5. bahan monev dak ke daerah
TRANSCRIPT
PENGERTIAN, MONITORING, DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
OLEH: DIREKTUR OTONOMI DAERAH BAPPENAS
PENGERTIAN DAK
PENGERTIANDANAALOKASIKHUSUS(DAK)
DanaAlokasiKhusus(DAK)adalahdana Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yangbersumberdariPendapatanAPBN yangbersumberdariPendapatanAPBN yang dialokasikankepada daerahtertentu daerahtertentu dengantujuanuntukmembantu mendanai dengantujuanuntukmembantu kegiatankhusus yangmerupakan urusan daerah d dansesuaidengan prioritasnasional id i i i l3
KRITERIA ALOKASI DAK KE DAERAH
(1)
Kriteria Umum. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah. Kemampuan keuangan daerah tersebut dihitung berdasarkan indeks fiskal netto (IFN) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kriteria Khusus Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan Khusus. perundangundangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus, dan karakteristik daerah, yaitu:a. Peraturan perundangan: Daerah-daerah yang menurut ketentuan peraturan perundangan diberi status otonomi khusus, diprioritaskan mendapat alokasi DAK. Seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK. b. Karakteristik daerah: Daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, serta daerah yang termasuk kategori daerah ketahanan pangan, daerah rawan bencana, dan daerah pariwisata, diprioritaskan mendapat alokasi DAK. c..K it i kh Kriteria khusus: Dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri/Pimpinan 4 Lembaga terkait.
KRITERIA ALOKASI DAK KE DAERAH
(2)
Kriteria Teknis Kriteria teknis disusun berdasarkan Teknis. indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, kinerja pelaksanaan kegiatan DAK di d daerah, d i h dan insentif bagi daerah yang tif b i d h mengalokasikan dana daerah diluar DAK untuk membiayai kegiatan serupa sesuai bidang DAK. Kriteria teknis dirumuskan berdasarkan indeks teknis yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga teknis terkait.
5
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (IFN < 1) YES
NO
PERATURAN PERUNDANGAN
YES
INDIKATOR KEBUTUHAN TEKNIS
NO INDEKS TEKNIS IT = f (Indikator Teknis) INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS (IFWT) = f(IFN.IKW.IT) IFWT > 1 YES DAERAH LAYAK DAERAH TIDAK LAYAK
KARAKTERISTIK DAERAH (IKW) INDEKS FISKAL DAN WILAYAH (IFW) = f (IFN.IKW) IFW > 1 YES NO
NO
DAERAH YANG LAYAK MENDAPAT DAK INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS (IFWT) = f(IFN;IKW;IT) INDEKS TEKNIS IT = f (Indikator Teknis) IT > 0 YES DAERAH TIDAK LAYAK UNTUK BIDANG TERTENTU
NO
BOBOT DAK (BD) = IFWT * IKK
ALOKASI DAK per BIDANG (ADB) = (BD) * PAGU per BIDANG
ALOKASI DAK (AD) = (ADB1)+(ADB2)+.(ADBn)
TAHAPANPENGELOLAANDAKMENURUTPP 55/20051. 1 2. 3. 3 4. 5. 6. 7. PenetapanProgram&KegiatanDAK(Bappenas,K/L) Penetapan Program & Kegiatan DAK (Bappenas K/L) PenghitunganDAK(Depkeu) PenetapanalokasidanpenggunaanDAK(Depkeu,K/L) Penetapan alokasi dan penggunaan DAK (Depkeu K/L) Penganggarandidaerah(PemdaSKPD) PenyaluranDAK(Depkeu) Penyaluran DAK (Depkeu) Pelaporan(SKPD,K/L) Pemantauan&evaluasi (BappenasbersamaK/L, ( pp / , Depkeu)
8
KOORDINASI PENGELOLAAN DAKNO PROSES BAPPENAS DEP TEKNIS DEP DAGRI DEP KEUANGAN
1 2 3 4 5 7 8 9
Perencanaan Penyedia Data Fiskal Penyedia Data Teknis Koordinasi Petunjuk Teknis Penyusunan Petunjuk Teknis Penetapan Alokasi Penyalur Dana Monev9
10 Audit
MONEV DAK
Latar Belakang1. Menindaklanjuti PP 55/2005 tentang Dana Perimbangan khususnya mengenai pengaturan pelaksanaan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi terhadap pemanfaatan DAK serta dalam upaya mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi DAK. 2. Petunjuk Pelaksanaan diharapkan dapat dijadikan perangkat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemantauan teknis p pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan kegiatan yang dibiayai p g y g y DAK, baik di Pusat maupun di daerah.
Maksud dan Tujuan1. Memberikan landasan untuk melakukan pemantauan dan d evaluasi pelaksanaan DAK l i l k DAK. 2. Memberikan landasan bagi pelaksanaan koordinasi antar instansi pengelola DAK di Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi DAK DAK. 3. Memberikan landasan bagi konsistensi dan pelaksanaan koordinasi antara P k di i t Pusat d t dan d daerah d l h dalam pengelolaan l l DAK.
Substansi Yang Dijelaskan Dalam Juklak1. Pemantauan Teknis Pelaksanaan 2. Evaluasi Pemanfaatan 3. Sistem Pelaporan 4. Organisasi Pelaksana
PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN
Tujuan pemantauan teknis pelaksanaan DAK: T j t t k i l k DAK1. 1 Memastikan pelaksanaan DAK di daerah tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan penetapan alokasi DAK dan petunjuk teknis masing-masing bidang DAK. 2. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka perbaikan pelaksanaan DAK t h b j l l k tahun berjalan.
Ruang lingkup pemantauan dari aspek teknis adalah:1. Kesesuaian antara kegiatan DAK dengan usulan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. Kesesuaian pemanfaatan DAK dalam Dokumen Pelaksana AnggaranSatuan Kerja Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan di lapangan. 3. Realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.
Ruang lingkup pemantauan dari aspek keuangan adalah:1. Penyediaan dana pendamping. 2. 2 Realisasi penyerapan yang meliputi realisasi keuangan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. 3. Realisasi pembayaran dari rekenening kas umum daerah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada pihak ketiga ketiga.
Tata Cara Pemantauan:1. 1 Review LaporanReview laporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data dan informasi pelaksanaan DAK yang diperoleh dari daerah. Review akan dilakukan terhadap hal-hal sebagaimana diatur dalam ruang lingkup pemantauan teknis pelaksanaan DAK.
2. Kunjungan lapanganKunjungan lapangan merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan secara langsung dan bertujuan untuk mengetahui informasi yang lebih rinci berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan DAK di daerah. Kunjungan lapangan dapat dilaksanakan secara berkala atau insidental sesuai kebutuhan Kunjungan lapangan dapat dilakukan kebutuhan. secara bersama-sama dengan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pelaksanaan DAK, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diselesaikan.
3. 3 Forum KoordinasiForum koordinasi bertujuan untuk menindaklanjuti hasil review laporan dan/atau kunjungan lapangan. Forum ini dilaksanakan oleh organisasi pelaksana pusat, provinsi, dan d kabupaten/kota k b t /k t dan d dapat d t mengikutsertakan ik t t k pemangku k kepentingan k ti (stakeholders) apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus.
Jadwal Pemantauan:1. 1 Review laporan dilaksanakan setiap triwulan pada tahun berjalan. 2. Kunjungan lapangan dilaksanakan antara bulan Juli-Oktober pada tahun berjalan. 3. Forum koordinasi dilaksanakan antara bulan AprilNovember pada tahun berjalan.
Pelaksana:1. Pemantauan teknis pelaksanaan DAK untuk review laporan dilakukan oleh organisasi pelaksana pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 2. Kunjungan lapangan dilakukan oleh organisasi pelaksana p pusat, provinsi, dan kabupaten/kota secara terpadu. p p p 3. Forum koordinasi nasional dilaksanakan oleh organisasi pelaksana pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Jadwal pelaksanaan forum koordinasi di provinsi ditetapkan oleh organisasi pelaksana provinsi, dan di kabupaten/kota ditetapkan oleh organisasi pelaksana kabupaten/kota.
EVALUASI PEMANFAATAN
Tujuan Evaluasi Pemanfaatan DAK: ujua a uas e a aata
1. Memastikan pelaksanaan DAK bermanfaat bagi masyarakat di daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang t l h dit t k telah ditetapkan d l dalam d k dokumen perencanaan pembangunan nasional. 2. Memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan DAK yang meliputi aspek perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, pengalokasian pelaksanaan dan pemanfaatan DAK ke depan
Ruang Lingkup Evaluasi Pemanfaatan DAK:1. Pencapaian sasaran kegiatan DAK berdasarkan masukan (input), proses (process), keluaran (output), dan hasil (outcome). 2. Pencapaian manfaat (benefit) yang diperoleh dari pelaksanaan DAK. 3. Dampak (impact) yang ditimbulkan dari pelaksanaan DAK.
Alur Evaluasi Pemanfaatan DAK
Perencanaan
Pelaksanaan
(planning)MASUKAN (INPUT)
(actuating)PROSES(AKTIVITAS)
Hasil (result)KELUARAN (OUTPUT) HASIL (OUTCOMES) DAMPAK (IMPACT)
Tata Cara Evaluasi:1. Review Laporan AkhirReview laporan akhir merupakan kegiatan untuk menelaah seluruh laporan pelaksanaan DAK yang b t j l k bertujuan untuk menilai k t k il i kesesuaian antara masukan (i i t k (input), t) proses (process), dan keluaran (output).
2. EvaluasiEvaluasi dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan DAK dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan DAK F k l l DAK. Fokus utama evaluasi di hk t l i diarahkan pada pencapaian k l d i keluaran (outputs), hasil (outcomes), dan dampak (impacts) dari pelaksanaan DAK.
3. Forum KoordinasiForum koordinasi bertujuan untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pemantauan dan/atau evaluasi pemanfaatan DAK. Forum ini dilaksanakan oleh organisasi pelaksana pusat, pusat organisasi pelaksana provinsi dan organisasi pelaksana kabupaten/kota provinsi, kabupaten/kota. Organisasi pelaksana dapat mengikutsertakan pihak-pihak lain yang terkait.
Jadwal Evaluasi:1. Review laporan akhir pelaksanaan DAK dilaksanakan pada bulan Maret pada tahun p p berikutnya. 2. 2 Evaluasi dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali sekali. 3. Forum koordinasi dilaksanakan sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
Pelaksana:1. Review laporan akhir dilakukan oleh organisasi pelaksana pusat, pusat organisasi pelaksana provinsi dan organisasi provinsi, pelaksana kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dilakukan oleh organisasi g g pelaksana pusat yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersama-sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian/kajian, dan/ atau konsultan. 3. Forum koordinasi nasional dilaksanakan oleh organisasi pelaksana pusat, tingkat provinsi dilaksanakan oleh organisasi pelaksana provinsi, d i i l k i i dan ti k t k b tingkat kabupaten/kota t /k t oleh organisasi pelaksana kabupaten/kota. Jadwal pelaksanaan forum koordinasi di provinsi ditetapkan oleh organisasi pelaksana provinsi dan di kabupaten/kota provinsi, ditetapkan oleh organisasi pelaksana kabupaten/kota.
SISTEM PELAPORAN
Pelaporan p1. Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan p y p p y g p pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri teknis terkait. 2. Penyampaian laporan triwulan di atas dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. 3. Kepatuhan d 3 K t h daerah d l h dalam menyampaikan l ik laporan t i l triwulanan d dapat t dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK tahun berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Menteri teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Bappenas, Dalam Negeri.
Jenis Laporan1. Laporan triwulanan, memuat perencanaan pemanfaatan DAK, kesesuaian DPA SKPD dengan petunjuk teknis perkembangan DPA-SKPD teknis, pelaksanaan kegiatan, dan permasalahan yang timbul. 2. Laporan penyerapan DAK, merupakan laporan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah. gg gj gg 3. Laporan akhir merupakan laporan pelaksanaan akhir tahun.
SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)I. PENDAHULUAN a. Latar belakang b. Tujuan penulisan laporan II. HASIL PELAKSANAAN DAK a. Umum b. Per bidang DAK III. III PERMASALAHAN DAN KENDALA PELAKSANAAN DAK a. Umum i. Perencanaan ii. Penganggaran iii. Pelaksanaan iv. Pemantauan, dan v. Evaluasi b. Khusus i. i Keberadaan dan peran tim koordinasi ii. Proses dan mekanisme koordinasi c. Per Bidang DAK IV. PENUTUP a. Saran dan masukan daerah b. Rekomendasi kebijakan untuk pemerintah pusat LAMPIRAN
Sistem Pelaporan DAK
Alur Pelaporan DAK Dari Kabupaten/Kota (Laporan Triwulan)
MENTERI KEUANGAN
MENTERI DALAM NEGERI
MENTERI TEKNIS
GUBERNUR BUPATI/ WALIKOTAREKAPITULASI
SEKDA KAB./KOTA
REKAPITULASI
SKPD KAB./KOTA
LAPORAN TRIWULAN
Alur Pelaporan DAK Dari Provinsi (Laporan Triwulan)
MENTERI KEUANGAN
MENTERI DALAM NEGERI
MENTERI TEKNIS
GUBERNUR
REKAPITULASI
SEKDA PROVINSI
REKAPITULASI
SKPD PROVINSI
LAPORAN TRIWULAN
LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN . / . Provinsi SKPD Bidang : : :Perencanaan Kegiatan No. Jenis Jumlah Kegiatan Satuan Volume Penerima DAK (*) Manfaat (Rp.juta) 2 3 4 5 6 Pelaksanaan Kegiatan Realisasi
Kota/Kabupaten :
Form IKesesuaian sasaran Kesesuaian antara dan lokasi dengan DPA-SKPD dengan Kodefikasi Jumlah RKPD Petunjuk Teknis Pendamping Total Biaya Swakelola Kontrak Fisik Keuangan p g y g Masalah (Rp.juta) 7 (Rp.juta) 8 (Rp- juta) (Rp-juta) 9 10 (%) 11 (%) 12 YA 13a TIDAK 13b YA 14a TIDAK 14b 15
1
Total
Kodefikasi Masalah : Kode Masalah 1 Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 2 Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis 3 P Permasalahan tterkait d l h k it dengan R Rencana K j dan Anggaran SKPD Kerja d A 4 Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD 5 Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksana Kegiatan 6 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak 7 Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola 8 Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D 9 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak 10 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Keterangan 1 Pelaksana DAK adalah SKPD Kabupaten/Kota terkait yang bertanggung jawab terhadap bidang DAK masing-masing masing masing 2 Bidang DAK sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 3 Kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis masing-masing bidang DAK 4 Kolom 14 diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang terkait dengan kode masalah yang tersedia (*) Satuan penerima manfaat disesuaikan dengan kegiatan di masing-masing bidang DAK
LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN CHECKLIST DOKUMEN DAN KEGIATAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN . / .
Form II
No.
Dokumen/Kegiatan
Waktu
Keterangan
(1) I 1 2 3 4 PERENCANAAN
(2)
(3)
(4)
PMK (Alokasi dan Pedoman Umum) Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Penetapan DPA-SKPD
II 5 6 7 8 9 10 11 12
PELAKSANAAN SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak Persiapan P k j P i Pekerjaan S k l l Swakelola Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Keterangan Kolom 3 Nomor 1 Diisi tanggal diterimanya PMK oleh Daerah 1, Kolom 3 Nomor 2, Diisi tanggal diterimanya Juknis oleh Daerah Kolom 3 Nomor 3, Diisi tanggal Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Kolom 3 Nomor 4 Diisi tanggal diterbitkannya DPA SKPD 4, DPA-SKPD Kolom 3 Nomor 5, Diisi tanggal ditetapkannya SK Penetapan Pelaksana Kegiatan Kolom 3 Nomor 6, Diisi tanggal (range) dilaksanakannya kegiatan tender untuk pekerjaan kontrak Kol N 7, t ( K lom 3 Nomor 7 Diisi tanggall (range)) dilaksanakannya persiiapan swakellola k k k Kolom 3 Nomor 8, Diisi tanggal Dilaksanakannya Pekerjaan Kontrak Kolom 3 Nomor 9, Diisi tanggal dilaksanakannya pekerjaan swakelola Kolom 3 Nomor 10, Diisi tanggal diterbitkannya S oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran SPP / Kolom 3 Nomor 11, Diisi tanggal diterbitkannya SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Kolom 3 Nomor 12, Diisi tanggal diterbitkannya SP2D diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM
ORGANISASI PELAKSANA
Organisasi Pelaksana Pusat1. Organisasi pelaksana pusat dikoordinasikan oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan melibatkan Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, dan Kementerian/Lembaga teknis terkait terkait. 2. Organisasi pelaksana pusat mempunyai tugas: Melakukan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi p p pemanfaatan DAK. Melakukan koordinasi dengan organisasi pelaksana provinsi dan kabupaten/kota melalui forum koordinasi. M Mensosialisasikan P t j k P l k i li ik Petunjuk Pelaksanaan P Pemantauan T k i t Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK kepada provinsi dan kabupaten/kota. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan DAK. Menyampaikan laporan hasil pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan DAK dan rekomendasi kebijakan kepada menteri terkait. Organisasi pelaksana dapat menugaskan kepada aparat pengawas fungsional untuk menindaklanjuti hasil pemantauan evaluasi.
Tugas dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga teknis adalah sebagai berikut: 1. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melakukan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan DAK dari aspek pencapaian sasaran prioritas nasional. 2. Departemen Keuangan melakukan pemantauan teknis pelaksanaan dan p g p p evaluasi pemanfaatan DAK dari aspek keuangan terutama yang terkait dengan penyaluran DAK dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah dan penyerapan anggaran dari rekening kas umum daerah. 3. Departemen Dalam Negeri melakukan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan DAK d i aspek pelaksanaan, administrasi d l i f t dari k l k d i i t i keuangan, dan kepatuhan daerah dalam pelaporan DAK. 4. 4 Kementerian/Lembaga teknis melakukan pemantauan pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan DAK dari aspek teknis. teknis
Organisasi Pelaksana ProvinsiOrganisasi pelaksana provinsi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dengan melibatkan Bappeda, Biro Administrasi Pembangunan/sebutan lain, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dan SKPD j g g ( ) terkait. Organisasi pelaksana provinsi mempunyai tugas: 1. Melakukan pemantauan teknis pelaksanaan DAK. 2. Melakukan k di 2 M l k k koordinasi d i dengan organisasi pelaksana pusat d i i l k t dan kabupaten/kota melalui forum koordinasi. 3. 3 Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan pemantauan teknis pelaksanaan DAK dari SKPD provinsi dan laporan yang diterima dari bupati/walikota. 4. Menyampaikan laporan hasil pemantauan teknis pelaksanaan DAK dan rekomendasi kebijakan kepada gubernur.
Organisasi Pelaksana Kabupaten/KotaOrganisasi pelaksana kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dengan melibatkan Bappeda, Bagian Administrasi Pembangunan/sebutan lain, SKPKD, dan SKPD terkait. Organisasi pelaksana kabupaten/kota mempunyai tugas: 1. Melakukan pemantauan teknis pelaksanaan DAK. 2. Melakukan k di 2 M l k k koordinasi d i dengan organisasi pelaksana pusat d i i l k t dan organisasi i i pelaksana provinsi melalui forum koordinasi. 3 3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan pemantauan teknis e g oo d as a da e g o so das a apo a pe a taua te s pelaksanaan DAK dari SKPD. 4. Menyampaikan laporan hasil pemantauan teknis pelaksanaan rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota bupati/walikota. DAK dan
Tim KoordinasiDalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi pelaksana di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dapat dibentuk tim koordinasi.
PENUTUP
1. Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi P E l i Pemanfaatan DAK i i merupakan acuan d l f t ini k dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK di daerah. 2. Petunjuk Pelaksanaan ini tidak meniadakan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga teknis terkait terkait.
SEKIAN, TERIMA KASIH, DAN SEMOGA BERMANFAAT