slide materi ppakp manajemen aset
DESCRIPTION
ppakpTRANSCRIPT
©511
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2012
©511
Agenda Umum
Paparan ini membahas secara umum mengenai pengelolaan barang milik negara. Pembahasan dimulai dengan menceritakan mengenai landasan di bidang yuridis dalam pengelolaan barang milik negara. Kemudian, dibahas dan didiskusikan pokok pemikiran dalam pengelolaan barang milik negara. Selanjutnya, dijelaskan mengenai siklus yang ada dalam pengelolaan barang milik negara serta pembahasan atas tiap-tiap titik kegiatan, khususnya penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan. Terkahir, dipaparkan mengenai peraturan dan kebijakan baru yang ada dalam pengelolaan barang milik negara.
Dasar Hukum
Ruang Lingkup
Siklus Pengelolaan
Pengaturan baru
LATA
R B
ELAK
AN
G
UU NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARAUU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
Unifikasi peraturan pengelolaan BMN yang telah ada sebelumnya, Pengaturan hal-hal yang belum diatur sebelumnya,
Menampung kebutuhan dalam praktek, dan Pemberian landasan hukum yang lebih kuat
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BMN/D
• Permenkeu No. 96/2007 tentang TataCara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN
• Permenkeu No. 97/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN
• Permenkeu No. 120/2007 tentang Penatausahaan BMN
• Permenkeu No. 179/2009 tentang Penilaian BMN
• Permenkeu No. 29/2009 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN
KO
NSEP
SI DA
SAR
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan
menatausahakan BMN/D yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-
baiknya.
BMN/D yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah
tidak dapat dipindahtangankan.
Penjualan BMN/D dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu
yang diatur dengan peraturan pemerintah.
BMN/D yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus
disertifikatkan atas nama Pemerintah RI/Pemda yang bersangkutan.
Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan
dan ditatausahakan secara tertib.
BMN/D dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas
tagihan kepada Pemerintah Pusat/Daerah.
BMN/D dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :
• barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah
maupun pada pihak ketiga;
• barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
• barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan
untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.
ASAL PEROLEHAN
Jenis belanja:- - Belanja barang (52)- - Belanja modal (53)- - Belanja hibah (56)- - Bantuan sosial (57)- - Belanja Lain-lain (58)
Hibah/sumbanganPerjanjian/kontrakPeraturan perundang-undanganPutusan pengadilan
APBN
Perolehan Lain yang
sah
PERTANGGUNGJAWABAN
Aset Lancar Persediaan
Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan
Aset Lain-lain Aset Tidak Berwujud Kerjasama Pihak Ketiga Aset yang tidak digunakan
PenggunaanPemanfaatan
- Sewa- Pinjam pakai- KSP- BGS/BSG
PENGELOLAANPemindahtanganan
- Penjualan- Hibah- Tukar-menukar- PMP
Penghapusan
PENGELOLAAN
Termasuk : Dana Dekonsentrasi/
Tugas Pembantuan; Bagian Anggaran
Pembiayaan dan Perhitungan (999.08)
BLU
RUANG LINGKUP
BMN
Slide 5
6
PRESIDEN:PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLA. KEU. NEG( PSL. 6 )
MENTERI KEUANGANPENGELOLA FISKAL& WK. PEM.
DL. KEKY. NEG YG DIPISAHKAN
MENTERI/PIMP.LBGSELAKU PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG
GUB/BUPT/WALKOTAKEPL. PEMR. DRH
UTK MENGELOLA KEU DAERAH &WK PEMDA ATAS KEKAYAAN
DAERAH YG DIPISAHKAN
DISERAHKANDIKUASAKAN
UU No. 1 / 2004 : PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN BMN/D
MENTERI KEUANGANBEND UMUM NEGARA : (MENETAPKAN KEBIJ &
PEDOMAN PENGELOLA BMN)
MENTERI/PIMP LMBGPENGGUNA BARANG PADA
KEMENTERIAN/LMBG
PUSAT.
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
•MENETAPKAN PJBT PENGELOLA BMD (PS 5)
•MENETAPKAN KEBIJKN PENGELOLA BMD (Ps 43)
PEMERINTAH PUSATPEMERINTAH DAERAH
PP No. 6 / 2006 : PEJABAT PENGELOLAAN BMN/D
MENTERI KEUANGAN
SELAKU BUN ADALAH PENGELOLA BMN
(PS 4)
MENTERI / PIMP. LBG
SELAKU PIMPINAN KMNTRN / LMBG ADALAH PENGGUNA
BARANG (PS 6)
KEPALA KANTOR ADALAH KUASA PENGGUNA
BMN DI LINGKUNGNNYA
(PS 7)
GUB./BUPT/WALIKOTAPEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN BMD (PS 5)
SEKRETARIS DAERAHADALAH PENGELOLA
BMD (PS 5)
KASATKER PERANGKAT DAERAHADALAH PENGGUNA
BMD (PS 8)
UU No. 17 / 2003 : KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
SIKLUS PENGELOLAAN BMN
UTAMA
AWALAN
PERENCANAAN &PENGANGGARAN
PENGADAAN
SIKLUS REGULER•Penggunaan•Pembinaan, Pengawasan danPengendalian
•Pengamanan danPemeliharaan
•Penatausahaan•Penghapusan
SIKLUS INSIDENTIL•Pemanfaatan•Pemindahtanganan•Penilaian•Pemusnahan
LELANG TGR(PIUTANG)
IKUTAN
7
REGULER:
o Pengamanan & Pemeliharaan;
o Pembinaan, Pengawasan &
Pengendalian
o Penatausahaan;
INSIDENTIL:
o Pemanfaatan
– Sewa
– Pinjam Pakai
– KSP
– BGS/BSG
o Penilaian
o PerencanaanKebutuhan
o Penganggaran
Pengguna membuat & menyampaikan kepada
Pengelola
PEMINDAHTANGANANPEMUSNAHAN
o PENJUALANo HIBAHo TUKAR MENUKARo PMN
Pen
da
ftara
n
LELANG TGR(PIUTANG)
SIKLUS PENGELOLAAN BMN/D
PENGHAPUSAN(ADMINISTRASI)
©511
Penggunaan BMN
Penggunaan BMN sebatas untuk penyelenggaraan
tugas dan fungsi K/L yang bersangkutan;
Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan
oleh Pengguna untuk penyelenggaraan tupoksi
wajib diserahkan kepada Pengelola.
Pengelola mengatur penggunaan aset yang berlebih
di Pengguna untuk dialihkan status penggunaannya
kepada Pengguna lainnya.
BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya
pada Pengguna, dapat digunakan sementara oleh
Pengguna lain dalam jangka waktu tertentu tanpa
harus mengubah status penggunaannya setelah
mendapatkan persetujuan Pengelola.
Dalam hal BMN berupa bangunan dibangun di atas
tanah pihak lain, usulan penetapan status
penggunaannya harus disertai perjanjian yang
memuat jangka waktu, dan kewajiban para pihak.
.
Penetapan status
Penggunaan sementara
Alih status pengunaan
Dioperasionalkan pihak lain
1. Tanah/bangunan.2. Selain tanah/bangunan:
• Memiliki buktikepemilikan, atau
• Perolehannya > Rp25jt.3. BMN yg dari awal
pengadaan untuk PMPP atau hibah.
PENGELOLA
SelainTanah/bangunan:
• Tidak memiliki buktikepemilikan; atau
• Perolehannya ≤ Rp25jt
Catatan: BMN untuk alutsista pada TNI & Polri tidak memerlukan penetapan status penggunaan
PENGGUNA
©511
Pemanfaatan BMN
Pemanfataan dilaksanakan dalam rangka kegiatan diluar tugas pokok dan fungsi
Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang.
Tanah dan/atau bangunan pada pengguna barang yang seluruhnya akan dimanfaatkan harus
diserahkan terlebih dahulu kepada Pengelola Barang.
Seluruh penerimaan dalam rangka pemanfaatan BMN merupakan penerimaan negara dan
disetorkan ke Kas Negara
Sewa
Pinjam Pakai
Kerjasama Pemanfaatan
BGS / BSG
Tanah/bangunan.
PENGELOLA
• Sebagian T/B
• Selain T/B
PENGGUNA
dengan persetujuan
Pengelola Barang
©511
Sewa BMNpemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
Jangka waktu sewa paling lama 5 (tahun) dandapat diperpanjang.
Pembayaran uang sewa dilakukan sekaligus
paling lambat saat penandatanganan kontrak.
Penyewa hanya dapat mengubah bentuk tanpamengubah kontruksi, dan bagian yangditambahkan menjadi BMN.
Penyewa BUMN/D, perorangan dan badanhukum lainnya.
Stb = (3,33% x Lt x Nilai tanah) +(6,64% x Lb x Hs x Nsb)
Stb = Sewa tanah & bangunanSt = Sewa tanah (Rp/tahun)Lt = Luas tanah (m2) terendah NJOPLb = Luas lantai BangunanHs = Harga satuan bangunan standar keadaan baruNsb = Nilai sisa bangunanSp = Sewa Prasarana BangunanHp = Harga prasarana Bangunan dalam keadaan baru
Nsp = Nilai sisa prasarana bangunan
Penyusutan• bangunan permanen = 2 % /tahun • bangunan semi permanen = 4 % /tahun
• bangunan darurat = 10 % /tahun• pekerjaan halaman = 5 % /tahun• mesin/instalasi = 10 % /tahun• furniture/elektronik = 25% /tahunCat: penyusutan bangunan maks. 80 %
Sp = 6,64% x Hp x Nsp)+
Optimalisasi BMN yg belum/tidak dipergunakan dalampelaksanaan tupoksi
Menunjang pelaksanaantupoksi K/L
Mencegah penggunaan olehpihak lain secara tidak sah.
Optimalisasi
Penunjang
Pengamanan
©511
Pinjam Pakai BMNpenyerahan penggunaan BMN antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir, BMN diserahkan kembali kepada Pemerintah Pusat.
Jangka waktu pinjam pakai paling lama 2(tahun) dan dapat diperpanjang.
Dalam hal akan diperpanjang, permintaanperpanjangan diajukan paling lambat 3 (tiga)bulan sebelum jangka waktu berakhir.
Peminjam : Pemerintah Daerah
Tanah dan/atau bangunan yang dipinjampakaikan, harus dipergunakan sesuai perjanjian
dan tidak diperkenankan untuk diubah bentukbangunan.
Pemeliharaan dan biaya yang timbul selamamasa pinjam pakai,menjadi tanggungjawabpeminjam.
Setelah masa pinjam pakai berakhir, peminjamharus mengembalikan Barang Milik Negarayang dipinjam dalam kondisi sesuai denganperjanjian.
Optimalisasi BMN yg belum/tidak dipergunakan dalampelaksanaan tupoksi
Menunjang penyelenggaran pemerintah daerah
Optimalisasi
Penunjang
©511
Kerjasama Pemanfaatan BMNpendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sumber pembiayaan lainnya.
KSP tidak mengubah status BMN.
Sarana dan prasarana yang menjadi bagian daripelaksanaan KSP adalah BMN sejakpengadaannya.
Jangka waktu KSP paling lama 30 tahun dandapat diperpanjang.
Mitra : BUMN/D dan badan hukum lainnya.
Mitra KSP ditentukan melalui tender, kecualiBMN yang bersifat khusus.
Seluruh biaya yang timbul dalam tahappersiapan dan pelaksanaan KSP menjadi bebanMitra KSP.
IMB harus atas nama Pemerintah RI.
Optimalisasi BMN yg belum/tidak dipergunakan dalampelaksanaan tupoksi
Meningkatkan penerimaan negara
Mencegah penggunaan tanpa didasarkan pada ketentuan yang berlaku.
Optimalisasi
PNBP
Pengamanan
Kontribusi tetap.
Pembagian keuntungan hasilpendapatan KSP.
©511
BGS/BSG BMNBGS : pemanfaatan tanah pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka tertentu yang telah disepakati dan selanjutnya diserahkan kembali kepada Pengelola Barang setelah jangka waktu berakhir.
BSG : pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian diserahkan kepada Pengelola Barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka yang telah disepakati.
. Selama masa pengoperasian BGS/BSG,
Pengguna barang harus dapat menggunakanlangsung objek BGS/BSG untuk
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinyapaling sedikit 10% dari luas objek BGS/BSG;
Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 tahun ;
Pemilihan mitra BGS/BSG dilakukan melaluitender dengan peserta sekurang-kurangnya 5(lima) peserta;
IMB harus atas nama Pemerintah RI.
Dilakukan untuk menyediakanbangunan dan fasilitasnyadalam rangka tupoksi K/L, yang dana pembangunannyatidak tersedia dalam APBN
Fungsi Pelayanan
Kewajiban Mitra BGS/BSG:Membayar kontribusi ke Rekening Kas Umum
Negara;
Tidak menjaminkan, menggadaikan dan/atau memindahtangankan objek BGS/BSG;
Memelihara objek BGS/BSG.
NON TUSI
TUSI
PP 6/2006
PP JENIS DAN TARIF PNBP
Tindak Lanjut: Kementerian/Lembaga diminta untuk:
Menginventarisir jenis PNBP yang terkait dengan pemanfaatan BMN dalam usulan revisi RPP/PP tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada K/L,
Mengusulkan pengaturan jenis dan tarif PNBP dimaksud sesuai PP No. 6/2006
Mengusulkan RPP/revisi PP kepada Menteri Keuangan
PRINSIP DASAR
Sl ide 15
Surat Menteri Keuangan No. S-420/MK.02/2011 tgl 25 Juli 2011
Pemanfaatan aset dalam rangka kelancaran tupoksi seperti pemanfaatan
gedung asrama untuk kegiatan diklat
Pemanfaatan aset yang tidak terkait atau tidak dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksi antara lain pemanfaatan gedung untuk kegiatan pernikahan dan sejenisnya
Pemanfaatan aset dalam rangka kelancaran tupoksi, tetapi dalam pelaksanaan kegiatannya tidak terdapat peran atau tidak melibatkan kuasa pengguna barang
©511
pengalihan kepemilikan barang milik negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah
Pemindahtanganan BMN
tidak perlu mendapat persetujuan DPR :. • sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah
atau penataan kota;
• harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
• diperuntukkan bagi pegawai negeri;• diperuntukkan bagi kepentingan umum;
• dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang incracht dan/atau berdasarkan ketentuan perundangundangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis
Penjualan
Hibah
Tukar Menukar
Penyertaan Modal
Tanah/bangunan.
PENGELOLA
• Sebagian T/B
• Selain T/B
PENGGUNA
dengan persetujuan
Pengelola Barang
Ijin DPR BMN BMD
T/B seluruh seluruh
Non T/B > Rp100 m > s/d Rp 5 m
17
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN
JENIS NILAIPERSETU-
JUAN
TIDAK PERLU
PERSETUJUAN
DPR / DPRD
PERSETUJUAN YANG DIPERLUKAN
JENIS NILAI PERSETUJUAN
Untuk BMN
Tanah &
bangunan
Selain tanah &
bangunan
Tdk Ada
batasan nilai
> Rp. 100 M
DPR
1. Tdk sesuai dgn
tataruang wilayah
atau penataan
kota
2. Anggaran untuk
bangunan
pengganti sudah
disediakan
3. Untuk PNS
4. Untuk
kepentingan
umum
5. Dikuasai negara
krn ptsan
pengadilan /
Inkracht, UU, yg
jika
dipertahankan
tdk layak secara
ekonomis
BMN
Tanah &
bangunan
>10M Pengelola dgn
acc Presiden
≤10M Pengelola
Barang
BMD
Tanah &
bangunan----
Pengelola
Barang dgn acc
gub/bupati/
walikota
Untuk BMD
Tanah &
bangunan
Selain tanah &
bangunan
Tidak Ada
Batasan
Nilai
> Rp 5 M
DPRD
BMN
Selain
tanah &
bangunan
≤10M Pengelola
Barang
>10M Pengelola
Barang dgn acc
Presiden
BMD
Selain
tanah &
bangunan
≤ 5M Pengelola
Barang dgn acc
gub/bupati/
walikota
©511
Penjualan BMNpengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
Optimalisasi BMN yang berlebih/idle
Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara
Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Optimalisasi
Ekonomis
Legalitas
Apabila tidak laku dilelang, maka dilakukanpemindahtanganan bentuk lain.
Apabila tidak dapat dipindahtangankan dlmbentuk lain, maka dimusnahkan setelahmendapatkan persetujuan Pengelola.
Penjualan kendaraan dinas operasional• Telah berusia 10 tahun; atau• Hilang atau rusak berat akibat kecelakaan
atau force majeure dgn kondisi maks. 30%.
Tidak mengganggu tupoksi K/L. Dilaksanakan dengan lelang, kecuali BMN yang
bersifat khusus, yaitu:Rumah negara gol. III;Kendaraan dinas pejabat negara.BMN lainnya, ditetapkan lebih lanjut oleh
Pengelola berdasarkan pertimbangan Pengguna & instansi teknis terkait, yaitu:• Tanah/bangunan yg akan digunakan utk
kepentingan umum;• Jika dilelang akan merusak tata niaga;• Tanah kavling yg dari awal pengadaan utk
pembangunan perumahan pegawai negeri.
Tanah/bangunan
PENGELOLA
• Bangunan harus dihapuskan karena anggaran bangunan pengganti telah tersedia;
• Penjualan tanah/ bangunan rumah negara gol. III
• Selain tanah/bangunan
PENGGUNA
denganpersetujuan
Pengelola
©511
Tukar Menukar BMNpengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
Optimalisasi BMN yang berlebih/idle
Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara
Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Optimalisasi
Ekonomis
Legalitas Tukar-menukar BMN dilakukan dalam hal:
• Tidak sesuai tata ruang wilayah/kota;• Belum dimanfaatkan secara optimal;
• Penyatuan BMN yang lokasinya terpencar;• Pelaksanaan renstra pemerintah/negara; atau• ketinggalan teknologi
Mitra : BUMN/D, Pemda, perorangan, dan badanhukum lainnya.
Mitra ditentukan melalui tender dgn minimal 5(lima) peminat, kecuali pertukaran dengan:• Pemda; atau• pihak yg mendapat penugasan pemerintah.
Tanah/bangunan
PENGELOLA
• Tanah/Bangunan pada Pengguna Barang namun tidak sesuai dengan tata ruang wilayah/kota
• Selain tanah/bangunan
PENGGUNA
dengan persetujuan Pengelola
Penggantian utama: tanah atau tanah dan bangunan;
Nilai barang pengganti ≥ BMN
Catatan:Apabila nilai barang pengganti < BMN, mitra wajib menyetor selisihnya ke KUN.
©511
Hibah BMNpengalihan kepemilikan BMN dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
Untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan
Menunjang penyelenggaraanpemerintahan daerah
Non Profit Oriented
Penunjang
BMN yang dapat dihibahkan: Dari awal pengadaan untuk dihibahkan; Bukan barang rahasia negara; Bukan barang yang menguasai hajat hidup orang
banyak; Barang idle; Berdasarkan keputusan pengadilan atau
ketentuan perundang-undangan ditentukanuntuk dihibahkan;
Untuk pembangunan fasilitas umum sesuaiketentuan perundang-undangan, fasilitas sosialdan keagamaan.
Tanah/bangunan
PENGELOLA
• Tanah/Bangunan yg dari awal pengadaannya utk dihibahkan;
• Sebagian tanah /bangunan• Selain tanah/bangunan
PENGGUNA
dengan persetujuan Pengelola
BMN harus digunakan sebagaimana fungsinya pada saat dihibahkan, dan tidak boleh dimanfaatkan oleh dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain
Penerima Hibah :• Pemda• Lembaga sosial keagamaan dan
kemanusiaan
©511
Penyertaan Modalpengalihan kepemilikan BMN dari semula kekayaan negara yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara pada BUMN, BUMD, atau Badan Hukum lain yang dimiliki Negara/Daerah.
BMN yg dari awal pengadaan untuk PMPP,diajukan kepada Pengelola Barang max. 6bulan setelah penetapan status penggunaan,
dan apabila terlambat akan dikenakan sewa. Penyertaan ditetapkan dengan PP. Pengajuan RPP PMPP kepada Presiden
dilakukan Pengelola Barang. Semua biaya pelaksanaan penyertaan
dibebankan pada penerima.
Tanah/bangunan
PENGELOLA
• Tanah/Bangunan yg dari awal pengadaannya utk PMPP (dokumen penganggaran);
• Selain tanah/bangunan
PENGGUNA
dengan persetujuan Pengelola
PMN
Pendirian
Pengem-banganusaha
Pening-katan
kinerja/perbaikanstruktur
permodalan
Penyela-matan
perekono-mian
nasional
Optimali-sasi BMN
D E F I N I S I PEN
GA
HP
USA
N B
MN
Penghapusan adalah tindakan menghapus catatan barang milik negara dari: Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang Daftar Barang Milik Negara oleh pengelola barang
dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang.
S Y A R A T
Tanah/Bangunan
Rusak berat karena bencana alam/force majeure
Tidak sesuai RUTR
Tidak memenuhi kebutuhan organisasi;
Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi;
Rencana strategis pertahanan.
Selain Tanah/Bangunan
Rusak, terkena modernisasi, kadaluarsa,terkikis, aus, susut,dll
Lebih menguntungkan bila dihapus
Hilang/Kekurangan Perbendaharaan/ kematian hewan atau tanaman.
J E N I SDBP/KP DBMN
Penyerahan kepada Pengelola √
Alih Status √
Pemindahtanganan √ √
Putusan Pengadilan √ √
Pemusnahan √ √
Sebab lain (hilang, kecurian, terbakar, susut, terkena bencana alam, kadaluwarsa, dll).
√ √
A L A S A N
Tidak dapat digunakan/dimanfaatkan/ dipindahtangankan;
Alasan lain sesuai undang-undang.
C A R A
Dibakar, dihancurkan, ditimbun;
Ditenggelamkan ke laut, sesuai undang-undang
Pemusnahan BMN
Tanah/bangunan.
PENGELOLA
• Sebagian T/B
• Selain T/B
PENGGUNA
dengan persetujuan
Pengelola Barang
P E L A K S A N A A N
Pengelola Barang
Pengguna Barang
Kuasa Pengguna
Barang
PENGAMANAN
FISIK ADMINISTRASI HUKUM
Atas nama Penyimpanan
BMN/D Tanah Pemerintah RI / Pemda Pengelola Barang
BMN/D Bangunan Pemerintah RI / Pemda Pengelola Barang
BMN Selain tanah/bangunan Pengguna Barang Pengguna Barang
BMD Selain tanah/bangunan Pemerintah Daerah Pengelola Barang
PENGAMANAN BARANG MILIK
NEGARA
25
SertifikasiPenertiban Barang Milik Negara
Slide7
Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN No. tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah
BMN atas tanah harus disertifikatkan atas nama
Pemerintah RI cq. Kementerian
Negara/Lembaga (K/L) yang menguasai/ menggunakan BMN.
Memberikan kepastian hukumMemberikan perlindungan hukum kepada pemegang
hak atas tanahMelaksanakan tertib administrasi BMN berupa tanahMengamankan BMN berupa tanah
186/PMK.06/200924/2009
K/L
KEMENTERIAN KEUANGAN
BPN
Pengajuananggaran Pelaporan Usulan penetapan
status penggunaan
Inventarisasi & identifikasi Menyelesaikan masalah
penguasaan/persertifikatan Mengajukan permohonan
sertifikasi
©511
Penatausahaan BMN
Pembukuan
Inventarisasi
Pelaporan
Dokumen
rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN/D sesuai dengan ketentuan yang berlaku
UAPPB-W
UAPPB-E1
UAPB
UAKPB
DJKN
Kanwil DJKN
KPKNL
Ditjen PBN
KanwilDitjen PBN
KPPN
UAPA
UAPPA-E1
UAPPA-W
UAKPA
©511
Pengaturan Baru
Sesi ini menceritakan peraturan dan
kebijakan terbaru yang ada dalam
pengelolaan BMN. Presentasi ini
menyajikan kebijakan pengaturan
mengenai pengelolaan rumah
negara, tindak lanjut hasil
inventarisasi dan penertiban BMN,
dan pengelolaan BMN eks Dana
Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan.
Tindak Lanjut Penertiban
Dekonsentrasi/TP
DJKN
TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN BMN PADA K/L
(271/KMK.06/2011)
1) Barang yang tidak ditemukan.
2) BMN dalam kondisi rusak berat namun masih tercatat dalam daftar BMN.
3) BMN berupa tanah yang berada dalam penguasaan K/L namun belum bersertipikat atas
nama K/L.
4) BMN berupa tanah yang berada dalam penguasaan K/L namun tidak didukung dengan dokumen kepemilikan.
5) BMN dikuasai oleh Pihak Lain.
6) BMN dalam sengketa.
7) BMN dimanfaatkan Pihak Lain dengan kompensasi tetapi tidak sesuai ketentuan.
8) BMN dimanfaatkan oleh Pihak Lain tanpa kompensasi.
9) Gedung berdiri di atas tanah Pihak Lain atas dasar kontrak dan masa kontrak telah habis.
10) Gedung sudah dibongkar tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Sl ide 28
Tindak lanjut hasil penertiban BMN harus telah selesai dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya KMK
DJKN
Barang yang tidak ditemukan (BMN berupa tanah)
1Sl ide 29
PB/KPB membentuk Tim Internal untuk mencari BMN tersebut dan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti BPN, Kecamatan, Kelurahan/Desa, dll, s.d. ditemukannya BMN tersebut
Ditemukan ?
Tim Internal melakukan verifikasi atas BMN yang tidak ditemukan serta ada tidaknya kesalahan PB/KPB yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMN tersebut.
Apakah ada indikasi kesalahan?
Tidak
Ya
Dilakukan proses TGR sesuai ketentuan. Setelah proses penetapan TGR selesai, Pengguna Barang mengajukan
permohonan persetujuan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang dan melaporkan adanya tagihan TGR ke unit yang
menangani keuangan pada K/L
Tidak
Ya
Punya dokumen kepemilikan ?
Tidak
Ya
> 30 tahun ?
Tidak
Ya
Mencari historis
Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang
dengan melampirkan BA-04 dan BA-05
Ada masalah hukum ?
Tidak
Ya
selesai
Selesaikan sesuai
keputusan ini
selesai
DJKN
Barang yang tidak ditemukan (BMN selain tanah)
1Sl ide 30
Perolehan sebelum 31 Des 2004 ?
> 25 juta ?
> 50 juta ?
Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan penghapusan BMN kepada Pengelola
Barang dengan melampirkan BA-04 dan BA-05
Ya
YaTidak
Tidak
Ya
Membentuk Tim Internal untuk melakukan verifikasi atas BMN yang tidak ditemukan serta ada tidaknya kesalahan yang mengakibatkan tidak
ditemukannya BMN tersebut. Apakah ada indikasi kesalahan?
Tidak
Dilakukan proses TGR sesuai ketentuan. Setelah proses penetapan TGR selesai, Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang dan melaporkan adanya tagihan TGR ke unit yang menangani keuangan pada K/L
Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang dengan melampirkan BA-04 dan BA-05
Tidak
Ya
Punya dokumen kepemilikan ?
selesai
selesai
Ya
Tdk
DJKNBMN dalam kondisi rusak berat namun
masih tercatat dalam daftar BMN
Terhadap BMN yang berada dalam kondisi rusak berat
namun masih tercatat dalam daftar BMN, Pengguna Barang
mengajukan usulan penghapusan kepada Pengelola Barang
berdasarkan berita acara hasil penertiban BMN, data barang
dengan disertai surat pernyataan dari Pengguna Barang/
Kuasa Penguna Barang bahwa BMN dalam kondisi rusak berat
dan tidak dapat dipindahtangankan/dimanfaatkan.
2Sl ide 31
DJKN
Barang yang tidak ditemukan(Koreksi Akuntansi)
1Sl ide 32
penghapusan (301) pada SIMAK-BMN
Pindah ke catatan manual
Disclose pada Catatan Atas Laporan Keuangan dan Catatan
Atas Laporan BMN
Proses administrasi
Existing ?
Ada
Tidak Ada
Catat
selesai
Dikuasai ?
Ya
Tidak
Sengketa ?
Tidak
Ya
Rusak Berat ?
Koreksi SIMAK
Ya
Tidak
DJKN
BMN dalam penguasaan K/L(BMN berupa tanah)
3
Sl ide 33
4
Ada dokumen awal ?
Atas nama K/L ?
Tidak
Ya
mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal untuk pengurusan bukti kepemilikan (seperti riwayat tanah dan surat pernyataan tanah tidak sengketa) dengan berkoordinasi pihak-pihak terkait, misalnya
Pejabat Pemerintahan Desa, Kecamatan, atau pihak terkait lainnya
Punya dokumen kepemilikan ?
Ya
Tidak
selesai
Proses sertifikasi
Tidak
Ya
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab menjaga dan mengamankan BMN dari penggunaan dan/atau pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak, antara lain dengan memasang papan plang tanah milik negara, memagar, menitipkan melalui surat aset dimaksud kepada aparat setempat (lurah dan camat).
DJKNBMN dikuasai oleh Pihak Lain
5Sl ide 34
Sengketa ?
Tidak
Ya
melakukan upaya hukum: memblokir tanah ke Kantor Pertanahan/Lurah/Camat setempat, guna
menghindari adanya pengalihan atas tanah; mengajukan permohonan penetapan pengosongan dari pengadilan setempat atas
BMN tersebut yang ditindak lanjuti dengan upaya pengosongan; melakukan upaya hukum perdata ke pengadilan dengan gugatan/intervensi;
Setelah berhasil menguasaikembali BMN tersebut secara fisik,
Pengguna Barang bertanggungjawab untuk menjaga dan
mengamankan BMN.
melakukan pendekatan secara persuasif melalui musyawarah dengan Pihak lain yang menguasai BMN baik dilakukan sendiri maupun dengan mediasi aparat pemerintah yang terkait.
upaya hukum dengan melibatkan Pengelola Barang untuk meng-ajukan gugatan perdata ke Pengadilan setempat atau penyelesai-an arbitrase yang ditindak lanjuti dengan upaya pengosongan.
pelaporan ke pihak kepolisian/kejaksaan/ KPK, dalam hal diindikasikan adanya tindak pidana
selesai
Berhasil
Tdk
Jika putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap dan tidak ada upaya hukumlainnya (PK) mengakibatkan beralihnya status kepemilikan BMN, maka segera ditindaklanjutidengan penghapusan BMN.
DJKNBMN dalam sengketa
6Sl ide 35
BMN menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata
Dalam hal PB/KPB menjadi pihak, agar penanganan perkara lebih hati-hati dgnmengajukan bukti yg kuat, & melakukan
upaya hukum hingga peninjauan kembali.
Dalam hal PB/KPB tidak menjadi pihak, agar PB/KPB melakukan intervensi atas perkara
yang ada.
Dalam hal PB/KPB yg menjadi pihak &perkara telah putus dgn PB/KPB sbg pihak
yang kalah, PB/KPB dpt meminta permohonan agar Pengelola Barang
mengajukan gugatan perlawanan atas putusan dimaksud.
Dalam hal PB/KPB menjadi pihak & perkara telah berkekuatan hukum tetap (sampai
upaya PK) dgn putusan mengalahkan PB/KPB , putusan dimaksud segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penghapusan BMN.
BMN menjadi obyek sengketa dalam perkara pidana
Menyediakan bukti-bukti yang kuat maupun saksi ahli yang menguatkan
kepemilikan negara atas BMN, dengan kerja sama yang baik antara PB/KPB dengan aparat penegak hukum yang
menangani pidana.
Memonitor dengan cermat perkara pidana terkait BMN sampai putusan
berkekuatan hukum tetap
DJKNBMN dimanfaatkan Pihak Lain
7
Sl ide 36
8
Ada Kompensasi ?
Ada
Tidak
Prosedur sesuai ketentuan ?
Pemanfaatan BMN oleh Pemda atau BMN yang dioperasikan Pihak Lain
dalam rangka menjalankan tupoksi K/L ?
selesai
Ya
Tidak
Seluruh penerimaan negara yang diperolehdari pemanfaatan BMN harus disetor kepadaKas Negara sebagaimana hasil review/ audit
Review/audit oleh aparat pengawas fungsional
Sisa waktu Perjanjian wajib disesuaikan denganketentuan dalam waktu paling lambat 1 tahun.
Jika terdapat hak negara yang masih terutang oleh pihak lain, seluruh hak negara tersebut harus dibayar oleh pihak lain tersebut.
pemanfaatan tersebut harus diproses dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Tidak perlu kompensasi
Ya
Tidak
Ditinjau ulang dan dilakukan audit oleh aparat pengawas fungsional
DJKN BMN berupa Gedung
Dalam hal gedung dibangun di atas tanah pihak lain atas dasar kontrak dan masa berlakunya kontrak habis dan tidak dapat diperpanjang lagi atau tidak diperlukan perpanjangan kontrak karena gedung tidak diperlukan lagi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Satker, maka diusulkan penghapusan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9
Sl ide 37
dibangun di atas tanah Pihak Lain atas dasar kontrak telah habis
dibongkar tanpa persetujuan Menteri Keuangan
Terhadap gedung yang sudah terlanjur dibongkar sebelum adanya ijin penghapusan/penjualan harus dilakukan review/audit oleh aparat pengawas fungsional.
Rekomendasi aparat pengawas fungsional harus ditindaklanjuti oleh Satker.
Dalam hal terdapat sisa bongkaran, maka dilakukan penilaian atas bongkaran yang tersisa.
Diusulkan penghapusan/penjualan atas gedung sesuai peraturan perundangan yang berlaku.10
38
2011
2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraYang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011
Penyelesaian pengelolaan BMN DK/TP selambat-lambatnya tanggal 31
Desember 2012
PENGELOLAAN
BMN DK/TP
PENGGUNAAN
PEMINDAH-
TANGANAN
PENGHAPUSAN
PENATAUSAHAAN
2010
Penetapan status penggunaan BMN DK/TP dilakukan oleh:
Pengelola barang;
• Tanah dan bangunan;
• Selain T/B yang memiliki bukti kepemilikan atau nilai perolehan
satuan di atas Rp 25jt
Pengguna barang Selain yang ditetapkan pengelola barang
Penetapan status penggunaan dilakukan atas BMN DK/TP yang sedang
digunakan atau direncanakan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga.
Penetapan status penggunaan tidak perlu dilakukan atas BMN DK/TP yang
direncanakan untuk dilakukan Pemindahtanganan sampai dengan tanggal 31
Desember 2012 atau yang telah diserahkan kepada pihak ketiga
2010
PEMINDAHTANGANAN
BMN DK/TP
PENJUALANHIBAH
1. dilakukan kepada Pemda
2. dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapatkan persetujuan Pengelola
3. Syarat:a. tidak digunakan untuk
penyelenggaraan tusi K/L;b. telah ditatausahakan oleh K/L;c. digunakan untuk
penyelenggaraan pemerintahandaerah;
d. keberadaan fisiknya jelas; dane. dalam kondisi baik/layak untuk
digunakan.
1. dilakukan kepada Pemda
2. dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapatkan persetujuan Pengelola
3. Syarat:a. tidak digunakan untuk
penyelenggaraan tusi K/L;b. telah ditatausahakan oleh K/L;c. digunakan untuk
penyelenggaraan pemerintahandaerah;
d. keberadaan fisiknya jelas; dane. dalam kondisi baik/layak untuk
digunakan.
2010
Penghapusan dilakukan dalam rangka: Pemindahtanganan; atau sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi
penyebab penghapusan;
Nilai BMN DK/TP yang dihapuskan sebesar nilai yang tercantum dalam DaftarBarang dan/atau Laporan Barang.
Kebenaran materialitas atas sebab-sebab lain yang menjadi alasan penghapusantersebut menjadi tanggung jawab Pengguna Barang.
Persetujuan Pengelola atas usulan penghapusan tidak menghapus kewajibanhukum Pengguna/Kuasa Pengguna/pengurus barang/ penanggung jawab BMNtersebut apabila terdapat pelanggaran hukum yang telah dilakukan
42
2010 PEMUSNAHAN
Pelaksanaan pemusnahan atas BMN DK/TP dilakukan sesuai ketentuan
PENGELOLAAN BMN EKS DANA DEKONSENTRASI 2010
(248/PMK.07/2010)
Barang yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi merupakan BMN• dicatat sebagai persediaan • harus ditatausahakan dalam SIMAK-BMN.
Persediaan diserahkan oleh Pengguna kepada Pemerintahan Daerah c.q SKPD pelaksana tugas Dekonsentrasi dengan BAST selambat-Iambatnya 6 (enam) bulan setelah realisasi pengadaan barang.
Berdasarkan BAST, SKPD penerima wajib menatausahakan dan melaporkan pada neraca Pemerintahan Daerah.
Pengguna barang melaporkan serah terima barang kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan melampirkan BAST.
Dalam hal K/L tidak menyerahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pengadaan atau SKPD tidak bersedia menerima BMN, maka BMN yang dimaksud direklasifikasi menjadi aset tetap pada K/L.
2011
PENGELOLAAN BMN EKS TUGAS PEMBANTUAN PASCA 2010
(248/PMK.07/2010)
Barang yang diperoleh dari dana Tugas Pembantuan merupakan BMN.• selain yang berasal dari kegiatan fisik lain aset tetap.
• yang berasal dari kegiatan fisik lain dan yang berasal dari dana penunjang persediaan.• harus ditatausahakan dalam SIMAK-BMN oleh SKPD pelaksana TP.
Aset Tetap dihibahkan oleh Pengguna kepada Pemda c.q SKPD pelaksana TP sepanjang :• pihak K/L bermaksud menyerahkan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesediaan
Menghibahkan yang diterbitkan sebelum disampaikannya surat Keputusan Menteri K/L tentang penugasan atas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah; dan
• Pemerintah Daerah menyatakan kesediaannya untuk menerima aset tetap dimaksud yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah.
Pelaksanaan Hibah Aset Tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan hibah BMN sebagaimana diatur dalam PMK 96/2007.
Permohonan persetujuan hibah kepada Menteri Keuangan c.q. DJKN harus diajukan selambat-
Iambatnya 6 bulan setelah realisasi pengadaan barang.
Pengguna barang melaporkan pelaksanaan Hibah kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang c.q DJKN , DJPU dan DJA dengan melampirkan BAST
Dalam hal K/L tidak melaksanakan ketentuan, maka K/L tidak diperkenankan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan aset tetap dalam rangka Tugas Pembantuan untuk tahun berikutnya.
Dalam hal SKPD tidak bersedia menerima BMN, maka BMN yang dimaksud tetap dicatat sebagai aset tetap pada K/L.
2011
PENGELOLAAN BMN EKS TUGAS PEMBANTUAN PASCA 2010
(248/PMK.07/2010)
BMN berupa Persediaan diserahkan oleh Pengguna kepada Pemda c.q SKPD pelaksana TP dengan BAST selambat-Iambatnya 6 bulan setelah realisasi pengadaan barang.
Berdasarkan BAST , SKPD penerima wajib menatausahakan dan melaporkan pada neraca Pemerintahan Daerah.
Pengguna barang melaporkan serah terima barang kepada Menteri Keuangan c.q DJKN dengan melampirkan BAST.
Dalam hal K/L tidak menyerahkan, maka BMN direklasifikasi menjadi aset tetap pada K/L.
2011
©511
TERIMA KASIH