struktur dan distribusi pendapatan rumah...

179

STRUKTUR DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI LAHAN SAWAH

Handewi P.S. Rachman, Supriyati, Benny Rachman

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi PertanianJl. A. Yani No. 70 Bogor 16161

ABSTRACT

This paper aims at assessing (1) households’ income structure in rural areas, especially that of rice farmers; (2) correlation of income distribution and land holding; and (3) policy implications for farmers’ income improvement. Data analyzed in the study were collected from seven rice-producing districts during the planting seasons in 2000/2001. Results of the study showed that (1) sources of households’ income varied among districts, households’ status (land-owners vs. landless), and regions (Java vs. outside Java); variation in income sources were related with types of rice fields, access to economic activities, and non-farm employment opportunity; (2) share of income from farm business was still relatively high in total households’ income, i.e., shares of income from rice farming varied from 18 – 34 percent in Java and 22 – 40 percent outside Java; (3) distribution of agricultural income was more balanced than that of total households’ income due to variation in non-farm income; and (4) there was positive correlation between total households’ income and land holding. Implications of the study are (1) enhancing non-farm employment in rural areas is essential to improve households’ income, (2) implementing land reform as one of instruments to make better distribution of land holding and income distribution in rural areas.

Key words: Income structure, income distribution, rice farmer

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang telah dilak-sanakan lebih dari setengah abad di Indonesia telah memberi hasil cukup signifikan. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan nasional adalah meningkatnya tingkat pendapatan nasio-nal (gross domestic product, GDP) ataupun GDP/kapita. Namun demikian, pertumbuhan pendapatan saja tidak cukup, penelaahan ba-gaimana besaran pendapatan nasional tersebut terdistribusikan di antara berbagai golongan penduduk merupakan salah satu ukuran untuk melihat pemerataan hasil-hasil pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemahaman struktur dan distribusi pendapatan merupakan salah satu topik bahasan yang relevan untuk dikaji.

Meningkatnya pendapatan penduduk se-bagai salah satu indikator kesejahteraan sering-kali dijadikan sebagai sasaran akhir pemba-ngunan nasional suatu negara. Oleh karena itu pemahaman mengenai struktur, besaran dan distribusi pendapatan masyarakat merupakan kajian yang akan bermanfaat bagi pengambil kebijakan di semua sektor pembangunan. Da-lam kajian struktur pendapatan, pemilahan sumber pendapatan rumah tangga menurut sek-tor dan subsektor bermanfaat untuk memahami potensi dan arah kebijakan pengembangan bagi sektor dan subsektor yang perlu prioritas pena-

nganan kaitannya dengan peningkatan penda-patan dan perluasan kesempatan kerja di suatu wilayah. Selain itu, analisis tentang distribusi pendapatan penduduk berguna untuk mema-hami tingkat ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan yang ada di antara berbagai golo-ngan pendapatan.

Kecenderungan bahwa pendapatan ru-mah tangga di daerah-daerah non-rice basedfarming lebih tinggi dibandingkan dengan pen-dapatan rumah tangga pada daerah tradisional rice-based farming, memberi petunjuk bahwa masyarakat petani sebenarnya responsif dan berusaha memanfaatkan bekerjanya mekanis-me harga sebagai indikator ekonomi yang me-ngatur mereka dalam mengalokasikan sumber-daya mereka seoptimum mungkin (Rasahan, 1988). Fenomena tersebut mempunyai implikasi penting bagi pemerintah dalam rangka meng-evaluasi konsekuensi ekonomis dari upaya-upaya mempertahankan swasembada beras dan penggalakan program diversifikasi pertani-an guna meningkatkan pendapatan dan kese-jahteraan petani.

Studi Rasahan (1988) menunjukkan bah-wa terdapat dua pola utama yang mencirikan keadaan struktur dan distribusi pendapatan masyarakat pedesaan: (1) Ada hubungan se-arah antara distribusi pendapatan dengan penguasaan lahan pertanian. Pola ini umumnya dikenal pada masyarakat agraris di mana sumberdaya lahan (land base agriculture)

180

memegang peranan sangat dominan dalam menciptakan arus masuk pendapatan masyara-kat pedesaan, hal ini tampak di pedesaan Jawa maupun Luar Jawa. Dengan kata lain, ketimpa-ngan maupun pemerataan distribusi pendapatan dapat dijelaskan atau terefleksikan pada ke-timpangan maupun pemerataan distribusi penguasaan lahan ataupun penggarapan lahan pertanian: (2) Ada hubungan terbalik antara konsentrasi pendapatan dengan konsentrasi penguasaan atau penggarapan lahan pertanian. Kegiatan atau usaha-usaha nonpertanian atau usaha non land base agriculture dilihat sebagai alternatif sumber pendapatan rumah tangga pe-desaan. Usaha tersebut dapat memberikan bias negatif maupun positif terhadap distribusi masyarakat pedesaan. Bias negatif apabila ke-hadiran usaha non land base agriculturesebagai sumber kegiatan menghasilkan arus pendapatan yang justru memperburuk distribusi pendapatan (kasus desa-desa Patanas Sula-wesi Selatan), dan sebaliknya untuk bias positif (kasus desa-desa Patanas Jawa Barat).

Apakah fenomena di pedesaan Jawa-Luar Jawa yang terjadi 15 tahun yang lalu tersebut masih relevan dengan kondisi saat ini, kajian dengan menggunakan data dan informasi yang lebih aktual dapat menjawab pertanyaan terse-but. Berdasar hal tersebut tulisan berikut ber-tujuan untuk mengkaji: (1) struktur pendapatan rumah tangga di pedesaan (khususnya petani lahan sawah); (2) distribusi pendapatan dan kaitannya dengan distribusi pemilikan/pengua-saan lahan; dan (3) merumuskan saran kebijak-an untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

METODOLOGI

Lokasi Penelitian, Data dan Informasi

Penelitian menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui metode survei di tujuh kabupaten yang tersebar di lima provinsi yaituKabupaten Indramayu dan Majalengka (Jawa Barat), Klaten (Jawa Tengah), Ngawi dan Kediri (Jawa Timur), Agam (Sumatera Barat) dan Sidrap (Sulawesi Selatan). Di masing-masing kabupaten dipilih empat desa masing-masing merepresentasikan desa dengan luas lahansawah dominan berdasar ketersediaan air irigasi yaitu desa lahan sawah irigasi teknis (keter-sediaan air baik), setengah teknis (ketersediaan

air sedang), sederhana (ketersediaan air kurang) dan lahan sawah tadah hujan. Di setiap desa diwawancara 20 petani lahan sawah yang dipilih secara acak dan mewakili buruh tani dan petani dengan penguasaan lahan sempit, sedang dan luas relatif terhadap populasi petani lahan sawah di masing-masing desa. Data pri-mer yang dikumpulkan mencakup penggunaan input-output usahatani semua komoditas yang diusahakan petani di desa contoh, curahan kerja dan semua sumber pendapatan seluruh ang-gota rumah tangga contoh, pemasaran dan kelembagaan yang terkait dengan penggunaan input maupun pemasaran output. Data dikum-pulkan untuk MH 2000/01, MK I 2001 dan MK II 2001.

Metode Analisis

Untuk mengkaji struktur pendapatan ru-mah tangga, analisis dilakukan dengan metode deskriptif melalui metoda akunting. Dalam hal ini pendapatan total rumah tangga merupakan pen-jumlahan pendapatan dari pertanian dan penda-patan nonpertanian. Pendapatan dari pertanian dibedakan menurut sumbernya yaitu: (a) usaha-tani padi; (b) usahatani palawija; (c) usahatani hortikultura; (d) usahatani tebu dan tembakau; (e) usahatani di lahan tegalan, (f) usahatani dilahan kebun; (g) hasil usaha kolam; (h) hasil usaha ternak; (i) berburuh di lahan sawah; dan (j) berburuh di lahan nonsawah. Sementara itu pendapatan nonpertanian dibedakan menurut sumber jenis usaha yaitu: (a) industri; (b) perdagangan; (c) jasa, angkutan; (d) PNS/TNI-POLRI/pensiunan/karyawan; (e) berburuh non pertanian; (f) penyewaan aset, (g) transfer pendapatan; dan (h) sumber lain selain (a) sampai (g).

Analisis ragam sumber pendapatan dila-kukan dengan menelaah sebaran dan distribusi rumah tangga di masing-masing kabupaten menurut status rumah tangga dan jumlah sum-ber pendapatan. Dalam hal ini jumlah sumber pendapatan dibedakan menjadi satu, dua, tiga, empat dan lima atau lebih sumber pendapatan. Analisis dibedakan menurut status rumah tang-ga yaitu petani dan buruh tani. Sebagai catatan : buruh tani adalah rumah tangga yang mata pen-caharian utama kepala keluarga adalah buruh tani, batasan ini digunakan untuk analisis selanjutnya.

181

Analisis struktur dan distribusi pendapatan dilakukan untuk masing-masing kabupaten contoh. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa analisis menurut tipe desa atau tingkat ketersediaan air kurang relevan dilakukan me-ngingat jumlah rumah tangga contoh di masing-masing desa hanya 20 responden. Namun demikian dalam analisis di masing-masing kabupaten, rumah tangga contoh dikelompok-kan menurut status yaitu (a) total rumah tangga, (b) rumah tangga petani, dan (c) rumah tanggaburuh tani. Adapun sebaran rumah tangga con-toh di masing-masing kabupaten menurut status rumah tangga dapat disimak pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Rumah Tangga Contoh Menurut Status Rumah Tangga di Tujuh Kabupaten Contoh, Tahun 2001

Rumah tanggaKabupatenPetani Buruhtani Total

IndramayuMajalengkaKlatenKediriNgawiAgamSidrap

60676760607471

201313182059

80808078807980

Sumber: Data primer

Selain itu untuk menelaah hubungan an-tara penguasaan lahan dengan pendapatan rumah tangga, dilakukan pula analisis struktur pendapatan rumah tangga menurut luas pe-nguasaan lahan. Dalam hal ini rumah tanggacontoh di masing-masing kabupaten di kelom-pokkan menurut luas penguasaan lahan sawah pada MH 2000/01 yaitu: (a) 0,00 ha, (b) 0,01 –0,10 ha, (c) 0,11 – 0,50 ha, (d) 0,51 – 0,75 ha, (e) 0,76 – 1,00 ha, dan (f) > 1,00 ha. Adapun sebaran rumah tangga contoh di masing-masing

kabupaten menurut luas penguasaan lahan sa-wah tertera pada Tabel 2.

Untuk menelaah keterkaitan antara pe-nguasaan/pemilikan lahan dan tingkat penda-patan, dilakukan analisis korelasi sederhana antara total pendapatan dengan pemilikan dan penguasaan lahan sawah. Selain itu untuk me-nelaah peran pendapatan dari sektor nonperta-nian dalam struktur pendapatan rumah tangga, dianalisis korelasi antara pendapatan nonperta-nian (Rp/kap/th) dengan pendapatan dari sektor pertanian (Rp/kap/th) dan pendapatan total rumah tangga (Rp/kap/th).

Untuk menelaah dampak kenaikan harga gabah terhadap struktur pendapatan rumah tangga petani lahan sawah di daerah penelitian, dilakukan simulasi kenaikan harga gabah sebe-sar 50 persen dari harga yang berlaku pada saat penelitian di masing-masing lokasi peneliti-an. Dampak terhadap kenaikan harga gabah dibedakan untuk pendapatan rumah tanggasecara total, rumah tangga petani, dan rumah tangga buruh tani di masing-masing kabupaten penelitian.

Untuk menelaah distribusi pendapatan rumah tangga digunakan alat analisis penghi-tungan indeks Gini (Gini Index Ratio) yang di-kembangkan oleh Szal dan Robinson (1977). Secara umum penghitungan indeks Gini diru-muskan sebagai berikut:

G = 1 + 1/n.2/n2Y (1y1 + 2y2 + …+ nyn)

atau

G = (1/n2) i j (yi – yj) / Y

dimana: n = total individu atau grupy = pendapatan individu Y = pendapatan rata-rata grup i = 1, ………,n j = 1,……….,n

Tabel 2. Sebaran Rumah Tangga Contoh Menurut Kelompok Luas Sawah Garapan di Tujuh Kabupaten Contoh, Tahun 2001

Luas Sawah GarapanKabupaten0 0,01 – 0,10 0,11 -0,50 0,51 – 0,75 0,76-1 >1

Indramayu 16 1 26 14 7 16Majalengka 16 2 32 10 5 15Klaten 11 2 46 12 6 3Kediri 22 - 25 8 11 12Ngawi 15 3 29 10 11 12Agam 5 - 33 9 14 18Sidrap 7 - 16 11 8 38

Sumber : Data primer

182

Penghitungan indeks Gini dilakukan untuk (a) pendapatan total rumah tangga contoh selama tahun 2001, (b) pendapatan yang bersumber dari sektor pertanian selama tahun 2001, dan (c) pendapatan dari nonpertanian selama tahun 2001. Besaran masing-masing pendapatan tersebut diukur dalam Rp/kapita/th dan dihitung untuk kelompok rumah-tangga secara total, petani dan buruh tani di setiapkabupaten penelitian. Mengacu pada batasan yang dirumuskan oleh Oshima (1976) dalamSyukur et al (1988), besaran indeks Gini tergolong (a) ringan jika G < 0.4, (b) sedang jika 0.4 < G < 0.5, dan (c) berat apabila nilai G > 0.5

RAGAM SUMBER PENDAPATAN RUMAH TANGGA

Walaupun rumah tangga yang dijadikan contoh di masing-masing kabupaten penelitian adalah rumah tangga petani lahan sawah, na-mun sumber pendapatan rumah tangga cukup beragam baik yang yang berasal dari sektor pertanian maupun nonpertanian. Sebaran ru-

mah tangga contoh di masing-masing kabupa-ten penelitian menurut status dan jumlah sum-ber pendapatan dapat disimak pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 3 dan Tabel 4 terlihat bahwa terdapat variasi jumlah sumber pendapatan rumah tangga antar kabupaten maupun antar status rumah tangga. Pada kelompok rumah tangga petani di Kabu-paten Indramayu, proporsi rumah tangga yang memiliki tiga sumber pendapatan menempati pangsa tertinggi (sekitar 37 persen), diikuti oleh proporsi rumah tangga dengan lima atau lebih sumber pendapatan (23 persen), dan rumah tangga dengan dua sumber pendapatan sebe-sar 22 persen. Sementara itu pada rumah tangga buruh tani porsi tertinggi (40 persen) pada rumah tangga dengan dua sumber pendapatan, diikuti oleh rumah tangga dengan empat dan tiga sumber pendapatan masing-masing dengan proporsi sebesar 30 persen dan 20 persen.

Relatif beragamnya sumber pendapatan rumah tangga contoh di Kabupaten Indramayu diduga terkait dengan aksesibilitas daerah yang

Tabel 3. Sebaran Rumah Tangga Contoh Menurut Jumlah Sumber Pendapatan dan Status Rumah Tangga di Tujuh Kabupaten Contoh, Tahun 2001

Rumah tangga petani menurut jumlah sumber pendapatan

Rumah tangga buruh tani menurut jumlah sumber pendapatanKabupaten

1 2 3 4 >5 Total 1 2 3 4 >5 TotalIndramayu 5 13 22 6 14 60 1 8 4 6 1 20Majalengka 9 25 15 12 6 67 6 5 1 1 13Klaten 1 9 14 19 24 67 4 3 3 3 13Kediri 1 9 20 9 21 60 1 6 6 2 3 18Ngawi 1 9 8 25 17 60 1 5 9 2 3 20Agam 5 15 26 13 15 74 2 2 1 5Sidrap 13 22 15 11 10 71 1 6 2 9

Sumber : Data primer

Tabel 4. Distribusi Rumah Tangga Contoh Menurut Jumlah Sumber Pendapatan dan Status Rumah Tangga di Tujuh Kabupaten Contoh, Tahun 2001 (persen)

Rumah tangga petani menurut jumlah sumber pendapatan

Rumah tangga buruh tani menurut jumlah sumber pendapatanKabupaten

1 2 3 4 >=5 Total 1 2 3 4 >=5 Total Indramayu 8,33 21,67 36,67 10,00 23,33 100,00 5,00 40,00 20,00 30,00 5,00 100,00Majalengka 13,43 37,31 22,39 17,91 8,96 100,00 46,15 38,46 7,69 7,69 0,00 100,00Klaten 1,49 13,43 20,90 28,36 35,82 100,00 30,77 23,08 23,08 23,08 0,00 100,00Kediri 1,67 15,00 33,33 15,00 35,00 100,00 5,56 33,33 33,33 11,11 16,67 100,00Ngawi 1,67 15,00 13,33 41,67 28,33 100,00 5,00 25,00 45,00 10,00 15,00 100,00Agam 6,76 20,27 35,14 17,57 20,27 100,00 40,00 40,00 0,00 0,00 20,00 100,00Sidrap 18,31 30,99 21,13 15,49 14,08 100,00 11,11 66,67 22,22 0,00 0,00 100,00Sumber : Data primer

183

terbuka dan relatif dekat dengan Jakarta. Dalam hal ini sumber pendapatan nonpertanian (tu-kang bangunan, tukang becak) menjadi pilihan rumah tangga di saat kegiatan pertanian sedang kosong. Selain itu dalam usahatani sawah di Kabupaten Indramayu juga terdapat ragam sumber pendapatan selain padi yaitu usahatani hortikultura (bawang merah, cabai, sayuran) dan usahatani palawija (kacang tanah, kacang hijau, dan jagung muda).

Di Kabupaten Majalengka keragaannya berbeda, proporsi rumah tangga dengan sumber pendapatan tunggal relatif tinggi, yaitu sebesar 13 persen untuk rumah tangga petani dan 46 persen bagi buruh tani. Pada rumah tangga pe-tani di Majalengka, proporsi tertinggi (37 persen) adalah rumah tangga dengan dua sumber pendapatan, diikuti oleh rumah tangga dengan tiga sumber pendapatan sebesar 22 persen. Sedangkan pada rumah tangga buruh tani porsi tertinggi (46%) pada rumah tangga dengan sumber pendapatan tunggal, diikuti oleh rumah tangga dengan dua sumber pendapatan sebe-sar 38 persen.

Di Kabupaten Klaten, perbedaan distribusi rumah tangga antara petani dan buruh tani menurut jumlah sumber pendapatan cukup sig-nifikan. Pada rumah tangga petani proporsi tertinggi (36%) pada rumah tangga dengan lima atau lebih sumber pendapatan, diikuti oleh rumah tangga dengan empat, tiga, dan dua sumber pendapatan masing-masing dengan porsi sebesar 28 persen, 21 persen dan 13 persen. Sementara itu rumah tangga buruh tani di Kabupaten Klaten umumnya memiliki sumber pendapatan tunggal (mencapai 31 persen), dikuti oleh rumah tangga dengan dua, tiga, dan empat sumber pendapatan masing-masing se-besar 23 persen. Terdiversifikasinya sumber pendapatan rumah tangga di Kabupaten Klaten terkait dengan relatif beragamnya pola tanam pada usahatani lahan sawah di daerah pene-litian (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, sayuran tebu, tembakau) serta adanya beragam industri rumah tangga yang berkembang di wilayah tersebut.

Di Kabupaten Kediri, seperti halnya di Kabupaten Klaten, proporsi rumah tanggadengan lima atau lebih sumber pendapatan menempati porsi tertinggi (35%) pada rumah tangga petani. Diikuti dengan porsi rumah tangga dengan tiga sumber pendapatan se-besar 33 persen, serta rumah tangga dengan

dua dan empat sumber pendapatan masing-masing sebesar 15 persen. Pada rumah tanggaburuh tani, proporsi rumah tangga dengan dua dan tiga sumber pendapatan paling dominan, masing-masing sebesar 33 persen. Diikuti oleh rumah tangga dengan lima atau lebih sumber pendapatan sebesar 17 persen, sedangkan ru-mah tangga dengan empat dan satu sumber pendapatan masing-masing hanya 11 persen dan 6 persen. Sekali lagi relatif beragamnya sumber pendapatan rumah tangga di Kabupaten Kediri antara lain terkait dengan beragamnya pola usahatani di lahan sawah di daerah pene-litian. Selain padi, usahatani yang menjadi sumber pendapatan rumah tangga adalah usa-hatani palawija (jagung dan kacang tanah), usahatani hortikultura (cabai merah, cabai keri-ting, semangka, cabai rawit, tomat dan terung), serta usahatani tebu.

Di Kabupaten Ngawi, diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga petani terlihat lebih beragam dibanding buruh tani. Pada rumah tangga petani, proporsi tertinggi (70 persen) pada rumah tangga dengan 4 atau lebih sumber pendapatan. Sementara itu pada rumah tanggaburuh tani porsi 70 persen tersebut berada pada rumah tangga dengan dua dan tiga sumber pendapatan. Sumber pendapatan rumah tanggacontoh di Kabupaten Ngawi selain dari usaha-tani padi umumnya dari usahatani hortikultura (terutama melon), palawija (kedelai, kacang tanah) serta usahatani tebu dan tembakau. Sementara di luar sektor pertanian, usaha pe-nyewaan aset pertanian seperti pompa air dan traktor merupakan alternatif sumber pendapatan rumah tangga di daerah penelitian.

Di Kabupaten Agam seperti halnya di Kabupaten Ngawi, terlihat bahwa diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga petani lebih beragam dibanding buruh tani. Pada rumah-tangga buruh tani, proporsi rumah tangga de-ngan satu dan dua sumber pendapatan masing-masing sebesar 40 persen. Sementara itu pada rumah tangga petani proporsi tertinggi (35%) berada pada rumah tangga dengan tiga sumber pendapatan, diikuti oleh rumah tangga dengan lima atau lebih sumber pendapatan dan dua sumber pendapatan masing-masing sebesar 20 persen, serta rumah tangga dengan empat sumber pendapatan sebesar 18 persen. Relatif beragamnya sumber pendapatan petani di Kabupaten Agam terkait dengan adanya diver-sifikasi pola usahatani di lahan sawah di daerah penelitian. Selain padi, sumber pendapatan

184

rumah tangga petani adalah usahatani sayuran (cabai merah, cabai keriting dan tomat) dan usahatani palawija (jagung, kacang tanah dan ubi jalar).

Di Kabupaten Sidrap, walaupun dengan besaran proporsi yang berbeda namun bagi ru-mah tangga petani maupun buruh tani memiliki pola yang serupa. Dalam hal ini porsi rumah tangga dengan dua sumber pendapatan me-nempati urutan tertinggi, masing-masing 31 persen untuk rumah tangga petani dan 67 persen pada rumah tangga buruh tani. Namun demikian pada rumah tangga buruh tani di Kabupaten Sidrap tidak ada rumah tangga yang memiliki empat atau lebih sumber pendapatan, sedangkan pada rumah tangga petani rumah-tangga dengan empat dan lima atau lebih sumber pendapatan porsinya masing-masing sebesar 15 dan 14 persen. Dikaitkan dengan rataan luas penguasaan lahan dan pola usaha-tani di lahan sawah di daerah penelitian terlihat bahwa dengan luasan yang relatif besar (dibanding lokasi atau kabupaten penelitian yang lain) dan dominasi usahatani padi dalam pola usahatani menyebabkan diversifikasi sum-ber pendapatan rata-rata rumah tangga contoh di Kabupaten Sidrap relatif terbatas dibanding kabupaten yang lain.

Dari uraian di atas dapat diungkapkan bahwa: (1) tingkat diversifikasi sumber penda-patan rumah tangga bervariasi menurut lokasi (kabupaten) maupun status rumah tangga(petani vs buruh tani); (2) secara umum diver-sifikasi sumber pendapatan rata-rata rumah tangga petani maupun buruh tani di Jawa lebih beragam dibanding di Luar Jawa; dan (3) ada kecenderungan diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga terkait dengan tingkat diversifikasi usahatani di lahan sawah, aksesibilitas daerah terhadap pusat perekonomian, dan ketersediaan serta kesempatan kerja di luar pertanian dimasing-masing lokasi penelitian.

STRUKTUR PENDAPATAN RUMAH TANGGA

Analisis Menurut Status Rumhatangga

Keragaan struktur pendapatan rumah-tangga contoh di masing-masing kabupaten menurut status rumah tangga disajikan pada Tabel 5 dan Tabel 6. (Catatan: Pendapatan usahatani padi, palawija, hortikultura, dan tebu & tembakau merupakan pendapatan return to

management, family labor and land). Rincian proporsi masing-masing sumber pendapatan usahatani dari rumah angga contoh di kabupaten penelitian dapat disimak pada Tabel Lampiran 1.

Di Kabupaten Indramayu secara rata-rata terlihat bahwa pendapatan rumah tangga contoh didominasi dari sektor pertanian dengan pangsa sekitar 76 persen. Di antara sektor pertanian, pangsa pendapatan dari usahatani padi memiliki pangsa terbesar (34%), diikuti usahatani hortikultura sekitar 28 persen dan berburuh tani di lahan sawah sekitar 9 persen (Tabel 5). Dikaitkan dengan curahan kerja seperti diung-kap Supriyati et al. (2002) terlihat bahwa di sektor pertanian proporsi curahan kerja ber-buruh tani di lahan sawah menempati pangsa tertinggi (27%), diikuti curahan pada usahatan padi dan hortikultura masing-masing pangsanya 25 persen dan 14 persen. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa curahan kerja berburuh tani di lahan sawah tidak berbanding lurus dengan pendapatan, sementara untuk usahatani hortikultura dan usahatani padi masih menunjukkan pola hubungan yang searah antara curahan kerja dan pendapatan.

Apabila dibedakan menurut status rumah tangga, terlihat bahwa pangsa pendapatan dari sektor pertanian bagi rumah tangga buruh tani lebih tinggi dari pada rumah tangga petani (81%vs 76%). Di dalam sektor pertanian, pangsa pendapatan dari usahatani padi sebesar 8persen dan 37 persen masing-masing pada rumah tangga buruh tani dan petani (Tabel 6). Pada kelompok buruh tani, pangsa pendapatan dari berburuh tani di lahan sawah menempati pangsa tertinggi (57%). Sementara itu pada rumah tangga petani di Kabupaten Indramayu pangsa pendapatan dari usahatani hortikultura menempati urutan kedua setelah padi dengan pangsa sekitar 30 persen. Secara rataan, be-saran tingkat pendapatan buruh tani di Kabu-paten Indramayu hanya sekitar 32 persen dari rataan pendapatan petani (Rp 999 ribu vs Rp 3,2 juta/kapita/tahun).

Di Kabupaten Majalengka, secara total pangsa pendapatan dari nonpertanian lebih dominan (hampir 57%) dari pada pendapatan dari pertanian (Tabel 5). Pangsa pendapatan dari usaha jasa dan angkutan, perdagangan, dan industri memiliki peran yang cukup signi-fikan pada rumah tangga contoh di Kabupaten Majalengka. Di Majalengka, pangsa pendapatan

185

dari usahatani padi sekitar 29 persen. Namun apabila dibedakan menurut status petani, pangsa pendapatan dari usahatani padi pada buruh tani hanya 9 persen sedang pada petani sekitar 30 persen (Tabel 6). Hal menarik yang dapat diungkap dari Tabel 4 dan Tabel 5 adalah adanya pendapatan yang negatif. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pendapatan tersebut dihitung atas biaya total artinya curahan tenaga kerja dalam keluarga dihitung sebagai biaya dengan menggunakan upah yang berlaku di masing-masing desa. Pada kondisi di mana petani mengusahakan komoditas atau usaha ternak walaupun secara ekonomi tidak menguntungkan petani tetap mengusahakan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan atau perhitungan bahwa tenaga kerja sendiri (dalam keluarga) tidak diperhitungkan sebagai biaya.

Seperti halnya di Indramayu, pangsa pendapatan yang berasal dari sektor pertanian pada rumah tangga buruh tani lebih tinggi dibanding rumah tangga petani di Kabupaten Majalengka (60 vs 43%). Tingginya pangsa pendapatan rumah tangga buruh tani tersebut bersumber dari berburuh tani di lahan sawah. Sementara bagi rumah tangga petani, sumber

pendapatan dari sektor pertanian dominan berasal dari usahatani padi. Secara nominal, besarnya pendapatan petani di Majalengka sekitar enam kali lipat dibanding pendapatan buruh tani di wilayah tersebut.

Di Kabupaten Klaten, secara total pangsa pendapatan dari sektor pertanian masih lebih tinggi dari sektor nonpertanian (53 vs 47%). Di sektor pertanian, pangsa pendapatan dari usahatani padi sebesar 18 persen secara total, sedang pada rumah tangga buruh tani dan petani masing-masing sebesar 7 persen dan 18 persen (Tabel 5 dan 6). Pangsa pendapatan dari usahatani nonpadi dalam hal ini tebu dan tembakau cukup menonjol di Kabupaten Klaten (secara total dan pada rumah tangga petani) yaitu sekitar 12 persen terhadap total penda-patan rumah tangga. Sedangkan pada rumah tangga buruh tani peran pendapatan dari usahatani tebu dan tembakau hanya sekitar enam persen. Secara umum peranan penda-patan dari berburuh tani di lahan sawah maupun di lahan nonsawah cukup menonjol di Kabupa-ten Klaten, khususnya pada rumah tangga buruh tani pangsanya masing-masing sebesar13 persen dan 54 persen terhadap total penda-

Tabel 5. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Per Kapita di Tujuh Kabupaten Menurut Sumber Pendapatan, Tahun 2001 (%)

KabupatenSumber pendapatan

Indramayu Majalengka Klaten Kediri Ngawi Agam SidrapUsahatani padi 34,11 29,29 17,55 20,72 25,83 21,68 39,92Usahatani palawija 0,77 1,91 8,77 17,78 1,16 1,07 3,08Usahatani hortikultura 27,85 6,80 0,10 20,49 20,54 25,02 0,24Usahatani tebu dan tembakau 0,00 0,00 11,74 2,49 1,46 0,00 0,00Usahatani di lahan tegalan 0,19 0,00 0,06 0,00 0,14 0,00 0,00Usahatani di lahan kebun 2,64 0,64 0,45 1,84 1,04 1,37 10,44Hasil usaha kolam 0,00 -0,22 0,17 0,00 0,03 0,05 0,00Hasil usahaternak 0,99 -0,38 7,07 7,31 3,62 10,44 3,96Berburuh tani di sawah 9,16 4,84 6,54 2,22 6,18 4,57 6,44Berburuh tani di nonsawah 0,76 0,16 0,20 1,87 0,45 0,19 0,23Industri 2,26 11,43 2,69 0,21 0,00 8,31 1,53Perdagangan 5,00 12,75 9,07 8,76 8,95 5,44 5,27Jasa angkutan 5,16 13,75 1,69 1,85 3,09 6,23 3,10PNS dll 1,45 7,05 21,24 8,49 6,86 3,17 16,01Buruh nonpertanian 2,86 8,98 6,21 1,58 1,77 1,74 2,62Penyewaan aset 6,66 2,78 5,26 2,98 16,89 5,31 5,67Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Lainnya 0,15 0,23 1,21 1,42 1,98 5,42 1,50Total pertanian 76,47 43,04 52,64 74,71 60,46 64,39 64,31Total nonpertanian 23,53 56,96 47,36 25,29 39,54 35,61 35,69Total pendapatan (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00Total pendapatan (Rp/kap/th) 2.676.646 2.747.212 1.840.659 3.570.868 3.805.695 3.136.919 2.243.054Sumber : Data primer (diolah)

187

patan rumah tangga. Relatif menonjolnya pe-ranan pendapatan dari berburuh tani di Kabupa-ten Klaten terkait dengan relatif sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan di wilayah ini. Adanya sistem pembatasan penguasaan/pemilikan lahan berdasar patok diduga merupa-kan salah satu pendorong tingginya usaha ber-buruh tani di wilayah ini. Secara nominal pen-dapatan buruh tani di Kabupaten Klaten hanya sekitar 30 persen dari rata-rata pendapatan petani di wilayah tersebut.

Secara umum pendapatan yang berasal dari sektor perdagangan, jasa dan angkutan, PNS serta berburuh nonpertanian cukup berperan dalam menyumbang pendapatan rata-rata rumah tangga contoh di Kabupaten Klaten. Peranan pendapatan dari PNS sekitar 21 persen dari total pendapatan rumah tangga. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa penguasaan lahan sawah di wilayah ini sebagian besar dikuasai oleh para PNS (umumnya para guru) yang berdomisili di desa contoh penelitian. Hal ini didasarkan pada kerangka sampling rumah tangga contoh adalah rumah tangga yang menguasai atau menggarap lahan sawah sesuai tipe desa contoh di lokasi bersangkutan.

Di Kabupaten Kediri, peranan sektor per-tanian dalam menyumbang pendapatan rumah tangga secara rataan sekitar 75 persen. Se-mentara apabila dibedakan menurut status ru-mah tangga, pangsa pendapatan dari pertanian pada kelompok buruh tani lebih besar dari pada rumah tangga petani (Tabel 5 dan Tabel 6). Di sektor pertanian, pangsa pendapatan yang ber-sumber dari usahatani padi di Kabupaten Kediri berkisar secara rata-rata sebesar 21 persen terhadap total pendapatan rumah tangga. Sementara apabila dibedakan menurut status rumah tangga, peran usahatani padi tidak terlihat pada rumah tangga buruh tani (0,0%), sedang pada rumah tangga petani usahatani padi menyumbang 22 persen terhadap total pendapatan rumah tangga. Selain padi, usaha-tani cabai merah (hortikultura) berperan besar dalam menyumbang pendapatan rumah tangga. Sementara itu peranan pendapatan dari usaha-tani palawija (jagung) cukup menonjol di desa contoh dengan ketersediaan air baik dan desa tadah hujan dengan total pangsa pada kelom-pok rumah tangga petani sebesar 19 persen terhadap total pendapatan rumah tangga. Rataan secara nominal, besaran pendapatan buruh tani di Kabupaten Kediri mencapai sekitar

59 persen dari pendapatan petani di wilayah tersebut.

Di sektor nonpertanian, secara umum pendapatan yang berasal dari sektor perda-gangan dan PNS merupakan sumber penda-patan yang cukup menonjol bagi rumah tanggadi desa-desa contoh Kabupaten Kediri. Hal ini dapat dikatakan bahwa sebagian petani lahan sawah di daerah penelitian juga merangkap atau berstatus sebagai PNS.

Di Kabupaten Ngawi, pendapatan dari sektor pertanian menyumbang sekitar 60 persen terhadap total pendapatan rumah tangga contoh di Kabupaten Ngawi. Sementara apabila dibeda-kan menurut status rumah tangga, agak berbe-da dengan pola di empat kabupaten terdahulu. Di Kabupaten Ngawi pangsa pendapatan dari sektor pertanian rumah tangga buruh tani tidak lebih besar dari rumah tangga petani masing-masing 56 persen dan 61 persen (Tabel 5 dan 6).

Pendapatan dari usahatani padi rata-rata menyumbang sekitar 26 persen terhadap total pendapatan rumah tangga contoh di Kabupaten Ngawi, dan bagi buruh tani dan petani masing-masing menyumbang sebesar dua persen dan 28 persen. Selain padi, pendapatan dari usaha-tani hortikultura (melon) menonjol dalam me-nyumbang pendapatan rumah tangga petani di Kabupaten Ngawi. Besaran pendapatan rata-rata buruh tani di Kabupaten Ngawi hanya sekitar 47 persen dari rata-rata pendapatan rumah tangga petani di wilayah tersebut.

Usahatani palawija (kedelai dan kacang tanah) di Kabupaten Ngawi tidak menguntung-kan yang ditunjukkan oleh tingkat pendapatan yang negatif. Seperti halnya di lokasi penelitian lainnya, pendapatan negatif ini disebabkan karena memasukkan tenaga kerja dalam keluar-ga menjadi biaya usahatani. Selain itu, usaha-tani palawija di desa-desa contoh tersebut pada kenyataannya juga belum diusahakan secara intensif, tidak dilakukan pemupukan dan pemeli-haraan tanaman hanya sekedarnya sehingga produktivitas usahataninya juga relatif rendah.

Dari sektor nonpertanian, peranan ma-sing-masing sektor dalam menyumbang penda-patan rumah tangga contoh di Kabupaten Ngawi cukup bervariasi. Peranan pendapatan yang berasal dari penyewaan aset cukup menonjol. Usaha penyewaan pompa untuk suplesi kebu-tuhan air irigasi merupakan sumber pendapatan

188

sebagian rumah tangga petani di wilayah tersebut.

Di Kabupaten Agam, secara umum peran-an pendapatan dari sektor pertanian masih dominan dengan pangsa 64 persen terhadap total pendapatan, sedang bagi rumah tanggaburuh tani dan petani pangsa sektor pertanian sebesar 97 persen dan 64 persen (Tabel 5 dan Tabel 6). Besaran pangsa pendapatan dari usahatani padi secara total sebesar 22 persen dari total pendapatan rumah tangga, dan untuk rumah tangga buruh tani dan petani pangsanya sebesar 16 persen dan 22 persen. Sebagai pembanding, hasil penelitian Nurmanaf (1988) menunjukkan bahwa kegiatan usahatani padi sawah berperan menyumbang pendapatan ru-mah tangga pedesaan Sumatera Barat sebesar 47 persen (daerah dataran rendah) dan 29 persen di daerah dataran tinggi. Usaha-usaha yang dilakukan di luar usahatani padi sawah lebih beragam di daerah dataran tinggi dari pada daerah dataran rendah. Kegiatan nonper-tanian mempunyai kontribusi cukup besar namun pembinaan sektor ini perlu diarahkan kepada pengelolaan yang lebih intensif. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa sektor non-per-tanian sangat potensial sebagai sumber penda-patan rumah tangga dan sekaligus dapat men-ciptakan kesempatan kerja di pedesaan.

Selain padi, pendapatan dari sektor perta-nian yang menonjol di desa-desa contoh di Kabupaten Agam bersumber dari usahatani hortikultura, dalam hal ini cabai keriting dan tomat di desa dengan irigasi baik dan desa tadah hujan menyumbang sebesar 25 persen dari total pendapatan rumah tangga. Selain itu pendapatan dari usaha ternak berperan sekitar 10 persen terhadap total pendapatan rumah-tangga. Secara umum rataan pendapatan buruh tani di Kabupaten Agam sekitar 25 persen dari pendapatan petani di wilayah tersebut.

Untuk pendapatan dari nonpertanian, pe-ranan masing-masing sektor bervariasi. Peran pendapatan yang berasal dari sektor perdaga-ngan, industri dan sumber lain cukup menonjol di Kabupaten Agam. Khusus pada rumah tangga buruh tani, peran pendapatan dari non pertanian sangat kecil (kurang dari tiga persen).

Di Kabupaten Sidrap secara total penda-patan dari sektor pertanian masih merupakan sumber pendapatan yang dominan bagi rumah tangga contoh di Sidrap, secara persentase, pendapatan dari sektor pertanian di Kabupaten

Sidrap menyumbang sekitar 63 persen terhadap total pendapatan rumah tangga. Sedangkan pada kelompok buruh tani dan petani, pangsa tersebut masing-masing sebesar 95 persen dan 63 persen (Tabel 5 dan 6). Pangsa pendapatan yang bersumber dari usahatani padi secara total hampir 40 persen terhadap total pendapatan rumah tangga, sedang bagi buruh tani dan petani pangsa tersebut sebesar 24 persen dan 41 persen. Hasil penelitian Marisa dan Hutabarat (1988) di pedesaan Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa pangsa pendapatan dari sektor pertanian untuk desa lahan sawah de-ngan irigasi baik dan tak beririgasi baik masing-masing sebesar 85 persen dan 81 persen, dan desa lahan kering sebesar 98 persen. Penda-patan terbesar sektor pertanian dari desa lahan sawah adalah pendapatan dari usahatani di lahan sawah masing-masing sebesar 65 persen untuk yang irigasi baik dan 60 persen untuk desa tak beririgasi baik. Sektor non-pertanian yang menyumbang pendapatan berturut-turut adalah perdagangan, industri rumah tangga, angkutan dan buruh bukan pertanian.

Untuk sektor nonpertanian, sektor jasa dan angkutan menyumbang sebesar 16 persen terhadap total pendapatan rumah tangga. Sementara itu pada kelompok rumah tanggaburuh tani di Kabupaten Sidrap peran pen-dapatan dari nonpertanian relatif kecil, hanya sekitar lima persen dari total pendapatan rumah tangga. Secara rata-rata besaran tingkat penda-patan rumah tangga buruh tani di wilayah ini hanya sekitar 48 persen dari rata-rata penda-patan petani di Kabupaten Sidrap.

Secara umum beberapa temuan pokok yang dapat diungkap dari uraian di atas adalah (1) di daerah penelitian, sektor pertanian masih dominan dalam menyumbang pendapatan ru-mah tangga dengan pangsa antara 53 persen (di Kabupaten Klaten) sampai 76 persen di Kabupaten Indramayu, kecuali di Kabupaten Majalengka peran sektor nonpertanian lebih dominan dengan pangsa hampir mencapai 57 persen terhadap total pendapatan rumah tangga; (2) peran pendapatan yang berasal dari usahatani padi secara rata-rata berkisar antara 18 persen (di Kabupaten Klaten) sampai 40 persen (di Kabupaten Sidrap) dari total pendapatan rumah tangga; (3) secara nominal rata-rata pendapatan buruh tani di tujuh kabupaten penelitian berkisar antara Rp 520 ribu sampai Rp 2,3 juta/kapita/tahun, sementara pendapatan petani berkisar antara Rp 2,06 juta

189

sampai Rp 4,7 juta/kapita/tahun; (4) secara umum pangsa pendapatan yang berasal dari sektor pertanian untuk rumah tangga buruh tani secara signifikan lebih tinggi daripada rumah tangga petani (kecuali di Kabupaten Ngawi).

Analisis Menurut Luas Penguasaan Lahan

Keragaan struktur pendapatan rumah tangga menurut sumber pendapatan dan luas lahan sawah garapan di masing-masing kabu-paten penelitian dapat disimak pada Tabel 7 sampai Tabel 13.

Di Kabupaten Indramayu terlihat bahwa penguasaan lahan sawah garapan berbanding lurus dengan pendapatan total rumah tangga(Tabel 7). Dalam hal ini semakin luas pengua-saan lahan sawah garapan semakin tinggi pula pendapatan total rumah tangga di wilayah tersebut. Tingkat pendapatan buruh tani atau landless di Kabupaten Indramayu pada tahun 2001 sebesar Rp 798 ribu/kapita/tahun, semen-tara petani dengan penguasaan lahan lebih dari

1 ha tingkat pendapatannya sebesar Rp 5,1 juta/kapita/tahun. Selain itu, sumbangan penda-patan yang berasal dari usahatani padi juga makin besar dengan makin luasnya penguasaan lahan, berkisar antara 0,0 persen (landless) sampai 43 persen lebih bagi petani dengan penguasaan lahan sawah lebih dari 1 ha. Sum-bangan pendapatan yang berasal dari sektor pertanian tidak memiliki pola hubungan yang konsisten dengan luas penguasaan lahan. Namun secara keseluruhan di semua kelas penguasaan lahan pangsa pendapatan yang berasal dari pertanian masih dominan dalam menyumbang pendapatan rumah tangga contoh di Kabupaten Indramayu.

Hal menarik lain yang dapat diungkap dari Tabel 7 adalah bahwa pangsa pendapatan yang berasal dari usahatani hortikultura dominan danberbanding lurus dengan penguasaan lahan hanya pada petani dengan luas penguasaan lahan antara 0,1 – 0,5 ha, 0,5 – 0,75 ha dan 0,75 – 1,0 ha dengan pangsa berkisar antara 23– 41 persen terhadap total pendapatan rumah

Tabel 7. Struktur Pendapatan Menurut Sumber Pendapatan dan Luas Lahan Sawah Garapan Di Kabupaten Indramayu, Tahun 2002 (%)

Luas Lahan Sawah Garapan (ha)Sumber pendapatan0 0 - 0,1 0,1 - 0,5 0,5 - 0,75 0,75 - 1 > 1

Usahatani padi 0,00 20,44 26,72 31,69 39,85 43,36 Usahatani palawija 1,99 0,00 2,65 0,00 0,00 0,24 Usahatani hortikultura 0,00 0,00 22,82 35,87 41,12 26,57 Usahatani tebu dan tembakau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usahatani di lahan tegalan 1,55 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 Usahatani di lahan kebun 0,08 0,00 6,23 0,18 0,49 3,18 Hasil usaha kolam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hasil usaha ternak (0,72) 4,31 1,67 1,50 0,07 0,82 Berburuh tani di sawah 70,41 55,66 12,90 4,32 0,00 2,60 Berburuh tani di non sawah 7,06 0,00 1,52 0,05 0,00 0,00 Industri 5,27 0,00 0,83 0,00 2,64 3,81 Perdagangan 7,08 0,00 6,47 10,79 6,73 0,00 Jasa angkutan 1,70 0,00 10,16 6,09 1,35 3,61 PNS dll 0,98 0,00 0,00 5,03 0,00 0,70 Buruh nonpertanian 3,45 15,67 5,39 1,45 3,28 1,91 Penyewaan aset 0,00 0,00 2,20 3,04 4,46 13,04 Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lainnya 1,17 3,92 0,00 0,00 0,00 0,16 Total pertanian 80,35 80,41 74,95 73,60 81,54 76,77 Total non pertanian 19,65 19,59 25,05 26,40 18,46 23,23

Total Pendapatan (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Total pendapatan (Rp/kap/th) 798.106 1.020.999 1.749.213 3.410.015 3.607.174 5.116.939Sumber : Data Primer (diolah)

190

tangga. Sementara itu bagi petani dengan luas penguasaan lahan lebih dari 1 ha, selain usaha-tani padi dan hortikultura, pangsa pendapatan yang berasal dari penyewaan aset (lahan dan atau alat pertanian) cukup menonjol. Di Kabu-paten Majalengka pola hubungan antara luas penguasaan lahan sawah dengan besarnya tingkat pendapatan rumah tangga tidak terlalu konsisten namun ada kecenderungan pendapat-an makin tinggi dengan makin luasnya pengua-saan lahan sawah garapan (Tabel 8). Sumba-ngan pendapatan yang berasal dari usahatani padi di Kabupaten Majalengka juga menunjuk-kan pola yang tidak teratur. Pada kelas penguasaan lahan sawah garapan antara 0,1–0,5 ha sampai 0,75–1,0 ha terlihat konsisten, makin tinggi penguasaan lahan makin tinggi pula sumbangan pendapatan yang berasal dari usahatani padi. Pada petani dengan penguasa-an lahan lebih dari 1 ha, selain usahatani padi, sumbangan pendapatan dari sektor nonpertani-an (industri, jasa dan angkutan) berperan cukup

menonjol dalam struktur pendapatan rumah tangga.

Di Kabupaten Klaten pola hubungan antara luas penguasaan lahan sawah garapan dengan besarnya tingkat pendapatan rumah tangga, dengan pangsa pendapatan yang ber-asal dari usahatani padi, maupun dengan sumbangan sektor pertanian terhadap total pendapatan rumah tangga tidak menunjukkan pola yang teratur (Tabel 9).

Keteraturan pola hubungan antara luas penguasaan lahan dengan besar pendapatan rumah tangga terlihat konsisten hanya pada kelompok penguasaan antara 0 – 0,1 sampai 0,5 – 0,75 ha. Dalam hal ini semakin luas penguasaan lahan semakin tinggi tingkat pen-dapatan rumah tangga. Selain itu pola yang teratur terlihat antara pangsa pendapatan yang berasal dari berburuh tani di lahan sawah dengan luas penguasaan lahan. Semakin sem-pit penguasaan lahan semakin tinggi pangsa pendapatan dari berburuh tani. Pada rumah

Tabel 8. Struktur Pendapatan Menurut Sumber Pendapatan dan Luas Lahan Sawah Garapan Di Kabupaten Majalengka, Tahun 2002 (%)

Luas Lahan Sawah Garapan (ha)Sumber Pendapatan0 0 - 0,1 0,1 - 0,5 0,5 - 0,75 0,75 - 1 > 1

Usahatani padi 0,00 17,18 22,42 23,57 40,81 35,21Usahatani palawija 0,00 14,47 3,18 2,43 0,00 1,42Usahatani hortikultura 0,00 0,00 4,78 18,16 36,19 2,34Usahatani tebu dan tembakau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Usahatani di lahan tegalan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01Usahatani di lahan kebun 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,90Hasil usaha kolam 0,00 10,04 0,00 0,07 0,57 0,00Hasil usaha ternak 0,00 0,00 2,19 0,00 0,00 0,53Berburuh tani di sawah 36,93 0,00 8,57 3,12 3,30 0,00Berburuh tani di non sawah 2,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Industri 0,00 0,00 2,55 0,00 3,51 20,20Perdagangan 0,00 0,00 42,92 8,13 0,00 3,39Jasa angkutan 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 25,88PNS dll 0,00 0,00 3,70 31,98 0,00 3,61Buruh non pertanian 60,48 58,30 8,61 11,52 13,66 1,09Penyewaan aset 0,00 0,00 0,08 0,68 0,00 5,06Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,35Total pertanian 31,47 41,70 41,08 46,39 79,05 40,24Total non pertanian 60,48 58,30 57,86 52,65 19,13 59,59Total pendapatan (%) 100 100 100 100 100 100

Total pendapatan (Rp/kap/th) 839.854 771.826 1.579.635 2.951.887 2.470.998 7.721.038

Sumber : Data Primer (diolah)

191

tangga yang tidak menguasai lahan garapan pangsa pendapatan yang berasal dari berburuh tani sekitar 71 persen dari total pendapatan rumah tangga.

Di Kabupaten Kediri terlihat hubungan yang konsisten antara luas penguasaan lahan sawah garapan dengan besarnya pendapatan rumah tangga. Semakin luas lahan garapan semakin tinggi tingkat pendapatan rumah tang-ga (Tabel 10). Walaupun sektor pertanian di semua kelas penguasaan lahan masih meru-pakan sumber pendapatan yang dominan, namun besaran pangsa pendapatan sektor pertanian tidak berbanding lurus dengan luas penguasaan lahan. Pada rumah tangga tak berlahan, pangsa pendapatan dari sektor per-tanian mencapai 89 persen, pada kelompok penguasaan lahan antara 0,5 – 0,75 ha pangsa pendapatan dari sektor pertanian sebesar 50 persen, dan pada penguasaan lahan lebih dari 1ha pangsa sektor pertanian meningkat lagi mencapai 84 persen. Hal menarik yang dapat diungkap dari Tabel 10 adalah diversifikasi usahatani di lahan sawah (padi, palawija,

hortikultura) cukup menonjol yang ditunjukkan oleh besarnya pangsa pendapatan dari usaha-tani di lahan sawah pada semua kelompok penguasaan lahan. Khusus usahatani tebu dan tembakau hanya pada rumah tangga yang tidak memiliki lahan.

Di Kabupaten Ngawi hubungan antara luas penguasaan lahan sawah garapan dengan besaran tingkat pendapatan rumah tanggaberbanding lurus. Semakin luas penguasaan la-han garapan semakin tinggi tingkat pendapatan rumah tangga (Tabel 11). Tingkat pendapatan rumah tangga yang tidak menguasai lahan garapan sebesar Rp 917 ribu/kapita/tahun sementara rumah tangga dengan penguasaan lahan sawah garapan lebih 1 ha pendapatannya sekitar Rp 6.7 juta/kapita/tahun. Sumbangan pendapatan yang berasal dari usahatani padi terlihat berbanding lurus dengan luas pengua-saan lahan pada kelompok penguasaan antara 0–0,1 ha sampai 0,75–1,0 ha, semakin luas lahan garapan semakin tinggi pangsa penda-patan dari usahatani padi. Sementara itu terlihat hubungan terbalik antara luas penguasaan lahan dengan pangsa pendapatan yang berasal

Tabel 9. Struktur Pendapatan Menurut Sumber Pendapatan dan Luas Lahan Sawah Garapan di Kabupaten Klaten, Tahun 2002 (%)


Usahatani padi 0,00 47,94 14,90 19,63 29,28 47,24 Usahatani palawija 0,00 14,86 8,41 11,00 8,56 12,39 Usahatani hortikultura 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 Usahatani tebu dan tembakau 0,00 0,00 10,63 11,66 26,18 13,09 Usahatani di lahan tegalan 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 Usahatani di lahan kebun 0,00 0,00 0,69 0,13 0,00 (1,14)Hasil usaha kolam 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 Hasil usaha ternak 8,62 (38,45) 9,78 1,91 (0,30) 3,75 Berburuh tani di sawah 70,84 41,56 4,68 4,37 0,00 0,00 Berburuh tani di non sawah 0,19 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 Industri 0,03 0,00 4,08 0,00 0,00 0,00 Perdagangan 3,84 0,00 8,94 12,59 4,25 9,25 Jasa angkutan 0,00 0,00 2,18 1,33 0,00 0,00 PNS dll 0,92 34,09 19,35 30,12 26,03 15,42 Buruh non pertanian 15,55 0,00 7,10 5,15 0,00 0,00 Penyewaan aset 0,00 0,00 6,91 2,12 3,74 0,00 Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lainnya 0,00 0,00 1,56 0,00 2,27 0,00

Total pertanian 79,65 65,91 49,88 48,69 63,72 75,33

Total non pertanian 20,35 34,09 50,12 51,31 36,28 24,67

Total pendapatan (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Total pendapatan (Rp/kap/th) 467.261 256.667 2.108.954 2.356.349 1.961.768 1.513.616Sumber : Data primer (diolah)

192

Tabel 10. Struktur Pendapatan Menurut Sumber Pendapatan dan Luas Lahan Sawah Garapan di Kabupaten Kediri, Tahun 2002 (%)


Usahatani padi 5,09 17,99 9,31 22,14 32,44 Usahatani palawija 4,21 12,11 15,69 22,47 25,33 Usahatani hortikultura 6,26 23,09 17,71 25,32 22,20 Usahatani tebu dan tembakau 18,34 0,00 0,00 0,00 0,33 Usahatani di lahan tegalan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usahatani di lahan kebun 0,00 4,09 0,28 3,95 0,05 Hasil usaha kolam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hasil usaha ternak 29,55 4,00 5,65 4,23 3,21 Berburuh tani di sawah 12,38 1,88 1,50 0,00 0,00 Berburuh tani di non sawah 13,60 0,39 0,04 0,00 0,00 Industri 1,53 0,04 0,01 0,00 0,00 Perdagangan 2,03 11,52 6,36 3,92 13,57 Jasa angkutan 0,18 1,42 1,22 6,48 0,00 PNS dll 1,30 15,80 40,96 0,00 0,00 Buruh non pertanian 2,60 4,81 0,92 0,00 0,00 Penyewaan aset 2,93 2,85 0,35 5,18 2,57 Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lainnya 0,00 0,00 0,00 6,31 0,31 Total pertanian 89,42 63,55 50,18 78,11 83,56 Total non pertanian 10,58 36,45 49,82 21,89 16,44 Total pendapatan (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Total Pendapatan (Rp/kap/th) 1.513.242 2.423.425 3.584.668 4.875.290 6.658.769Sumber : Data primer (diolah)

Tabel 11. Struktur Pendapatan Menurut Sumber Pendapatan dan Luas Lahan Sawah Garapan di Kabupaten Ngawi, Tahun 2002 (%)


Usahatani padi 0,00 7,94 21,73 22,72 34,31 29,51 Usahatani palawija 0,00 1,75 1,80 2,99 0,29 0,82 Usahatani hortikultura 0,00 0,00 31,19 14,41 27,89 15,31 Usahatani tebu dan tembakau 0,00 0,00 0,59 2,61 0,29 2,66 Usahatani di lahan tegalan (0,97) 0,00 0,37 0,56 0,03 0,10 Usahatani di lahan kebun 0,34 0,00 0,67 5,97 0,18 0,25 Hasil usaha kolam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 Hasil usaha ternak 7,06 5,95 5,59 6,61 1,73 1,75 Berburuh tani di sawah 41,32 42,29 10,54 3,03 1,43 0,00 Berburuh tani di nonsawah 2,21 2,57 1,19 0,06 0,00 0,00 Industri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 Perdagangan 2,54 10,71 4,88 24,35 2,83 11,11 Jasa angkutan 0,00 0,00 5,01 11,23 2,50 0,00 PNS dll 0,00 27,76 3,88 0,00 14,43 6,99 Buruh nonpertanian 11,50 0,00 2,06 1,89 1,21 0,29 Penyewaan aset 8,47 0,00 10,50 3,24 11,60 31,13 Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lainnya 27,53 1,03 0,00 0,31 1,27 0,00 Total pertanian 49,96 60,50 73,67 58,98 66,16 50,47 Total nonpertanian 50,04 39,50 26,33 41,02 33,84 49,53 Total pendapatan (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Total pendapatan (Rp/kap/th) 917.002 972.570 1.863.933 2.790.629 4.489.499 6.750.628Sumber : Data primer (diolah)

193

dari berburuh tani baik di lahan sawah maupun lahan nonsawah. Seperti halnya di lokasi lain, pada rumah tangga dengan luas lahan garapan lebih dari 1 ha, pangsa pendapatan yang ber-asal dari penyewaan aset (lahan dan atau alat pertanian) cukup menonjol di Kabupaten Ngawi mencapai sekitar 30 persen dari total penda-patan rumah tangga.

Di Kabupaten Agam tidak terlihat pola yang teratur hubungan antara luas penguasaan lahan dengan tingkat pendapatan rumah tangga(Tabel 12). Walaupun demikian besaran tingkat pendapatan rumah tangga tidak berlahan hanya sebesar Rp 737 ribu/kapita/tahun sementara pendapatan rumah tangga dengan penguasaan lahan lebih dari 1 ha mencapai Rp 4,7 juta/kapita/tahun. Sumbangan pendapatan dari usa-hatani padi walaupun tidak terlalu konsisten namun ada kecenderungan makin luas pengua-saan lahan garapan makin tinggi pangsa pendapatan yang berasal dari usahatani padi dengan pangsa berkisar antara 18 – 35 persen terhadap total pendapatan rumah tangga contoh di Kabupaten Agam. Secara umum pada semua kelas penguasaan lahan, pangsa pendapatan yang berasal dari sektor pertanian masih men-

jadi andalan pendapatan rumah tangga dengan pangsa antara 55 – 100 persen. Pada kelompok rumah tangga dengan luas garapan lebih dari satu hektar, memiliki pangsa pendapatan dari penyewaan aset yang cukup menonjol, di Kabupaten Agam pangsa tersebut sekitar 15 persen dari total pendapatan rumah tangga.

Di Kabupaten Sidrap walaupun tidak terlalu konsisten namun terdapat hubungan berbanding lurus antara luas penguasaan lahan dengan besaran tingkat pendapatan rumah-tangga (Tabel 13). Dalam hal ini semakin luas penguasaan lahan semakin tinggi tingkat penda-patan rumah tangga. Pangsa pendapatan dari usahatani padi pada semua kelompok luas penguasaan lahan di Kabupaten Sidrap berkisar antara 20–68 persen terhadap total pendapatan rumah tangga. Sumbangan pendapatan dari usahatani padi dominan pada kelompok pe-nguasaan lahan antara 0,75 – 1,0 ha dan lebih 1 ha dengan pangsa masing-masing sebesar 68 persen dan 45 persen dari total pendapatan rumah tangga. Terlihat bahwa pangsa penda-patan yang berasal dari usahatani padi padadua kelompok penguasaan lahan in tidak berbanding lurus dengan besarnya tingkat pen-

Tabel 12. Struktur Pendapatan Menurut Sumber Pendapatan dan Luas Lahan Sawah Garapan di Kabupaten Agam, Tahun 2002 (%)


Usahatani padi 0,00 17,94 35,16 13,36 31,19 Usahatani palawija 0,00 1,12 0,00 1,16 1,19 Usahatani hortikultura 0,00 28,78 51,44 28,16 15,51 Usahatani tebu dan tembakau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usahatani di lahan tegalan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usahatani di lahan kebun 0,00 0,37 0,04 3,82 (0,11)Hasil usaha kolam 0,00 0,23 0,00 0,00 (0,02)Hasil usaha ternak 20,34 10,53 6,01 7,39 13,83 Berburuh tani di sawah 79,66 8,56 4,65 0,72 2,32 Berburuh tani di nonsawah 0,00 0,43 0,13 0,22 0,00 Industri 0,00 0,00 0,00 24,22 0,00 Perdagangan 0,00 17,71 0,00 1,36 2,13 Jasa angkutan 0,00 7,56 1,36 12,21 0,43 PNS dll 0,00 4,84 0,00 5,84 0,02 Buruh nonpertanian 0,00 1,92 0,65 1,33 2,29 Penyewaan aset 0,00 0,00 0,56 0,00 15,50 Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,20 15,71 Total pertanian 100,00 67,96 97,44 54,84 63,91 Total nonpertanian 0,00 32,04 2,56 45,16 36,09 Total pendapatan (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Total pendapatan (Rp/kap/th) 737.550 1.801.927 1.705.645 6.069.793 4.695.408

Sumber : Data primer (diolah)

194

dapatan rumah tangga. Hal ini mengandung implikasi bahwa pendapatan yang berasal dari usahatani padi tidak menjadi penentu utama struktur pendapatan rumah tangga.

Tabel 14. Koefisien Korelasi Pendapatan Perkapita dengan Pemilikan Lahan Sawah dan Pe-nguasaan Lahan Sawah Rumah Tangga Contoh di Tujuh kabupaten Penelitian, Tahun 2001

Koefisien korelasipendapatan perkapita dengan

KabupatenPemilikan

lahanPenguasaan

lahan

Indramayu 0,4591 (0,0001) 0,4811 (0,0001)

Majalengka 0,4173 (0,0001) 0,5207 (0,0001)

Klaten 0,1339 (0,0001) 0,0392 (0,1081)

Kediri 0,3640 (0,0001) 0,3289 (0,0001)

Ngawi 0,1685 (0,0001) 0,1474 (0,0001)

Agam 0,4609 (0,0001) 0,2559 (0,0001)

Sidrap 0,5797 (0,0001) 0,4168 (0,0001)Sumber : Data Primer (diolah)

Apabila dibuat hubungan korelasi antara besarnya pendapatan per kapita dengan luas pemilikan dan penguasan lahan di lokasi pene-litian, terlihat bahwa di semua lokasi terdapat hubungan yang positif (Tabel 14). Hal ini me-ngandung arti bahwa secara nyata uji statistika menunjukkan adanya hubungan searah antara luas pemilikan dan penguasaan lahan dengan besarnya tingkat pendapatan rumah tangga. Artinya semakin luas pemilikan dan penguasaan lahan sawah garapan semakin tinggi tingkat pendapatan rumah tangga di daerah penelitian.

Dari uraian di atas beberapa temuan pokok yang dapat diungkap adalah (1) Secara umum terdapat hubungan positif atau berban-ding lurus antara luas penguasaan lahan sawah garapan dengan besaran tingkat pendapatan rumah tangga. Dalam hal ini semakin luas lahan garapan semakin tinggi tingkat pendapatan ru-mah tangga. Fenomena tersebut didukung oleh besaran absolut tingkat pendapatan maupun adanya hubungan korelasi yang positif antara luas penguasaan (dan pemilikan) lahan dengan

Tabel 13. Struktur Pendapatan Menurut Sumber Pendapatan dan Luas Lahan Sawah Garapan di Kabupaten Sidrap, Tahun 2002 (%)


Usahatani padi 0,00 28,58 19,58 67,63 45,05

Usahatani palawija 0,00 6,08 4,16 1,01 2,79

Usahatani hortikultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38

Usahatani tebu dan tembakau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usahatani di lahan tegalan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usahatani di lahan kebun 18,59 7,15 6,65 8,12 11,47

Hasil usaha kolam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hasil usaha ternak 0,85 1,32 2,24 (1,70) 5,68

Berburuh tani di sawah 61,88 18,71 6,45 4,17 0,60

Berburuh tani di non sawah 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00 Industri 0,00 0,00 1,15 0,00 2,18 Perdagangan 0,00 0,81 4,86 8,64 6,12 Jasa angkutan 0,00 9,96 3,64 0,00 2,32 PNS dll 0,00 17,91 41,25 12,11 12,65 Buruh non pertanian 9,09 7,78 0,00 0,00 2,02

Penyewaan aset 3,33 0,00 0,00 0,00 8,62 Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lainnya 1,14 1,70 10,03 0,00 0,13 Total pertanian 86,44 61,84 39,07 79,24 65,97

Total non pertanian 13,56 38,16 60,93 20,76 34,03 Total Pendapatan (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Total Pendapatan (Rp/kap/th) 1.131.799 1.339.945 1.900.631 1.787.812 3.022.979Sumber : Data Primer (diolah)

195

pendapatan total rumah tangga; (2) Tidak ter-lihat pola hubungan yang konsisten antara luas penguasaan lahan dengan pangsa pendapatan yang berasal dari sektor pertanian, namun ada kecenderungan pangsa pendapatan yang ber-asal dari usahatani padi meningkat dengan ma-

kin luasnya penguasaan lahan sawah garapan;(3) Di beberapa lokasi penelitian menunjukkan adanya pangsa pendapatan yang berasal dari penyewaan aset yang cukup menonjol dalam struktur pendapatan rumah tangga dengan luas penguasaan lahan garapan lebih dari satu hektar.

Dampak Kenaikan Harga Gabah terhadap Pendapatan Rumah tangga

Dengan melihat besarnya pangsa penda-patan rumah tangga yang berasal dari usahatani padi, dicoba dilakukan simulasi apabila harga gabah naik sebesar 50 persen dari harga yang berlaku di masing-masing lokasi penelitian pada

saat penelitian dilakukan. Hasil simulasi tersebut terhadap perubahan pendapatan rumah tanggamenurut status rumah tangga di masing-masing kabupaten dapat disimak pada Tabel 15. Se-mentara itu perubahan struktur pendapatan rumah tangga menurut status dan kabupaten

disajikan pada Tabel Lampiran 2 sampai Tabel Lampiran 4.

Dari Tabel 15 terlihat secara umum di semua kabupaten (kecuali Agam) peningkatan harga gabah sebesar 50 persen lebih banyak dinikmati petani dibanding buruh tani. Akibat kenaikan 50 persen harga gabah, besar pening-katan pendapatan petani berkisar antara 11–22 persen, sementara peningkatan pendapatan buruh tani berkisar antara 1,0–16 persen dari pendapatan awal (sebelum ada kenaikan harga gabah). Secara rataan di tujuh kabupaten pene-litian, akibat kenaikan harga gabah tersebut menyebabkan pangsa pendapatan yang berasal dari usahatani menjadi berkisar antara 26–51

Tabel 15. Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Akibat Kenaikan Harga Gabah 50 % di Tujuh Kabupaten Contoh, 2001

Kabupaten danstatus petani

Pendapatan awal(Rp/kap/th)

Pendapatan setelah harga gabah meningkat 50% (Rp/kap/th)

Peningkatanpendapatan (%)

IndramayuRataan 2.676.646 3.073.421 14,82Petani 3.238.054 3755489.35 15,98Buruh tani 992.422 1027217.68 3,51

MajalengkaRataan 2.747.212 3.211.376 16,90Petani 3.179.426 3726242.91 17,20Buruh tani 519.649 557832.99 7,35

KlatenRataan 1.840.659 2.060.422 11,94Petani 2.063.165 2317831.21 12,34Buruh tani 693.896 733772.64 5,75

KediriRataan 3.570.868 3.900.081 9,22Petani 3.943.849 4371826.11 10,85Buruh tani 2.327.599 2327598.8 0,00

NgawiRataan 3.805.695 4.273.735 12,30Petani 4.741.161 5361892.6 13,09Buruh tani 999.297 1009261.81 1,00

AgamRataan 3.136.919 3.376.574 7,64Petani 3.301.237 3550287.31 7,54Buruh tani 705.008 805609.18 14,27

SidrapRataan 2.243.054 2.737.093 22,03Petani 2.390.393 2925402.1 22,38Buruh tani 1.080.712 1251541.82 15,81


196

persen terhadap total pendapatan rumah tangga(Tabel Lampiran 2). Implikasi dari temuan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga petani lahan sawah secara lebih signifi-kan (minimal 25 persen dari pendapatan saat penelitian, tahun 2001) diperlukan kebijakan peningkatan harga gabah lebih dari 50 persen.

DISTRIBUSI PENDAPATAN RUMAH TANGGA

Gambaran tingkat ketimpangan penda-patan rumah tangga contoh di masing-masing kabupaten penelitian dapat disimak pada Tabel 16. Apabila distribusi pendapatan rumah tanggadipisahkan antara pendapatan dari sektor per-tanian, pendapatan dari nonpertanian, dan pen-dapatan total rumah tangga, dari Tabel 16 terlihat bahwa di semua lokasi penelitian ting-kat ketimpangan pendapatan dari nonpertanian jauh lebih timpang dibanding pendapatan total maupun pendapatan dari pertanian. Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan dari sektor nonpertanian antara lain disebabkan oleh (a) partisipasi rumah tangga contoh yang terlibat dalam kegiatan nonpertanian tidak setinggi di sektor pertanian, dengan kata lain tidak semua rumah tangga contoh terlibat dalam kegiatan nonpertanian; dan (2) bagi rumah tangga yang terlibat di kegiatan nonpertanian, pendapatan yang diperoleh dari kegiatan tersebut cukup signifikan dalam menyumbang pendapatan ru-mah tangga. Dari fakta tersebut dapat diinter-pretasikan bahwa kegiatan nonpertanian mem-punyai bias negatif terhadap pendapatan rumah tangga. Artinya masuknya aktifitas nonpertani-an sebagai sumber pendapatan rumah tangga justru memperburuk distribusi pendapatan di lokasi penelitian. Hasil penelitian Rasahan (1988) telah menemukan pula fenomena serupa untuk wilayah pedesaan Sulawesi Selatan.

Tabel 16.Indek Gini Pendapatan Perkapita Rumah Tangga Contoh di Tujuh Kabupaten Penelitian, Tahun 2001

PendapatanKabupaten

PertanianNon-

pertanianTotal

Indramayu 0,4445 0,8042 0,4489Majalengka 0,5986 0,8078 0,6304Klaten 0,4919 0,6900 0,5026Kediri 0,5470 0,7574 0,4974Ngawi 0,5468 0,7408 0,5671Agam 0,4801 0,8796 0,5505Sidrap 0,4933 0,8060 0,4926

Sumber: Data primer (diolah)

Apabila data pada Tabel 16 dicermati, dengan menggunakan batasan yang diajukan oleh Oshima (1976) terlihat bahwa di Kabupaten Indramayu, Kediri dan Sidrap tingkat ketimpa-ngan pendapatan total rumah tangga tergolong sedang. Sementara di lokasi penelitian lainnya tingkat ketimpangan pendapatan total rumah tangga tergolong berat, demikian pula halnya dengan ketimpangan pendapatan dari sektor nonpertanian. Khusus untuk pendapatan dari sektor pertanian, di Kabupaten Indramayu, Klaten, Agam dan Sidrap tingkat ketimpangan tergolong sedang. Sementara itu tingkat ketim-pangan pendapatan dari pertanian untuk rumah tangga contoh di Kabupaten Majalengka, Kediri dan Ngawi tergolong berat. Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketimpa-ngan pendapatan dari pertanian, dari nonperta-nian maupun pendapatan total rata-rata rumah tangga contoh di Jawa tidak selalu lebih besar dari pada di Luar Jawa. Hasil penelitian Adnyana et al. (2000) menunjukkan kecenderu-ngan ketimpangan pendapatan di Jawa yang lebih berat dibanding di Luar Jawa. Dalam hal ini Indeks Gini pendapatan di Jawa sebesar 0,5214 pada tahun 1995 menjadi 0,5746 pada tahun 1999, di Luar Jawa dari 0,4762 menjadi 0,4803.

Seperti diungkap pada awal tulisan apa-kah hadirnya sektor nonpertanian sebagai pe-nyumbang pendapatan rumah tangga berpenga-ruh positif atau negatif terhadap pendapatan rumah tangga dicoba dibuat korelasi sederhana natara pendapatan nonpertanian (Rp/kapita/tahun) dengan pendapatan dari pertanian (Rp/kapita/tahun) dan dengan pendapatan totalrumah tangga (Rp/kapita/ tahun) seperti dapat disimak pada Tabel 17. Secara umum penda-patan di semua lokasi penelitian menunjukkan hubungan positif antara pendapatan nonpertani-an dengan pendapatan total, artinya semakin tinggi pendapatan non pertanian semakin tinggi pula pendapatan total rumah tangga. Namun demikian seperti tersirat pada Tabel 16 masuk-nya sektor nonpertanian dalam struktur penda-patan rumah tangga justru memperburuk distri-busi pendapatan rumah tangga.

Antar lokasi penelitian terdapat variasi hubungan antara pendapatan non pertanian dengan pendapatan dari pertanian (Tabel 17). Di Kabupaten Indramayu, Kediri dan Sidrap terdapat hubungan negatif antara pendapatan dari nonpertanian dengan pendapatan dari pertanian. Hal ini mengandung arti bahwa pen-

197

dapatan dari pertanian dan nonpertanian dapat saling mensubstitusi. Sementara di kabupaten lainnya korelasinya positif yang dapat diarikan bahwa kedua sektor tersebut secara bersamaan (komplemen) berperan dalam menyumbang pendapatan rumah tangga.

Tabel 17.Koefisien Korelasi Pendapatan Nonpertanian dengan Pendapatan Pertanian dan Pendapat-an per Kapita Rumah Tangga Contoh di Tujuh Kabupaten Penelitian, Tahun 2001

Koefisien korelasi pendapatan non-pertanian dengan

KabupatenPendapatan

pertanianPendapatan

perkapita

Indramayu (-)0,44038(0,0724) 0,8047 (0,0001)

Majalengka 0,3179 (0,0001) 0,9779 (0,0001)

Klaten 0,1036 (0,0001) 0,9245 (0,0001)

Kediri (-)0,0857(0,0005) 0,7995 (0,0001)

Ngawi 0,0286 (0,2416) 0,9863 (0,0001)

Agam 0,2773 (0,0001) 0,9428 (0,0001)

Sidrap (-)0,0788 (0,0012) 0,7786 (0,0001)Sumber: Data primer (diolah)

Tabel 18 dan Tabel 19 menunjukkan dis-tribusi pendapatan rumah tangga menurut status yaitu rumah tangga petani dan buruh tani. Secara umum tingkat ketimpangan pendapatan rumah tangga petani lebih besar dibanding rumah tangga buruh tani (kecuali di Kabupaten Kediri). Seperti halnya pada analisis rumahtangga secara total terlihat bahwa ketimpangan pendapatan dari sektor nonpertanian lebih berat dibanding pendapatan dari pertanian baik untuk rumah tangga petani maupun buruh tani.

Tabel 18.Indek Gini Pendapatan Perkapita Rumah Tang-ga Petani Sawah di Tujuh Kabupaten Peneliti-an, Tahun 2001

Pendapatan Kabupaten

PertanianNon-

pertanianTotal

Indramayu 0,4283 0,7845 0,4199

Majalengka 0,5833 0,7943 0,6108

Klaten 0,5206 0,6509 0,4069

Kediri 0,5024 0,7180 0,4376

Ngawi 0,5587 0,7307 0,5649

Agam 0,4792 0,8724 0,5456

Sidrap 0,5176 0,7876 0,5024Sumber: Data primer (diolah)

Tabel 19.Indek Gini Pendapatan Perkapita Rumah Tang-ga Buruhtani di Tujuh Kabupaten Penelitian, Tahun 2001

Pendapatan Kabupaten

PertanianNon-

pertanianTotal

Indramayu 0,3903 0,7982 0,2890

Majalengka 0,5137 0,7790 0,4528

Klaten 0,3404 0,7795 0,3132

Kediri 0,6505 0,7669 0,6101

Ngawi 0,2574 0,7150 0,3853

Agam 0,2134 1,0000 0,2218

Sidrap 0,2237 0,8402 0,1891Sumber: Data primer (diolah)

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

1. Tingkat diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga bervariasi menurut lokasi (kabupaten) maupun status rumah tangga(petani vs buruh tani), dan umumnya diversifikasi sumber pendapatan rata-rata rumah tangga petani maupun buruh tani di Jawa lebih beragam dibanding di Luar Jawa. Selain itu ada kecenderungan diver-sifikasi sumber pendapatan rumah tangga terkait dengan tingkat diversifikasi usahatani di lahan sawah, aksesibilitas daerah terha-dap pusat perekonomian, dan ketersediaan serta kesempatan kerja di luar pertanian di masing-masing lokasi penelitian. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya pengem-bangan sarana dan prasarana untuk me-nunjang perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendukung diversifikasi usaha dan pendapatan rumah-tangga yang diharapkan dapat memacu peningkatan pendapatan rumah tangga.

2. Secara umum di tujuh kabupaten penelitian, pendapatan rumah tangga yang bersumber dari pertanian masih memiliki pangsa yang dominan dalam struktur pendapatan rumah tangga. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya keberpihakan dari pihak terkait untuk memperhatikan pengembangan sek-tor pertanian mengingat sektor tersebut masih menjadi tumpuan utama sumber pendapatan sebagian besar petani. Kebija-kan harga input-output yang mendukung peningkatan pendapatan petani dalam ber-usahatani merupakan pilihan yang tetap diperlukan.

198

3. Peranan pendapatan yang berasal dari usahatani padi di kabupaten-kabupaten con-toh di Jawa adalah 18 - 34 persen terhadap total pendapatan rumah tangga. Namun di Luar Jawa peranan usahatani padi dalam menyumbang pendapatan rumah tanggadapat mencapai 22 - 40 persen terhadap total pendapatan rumah tangga. Implikasi dari temuan ini adalah untuk di Jawa walaupun peranannya relatif kecil, karena usahatani padi tidak sepenuhnya dilandasi oleh motif ekonomi namun juga oleh kondisi fisik sumberdaya lahan, padi sebagai bahan pangan utama penduduk dan juga merupa-kan komoditas strategis di tingkat nasional maka upaya peningkatan pendapatan petani padi melalui penemuan varietas unggul baru, efisiensi penggunaan input dan keter-jaminan harga dan pemasaran input-output merupakan strategi kebijakan yang patut diutamakan.

4. Peranan usahatani hortikultura yang diusa-hakan di lahan sawah di daerah penelitian yang potensial memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pendapatan rumah tangga. Pada kondisi demikian hasil kajian terhadap komoditas hortikultura yang memi-liki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif di lokasi contoh penelitian patut dipertimbangkan pengembangannya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tujuan akhir pembangunan pertanian secara umum adalah peningkatan kesejahteraan dan pen-dapatan petani.

5. Peningkatan harga gabah sebesar 50 persen lebih banyak dinikmati oleh petani dibanding buruh tani. Akibat kenaikan 50 persen harga gabah, besar peningkatan pendapatan petani berkisar antara 11 – 22 persen, sementara peningkatan pendapatan buruh tani berkisar antara 1,0 – 16 persen dari pendapatan awal (sebelum ada kenaik-an harga gabah). Secara rataan di tujuh kabupaten penelitian, akibat kenaikan harga gabah tersebut menyebabkan pangsa pen-dapatan yang berasal dari usahatani men-jadi berkisar antara 26 – 51 persen terhadap total pendapatan rumah tangga. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa untuk mening-katkan pendapatan rumah tangga petani la-han sawah secara lebih signifikan (minimal 25 persen dari pendapatan saat penelitian dilakukan, tahun 2001) diperlukan kebijakan

peningkatan harga gabah lebih dari 50 persen.

6. Distribusi pendapatan dari pertanian di tujuh kabupaten penelitian secara umum lebih merata dibanding distribusi pendapatan total rumah tangga. Ketimpangan pendapatan total rumah tangga memiliki hubungan searah dengan ketimpangan pendapatan dari nonpertanian. Dengan kata lain masuk-nya aktivitas nonpertanian sebagai sumber pendapatan mempunyai bias negatif atau memperburuk distribusi pendapatan total rumah tangga, hal ini antara lain karena ak-ses rumah tangga pada sektor nonpertanian relatif terbatas. Implikasi dari temuan ini adalah pengembangan kegiatan dan ke-sempatan kerja sektor nonpertanian di pedesaan perlu diperluas sehingga akses rumah tangga pedesaan terhadap sektor tersebut meningkat dan pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan rumah-tangga.

7. Terdapat hubungan searah antara tingkat pendapatan total rumah tangga dengan luas pemilikan dan penguasaan lahan sawah garapan di tujuh kabupaten lokasi peneli-tian. Dalam hal ini semakin luas pemilikan dan penguasaan lahan sawah garapan semakin tinggi tingkat pendapatan rumah tangga. Implikasi dari fenomena tersebut adalah pentingnya pelaksanaan land reformyang merupakan salah satu instrumen ter-wujudnya pemerataan pemilikan dan pe-nguasaan lahan garapan menjadi prasyarat tercapainya pemerataan pendapatan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Adnyana, M.O. 2001. Struktur Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga pada Berbagai Agroekosistem di Wilayah Sumatera, Jawa-Bali dan Kalimantan. Makalah disampaikan pada Seminar Rutin PSE Nopember 2001.

Adnyana, M.O., Sumaryanto, M. Rachmat, R. Kustiari, S.H. Susilowati, Supriyati, E. Suryani dan Soeprapto. 2000. Assessing the Rural Development Impact of the Crisis in Indonesia. Center for Agro-Sosio Economic Research, Bogor and the World Bank, Washington, D.C.

Marisa, Y. dan B. Hutabarat. 1988. Ragam Sumber Pendapatan Rumah Tangga di Pedesaan

199

Sulawesi Selatan dalam Kasryno, et al.(Penyunting) Prosiding Patanas : Perubahan Ekonomi Pedesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Badan Litbang Pertanian.

Nurmanaf, A.R. 1988. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Petani Padi Sawah di Pedesaan Sumatera Barat dalam Kasryno, et al.(Penyunting) Prosiding Patanas : Perubahan Ekonomi Pedesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Badan Litbang Pertanian.

Rasahan, C.A. 1988. Perspektif Struktur Pendapatan Masyarakat Pedesaan Dalam Hubungannya dengan Kebijaksanaan Pembangunan Per-tanian dalam Kasryno, et al. (Penyunting) Prosiding Patanas: Perubahan Ekonomi Pedesaan Menuju Struktur Ekonomi Ber-imbang. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Badan Litbang Pertanian.

Susilowati, S.H., C. Saleh, A.K. Zakaria, S. Wahyuni, Supriyati, Supadi, Waluyo dan T. Nurasa. 2001. Studi Dinamika Ekonomi Pedesaan (PATANAS): Usahatani, Ketenagakerjaan, Pendapatan dan Konsumsi. Laporan Hasil Penelitian. Puslitbang Sosek Pertanian. Badan Litbang Pertanian.

Syukur, M., H.P.S. Rachman dan S. Pasaribu. 1988. Pola dan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Pedesaan Jawa Barat dalamKasryno, et al. (Penyunting) Prosiding Patanas : Perubahan Ekonomi Pedesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Badan Litbang Pertanian.

Szal, R and S. Robinson. 1977. Measuring IncomeInequality dalam C.R. Frank and R.C. Webb (ed). Income Distribution and Growth in Less Developed Countries, pp 491 – 533. The Brookings Institution

200

Tabel Lampiran 1. Pendapatan dari Usahatani Sawah per Kapita di Tujuh Kabupaten Menurut Sumber, Tahun 2001 (%)

Sumber pendapatanKabupaten dan usahataniManajer TKDK Nilai lahan Total

Indramayu 58,86 15,54 25,60 100a. Usahatani padi 49,41 16,03 34,57 100b. Usahatani palawija 44,30 28,09 27,60 100c. Usahatani hortikultura 70,84 14,59 14,56 100d.Usahatani tebu & tembakau 0,00 0,00 0,00 0

Majalengka 61,20 20,67 18,13 100a. Usahatani padi 57,17 20,77 22,06 100b. Usahatani palawija 52,75 36,91 10,34 100c. Usahatani hortikultura 80,91 15,71 3,38 100d.Usahatani tebu & tembakau 0,00 0,00 0,00 0

Klaten 34,46 36,92 28,62 100a. Usahatani padi 40,32 25,90 33,78 100b. Usahatani palawija 34,53 34,71 30,76 100c. Usahatani hortikultura 56,31 5,03 38,66 100d.Usahatani tebu & tembakau 25,46 55,33 19,21 100

Kediri 63,48 7,81 28,71 100a. Usahatani padi 52,64 8,74 38,61 100b. Usahatani palawija 64,62 6,87 28,51 100c. Usahatani hortikultura 80,35 6,92 12,74 100d.Usahatani tebu & tembakau 6,57 14,16 79,27 100

Ngawi 55,58 15,43 28,99 100a. Usahatani padi 38,26 15,33 46,41 100b. Usahatani palawija -30,37 79,36 51,01 100c. Usahatani hortikultura 85,77 10,31 3,92 100d.Usahatani tebu & tembakau 5,76 38,12 56,12 100

Agam 66,95 18,31 14,73 100a. Usahatani padi 50,84 23,97 25,19 100b. Usahatani palawija 49,11 27,07 23,82 100c. Usahatani hortikultura 81,68 13,04 5,28 100d.Usahatani tebu & tembakau 0,00 0,00 0,00 0

Sidrap 59,16 20,34 20,50 100a. Usahatani padi 59,52 19,24 21,24 100b. Usahatani palawija 56,68 32,48 10,85 100c. Usahatani hortikultura 33,08 46,26 20,66 100d.Usahatani tebu & tembakau 0,00 0,00 0,00 0


201

Tabel Lampiran 2. Struktur Pendapatan Rumah Tangga per Kapita (Harga Padi Meningkat 50%) di Tujuh Kabupaten menurut Sumber Pendapatan, Tahun 2001 (%)

Sumber pendapatan Indramayu Majalengka Klaten Kediri Ngawi Agam Sidrap

Usahatani padi 46,16 40,43 26,35 27,08 29,68 30,27 50,86

Usahatani palawija 0,67 1,63 7,83 14,97 0,78 1,00 2,52

Usahatani hortikultura 20,72 4,91 0,08 16,05 12,34 20,22 0,11

Usahatani tebu dan tembakau 0,00 0,00 10,48 2,09 0,98 0,00 0,00

Usahatani di lahan tegalan 0,16 0,00 0,06 0,00 0,09 0,00 0,00

Usahatani di lahan kebun 2,30 0,55 0,40 1,55 0,69 1,27 8,56

Hasil usaha kolam 0,00 -0,19 0,15 0,00 0,02 0,04 0,00

Hasil usaha ternak 0,86 -0,33 6,31 6,15 2,42 9,70 3,24

Berburuh tani di sawah 7,98 4,14 5,84 1,87 4,14 4,24 5,28

Berburuh tani di non sawah 0,66 0,14 0,18 1,57 0,30 0,17 0,19

Industri 1,97 9,78 2,40 7,55 0,08 7,72 1,25

Perdagangan 4,35 10,91 8,10 7,37 5,99 5,06 4,32

Jasa angkutan 4,49 11,76 1,51 1,56 24,05 5,79 2,54

PNS dll 1,26 6,03 18,97 7,15 4,59 2,95 13,12

Buruh non pertanian 2,49 7,68 5,55 1,33 1,19 1,61 2,15

Penyewaan aset 5,80 2,37 4,70 2,51 11,32 4,93 4,64

Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lainnya 0,13 0,19 1,08 1,19 1,32 5,03 1,23

Total pertanian 79,51 51,27 57,69 71,33 51,45 66,91 70,75

Total non pertanian 20,49 48,73 42,31 28,67 48,55 33,09 29,25

Total pendapatan (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Total pendapatan (Rp/kap/th) 3.073.421 3.211.376 2.060.422 3.900.081 4.273.735 3.376.574 2.737.093

Sumber : Data Primer (diolah)

203

Tabel Lampiran 4. Pendapatan dari Usahatani Sawah per Kapita (Harga Padi Meningkat 50%) di Tujuh Kabupaten Menurut Sumber, Tahun 2001 (%)

Sumber PendapatanKabupaten dan Usahatani

Manajer TKDK Nilai Lahan Total

Indramayu 79,01 0,28 20,71 100,00a. Usahatani padi 77,75 0,00 22,25 100,00b. Usahatani palawija 44,30 28,09 27,60 100,00c. Usahatani hortikultura 82,95 0,00 17,05 100,00d.Usahatani tebu & tembakau - - - -

Majalengka 86,17 1,28 12,55 100,00a. Usahatani padi 86,33 0,00 13,67 100,00b. Usahatani palawija 52,75 36,91 10,34 100,00c. Usahatani hortikultura 95,99 0,00 4,01 100,00d.Usahatani tebu & tembakau - - - -

Klaten 59,17 19,04 21,80 100,00a. Usahatani padi 79,90 0,00 20,10 100,00b. Usahatani palawija 34,53 34,71 30,76 100,00c. Usahatani hortikultura 59,29 0,00 40,71 100,00d.Usahatani tebu & tembakau 25,46 55,33 19,21 100,00

Kediri 73,12 2,20 24,68 100,00a. Usahatani padi 75,13 0,00 24,87 100,00b. Usahatani palawija 64,62 6,87 28,51 100,00c. Usahatani hortikultura 86,32 0,00 13,68 100,00d.Usahatani tebu & tembakau 6,57 14,16 79,27 100,00

Ngawi 75,99 2,27 21,74 100,00a. Usahatani padi 72,94 0,00 27,06 100,00b. Usahatani palawija -30,37 79,36 51,01 100,00c. Usahatani hortikultura 95,63 0,00 4,37 100,00d.Usahatani tebu & tembakau 5,76 38,12 56,12 100,00

Agam 86,77 0,52 12,70 100,00a. Usahatani padi 83,24 0,00 16,76 100,00b. Usahatani palawija 49,11 27,07 23,82 100,00c. Usahatani hortikultura 93,93 0,00 6,07 100,00d.Usahatani tebu & tembakau - - - -

Sidrap 84,89 1,53 13,58 100,00a. Usahatani padi 86,34 0,00 13,66 100,00b. Usahatani palawija 56,68 32,48 10,85 100,00c. Usahatani hortikultura 61,56 0,00 38,44 100,00d.Usahatani tebu & tembakau - - - -


Tabel Lampiran 3. Struktur Pendapatan Rumah Tangga per Kapita (Harga Padi Meningkat 50%) di Tujuh Kabupaten Menurut Sumber Pendapatan dan Status Petani, Tahun 2001 (%)

Indramayu Majalengka Klaten Kediri Ngawi Agam Sidrap

Sumber pendapatan Buruhtani

PetaniBuruhtani

PetaniBuruhtani

PetaniBuruhtani

PetaniBuruhtani

PetaniBuruhtani

PetaniBuruhtani

Petani

Usahatani (UT) padi 11,97 49,28 14,85 41,17 11,74 27,25 0,00 31,40 3,02 31,35 26,52 30,32 34,78 51,73

UT palawija 1,23 0,62 2,25 1,61 1,94 8,19 0,00 17,36 0,36 0,81 0,00 1,01 0,00 2,66

UT hortikultura 5,78 22,08 0,00 5,05 0,00 0,09 0,00 18,62 0,00 13,12 0,00 20,53 0,00 0,11

UT tebu dan tembakau 0,00 0,00 0,00 0,00 5,75 10,77 0,00 2,43 1,58 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00

UT di lahan tegalan 0,96 0,09 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,78 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00

UT di lahan kebun 0,05 2,50 0,00 0,56 0,00 0,42 0,00 1,80 0,23 0,72 0,14 1,29 0,00 9,02

Hasil usaha kolam 0,00 0,00 0,00 -0,20 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,05 0,00 0,00

Hasil usaha ternak -0,24 0,96 -15,52 0,11 12,68 5,92 21,42 3,72 7,90 2,08 22,17 9,51 0,59 3,39

Berburuh tani (BT) di sawah 54,89 3,70 56,08 2,63 51,21 3,06 9,43 0,66 37,30 2,06 48,21 3,57 56,86 2,48

BT di non sawah 7,31 0,05 4,79 0,00 0,10 0,18 9,09 0,37 4,85 0,02 0,50 0,17 3,61 0,00

Industri 3,28 1,85 0,00 10,06 0,00 2,55 54,78 0,01 1,29 0,00 0,00 7,84 0,00 1,32

Perdagangan 4,40 4,35 0,00 11,22 2,04 8,47 1,61 8,29 6,25 5,98 0,00 5,13 0,00 4,55

Jasa angkutan 5,90 4,36 0,00 12,10 0,00 1,60 0,14 1,79 0,00 25,56 0,00 5,88 2,40 2,55

PNS dll 0,61 1,32 0,00 6,21 0,50 20,11 1,04 8,13 4,01 4,63 0,00 2,99 0,00 13,83

Buruh nonpertanian 2,92 2,46 37,55 6,81 7,75 5,41 2,06 1,21 7,74 0,77 2,47 1,60 0,96 2,21

Penyewaan aset 0,00 6,32 0,00 2,44 6,29 4,60 0,43 2,84 5,77 11,66 0,00 5,01 0,00 4,89

Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lainnya 0,92 0,06 0,00 0,20 0,00 1,14 0,00 1,39 18,91 0,22 0,00 5,11 0,80 1,25

Total pertanian 81,97 79,28 62,45 50,95 83,42 56,11 39,93 76,35 56,03 51,17 97,53 66,45 95,85 69,39

Total nonpertanian 18,03 20,72 37,55 49,05 16,58 43,89 60,07 23,65 43,97 48,83 2,47 33,55 4,15 30,61

Total pendapatan (%) 99,90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99,9 100 100 100

Total pendapatan (Rp/kap/th) 1.027,22 3.755,49 557,83 3.726,24 733,77 2.317,83 2.327,60 4.371,83 1.009,26 5.361,89 805,61 3.550,29 1.251,54 2.925,42Catatan : Buruh tani adalah rumah tangga yang mata pencaharian KK-nya adalah buruh taniSumber : Data primer (diolah)

Tabel 6. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Per Kapita di Tujuh Kabupaten Menurut Sumber Pendapatan dan Status Petani, Tahun 2001 (%)

Indramayu Majalengka Klaten Kediri Ngawi Agam SidrapSumber pendapatan Buruh

taniPetani

Buruh tani

PetaniBuruh tani

PetaniBuruh tani

PetaniBuruh tani

PetaniBuruh tani

PetaniBuruh tani

Petani

Usahatani (UT) padi 8,31 36,75 8,59 29,95 6,67 18,26 0,00 22,42 2,08 28,07 16,04 21,76 24,48 40,81

UT palawija 1,28 0,72 2,42 1,89 2,05 9,21 0,00 19,24 0,37 1,24 0,00 1,09 0,00 3,25

UT hortikultura 6,56 30,03 0,00 7,02 0,00 0,10 0,00 22,17 0,00 22,48 0,00 25,39 0,00 0,26

UT tebu dan tembakau 0,00 0,00 0,00 0,00 6,08 12,10 0,00 2,69 1,62 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00

UT di lahan tegalan 1,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,80 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00

UT di lahan kebun 0,05 2,90 0,00 0,66 0,00 0,48 0,00 1,99 0,24 1,11 0,16 1,38 0,00 11,04

Hasil usaha kolam 0,00 0,00 0,00 -0,23 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,05 0,00 0,00

Hasil usaha ternak -0,24 1,12 -16,66 0,13 13,41 6,65 46,13 4,12 8,08 3,20 25,33 10,23 0,69 4,14

Berburuh tani (BT) di sawah 56,82 4,29 60,20 3,08 54,15 3,43 20,30 0,74 38,17 3,17 55,08 3,84 65,84 3,03

BT di non sawah 7,56 0,06 5,14 0,00 0,11 0,21 19,57 0,41 4,96 0,03 0,57 0,18 4,18 0,00

Industri 3,39 2,15 0,00 11,79 0,00 2,86 2,62 0,01 0,00 0,00 0,00 8,43 0,00 1,62

Perdagangan 4,55 5,04 0,00 13,16 2,16 9,52 3,48 9,19 6,40 9,19 0,00 5,52 0,00 5,57

Jasa angkutan 6,11 5,06 0,00 14,18 0,00 1,80 0,31 1,98 0,00 3,38 0,00 6,32 2,78 3,11

PNS dll 0,63 1,53 0,00 7,27 0,53 22,59 2,23 9,01 4,11 7,12 0,00 3,22 0,00 16,93

Buruh nonpertanian 3,02 2,85 40,31 7,99 8,19 6,08 4,44 1,34 7,92 1,19 2,82 1,72 1,11 2,71

Penyewaan aset 0,00 7,34 0,00 2,86 6,65 5,17 0,93 3,15 5,91 17,93 0,00 5,39 0,00 5,99

Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lainnya 0,96 0,07 0,00 0,23 0,00 1,29 0,00 1,54 19,35 0,34 0,00 5,49 0,93 1,54

Total pertanian 81,33 75,97 59,69 42,51 82,47 50,69 85,99 73,78 56,32 60,85 97,18 63,91 95,19 62,54

Total nonpertanian 18,67 24,03 40,31 57,49 17,53 49,31 14,01 26,22 43,68 39,15 2,82 36,09 4,81 37,46

Total pendapatan (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Total pendapatan (Rp/kap/th) 992422 3238054 519649 3179426 693896 2063165 2327599 3943849 999297 4741161 705008 3301237 1080712 2390393Catatan : Buruh tani adalah rumah tangga yang mata pencaharian KK-nya adalah buruh taniSumber : Data Primer (diolah)

struktur dan distribusi pendapatan rumah...

Documents