t e s i s - skripsi.narotama.ac.idskripsi.narotama.ac.id/files/12105063 - agus sugito.pdf1. tokoh...
TRANSCRIPT
T E S I S
FUNGSI RESERSE KRIMINAL DALAM MEWUJUDKAN
PENYIDIKAN YANG BERSIH
Oleh :
AGUS SUGITO, SHNIM. 12105063
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUMPROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2007
ii
FUNGSI RESERSE KRIMINAL DALAM MEWUJUDKAN
PENYIDIKAN YANG BERSIH
T E S I S
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Dalam Studi Magister Ilmu Hukum
Pada Program Pasca Sarjana Universitas Narotama
Oleh :
AGUS SUGITO, SHNIM. 12105063
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUMPROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2007
iii
LEMBAR PENGESAHAN
FUNGSI RESERSE KRIMINAL DALAM MEWUJUDKAN
PENYIDIKAN YANG BERSIH
TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL : AGUSTUS 2007
Menyetujui :Dosem Pembimbing
Dr. Sadjijono, SH, M.Hum
Mengetahui Direktur Pelaksana
Program PascasarjanaUniversitas Narotama – Surabaya
Prof. Dr. R. Sri Soemantri, M.SH
iv
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kehadirat Allah. SWT yang telah melimpahkan
rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan
dengan lancar.
Sadar sepenuhnya bahwa penulisan Tesis ini dapat diselesaikan hanya
dengan petunjuk. Arahan, bimbingan, dorongan dan motifasi dari banyak pihak,
serta pengorbanan untuk ikut memberikan dukungan baik moril maupun materiil.
Karena penulis menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih
setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu
dalam tulisan ini dengan tidak mengurangi rasa hormat sedikitpun pada pihak
yang tidak dapat disebutkan secara khusus saya menghaturkan penghargaan dan
ucapan terima kasih yang tulus kepada :
Bapak Prof. Dr. R. SRI SOEMANTRI, M.SH selaku direktur program
pasca sarjana Universitas Narotama Surabaya.
Bapak. Dr. SADJIJONO, SH., M. Hum baik dalam kapasitasnya selaku
dosen maupun promotor tunggal yang dengan segala kesabaran dan ketelitiannya
membimbing memberikan arahan, petunjuk, nasehat, saran dan dukungan serta
melakukan koreksi yang sangat berharga dan merupakan modal utama dalam
penulisan Tesis ini.
Bapak KAPOLRES Sumenep AKBP. Drs. DARMAWAN yang telah
memberi izin rekomendasi motifasi dan dorongan moril maupun materiil serta
memberikan kelonggaran waktu untuk melakukan penelitian dan penulisan Tesis
ini hingga selesai.
Bapak WAKAPOLRES Sumenep. Kompol Ir. JUSUF SUDARMODJO,
M.Si yang juga telah memberikan semangat motifasi dorongan moril maupun
materiil sehingga penulisan Tesis ini selesai.
Bapak KABAG OPS POLRES Sumenep. Kompol Drs. ARI WAHYUDI
yang juga memberikan motifasi arahan dan dorongan moril maupun materiil
hingga penulisan Tesisi ini selesai.
Bapak KASAT SERSE POLRES Sumenep. AKP. MUALIMIN, SH.
yang telah memberikan petunjuk saran motifasi yang telah mengizinkan penelitian
difungsi Reskrim Polres Sumenep dan penulisan Tesis ini selesai.
v
Seniorku TOTOK HARIYANTO, SH. MH. yang telah banyak
memberikan masukan berkaitan dengan materi penelitian hingga penulisan Tesis
ini selesai.
Kedua Orang Tuaku Almarhum. Bapak H. AHMAD SAMIN Bin
NURMISTU dan Ibuku Hj. AMINAH Binti K.H. ABAS yang telah
membesarkan, membimbing dan dengan segala do’a dan restunya penelitian Tesis
ini dapat diselesaikan.
Adikku HERIYONO STP. yang telah banyak memberikan dukungan
moril maupun materiil sehingga penulisan Tesis ini selesai.
Istriku dan Anakku tersayang AGKA ENGGAR NIKEN PERMATA
SARI. yang dengan kesabaran pengertian dan kesetiaan mendampingi sehingga
penelitian dan penulisan Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
Meskipun dengan segala daya upaya yang saya lakukan dan dukungan
serta keterlibatan dari berbagai pihak dalam penelitian dan penyusunan Tesis ini,
penulis menyadari sepenuhnya, bahwa Tesis ini masih terdapat kekurangan-
kekurangan akibat keterbatasan penulis. Oleh karena itu atas segala kekurangan
tersebut saran masukan dari semua pihak tetap saya harapkan.
Akhirnya semoga Allah SWT yang maha Agung memberikan Anugerah-
Nya kepada semua pihak yang telah dengan tulus dan ikhlas membantu,
membekali ilmu, memberikan dorongan motifasi, do’a dan restu sehingga
perjalanan studi dan penyelesaian penulisan Tesis ini dapat diselesaikan. Harapan
yang dalam dari penulis agar yang di sajikan dalam Tesis ini kiranya dapat
bermanfaat bagi bangsa dan Negara, serta perkembangan hukum di Negara
tercinta ini khususnya dalam perkembangan Kepolisian kedepan sebagai
Kepolisisn yang mandiri Proporsional dan Profesional dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya sebagai pengayom, pelindung dan pelayan kepada masyarakat
serta menegakkan hukum. Amin…..Amin…..Amin Yaa Robbal Alamin.
Sumenep, 24 Agustus 2007
Penulis
vi
ABSTRAK
Polisi Masyarakat adalah suatu strategi yang mendorong terciptanya
kemitraan antara masyarakat dan Polisi. Polisi dan masyarakat bekerja bersama-
sama sebagai mitra dalam mengidentifikasi, menentukan prioritas dan
memecahkan masalah-masalah baru seperti masalah kejahatan, penyalahgunaan
obat-obatan, ketakutan / kekhawatiran, ketidak-tertiban, dan masalah-masalah
sosial lainnya. Pelaksanaan Polisi Masyarakat perlu adanya komitmen dari seluruh
anggota Kepolisian dan respon dari masyarakat, sehingga terjalin hubungan yang
sinergis antara Polisi dan masyarakat.
Tujuan penerapan Polisi Masyarakat adalah terwujudnya kerjasama Polisi
dan masyarakat untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya kejahatan, ketidak
tertiban sosial secara hati-hati mengenali karakteristik dari permasalahan yang
terdapat dilingkungan tertentu, kemudian menciptakan kemitraan dengan
masyarakat dan mencari upaya untuk pemecahan masalah tersebut.
Reskrim di dalam tugas pokoknya selalu berhubungan dengan
masyarakat untuk itu budaya silaturahmi dengan masyarakat perlu ditingkatkan
dengan cara bersilaturahmi dan mengenali kepada :
1. Tokoh Masyarakat, yaitu orang yang dihormati, dipercaya dan berwibawa di
daerahnya.
2. Tokoh Agama atau Alim Ulama, yaitu orang yang menguasai ilmu-ilmu
agama yang dianutnya.
3. Tokoh Cendikiawan, yaitu orang yang memiliki intelektual tinggi.
Apabila program membudayakan silaturrahmi terhadap semua pihak maka tugas
seberat apapun akan ada jalan keluarnya.
vii
ABSTRACT
Social Police is a strategy between police and society which motivate
partner created. Police and society make cooperation as partner to identity the
priority, and solve the new problems like moral turpitude, abuse medians, anxiety,
illegal order and other social problems. The social police realization needs the
commitment from all member of police and the response from society, so there is
relationship between police and society.
The purpose of social police application is the phenomenon of police
cooperation and society for restraining and solving crime, social illegal order
carefully from the characteristic of problem in the area certain, so that the partner
creates society to find the problem solving.
Criminal of detective is always with society when carries out the main
duty. For that the friendship culture of society needs with some methods, they are
1) Society figure is person who is respected, believed, and also with
authority in his territory.
2) Religion figure is person who knows the religion know ledges.
3) Intellectual figure is person who has the high intellectualism.
If the friendship program is carried out, so the difficulty duty of any kind.
Will be solve by all side.
viii
RINGKASAN
Fungsi Reserse Kriminal Dalam Mewujudkan
Penyidikan Yang Bersih
1. Pengertian fungsi ini juga diartikan sebagai peranan, jabatan, kegunaan, guna,
manfaat, bahkan kedudukan, namun jika kita kaji secara mendalam sangatlah
berbeda, fungsi bukanlah peranan maupun kedudukan, akan tetapi sebagai
induk pekerjaan yang harus dikonkritkan atau diurai dalam tugas.
2. Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat.
3. Untuk itu, dalam ilmu hukum kepolisian dikenal beberapa persyaratan yang
harus dipenuhi apabila seorang petugas Reserse Kriminal akan melakukan
"diskresi" yang sesuai dengan perasaan dan hati nurani.
4. Penangkapan diluar tertangkap tangan kadang masih dijumpai dengan bukti
yang kurang kuat dan surat penangkapan yang sudah lebih dari 24 jam dan
masih dijumpai juga penangkapan dilakukan dengan cara kekerasan atau
tekanan dalam pemeriksaan.
5. Sebagai suatu profesi/ antara lain di tandai dengan indikator :
b. Menggunakan pengetahuan dengan spesialisasi / keahlian
c. Adanya persyaratan minimal sebelum masuk.
d. Kebebasan mengembangkan teknik/ tetapi prosedur umum distandarisasi.
e. Adanya skrining yang tegas dan teliti.
f. Adanya kode etik.
g. Pengakuan oleh masyarakat.
6. Secara struktural pendekatannya pada keterikatan dan keterkaitan antar
kesatuan dalam setiapjenjang, yakni hubungan vertikal dan horizontal. Secara
vertikal maksudnya hubungan kesatuan dari atas ke bawah (top down) atau
dari kesatuan bawah ke atas (bottom up), misalnya dari Mabes Polri ke Polda,
ix
Polda ke Polwil, Polwil ke Polres dan Polres ke Polsek (top down) atau
sebaliknya dari Polsek ke Polres, Polres ke Polwil, Polwil ke Polda dan Polda
ke Mabes Polri (bottom up).
7. Reskrim di dalam tugas pokoknya selalu berhubungan dengan masyarakat
untuk itu budaya silaturahmi dengan masyarakat perlu ditingkatkan dengan
cara bersilaturahmi dan mengenali kepada :
1) Tokoh Masyarakat, yaitu orang yang dihormati, dipercaya dan berwibawa
di daerahnya.
2) Tokoh Agama atau Alim Ulama, yaitu orang yang menguasai ilmu-ilmu
agama yang dianutnya.
3) Tokoh Cendikiawan, yaitu orang yang memiliki intelektual tinggi.
Apabila program membudayakan silaturrahmi terhadap semua pihak maka
tugas seberatn apapun akan ada jalan keluarnya.
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN ....................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN......................................................................... iii
KATA PENGANTAR ................................................................................... iv
ABSTRAK .................................................................................................... vi
RINGKASAN ................................................................................................ viii
DAFTAR ISI ................................................................................................. x
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Permasalahan ................................................ 1
1.2. Rumusan Masalah .................................................................. 10
1.3. Tujuan Penelitian ................................................................... 10
1.3.1. Tujuan Umum ............................................................ 10
1.3.2. Tujuan Khusus ........................................................... 10
1.4. Manfaat Penelitian ................................................................. 10
1.4.1. Teoritis ...................................................................... 10
1.4.2. Manfaat Taktis ........................................................... 10
1.5. Tinjauan Pustaka .................................................................... 11
1.5.1. Kerangka Teoristis ..................................................... 11
1.5.2. Kerangka Konseptual ................................................. 20
1.6. Metode Penelitian ................................................................... 22
1.7. Bahan Hukum......................................................................... 23
1.7.1. Sumber Bahan Hukum ............................................... 23
1.7.2. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum ....................... 24
1.7.3. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum ..................... 241.8. Pertanggung jawaban Sistematika ......................................... 24
BAB II FUNGSI RESERSE KRIMINAL DALAM LEMBAGA POLRI
2.1. Pengertian Fungsi Reskrim .................................................... 26
2.2. Tugas dan Wewenang Reskrim ............................................... 28
2.3. Kelemahan Fungsi Reskrim .................................................... 38
2.4. Diskresi Kepolisian................................................................. 42
xi
BAB III UPAYA DALAM MEWUJUDKAN PENYIDIKAN YANG
BERSIH
3.1. Pembinaan Profesi ................................................................. 46
3.2. Hubungan Internal Organisasi Kepolisian ............................... 54
3.3. Hubungan Lembaga Kepolisian dengan Lembaga Pemerintah
lain ......................................................................................... 56
3.4. Hubungan Dengan Masyarakat ............................................... 64
BAB IV PENUTUP
4.1. Kesimpulan ............................................................................ 66
4.2. Saran ..................................................................................... 68
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 70
LAMPIRAN .................................................................................................. __
vi
HALAMAN PANITIA PENGUJI
Telah Di Uji Pada : Minggu
Tanggal : 07 Oktober 2007
PANITIA PENGUJI TESIS
Ketua : DR. SADJIJONO, SH, M.Hum
Anggota : 1. DR. HIMAWAN, SH, M.Hum
2. SUMALI, SH, M.Hum
vii
DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam, R. , Penegak Hukum di Lapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri,
Jakarta, 1997.
Bachtiar, Harsja W., Ilmu Kepolisian, Gramedia, Jakarta, 1994.
-----------------, Ilmu Kepolisian Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Baru,
Grasindo, Jakarta, 1994.
Brotodirejo, Soebroto, Asas-Asas Wewenang Kepolisian, Sedikit tentang Hukum
Kepolisian di Indonesia Menyongsong Undang-undang Kepolisian Yang
Baru, Bunga Rampai, PTIK Jakarta, 1984.
Bruggink, J.J.H., alih bahasa Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, Citra
Aditya Bakti, Bandung , 1996.
Jennings, Sir Ivor, The Low and The Constitution, London, 1956.
Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.
Lobis, Mochtar, Citra Polisi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988.
Mabes Polri, Sejarah Kepolisian Di Indonesia, Mabes Polri, Jakarta, 1999.
Muhammad, Farouk, Sistem Kepolisian di Amerika Serikat, Restu Agung,
Jakarta, 1981.
Mulyosudarmo, Soewoto, Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis
Terhadap Pidato Nawaksara, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
Nurfaizi, L. Craig, Jr. The Japanese Police System Today, 1998.
Prasetyo, Eko dkk, Polisi Masyarakat dan Negara, Bigraf Publishing, Yogyakarta,
1995.
Rahardjo, Satjipto, Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Indonesia, Penerbit Buku
viii
Kompas, Jakarta, 2002.
Rahardjo, Satjipto dan Anton Tabah, Polisi Pelaku dan Pemikir, PT. Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
Shaw, Martin, Post Militery Society: Militerism, Demiliterization and War at the
End of the Twentiet Century, Politi Press, 1991 diterjemahkan Imam
Baehaqie, Bebas Dari Militer, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
Sitompul, D.P.M. dan Syahperenong, Edward, Hukum Kepolisian di Indonesia,
Tarsito, Bandung, 1985.
Smith, Bruce, Police System in The United States, New York : Haper and Row,
Second Edition, 1960.
-----------------, Membangun Polri Yang Kuat (Belajar Dari Macan-Macan Asia),
Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2001.
-----------------, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, 1991.
Tunadjaja, R Memet dkk, Sejarah Kepolisian di Idonesia, Mabes Polri, Jakarta,
1999.
Dr. Sadjijono, SH,., M.Hum, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good
Governance, Jogjakarta, 2005.
......................., Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya
dalam Hukum Administrasi, Jogjakarta, 2006.
......................., Etika Profesi POLRI Telaah Filosofi Konsep dan Implementasi
dalam Tugas Laksbang, Yogjakarta, 2006.
Irjen. Pol. Drs. Momo Kelana, M.Si. Memahami Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta. 2002.
ix
R. Soesilo, M. Karjadi. KUHAP dan Komentar. Bogor. 1988.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
Juknis : 04/II/1982/tanggal 18 Pebruari 1982, Mabes Polri Jakarta.
Juklak/03/VII/1992 tentang Penyidikan Tindak Pidana bagi Satuan Reserse,
Mabes Polri, Jakarta, 1992.
Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M03 – UM. 01.06, Tahun 1983, tanggal
16 Desember 1983.
PP. 27 Tahun 1983 dan SK. Menteri Kehakiman No. 014. PW.07.03 / 1983.
Majalah Semeru Polda Jatim Edisi Bulan April 2006 sampai dengan Bulan
Agustus 2007, Surabaya.