam

menggali potensi ekonomi daerah.6. Meningkatkan efisiensi pemanfataan sumber

daya nasional.7. Meningkatkan sinkronisasi antara rencana

pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

8. Meningkatkan daya saing daerah.9. Meningkatkan perhatian terhadap

pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.

POKOK-POKOK KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH 2013 (1)

Triliun Rupiah

2008 2009 2010 2011 2012 RAPBN 2013

0

100

200

300

400

500

600

292.4 308.6344.7

411.4

478.8518.9

DAU DAK DBH Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian


Arah Kebijakan DBH 2013:1. Meningkatkan akurasi data melalui

koordinasi dengan pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Perpajakan.

2. Menyempurnakan proses penghitungan dan penetapan alokasi DBH secara lebih transparan dan akuntabel melalui mekanisme rekonsiliasi data antara Pemerintah Pusat dan Daerah Penghasil.

3. Melaksanakan prinsip by origin.4. Menyempurnakan sistem penyaluran

DBH lebih tepat waktu dan tepat jumlah.

5. Menyelesaikan kurang/lebih bayar DBH.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2012

RAPB

N 2013

0

20

40

60

80

100

120

62.8

77.773.8

89.6

96.7100.06

108.4

99.4

Triliun Rupiah

POKOK-POKOK KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH 2013 (2)


Perencanaan dan Penganggaran Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

PMK No.165/ PK.07/2012

- Kemenkeu (DJPK,DJA,DJP,DJBC,BKF)

- Kem.ESDM- KKP- Kemenhut- Kemen LH- Kemenpera- Kemendagri- KPDT- Kemendag- Kementan

- Kemenhub- Kemenpan & RB- Kemendikbud- Kemenkes- Kemen PU- Bakosurtanal/

BIG- BKN- BKKBN- BNPP- SK Migas- BPS

Jan s/d Juni t-1

- DJPK- Setjen - Kemkumham

Jan – Des

PMK No.06/ PK.07/2012

- DJPK- DJA- DJPB- Bank

Operasional

Dasar

Pihak Terkait

Waktu Okt s/d Des t-1

Penetapan Alokasi

1. Pagu Indikatif2. Pagu Sementara3. Pagu TkD dalam I-account APBN

dan NK

DIPA, SKPRTD, SPP,SPM, SP2D

1 Perpres dan 17 PMK alokasi Transfer ke DaerahDokumen

2

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH


Arah Kebijakan dan Prioritas

Pembangunan Nasional (Januari)

Resource envelope,

Rancangan RKP dan Pagu Indikatif

(Maret)

Rincian Anggaran Belanja Pem Pusat (Akhir November)

Pokok-pokok Kebijakan Fiskal,

Kerangka Ekonomi Makro dan RKP

(Pertengahan Mei)

DIPA K/L(Desember)

RAPBN (Agustus)

Pagu Anggaran

(Pertengahan Juni)

APBN(Akhir Oktober)

PERSETUJUAN DPR (BANGGAR)

PERSETUJUAN DPR (KOMISI)

SB

Keppres

PERSETUJUAN DPR (KOMISI)

PERSETUJUAN DPR (BANGGAR)

Perpres (RKP)

DIPA

UU

RUU & NK

KMK

1

2

3

4

5

6

7

8

29Proses Penyusunan RAPBN TA 2014: Siklus APBN


ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH

4


JENIS DANA TRANSFERTAHUN 2013

1. Dana Bagi Hasil (DBH)2. Dana Alokasi Umum (DAU)3. Dana Alokasi Khusus (DAK)4. Dana Otonomi Khusus (Otsus)5. Dana Penyesuaian

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)2. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TP Guru

PNSD)3. Dana Tunjangan Penghasilan Guru PNSD (DTP Guru

PNSD)4. Dana Insentif Daerah 5. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi

(P2D2)


2009 2010 2011 2012 20130

100

200

300

400

500

600

Perkembangan Anggaran Transfer ke Daerah

310,55345,73

412,14

460,85

528,62


No Jenis Transfer2009

%2010

%2011

%2012 (Okt)

%2013

Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu1 Dana Bagi

Hasil77,98 76,13 97,6 92,36 92,18 99,8 96,91 96,91 100,0 90,23 62,34 69,1 101,96

a. Pajak 41,07 39,27 95,6 45,98 45,82 99,7 41,52 41,53 100,0 39,54 26,88 68,0 48,10

b. SDA 35,85 35,80 99,9 45,17 45,17 100,0 53,97 53,97 100,0 49,20 34,26 69,6 52,01 c. CHT 1,07 1,07 100,0 1,22 1,20 98,9 1,42 1,41 99,5 1,49 1,20 80,7 1,85

2 DAU 186,41 186,41 100,0 203,61 203,57 100,0 225,53 225,53 100,0 273,81 228,16 83,3 311,14

3 DAK 24,82 24,71 99,5 21,13 20,96 99,2 25,23 24,80 98,3 26,12 12,04 46,1 31,69

4 Dana Otsus 9,53 9,53 100,0 9,10 9,10 100,0 10,42 10,42 100,0 11,95 8,96 75,0 13,45

5 Dana

Penyesuaian11,81 11,81 99,9 19,58 18,92 96,6 54,04 53,66 99,3 58,74 48,82 83,1 70,39

Jumlah 310,55 308,59 99,4 345,73 344,73 99,7 412,14 411,32 99,8 460,85 360,33 78,2 528,62

(triliun rupiah)

Alokasi & Realisasi Penyaluran Dana Transfer ke Daerah Tahun 2009 - 2013


ALOKASI TRANSFER KE DAERAH TA 2013

DANA PERIMBANGAN

Rp444.8 T

DANA OTSUS DANPENYESUAIAN

Rp83.8 T

DANA OTSUS Rp13.4 T

DANA PENYESRp70,4 T

DBH PAJAKRp49,9 T

DBH SDARp52.0 T

DANA OTSUS ACEH = Rp6.2T

DANA OTSUS PAPUA = Rp4.4 T

DANA OTSUS PAPUA BARAT = Rp1.8 T

DANA TAMBAHAN INFRAS.OTSUS PAPUA = Rp0.5 T

DANA TAMBAHAN INFRAS OTSUS PAPUA BARAT = Rp0.4 T

DBH = Rp101.9 T

DAU = Rp311.1 T

DAK = Rp31.7 T DBH PBB = Rp25,9 T

DBH PPh = Rp22.1 T

DBH CUKAI = Rp1.8 T

DBH KEHUTANAN = Rp2.2 T

DBH PERTUM = Rp14.1 T

DBH PERIKANAN = Rp0.1 T

DBH MINYAK BUMI = Rp18.7 T

DBH GAS BUMI = Rp16.4T

DBH PANAS BUMI = Rp0.3 M

TUNJ. PROFESI GURU PNSD = Rp43.1T

BANT. OPS. SEKOLAH = Rp23.4 T

DANA TAMSIL GURU PNSD = Rp2.4 T

DANA INSENTIF DAERAH = Rp1.4 T

DANA P2D2 = Rp81,M

TRANSFER KE DAERAH

Rp528.6 T


Regulasi Penganggaran & Alokasi Dana Transfer ke Daerah

Penyusunan Pagu Indikatif dan Pagu Sementara DBH, DAU, DAK, Dana Otsus dan Dana Penyesuaian (TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, BOS, dan DID) dan penyampaiannya dari DJPK ke DJA.

Penyediaan Data Dasartatacara, jenis dan batasan waktu penyampaian data dari masing-masing instansi terkait kepada Ditjen Perimbangan Keuangan dalam rangka perhitungan alokasi DBH, DAU, DAK, Dana Otsus dan Dana Penyesuaian (TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, BOS, dan DID).

Perhitungan dan penetapan alokasi DBH proses perhitungan, batasan waktu, dan penetapan alokasi sementara dan

alokasi definitif DBH PPh, DBH PBB termasuk PBB Migas dan panas bumi, dan DBH Cukai Hasil Tembakau

Proses perhitungan batasan waktu, dan penetapan: 1. Perkiraan alokasi DBH SDA berdasarkan ketetapan daerah penghasil dari K/L. 2. perubahan perkiraan alokasi DBH SDA berdasarkan perubahan penetapan

daerah penghasil.3. alokasi definitif berdasarkan hasil rekonsiliasi data perhitungan DBH SDA triwulan

III dan IV.


Penyelesaian kurang bayar/lebih bayar Dana Bagi Hasil- Kurang Bayar DBH : diusulkan dalam APBN/APBN-P berikutnya- Lebih Bayar DBH : diperhitungkan dlm penyaluran triwulan/tahun berikutnya

Rekonsiliasi data penerimaan negara dalam rangka perhitungan DBH SDA- hasil rekonsiliasi digunakan sbg dasar penyaluran triwulan III, IV, dan penempatan

sementara DBH SDA yang belum teridentifikasi daerah penghasilnya ke dalam rekening dana cadangan

- DBH SDA yang ditempatkan dalam rekening dana cadangan disalurkan paling lambat akhir bulan Februari TA berikutnya setelah adanya identifikasi daerah penghasil.

Perhitungan & penetapan alokasi DAU, DAK, Dana Otsus dan Penyesuaian - Perhitungan alokasi DAU dan DAK berdasarkan formula/variabel/kriteria UU No.

33/2004 dan PP No. 55/2005- Perhitungan alokasi Dana Otsus berdasarkan UU No. 21/2001 ttg Otonomi Khusus

Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dg UU No. 35/2008 dan UU No. 11/ 2006 ttg Pemerintahan Aceh

- Perhitungan Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan BOS berdasarkan formula/kriteria yang diatur dalam UU No.20/2003.

Regulasi Penganggaran & Alokasi Dana Transfer ke Daerah

…………………..lanjutan


DANA BAGI HASIL


DANA BAGI HASIL

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.


DANA BAGI HASIL PAJAK


PBB

Pusat (10%)

Daerah (90%)

Pusat (80%)

Daerah (20%)

Pusat (98%)

Daerah (2%)

Dibagi rata ke Kab/Kota (6,5%)

Insentif Kab/Kota (3,5%)

Provinsi (16,2%)

Kab/Kota (64,8%)

Biaya Pungut (9%)

Kab/Kota (12%)

Provinsi (30%)

Kab/Kota Penghasil (40%)

Kab/Kota Pemerataan (30%)

Provinsi (8%)

- PPh Ps. 25 dan Ps.29

WPOPDN,- PPh Ps.21

Cukai Hasil Tembakau

DBH PAJAK

Skema DBH Pajak


Penganggaran dan Penetapan Alokasi Sementara DBH Pajak

10 hk stlh APBN

ditetap-kan

10 hk stlh APBN

ditetap-kan

Akhir MaretTA ybs

Akhir MaretTA ybs

Minggu I Maret

Minggu I Maret

Minggu I Juni

Minggu I Juni

IKD : Indikasi Kebutuhan DanaIKDP BUN: Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum NegaraRDP : Rencana Dana Pengeluaran


DBH PBB


• UU No. 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12/1994;

• UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

• PP No. 16/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

• PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertangggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah

Dasar Hukum


PEMBAGIAN PBBPusat

10 %

Provinsi

16,2 %

Kab/Kota

64,8 %

BP PBB

9%

a. 6,5% Bagi Ratab. 3,5% Insentif

PBB (100%)

Sektor

Pedesaan

Perkotaan

Perkebunan

Perhutanan

Pertambangan

Pusat (DJP)

10%

20%

60 %

65%

70%

Daerah

90%

80%

40%

35%

30%


SEKTOR PBBSektor

Perdesaan

Perkotaan

Perkebunan

Perhutanan

Pertambangan Non Migas

Daerah PenghasilProvinsiBy origin

By origin

By origin

By origin

By origin

Kab/kotaBy origin

By origin

By origin

By origin

By origin

* Menggunakan Formula

Sektor PBB MIGAS

On Shore

Tanah & Bangunan

Tubuh Bumi

Off Shore

Tanah & Bangunan

Tubuh Bumi

Daerah Penghasil

By originFormula

FormulaFormula

DAERAH NON PENGHASIL

X


Wilayah KerjaKKKS ‘X’

TUBUH BUMI(PRODUKSI)


● Areal dan Bangunan ONSHORE

● Areal dan Bangunan OFFSHORE

OBJEK PAJAK (Pasal 1, 2 dan 3 UU PBB): adalah bumi dan/atau bangunan• Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.

Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia.

• Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan;

Objek Pajak PBB Migas


Objek, Subjek, dan Wajib Pajak PBB Migas

1. Permukaan Bumi:a. Areal onshore: areal KKKS di daratan dan

perairan pedalaman;b. Areal offshore.

2. Tubuh Bumi: proxy Hasil Produksi3. Bangunan: total luas bangunan yang

dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan KKKS

• Subjek Pajak

seluruh KKKS yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan sesuai luas WK yang dikuasainya.

• Wajib Pajak

Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak PBB Migas.

Garis pantai

PERMUKAAN BUMIAreal DARATAN(onshore)


PERMUKAAN BUMIAreal PERAIRAN LepasPantai (offshore)


• Objek PBB Migas


PBB Migas Offshore dan PBB Migas Tubuh Bumi


DBH PPh Pasal 21 dan 25/29 WPOPDN


• UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008;

• UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

• PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertangggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah

Dasar Hukum


Pemerintah Pusat80%

Pemerintah Daerah

20%

Provinsi8%

Kabupaten/Kota12%

Penerimaan PPh100%

Bagi Rata seluruh Kabupaten/Kota di

Prop. ybs.3,6%

Kabupaten/Kota tempat WP terdaftar

8,4%

Rincian Bagi Hasil PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 WPOPDN


DBH Cukai Hasil Tembakau


UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi DBH CHT;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertangggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah

Dasar Hukum


DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU

CUKAI HASIL TEMBAKAU

100 %

PUSAT

98%

DBH CHT

2 %


PERHITUNGAN ALOKASI DBH CHT TA 2013

ALOKASI DBH CHT TA 2013 PER PROPINSI = (-1.A + -2.B + -3.C) X 2% PENERIMAAN CUKAI

DALAM NEGERI

AREALISASI

PENERIMAAN CUKAI

-1 = 58%

BPRODUKSI

TEMBAKAU

-2 = 38%

CINDEKS

PEMBANGUNAN MANUSIA

-3 = 4%


LIMA KEGIATAN DBH CHT

Pembinaan lingkungan Sosial

Penanganan dampak negatif ketrampilan kerja, limbah pabrik, smoking area, rawat kesehatan, BLK, penguatan ekonomi

Peningkatan Kualitas Bahan Baku

Pembinaan Industri

Sosialisasi Cukai

Pemberantasan Cukai Ilegal

Pengendalian dan pengawasan

Kepatuhan terhadap aturan Cukai dan Peningkatan Penerimaan Negara

Standar mutu bahan baku, nikotin rendah, sarana dan metode pengujian, penangan panen dan pasca panen, penguatan kelembagaan petani.

Pendataan mesin, penerapan HAKI, pembentukan kawasan, pemetaan industri, kemitraan, penguatan kelembagaan, pengembangan industri ber tar-nikotin rendah.

Penggunaan DBH CHT


Penganggaran dan Penetapan Alokasi Sementara DBH Pajak

10 hk stlh APBN

ditetap-kan

10 hk stlh APBN

ditetap-kan

Akhir MaretTA ybs

Akhir MaretTA ybs

Minggu I Maret

Minggu I Maret

Minggu I Juni

Minggu I Juni



Penganggaran Penetapan Alokasi Sementara DBH CHT

60 hari sblm

TA ybs

60 hari sblm

TA ybs

10 hk stlh APBNditetapkan

10 hk stlh APBNditetapkan

60 hari sblm

TA ybs

60 hari sblm

TA ybs



Penganggaran dan Penetapan Alokasi Definitif DBH Pajak

Minggu IOktoberTA ybs

Minggu IOktoberTA ybs


Penganggaran dan Penetapan Alokasi Definitif DBH CHT

Minggu I OktoberTA ybs

Minggu I OktoberTA ybs

Akhir November

TA ybs

Akhir November

TA ybs


DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM


DBH Migas• Penerimaan SDA Minyak Bumi• Penerimaan SDA Gas Bumi

DBH Pertambangan Umum• Penerimaan Landrent• Penerimaan Royalti

DBH Kehutanan• Penerimaan IIUPH (Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan)• Penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan)• Penerimaan DR (Dana Reboisasi)

DBH Perikanan• Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan• Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan

DBH Panas Bumi• Setoran Bagian Pemerintah• Iuran Tetap dan Iuran Produksi

CAKUPAN DBH SDA


Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

SDAKehutanan

PertambanganUmum

Iuran Izin UsahaPemanfaatan Hutan

(IIUPH)

Provisi Sumber DayaHutan (PSDH)

Dana Reboisasi

Pusat (20%)

Pusat (20%)

Daerah (80%)

Daerah (80%)

Pusat (60%)

Daerah (40%)

Provinsi (16%)

Kabupaten/Kota (64%)

Provinsi (16%)

Kabupaten/Kota Penghasil (32%)

Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (32%)

Iuran Tetap(Land Rent)

Iuran Eksplorasi danEksploitasi (Royalty)

Pusat (20%)

Daerah (80%)

Pusat (20%)

Daerah (80%)

Provinsi (16%)


Perikanan

Pungutan PengusahaanPerikanan

Provinsi (16%)

Kabupaten/Kota Penghasil (32%)

Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (32%)

Pungutan HasilPerikanan

Pusat (20%)


PertambanganMinyak Bumi

PertambanganGas Bumi

PertambanganPanas Bumi

Pusat (84,5%)

Daerah (15,5%)

Provinsi (3,1%)

Kabupaten/Kota Penghasil (6,2%)

Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (6,2%)

0,1% untuk Anggaran Pendidikan Dasar

Pusat (69,5%)

Daerah (30,5%)

Provinsi (6,1%)

Kabupaten/Kota Penghasil (12,2%)

Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (12,2%)Setoran BagianPemerintah

Iuran Tetap danProduksi






Pusat (20%)

Daerah (80%) 16 % Provinsi; 32% Kab/Kota Penghasil; 32% Kab/Kota dalam satu provinsi

SDA

SDA

SDA

SDA

SDA

Skema Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam


PENYEDIAAN DATA TEKNIS

(1)SEKJEN, DITJEN MIGAS, DITJEN MINERBA, DAN DITJEN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI (KEMEN. ESDM)

(2)SEKJEN DAN DITJEN PERIKANAN TANGKAP (KEMEN. KELAUTAN DAN PERIKANAN)

(3)SEKJEN, DITJEN BINA USAHA KEHUTANAN (KEMEN. KEHUTANAN)

(4)DITJEN ANGGARAN (KEMEN. KEUANGAN)

PERHITUNGAN DBH SDA UNTUK DAERAH

DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN (KEMEN. KEUANGAN)

PENYALURAN DBH SDA

1) DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN (KEMEN. KEUANGAN)

2) DITJEN PERBENDAHARAAN (KEMEN. KEUANGAN)

DALAM PENGHITUNGAN DAN PENYALURAN DBH SDA

KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT


Menteri Teknis menetapkan daerah penghasil dan dasar penghitungan DBH SDA paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Dalam hal SDA berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah penghasil SDA berdasarkan pertimbangan menteri teknis terkait paling lambat 60 hari setelah diterimanya usulan pertimbangan dari menteri teknis.

Ketetapan menteri teknis tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH SDA untuk masing-masing daerah paling lambat 30 hari setelah diterimanya ketetapan dari menteri teknis.

Pasal 27 PP 55/2005

Mekanisme Penetapan PMK Perkiraan Alokasi DBH SDA


BA- KESEPAKATAN

Kemen ESDMKemen Kelautan dan Perikanan

Kemen Kehutanan

KONSULTASI Kemenkeu, DJPK

PEMDA PROV, KAB/KOTA

Kemendagri

SK DAERAH PENGHASIL

PERHITUNGAN ALOKASI

PMK Perkiraan Alokasi

APBD / KAS DAERAH

Mekanisme Penetapan PMK


Pasal 28 PP No 55 th 2005Perhitungan realisasi DBH SDA dilakukan secara Triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil kecuali untuk DBH SDA Perikanan

Pasal 29 PP No 55 th 2005 Penyaluran DBH SDA dilaksanakan berdasarkan realisasi

penerimaan negaranya pada tahun anggaran berjalan Penyaluran DBH SDA dilaksanakan secara Triwulanan

(periode Maret - Juni - September - Desember)

Mekanisme Rekonsiliasi DBH Panas Bumi


Penganggaran dan Penetapan Perkiraan Alokasi DBH SDA Migas, Panas Bumi, dan Pertambangan Umum

10 hk stlh diterimanya

dokumen

10 hk stlh diterimanya

dokumen

60 hari sblm TA ybs

60 hari sblm TA ybs30 hari stlh

diterimanya SK daerah penghasil

dan dasarperhit

30 hari stlh diterimanya SK

daerah penghasildan dasar

perhit


Minggu IMaret sblm

TA ybs

Minggu IMaret sblm

TA ybs

Juni sblm TA ybs

Juni sblm TA ybs

60 hari sblm TA ybs

60 hari sblm TA ybs


Penganggaran dan Penetapan Perkiraan Alokasi DBH SDA Kehutanan

60 hari sblm TA ybs

60 hari sblm TA ybs



perhitungan



perhitungan

Minggu IMaret sblm

TA ybs

Minggu IMaret sblm

TA ybs

Juni sblm TA ybs

Juni sblm TA ybs



Penganggaran dan Penetapan Perkiraan Alokasi DBH SDA Perikanan

60 hari sebelum

TA ybs

60 hari sebelum

TA ybs



perhitungan



perhitungan

Minggu IMaret sblm

TA ybs

Minggu IMaret sblm

TA ybs

Juni sblm TA ybs

Juni sblm TA ybs



Penetapan Perubahan Perkiraan Alokasi DBH SDA

OktoberTA ybs

OktoberTA ybs

30 hari stlh APBN-P

ditetapkan

30 hari stlh APBN-P

ditetapkan

30 hari stlh APBN-P

ditetapkan

30 hari stlh APBN-P

ditetapkan


daerah penghasildan dasar perhit dan perubhn perkiraan

PNBP


daerah penghasildan dasar perhit dan perubhn perkiraan

PNBP


Rekonsiliasi Data DBH SDA untuk Penyaluran Triwulan III & IV

*

• Akhir Agt (utk penyaluran tw-3)

• Minggu III Nov (utk penyaluran tw-4)

**

* Kemenhut

Kem.ESDM**

• Minggu I Sept (utk penyaluran tw-3)

• Akhir Nov (utk penyaluran tw-4)

Penyaluran dana cadangan dilakukan paling lambat akhir Februari TA berikutnya, setelah teridentifikasi daerah penghasilnya


DANA ALOKASI UMUM


Merupakan salah satu komponen dari Dana Perimbangan yang alokasinya bersumber dari APBN. Pengalokasiannya didasarkan atas formula dg konsep Alokasi Dasar dan Celah Fiskal (Fiscal Gap), yaitu selisih antara Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal.

Sebagai instrumen untuk mengatasi horizontal imbalance, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah dimana pengunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh Daerah.

Sebagai equalization grant, yaitu berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA yang diperoleh Daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU)


Penganggaran dan Penetapan Alokasi DAU

Juli TAsblmnyaJuli TA

sblmnya

*

2)

BPS

Kemendagri

BIG(Badan Informasi Geospasial)

Minggu IMaret sblm

TA ybs

Minggu IMaret sblm

TA ybs

Juni sblm TA ybs

Juni sblm TA ybs

1)

3)

2)

1)

3)



Pendapatan Dalam Negeri Rp1.310.561,6 1.525.189,5

Pendapatan Dalam Negeri Neto 1.036.639,2 1.196.689,6

DAU = 26% x PDN Neto 273.814,4 Rp311.139,3

APBN 2012 APBN 2013

16,4%

19,9%

15.4%

13,6%

Δ

Faktor Pengurang 273.922,4 328.499.9

Perhitungan DAU Nasional 2013


DAU NASIONAL sekurang-kurangnya 26% DARI PDN

Neto

Rp RpRp

Rp RpRp

• Pasal 27 UU Nomor 33/2004 Ayat (1) : jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 persen dari PDN Neto yang ditetapkan dalam APBN.

• PDN Neto adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah (DBH).

Perhitungan DAU Nasional


DAU = Alokasi Dasar (AD)+ Celah Fiskal (CF)

Alokasi Dasar = Memperhitungkan Belanja Gaji PNSD

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal (KbF) – Kapasitas Fiskal (KpF)

Kebutuhan Fiskal = Rata-rata Belanja Daerah secara Nasional X (indeks-indeks)

1. Indeks Jumlah Penduduk (IJP)2. Indeks Luas Wilayah (ILW)3. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)5. Indeks Product Domestic Regional Bruto (PDRB)

Kapasitas Fiskal = Pendapatan Asli Daerah (PAD) + DBH Pajak + DBH SDA

Rata-rata Belanja Daerah secara Nasional = Jumlah Belanja dalam APBD seluruh Indonesia dibagi jumlah daerah

Indeks-Indeks

Catatan: Metadata DAU akan menunjukkan kondisi data dari komponen-komponen perhitungan DAU tersebut diatas

Dasar Hukum: UU No 33/2004 Ps 27 (2)

Formula Perhitungan DAU Per Daerah


DAU 2013

Alokasi Dasar

KebutuhanFiskal

KapasitasFiskal

Jumlah Penduduk

Luas Wilayah *)

IKK

IPM

PDRB per Kapita

P.A.D

DBH Pajak

DBH SDA

Celah Fiskal

MEMPERHITUNGKAN BELANJA GAJI PNSD

KbF = TBR (α1 IP + α2 LW + α3 IKK + α4 IPM + α5 PDRB per kapita)*) wilayah darat 100%, laut prov 35%, laut kab/kota 40%

30%

13%

28%

11%

18%55%

55%

60%

50%

70%

55%

Kebijakan Pembobotan Komponen

AD Secara Nasional ditetapkan 88% rata-rata Belpeg PNSD

pada Prov/Kab/Kota atau setara 46% (Prov) dan 49% (Kab/Kota)

Pagu DAU Nasional Prov Kab/Kota

13%

14%

15%

28%

30%

Formula DAU tahun 2013


ALOKASIDASAR

KEBUTUHANFISKAL

KAPASITASFISKAL

BELANJA PNSD

JUMLAH PENDUDUK

LUAS WILAYAH DARAT & LAUT

IKK

IPM

PDRB PER KAPITA

PAD

DBH PAJAK

DBH SDA

DAERAH, Kem KEU, dan Men-PAN & RB

BPS

Kem DAGRI & BAKOSURTANAL

BPS

BPS

BPS

DAERAH & Kem KEU

Kem KEU

Kem KEU

TBR DAERAH & Kem KEU

PENYEDIA & JENIS DATA STATISTIK PERHITUNGAN DAU


DANA ALOKASI KHUSUS


UU 17/200

3

• Tentang Keuangan Negara• Pasal 8 : Menkeu mempunyai tugas menyusun kebijakan fiskal dan kerangka

ekonomi makro serta menyusun rancangan APBN dan APBN P• Pasal 22 : Dana Perimbangan dialokasikan berdasarkan UU Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah

UU 33/200

4

• Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah• Berisi Besaran DAK dalam APBN, Definisi, Kriteria Pengalokasian dan

Kewajiban Dana Pendamping DAK

PP 55/200

5

• Tentang Dana Perimbangan• Berisi Proses Perencanaan, Perhitungan, Penganggaran, Pelaporan dan

Pemantauan dan Evaluasi DAK

PMK

PMT

PMD

• Permenkeu Tentang Pedoman Umum dan Penetapan Alokasi DAK Perdaerah• Permenkeu tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer

Ke Daerah• Permenkeu tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah (NEW) (PMK

165/2012)• Permen Teknis Tentang Petunjuk teknis Penggunaan DAK Per Bidang• Permendagri Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Administrasi Keuangan

DAK di APBD

Dasar Hukum DAK


Pengertian Dana Alokasi Khusus (1)

dana yang bersumber dari Pendapatan APBNdialokasikan kepada daerah tertentuuntuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerahsesuai prioritas nasional

Tujuan DAK membantu daerah tertentu untuk mendanai

kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat,

dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan

pencapaian sasaran prioritas nasional.


Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Membantu dalam arti “bukan penyediaan dana yang utama” dan/atau “bukan menggantikan yang semua sudah ada”. Demikian juga hanya “diberikan kepada daerah/bidang yang menurut kebijakannnya harus dibantu”

Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang.

Kewenangan daerah, bukan kewenangan pusat/ Kementerian/lembaga. Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dimuat

dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. RKp disetujui DPR,selanjutnya dimuat dalam Nota Keuangan dan RAPBN.

Pengertian Dana Alokasi Khusus (2)


Peran K/L dalam Pengalokasian DAK Berdasarkan PP 55/2005

1. Mengusulkan program/ Kegiatan yang akan didanai DAK2. Menyampaikan kriteria teknis beserta data teknis untuk pengalokasian

DAK3. Menyusun Petunjuk Teknis penggunaan DAK4. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan DAK di Daerah5. Menyampaikan Laporan pelaksanaan DAK di Daerah


Tambahan Peran K/L dalam Pengalokasian DAK Berdasarkan PMK 165/2012

1. Mengusulkan perkiraan kebutuhan alokasi DAK dalam rangka penyusunan indikasi kebutuhan dana DAK (pagu indikatif)

2. Menyampaikan evaluasi kinerja masing-masing bidang DAK tahun sebelumnya (memuat pencapaian sasaran/program kegiatan) dalam rangka penyusunan Rencana Dana Pengeluaran DAK (pagu sementara)


Penganggaran dan Penetapan Alokasi DAK Berdasarkan PMK 165/2012

Juli TA sblmnyaJuli TA sblmnya

Minggu IMaret sblm

TA ybs

Minggu IMaret sblm

TA ybs

Juni sblm TA ybs

Juni sblm TA ybs



TAHAPAN PERENCANAAN DAN PENGALOKASIAN DAK

1) Penetapan Program dan kegiatan DAK2) Penetapan Pagu DAK3) Perhitungan DAK4) Penetapan Alokasi, Penggunaan dan

Penganggaran DAK5) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

DAK


PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAK

- DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional yang dimuat dalam RKP tahun anggaran bersangkutan.

- Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan RKP.

- Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.

1


PAGU DAK

PMK 165/2012 tentang Pengalokasian Transfer Ke Daerah, menyatakan :a) Penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana (IKD) DAK, dengan

mempertimbangkan: perkiraan alokasi DAK dalam kerangka pembangunan jangka

menengah (pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan perkembangan alokasi DAK);

perkiraan kebutuhan alokasi DAK dari seluruh bidang yang diusulkan oleh kementerian/lembaga.

Disampaikan ke DJA paling lambat awal maret b) Penyusunan Rencana Dana Pengeluaran (RDP) DAK, dengan

mempertimbangkan: Indikasi Kebutuhan Dana; prioritas nasional yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah; evaluasi kinerja masing-masing bidang DAK tahun sebelumnya

(memuat pencapaian sasaran program/kegiatan oleh masing-masing K/L dan kinerja penyerapan DAK);

usulan kebutuhan pendanaan masing-masing bidang DAK dari kementerian/lembaga;

bidang baru yang diusulkan untuk didanai dari DAK.Disampaikan ke DJA paling lambat Juni

2


(Pasal 53 PP 55 tahun 2005)Setelah menerima usulan kegiatan khusus dari Menteri Teknis terkait, Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK

(Pasal 54 PP 55 tahun 2005) Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan,

yaitu:Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing Daerah.

Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

3

Penghitungan Alokasi DAK per Daerah


1. Menentukan daerah penerima dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria, yaitu:

Kriteria Umum (KU)

KU = (PAD + DAU + DBH – DBH DR) - Belanja Gaji PNSDDaerah dengan KU dibawah rata-rata KU secara Nasional adalah daerah yang prioritas mendapatkan DAK

Kriteria Khusus (KK)

Berupa :a. Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur

penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat), dan Karakteristik daerah, yang meliputi: (1) Daerah Tertinggal; (2) Daerah perbatasan dengan negara lain; (3) Daerah rawan bencana; (4) Daerah Pesisir dan/ atau Kepulauan; (5) Daerah ketahanan pangan; (6) Daerah pariwisata

b. Seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK

Kriteria Teknis (KT)

ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait yang memuat indikator-indikator yang mencerminkan kebutuhan teknis

2. Menghitung DAK per daerah menggunakan indeks dari KU, KK dan KT

Formula Perhitungan DAK per Daerah


KriteriaUmum

KriteriaKhusus

KriteriaTeknis

PAD

DBH

Daerah Tertinggal

Daerah Perbatasan

Daerah Rawan Bencana

Kondisi Infrastruktur Per Bidang Per daerah

BNPP

BNPB

Kem Pertanian

K/L terkait

Da Ketahanan Pangan

Kem Bud Par

DAU

T- 2

T- 2

T-2

T-2

T-1

T-1

T-1

T-1

T-1

Belanja Gaji PNSD

Da Potensi Pariwisata

T-1

Kem PDT

Daerah & KemKeu

KemKeu

KemKeu

Daerah & KemKeu

Daerah Pesisir T-1 Kem Kelautan & Per

Sesuai dengan PMK 165/2012 Data kewilayahan dan indeks teknis disampaikan paling lambat pada bulan Juli


BAGAN PERHITUNGAN ALOKASI DAK

KEMAMPUANKEUANGANDAERAH

(IFN < 1)

PERATURANPERUNDANGAN

KARAKTERISTIKDAERAH (IKW)

INDEKS FISKAL & WILAYAH (IFW) = (0,5IFN-1 + 0,5IKW)

IFW > 1

INDIKATOR KEBUTUHAN TEKNIS

INDEKS TEKNISIT = (Indikator Teknis)

INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS(IFWT-1) = (0,5 IFW + 0,5 IT) ?

IFWT-1 > 1

DAERAHTIDAK LAYAK

DAERAH LAYAK

BOBOT DAK Per Daerah Per Bidang(BD) = IFWT-2 * IKK

ALOKASI DAK per BIDANG(ADB) = (BD/-BD)* PAGU per BIDANG

DAERAH TIDAK LAYAK UNTUK BIDANG TERTENTU

ALOKASI DAK Utk DAERAH(AD) = (ADB1)+(ADB2)+….(ADBn)

NO NO

YES

NO

YES

YES

YES NO

No

INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS(IFWT-2) = (0,2 IFW + 0,8 IT) ?

INDEKS TEKNISIT = (Indikator Teknis) ; IT > 0

Yes

94

Kriteria Umum Kriteria KhususKriteria Teknis

1

2

3

4


• Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan segera setelah UU APBN diterbitkan.

• Berdasarkan penetapan alokasi DAK, menteri teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK , paling lambat 2 (dua) minggu setelah PMK ditetapkan.

• Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD.

• Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK.

• DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas

4

PENETAPAN ALOKASI, PENGGUNAAN DAN PENGANGGARAN DAK


1. Infrastruktur

17Des 31 Des19 Nov 17

Jan17 Feb

UU APBN PMK DAK JUKNIS SEHARUSNYA

2 minggu

1 bulan 2 bulan

1. Kesehatan2. KB3. Kelautan4. Kehutanan5. LH6. PDT7. Praspem8. Perumahan9. Transdes

1. Pertanian2. Energi

Perdesaan

*******

17 Maret

3 bulan > 3 Bulan

1. Pendidikan2. Perdagangan3. KTD4. Perbatasan

GAMBARAN PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS DAK TA. 2013

12 Des 26 Des24 Nov 13

Jan12 Feb

UU APBN 2012 PMK DAK JUKNIS SEHARUSNYA

2 minggu

1 bulan 2 bulan

1. Pendidikan2. Kesehatan3. KB4. Kelautan Perikanan5. Kehutanan6. Perdagangan7. Perumahan

1. Pertanian2. LH3. Praspem4. Perbatasan5. Transdes6. Keselamatan Transportasi Darat7. Listrik Perdesaan8. PDT

**** ***

12 Maret

3 bulan > 3 Bulan

1. Infrastruktur

GAMBARAN PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS DAK TA. 2012

BELUM SELESAI


DANA OTONOMI KHUSUS


DANA OTONOMI KHUSUS (OTSUS)

Dana Otonomi Khusus (Otsus) adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Diberikan kepada Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh

Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh masing-masing setara dengan 2% (dua persen) dari pagu DAU nasional


Penganggaran dan Penetapan Alokasi Dana Otonomi Khusus

Minggu IMaret sblm

TA ybs

Minggu IMaret sblm

TA ybs

Juni sblm TA ybs

Juni sblm TA ybs



DANA TP , DTP, BOS


TUNJANGAN PROFESI GURU (TP)

Tunjangan Profesi Guru PNSD adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tunjangan Profesi Guru PNSD diberikan sebesar 1x gaji pokok guru PNSD.


DANA TAMBAHAN PENGHASILAN (DTP)

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi Guru PNSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• DTP Guru PNSD diberikan sebesar Rp250.000,- per bulan.

• DTP Guru PNSD dialokasikan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan guru PNSD.


BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah adalah Dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.


Penganggaran dan Penetapan Alokasi TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan BOS

10 hk stlh APBN ditetapkan

10 hk stlh APBN ditetapkan

Minggu IMaret sblm

TA ybs

Minggu IMaret sblm

TA ybsJuni sblm

TA ybsJuni sblm

TA ybs



DANA INSENTIF DAERAH


Dana Insentif Daerah (DID)

• DID adalah Dana Penyesuaian dalam APBN yang dialokasikan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kemampuan keuangan negara untuk melaksanakan fungsi pendidikan dengan mempertimbangkan kriteria daerah berprestasi yang memenuhi Kriteria Utama, Kriteria Kinerja, dan Batas Minimum Kelulusan Kinerja sebagai dasar untuk menentukan daerah penerima alokasi DID dan perhitungan besaran alokasi DID.


Kriteria Penilaian

Kriteria Utama meliputi sekurang-kurangnya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan dan penetapan APBD yang tepat waktu.

Kriteria Kinerja terdiri dari Kriteria Kinerja Keuangan, Kriteria Kinerja Pendidikan, dan Kriteria Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan.


KRITERIA KINERJA KEUANGAN

Kriteria Kinerja

Kriteria Kinerja Keuangan meliputi daerah yang mampu meningkatkan dan mempertahankan kualitas Laporan Keuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau WDP dari BPK, daerah yang menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD secara tepat waktu, dan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas rata-rata Nasional.


KRITERIA KINERJA PENDIDIKAN

Kriteria Kinerja

Kriteria Kinerja Pendidikan meliputi daerah yang mampu mencapai Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar dan sederajatnya di atas rata-rata nasional dan/atau daerah yang mampu mencapai Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama dan sederajatnya di atas rata-rata nasional, dan daerah yang mampu mengurangi jarak indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap IPM ideal (100) di atas rata-rata nasional.


KRITERIA KINERJA EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN

Kriteria Kinerja

Kriteria Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan meliputi daerah yang mampu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, daerah yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan di atas rata-rata pengurangan tingkat kemiskinan nasional, daerah yang mampu mengurangi tingkat penganguran di atas rata-rata tingkat pengangguran nasional, dan daerah yang memiliki Kemampuan Fiskal Daerah terhadap IPM-nya di atas atau di bawah rata-rata nasional.


Penganggaran dan Penetapan Alokasi DID

Minggu IMaret sblm

TA ybs

Minggu IMaret sblm

TA ybs

Juni sblm TA ybs

Juni sblm TA ybs



DANA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL


Kurang Bayar DBH

Satu minggustlh LKPP

diauditoleh BPK

Satu minggustlh LKPP

diauditoleh BPK


PENYALURAN DANA TRANSFER KE DAERAH

5


PRINSIP PENYALURAN DANA TRANSFER

Penyaluran Transfer Ke Daerah secara tepat waktu, tepat

jumlah, tepat sasaran

Prinsip Penyaluran

Transfer Ke Daerah

A

D B

C

Mendorong percepatan penyerapan dana dari Kas Daerah kepada masyarakat untuk mendanai kegiatan daerah

Mendorong percepatan penyelesaian penetapan Perda APBD

Mendukung upaya pencapaian laporan

keuangan yang berkualitas


• Rencana Penerimaan Pajak

• Ketetapan daerah penghasil SDA

• Perhitungan BOS, TPG, Tamsil Guru

• Perpres Alokasi DAU

• PMK ttg Alokasi DBH, DAK, Dana Otsus dan Penyesuaian

• Perhitungan Alokasi DBH, DAU, DAK, & Otsus

• Penyusunan Perpres/RPMK ttgAlokasi Transfer ke Daerah

Pengundangan Perpres/PMK Alokasi Transfer ke Daerah

K/L atau instansi lain Ditjen PK

Presiden/ Menkeu Menkumham

Paling Lambat 10 hari kerja

setelah UU APBN

Paling Lambat 20 hari kerja

setelah UU APBN

Segera setelah

review legal drafting

Paling Lambat

3 hari kerja setelah

diterima

Undang-undang ttg APBN

DAU, DAK, & OtsusDBH & Dana Penyesuaian

DASAR PENYALURAN


MEKANISME PENYALURAN

SPMDJA

DJPK PEMDA

KPPN JKT-2

Transfer/Pemindahbukuan Dana

SP2DSKU

BO I

Pengesahan DIPA

KPPN DaerahBO III

SP2D

Transfer Dana

Konfirmasi Transfer

Transfer DAU, DAK, Dana Otsus & Penyesuaian, dan DBH, termasuk DBH PBB Migas & Panas Bumi

Transfer DBH PBB dan BP PBB Bagian Daerah(non Migas & Panas Bumi)

DIPA


PENYALURAN DANA TRANSFERCARA PENYALURAN

RKUN

RKUD

Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD)


PENYALURAN DBHJENIS-JENIS DANA BAGI HASIL

DBH PPh

DBH PBB Bagian Pusat

DBH PBB Migas & Panas Bumi

DBH PBB sektor nonMigas & Panas Bumi Bagian Daerah

DBH Cukai Hasil Tembakau

DBH SDA


PENYALURAN DBH PPH

120

PMK Alokasi Sementara


Alokasi Definitif dikurangi penyaluran Tri I, II, dan III

Tw - I

Tw - II

Tw - III

Tw - IV


Apabila s.d. 5 hari kerja sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan belum ditetapkan alokasi definitif, penyaluran DBH PPh triwulan IV sebesar sisa pagu alokasi sementara yg ditetapkan dalam PMK.


PENYALURAN DBH PPH(PSL 21 & PSL 25/29)

121121



Alokasi Definitif dikurangi penyaluran Tri I, II, dan III

Tw - I

Tw - II

Tw - III

Tw - IV


Apabila s.d. 5 hari kerja sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan belum ditetapkan alokasi definitif, penyaluran DBH PPh triwulan IV sebesar sisa pagu alokasi sementara yg ditetapkan dalam PMK.


PENYALURAN DBH PBB BAGIAN PUSATYANG DIKEMBALIKAN SECARA MERATA KEPADA DAERAH

25% 50%Alokasi Definitif minus

Tahap 1 dan 2

Tahap 1Tahap 2

Tahap 3

Dari perkiraan alokasi pada Bulan April

Dari perkiraan alokasi pada

Bulan Agustus

Bulan NovemberPada bulan November juga disalurkan insentif PBB kepada daerah yg realisasi penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan tahun sebelumnya mencapai/melampaui target yang ditetapkan


PENYALURAN DBH PBB/BP PBB BAGIAN DAERAH

(MULAI JAN. 2011)

DJPK

SKU terbitkan SPP + SPMA

KPPN

Kanwil DJPB

Pemda

BP

BO III

DIPA + SKU merevisi DIPA

Lap. Penerimaan PBB (Nota Debet)

SPT + SP2D Nota Kredit

Pelimpahan Penerimaan PBB

Rekap. Nota Kredit

SPM + SP2D & rekapnya

Lap. Realisasi DIPA

DIPA

SPM + SP2D Rekapnya


124

PENYALURAN DBH PBB MIGAS & PANAS BUMI

25% dari alokasi sementara dalam PMK

T-2 T-3

T-1 T-4

25% dari alokasi sementara dalam PMK

25% dari alokasi

sementara dalam PMK

Alokasi Definitif dikurangi

penyaluran T-1, T-2, & T-

3

Alokasi definitif dihitung berdasarkan Pembayaran PBB Migas & Panas Bumi yang dilakukan oleh Ditjen Anggaran atau realisasi penerimaan PBB Migas & Panas Bumi yang dibukukan Bank Persepsi

Juni

Maret

Desember

September

Apabila s.d. 5 hari kerja sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan belum ditetapkan alokasi definitif, penyaluran DBH PBB Migas & Panas Bumi pd triwulan IV sebesar sisa pagu alokasi sementara yg ditetapkan dalam PMK.


125

PENYALURAN DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU

20% dari Perkiraan

alokasi dalam PMK

T-2 T-3

T-1 T-4

30% dari Perkiraan

alokasi dalam PMK

30% dari Perkiraan

alokasi dalam PMK

Alokasi Definitif dikurangi

penyaluran T-1, T-2, & T-

3

setelah DJPK menerima laporan konsolidasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan DBH CHT semester I tahun berjalan dari Gubernur.

Apabila s.d. 5 hari kerja sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan belum ditetapkan alokasi definitif, penyaluran DBH CHT pd triwulan IV sebesar sisa pagu alokasi sementara yg ditetapkan dalam PMK.

Juni September

MaretDesember


PENYALURAN DBH SDA

Jenis DBH SDA Trw- I Trw- II Trw- III Trw- IV

Migas 20% 20% (Real. Penerimaan) – (Salur Trw I & II)

(Real. Penerimaan) – (Salur Trw I sd. III)

Panas Bumi 20% 20% (Real. Penerimaan) – (Salur Trw I & II)


Pertum 20% 15% (Real. Penerimaan) – (Salur Trw I & II)


Kehutanan 15% 15% (Real. Penerimaan) – (Salur Trw I & II)


Perikanan 15% 15% (Real. Penerimaan) – (Salur Trw I & II)


Keterangan:1. Penyaluran DBH SDA Migas & Panas Bumi pd Tw III & IV dilakukan berdasarkan hasil

rekonsiliasi PNBP-DBH minus yg sudah disalurkan Tw I & II.2. Apabila s.d. 5 hari kerja sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan belum

ditetapkan alokasi definitif, penyaluran DBH SDA pd Tw IV sebesar sisa pagu alokasi sementara yg ditetapkan dalam PMK.


DBH SDA MIGAS DAN PANAS BUMI CONTOH POLA PENYALURAN

20%20%

20%20%

Triwulan III Triwulan IV

dari perkiraan alokasi daerah

ybs dalam PMK

Dari perkiraan alokasi per

daerah dalam PMK

Hasil rekonsiliasi minus Salur Tw I + Tw II + Tw III

Triwulan IITriwulan I

Hasil rekonsliasi minus SalurTw I

+ Tw II

20%20%

20%20%

20%20%

20%20%

20%20%

20%20%

20%20%

Rp IIIRp III

Rp IVRp IV

Rp IIIRp III

Rp IVRp IV

Rp IIIRp III

Triwulan III

Triwulan IV

Triwulan II

Triwulan I

Keterangan:1. Penyaluran DBH SDA Migas & Panas Bumi pd Tw

III & IV dilakukan berdasarkan hasil rekonsiliasi PNBP-DBH minus yg sudah disalurkan Tw I & II.

2. Apabila s.d. 5 hari kerja sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan belum ditetapkan alokasi definitif, penyaluran DBH SDA pd tw IV sebesar sisa pagu alokasi sementara yg ditetapkan dalam PMK.


PERHITUNGAN REALISASI PNBPUNTUK PENYALURAN TRIWULAN III & IV

Penyaluran Triwulan III dilakukan berdasarkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) SDA s.d. bulan Agustus yg dihitung melalui mekanisme rekonsiliasi dg Kementerian Teknis dan Daerah Penghasil;

Penyaluran Triwulan IV dilakukan berdasarkan PNBP SDA s.d. bulan Oktober yg dihitung melalui mekanisme rekonsiliasi dg Kementerian Teknis dan Daerah Penghasil;

PNBP SDA bulan Nov & Desember yg belum dapat disalurkan s.d akhir TA ybs karena belum teridentifikasi daerah penghasilnya, ditampung sementara dalam rekening Dana Cadangan dan disalurkan ke Daerah pada bulan Feb. TA berikutnya.


PENYALURAN DAUDANA ALOKASI UMUM

Penyaluran

Disalurkan pada awal hari kerja untuk bulan Januari dan 1 (satu) hari kerja sebelum awal hari kerja bulan berikutnya untuk bulan Februari s.d. Desember

Besaran

Penyaluran setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari besaran alokasi masing-masing daerah


Penundaan DAU sebesar 25% dari pagu rencana penyaluran per bulan dilakukan apabila pemda terlambat menyampaikan :a) Perda APBDb) Laporan Realisasi APBD Semester I c) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PMK No.4/PMK.07/2011 ttg Tata cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah). Pemotongan DAU dilakukan apabila ada : d) Lebih salur Dana Bagi Hasil pd tahun sebelumnya yang tidak

bisa dipotongkan pada DBH ybs (PMK No. 06/PMK.07/2012 dan Perdirjen Perimbangan Keuangan No: PER- 01/PK/2012);

e) Tunggakan pinjaman daerah (PMK No.47/PMK.07/2011 ttg Tatacara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemda kpd Pemerintah melalui Sanksi Pemotongan DAU dan/atau DBH);

Pemotongan / Penundaan DAU


PENYALURAN DAKDANA ALOKASI KHUSUS

1. Pemindahbukuan ke RKUDPenyaluran DAK dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.

2. Penyaluran dilakukan secara bertahapTahap 1 : 30% dari total pagu DAK.Tahap 2 : 45% dari total pagu DAK.Tahap 3 : 25% dari total pagu DAK.

3. Tidak dapat SekaligusPenyaluran DAK tidak dapat dilakukan secara sekaligus dan tidak melampaui tahun anggaran berjalan.

4. Memenuhi PersyaratanPenyaluran DAK dapat dilakukan setelah dokumen persyaratan diterima secara lengkap oleh DJPK.Penyaluran DAK Tahap I paling cepat dilakukan pada bulan Februari.


Dokumen Penyaluran DAKDOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN DAK

1.Tahap Ia) Perda tentang APDB tahun berjalan, b) Laporan Penyerapan Penggunaan DAK tahun sebelumnya, c) Laporan Realiasi Penyerapan DAK Tahap III tahun sebelumnya,d) Rekapitulasi SP2D untuk DAK Tahap III tahun sebelumnya*, e) Surat Pernyataan Dana Pendamping DAK tahun berjalan.

2. Tahap IIa) Laporan Realiasi Penyerapan DAK Tahap I tahun berjalan,b) Rekapitulasi SP2D untuk DAK Tahap I tahun berjalan*.

3. Tahap IIIa) Laporan Realiasi Penyerapan DAK Tahap II tahun berjalan,b) Rekapitulasi SP2D untuk DAK Tahap II tahun berjalan*.

4. Telah 90%Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I atau II dapat dibuat setelah penggunaan/penyerapan DAK di daerah > 90% dari DAK yang diterima Kasda. [ 0 < Sisa DAK di Kasda < 10%]

*Rekap SP2D disertai dengan file softcopy Aplikasi LDT


Dokumen Penyaluran DAKVALIDASI DAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN DOKUMEN

5. Batas Waktu Penyampaian

Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap I atau II diterima paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.

Bila melampaui batas waktu tersebut maka DAK tidak dapat dicairkan (HANGUS)

6. Validasi

Semua Dokumen Persyaratan tersebut harus di tanda tangani oleh kepala daerah, dengan kertas berkop dan distempel.

Dokumen yang disampaikan kepada DJPK adalah Dokumen yang Asli (tanda tangan dan stempel basah).


Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di daerah yang dibiayai dari DAK sesuai dengan kewenangan masing-masing

Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan DAK

Pengawasan atas pelaksanaan DAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN DAK


PELAPORAN DAK

1. PENYALURAN• Dilakukan setiap Tahapan Penyaluran Kepada Menteri Keuangan • Menunjukkan kinerja penyerapan dari kas daerah• Merupakan Syarat Penyaluran• Format pelaporan berdasarkan PMK ttg Pelaksanaan dan

Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah

2. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN DAK • Dilakukan setiap triwulanan kepada :

1. Menteri Teknis (untuk masing-masing bidang oleh SKPD) dan2. Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri (merupakan

kompilasi seluruh bidang oleh Bappeda).• Menunjukkan kinerja pelaksanaan fisik kegiatan• Format pelaporan berdasarkan Juknis• Dapat dijadikan sebagai disinsentive bagi daerah yang tidak

melaporkan, melalui penggunaan kinerja pelaporan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan kriteria teknis

• Sebagai bahan laporan Menteri teknis setiap akhir tahun anggaran kepada Menkeu, MenBappenas, Mendagri


PENYALURAN DANA OTONOMI KHUSUSALOKASI UNTUK DAERAH SE-PROV. NAD, PROV. PAPUA, & PROV. PAPUA BARAT

Penyaluran Secara BertahapDisalurkan secara bertahap, tidak dpt dilakukan sekaligus, yaitu :

Tahap I : 30 % dari alokasi (Maret)Tahap II : 45 % dari alokasi (Juli)Tahap III : 25 % dari alokasi (Oktober)

RekomendasiPenyaluran dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri


137

PENYALURAN DANA TUNJANGAN PROFESI GURU (DTP)

UNTUK GURU PNSD YG SUDAH MEMPUNYAI SERTIFIKASI

Disalurkan secara triwulanan, masing-masing sebesar 25% pagu alokasi per daerah.

Triwulan I pada akhir Maret 2013.

Triwulan II pada akhir Juni 2013.

Triwulan III pada akhir September 2013.

Triwulan IV pada akhir November 2013.

Penyaluran Triwulan II dilakukan setelah Laporan Realisasi Semester II Dana TPG PNSD TA 2012 diterima oleh Dirjen Perimbangan Keuangan.


138UNTUK GURU PNSD YG BELUM MEMPUNYAI SERTIFIKASI

Disalurkan secara triwulanan, masing-masing sebesar 25% pagu Alokasi per daerah.

Triwulan I pada akhir Maret 2013.

Triwulan II pada akhir Juni 2013.

Triwulan III pada akhir September 2013.

Triwulan IV pada akhir November 2013.

Penyaluran Triwulan II dilakukan setelah Laporan Realisasi Semester II Dana Tamsil Guru PNSD TA 2012 diterima oleh Dirjen Perimbangan Keuangan.

PENYALURAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN (TP) GURU


139

Triwulan 4

Triwulan 1

Triwulan 2

Triwulan 3

• Disalurkan 25% dari pagu alokasi• DJPK menyalurkan ke Pemda Provinsi paling lambat 14 hari kerja setelah PMK BOS diundangkan• Pemda Prov menyalurkan ke masing2 Sekolah plg lambat 7 hari kerja stlh Dana diterima di RKUD• Pemda Prov menyampaikan Laporan Realisasi kpd DJPK & Kemendiknas paling lambat tgl 31 Maret

• Disalurkan 25% dari pagu alokasi• DJPK menyalurkan ke Pemda Prov paling lambat 7 hari kerja pada awal Juli 2013• Pemda Prov menyalurkan ke masing2 Sekolah plg lambat 7 hari kerja stlh Dana diterima di RKUD• Pemda Prov menyampaikan Laporan Realisasi kpd DJPK & Kemendiknas paling lambat tgl 30 Sept.

• Disalurkan 25% dari pagu alokasi• DJPK menyalurkan ke Pemda Provinsi paling lambat 7 hari kerja pada awal April 2013• Pemda Prov menyalurkan ke masing2 Sekolah plg lambat 7 hari kerja stlh Dana diterima di RKUD• Pemda Prov menyampaikan Laporan Realisasi kpd DJPK dan Kemendiknas paling lambat tgl 30 Juni

• Disalurkan 25% dari pagu alokasi• DJPK menyalurkan ke Pemda Prov paling lambat 7 hari kerja pada awal Oktober 2013• Pemda Prov menyalurkan ke masing2 Sekolah plg lambat 7 hari kerja stlh Dana diterima di RKUD• Pemda Prov menyampaikan Laporan Realisasi kpd DJPK & Kemendiknas paling lambat tgl 31 Des

Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS)UNTUK DAERAH TIDAK TERPENCIL


140

Triwulan 4

Triwulan 1

Triwulan 2

Triwulan 3

• Dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan I berakhir.

• Dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan III berakhir.

• Dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan II berakhir.

• Dilakukan paling lambat 14 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan IV berakhir.

PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH(BOS)DANA CADANGAN BOS UNTUK DAERAH TIDAK TERPENCIL

Penyaluran Dana Cadangan BOS dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Menteri pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar. Rekomendasi tersebut paling lambat disampaikan oleh Kemendikbud paling lambat 30 hari kerja sebelum triwulan berjalan berakhir.


141

Semester 1

Semester 2

• DJPK menyalurkan BOS utk daerah terpencil ke Pemda Provinsi paling lambat 14 hari setelah PMK diundangkan;

• Besaran penyaluran sebesar 50% dari alokasi.• Pemda Provinsi menyalurkan ke masing-masing sekolah paling lambat 7 hari kerja

setelah dana diterima di RKUD.

• DJPK menyalurkan BOS utk daerah terpencil ke Pemda Provinsi paling lambat 7 hari setelah awal bulan Juli 2012;

• Besaran penyaluran sebesar 50% dari alokasi.• Pemda Provinsi menyalurkan ke masing-masing sekolah paling lambat 7 hari kerja setelah

dana diterima di RKUD.

PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)UNTUK DAERAH TERPENCIL


142

Semester 1

Semester 2

• Dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum semester I berakhir.

• Dilakukan paling lama 14 (tujuh) hari kerja sebelum semester II berakhir

PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH(BOS)DANA CADANGAN BOS UNTUK DAERAH TERPENCIL

Penyaluran Dana Cadangan BOS dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Menteri pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar. Rekomendasi tersebut paling lambat disampaikan oleh Kemendikbud paling lambat 30 hari kerja sebelum semester berjalan berakhir.


143

CATATAN ATAS PENYALURAN BOS, TP DAN DTPCATATAN ATAS PENYALURAN TA 2012

DANA BOS• Penetapan Dana Cadangan terlalu besar dibandingkan dengan realisasi.• Keterlambatan penyampaian rekomendasi penyaluran dana cadangan.

Dana TP dan DTP• Daerah tidak menyampaikan Laporan Semester II tahun sebelumnya sehingga

Penyaluran TP dan DTP tahap II, III dan IV tidak bisa dilaksanakan.• Sebanyak 1 daerah tidak tersalur Dana TP-nya (Kab. Yahukimo) dan sebanyak

15 daerah tidak tersalur Dana DTP-nya (Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kab. Lingga, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Provinsi Papua Barat).

REALISASI BOS, TP DAN DTP TA 2012DANA PAGU REAL SISA PAGU % REAL

- DTP 30,559,800,000,000 30,557,995,724,250 1,804,275,750 99.99%- DANA TP 2,898,900,000,000 2,883,523,500,000 15,376,500,000 99.47%- BOS 23,594,800,000,000 22,584,885,440,750 1,009,914,559,250 95.72%


Disalurkan sekaligus (100%) Penyaluran DID dilakukan setelah Dirjen

Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan dari daerah penerima DID.

Dokumen persyaratan penyaluran DID meliputi : – PERDA APBD tahun Anggaran 2011– Surat Pernyataan pencantuman DID dalam

APBD/ APBD-P– Rencana Penggunaan DID

PENYALURAN DIDDANA INSENTIF DAERAH


Disalurkan sekaligus (100%) Penyaluran P2D2 dilakukan setelah Dirjen

Perimbangan Keuangan menerima rekomendasi BPKP atas pelaksanaan evaluasi dana DAK bidang Infrastruktur.

PENYALURAN P2D2PROYEK PEMERINTAH DAERAH DAN DESENTRALISASI


JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES

DAU

DAK & Dana Otsus

DBH PBB Bag. Pusat

DBH SDA, PPh, PBB Migas, CHT

DBH PBB Bag Daerah

DID & Kurang Bayar DBH

BOS, TPG, Tamsil Guru PNSD

1. Proses penyaluran dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari RKUN ke RKUD prov/kab/kota2. Penyaluran DAK, DBH CHT, BOS, Tunjangan Profesi Guru, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru mempersyaratkan

adanya Laporan Realisasi dari Pemda.3. Penyaluran DAU dan DAK dikaitkan dengan penyampaian Perda APBD4. Penyaluran DID dan Kurang Bayar DBH dilakukan sekaligus setelah dianggarkan dalam APBN/APBN-P.

Pola Penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah


Penyelesaian Lebih/Kurang Salur dan Pelaksanaan Sanksi Penundaan/Pemotongan DAU/DBH

Penyelesaian lebih salur DBHPenyelesaian kurang salur DBHPenundaan/pemotongan DAU/DBH karena adanya sanksi kepada daerah


Apabila terjadi lebih salur yg diakibatkan karena DBH Pajak yg disalurkan pada tw 1, 2, & 3 lebih besar dibandingkan dg pagu definitif DBH Pajak yg dihitungkan berdasarkan realisasi penerimaan s.d. triwulan IV maka kelebihan tersebut diperhitungkan dlm penyaluran pada tahun berikutnya.

Apabila terjadi lebih salur yg diakibatkan karena DBH SDA yg disalurkan pada tw 1 & 2 lebih besar dibandingkan dg pagu definitif DBH SDA yg dihitungkan berdasarkan realisasi penerimaan s.d. triwulan IV maka kelebihan tersebut diperhitungkan dlm penyaluran pada tahun berikutnya.

Penyelesaian lebih salur DBH Pajak dan DBH SDA dapat diperhitungkan dalam penyaluran DBH dan/atau DAU tahun berikutnya sesuai dg proritas pemotongan yg diatur dalam PMK/Perdirjen PK.

20

Penyelesaian Lebih Salur DBH


Terjadinya Lebih Salur:

DBH PPh Tw I+II+III

ALOKASI DEFINITIF2009

Lebih Salur

2010 DBH PPhLebih

Salur

Alternatif Penyelesaian Lebih Salur:

DBH Pajak Lainnya

DBH SDA diluar porsi 0,5% DBH Migas

DAU

Lebih Salur

Lebih Salur

Lebih Salur

Contoh Penyelesaian Lebih Salur DBH PPh


DBH SDA Tw I+II

REALISASI DBH

2009 Lebih Salur

2010

DBH Pajak

Lebih Salur

Alternatif Penyelesaian Lebih Salur:

DBH SDA Lainnya

DAU

Lebih Salur

Lebih Salur


Contoh Penyelesaian lebih salur DBH SDA



DBH PBB Tw I+II+III

ALOKASI DEFINITIF2011

Lebih Salur

2012 DBH PBBLebih

Salur

Penyelesaian Lebih Salur:

DBH Pajak Lainnya

DBH SDA diluar porsi 0,5% DBH Migas

DAU

Lebih Salur

Lebih Salur

Lebih Salur

Contoh Penyelesaian Lebih Salur DBH PBB Migas & Panas Bumi


PENYELESAIAN KURANG SALUR

Apabila terjadi kurang salur yg diakibatkan karena DBH Pajak dan/atau DBH SDA yg disalurkan pada tw 1 s.d. 4 lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak dan/atau PNBP SDA yang seharusnya dibagihasilkan kepada daerah, maka kurang salur tersebut akan dialokasikan kepada daerah setelah dianggarkan dalam APBN/APBN-P.

Kurang salur akan diungkap dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah sebagai kewajiban yang diestimasi agar dapat diaudit oleh BPK.

Setelah mendapatkan audit BPK, kurang salur akan diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN/APBN-P.


Pemotongan Penyaluran Dana Transfer, apabila ada:a. Permintaan dari instansi/unit yang berwenang b. Terkait adanya lebih salur dana transfer dan/atau c. adanya kewajiban finansial daerah yang tidak

dipenuhi antara lain pembayaran pinjaman daerah;

Penundaan penyaluran Dana Transfer, apabila ada:a. Permintaan dari instansi/unit yang berwenang b. Terkait adanya kewajiban non finansial daerah yang

tidak dipenuhi antara lain penyampaian Perda APBD;

Pembayaran/penyaluran kembali Dana Transfer dapat dilakukan apabila ada:a. Pencabutan sanksi kpd daerah terkait kewajiban

pelaporan, pembayaran hutang/pinjaman, dan kewajiban lainnya;

b. Permintaan pembayaran kembali dari instansi/unit yang.

Pemotongan/Penundaan/Pembayaran Kembali Dana Transfer


Penundaan DAU sebesar 25% dari pagu rencana penyaluran per bulan dilakukan apabila Pemda terlambat menyampaikan Perda APBD (PMK No.4/PMK.07/2011 ttg Tatacara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah). Daerah yang terkena sanksi ini:tahun 2008 : 3 daerah tahun 2010 : 2 daerah tahun 2009: 3 daerah tahun 2011 : 19 daerahtahun 2012: 16 daerah

Pemotongan DBH dan/atau DAU dilakukan apabila ada :a. Lebih salur Dana Bagi Hasil pd tahun sebelumnya (PMK No. 06/PMK.07/2012

dan Perdirjen Perimbangan Keuangan No: PER-01/PK/2012); b. Tunggakan pinjaman daerah (PMK No.47/PMK.07/2011 ttg Tatacara

Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemda kpd Pemerintah melalui Sanksi Pemotongan DAU dan/atau DBH);

c. Daerah Induk tidak memenuhi kewajiban pemberian hibah kepada daerah otonom baru (DOB) sesuai dengan UU pembentukan DOB (PMK No. 162/PMK.07/2011 ttg Tatacara Pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah Induk/Provinsi yang tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan kepada Daerah Otonom Baru.

Pemotongan/Penundaan Dana Transfer


Relatif rendahnya realisasi penyaluran DBH Cukai; karena: keterlambatan sebagian Pemda dlm menyampaikan Laporan Semester II.

Keterlambatan Penyaluran DBH SDA triwulan I; karena keterlambatan penetapan alokasi akibat keterlambatan Kementerian Teknis dlm menetapkan daerah penghasil

Terjadinya lebih salur DBH Pajak dan DBH SDA; karena:a. sbg dasar perhitungan DBH. kurang validnya data yang disampaikan oleh

instansi/kementerian teknis sebagai dasar perhitungan alokasi sementara DBH;b. menurunnya realisasi penerimaan pajak/bukan pajak yang dibagihasilkan

Relatif rendahnya realisasi penyaluran DAK; karena keterlambatan Pemda dlm penyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan DAK, yang a.l. disebabkan: a. Keterlambatan & kurang implementatifnya ketentuan Juknis b. Keterlambatan Perda APBD dan/atau tender kegiatanc. Keterlambatan Kontraktor dlm mengajukan pembayaran ke Satker Pemda.d. Ketidaktahuan pejabat pemda a.l. akibat adanya mutasi pejabat.e. Kelemahan koordinasi antar Satker di daerah.

Realisasi penyaluran dana transfer, utamanya DBH SDA, DBH Cukai, DAK, menumpuk di akhir tahun anggaran; karena:a. DBH SDA : terkait dg realisasi penerimaan negarab. DBH Cukai, DAK, TPG dan Dana Tamsil: terkait dg penyampaian laporan

Permasalahan Transfer ke Daerah


LANGKAH PERCEPATAN

Legal formal

Mengingatkan daerah melalui surat nomor S-22/PK/2013 tentang upaya percepatan penyaluran DAK TA 2013

Non Formal

Via Telephon, SMS, Email dan Penjelasan Langsung.

Bimtek dan Sosialisasi

Direncanakan akan mengadakan Bimtek dan Sosialisasi di beberapa tempat di wilayah Indonesia yang akan mengundang semua daerah penerima DAK

Helpdesk

Bantuan kosultasi pendahuluan mengenai penyusunan laporan dan permasalahan DAK via telephon kantor atau email.

PENYALURAN DANA TRANSFER KE DAERAH


PELAPORAN DANA TRANSFER KE DAERAH

6


DJPK

DJPB BPK

DJPK

Bahan Kebijakan Alokasi

Anggaran Transfer TA berikutnya

DOKUMEN TRANSFER : Perpres/PMK Alokasi, DIPA,

SPAT/SKP-RTD, SPP

SPM, SP2D

Laporan Keuangan Transfer

ke Daerah (LKTD)

LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH PUSAT

(LKPP)

LKPP Unaudited

TIM AUDIT

• Jan s.d. Maret• TA berikutnya

Maret s.d. April TA berikutnya

April s.d. Mei TA berikutnya Juni

TA berikutnya

LKPP Audited

Pelaporan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah (LKPP)


Opini dan Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Transfer ke Daerah (LKTD)

1. Opini BPK atas LKTD :

2. Temuan/Rekomendasi : Rekonsiliasi ulang realisasi penyaluran DBH PBB/BPHTB Bagian Daerah. Penyaluran DBH PBB Migas terlambat dan tidak boleh mengacu pada ketetapan

sementara yg tidak didukung dengan dokumen perpajakan. Laporan realisasi penyerapan DAK dari Pemda perlu didukung dengan bukti

pencairan dana oleh SKPD. Penyaluran DBH pajak dan DBH SDA terlambat. Penyelesaian lebih salur (tahun 2010 Rp221,9 miliar - 495 daerah dan tahun

2011 Rp120,9 miliar - 247 daerah). Dana Penyesuaian tidak didasarkan pada kriteria yang jelas.

Tahun 2001-2007 2008 2009 2010 2011

Opini Disclaimer WDP – BA 70WTP - BA 71

WDP WTP - DPP WTP


MONITORING DAN EVALUASI DANA TRANSFER KE DAERAH

7


DJPK mengirimkan Lembar Konfirmasi penyaluran

Transfer ke Daerah kepada daerah setiap triwulan paling

lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang

bersangkutan berakhir.

Daerah

Monitoring Transfer ke Daerah

Daerah menyampaikan kembali lembar konfirmasi kepada DJPK paling lambat 5

(lima) hari kerja setelah lembar konfirmasi diterima dan ditandatangani oleh Kepala

Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Lembar konfirmasi adalah bukti penerimaan dari daerah atas penyaluran Transfer ke Daerah dari Kas Negara.

!!!

Apabila dalam waktu 25 hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir, Lembar Konfirmasi tidak disampaikan ke DJPK, maka daerah dianggap sudah menerima dana transfer.

tansfer ke daerah full

Documents