lembaran daerah kota...

LEMBARAN DAERAHKOTA LUBUKLINGGAU

Nomor 7 Tahun 2007Seri C

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAUNOMOR 15 TAHUN 2006

a. bahwa dengan pesatnya perkembanganpembangunanDaerahKota Lubuklinggauyang diikuti dengan perkembanganpendirian bangunan, maka per[u

ditingkatkan pengaturannya searah

dengan rencana tata n' 'p wilayah

kota;

) Nomor 34 Tahun 2000 tentang

Perubahan atas Undang - Undang Nomor

18 Tahun 1987 ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4048 );

b. bahwa persyaratan pendirian bangunan

sebagaimana dimaksud huruf a

dipandang perlu untuk mengatur

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

c. bahwa retribusi Izin Mendirikan

Bangunan sebagairnana dimaksud huruf

a dan b perlu ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001tentang Pembentukan Kota

Lubuklinggau (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

87, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun Nomor 4114);

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukurn Acara Pidana (Lernbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang - Undang N0f:iJ:or28Tahun 2002tentang Bangunan Ge:dung (Lernbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 134, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor

4247);

2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pajak Da'erahi dan Retribusi

Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indon e si a Ta h u n 19-97 No ni 0 r 41,


Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana

telah diubah dengan Undang - Undang

5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

53, Tam bahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang- Undang Nomor ?~~phun 2004ten tang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telahdiubah dengan Undang - UndangNomor8 Tahun 2005 ten tang PenetapanPeraturan Pemerintah PenggantiUndang - Undang Nomor 3 Tahun 2005tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republ'ikIndonesia Nomor 4548);

7, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuanganantara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,


Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

1983tentang PelaksanaanHukumAcara

Pidana (Lembaran Negara Republik




9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun

2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangq.;n Provinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara

Republik Indonesiq.Jahut:l 2000 Nomor

130, Tambahan~embaran Negara

Rep4:pl(k IQ99Q~~ia.':'Nqm9JA5p9);.',." ... ·t~":··>.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah ( Lembaran Negara Republik




11;'Peraturan PelilerintcihNomor-66 Tahun·

200'1 tentcing Retri busi Daerah,

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 119 mbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4139);

) BAB I

12. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau

Nomor 09 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Organisasidan Tata Kerja

Dinas Tata Kota dan Pemukiman

(Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau

Tahun 2003 Nomor 08 Seri D )2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota

Lubuklinggau.

3. Walikota adalah Walikota Lubukling~~u.\",,:."

4. Pejabat adalah Pegawai yang di~eri tugas tertentudibidang Retribusi Daerah sesuai"~'dengan Peraturanperundang - undangan.

5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan UmumKota Lubuklinggau.

6. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatantertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izinkepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untukpembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasanatas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang prasarana,saranaatau fasilitas tertentuguna melindungi kepentingan umum dan menjagakelestarian lingkungan .

PERATURANDAERAHKOTALUBUKLINGGAU

TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN

BANGUNAN.

7. IzinMendirikan Bangunanyang selanjutnya d" . gkat 1MB

adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

kepadaorang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu

bangunan yang dimaksud agar disain, pelaksanaan

pembangunan dan bangunan sesuaidengan RencanaTata

Ruang yang berlaku sesuai dengan Koefisien Dasar

Bangunan,Koefisien LuasBangunan, Koefisien Ketinggian

Bangunan yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-

syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan

tersebut.

10. Wajib Retrib )adalah orang pribadi atau badan yangmenurut Peraturan Perundang - undangan Retribusi

. ," '. ...: '.'. l "i:~;j \

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

11. MasaRetribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yangmerupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untukmemanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan.

8. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut

Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin

mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada

orang pribadi atau badan termasuk merubah bangunan.

12. Bangunan' adalah bangunan gedung serta bangunan -bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapandari bangunan gedung tersebut dalam batas satu

pemilikan.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang

merupakan kesatuan baik yang melakukan usahamaupun

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,

Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama

, dan dalam bentuk apapun, firma,kongsi, koperasi, dana

.j .'.pensiuh, persekutuan, pE:rkumpulan,yayasan, organisasi

.;:.';~ni~ssa;org:a~jsasi' ~osial politik,' atau organisasi yang.' }.: . " ... " . .

,sejenis"lembaga bentuk usahatetap, dan bentuk lainnya.

13. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakanbangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaanmenggali, menimbun atau meratakan tanah yangberhubungan dengan pekerjaan pengadaan bangunan.

14. Merubah Bangunan adalah pekerjaan menggali dan ataumenambah bangunan yang ada termasuk pekerjaanmembongkar yang berhubungan dengan pekerjaan

mengganti bangunan tersebut.

15. Koefisien DasarBangunanyang selanjutnya disingkat KDBadalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantaidasar bangunan dengan luas kapling I pekarangan.

16. Koefisien LuasBangunanyang selanjutnyC' )ingkat KLB; adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah

luas lantai bangunan dengan luas kapling / pekarangan.

21. Surat Ketet Retribusi Daerah Kurang BayarTambahanyang selanjutnya disingkat dengan SKRDKBTadalah suratketetapan retribusi yang menentukan tambahan atasjumlah retribusi yang ditetapkan.

17. Koefisien Ketinggian Bangunan adalah tinggi bangunandiukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratasdari bangunan tersebut.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yangselanjutnya disingkat SKRDLBadalah surat ketetapanretribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaranretribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besardaripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya

terhutang.

18. Surat Pendaftaran Obyek, Retribusi Daerah yangselanjutnya disingkat SPORD adalah surat yangdipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkandata obyek, retribusi dan wajib retribusi sebagai dasarperhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutangmenurut Peraturan Perundang - undangan RetribusiDaerah.

23. Surat TagihanRetribusi Daerahyang selanjutnya disingkatSTRDadalah untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnyadisingkat SKRDadalah surat ketetapan yang menentukanbesarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.

24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan ataskeberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan, SKRDKBTdan SKRDLByang diajukan oleh

Wajib Retribusi.20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang

selanjutnya disingkat dengan SKRDKB adalah suratketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlahretribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlahkekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksiadministrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

25. Pemeriksaanadalah serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainuntuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajibanRetribusi Daerah untuk tujuan lain dalam rangkamelaksanakanketentuan Peraturan Perundang- undangan

Retribusi Daerah.

26. Penyidikan tindak pidana dibidang Retr;' i Daerahadalah serangkaian tindakan yangdilakukan oleh PenyidikPegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik,untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang denganbukti itu membuat terang tindak pidana dibidangRetribusi Daerah yang terjadi serta menemukan

tersangkanya.

') Pasal4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang

memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai

Retribusi Perizinan Tertentu .

• Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungutretribusi sebagai pembayaran atas pemberian IzinMendirikan Bangunan.

(1) Obyek Retribusi adalah pemberian Izin MendirikanBangunan.

(1) Tingkat penggunaanjasa Izin Mendirikan bangunandiukurdengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantaibangunan, jumlah tingkat bangunan, penggunaan

bangunan dan lokasi bangunan.. (2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah pemberian IzinMendirikan Bangunan kepada Pemerintah Daerah danPemerintah Pusat. (2) Faktor - faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan bobot ( koefisien ).

(3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud Ja ayat (2)ditetapkan sebagai berikut :

NO LUAS BANGUNAN KOEFISIENl

1. Luas sampai dengan 100 m2 1,002. Luas 101 s.d 250 m2 1,503. Luas 251 s.d 500 m2 2,704. Luas 501 s.d 1.000 m2 4,005. Luas 1001 s.d 2.000 m2 5,006. Luas 2001 s.d 3.000 m2 L:J7. Luas diatas 3.000 m2 7,00

!

NO TINGKATKOEFISIENBANGUNAN

1. 1 Lantai 1,002. 2 Lantai 2,003. 3 Lantai 3,004. 4 Lantai 3,505. 5 Lantai 4,006. Di atas 5 Lantai setiap lantai

ditambah~. -

0,50

NO PERUNTUKAN BANGUNAN KOEFISIEN

1. Bangunan Sosial 0,50

2. Bangunan Perumahan 1,00

3. Bangunan Fasilitas Umum 1,00

4. Bangunan Pendidikan 1,00 I

5. BangunanKelembagaan / Kantor 1,50

6. BangunanPerdagangan&: JasaGiro 2,00

7. BangunanIndustri / Pabrik 2,00

8. Bangunan Khusus 2,50

I 9. BangunanCampuran ( Pagar) ;~·I 2,50I

10 Bangunan lain - lain ···--1 3,00I":' I

-----B. _NO LOKASI BANGUNAN KOEFISIEN

1. Jalan Utama / By Pass 2,00

2. Jalan Sekunder 1,50

3. Jalan Lingkungan 1,00

(4) Tingkat penggunaan jasa dihitung dari he perkalian

koefisien - koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf a, b, c dan d.

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN

BESARNYA TARIF

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi lzin

Mendirikan Bangunan dengan memperhatikan biaya

pengecekan, pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya

transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian

dibebankan kepada Dinas yang bersangkutan.

. (1) Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan .

. (2) Besarnyatarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 200.000,·

per izin.

Besarnya retibusi yang terhutang dihitung dengan caramengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimanadimaksud dalam pasal6 ayat (4).

Wilayah pemungutan retri busi adalah daerah KotaLubuklinggau.

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)tahun atau ditetapkan lain oleh Walikota.

(2) Bentuk, isi da ta cara penerbitan SKRDatau dokumenlain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1)ditetapkan oleh Walikota.

SPORDsebagaimanadimaksud ayat (1) harus diisi denganjelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh WajibRetribusi atau kuasanya.

Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPORDsebaga imana dimaksud ayat (1) ditetapkan olehWalikota.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD ataudokumen lain yang dipersamakan.

3erdasarkan SPORDsebagaimana dimaksud Pasal 12jitetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRDltau dokumen lain yang dipersamakan.

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat padawaktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksiadministrasi berupa bunga 2 % ( dua perseratus ) setiapbulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan

ditagih dengan menggunakan STRD.

penagihar ribusi dikeluarkan setelah 7 ( tujuh ) harisejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggalsurat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis WajibRetribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi

sekaligus. (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

(2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktupemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelahberakhirnya jangka waktu pemakaian.

(3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitknnyaSKRDatau dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempatpembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Walikota.

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepadaWalikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRDataudokumen lain yang dipesamakan, SKRDKBTdan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasaIndonesia disertai alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atasketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapatmembuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusitersebut.

(1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lainyang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka )ktu palinglama 2 ( dua ) bulan sejak SKRDatau dokumen lain yangdipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapatmenunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapatdipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(2) Walikota ( )m jangka waktu 6 ( enam ) bulan sejakditerimanya permohonan kelebihan pembayar~nretribusisebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikankeputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2)telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatukeputusan permohonan pengembalian kelebihanretribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harusditerbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu )bulan.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajibanmembayar retribusi dan pelaksanaan retribusi.

(1) Walikota dalam jangka waktu waktu paling lama 6 (enam ) bulan sejak tanggal surat keberatan diterimaharus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusilainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimanadimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untukmelunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1)

telah terlampaui dan Walikota tidak memberikan suatukeputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggapdikabulkan.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusisebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangkawaktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannyaSKRDLB.

(6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukansetelah lewat jangka waktu 2 ( dua ) bulan, Walikotamemberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus)sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan

retribusi tersebut.~.(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi

dapat mengajukan permohonan pengembalian kepadaWalikota.

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaranretribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengansekurang - kurangnya menyebutkan :

a. nama dan alamat Wajib Retribusi;b. masa Retribusi;c. besarnya kelebihan pembayaran;d. alasan yang singkat dan jelas.

PENGURANGAN, KERINGANAN DANPRMBEBASAN RETRIBUSI

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanandan pembebasan retribusi.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaranretribusi disampaikan langsungatau melalui postercatat.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasanretribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) denganmemperhatikan kemampuan WajibRetribusi antara lainuntuk mengangsur.(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti

pengiriman pos tercatat merupakan bukti saatpermohonan diterima oleh Watikota. (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan

retribusi ditetapkan oleh Walikota.

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan denganmenerbitkan surat perintah membayar kelebihanretribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkandengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud

pasal20 ayat (4), maka pembaya~an dilakukan dengancara pemindahbukuan, bukti pemindahbukuan jugaberlaku sebagai bukti pembayaran.

(1)' Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsasetelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung

sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila

melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagcayat (1) tertangguh apabila :

c. KhususUi .~ jarak di depan bangunan disepanjang jalanLintas Sumatera diharuskan dari As jalan· ke pandasibangunan minimal 35 (tiga puluh lima) meter darisepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antarsepadan;

b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusibaik langsung maupun tidak langsung. d. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari

jalan protakal (jalan YasSudarsa) diharuskan berjarakdari parit (saluran air) bagian dalam kepandasi bangunanminimal 5 (lima) meter dari jarak samping ~jri/kanan/belakang minimal 1,5 meter dari sepadan;

Ketentuan jarak bangunan dalam Kata ditentukan sebagaiberikut:

e. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan darijalan lingkar selatan dan lingkar utara dinarLJskanberjarakdari parit ( saluran air) bagian dalam kepandasi bangunanminimal 5 ( lima) meter, jarak samping kiri/kanan/belakang minimal 2,5 ( dua kama lima) meter darisepadan. .

a. Untuk jarak di depan bangunan di sepanjang jalanprotakal (Jalan YasSudarsadan Jalan Garuda) diharuskanberjarak dari As Jalan ke Pandasi Bangunan minimal 16(enam belas) meter dan jarak samping kiri/kanan/belakang minimal2,5 meter dari sepadan atau ketentuanlain dengan persetujuan antar sepadan;

BAB XXPENYIDIKAN

Pasal26

b. Untuk jarak didepan bangunan sepanjang jalan lingkarselatan dan lingkar utara diharuskan berjarak dari Asjalan ke pandasi bangunan minimal 20 ( dua puluh )meter dan jarak disamping kiri/kanp.n/belakang minimal2,5 ( dua kama lima) meter dari sepadan atau ketentuanlain dengan persetujuan antar sepadan;

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkunganPemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaiPenyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalamUndang - Undang Hukum Acara Pidana.

(2) W~wenang Penyidik sebagaim?-nadimaksu. (1) adalah :

a.. m.enerima, mencari, mengumpulkan dan menelitiketerangan atau laporan berkenaan dengan tindakpidana Oi bidang Retribusi Daerah agar keteranganatau lapor;;ln tersebut menjadi lengkap dan jelas;

.b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keteranganmengenai orang pribadi atau badan tentangkebenaran perbuatan yang yang dilakukansehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c.memi~ta keterangan dan bahan bukti dari orangpribaCliatau badan sehubungandengan tindak pidanadi bidang Retribusi daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dandokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindakpidana di bidang Retribusi Daerah;

..,,_e.: 1(';'=

melakukan penggeledahanuntuk mendapatkan bahan.bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen -

.dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap, bahan bukti tersebut;

f. memin\ / antuan tenaga ahli dalam rangkapelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidangRetribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorangmeninggalkan ruangan atau tempat pad a saatpemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksaidentitas orang dan / atau dokumen yang di bawahdimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakpidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dandiperiksa sebagai tersangka atau saksi;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaranpenyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerahmenurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan danmenyampaikan hasil penyidikannya kepada PenuntutUmum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI,~) (3) Pemilik t unan yang telah memiliki 1MB sebagaimana--./

dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan

ulang.

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannyasehingga merugikan keuangan daerah, diancam denganpjdana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau dendapaling banyak 4 (empat ) kali jumlah retribusi yangterhutang.

Bangunan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah inisedangdiproses IMBnyaatau sedangdilaksanakan berdasarkan1MBmenurut Peraturanyang berlaku sebelumnya, harusdisesuaikan dengan 1MBmenurut Peraturan Daerah ini.

, (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalahpelanggaran.

Padasaat Peraturan Daerahini mulai'berlaku, 'maka Keputusan ' .Walikota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2002 tentang IzinMendirikan Bangunan dalam Kota LLibuklinggau (LembaranDaerah Kota Lubuklinggau Tahun 2002 Nomor 01) dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

(1) Bangunan yang telah didirikan dan telah memiliki 1MBberdasarkan Peraturan yang ada sebelum berlakunyaPeraturan Daerah ini, dianggap telah mendapat 1MBdanharus disesuaikan dengan ketentu~m yang diatur menurutPeraturan Daerah ini. -

(2) BagLPemilik Bangunanyang telah mendirikan bangunanta;npa memiliki 1MB, maka diwajibkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berlakuhya Peraturan.Daerah ini harus sudah mendapatkan IMB.-

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,

akan diatur leqih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai

pelaksanaannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kota Lub.uklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggaupad a tanggal 30 Desember 2006

Diundangkan di Lubuklinggaupada tanggal 30 Agustus 2007

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAUTAHUN 2007 NOMOR 7 SERI C

lembaran daerah kota...

Documents