nr-standar etika publik

Author: andi-kurniawan

Post on 08-Jul-2018

220 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 8/19/2019 NR-Standar Etika Publik

    1/25

    STANDAR ETIKA PUBLIK

    Nana Rukmana D. Wirapradja

    NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK

  • 8/19/2019 NR-Standar Etika Publik

    2/25

    DESKRIPSI SINGKAT

    H A S I L B E L A J A R

    Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan

    mampu mengaktualisasikan standar etika publik dalam

    mengelola pelaksanan kegiatan instansi

    Mata Diklat ini membekali peserta dengan kemampuan

    mengaktualisasikan etika publik dalam mengelola

    pelaksanaan kegiatan instansi melalui pembelajaran

    akuntabilitas etika dan aktualisasi akuntabilitas dan etika.

    Mata Diklat disajikan secara interaktif melalui metoda

    ceramah interaktif diskusi studi kasus simulasi menonton

    film pendek studi lapangan dan demonstrasi. Keberhasilan

    peserta dinilai dari kemampuannya mengaktualisasikan

    akuntabilitas dan etika dalam mengelola pelaksanaan

    kegiatan instansinya.

    NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK

  • 8/19/2019 NR-Standar Etika Publik

    3/25

    INDIKATOR KEBERHASILAN, MATERI POKOK DAN MANFAAT PEMBELAJARAN

    I N D I K A T O R HASIL BELAJAR

    Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat:

    Menginternalisasi akuntabilitas

    Menginternalisasi etika

    Mengaktualisasikan akuntabilitas dan etika dalam mengelola pelaksanaan kegiatan

    instansi

    MATERI POKOK

    Standar Etika Publik

    Internalisasi Standar Etika Publik

     Aktualisasi Standar Etika Publik Dalam Mengelola Kegiatan Instansi

    M A N F A A T

    Peserta diharapkan dapat menunjukkan kompetensi dalam standar etika publik

    NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK

  • 8/19/2019 NR-Standar Etika Publik

    4/25

    PENGERTIAN DAN FUNGSI ETIKA

    PENGERTIAN

    FUNGSI ETIKA

    MORAL (asal kata “MORES”), berarti Tata Cara, Kebiasaan, Adat.

    ETIKA, adalah seperangkat nilai yang dijadikan acuan.ETIKA KERJA, adalah nilai-nilai yang menjadi acuan dalam

    aktivitas kerja atau suatu profesi.PERILAKU BERMORAL, adalah perilaku yang sesuai dengan

    harapan kelompok sosial.PERILAKU ETIS, adalah perilaku yang sesuai dengan sistem

    nilai yang ditetapkan.

    SEBAGAI UKURAN BAIK-BURUK, WAJAR-TIDAK WAJAR, & BENAR-

    SALAH

    LANDASAN BERTINDAK DALAM SEBUAH KEHIDUPAN KOLEKTIF

     YANG PROFESIONAL

    UNTUK MENJALANKAN VISI DAN MISI LEMBAGA / INSTITUSI

    UNTUK MENJAGA CITRA LEMBAGA / INSTITUSINRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK

  • 8/19/2019 NR-Standar Etika Publik

    5/25

    A R T I P E N T I N G E T I K A

    D A L A M O R G A N I S A S I

    Ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu

    kelompok masyarakat atau satu organisasi.

    Etika berkaitan dengan perilaku manusia

    Etika memberikan prinsip yang kokoh dalam berperilaku

     Adanya dinamika manusia dengan segala konsekuensinya

    Etika berkaitan erat dengan sistem nilai manusia

    PENGERTIAN E T I K A

     ALASAN DIPERLUKANNYA E T I K A

    MANFAAT E T I K A DALAM ORGANISASI

    Kebersamaan

    Empati

    Kepedulian

    Kedewasaan

    Orientasi Organisasi

    Respect 

    Kebajikan

    Integritas

    Inovatif 

    Keunggulan

    Keluwesan

    KearifanNRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK

  • 8/19/2019 NR-Standar Etika Publik

    6/25

    ETIKA KEPEMIMPINAN

    POLA PERILAKU KEPEMIMPINAN APARATUR

    Etika menjadi acuan/pedoman dalam bersikap dan bertindak dari

    seluruh jajaran organisasi pemerintahan. Pelanggaran atas kode

    etik membawa konsekuensi moral.

    Kepemimpinan aparatur dituntut memiliki kompetensi yang

    diperlukan untuk secara kreatif mampu menyelesaikan berbagai

    permasalahan dan tantangan.

    Pengembangan perilaku kepemimpinan kepemerintahan menuntut kelincahan

    dalam mengembangkan pendekatan, mengarahkan orientasi pada

    masyarakat, meningkatkan kepekaan, dan mendengarkan aspirasi terkait

    dengan penyelenggaraan kepemerintahan publik.

    CIRI-CIRI KEPEMIMPINAN APARATUR YANG IDEAL

    ETIKA KEPEMIMPINAN APARATUR YANG IDEAL

    NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK

  • 8/19/2019 NR-Standar Etika Publik

    7/25

    NILAI-NILAI ETIKA PUBLIK

    Nilai-nilai etika yang disepakati bersama sebagai pola perilaku

    dikenal sebagai kode etik. Kode etik dirumuskan dalam rangka

    pencegahan terhadap kemungkinan perilaku yang tidak santun, dan

    demi kepentingan organisasi .

    Pelayanan kepada masyarakat adalah pelayanan di atas pelayanan kepada diri sendiri.

    Rakyat adalah berdaulat dan mereka yang bekerja dalam instansi pemerintah pada akhrnya

    bertanggung jawab kepada rakyat.

    Hukum mengatur semua tindakan dari instansi pemerintah.

    Manajemen yang efektif dan efisien adalah dasar bagi administrasi negara.

    Sistem penilaian kecakapan yang sama, kesemptan yang sama, dan asas-asas itikad baik

    akan didukung, dijalankan, dan dikembangkan.

    Perlindungan terhadap kepercayaan rakyat adalah sangat penting

    Pelayanan kepada masyarakat menuntut kepekaan khusus dengan ciri keadilan,

    keberanian, kejujuran, persamaan, kompetensi, dan kasih sayang.

    Kode etik administrasi publik (ASPA, 1981):

    NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK

  • 8/19/2019 NR-Standar Etika Publik

    8/25

    PNS adalah warga negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila, yang bertakwa kepada Tuhan

    Yang Maha Esa, dan bersikap hormat menghormati antar sesama warga negara yang memeluk

    agama/kepercayaan yang berlainan.

    PNS sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat, setia dan taat sepenuhnya

    kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah serta mengutamakan kepentingan negara di

    atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau golongan.

    PNS penjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negara Sipil sertamentaati segala peraturan kedinasan dan perintah-perintah atasan dengan penuh kesadaran,

    pengabdian, dan tanggung jawab.

    PNS memberikan pelayanan terhadap masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugas masing-

    masing.

    Kode etik organisasi pemerintah RI (UU Nomor 8/1974 Pasal 28):

    Di samping kode etik, di lingkungan jajaran birokrasi pemerintah ditetapkanberbagai peraturan kepegawaian yang menyangkut disiplin kerja, sumpah jabatan,

    dan daftar penilaian pelaksaanaan pekerjaan (DP-3)

    NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK

  • 8/19/2019 NR-Standar Etika Publik

    9/25

    Ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atas perusahaan swasta untuk keuntungan pribadi dengan

    mengatasnamakan jabatan kedinasan.

    Dalam organisasi pemerintahan, ada ketentuan yang melarang

    aparatur untuk melakukan tindakan sebagai berikut (Paul H.

    Douglas, dalam Wahyudi Kumorotomo, 1992, 345-346)

    Menerima segala bentuk imbalan dari pihak swasta pada saat ia melaksanakan transaksi untuk

    kepentingan kedinasan.

    Membicarakan masa depan peluang kerja di luar instansi pada saat ia berada dalam tugas sebagai

    pejabat pemerintah.

    Membocorkan informasi komersial atau ekonomis yang bersifat rahasia kepada pihak yang tak berhak.

    Terlalu erat berurusan dengan orang di luar instansi pemerintah yang dalam menjalankan binis

    pokoknya tergantung dari ijin pemerintah (ada konflik kepentingan)

    NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK

  • 8/19/2019 NR-Standar Etika Publik

    10/25

    ETIKA PUBLIK 3 FOKUS

    Refleksi tentang Standar/ norma yangmenentukan baik/buruk,benar/salah perilaku,

    tindakan dan keputusanuntuk mengarahkankebijakan publik dalamrangka menjalankantanggung jawab

    pelayanan publik

    1.

    Pelayanan publik yangberkualitas dan relevan

    2. Sisi dimensi Reflektif, EtikaPublik berfungsi sebagaibantuan dalam

    menimbang pilihan saranakebijakan publik dan alatevaluasi.

    3.

    Modalitas Etika

    menjembatani antaranorma moral dan

    tindakan faktual

    NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK

    POLITICAL SOCIETY CIVIL SOCIETY

  • 8/19/2019 NR-Standar Etika Publik

    11/25NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK

    ETIKA

    PUBLIK

    TUJUAN

    MODALITASAKUNTABILITAS

    TRANSPARANSI

    NETRALITAS

    TINDAKANINTEGRITAS

    PUBLIK

    PELAYANAN PUBLIK

     YANG BERKUALITAS

    DAN RELEVAN

    Sumber: Haryatmoko, Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, 2011

  • 8/19/2019 NR-Standar Etika Publik

    12/25NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK

    ETIKA

    PUBLIK

    KOMPETENSI TEKNIS

    KOMPETENSI ETIKAManajemen Nilai

    Kemampuan penalaran moral

    Moralitas peribadi

    Etika Organisasional

    KOMPETENSI LEADERSHIPPenilaian dan Penetapan Tujuan

    Ketrampilan Manajemen

    Gaya Manajemen

    Kepemimpinan Politik & Nrgosiasi

    Pengetahuan ttg hukum

    Manajemen program

    Manajemen Strategis

    Manajemen Sumber Daya

    Sumber: Haryatmoko, Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, 2011

  • 8/19/2019 NR-Standar Etika Publik

    13/25NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK

    ETIKA

    POLITIK

    •POLICY/TUJUAN

    •POLITY/SARANA•POLITICS/AKSI POLITIK

    ETIKA

    PUBLIK

    TUJUAN

    MODALITAS

    AKUNTABILITAS

    TRANSPARANSINETRALITAS

    TINDAKAN

    INTEGRITAS

    PUBLIK

    PELAYANAN

    PUBLIK YANG

    BERKUALITAS DANRELEVAN

  • 8/19/2019 NR-Standar Etika Publik

    14/25

    1.

    KORUPSI DAN KONFLIK KEPENTINGAN

    2. PEJABAT PUBLIK DAN DILEMA ETIKA

    3.

    INTEGRASI NILAI - NILAI ETIKA DALAM

    PENGAMBILAN KEPUTUSAN

    4.

    LOGIKA PASAR YANG BER-PENGARUH TERHADAP

    PELAYANAN PUBLIK

    NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK

  • 8/19/2019 NR-Standar Etika Publik

    15/25

     Penekanan nilai dan norma, serta prinsip moral, makaetika publik membentuk integritas pelayanan publik

     Moral dalam etika publik menuntut lebih darikompetensi teknis karena harus mampumengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etikayang khas dalam pelayanan publik

     Etika publik mengarahkan analisa Polsosbud dalamperspektif pencarian sistematik bentuk pelayananpublik dengan memperhitungkan interaksi antara

    nilai-nilai masyaralat dan nilai-nilai yang dijunjungtinggi oleh lembaga-lembaga publik.

    NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK

  • 8/19/2019 NR-Standar Etika Publik

    16/25

     Korupsi merupakan penyalahgunaan kepercayaan

    dan kekuasaan jabatan publik untuk kepentingan

    pribadi keluarga teman kelompok atau partai

    politik.

     Perbaikan sektor publik sebaiknya tidak hanya

    menekankan Good Governance tetapi juga

    pembangunan kembali institusi politik dan ekonomi

    dengan menciptakan budaya etika dalam organisasi.

     Korupsi yang mengakar membuat tugas etika publik

    untuk membangun integritas pejabat publik

    semakin sulit untuk itu membangun integritas tidak

    cukup hanya mengandalkan kualitas moral tetapi

    harus dimulai dengan membangun budaya etika

    organisasi.

    NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK

  • 8/19/2019 NR-Standar Etika Publik

    17/25

     Pelayanan Publik yang profesional

    membutuhkan tidak hanya kompetensiteknik dan leadership, namun jugakompetensi etika. Tanpa kompetensi etika,pejabat cenderung menjadi tidak peka,tidak peduli dan diskriminatif, terutamapada masyarakat yang tidak beruntung

     Etika publik merupakan refleksi kritis yangmengarahkan bagaimana nilai-nilai(kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan,dll) dipraktikan dalam wujud keprihatiandan kepedulian terhadap kesejahteraanmasyarakat atau kebaikan orang lain.

    NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK

  • 8/19/2019 NR-Standar Etika Publik

    18/25

     Pemerintah bersih adalah syarat kemajuan suatubangsa. Pemerintahan korup menyebabkankemiskinan, sumber diskriminasi, rentan konflik danpenyalahgunaan kekuasaan. Korupsi disebabkanlemahnya integritas pejabat publik, kurangnyapartisipasi dan lemahnya pengawasan

     Membangun integritas publik pejabat dan politisiharus disertai perbaikan sistem akuntabilitas dantransparansi yang didukung modalitas etika publik,yaitu bagaimana bisa bertindak baik atau berperilakusesuai standar etika.◦

     Cara bagaimana etika bisa berfungsi atau bekerja?◦ Struktur seperti apa yang mampu mengorganisir

    tindakan agar sesuai dengan etika?◦ Infrastruktur semacam apa yang dibutuhkan agar

    etika publik berfungsi?

    NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK

    ETIKA PUBLIK DAN MODALITAS

  • 8/19/2019 NR-Standar Etika Publik

    19/25

     Unsur-unsur modalitas etika yang menopangakuntabilitas dan transparansi:◦

     Kerangka penafsiran baru yang dibentuk berkatbudaya etika dalam organisasi, pelatihan etika,komisi etika, evaluasi kerja yang fokus pada auditetika

    ◦   Norma yang dirumuskan dalam hukum, aturan

    atau kebiasaan, bisa berupa sanksi yang tegas,hukum antikorupsi kode etik yang disusun dengankeikutsertaan representasi, mekanisme pelaporan,hotlines, ombudsman

     Pengawasan dalam bentuk auidit internal, auditindependen, mekanisme whistle-blowing, rotasi jabatan, media, dan kontrol civil society.

    NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK

  • 8/19/2019 NR-Standar Etika Publik

    20/25

     Akuntabilitas berarti pemerintah harusbertanggungjawab secara moral, hukum danpolitik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat.

     Tiga aspek dalam akuntabilitas:◦   Tekanan akuntabilitas pada pertanggungjawaban 

    kekuasaan melalui keterbukaan pemerintah atau 

    adanya akses informasi bagi pihak luar organisasi pemerintah 

    ◦   Memahami akuntabilitas sekaligus sebagai tanggungjawab dan liabilitas sehingga tekanan lebih pada sisi hukum, ganti rugi dan organisasi 

    ◦  Tekanan lebih banyak pada hak warga negara untuk bisa mengoreksi dan ambil bagian dalam kebijakan publik sehingga akuntabilitas disamakan dengan transparansi.

    NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK

  • 8/19/2019 NR-Standar Etika Publik

    21/25

     Transparansi dipahami bahwa organisasipemerintah bisa mempertanggungjawabkanapa yang telah dilakukan dengan memberikan

    informasi yang relevan atau laporan terbukaterhadap pihak luar atau organisasi mandiri(legislator, auditor, publik) dandipublikasikan.

     Keterlibatan civil society di dalam prosespengambilan kebijakan publik semakin besardengan kemajuan teknologi karenamodernisasi pelayanan pelayanan publik

    mengembangkan e-Governance, sekaligusmerupakan cara dalam melawan korupsi danmendorong terciptanya pejabat publik yangberetika dan berintegritas.

    NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK

  • 8/19/2019 NR-Standar Etika Publik

    22/25

     Transparansi mengandung arti bahwa peraturan,

    prosedur, pelaksanaan harus jelas dan lengkapdan dapat diketahui oleh pihak-pihak yangmelaksanakan;

     Para Pejabat Publik baik pemerintah maupun

    pihak-pihak yang terlelibat dapat mengetahuisekaligus mengawasi agar tidak terjadipenyimpangan maupun peluang korupsi;

     Para pejabat yang berperan harus memiliki

    pengetahuan dan kompetensi dalam masalahpengadaan Barang dan jasa pemerintah;

     Agar dana publik dan uang Negara dapatdipertanggung jawabkan dengan benar.

    NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK

  • 8/19/2019 NR-Standar Etika Publik

    23/25

    NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK

      INTEGRITAS PUBLIK DALAM ARTI SEMPIT TIDAK MELAKUKAN

    KORUPSI ATAU KECURANGAN;

      SECARA LUAS TINDAKAN SESUAI NILAI TUJUAN DAN

    KEWAJIBANNYA UNTUK MEMECAHKAN DILEMA MORAL YANG

    TERCERMIN DALAM KESEDERHANAAN HIDUP;

      ATAU KUALITAS DARI PEJABAT PUBLIK YANG SESUAI NILAI

    STANDAR ATURAN MORAL YANG DITERIMA MASYARAKAT;

      ETIKA PUBLIK NIAT BAIK YANG DIDUKUNG OLEH INSTITUSI

    SOSIAL SEPERTI HUKUM ATURAN KEBIASAAN DAN SISTEM

    PENGAWASAN;

      PEMBENTUKAN MORAL NIAT BAIK YANG DIDUKUNG OLEH

    LINGKUNGAN DAN PENGALAMAN YANG MENYEDIAKAN

    INFRASTRUKTUR ETIKA BERUPA SARANA YANG MENDORONG

    DAN MEMBERI SANKSI BAGI YANG MELANGGAR NORMA-

    NORMA DALAM PELAYANAN PUBLIK

  • 8/19/2019 NR-Standar Etika Publik

    24/25

      Akuntabilitas dan Transparansi merupakan modal untukmenjamin Integritas Publik para pejabat publik dan para

    politisi.   Integritas Publik merupakan keutamaan sosial yang harus

    dilatih dan dibiasakan dalam keterlibatan organisasi danpengabdian masyarakat> Manajemen organisasi harusmengintegrasikan standar etika agar pelayanan publikmenjadi lebih berkualitas dan relevan.

      Budaya etika publik dapat menjadi praktik khidupan dalamorganisasi, keterlibatan sosial dan politik, makaakuntabilitas dan transparansi harus diterjemahkan kedalamprogram membangun budaya etika publik, transparansidalam pengadaan barang/jasa publik, pemberdayaan civil

    society, pembentukan jaringan pendidikan dan pelatihandalam rangka pemberantasan korupsi dan pengawasanAPBD.

      Perlu pelibatan LSM, Lembaga Keagamaan, Asosiasi profesi,organisasi mahasiswa dan perguruan tinggi dalampembangunan budaya etika publik

    NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK

  • 8/19/2019 NR-Standar Etika Publik

    25/25

    t e r i m a k a s i h

    S E K I A N

    NRDW STANDAR ETIKA PUBLIK