1. a. Sebutkan beberapa jenis sumber daya alam yang bukan mineral, panas

bumi, batubara dan migas tetapi masuk dalam otoritas Menteri ESDM !

b. Sebutkan jenis sumberdaya mineral yang tidak masuk ke dalam

kewenangan Menteri ESDM !

2. Proses transformasi SDA menjadi modal ekonomi dan selanjutnya menjadi

modal sosial untuk tujuan apa ?

Proses tersebut melalui proses / fungsi produksi dan manajemen SDA

jelaskan maksudnya !

Dalam proses transformasi tersebut menghadapi tren global dan berbagai

paradox, jelaskan !

3. Jelaskan adanya 5 subsistem pengembangan SDA dan tujuannya !

4. Jelaskan 3 hirarki kewenangan dalam penguasaan SD mineral !

5. Sebutkan asas (4) dan tujuan (6) dalam pengelolaan SD mineral !

6. Jelaskan kewenangan pengelolaan terhadap pertambangan minerba pada

tingkat menteri, gubernur, dan bupati/walikota !

7. a. Tuliskan harfiah isi pasal 33 ayat 3 UUd 1945 yang asli dan yang telah

diamandemen!

b. Jelaskan makna dari isi pasal 33 ayat 3 UUD 1945 !

8. Jelaskan ruang lingkup dalam kebijakan minerba !

9. Kenapa kontrubusi sector mineral kurang dari 10% terhadap PDB ? Perlu

upaya penigkatannya melalui apa ?

10. Sebutkan hak dan kewajiban dari pemegang IUP ?

11. Sebutkan hak dan kewajiban dari pemegang IPR ?

12. Sebutkan beberapa jenis sumber pendapatan negara dan daerah !

13.Bagaimana suatu penghentian sementara dapat dilakukan terhadap suatu

kegiatan usaha pertambangan ?

14. Bagaimana dapat berakhirnya suatu kegiatan usaha pertambangan ?

15.Jelaskan adanya hak masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan

pertambangan !

16. Sebutkan kewajiban pajak dan kewajiban bukan pajak di dalam UU No 9

tahun 2012 !

17.Sebutkan sumber sumber pendapatan daerah ?

18. IUP dapat diberikan kepada siapa dan sebutkan tahapannya ?

19.Jelaskan tatacara dalam pemberian WIUP dan WIUPK !

20.Buatlah tahapan, waktu dan luas dalam tahapan konstruksi dan produksi !

Jawaban

1. a. Angin, Air, Air Tanah, Gambut dan Yodium

b. Radioaktif : Uranium dan Thorium

2.

Keterangan :

y = produk dosmetik bruto

f = fungsi

I = informasi

L = lingkungan

T = teknologi

R = resources

P = planning

O = organizing

A = actuating

C = controlling

E = evaluated

Sumber Daya Alam

SDA Terbarukan ( Pertanian, Kehutanan, Air )

SDA Tak Terbarukan (Mineral Batubara, Batuan,Migas)

Fungsi ProduksiY = f (K,L,R,I,E…)t

Tren Global

ManajemenM = f (POACE)t

Modal Riil Ekonomi

Modal Sosial

Pendekatan Keamanan(security) Kesejahteraan (Prosperity) Lingkungan Global

Insan Bangsa Mandiri Menghadapi Hari Depan (Berkarakter)

Tren Global

1. Tren Free Trade

2. Investasi Bebas

3. Lingkungan

4. Demokratisasi

5. Hak Kekayaan Intelektual

Paradox

1. Padat Kerja x Padat Teknologi

2. Pajak tinggi x Pajak Rendah

3. Hasil Cepat x Hasil Lambat

4. Resiko Tinggi x Resiko Rendah

5. Merusak Lingkungan x Melesarikan Lingkungan

6. Kegiatan Menambang x Hutan Lindung

7. legal x Illegal

8. Masyarakat Lokal x Masyarakat Eksklusif

9. Pendapatan Naik x Biaya Lingkungan

10. Transportasi x Tak Transportasi

3. 5 Subsitem Pengembangan Sumber Daya Alam dan Tujuannya

Subsistem Pemerintahan

Subsistem pemerintahan bertujuan untuk kebijaksanaan,

pengaturan/standarisasi, perijinan, pengembangan/pembinaan dan

pengawasan.

Subsistem Produksi dan Komsumsi

Subsitem produksi dan konsumsi bertujuan untuk inventirisasi, eksplorasi,

studi kelayakan, konstruksi, pengolahan, distribusi, pe,asaran dan

pemanfaatan.

Subsistem IPTEK (R&D)

Subsistem IPTEK bertujuan untuk peningkatan mutu SDM, merebut

teknologi, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.

Subsistem Regional/Wilayah (SSR)

Subsitem regional bertujuan untuk pertumbuhan social dan ekonomi, social

budaya, plotik/strategi dan antropologi.

Subsistem Internasional

Subsistem Internasional bertujuan untuk sebagai sumber informasi,

penanaman modal, hubungan antara swasta dan pemerintah serta untuk

perdagangan.

4. 3 hirarki kewenangan dalam penguasaan sumber daya mineral

Mineral Right (Kepemilikan), dimiliki oleh negara dan dikuasai oleh negara.

Mining Right (Penyelenggaraan Penguasaan Pertambangan),

penyelenggraan dilakukan oleh pemerintah yang dapat dibagi menjadi

dekonsentrasi dan desentralisasi.

Economic Right (Hak Pengusahaan)

5. Asas dan tujuan dalam pengelolaan sumber daya mineral

Asas

Manfaat, keadilan, dan keseimbangan

Keberpihakan kepada kepentingan bangsa

Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas

Bangsa Indonesia

Negara

Pemerintah Penetapan Kebijakan dan Pengaturan Penetapan Standard dan Pedoman Penetapan kriteria pembagian urusan

pusat dan daerah Tanggung jawab pengelolaan

minerba berdampak regional Perda

Pemerintah Provinsi Tanggun jawab pengelolaan lintas

kabupaten dan/atau berdampak regional Perda

Pemerintah Kabupaten / Kota Tanggung jawab pengelolaan di

wilayah kabupaten/kota Perda

Pegusaha BUMN dan BUMD Badan Usaha Lain Koperasi Perseorangan

Undang - Undang

Kepemilikan (Mineral Right)

Penyelenggaraan Penguasaan

Pertambangan(Mining Right)

Hak Penguasaan(Economic Right)

Dekonsentrasi

Desentralisasi

Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Tujuan

Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha

pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.

Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasiaonal agar lebih

mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan atau

sebagai sumber energy untuk kebutuhan dalam negeri.

Meningkatkan pendapatan masyarakat local, daerah, dan negara serta

menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.

Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha

pertambangan mineral dan batubara.

6. Kewenangan pengelolaan terhadap pertambangan minerba pada tingkat

menteri, gubernur, bupati/walikota

Kewenangan Menteri antara lain

Pemberian IUP serta pembinaan, pengawasan usaha pertambangan yang

bersifat lintas provinsi dan atau wilayah lebih 12 mil laut.

Pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Melakukan evaluasi terhadap IUP operasi produksi yang dikeluarkan oleh

Pemda.

Penyelesain konflik sesuai dengan letak kewenangan

Kewenangan Gubernur antara lain

Pemberian IUP serta pembinaan, pengawasan usaha pertambangan yang

bersifat lintas kabupaten/kota dan atau wilayah laut 4-12 mil laut.

Penyelesain konflik sesuai dengan letak kewenangan

Kewenangan Bupati/Walikota antara lain

Pemberian IUP serta pembinaan, pengawasan usaha pertambangan yang

bersifat lintas kabupaten/kota dan atau wilayah laut 4 mil laut.

Penyelesain konflik sesuai dengan letak kewenangan

7. a.Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b.Makna Pasal 33 ayat 3 UUD 1945

Makna dari pasal ini bahwa setiap kekeyaan yang berada di Indonesia

dimiliki dan dikuasai oleh negara dengan tujuan dan diperuntukan untuk

kemakmuran rakyat.

8. Ruang Lingkup Kebijakan Mineral dan Batubara

9.

10. Hak dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Inventarisasi

Konservasi

Pendayagunaan Pengusahaan

Pertambangan

Pengembangan

IPTEK

Potensi

Kekayaan

Pencadangan

Optimalisasi

penambangan

Nilai Tambah

Manfaat Lokal

Lingkungan

Kepentingan

nasional

Eksplorasi

Eksploitasi

PBG

Pengaturan

dan

Perencanaan

Tambang

Usaha Industri Strategis (Listrik, Manufaktur,Dll)

Memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan

pertambangan.

Memiliki mineral dan batubara termasuk mineral ikutannya kecuali mineral

ikutan radio aktif.

Tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK kepada pihak lain

Pengalihan kepemilikan dan atau saham dibursa saham indonesia hanya

dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu

Badan usaha yang tidak bergerak di bidang usaha pertambangan berhak

memperoleh IUP operasi produksi khusu untuk pengolahan dan pemurnian,

IUP operasi produksi penjualan

Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Meningkatkatkan Nilai Tambah

Melaksanakan kaidak teknik pertambangan yang baik

Akuntabel dan Transparan

Kandungan Kolak/Kesempatan Kerja

11. Hak Pemegang IPR

Binwas

1. K3

2. Lingkungan Hidup

3. Teknis Pertambangan

4. Manajemen

Bantuan Modal

Kewajiban Pemegang IPR

Kegiatan penambangan paling lambat 3 bulan sejak IPR terbit.

Patuhi K3, LH, penuhi standar

Kelola lingkungan hidup bersama Pemda

Membayar iuran tetap dan iuran produksi

Lapaoran Iak Ustam

Taat ktt persyaratan teknis pertambangan

12. Jenis Pendapatan Negara dan Daerah

Pendapatan Negara

Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak

Penerimaan Bukan Pajak

1. Iuran Tetap

2. Iuran Eksplorasi

3. Iuran Produksi dan kompensasi data informasi

Pendapatan Daerah

1. Pajak Daerah

2. Restribusi Daerah

3. Pendapatan Lain

13. Penghentian sementara pada kegiatan usaha pertambangan dapat

dilakukan apabila usaha pertambangan sebagai berikut ini :

Kahar, keadaan yang menghalangi kegiatan usaha, dan daya dukung tidak

dapat menanggung beban kegiatan pertambangan.

Penghentian sementara yang disebabkan oleh kegiatan menurunnya daya

dukung lingkungan dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan

berdasarkan permohonan masyarakat kepada menteri, gubernur,

bupai/walikota.

Menteri gubernur, bupati/walikota mengeluarkan keputusan tertulis

diterima/ditolaknya permohonan penghentian kegiatan pertambangan

disertai alasannya selambatnya 30 hari sejak permohonan tersebut diterima.

14. Kegiatan Usaha Pertambangan dapat berakhir apabila usaha pertambangan

sebagai berikut :

Izin Usaha Pertambangan atau Izin pertambangan khusus dikembalikan,

dicabut, atau habis masa berlakunya.

IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban, melakukan tindak pidana dan

menyatakan pailit (rugi).

Jangka waktu IUP atau IUPK telah habis dan tidak dilakukan perpanjangan.

15. Hak Masyarakat apabila terkana dampak negatif dari kegiatan

pertambangan adalah sebagai berikut

Masyarakat dapat memperoleh ganti rugi

Masyarakat dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap

kerugian akibat pertambangan yang menyalahi aturan.

Masyarakat mendapat hak perlindungan masyarakat (pasal 145 ayat 2)

16. Kewajiban Pajak

Iuran tetap (dead rent/land rent)

Iuran produksi (royalty)

Jasa/pelayanan

Kewajiban non pajak

PPH badan

PPH dividen/bunga/sewa/jasa

PPN

PPH karyawan

Bea Materai

Bea Masuk

PBB (pajak bumi bangunan)

PHP kendaraan bermotor

Pungutan/Pajak Pemda

17. Sumber Pendapatan Daerah

Pajak daerah, Restribusi daerah, pendapatan lain yang sah

Besar tariff iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat pengusahaan,

produksi dan harga komoditas tambang.

18. Izin Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada

1. Badan Usaha

2. Koperasi, dan

3. Perseorangan

Tahapan Pemberian Izin Usaha Pertambangan

1. Eksplorasi

2. Operasi Produksi

19. Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

1. Komoditas

Bahan galian mineral logam dengan cara lelang.

Bahan galian mineral bukan logam dengan cara pencadangan wilayah.

2. Panitia Lelang :

Panitia pusat beranggotakan minimal 7 orang.

Panitia provinsi beranggotakan minimal 5 orang

Panita kabupaten/kota beranggotakan minimal 5 orang.

3. Persyaratan :

Administratif.

Teknis

Lingkungan.

Finansial.

Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus

1. Menteri terlebih dahulu menawarkan dan/atau memberikan wilayah izin

pertambangan khusus kepada BUMN dan BUMD dengan cara prioritas.

2. Bagian mineral logam dan batubara dengan cara prioritas dan lelang.

3. Peminat lebih dari satu, wilayah zin pertambangan khusus diberikan

kepada BUMN/BUMD yang terlebih dahulu memenuhi persyaratan.

4. Bila BUMN/BUMD tidak berminat ditawarkan kepada swasta dengan cara

lelang.

5. BUMN/BUMD yang mendapat prioritas setelah memenuhi persyaratan

administrasi, teknis, lingkungan, dan financial diberikan peta wilayah izin

pertambangan khusus dan batas koordinat.

6. Wilayah izin pertamabangan khusus diberikan oleh Menteri.

20. Tabel Tahapan, Jangka Waktu dan Luas Izin Dalam Tahapan Konstruksi dan

Produksi

IUP Produksi

Jenis Bahan

GalianKonstruksi Produksi Luas (Ha)

Logam 2 20 + (2x10) Max 25.000

Batubara 2 20 + (2x10) Max 15.000

Bukan Logam 3

20 + (2x10)

Semen

10 + (2x5)

Max 5.000

Batuan 1 5 + (2x5) Max 5000

Radio AktifTergantung

Penugasan

Tergantung

Penugasan