BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) alenia

keempat berbunyi “… dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa…”. Penggalan dari kalimat tersebut menyatakan bahwa salah

satu tujuan Negara Indonesia adalah mencerdaskan rakyat Indonesia. Sumber

Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tentu saja melalui proses pendidikan.

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam

agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan ini sangat penting

karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang.

Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga

Negara dalam memperoleh pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa

Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan

Pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan

menciptakan kesejahteraan umum. Pemerataan pendidikan merupakan hal yang

penting dalam pembangunan pendidikan.

Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu Equality dan

Equity. Equality atau persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk

memperoleh pendidikan, sedangkan equity bermakna keadilan dalam memperoleh

kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Equality dan Equity dalam aspek pemerataan pendidikan ini juga sesuai dengan

Pancasila sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Semua

penduduk usia sekolah telah memperoleh pendidikan dapat diartikan bahwa akses

terhadap pendidikan merata, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil

jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama.

Coleman dalam bukunya Equality of educational opportunity

mengemukakan secara konsepsional konsep pemerataan yakni : pemerataan aktif

dan pemerataan pasif. Pemerataan pasif adalah pemerataan yang lebih

menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftarkan di

sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam memberikan

kesempatan kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-

tingginya (Ace Suryadi, dalam Amalia 2007). Menurut Amalia, pemerataan

pendidikan tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan,

tapi juga setelah menjadi siswa harus diperlakukan sama guna memperoleh

pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk dapat berwujud

secara optimal. Lalu bagaimana keadaan pemerataan pendidikan di Indonesia

ditinjau dari Pancasila dan UUD 1945? Dan bagaimana upaya pemerintah untuk

meningkatkan pemerataan pendidikan di Indonesia? Berikut ini dipaparkan

mengenai keadaan pemerataan pendidikan di Indonesia ditinjau dari Pancasila dan

UUD 1945 dan upaya untuk meningkatkan pemerataan pendidikan tersebut.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pemerataan Pendidikan di Indonesia ditinjau dari Pancasila

Keadilan merupakan hak seluruh umat manusia. Keadilan ini ada di

dalam Pancasila pada sila kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan merupakan suatu simbol kerukunan dan

kemakmuran dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Makna keadilan

dalam masyarakat luas adalah agar setiap masyarakat memperoleh hak dan

kewajibannya sebagai warga negara. Namun, pada kenyataannya banyak hal

yang bertentangan dengan sila keadilan ini. Masyarakat mulai resah dengan

berbagai permasalahan yang menyangkut keadilan, contohnya yang berkaitan

dengan permasalahan pendidikan sekarang ini di Indonesia.

Pemerataan pendidikan di Indonesia memang belum sepenuhnya

tercapai. Masalah pemerataan pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor,

salah satunya adalah faktor ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS),

jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan September 2014 mencapai

10,96% dari total penduduk atau sekitar 27,727 juta jiwa. Tidak sedikit anak-

anak putus sekolah karena orang tua belum sepenuhnya mampu menunjang

biaya sekolah. Mereka lebih memilih untuk mencari penghasilan agar dapat

bertahan hidup dibandingkan mengenyam pendidikan, walaupun ada

keinginan untuk belajar di bangku sekolah. Semakin tinggi tingkat

pendidikan, semakin mahal biaya yang dikeluarkan oleh individu. Indonesia

merupakan negara berkembang yang sebagian besar masyarakatnya hidup

pada taraf yang tidak berkecukupan.

Di daerah terpencil, para orang tua cenderung apatis dengan

keberlangsungan pendidikan anaknya. Ibaratnya untuk membeli pakaian

pantas pakai saja tidak mampu apalagi menyekolahkan anaknya. Sehingga

pemikiran yang mengesampingkan pentingnya pendidikan pun merayapi

pikiran para orang tua di daerah terpencil ini. Bagi mereka berburu di hutan,

bercocok tanam, dan lain-lain lebih menguntungkan daripada belajar di

bangku sekolah.

Sarana dan prasarana dalam menunjang pendidikan juga belum

menunjukkan pemerataan dalam pendidikan. Sarana dan prasarana ini

meliputi buku-buku pelajaran, gedung sekolah beserta isinya, serta peralatan

sekolah yang menunjang proses belajar mengajar. Distribusi buku-buku

pelajaran tidak merata di seluruh sekolah di Indonesia. Tidak sedikit peserta

didik di sekolah-sekolah pedalaman tidak memiliki buku panduan mata

pelajaran. Akibatnya, ketika ujian tiba, mereka mendapatkan kesulitan untuk

menjawab soal ujian. Sering kita lihat pembangunan gedung-gedung sekolah

megah diperkotaan dengan fasilitas yang memadai untuk kegiatan belajar

mengajar. Namun, hal itu akan berbanding terbalik ketika kita melihat

keadaan yang sebenarnya di daerah terpencil. Tidak ada fasilitas yang cukup

memadai untuk menunjang kemajuan proses belajar mengajar yang mereka

lakukan.

Selain itu di daerah terpencil juga masih terdapat akses jalan yang sulit

dilalui dari rumah ke sekolah. Untuk menuntut ilmu saja mereka harus rela

berjalan sampai berkilometer-kilometer jauhnya. Ironisnya, mereka harus

melewati sungai-sungai yang arusnya deras, ataupun naik turun pegunungan

untuk dapat ke sekolah. Dari hal itu menunjukkan letak sekolah belum

strategis dan banyak yang malas ke sekolah hingga berhenti sekolah karena

faktor jarak tempuh ini. Oleh karena akses jalan yang sulit, pembangunan

sekolah di daerah terpencil juga cukup sulit karena akses transportasi yang

kurang baik sehingga banyak prasarana sekolah yg saat ini mulai rusak/tidak

layak pakai.

Keadilan dalam pendidikan juga belum dirasakan oleh masyarakat di

daerah terpencil dalam hal pemerataan guru (pendidik). Pemerataan pendidik

belum terdistribusikan secara merata karena setiap pendidik punya keinginan

dan kepentingan masing-masing. Sebagian dari pendidik yang mengajar

hanya bekerja sebagai honorer saja. Bahkan mereka pun hanya dibayar

dengan gaji yang tidak sebanding dengan guru yang bekerja di perkotaan.

Selain itu kurangnya informasi juga mempengaruhi dalam kegiatan belajar-

mengajar di daerah terpencil. Mereka terkesan tertinggal dalam informasi-

informasi tentang pendidikan yang mungkin sebagian besar sudah

diberlakukan di perkotaan. Sungguh disayangkan memang, mengingat

pendidikan itu sangat penting sekali untuk masa depan seluruh umat manusia

ke depannya untuk dapat memajukan SDM yang baik disertai dengan

pikiran-pikiran yang inovatif.

Berbagai kendala dalam pemerataan pendidikan di atas, tentu

berdampak pula pada pemerataan pendidikan dari segi evaluasi pendidikan.

Selama ini evaluasi pendidikan adalah Ujian Nasional (UN). UN dengan

standar kelulusan yang ditetapkan secara nasional. Ujian nasional pada

hakekatnya satu dari beberapa komponen keberhasilan sebuah studi, karena

dengan UN semua peserta didik di seluruh penjuru Indonesia mendapatkan

pendidikan yang sama tanpa perbedaan. Antara sekolah kota dan di desa

sarana dan prasarannya pun sepatutnya tidak ada perbedaan agar kualitas

SDM di Indonesia tidak berbeda antara di wilayah perkotaan dan perdesaan.

Dampak positifnya setiap warga negara di manapun mereka berada mereka

akan mendapatkan pendidikan yang sama, kurikulum yang sama, kualitas

yang sama dan kebijakan pendidikan yang sama pula tanpa membeda-

bedakan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain.

Pada kenyataannya, dengan berbagai kendala dalam pemerataan

pendidikan tersebut, justru membuat UN sebagai syarat kelulusan secara

nasional menjadi kurang efektif. Ketika UN dilaksanakan, peserta didik tentu

dituntut untuk datang tepat waktu agar dapat mengikuti UN, peserta didik

dituntut pula siap secara mental dan pengetahuan untuk menghadapi soal UN

yang nantinya akan dijadikan tolok ukur kelulusan peserta didik. Dengan

akses jalan yang sulit dilalui dari rumah ke sekolah, dan kurangnya sumber

belajar peserta didik tentu akan membawa pengaruh terhadap mental dan

pengetahuan peserta didik dalam menghadapi soal UN dan tentu saja hasil

yang diperoleh tidak optimal pula. Selain itu, sering pula soal-soal UN

terhambat dalam hal pengiriman karena faktor jalan yang kurang mendukung

untuk menuju ke sekolah.

2.2 Pemerataan Pendidikan di Indonesia ditinjau UUD 1945

jika Ujian Nasional tidak diadakan, maka dampaknya para peserta didik

semakin merasakan kebebasan yang berlebihan, euphoria karena tidak ada

ujian. Dampaknya lagi para peserta didik ini tidak akan tertuntut untuk belajar

lebih giat, karena mereka merasa tak akan diuji dan pasti lulus meski mereka

tidak mengerjakan soal ujian dari pemerintah. Mereka akan bersekolah

dengan semaunya, dan menjadikan sekolah sebagai tempat kongkow-

kongkow yang minim prestasi.

Sulitnya pemerintah menata arah kebijakan terkait pendidikan, karena

sekolah sendiri mengelola sistem pendidikan semau-maunya, tanpa ada

kontrol pemerintah. Tentu saja bagi sekolah yang sudah kadung disiplin dan

berprestasi ada atau tidak adanya ujian nasional tidak akan menjadi

persoalan, toh sekolah mereka sudah modern dan berkualitas. Tapi

bagaimana dengan sekolah yang tidak disiplin dan guru-gurunya tidak

profesional? Justru tidak adanya ujian nasional semakin menjerumuskan

peserta didik-peserta didik di sekolah model ini ke pada situasi tak tentu arah.

Mereka mendidik peserta didiknya semau gue, karena tak tertuntut adanya

evaluasi yang disamakan. Padahal status pendidikan hakekatnya sama, baik

dari sarana prasaraan, guru, kurikulum pun sepatutnya tidak dibeda-bedakan.

Jadi prestasi semua sekolah pun akan merata tidak dibeda-bedakan.

tentu tidak begitu efektif.

UUD 1945 BAB XIII  Pasal 31 ( Pendidikan dan Kebudayaan )1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan

pemerintah wajib membiayainya.3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahklak mulia dalam rangka mencerdaskan kehdupan bangsa yang diatur dengan UU

4. Negaran memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan

belanja negara serta dari anggaran dan pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelanggaraan pendidikan nasional

5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuaan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia

UUD 1945 BAB XIII  Pasal 31 ( Pendidikan dan Kebudayaan ) diatas mengatur mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia khusunya dalam hal dunia pendidikan dan kebudayaan. Untuk kali ini saya akan membahas masalah pendidikan saja. Ternyata pasal diatas menegaskan bahwa negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban membiayai pendidikan anank-anak bangsa ini. Sayangnya belum banyak warga negara ini yang menyadari ini, lebih memprihatinkan lagi, jika ada sekolah gratis orang tua sangat senang sekali padahal itu merupakan sudah kewajiban negara. Sebaliknya jika biaya pendidikan yang mahal di negeri ini orang tua hanya bisa pasrah jarang melayangkan protes.Berdasarkan isi UUD 1945 khususnya pasal 31 diatas menegaskan bahwa Negara dalam hal ini pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada dunia pendidikan Indonesia . Bahkan dalam salah satu ayat pada pasal ini mengatakan pemerintah harus memberikan anggaran setidaknya 20 persen dari APBN Negara. Memang pemerintah membuktikannya dengan menyisihkan anggaran sebesar Rp 207,4 triliun pada tahun 2009 dan sebesar Rp 195,636 pada tahun 2010. Namun entah mengapa potret pendidikan kita masih jauh dari kata memuaskan. Lebih memprihatinkan lagi potret pendidikan kita sampai menelan korban jiwa melalui siswa yang takut atau gagal saat mengikuti ujian nasional. Sebuah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah entah sampai kapan waktunya. Kita tentunya sudah tidak asing lagi jika menonton berita di televisi atau membaca berita di Koran yang isinya mengenai  gedung sekolah yang sudah tak layak untuk dijadikan tempat belajar. Khususnya untuk daerah Indonesia bagian timur. Belum lagi kalau kita berjalan mengelilingi kota Jakarta, sebuah kota yang merupakan ibukota Negara ini., dimana pusat segala pemerintahan Negara berada didalamnya yang juga merupakan barometer  dari kota kota lainnya maka kita akan terbiasa dengan pemandangan dimana anak-anak yang seharusnya duduk dibangku sekolahan justru mencari uang di pinggir jalan.Saya tidak tahu apa yang ada didalam benak pemerintah sewaktu televisi menayangkan pemandangan tersebut dan mereka menyaksikannya sendiri dengan mata kepala sendiri mengenai apa yang dirasakan anak-anak Indonesia. Bandingkan

keadaan buruk diatas dengan keinginan pemerintah yang selalu terpenuhi seperti kenaikan gaji para menteri. Bahkan pemerintah  mengalokasikan anggaran untuk kenaikan gaji menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010. Anggaran tersebut masuk dalam pos reformasi birokrasi yang dialokasikan sebesar Rp 700 miliar. Mobil mewah yang harga mobil tersebut berkisar Rp 750 juta, atau lebih murah dari kendaraan menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II senilai Rp 1,3 miliar. Dan yang paling baru mengenai “curhat” presiden mengenai gajinya yang tidak naik setelah tujuh tahun memimpin negeri ini. Seperti biasa rakyat hanya bisa menerima kebijakan demi kebijakan yang dibuat pemerintah tadi  dengan lapang dada, karena demo pun tak ada gunanya. Mengapa? Karena meskipun demo telah mendapat izin dari polisi tetap saja pemerintah tidak memperhatikan teriakan para pendemo. Anggota DPR yang  menjadi harapan terakhir para rakyat justru tidak berbuat banyak sejauh  ini. Orang-orang yang menamakan diri mereka wakil rakyat ini justru sibuk dengan berbagai kepentingan parpolnya masing-masing. Bahkan beberapa dari mereka justru terlibat kasus korupsi. Terakhir yang paling segar beritannya adalah DPR merencanakan membangun gedung baru pada 2011 yang bernilai kurang lebih 1,7 triliyun rupiah.Kembali ke masalah pendidikan. Ambil saja salah beberapa contoh kasus yang terjadi di Negara Indonesia bagian barat tepatnya di Desa Gadingrejo, Kecamatan Juwana, Pati, Jawa Tengah, Senin (7/2), yang tetap masuk sekolah kendati ruang kelas SD Gadingrejo terendam banjir mereka tetap belajar. Para murid yang melakukan kegiatan belajar-mengajar mengaku menjadi tidak konsentrasi belajar kendati sudah datang ke sekolah. Mereka mengaku hanya bisa bermain air di lapangan. Menurut salah seorang guru di SD Gadingrejo, Kardi, untuk murid kelas empat hingga enam tetap masuk sekolah. Sedangkan untuk murid kelas satu hingga kelas tiga sekolah dasar, terpaksa dipulangkan karena kondisi ruang kelas tidak memungkinkan. Ia berharap instansi terkait dan pemerintah memprioritaskan sekolah tersebut yang setiap tahunnya menjadi langganan banjir. Selain merendam gedung SD, banjir juga merendam sekolah TK dan Kantor Desa Gadingrejo yang berada tepat di samping sekolah tersebut. Jika ketinggian air terus bertambah tiga hari ke depan, rencananya pihak sekolah akan meliburkan para siswa. Hal ini dilakukan demi menghindari sesuatu yang tidak diinginkan (Liputan6.com). Atau yang terjadi di Kondisi Gedung Sekolah Dasar Negeri 1 Sugihwaras, Ngancar, Kediri, Jawa Timur, hingga Rabu (2/2), sangat memprihatinkan. Sejak didirikan pada 1990, gedung sekolah ini memang belum pernah direnovasi. Atap gedung berlubang dan rawan ambruk akibat banyaknya

kayu yang sudah lapuk.Kondisi ini berlangsung sejak tahun ajaran baru 2010 dan sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri pada 2009 silam. Namun, hingga kini belum ada tanggapan dari pemerintah maupun dinas terkait.Alhasil, para siswa terpaksa belajar di tempat parkir. Tak hanya itu, sejumlah siswa juga harus rela belajar di perpustakaan dan di rumah penjaga sekolah.Kondisi ini tentunya membuat siswa tidak berkonsentrasi menerima pelajaran. Tempat duduk yang berdesak-desakan, bising dan berdebu menambah penderitaan mereka. Sekalipun ada ruang kelas yang dapat ditempati, kondisinya sudah mengkhawatirkan karena banyak kayu yang sudah lapuk sehingga rawan ambruk.Pemerintah Kabupaten Kediri telah menganggarkan Rp 52 miliar untuk pembangunan gedung sekolah yang rusak. Pihaknya juga mengakui banyak gedung sekolah rusak di wilayahnya. Sebaliknya, pihak sekolah hanya bisa berharap pemerintah dan dinas terkait segera merenovasi sekolah yang memiliki murid sekitar 191 siswa into (Liputan6.com). Itu baru 2 contoh saja yang kita ambil dari sekian banyak permasalah mengenai pendidikan di negeri kita Indonesia. Menurut saya sudah seharusnya pemerintah pusat turun tangan langsung mengatasi permasahan tadi, bila perlu presiden turun ke lapangan langsung untuk melihat hasil kerja anak buahnya (menteri dan dinas terkait lainnya). Mungkin selama ini presiden hanya menerima laporan saja tanpa melihat langsung hasil kinerja anak buahnya. Jadi permasalahan tadi hanya menjadi angin lalu bagi pemerintah. Jika presiden turun langsung ke lapangan mungkin dia akan tahu dan merasakan apa yang dirasakan oleh para anak bangsa kita terkait pendidikan. Sebagain seorang bergelar Doctor presiden tentunya ingin anak-anak negeri ini dapa mengeyam pendidikan setinggi-tingginya seperti dirinya. Untuk para anggota DPR khususnya komisi X yang bergerak di bidang pendidikan sudah sepantasnya pula mereka turun ke lapangan langsung untuk melihat anak-anak bangsa perihal pendidikan yang nereka terima. Jangan hanya sibuk dengan urusan parpolnya masing-masing.Itulah harpan saya untuk pendidikan di negeri kita, jika memang pemerintah  berniat memperbaiki pendidikan negeri ini mulailah dari hal-hal yang sederhana tadi seperti turun langsung ke lapangan menyaksikan langsung apa yang dirasakan anak-anak bangsa kita lalu member solusi dan mengawasi langsung solusi yang telah dibuat tadi. Jangan sampai dana yang digunakan dalam APBN untuk pendidikan hanya menjadi sebuah angka yang membuat kita kagum namun kenyataan di lapangan nol besar karena mungkin dana tadi di korupsi oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab.

Mengacu pada UUD 1945 pasal 31 ayat 4, negara memiliki kewajiban untuk mengatasi rendahnya kemampuan sebagian masyarakat dalam membiayai pendidikan. Namun UUD ’45 ternyata bukanlah suatu landasan yang dapat memaksa pemerintah untuk melaksanakan amanatnya. Pada kenyataannya, alokasi APBN pada bidang pendidikan masih saja pada bilangan yang sangat jauh dari ketentuan. Ironisnya biaya pendidikan semakin melambung tinggi tanpa mampu dikendalikan bahkan oleh pemerintah sekalipun. Tentu saja hal ini semakin memupuskan harapan rakyat miskin untuk mampu menjamah pendidikan yang layak dan berkualitas. Padahal pendidikan adalah hak mendasar dari setiap warganegara dalam rangka memperbaiki masa depan hidup generasi bangsa.

2.3 Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Pemerataan Pendidikan di

Indonesia

Pemerataan pendidikan di Indonesia dapat dikatakan sebagai masalah yang rumit. Ketidakmerataan pendidikan di Indonesia

Dengan seiring berjalannya waktu, mengingat bahwa pendidikan itu sangat pentingkarena merupakan faktor yang menunjang kemajuan suatu negara, maka dewasa inipemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikanmasyarakatnya, hal itu dapat dilihat sejak tahun 1984, Indonesia telah berupaya untukmemeratakan pendidikan formal Sekolah Dasar, kemudian dilanjutkan dengan Wajib BelajarSembilan Tahun pada tahun 1994. Selain itu, pemerintah semakin intensif untuk memberikanbantuan berupa beasiswa, seperti Gerakan Orang Tua Asuh, Bantuan Operasional Sekolah(BOS).Pengalihan alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah yangsebagian diperuntukkan bagi sektor pendidikan dan kesehatan mungkin bisa menjadipenghibur meski pada dasarnya, pendanaan sektor pendidikan seharusnya tidakmempersyaratkan naiknya harga BBM. Dari dana kompensasi bidang pendidikandirencanakan terdistribusi dalam bentuk beasiswa. Sekitar 9,6 juta anak kurang mampu usiasekolah menjadi sasaran dari program alokasi ini. Pada tahun 2003, setidaknya 1 dari 4penduduk Indonesia termasuk miskin. Jika total penduduk Indonesia adalah sekitar 220 jutajiwa, maka berarti ada sekitar 60 juta jiwa saudara kita yang dalam kategori miskin. Artinya,apa yang sekarang sedang direncanakan pemerintah sangat mungkin belum dapatmenjangkau semua rakyat miskin. Memang dibutuhkan cukup waktu untuk sampai ke situ.

Yang jelas awal menuju ke arah itu telah dimulai. Dalam konteks ini sebaiknya dibuat suatukriteria siapa-siapa saja yang urgen untuk mendapatkan bantuan, dan siapa saja yang bisamenunggu giliran berikutnya. Kriteria itu penting agar keputusan seleksi tidak sampaimenimbulkan gejolak di masyarakat paling bawah. Oleh karena itu, proses seleksi seharusnyabenar-benar dilakukan terbuka yang didasarkan oleh data lapangan yang seakurat mungkin.Terlebih, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap praktik distribusi anggaran yang

dilakukan pemerintah sering berada di titik rendah.2.4

Masalah pemerataan pendidikan juga dipengaruhi oleh sarana dan

prasarana. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat banyak sekolah yang kurang

terawat. Pada tahun 2006 sekitar 57,2 persen gedung SD/MI dan sekitar 27,3

persen gedung SMP/MTs mengalami rusak ringan dan rusak berat. Gedung

SD/MI yang dibangun secara besar-besaran pada saat dimulainya Program Inpres

SD tahun 1970-an dan Program Wajib Belajar Enam Tahun pada tahun 1980-an

sudah banyak yang rusak berat yang diperburuk dengan terbatasnya biaya

perawatan dan perbaikan. Di bebrapa daerah terpencil sebagian gedung sekolah

hanya terbuat dari kayu dan berlantaikan tanah. Hal ini diakibatkan oleh buruknya

akses jalan menuju daerah tersebut dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah

Dasar. Data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal

Binbaga Departemen Agama tahun 2000 menunjukan Angka Partisipasi Murni

(APM) untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai 94,4% (28,3 juta siswa).

Pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi. Angka Partisipasi Murni

Pendidikan di SLTP masih rendah yaitu 54,8% (9,4 juta siswa). Sementara itu

layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam

usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumber daya manusia

secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan

pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut.

Berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam

penyelenggaraan pemerataaan peendidikan.

a.       Pendidikan prasekolah,

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dewasa ini adalah sebagai

berikut:

a)      Sebagian besar pendirian lembaga-lembaga pendidikan prasekolah yang

diprakarsai oleh masyarakat masih berorientsi di wilayah perkotaan, sedangkan

untuk wilayah-wilayah di pedesaan atau daerah terpencil dirasakan masih sangat

kurang. Hal ini berakibat pada kurang adanya pemerataan kesempatan untuk

pendidikan prasekolah.

b)      Masih terdapat pendirian/penyelenggaraan pendidikan prasekolah tidak

memenuhi standar minimal baik dari segi sarana dan prasarana maupun mutu dan

profesionalisme guru.

c)      Kondisi sosial ekonomi masyarakat di pedesaan dan daerah terpencil yang

sebagian besar miskin telah menyebabkan kualitas gizi anak kurang dapat

mendukung aktivitas anak didik dalam bermain sambil belajar.

d)     Banyak penyelenggaraan pendidikan prasekolah terutama dikota-kota besar,

kurang memperhatikan kurikulum dengan mempraktekkan pola pendekatan

terhadap anak didik terlalu berorientasi akademik dan memperlakukannya sebagai

"orang dewasa kecil" yang dapat menyebabkan terjadinya proses pematangan

emosi anak menjadi kurang seimbang.

b.      Pendidikan dasar

Dalam kaitannya dengan perluasan dan pemerataan program wajib belajar

pendidikan dasar 9 tahun, wajib belajar belum memiliki makna "compulsory"

karena ketidakmampuan subsidi pemerintah untuk menjangkau masyarakat

menengah ke bawah yang jumlahnya cukup besar dan secara ekonomi tidak

mampu.

B.     Upaya Pemerintah dalam Melakukan Pemerataan Pendidikan Di Indonesia.

Untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan berbagai

langkah akan diambil seperti peningkatan jumlah anak yang ikut merasakan

pendidikan, akses terhadap pendidikan ini dihitung berdasarkan angka partisipasi

mulai tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Umum. Dewasa ini,

pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan

masyarakatnya, hal itu dapat dilihat sejak tahun 1984, Indonesia telah berupaya

untuk memeratakan pendidikan formal Sekolah Dasar, kemudian dilanjutkan

dengan Wajib Belajar Sembilan Tahun pada tahun1994. Selain itu, pemerintah

semakin intensif untuk memberikan bantuan berupa beasiswa, seperti Gerakan

Orang Tua Asuh, Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Di dalam Propenas 1999 dalamnya memuat program-program baik untuk

Pendidikan Dasar dan Prasekolah, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi,

maupun pendidikan luas sekolah. Di antara program-program tersebut terdapat

Dasar dan Prasekolah, maupun Pendidikan Menengah penuntasan wajib belajar 9

tahun sebagai Program pembinaan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) bertujuan

untuk menyediakan pelayanan kepada masyrakat yang tidak atau belum sempat

memperoleh pendidikan formal untuk mengembangkan diri, sikap, pengetahuan

dan keterampilan, potensi mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan

kesejahteraan hidupnya. Untuk melaksanakan ini maka dilakukan usaha berupa:

meningkatkan sosialisasi dan     jangkauan pelayanan pendidikan dan kualitas

serta kuantitas warga belajar Kejar Paket B setara SLTP untuk mendukung wajib

belajar 9 tahun, dan mengembangkan berbagai jenis pendidikan luar sekolah yang

berorientasi pada kondisi dan potensi lingkungan dengan mendayagunakan

prasarana dan kelembagaan.

Di samping itu terdapat pula upaya pemerataan pendidikan adalah

menerapkan pada masyarakat yang kurang beruntung (masyarakat miskin,

berpindah terasing, minoritas dan di daerah bermasalah, termasuk anak jalanan),

seperti menempatkan satu guru, guru kunjung dan sistem tutorial, SD Pamong dan

SD/Mts, SLTP/MTs terbuka. Untuk meningkatkan kulaitas pendidikan dasar dan

prasekolah dilakukan dengan cara meningkatkan penyediaan, penggunaan,

perawatan sarana dan prasarana pendidikan berupa buku pelajaran pokok, buku

bacaan, alat peraga Spesial (IPS), IPA dan matematika, perpustakaan,

laboratorium, serta ruang lain yang diperlukan.

Pada jenjang perguruan tinggi ada kegiatan pokok untuk memperluas

memperoleh pendidikan tinggi bagi masyarakat. Kapasitas pendidikan tinggi

secara geografis untuk memberikan kesempatan bagi kelompok masyarakat yang

berpenghasilan rendah termasuk kelompok masyarakat dari daerah bermasalah,

dengan menyelengarakan beasiswa perguruan tinggi sebagai pusat pertumbuhan

di kawasan serta menyelenggarakan pembinaan program unggul di wilayah

kedudukan perguruan tinggi. Salah satu upaya alternatif layanan pendidikan,

khususnya bagi yang berpindah-pindah, terisolasi, SD dan MI kecil MI terpadu

kelas jauh. Dari uraian di atas tampak jelas keinginan pemerintah untuk

memajukan pendidikan baik pendidikan dasar dan prasekolah, pendidikan

menengah, pendidikan luar sekolah dan pendidikan tinggi. Kegiatan yang sangat

menonjol adalah upaya pemerataan pendidikan, wajib belajar 9 tahun serta

pembinaan perguruan tinggi.

Pemerataan pendidikan dilakukan dengan mengupayakan agar semua

lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan tanpa mengenal usia dan waktu.

Untuk itu dilakukan pembinaan ke semua jenjang pendidikan baik pendidikan

reguler ataupun terbuka seperti SD kecil, guru kunjung, SD Pamong, SLTP

terbuka, pendidikan penyetaraan SD, SLTP dan SMU (paket A, B, C), dan

pendidikan tinggi terbuka yang lebih dikenal pendidikan jarak jauh. Suatu bukti

bahwa pemerintah serius mengelola pemerataan pendidikan dan penuntasan Wajib

Belajar 9 tahun adalah kualitas dan jumlah SMP Terbuka. Program SMP Terbuka

seudah berjalan 25 tahun sejaktahun 1979 yang telah menamatkan 245 ribu siswa

dengan jumlah sekolah 2.870 unit sekolah, 12.871 Tempat Kegiatan Belajar (TKB

) dikan dianggarkannya Rp 90 miliar untuk meningkatkan(TKB), dan itu baru

menjangkau 18% kebutuhan.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi

ketidakmerataan pendidikan ini dengan cara Wajib Belajar Sembilan Tahun,

pemberian beasiswa-beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu atau miskin,

kemudian memberikan Bantuan Dana Operasional (BOS). Walaupun sudah

diadakan sekolah gratis, Bantuan Dana Operasional (BOS), ataupun alokasi dana

BBM, namun bantuan yang diberikan belum merata. Masih banyak masyarakat

miskin yang tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan, padahal

seluruh rakyat berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

1.      Wajib Belajar

Dalam sektor pendidikan, kewajiban belajar tingkat dasar perlu diperluas

dari 6 ke 9 tahun, yaitu dengan tambahan 3 tahun pendidikan setingkat SLTP

seperti dimandatkan oleh Peraturan Pemerintah 2 Mei 1994. Hal ini segaris

dengan semangat “Pendidikan untuk Semua” yang dideklarasikan di konferensi

Jomtien di Muangthai tahun 1990 dan Deklarasi Hak-Hak Azasi Manusia Sedunia

Artikel 29 yang berbunyi: “Tujuan pendidikan yang benar bukanlah

mempertahankan ‘sistem’ tetapi memperkaya kehidupan manusia dengan

memberikan pendidikan lebih berkualitas, lebih efektif, lebih cepat dan dengan

dukungan biaya negara yang menanggungnya”.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk

meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia termasuk pelaksanaan Wajib

Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang diharapkan tuntas pada tahun

2008 yang dapat diukur antara lain dengan peningkatan angka partisipasi kasar

jenjang pendidikan sekolah menengah pertama dan yang sederajat menjadi 95

persen. Namun demikian sampai dengan tahun 2006 belum seluruh rakyat dapat

menyelesaikan jenjang pendidikan dasar.

2.      Alokasi subsidi BBM

Pengalihan alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah

yang sebagian diperuntukkan bagi sektor pendidikan dan kesehatan mungkin bisa

menjadi penghibur. Dari dana kompensasi bidang pendidikan direncanakan

terdistribusi dalam bentuk beasiswa. Sekitar 9,6 juta anak kurang mampu usia

sekolah menjadi sasaran dari program alokasi ini.

Pada tahun 2003, setidaknya 1 dari 4 penduduk Indonesia termasuk

miskin. Jika total penduduk Indonesia adalah sekitar 220 juta jiwa, maka berarti

ada sekitar 60 juta jiwa saudara kita yang dalam kategori miskin. Artinya, apa

yang sekarang sedang direncanakan pemerintah sangat mungkin belum dapat

menjangkau semua rakyat miskin. Memang dibutuhkan cukup waktu untuk

sampai ke situ. Yang jelas awal menuju ke arah itutelah dimulai. Dalam konteks

ini sebaiknya dibuat suatu kriteria siapa yang bisa mendapatkan bantuan, dan

siapa saja yang bisa menunggu giliran berikutnya. Kriteria itu penting agar

bantuan yang diberikan kepada rakyat miskin tepat sasaran. Oleh karena itu,

proses seleksi seharusnya benar didasarkan oleh data lapangan yang seakurat

mungkin.

3.      Bidang Teknologi

Kemajuan teknologi menawarakan solusi untuk menyediakan akses

pendidikan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat belajar yang tinggal di

daerah terpencil. Pendidikan harus dapat memenuhi kebutuhan belajar orang-

orang yang kurang beruntung ini secara ekonomi ketimbang menyediakan akses

yang tak terjangkau oleh daya beli mereka.

Televisi saat ini digunakan sebagai sarana pemerataan pendidikan di

Indonesia karena fungsinya yang dapat menginformasikan suatu pesan dari satu

daerah ke daerah lain dalam waktu yang bersamaan. Eksistensi televisi sebagai

media komunikasi pada prinsipnya, bertujuan untuk dapat menginformasikan

segala bentuk acaranya kepada masyarakat luas. Hendaknya, televisi mempunyai

kewajiban moral untuk ikut serta berpartisipasi dalam menginformasikan,

mendidik, dan menghibur masyarakat yang pada gilirannya berdampak pada

perkembangan pendidikan masyarakat melalui tayangan-tayangan yang

disiarkannya.

Sebagai media yang memanfaatkan luasnya daerah liputan satelit, televisi

menjadi sarana pemersatu wilayah yang efektif bagi pemerintah. Pemerintah

melalui TVRI menyampaikan program-program pembangunan dan kebijaksanaan

ke seluruh pelosok tanpa hambatan geografis yang berarti. Saat ini juga telah

dirintis Televisi Edukasi (TV-E), media elektronik untuk pendidikan itu dirintis

oleh Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (Pustekkom),

lembaga yang berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Ini

untuk memberikan layanan siaran pendidikan berkualitas yang dapat menunjang

tujuan pendidikan nasional. Tugasnya mengkaji, merancang, mengembangkan,

menyebarluaskan, mengevaluasi, dan membina kegiatan pendayagunaan teknologi

informasi dan komunikasi untuk pendidikan jarak jauh/terbuka. Ini dalam rangka

peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang

pendidikan sesuai dengan prinsip teknologi pendidikan berdasarkan kebijakan

yang ditetapkan Menteri Pendidikan Nasional.

Siaran Radio Pendidikan untuk Murid Sekolah Dasar (SRPM-SD) adalah

suatu sistem atau model pemanfaatan program media audio interaktif untuk siswa

SD yang dikembangkan oleh Pustekkom sejak tahun 1991/1992. SRPM-SD lahir

dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar. Produk media audio

lain yang dihasilkan oleh Pustekkom antara lain Radio Pelangi, audio integrated,

dan audio SLTP Terbuka. Tentu saja, itu tadi, termasuk TV-E yang akan

berfungsi sebagai media pembelajaran bagi peserta didik, termasuk mereka yang

tinggal di daerah terpencil dalam rangka pemerataan kesempatan dan peningkatan

mutu pendidikan (Eka, R. 2007).

4.      Pemanfaatan APBN untuk pendidikan

Dalam UU Nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan

bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh

pendidikan yang bermutu. Untuk memenuhi hak warga negara, pemerintah pusat

dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta

menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara

tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin

tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang

berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan baik dari segi mutu dan

alokasi anggaran pendidikan dibandingkan dengan negara lain, UUD 1945

mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya

pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan kenaikan jumlah alokasi anggaran pendidikan diharapkan terjadi

pembaharuan sistem pendidikan nasional yaitu dengan memperbaharui visi, misi,

dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai

visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan

berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang

menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab

tantangan zaman yang selalu berubah.

Persentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran

pendidikan terhadap total anggaran belanja negara. Sehingga anggaran pendidikan

dalam UU Nomor 41/2008 tentang APBN 2009 adalah sebesar Rp

207.413.531.763.000,00 yang merupakan perbandingan alokasi anggaran

pendidikan terhadap total anggaran belanja negara sebesar Rp

1.037.067.338.120.000,00. Pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen

tersebut disamping untuk memenuhi amanat Pasal 31 Ayat (a) UUD 1945, juga

dalam rangka memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Agustus 2008

Nomor 13/PUU-VI I 2008.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, selambat-lambatnya dalam UU

APBN Tahun Anggaran 2009, Pemerintah dan DPR harus telah memenuhi

kewajiban konstitusionalnya untuk menyediakan anggaran sekurang-kurangnya

20 persen untuk pendidikan. Selain itu, Pemerintah dan DPR memprioritaskan

pengalokasian anggaran pendidikan 20 persen dari APBN Tahun Anggaran 2009

agar UU APBN Tahun Anggaran 2009 yang memuat anggaran pendidikan

tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sejalan dengan amanat

UUD 1945

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, September 2014

PropinsiJumlah Penduduk Miskin (000) Persentase Penduduk Miskin (%) Garis Kemiskinan (Rp/kapita/Bulan) P1 (%) P2 (%)

Kota Desa Kota+Desa Kota DesaKota+Des

aKota Desa Kota+Desa Kota Desa

Kota + Desa

Kota DesaKota + Desa

Aceh 158.04 679.38 837.42 11.36 19.19 16.98 396939 369232 377049 1.71 3.70 3.14 0.38 1.05 0.86

Sumatera Utara 667.47 693.13 1360.60 9.81 9.89 9.85 349372 312493 330663 1.56 1.86 1.71 0.39 0.51 0.45

Sumatera Barat 108.53 246.21 354.74 5.41 7.84 6.89 390862 349824 365827 0.54 0.89 0.75 0.10 0.18 0.15

Riau 159.53 338.75 498.28 6.53 8.93 7.99 386606 374466 379223 0.73 1.50 1.20 0.11 0.40 0.29

Jambi 109.07 172.68 281.75 10.67 7.39 8.39 390931 302162 329181 1.19 1.10 1.12 0.27 0.22 0.23

Sumatera Selatan 370.86 714.94 1085.80 12.96 13.99 13.62 346238 285791 307488 2.34 2.44 2.41 0.62 0.62 0.62

Bengkulu 99.59 216.91 316.50 17.19 17.04 17.09 378881 346395 356554 2.69 2.92 2.85 0.75 0.75 0.75

Lampung 224.21 919.73 1143.93 10.68 15.46 14.21 350024 307818 318822 1.90 2.43 2.30 0.51 0.58 0.56Kepulauan Bangka Belitung 20.27 46.96 67.23 3.04 6.84 4.97 458055 481226 469814 0.48 0.72 0.60 0.10 0.13 0.12

Kepulauan Riau 91.27 32.90 124.17 5.61 10.54 6.40 431127 399063 425967 0.67 1.09 0.74 0.17 0.24 0.18

DKI Jakarta 412.79 0.00 412.79 4.09 0.00 4.09 459560 0 459560 0.60 0.00 0.60 0.13 0.00 0.13

Jawa Barat 2554.06 1684.90 4238.96 8.32 10.88 9.18 294700 285076 291474 1.31 1.55 1.39 0.32 0.35 0.33

Jawa Tengah 1771.53 2790.29 4561.83 11.50 15.35 13.58 286014 277802 281570 1.69 2.42 2.09 0.42 0.58 0.51

DI Yogyakarta 324.43 208.15 532.59 13.36 16.88 14.55 333561 296429 321056 2.03 2.98 2.35 0.52 0.79 0.61

Jawa Timur 1531.89 3216.53 4748.42 8.30 15.92 12.28 293391 286798 289945 1.24 2.42 1.86 0.31 0.59 0.45

Banten 381.18 268.01 649.19 4.74 7.18 5.51 324902 296241 315819 0.65 1.08 0.79 0.13 0.27 0.18

Bali 109.20 86.76 195.95 4.35 5.39 4.76 316235 279140 301747 0.68 1.15 0.86 0.18 0.37 0.26Nusa Tenggara Barat 385.31 431.31 816.62 19.17 15.52 17.05 315470 285205 297907 3.90 2.22 2.92 1.10 0.45 0.72Nusa Tenggara Timur 105.70 886.18 991.88 10.68 21.78 19.60 340459 251040 268536 1.66 3.64 3.25 0.34 0.90 0.79

Kalimantan Barat 78.53 303.38 381.92 5.47 9.20 8.07 307789 294044 298212 0.85 1.44 1.26 0.19 0.42 0.35

Kalimantan Tengah 39.45 109.37 148.83 4.75 6.74 6.07 316683 338130 330869 0.44 1.24 0.97 0.07 0.34 0.25

Kalimantan Selatan 61.21 128.28 189.50 3.68 5.64 4.81 336782 313954 323594 0.41 0.83 0.65 0.08 0.20 0.15

Kalimantan Timur 98.48 154.20 252.68 3.98 10.06 6.31 459004 420427 444248 0.55 1.19 0.79 0.13 0.25 0.18

Sulawesi Utara 60.08 137.48 197.56 5.57 10.47 8.26 269212 264321 266528 0.98 1.53 1.28 0.24 0.34 0.30

Sulawesi Tengah 71.65 315.41 387.06 10.35 14.66 13.61 349978 321009 328063 2.18 2.09 2.11 0.65 0.52 0.55

Sulawesi Selatan 154.40 651.95 806.35 4.93 12.25 9.54 246416 219109 229222 0.75 1.80 1.41 0.19 0.40 0.32

Sulawesi Tenggara 45.79 268.30 314.09 6.62 15.17 12.77 254015 238745 243036 0.96 2.53 2.09 0.21 0.64 0.52

Gorontalo 23.88 171.22 195.10 6.24 23.21 17.41 250157 246290 247611 1.09 4.19 3.13 0.23 1.14 0.83

Sulawesi Barat 29.87 124.82 154.69 9.99 12.67 12.05 245959 246695 246524 2.21 1.86 1.94 0.76 0.44 0.51

Maluku 47.58 259.44 307.02 7.35 25.49 18.44 369738 355478 361022 1.14 5.99 4.11 0.26 2.08 1.37

Maluku Utara 11.17 73.62 84.79 3.58 8.85 7.41 339561 307374 316160 0.40 1.44 1.16 0.07 0.31 0.24

Papua Barat 14.06 211.40 225.46 5.52 35.01 26.26 440241 423701 428608 1.00 8.00 5.92 0.29 2.54 1.88

Papua 35.61 828.50 864.11 4.46 35.87 27.80 408419 340846 358204 0.48 8.48 6.42 0.10 2.91 2.18

Indonesia 10356.69 17371.09 27727.78 8.16 13.76 10.96 326853 296681 312328 1.25 2.25 1.75 0.31 0.57 0.44