standar operasional izin mendirikan bangunan di banyuwangi

7/24/2019 standar operasional Izin Mendirikan Bangunan di Banyuwangi

1/20

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

S O P )

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)


2/20

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN BANYUWANGI

Nomor : 2/SOP/429.207/2012

Tanggal : 11 Agustus 2012

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)Revisi : 1

LEMBAR PENGESAHAN


IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

PADA



3/20



Nomor : 2/SOP/429.207/2012




KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Alloh SWT,

karena hanya atas limpahan rahmat, dan karunia-Nya semata Tim Penyusun Standar

Operasional Prosedur (SOP) telah selesai menyusunan SOP Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) Tahun 2012, dengan tidak menutup kemungkinan masih adanyabeberapa revisi penyempurnaan sesuai dengan perkembangan masyarakat maupun

perkembangan regulasi.

Kami menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada


4/20



Nomor : 2/SOP/429.207/2012

Tanggal : Agustus 2012



DAFTAR ISIHalaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Ruang Lingkup


5/20

Lampiran VIII Tanda Bukti Kunjungan Tinjau Lokasi

Lampiran IX Tanda Terima Penyerahan Gambar Konstruksi

Lampiran X Blanko Surat Izin Mendirikan Bangunan

Lampiran XI Tanda Bukti Penyerahan Izin

BAB IV PENUTUP


6/20



Nomor : 2/SOP/429.207/2012




BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam organisasi publik / Pemerintah visi utama yang diemban adalah

tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan yang prima

kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan, baik pelayanan yang

diberikan secara langsung maupun pelayanan yang dinikmati masyarakat secara

tidak langsung. Namun demikian citra pelayanan publik dinilai masih belum

memenuhi kebutuhan masyarakat serta pelayanan masih belum memberikan

kepuasan


7/20

yang diperlukan, sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan

dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun

2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi ; dan

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor : 63 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Banyuwangi tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Banyuwangi, adalah sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan, pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan

teknis bidang perizinan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;

2. Pengkoordinasian, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang penanaman modal dan perizinan;

3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya

Adapun susunan struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

1 Kepala Badan;


8/20

pedoman yang menunjukkan apa yang harus dilakukan, kapan hal tersebut harus

dilakukan, dan siapa yang melakukan, sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak

ada keterlambatan, tidak ada saling menunggu, tidak ada tumpang tindih, tidak

ada saling serobot, dan sebagainya.

Diharapkan dengan adanya SOP ini akan tercipta standarisasi dan

singkronisasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari segenap jajaran

staf dan pejabat di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Banyuwangi di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) baik internal maupun eksternal dan penyelenggaraan

administrasinya pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Banyuwangi.

C. Visi

Visi merupakan arah pandangan ke depan ke arah kemana Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi harus dibawa dan diarahkan sesuai

dengan tuntutan masyarakat dan tujuan otonomi daerah yaitu harus melayani


9/20

c. Tepat dalam pemrosesan pelayanan perizinan baik yang dilaksanakan oleh

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu maupun yang melibatkan instansi

terkait dengan berperan aktif.

3. Pelayanan Perizinan yang berkualitas, yaitu :

a. Produk perizinan yang diterbitkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

memiliki kepastian hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

b. Perbaikan yang terus menerus dari segi SDM, sistem, sarana dan

prasarana, pelayanan dan data base.

E. Motto dan Komitmen

1. Motto Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi

PELAYANAN TERBAIK ADALAH PRIORITAS KAMI

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berupaya untuk mempermudah

persyaratan perizinan dan mempercepat proses penyelesaian izin dengan

melakukan inovasi sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan Standar

Pelayanan Publik (SPP) Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi.


10/20

3. Terjaminya seluruh prosedur pelayanan melalui prosedur yang benar meliputi

alur, persyaratan, kelengkapan, output, yang dihasilkan dalam waktu yang

tepat ;

4. Membantu pegawai agar lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi

manajemen sehingga mengefektif dan mengefisiensikan tugas pimpinan

dalam proses kerja sehari-hari ;

5. Memudahkan penelusuran berbagai tindak penyimpangan dan

ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas ;6. Membantu dan memudahkan pegawai dalam memperbaiki, mengevaluasi,

dan meningkatkan kinerjanya ;

7. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas ;

8. Meningkatkan kualitas pelayanan ;

9. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan ;

10. Memastikan pelaksanaan tugas dapat berlangsung dalam berbagai situasi ;

11. Memberikan jalan bagi implementasi pemerintahan yang bersih (clean

government) yang pada akhirnya juga akan memberikan jalan bagi


11/20



Nomor : 2/SOP/429.207/2012




BAB II

PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

( I M B )

A. Dasar Hukum

Dasar hukum Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang

Retribusi Perizinan Tertentu;

3. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1120/Kep/429.011/2011 tanggal


12/20

8) Foto copy Akta Pendirian Perusahaan ;

(yang berbadan 12okum) ;

9) Foto copy Izin Lokasi/Izin Prinsip/IPPT

(luas usaha > 500 m2) ;

10) Gambar Detail Bangunan ;

11) Surat Kuasa bermaterai (dilampirkan apabila

penandatangan/penanggung jawab

permohonan izin selain pemilik.

2. Tempat Usaha Tidak

Bertingkat dan

Bertingkat

1) Mengisi blanko permohonan ;

2) Pernyataan Kesanggupan ;

3) Pernyataan Tetangga (Batas2) ;

4) Pernyataan Pemilik Tanah (bila pemohon

dan pemilik tanah berbeda) ;

(Persyaratan Nomor 1), 2), 3), dan 4) untuk

rumah tinggal bertingkat harus mengetahui

Kepala Desa / Lurah dan Camat setempat

yang tidak bertingkat hanya diketahui

Kepala Desa / Lurah setempat)


13/20

(luas usaha > 500 m2) ;

10) Gambar Detail Bangunan ;

11) Surat Kuasa bermaterai (dilampirkan apabilapenandatangan/penanggung jawab


4. Perumahan 1) Mengisi blanko permohonan ;

2) Foto copy KTP yang masih berlaku ;

3) Foto copy KK yang masih berlaku ;(Persyaratan Nomor 1), 2), dan 3) untuk

rumah tinggal bertingkat harus mengetahui

Kepala Desa / Lurah dan Camat setempat

yang tidak bertingkat hanya diketahui

Kepala Desa / Lurah setempat)

4) Foto copy Sertifikat/Akta Jual Beli/Letter C /

Buku C ;

5) Foto copy Izin Peruntukan Penggunaan

Tanah ;

6) Foto copy Pengesahan Rencana Tapak


14/20

Surat Kuasa bermaterai (dilampirkan apabila

penandatangan/penanggung jawab


D. Biaya / Retribusi

1. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan untuk Bangunan tidak bertingkat :

a) Dikomersilkan

- Sederhana Rp. 1.000,- / m2

- Mewah Rp. 3.000,- / m2b) Sosial

- Sederhana Rp. 500,- / m2

- Mewah Rp. 1.000,- / m2

c) Bangunan Perdagangan dan Jasa


- Mewah Rp. 3.000,- / m2

d) Bangunan Pendidikan

- Sederhana Rp. 750,- / m2

- Mewah Rp. 1.500,- / m2

e) Bangunan Kelembagaan


15/20

e) Bangunan Kelembagaan


- Mewah Rp. 7.000,- / m2f) Bangunan Industri


- Mewah Rp. 8.500,- / m2

g) Bangunan Rumah Tinggal


- Mewah Rp. 6.000,- / m2

h) Bangunan Khusus


- Mewah Rp. 5.500,- / m2

i) Bangunan Teras, Lantai Jemur dan Sejenisnya yang merupakan

bangunan Penunjang Pelengkap dikenakan retribusi IMB sebesar 60 %

dari bangunan induk lantai II.3. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan untuk Bangunan Lantai III dan seterusnya

dikenakan retribusi IMB sebesar 125 % x bangunan lantai sebelumnya.

4. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan untuk Bangunan yang Tidak

Diklasifikasikan :


16/20

- Galian tanah untuk pertambakan tanpa pasangan dihitung berdasarkan volume

zat cair Rp. 500,- / m

h) Sumur Air Minum atau Sumur yang dimanfaatkan untuk Konsumsi

Lainnya Rp. 3.500,-/ m

i) Bangunan Menara dan Sejenisnya (bahan dari beton, batu, batu merah

dan besi) Rp. 6.000,-/ m

j) Tangki pendam (SPBU) Rp. 1.000.000,- / m2

E. Tinjau Lokasi

Pelayanan Izin Mandirikan Bangunan (IMB) diperlukan Tinjau Lokasi oleh Tim

Pertimbangan Teknis Perizinan yang dikoordinir oleh Badan Pelayan Perizinan

Terpadu Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu prosedur yang harus

dilaksanakan.

Adapun keanggotaan Tim Pertimbangan Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud

Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/1538/KEP/429.011/2011

adalah sebagai berikut:

NO. INSTANSI TIM TEKNIS KETERANGAN


17/20



Nomor : 2/SOP/429.207/2012




BAB III

LOKET DAN PROSEDUR PELAYANAN

A. Loket Pelayanan Perizinan

Loket pelayanan perizinan berada di Front Office pada Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor

57 Telp. 0333-412343 Banyuwangi dengan cakupan pelayanan antara lain

sebagai berikut :

1. Meja Informasi / konsultasi :

Petugas mempunyai tugas memberikan penjelasan atas informasi yang


18/20

pemohon sebagai dasar pembayaran retribusi; menerima pembayaran

retribusi dari pemohon; menyerahkan bukti pembayaran retribusi dan izin yang

telah diterbitkan kepada pemohon serta melakukan pembukuan / administrasisesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

5. Loket Legalisasi Izin dan Arsip : petugas yang berada di loket ini mempunyai

tugas untuk melayani legalisasi fotokopi izin oleh pemohon yang membawa

izin asli; melayani legalisasi izin oleh pemohon yang tidak membawa izin asli

sepanjang arsip izin dimaksud terdokumentasi.

6. Loket Pengaduan : petugas yang berada di loket ini mempunyai tugas untuk

menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan secara langsung

maupun tidak langsung oleh pemohon sebagaimana ketentuan peraturan

perundangundangan yang berlaku.

B. Prosedur Pelayanan Perizinan

1. Penerbitan Izin yang tidak memerlukan Tinjau Lokasi :

Pemohon memasukkan berkas permohonan izin yang sudah lengkap di loket,

di cek list dan diverifikasi petugas, selanjutnya diproses pencetakan dan

penandatanganan ijin.


19/20

Ya

Lampiran I SOP Izin Mendirikan Bangunan

NO. URAIAN KEGIATAN PEMOHONINFORMASI

(LOKET, WEB,DLL)

LOKETPENERIMAAN /PENYERAHAN /

BANK

BAGIANPROSES

TIM TEKNIS

1.

Pemohon meminta informasi perizinan ke loketinformasi dan petugas loket memberikan informasitentang perizinan yang dibutuhkan pemohon

2.

a. Pemohon mengisi formulir dan melengkapipersyaratan

b. Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas- Bila lengkap pemohon diberikan tanda bukti

penerimaan permohonan- Bila masih belum lengkap berkas dikembalikan lagi

ke pemohon untuk dilengkapi

3.Bagian proses melakukan penelitian dan validasi awalterhadap berkas permohonan

4.

Apabila berkas permohonan sudah lengkap dan benar ,Bagian Penerimaan / Penyerahan mengirimkan berkaske Tim Teknis untuk dijadwalkan dan pemeriksaanLokasi

5.

Tim Teknis melaksanakan Pemeriksaan / tinjau Lokasidan membuat :Rekomendasi / Berita Acara / Pengesahan Gambar

6.

Rekomendasi Tim Teknis :a. Apabila diizinkan berkas dikirimkan ke Bagian

Pemrosesan untuk penerbitan izinb. Apabila tidak diizinkan berkas dikembalikan ke

pemohon dan diterbitkan surat penolakan

7.

Berkas hasil Tinjau Lapang diserahkan ke Sub BidangEvaluasi dan Penyuluhan untuk diverifikasi dan diTanda tangani. Kemudian Bagian proses mengolahsurat penetapan retribusi dan draf surat izin

8.Pemohon melakukan pembayaran retribusi yang telahditetapkan.

9.

Proses pemeriksaan dan pemarafan konsep surat izinoleh Kasubbid dan Kabid Perizinan sertapenandatanganan Surat Izin

10. Registrasi, penomoran, pengesahan, pembuatan plat,pengarsipan

11.

Pemberitahuan Surat Izin telah selesai kepadapemohonPetugas loket penerimaan / penyerahan menyerahkanSurat izin kepada pemohon

Pembaya ran &Penyerahan SuratIzin

Tinjau lapang

Rekomendasi

/ BAP

Surat Tagihan

Retribusi

Verifikasi

LANJUT

Surat Pengembalian

TIDAK

AWAL KEGIATAN Informasi

Mengisi form

dan Pers aratan

Tanda Terima

BerkasPersyaratan

lengkap

- PenetapanRetribusi

- Pemrosesan- Pemeriksaan- Paraf dan

Tanda

Tangan

t

Diizinkan?Surat PenolakanTIDAK

Bukti

SURAT IZIN

Formulir dan

Persyaratan

YA

- Pencatatan dan

Penomoran- Dokumentasi

Pembayaran RetribusiBukti


20/20

Lampiran II SOP Tinjau Lokasi

NO. URAIAN KEGIATANSEKRETARIAT /

TIM TINJAULOKASI

ANGGOTA PEMOHONHASIL TINJAU

LOKASIDINAS PU

BAGIANPROSES

1.Ketua Tim menerima berkas permohonan izin yang

sudah di verifikasi / siap Tinjau Lokasi

2.

Menetapkan Jadwal dan Undangan Anggota TimTinjau Lokasi serta mempersiapkan sarana dan

prasarana (Daftar Hadir, Blanko Berita Acara,

Kendaraan Dinas, ATK, Dokumentasi / Kamera)

3. Mengisi dan menandatangani daftar hadir

4.Rapat Tim sebelum berangkat ke Lokasi dipimpin

oleh Ketua Tim atau Koordinator.

5.

Tim berangkat ke titik lokasi tinjau Lokasi dan

menyampaikan maksud dan tujuan Tim kepada

pemohon izin atau yang mewakili

6. Konfirmasi dan verifikasi data

7.

Rapat Evaluasi Tim, Pengisian dan

penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Tinjau

Lokasi

8.

Menyerahkan tanda bukti kunjungan Tinjau Lokasi

dan menyampaikan hasil verifikasi kepada

pemohon izin

9.

Setelah berkas dinyatakan lengkap, gambar

konstruksi bangunan dimintakan pengesahan ke

Dinas Teknis dengan Berita Acara / Tanda Terima

penyerahan gambar. Apabila telah disahkan,

berkas diserahkan ke petugas dan diteruskan ke

Bagian Proses.

Undangan /

Informasi

Berkas Siap TL

Kegiatan

Sebelum TL

Rapat Sebelum

TL

Validasi dan

verifikasi

Rekomendasi

/ BAP

Bagian

Proses

Penerbi

Izin

Tanda bukti

kunjungan

Tim

PENGESAHAN

GAMBAR

KONSTRUKSI

YA

LANJUt

standar operasional izin mendirikan bangunan di banyuwangi

Documents