standar pelayanan publik pada dinas sosial …

Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kab.Ciamis | 1

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 470/Kpts. – Dinsos.1/2019

TANGGAL : Oktober 2019

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS

1. PELAYANAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

a. Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Pendirian dan Perpanjangan Izin

Operasioanal Organisasi Sosial (Yayasan/Panti/PSAA).

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum a. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial ;

b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik;

c. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi Kemasyarakatan;

d. Undang – Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang

perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 16 tahun

2001 tentang Yayasan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

g. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor129/HUK/2008

tentang Standarisasi Pelayanan Minimal Bidang Sosial

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

h. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 23/HUK/2010

tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran di lingkungan

Kementerian Sosial RI;

i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Administrasi Pemerintahan;

j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara No. PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman



k. Peraturan Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan


l. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011

tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.

2. Persyaratan a. Memiliki akte pendirian LKS/Orsos berupa akte notaris

yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan

HAM;

b. Memiliki program dan kegiatan pelayanan di bidang

penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

c. Memiliki alamat sekretariat LKS/Orsos yang jelas dan

tetap;

d. Memiliki ijin domisili LKS/Orsos yang diterbitkan oleh

Pemerintah Desa/Kelurahan setempat ;

e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

f. Memiliki rekening Bank atas nama LKS/Orsos.


3. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

pelayanan

Prosedur :

a. Instansi/Dinas Sosial secara aktif menyebarluaskan

pedoman pendaftaran LKS/Orsos;

b. LKS/Orsos mendapatkan pedoman dan formulir

pendaftaran LKS/Orsos di Kantor/Instansi/Dinas Sosial

Kabupaten;

c. LKS/Orsos mempersiapkan kelengkapan persyaratan

pendaftaran sebagaimana tercantum dalam pedoman

pendaftaran;

d. LKS/Orsos mengisi formulir pendaftaran dengan

lengkap dan benar;

e. LKS/Orsos mengirim/mengembalikan formulir yang

telah diisi kepada instansi/Dinas Sosial Kabupaten;

f. Instansi Dinas Sosial Kabupaten memasukan data

kedalam Sistem Komunikasi Sosial (Siskomsos) sesuai

dengan formulir pendaftaran yang telah diterima dari

LKS/Orsos;

g. Instansi Dinas Sosial Kabupaten menerbitkan tanda

daftar dan nomor register LKS/Orsos bagi LKS/Orsos

yang telah melengkapi persyaratan pendaftaran;

h. Instansi Dinas Sosial Kabupaten mengirim tanda daftar

LKS/Orsos ke alamat LKS/Orsos yang bersangkutan;

i. LKS/Orsos memperoleh tanda daftar dan nomor

register LKS/ORSOS.

Kelengkapan yang perlu dilampirkan pada waktu

Pendaftaran :

a. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LKS/Orsos;

b. Akteu notaris yang telah disyahkan oleh Kementerian

Hukum dan HAM;

c. Surat Keterangan Domisili Sekretariat LKS/Orsos dari

kelurahan/desa setempat minimal selama 3 (tiga) tahun;

d. NPWP milik LKS/Orsos;

e. Program dan kegiatan pelayanan di bidang

penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

f. Rekomendasi dari instansi/Dinas Sosial Kabupaten bagi

LKS /Orsos yang mengajukan ke tingkat provinsi;

g. Rekomendasi dari LKKS Kabupaten;

h. Struktur Organisasi LKS/Orsos dan susunan

kepengurusan LKS/Orsos beserta fotocopy KTP

Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara)

i. Daftar penerima manfaat ;

j. Foto Sekretariat dan Kegiatan penyelenggaraan

kesejahteraan sosial yang dilaksanakan.

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

Pelayanan

4 (empat) hari kerja.

5. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya

6. Produk Pelayanan Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Pendirian dan

Perpanjangan Izin Operasional Organisasi Sosial

(Yayasan/Panti/PSAA).

7. Sarana, Prasarana,

dana atau Fasilitas

Pelayanan

Blanko persyaratan, komputer, printer serta koneksi

internet.

8. Kompetensi Petugas meliputi yaitu 1 orang kepala dinas, 1 orang Kepala

Bidang, 1 orang kepala seksi, 1 orang Pekerja Sosial.

9. Pengawasan

Internal

Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung


10. Penanganan

Pengaduan, Saran

dan Masukan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;

b. Datang langsung ke Dinas Sosial;

c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang

disediakan;

d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang

Pemberdayaan Sosial.

11. Jumlah Pelaksana Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 4 orang

12. Jaminan Pelayanan

yang memberikan

kepastian

pelayanan

dilaksanakan sesuai

dengan standar

pelayanan

a. Ketepatan waktu pelayanan;

b. Kenyaman saat pelayanan;

c. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka

pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa.

13. Jaminan Keamanan

dan Keselamatan

Pelayanan

Dinas Sosial Kabupaten Ciamis menyediakan fasilitas untuk

keamanan dan keselamatan antara lain :

a. Petugas pelayanan informasi;

b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka

pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;

c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;

d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung-

jawabkan secara yuridis formal.

14. Evaluasi Kinerja

Pelaksana

a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan

hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta evaluasi

internal yang dilaksanakan secara berkala;

b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan

setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas

peraturan pelaksana.

b. Rekomendasi Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)

No. KOMPONEN URAIAN


Keuangan Negara;

b. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang



Pelayanan Publik;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur




g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

http://www.lapor.go.id/


Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 541)

h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur




i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2012



j. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018



k. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan;

l. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017

tentang RS-RTLH ( Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak

Layak Huni);

2. Persyaratan a. Permohonan tertulis belanja bantuan sosial bagi

individu/keluarga atau masyarakat sekurang-kurangnya

memuat informasi:

1) Maksud dan tujuan;

2) Jumlah belanja bantuan sosial yang dimohonkan;

3) Identitas lengkap:

a) Nama:

b) Tempat/tanggal lahir;

c) Alamat;

d) Nomor KTP;

e) Pekerjaan;

f) Status;

g) Nomor rekening.

b. Salinan photo copy rekening dikecualikan bagi korban

bencana;

c. Salinan photo copy KTP dan KK;

d. Surat Keterangan Miskin (SKTM) dari Desa/Kelurahan

dan terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT);

e. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Desa/Kel

(SPPT) ;

f. Surat Keterangan Belum Pernah Medapat Bantuan

Sosial RS-RTLH dari Desa/Kel.

g. Rencana Anggaran Biaya.


dan Prosedur

pelayanan

a. Pelaksanaan anggaran belanja bantuan sosial berupa

uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

b. Bupati menetapkan Daftar Penerima Belanja Bantuan

Sosial beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa

dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan

Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBD.

c. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Sekurang – kurangnya mengatur:

1) Penerima belanja bantuan sosial;

2) Jumlah belanja bantuan sosial;

3) Alamat penerima belanja bantuan sosial;

4) Peruntukan belanja bantuan sosial yang akan

dipakai;


5) Kewajiban Penerima belanja bantuan sosial.

d. Keputusan Bupati tentang daftar penerima belanja

bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuat oleh SKPD teknis sesuai dengan kewenangan;

e. Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Belanja

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi dasar penyaluran/penyerahan bantuan kecuali

belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau

keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

(karena Bencana dan atau kerusuhan)

f. Penyerahan belanja bantuan sosial kepada individu

dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan

didasarkan pada permintaan tertulis dari individu

dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat

keterangan dari pejabat yang berwenang serta

mendapat persetujuan Bupati berupa Keputusan Bupati

setelah diverifikasi oleh SKPD Teknis.

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

Pelayanan

1 (satu) hari kerja


6. Produk Pelayanan Rekomendasi Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni

(RUTILAHU)


dana atau Fasilitas

Pelayanan

Blanko persyaratan, blangko verifikasi, komputer, dan

printer


Bidang, 1 orang kepala seksi, 1 orang Pelaksana

9. Pengawasan

Internal


10. Penanganan

Pengaduan, Saran

dan Masukan





disediakan;





yang memberikan

kepastian

pelayanan

dilaksanakan sesuai

dengan standar

pelayanan






dan Keselamatan

Pelayanan












Pelaksana







c. Rekomendasi Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

No. KOMPONEN URAIAN


Keuangan Negara;

b. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang



Pelayanan Publik;

d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019

tentang Bantuan Sosial

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;





g. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018



h. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan

2. Persyaratan a. Masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu

Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

(DTPFMOTM), Penerima PKH.

b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu

Keluarga (KK);

c. Telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas)

tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih

produktif;

d. Belum pernah mendapat bantuan KUBE;

e. Diperioritaskan bagi yang telah memiliki embrio usaha;

f. Mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial

Kabupaten/Kota setempat, jumlah anggota terdiri dari

5 sampai dengan 15 orang.


dan Prosedur

pelayanan

Bansos KUBE diberikan dalam bentuk non-tunai melalui

transfer ke rekening kelompok. Dengan tahapan sbb :

a. Perorangan, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan

sosial dapat mengusulkan proposal ke Dinas Sosial

Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa/Lurah;

b. Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan

validasi calon penerima KUBE sesuai Data Terpadu

Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

(DTPFMOTM);

c. Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengusulkan proposal

kepada Menteri Sosial melalui Direktur Penanganan


Fakir Miskin Wilayah I dengan tembusan disampaikan

ke Kepala Dinas Sosial Provinsi;

d. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I

melakukan verifikasi dan validasi atas usulan proposal

Dinas Sosial Kabupaten/Kota;

e. Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I

menetapkan lokasi dan penerima KUBE

f. Hasil penetapan lokasi dan penerima KUBE

disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota;

g. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota menandatangani

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

KUBE.

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

Pelayanan

4 (empat) hari kerja.


6. Produk Pelayanan Rekomendasi Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama

(KUBE)


dan/atau Fasilitas

Blanko persyaratan, blangko verifikasi, komputer, dan

printer


Bidang, 1 orang kepala seksi, 1 orang Pekerja Sosial.

9. Pengawasan

Internal


10. Penanganan

Pengaduan, Saran

dan Masukan





disediakan;



11. Jumlah pelaksana Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 4 orang


yang memberikan

kepastian

pelayanan

dilaksanakan sesuai

dengan standar

pelayanan






dan Keselamatan

Pelayanan










Pelaksana









d. Pendampingan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

No. KOMPONEN URAIAN


Keuangan Negara;




Pelayanan Publik;

d. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 terntang

Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

e. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor

228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas

Permenkeun Nomor 254/PMK.05/2015 tentang

Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian

Negara/Lembaga;





g. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan;

h. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018



i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang

Program Keluarga Harapan;

2. Persyaratan a. Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai adalah

Keluarga, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima

Manfaat (KPM), yaitu penduduk dengan kondisi sosial

ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan.

b. Untuk setiap KPM, memuat informasi sebagai berikut:

1. Nama Kepala Keluarga.

2. Nama Pasangan Kepala Keluarga.

3. Nama Anggota Keluarga lainnya.

4. Alamat Tinggal Keluarga.

5. Nomor Induk Kependudukan (NIK) ( jika ada).

6. Kode Unik Keluarga.

c. Daftar Penerima Manfaat (DPM) Bantuan Pangan Non

Tunai 2017 ditetapkan oleh Menteri Sosial;

d. Akun Elektronik Bantuan Pangan diutamakan atas

nama Perempuan dalam Keluarga;

e. Kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),

f. Kepesertaan dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),

g. Kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) oleh Anak

Anggota Keluarga,


dan Prosedur

pelayanan

a. Persiapan ;

1) Koordinasi di tingkat kabupaten/kota dilakukan

secara berjenjang dengan kecamatan dan desa

mulai dari pendanaan, pengecekan keberadaan

KPM, edukasi dan sosialisasi, registrasi, pemantauan

hingga penanganan pengaduan

2) Penyerahan data penerima manfaat;

3) Persiapan E-warong;

b. Edukasi dan Sosialisasi ;

Sasaran pelaksanaan Edukasi dan Sosialisasi adalah :


1) Pemerintah Daerah, termasuk Tikor Rastra Daerah

dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

(TKPK) Provinsi dan Kota;

2) Kecamatan;

3) Kelurahan;

4) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK);

5) Ketua atau pengurus RT/RW;

6) KPM;

7) E-warong (warung, toko kelontong, koperasi,

RPK, e-warung KUBE, dll);

8) Masyarakat umum.

9) Media sosialisasi dan edukasi pelaksanaan Program

BantuanPangan Non Tunai adalah :

a) Pertemuan/rapat koordinasi, seminar,

lokakarya, dan diskusi.

b) Komunikasi tatap muka/kelompok.

c) Media cetak (poster, selebaran, surat kabar, dll).

d) Media elektronik (radio, televisi lokal, dll).

e) Media sosial (website resmi K/L, Twitter,

FB, blog, microsite).

f) Petugas Kelurahan dan/atau RT/RW.

g) Siaran Pers (di beberapa kota terpilih yang

memiliki potensi menjadi berita nasional).

c. Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening Penerima

Kartu Kombo

1) Proses registrasi dan/atau pembukaan rekening

Penerima Bantuan Sosial dilakukan oleh Bank

Penyalur berdasarkan data yang telah ditetapkan

oleh Pemberi Bantuan Sosial berdasarkan Data

Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

2) Data Penerima Bantuan Sosial merupakan data

yang terintegrasi dari berbagai program Bantuan

Sosial, yang proses pengintegrasiannya dilakukan

oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang sosial.

3) Pemberi Bantuan Sosial mengirimkan

pemberitahuan kepada Penerima Bantuan Sosial

untuk melakukan registrasi dan menghadiri

sosialisasi pada waktu dan tempat yang ditentukan

oleh Pemberi Bantuan Sosial dan Bank Penyalur.

4) Bank Penyalur dan Pemberi Bantuan Sosial

berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan/atau

instansi vertikal terkait untuk memastikan

keberadaan Penerima Bantuan Sosial.

5) Dalam hal Penerima Bantuan Sosial telah memiliki

rekening untuk salah satu program Bantuan Sosial,

maka rekening tersebut harus digunakan untuk

menerima program Bantuan Sosial lainnya.

d. Penyaluran ;

1) Proses penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai

dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan

tanpa pengenaan biaya.

2) Proses penyaluran dilakukan dengan

memindahbukukan/pemindahbukuan dana dari

rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank Penyalur

kepada rekening Penerima Bantuan Sosial.

3) Pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi

Bantuan Sosial pada Bank Penyalur kepada rekening

Penerima Bantuan Sosial dilakukan paling lama 30

(tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari


Kas Negara/Kas Daerah kerekening Pemberi

Bantuan Sosial di Bank Penyalur.

4) Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa

menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan

Sosial dilaksanakan untuk pertama kali setelah

Penerima Bantuan Sosial mendapatkan

pemberitahuan dari Bank Penyalur.

5) Pemberitahuan sekurang – kurangnya meliputi

informasi tentang :

a) Pembukaan rekening Penerima Bantuan Sosial;

b) Personal Identification Number (PIN) untuk

penggunaan rekening;

c) Jumlah dana Bantuan Sosial;

d) Tata cara penarikan uang dan/atau pembelian

barang/jasa menggunakan dana dari rekening

Penerima Bantuan Sosial; dan

e) Informasi mengenai tabungan dan penarikan

dana Bantuan Sosial dalam rekening enerima

Bantuan Sosial.

e. Pemanfaatan

1) Pembelian bahan pangan oleh KPM di E-warong

2) Sebagai bukti transaksi bantuan Pangan ;

f. Perubahan Kondisi KPM di Tahun Berjalan

1) Pemegang Akun Elektronik Bantuan Pangan

Meninggal;

2) KPM Pindah;

3) Berpisahnya Kepala Keluarga dengan Pasangan

Kepala Keluarga.

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

Pelayanan

Proses pendampingan dilaksanakan sampai dengan KPM

menerima bantuan


6. Produk Pelayanan Pendampingan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

(BPNT)


dana atau Fasilitas

Pelayanan

Infocus, komputer/laptop, printer, ATK, Jaringan Internet


Bidang, 1 orang kepala seksi, 1 Orang pelaksana, 1 orang

Koordinator Teknis (Korteks),

9. Pengawasan

Internal


10. Penanganan

Pengaduan, Saran

dan Masukan





disediakan;





yang memberikan

kepastian

pelayanan

dilaksanakan sesuai







dengan standar

pelayanan


dan Keselamatan

Pelayanan










Pelaksana







2. BIDANG BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

a. Rekomendasi Pengangkatan Anak

NO KOMPONEN URAIAN


Kesejahteraan Sosial;


Kesejahteraan Anak;


Perlindungan Anak;


Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai

Masalah;

e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979

mengenai pengangkatan Anak;

f. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang

Pengesahan Convention On The Right Of The Child

(Konvensi Tentang Hak - Hak Anak);

g. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 40 / HUK / KEP /

IX / 1980 tentang Organisasi Sosial;

h. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 58 / HUK / 1985

tentang TIM Pertimbangan Perizinan Pengangkatan

Anak Antar Warga Negara Asing (Inter Country

Adoption);

i. Permensos Nomor 110/HUK/Th.2009 tentang

Persyaratan Pengangkatan Anak;

j. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

2. Persyaratan a. Persyaratan Pengangkatan Anak

1) Surat Keterangan Calon Orang Tua Angkat

(COTA) dari Rumah Sakit Pemerintah;

2) Surat Keterangan Kesehatan Jiwa COTA dari

Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit

Pemerintah;

3) Surat Keterangan tentang fungsi organ reproduksi

COTA dari Dokter Spesialis Obstetri dan

Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah;

4) Copy Akta Kelahiran COTA;

5) Copy Akta Kelahiran CAA;


6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

setempat;

7) Kartu Keluarga dan KTP COTA;

8) Copy Surat Nikah / Akta Perkawinan COTA;

9) Keterangan penghasilan dari tempat bekerja

COTA;

10) Akta Kelahiran Calon Anak Angkat;

11) Foto calon orang tua angkat dan calon anak

angkat;

12) Pas Foto 4 x 6 latar belakang merah, untuk orang

tua angkat (2 lembar);

13) Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah

dari CAA (bermaterai);

14) Surat keterangan persetujuan dari orang tua atau

kerabat COTA (bermaterai);

15) Surat pernyataan yang menyatakan bahwa :

a) Pengangkatan anak demi perlindungan dan

kepentingan terbaik bagi anak (bermaterai);

b) COTA akan memperlakukan anak angkat dan

anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan

hak – hak dan kebutuhan anak (bermaterai);

c) COTA akan memberitahu kepada anak

mengenai asal usulnya dengan memperhatikan

kesiapan anak.

16) Surat pernyataan COTA yang menyatakan bahwa

seluruh dokumen yang diajukan syah dan sesuai

akta yang sebenarnya (bermaterai).

b. Persyaratan Calon Orang Tua Angkat

1) Umur minimal 30 tahun dan maksimal 50 tahun

berdasarkan bukti identitas diri yang sah (akta

kelahiran, atau bukti lainnya);

2) Telah menikah sekurang-kurangnya 5 tahun yang

dibuktikan dengan Surat Nikah atau Akta

Perkawinan;

3) Belum mempunyai anak, atau hanya mempunyai

seorang anak;

4) Tidak mungkin mempunyai anak yang dibuktikan

oleh Dokter Ahli Kandungan dari Rumah Sakit

Pemerintah;

5) Se-Agama dengan anak yang diangkat;

6) Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan

surat keterangan dari tempatnya bekerja;

7) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang

dikeluarkan dari kepolisian setempat;

8) Dalam keadaan sehat jasmani berdasarkan

keterangan dari Dokter Pemerintah;

9) Dalam keadaan sehat secara mental berdasarkan

keterangan Psikolog/Psikiater/Dokter,

10) Membuat pernyataan tertulis yang menyatakan

kesanggupan calon orang tua angkat untuk :

a) Memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan

sosial anak secara wajar,

b) Tidak melantarkan anak,

c) Tidak memperlakukan anak secara semena –

mena,

d) Memperlakukan anak angkat sama dengan

anak kandung.

11) Telah mengasuh calon anak angkat selama 6 bulan.

Berdasarkan Surat Keputusan dari Instansi Sosial

Kabupaten/Kota tentang izin pengasuhan anak;


12) Bagi Orang Tua WNI yang tinggal diluar Negeri

mengangkat anak WNI di Indonesia, maka calon

orang tua tersebut harus berada di Indonesia

selama proses pengangkatan anak tersebut

berlangsung.

3. System, Mekanisme

dan Prosedur

Pelayanan

a. Pemohon mengajukan surat permohonan tertulis

kepada Bupati Melalui Kepala Dinas Sosial Kab Ciamis

dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan;

b. Kepala Dinas memerintahkan Seksi Perlindungan dan

Jaminan Sosial untuk mempelajari surat permohonan

agar disesuaikan dengan persyaratan yang telah

ditentukan;

c. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan

untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk

diberuikan izin atau tidak;

d. Apabila tidak memenuhi syarat maka disampaikan

surat pemberitahuan. Apabila memenuhi syarat, Kepala

Seksi Perlindungan Sosial menyusun konsep

permohonan dan menyerahkannya kepada Kepala

Dinas untuk ditandatangani;

e. Konsep surat rekomendasi disampaikan kepada Kepala

Dinas melalui Kepala Bidang, Sekdin untuk

ditandatangani;

f. Pemohon menerima surat rekomendasi yang telah di

tandatangani oleh Kepala Dinas Sosial.

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

Pelayanan

Pelayanan diselesaikan dalam waktu paling lama 5 hari

kerja.


6. Produk Pelayanan Rekomendasi Pengangkatan Anak


dana atau Fasilitas

Pelayanan


internet

8. Kompetensi Petugas meliputi yaitu 1 orang kepala dinas, 1 orang

Kepala Bidang, 1 orang kepala seksi, 1 orang Pekerja Sosial.

9. Pengawasan

Internal


10. Penanganan

Pengaduan, Saran

dan Masukan





disediakan;

d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Bantuan

Dan Perlindungan Sosial.



yang memberikan

kepastian

pelayanan

dilaksanakan sesuai

dengan standar

pelayanan








dan Keselamatan

Pelayanan







d. Dokumen yang diterbitkan bisa

dipertanggungjawabkan secara yuridis formal.


Pelaksana







b. Rekomendasi Pengasuhan Anak

NO KOMPONEN URAIAN




Kesejahteraan Anak;


Perlindungan Anak;



Masalah;

e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979

mengenai pengangkatan Anak;

f. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

g. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang



h. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 40 / HUK / KEP /

IX / 1980 tentang Organisasi Sosial;

i. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 58 / HUK / 1985

tentang TIM Pertimbangan Perizinan Pengangkatan

Anak Antar Warga Negara Asing (Inter Country

Adoption);

j. Permensos Nomor 110/HUK/Th.2009 tentang

Persyaratan Pengangkatan Anak;

2. Persyaratan Persyaratan bagi Lembaga :

a. Berbadan Hukum Negara Republik Indonesia;

b. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat

pernyataan;

c. Mendapat rekomendasi dari instansi Dinas Sosial

setempat;

d. Tidak melakukan diskriminasi dalam melindungi hak

anak, tidak membedakan suku, agama, ras, golongan,

jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum

anak, usia anak dan kondisi fisik/mental anak;

e. Dalam hal LKSA yang bedasarkan agama, maka LKSA

terebut harus berdasarkan agama yang sama dengan

agama yang dianut anak ;

f. Mampu untuk membiayai kehidupan anak dan

meningkatkan kesejahteraannya;


g. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial profesional


dan Prosedur

Pelayanan

a. Pemohon mengajukan surat permohonan tertulis

kepada Bupati Melalui Kepala Dinas Sosial Kab Ciamis

dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan;

b. Kepala Dinas memerintahkan Seksi Perlindungan dan

Jaminan Sosial untuk mempelajari surat permohonan

agar disesuaikan dengan persyaratan yang telah

ditentukan;

c. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan

untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk

diberikan izin atau tidak;

d. Apabila tidak memenuhi syarat maka disampaikan surat

pemberitahuan. Apabila memenuhi syarat , Kepala Seksi

Perlindungan Sosial menyusun konsep permohonan

dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas untuk

ditandatangani;

e. Konsep surat rekomendasi disampaikan kepada Kepala

Dinas melalui Kepala Bidang, Sekretaris Dinas untuk

ditandatangani;

f. Pemohon menerima surat rekomendasi yang telah di

tandatangani oleh Kepala Dinas Sosial.

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

Pelayanan

Pelayanan diselesaikan dalam waktu paling lama 5 hari

kerja.


6. Produk Pelayanan Rekomendasi Pengasuhan Anak


dana atau Fasilitas

Pelayanan


internet

8. Kompetensi Petugas meliputi 1 orang kepala dinas, 1 orang sekretaris

Dinas, 1 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala Seksi, 1 orang

peksos.

9. Pengawasan

Internal


10. Penanganan

Pengaduan, Saran

dan Masukan





disediakan;



11. Jumlah Pelaksana Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah meliputi 5 orang


yang memberikan

kepastian pelayanan

dilaksanakan sesuai

dengan standar

pelayanan




pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa.


dan Keselamatan

Pelayanan












Pelaksana







c. Rekomendasi Pendampingan dan Perlindungan Sosial bagi ABH

No. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum a. Undang – Undang RI No. 11 th. 2009 tentang

kesejahteraan sosial

b. Undang – Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak

c. Undang – Undang No.35 tahun 2014 tentang

perlindungan anak

d. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak;



Masalah;

f. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun

2014 tentang Pelaksanaan Diversi

g. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang



h. Permensos No. 09 tahun 2015 tentang Pedoman

Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan

Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan

Sosial

2. Persyaratan a. Form Penerimaan, Form Asessmet, Laporan Sosial;

b. Buku Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

c. Alat tulis kantor


dan Prosedur

pelayanan

a. Pelapor memberikan laporan terkait ABH/ AMPK ke

pihak Dinas Sosial;

b. Petugas menerima laporan dan menugaskan sakti

peksos untuk melakukan pendampingan;

c. Sakti Peksos menyiapkan persyaratan administratif:

melakukan identifikasi dan registrasi, melakukan

penelusuran dan penelaahan masalah (assessment);

d. Pekerja sosial melakukan rujukan kepada lembaga

terkait dengan diketahui dinas sosial;

e. Pekerja sosial melaporkan hasil pendampingan kepada

kasi bidang terkait.

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

Pelayanan

5 hari kerja


6. Produk Pelayanan Rekomendasi Pendampingan dan Perlindungan Sosial bagi

ABH (Administrasi dan Jasa)


dana atau Fasilitas

Pelayanan


internet


8. Kompetensi Petugas meliputi : 1 Orang Kepala Dinas, 1 Orang Kepala

Bidang, 1 Orang Kepala Seksi, 1 Orang Peksos

9. Pengawasan

Internal


10. Penanganan

Pengaduan, Saran

dan Masukan





disediakan;



11. Jumlah Pelaksana Jumlah Petugas terdiri dari 4 Orang.


yang memberikan

kepastian pelayanan

dilaksanakan sesuai

dengan standar

pelayanan






dan Keselamatan

Pelayanan










Pelaksana




b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan

dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan

perubahan atas peraturan pelaksana.

d. Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum a. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang


b. Undang - Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang

Penangggulangan Bencana (lembaran negara RI Tahun

2007 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 4723)

c. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik;



e. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 23/HUK/2010



f. Keputusan Bersama Menteri Sosial RI dan Menteri

Perhubungan Nomor : HUK3-3/6/258-

KM463/M/PHG/74 tentang Tata Cara Pemulangan

Korban Laut/Sungai;

g. Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan

Sosial Nomor : 66/BJS-BS.08.04/IV/2010 tentang



Penyempurnaan Pedoman Standarisasi bantuan Sosial

Korban Bencana Sosial;

h. Keputusan Bupati Ciamis Nomor; 900/Kpts.584-

HUK/2016 Tanggal 29 september 2016 tentang Belanja

Daerah Tahun 2017.

2. Persyaratan a. Adanya laporan kejadian bencana dari kepala desa yang

diketahui camat setempat;

b. Laporan tersebut dilengkapi dengan KTP, KK dan

dokumentasi kejadian;

c. Buku Register;

d. Alat tulis kantor


dan Prosedur

pelayanan

a. Kepala Desa/ Perangkat desa membuat laporan

kejadian bencana yang diketahui camat setempat

kepada Dinas Sosial atau kepada Bupati dengan

tembusan Dinas Sosial;

b. Isi laporan memuat tentang ;

❖ Jenis bencana;

❖ Jumlah jiwa yang terkena bencana;

❖ Jenis kerusakan;

❖ Taksiran kerugian;

❖ Foto copy KTP;

❖ Foto copy KK;

❖ Foto/dokumentasi yang tertimpa bencana.

c. Petugas Dinas Sosial menerima laporan tersebut serta

memverifikasi laporan dan kelengkapannya;

d. Mencatat atau meregister laporan kejadian bencana;

e. Verifikasi ke lapangan atas laporan kejadian bencana;

f. Dinas Sosial mengeluarkan barang dari gudang logistik

berupa bantuan Paket lauk pauk, Peralatan evakuasi

dan Peralatan keluarga.

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

Pelayanan

1 hari sejak laporan diterima


6. Produk Pelayanan Bantuan berupa Paket lauk pauk, Peralatan evakuasi dan

Peralatan keluarga


dana atau Fasilitas

Pelayanan

a. Paket bantuan sembako berupa lauk pauk, peralatan

evakuasi dan peralatan keluarga dengan sumber dana

dari APBD II, APBD I, APBN (PSKBA dan PSKBS)

b. Kendaraan Rescue dan Dunlap (Dapur Umum

Lapangan) beserta kelengkapan kebencanaan lainnya;

c. Petugas Taruna Siaga Bencana (TAGANA);

8. Kompetensi Petugas meliputi : 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris


pelaksana dan 50 orang TAGANA.

9. Pengawasan Internal Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung

10. Penanganan

Pengaduan, Saran

dan Masukan





disediakan;



11. Jumlah Pelaksana Jumlah Petugas/Pelaksana terdiri dari 55 Orang.




yang memberikan

kepastian pelayanan

dilaksanakan sesuai

dengan standar

pelayanan

Jika prosedur tidak dilaksanakan maka bantuan tidak akan

diberikan.


dan Keselamatan

Pelayanan



a. Petugas Taruna Siaga Bencana yang siap siaga dan

terampil dalam penanganan bencana;

b. Sarana dan prasarana kebencanaan yang ada bisa

digunakan dalam rangka pelayanan dan penanganan

bencana dilapangan;

c. Stok logistik kebencana selalu tersedia.


Pelaksana







e. Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)

No. KOMPONEN URAIAN


keuangan daerah;




Pelayanan Publik;


Penanganan Fakir Miskin;

e. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 terntang

Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;

f. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor

228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas

Permenkeun Nomor 254/PMK.05/2015 tentang

Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian

Negara/Lembaga;

g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur




h. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedo

Pera Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018



i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Program Keluarga Harapan;

2. Persyaratan Keluarga yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data

terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki

komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan

sosial.

Kriteria komponen :

a. Komponen kesehatan meliputi :

1) Ibu hamil/menyusui

2) Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun


b. Komponen pendidikan :

1) Anak SD/MI atau sederajat;

2) Anak SMP/MTs atau sederajat;

3) Anak SMA/MA atau sederajat;

4) Anak usia enam sampai dengan 21 tahun yang

belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

c. Komponen Kesejahteraan sosial :

1) Lanjut usia mulai dari 60 tahun

2) Penyandang disabilitas berat.


dan Prosedur

pelayanan

a. Perencanaan

b. Penetapan calon peserta PKH

c. Persiapan daerah

d. Pertemuan awal dan validasi

e. Penetapan keluarga penerima manfaat PKH

f. Penyaluran bantuan

g. Pendampingan

h. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2)

i. Verifikasi komitmen

j. Pemutakhiran data

k. Transformasi kepesertaan

l. Pengaduan

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

Pelayanan

1. Untuk proses pencairan dri final closing 1 s/d 2 bulan

2. Untuk proses verifikasi kepeserta 1 s/d 2 bulan


6. Produk Pelayanan Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)


dana atau Fasilitas

Pelayanan

Infocus, komputer/laptop, printer, ATK, alat peraga dan

modul P2K2, Buku Besar/Induk Peserta


Bidang, 1 orang kepala seksi, Operator PKH dan

Pendamping PKH


10. Penanganan

Pengaduan, Saran

dan Masukan





disediakan;

d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Bantuan Dan

Perlindungan Sosial.



yang memberikan

kepastian pelayanan

dilaksanakan sesuai

dengan standar

pelayanan






dan Keselamatan

Pelayanan












Pelaksana

d. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan



e. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan



3. UPTD SOSIAL BINA KARYA DAN JAMKESDA

a. Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

NO. KOMPONEN URAIAN


Sistim Jaminan Sosial Nasional;

b. Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang


c. Undang – Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ;

d. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 tentang

Penerima Bantuan Iuran (PBI);

e. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan

Kesehatan;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 – 2019;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun

2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah;

h. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 44 Tahun 2016 tentang

Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas

Sosial;

i. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2016 tentang

Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis

Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

2. Persyaratan a. Surat Pernyataan Tidak Mampu

b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa dan

Kecamatan

c. Fotocopy KTP

d. Fotocopy KK/ Kartu Keluarga


dan Prosedur

pelayanan

a. Membuat Surat Pernyataan tidak mampu yang

ditandantangani di atas materai Rp. 6000,- kemudian

ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel RT dan RW;

b. Datang ke Kantor Kepala Desa / Balai Desa dan

menyerahkan surat pengantar tadi, maka Kantor Kepala

Desa akan mengeluarkan Surat Keterangan Tidak

Mampu (SKTM) yang ditandatangani Kepala Desa dan

dibubuhi cap/stempel Desa;

c. Setelah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di

keluarkan Kantor Kepala Desa lalu dibawa ke Kantor

Kecamatan untuk ditandatangani oleh pihak Kecamatan

dalam hal ini ditandantangani Camat;

d. Setelah dari Kecamatan lalu Surat Keterangan Tidak

Mampu (SKTM) di bawa ke UPTD Bina Karya dan

Jamkesda Kabupaten Ciamis untuk ditindaklanjuti dan


dibuatkan Surat Rekomendasi untuk dipergunakan ke

BPJS;

e. Setelah mendapatkan Surat Rekomendasi selanjutnya di

bawa ke BPJS;

f. UPTD Bina Karya dan Jamkesda menyerahkan berkas

Rekomendasi ke LTPKD untuk ditindaklanjuti sebagai

bahan peserta Jaminan Sosial Ciamis Waluya.

g.

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

Pelayanan

Penyelesaian Rekomendasi ke Panti 45 menit


6. Produk Pelayanan Rekomendasi untuk pengurusan asuransi ke BPJS (untuk

BPJS Mandiri Kelas III Langsung Aktif).


dana atau Fasilitas

Pelayanan

e. Buku Register

f. List kendali/lembar verifikasi

c. Dokumen/foto

d. Komputer dan Printer

e. Alat Tulis Kantor

9. Kompetensi Petugas meliputi : 1 orang Kepala UPTD , 1 orang Kepala

Sub Bagian Tata usaha , 2 orang pelaksana

9. Pengawasan

Internal


10. Penanganan

Pengaduan, Saran

dan Masukan





disediakan;

d. Tindak lanjut penanganan melalui UPTD Sosial Bina

Karya Dan Jamkesda

11. Jumlah Pelaksana Jumlah Pelaksana sebanyak 4 orang


yang memberikan

kepastian pelayanan

dilaksanakan sesuai

dengan standar

pelayanan

a. Keterbukaan;

b. Kehati-hatian;

c. Akuntabilitas;


dan Keselamatan

Pelayanan










Pelaksana









4. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

a. Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar di Perjalanan

NO. KOMPONEN URAIAN



b. Undang – Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang

Penangggulangan Bencana (lembaran negara RI Tahun

2007 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 4723);


Pelayanan Publik;



e. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 23/HUK/2010



f. Keputusan Bersama menteri sosial RI dan Menteri

Perhubungan Nomor : HUK3-3/6/258-

KM463/M/PHG/74 tentang Tata Cara Pemulangan

Korban Laut/Sungai;

g. Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan

Sosial Nomor : 66/BJS-BS.08.04/IV/2010 tentang

Penyempurnaan Pedoman Standarisasi bantuan Sosial

Korban Bencana Sosial;

h. Keputusan Bupati Ciamis Nomor; 900/Kpts.584-

HUK/2016 Tanggal 29 september 2016 tentang Belanja

Daerah Tahun 2017.

2. Persyaratan a. Surat Keterangan dari Kepolisian

b. Buku Register

c. List kendali/Verifikasi


dan Prosedur

pelayanan

a. Orang Terlantar datang ke Dinas Sosial dengan

membawa Surat keterangan dari kepolisian;

b. Petugas Dinas Sosial melakukan registrasi dan verifikasi

terhadap kelengkapan persyaratan/dokumen;

c. Petugas mewawancarai tentang kronologis kerjadian

termasuk menanyakan daerah yang dituju;

d. Petugas memberikan bantuan berupa biaya/uang

transport dan uang makan untuk diperjalanan.

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

Pelayanan

1 – 2 jam (tergantung kelengkapan dokumen)


6. Produk Pelayanan Bantuan Transport


dana atau Fasilitas

Pelayanan

a. Buku Register

b. List kendali/lembar verifikasi

c. Dokumen/foto



8. Kompetensi Petugas meliputi : 1 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala

Seksi dan 1 orang pelaksana

9. Pengawasan

Internal



10. Penanganan

Pengaduan, Saran

dan Masukan





disediakan;

d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan

Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

11. Jumlah Pelaksana Jumlah Petugas terdiri dari 3 Orang.


yang memberikan

kepastian pelayanan

dilaksanakan sesuai

dengan standar

pelayanan

Pemberian jaminan keamanan dan keselamatan kepada

pengguna jasa dengan ketepatan waktu pelayanan, dapat

dipertanggungjawabkan dan suasana nyaman dalam

beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh.


dan Keselamatan

Pelayanan










Pelaksana







b. Rekomendasi dan pendampingan Pekerja Sosial bagi Penyandang Disabilitas ke Balai

Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat (BRSPC)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum a. Undang – Undang RI No.11 Tahun 2009 tentang



Penyandang Disabilitas;


Pelayanan Publik;



e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43

Tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan

sosial penyandang cacat;

f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian

Sosial RI

2. Persyaratan a. Surat Permohonan dari penyandang disabilitas/aparat

desa/kelurahan untuk di rehabilitasi;

b. Surat keterangan dokter ;

c. Usia produktif 15-35 tahun;

d. Keterangan kelakuan baik dan tidak mampu;

e. Belum menikah;

f. Pernyataan orang tua/wali.




dan Prosedur

pelayanan

a. Petugas Desa/Kelurahan/pelapor membuat surat

permohonan kepada Dinas Sosial tentang permintaan

rehabilitasi;

b. Mencatat dalam buku register;

c. Petugas Dinas Sosial menugaskan Pekerja Sosial atau

Tenaga Kerja Sosial Profesional untuk melakukan

verifikasi lapangan;

d. Sakti Peksos menyiapkan persyaratan administratif

meliputi : identifikasi dan registrasi, penelusuran dan

penelaahan masalah (assessment);

e. Membuat Rekomendasi;

f. Mengirimkan ke lembaga rehabilitasi yang dituju.

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

Pelayanan



6. Produk Pelayanan Rekomendasi dan Pendampingan


dana atau Fasilitas

Pelayanan

Komputer, printer, jaringan internet, Form Penerimaan,

Form Asessmet, Laporan Sosial, Form Rujukan dan Alat

tulis kantor lainnya.



peksos profesional


10. Penanganan

Pengaduan, Saran

dan Masukan





disediakan;



11. Jumlah Pelaksana Jumlah Petugas sebanyak 5 orang


yang memberikan

kepastian pelayanan

dilaksanakan sesuai

dengan standar

pelayanan






dan Keselamatan

Pelayanan







d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan

secara yuridis formal.


Pelaksana









c. Pengiriman dan Pendampingan Pekerja Sosial bagi Penyandang Disabilitas Mental

(Gangguan Psikotik) ke RSJ dan Panti Sosial Bina Laras.

NO. KOMPONEN URAIAN




Penyandang Disabilitas;


Pelayanan Publik;



e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43

Tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan

sosial penyandang cacat;

f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2012


Kementerian Sosial RI.

2. Persyaratan a. Surat Permohonan dari Keluarga/aparat


b. Surat keterangan dokter spesialis jiwa;

c. Surat Permohonan dari Balai ;

d. Kartu Keluarga;

e. KTP;

f. Pernyataan orang tua/wali.


dan Prosedur

Pelayanan



rehabilitasi;










4. Jangka Waktu

Penyelesaian

Pelayanan



6. Produk Pelayanan Rekomendasi dan Pendampingan


dana atau Fasilitas

Pelayanan

a. Buku Register


c. Dokumen/foto




Dinas, 1 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala Seksi, 1

orang peksos profesional


10. Penanganan

Pengaduan, Saran

dan Masukan





disediakan;







yang memberikan

kepastian pelayanan

dilaksanakan sesuai

dengan standar

pelayanan






dan Keselamatan

Pelayanan

Dinas Sosial Kabupaten Ciamis menyediakan fasilitas

untuk keamanan dan keselamatan antara lain :








Pelaksana







d. Rekomendasi dan Pendampingan Pekerja Sosial bagi Lansia Terlantar ke Balai

Perlindungan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)

No. KOMPONEN URAIAN


Sistim Jaminan Sosial Nasional;

b. Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang


c. Undang – Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Lanjut

Usia;

d. Undang – Undang No. 4 Tahun 1965 Tentang

Bantuan Penghidupan Kepada Lanjut Usia / Jompo

Terlantar;

e. Undang – Undang No. 13 Thn.1998 tentang

Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar;

f. PP No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya

Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia;

g. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang

Jaminan Kesehatan;

h. Undang – Undang No. 4 Tahun 1965 Tentang

Bantuan Penghidupan Kepada Lanjut Usia / Jompo

Terlantar;

i. Undang – Undang No.13 Thn.1998 tentang

Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar;

j. PP No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan

UpayaPeningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.

k. Kepres No. 52 Tahun 2004 ttg Komisi (KOMNAS)

Lanjut Usia;

l. Permendagri No.60/2008 tentang Pedoman

Pembentukan Komda Lansia dan Pemberdayaan

Masyarakat dalam Penanganan Lansia di Daerah;

m. Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk Kesejahteraan

Lanjut Usia Tahun 2009 – 2014.


2. Persyaratan a. Surat Permohonan dari Keluarga/aparat


b. Surat keterangan tidak mampu dari aparat setempat /

kelurahan;

c. Surat keterangan dokter ;

d. Tidak punya keluarga terlantar / diterlantarkan;

e. Kartu Keluarga/KTP;

f. Ada pihak yang bertanggung jawab.


dan Prosedur

Pelayanan

a. Petugas Desa/Kelurahan membuat surat permohonan

kepada Dinas Sosial tentang permintaan rehabilitasi;









f. Mengirimkan ke panti yang dituju.

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

Pelayanan



6. Produk Pelayanan Rekomendasi dan pendampingan


dana atau Fasilitas

Pelayanan

a. Buku Register


c. Dokumen/foto



f. Kendaraan dinas





10. Penanganan

Pengaduan, Saran

dan Masukan





disediakan;





yang memberikan

kepastian pelayanan

dilaksanakan sesuai

dengan standar

pelayanan






dan Keselamatan

Pelayanan












Pelaksana


hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta

evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala;

b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan

dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan

perubahan atas peraturan pelaksana.

e. Rekomendasi dan Pendampingan Pekerja Sosial bagi Tuna Susila ke Balai Rehabilitasi

Sosial Karya Wanita

NO. KOMPONEN URAIAN


Kesehatan;


Kesejahteraan Anak;


Hukum Acara Pidana;


Kesehatan;


Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

2. Persyaratan a. Surat permohonan dari keluarga/aparat

desa/kelurahan untuk direhabilitasi

b. Usia 18 – 35 tahun

c. Surat keterangan dokter

d. Kartu Keluarga / KTP

e. Ada pihak yang bertanggung jawab


dan Prosedur

Pelayanan



rehabilitasi;










4. Jangka Waktu

Penyelesaian

Pelayanan



6. Produk Pelayanan Rekomendasi dan Pendampingan (Administrasi dan Jasa)


dana atau Fasilitas

Pelayanan

a. Buku Register


c. Dokumen/foto



8. Kompetensi Petugas pelaksana meliputi : 1 orang Kepala Dinas, 1 orang

Sekretaris Dinas, 1 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala

Seksi, 1 orang peksos profesional

9. Pengawasan

Internal



10. Penanganan

Pengaduan, Saran

dan Masukan





disediakan;





yang memberikan

kepastian pelayanan

dilaksanakan sesuai

dengan standar

pelayanan






dan Keselamatan

Pelayanan










Pelaksana







f. Rekomendasi dan Fasilitasi Korban Napza ke IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor)

NO. KOMPONEN URAIAN



b. Undang – Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak perubahan atas UU No. 23 Tahun

2002;

c. Undang – Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia;

d. Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang

Pengesahan Convention on the Right of the Child

(Konvensi tentang hak-hak Anak);

e. Permensos RI No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS;

f. Keputusan Menteri Sosial RI No.15/HUK/2010 tentang

Program Kesejahteraan Sosial Anak.

2. Persyaratan Tidak dipungut biaya


dan Prosedur

Pelayanan



rehabilitasi;












4. Jangka Waktu

Penyelesaian

Pelayanan



6. Produk Pelayanan Rekomendasi dan Pendampinan (Administrasi dan Jasa)


dana atau Fasilitas

Pelayanan

a. Buku Register


c. Dokumen/foto



8. Kompetensi Petugas melipputi : 1 orang Kepala Dinas, 1 orang

Sekretaris Dinas, 1 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala

Seksi, 1 orang peksos profesional

9. Pengawasan

Internal


10. Penanganan

Pengaduan, Saran

dan Masukan





disediakan;





yang memberikan

kepastian pelayanan

dilaksanakan sesuai

dengan standar

pelayanan






dan Keselamatan

Pelayanan










Pelaksana







g. Rekomendasi dan Pengiriman Anak Jalanan (Anjal) dan Anak Terlantar ke Balai

Rehabilitasi



NO. KOMPONEN URAIAN



b. Undang – Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak perubahan atas Undang – Undang

No. 23 Tahun 2002;

c. Undang – Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia;

d. Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang



e. Permensos RI No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman


f. Keputusan Menteri Sosial RI No.15/HUK/2010

tentang Program Kesejahteraan Sosial Anak.

2. Persyaratan a. Form Berita Acara Penyerahan Anak

b. Form Penerimaan

c. Form Asessment

d. Laporan sosial

e. Form Rujukan


dan Prosedur

Pelayanan

a. Pelapor menyerahkan Anak Terlantar/Anak Jalanan

kepada pekerja sosial;

b. Pekerja sosial menerima laporan dan melakukan

register kasus;

c. Pekerja sosial melakukan asesmen terhadap klien;

d. Pekerja sosial membuat laporan sosial dan melakukan

rujukan (jika diperlukan) dengan diketahui oleh Dinas

Sosial;

e. Pekerja sosial melaporkan hasil penanganan kasus

kepada Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial.

4. Jangka Waktu

Penyelesaian

Pelayanan

75 menit untuk proses penjajagan awal


6. Produk Pelayanan Rekomendasi dan pendampingan (Administrasi dan Jasa)


dana atau Fasilitas

Pelayanan

Sarana yang diperlukan adalah Formulir permohonan,

komputer, printer dan jaringan internet, Kendaraan.

8. Kompetensi dan

Jumlah Pelaksana

Petugas meliputi : 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris




10. Penanganan

Pengaduan, Saran

dan Masukan





disediakan;





yang memberikan

kepastian pelayanan

dilaksanakan sesuai







dengan standar

pelayanan


dan Keselamatan

Pelayanan










Pelaksana







a.n. BUPATI CIAMIS

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS,

AGUS KURNIA KOSASIH

Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang Atau Barang


NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum g. Undang – Undang RI No.11 Tahun 2009 tentang


h. Undang – Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak perubahan atas Undang – Undang

No. 23 Tahun 2002;

i. Undang – Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia;

j. Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang



k. Permensos RI No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman


l. Keputusan Menteri Sosial RI No.15/HUK/2010

tentang Program Kesejahteraan Sosial Anak.

2. Persyaratan 1. Mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran

dasar, diserta anggaran rumah tangga yang memuat al

:

a. Azas, sifat dan tujuan organisasi

b. Lingkup kegiatan

c. Susunan Organisasi

d. Sumber-sumber keuangan

2. Sekurang-kurang telah berstatus terdaftar pada instansi

sosial setempat;

3. Telah melaksanakan kegiatan bidangusaha

kesejahteraan sosial minimal 1(satu) tahun;

4. Mempunyai kepantiaan yang meliputi :

a. Susunan pengurus/kepanitiaan

b. Alamat kepanitiaan

c. Program kepantiaan


dan Prosedur

Pelayanan

1. Cara pengumpulan sumbangan : Mengadakan

pertunjukan, bazar, penjulana barang secara

lelang, penjualan kartu undangan menghadiri

suatu pertunjukan, les derma, penjulana

kupon/stiker, pengiriman blangko pos

wesel/surat sumbangan, permintaan langsung

dan membuat dompet sumbanga;

2. Untuk mendapatkan izin pengumpulan

sumbangan sosial uang/barang dari Menteri

Sosial, meliputi :

a. Seluruh wilayah RI;

b. Lebih dari satu wilayah provinsi

c. Satu provinsi tapi pemohon

berkedudukan di provinsi lain,

dilengkapi dengan : Rekomendasi

Gubernur tempat pemohon dan

tempat pengumpulan sumbangan,

Rekomendasi Dinas Sosial Provinsi

pemohon berkedudukan.

3. Untuk Izin dari Gubernur, meliputi :

a. Seluruh wilayah provinsi ybs;

b. Lebih dari satu wilayah Kab/Kota dalam

provinsi ybs, dilengkapi dengan

Rekomendasi dari Bupati/Walikota

tempat pemohon;

c. Rekomendasi dari Dinas/Badan/Kantor

Sosial Kab/Kota tempat pemohon.

Untuk izin dari


4. Jangka Waktu

Penyelesaian

Pelayanan

75 menit untuk proses penjajagan awal


6. Produk Pelayanan Rekomendasi dan pendampingan (Administrasi dan Jasa)


dana atau Fasilitas

Pelayanan

Sarana yang diperlukan adalah Formulir permohonan,

komputer, printer dan jaringan internet, Kendaraan.

8. Kompetensi dan

Jumlah Pelaksana

Petugas meliputi : 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris



9. Pengawasan

Internal


10. Penanganan

Pengaduan, Saran

dan Masukan


e. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;

f. Datang langsung ke Dinas Sosial;

g. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang

disediakan;

h. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan




yang memberikan

kepastian pelayanan

dilaksanakan sesuai

dengan standar

pelayanan






dan Keselamatan

Pelayanan



e. Petugas pelayanan informasi;

f. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka


g. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;

h. Dokumen yang diterbitkan bisa



Pelaksana

c. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan



d. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan



a.n. BUPATI CIAMIS

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS,

AGUS KURNIA KOSASIH


standar pelayanan publik pada dinas sosial …

Documents