slide baru let manager manage presentasi 03112010v
TRANSCRIPT
PEMAHAMAN LET MANAGER MANAGE
Direktorat Sistem PerbendaharaanJakarta, November 2010
Latar BelakangHasil Rapat Pimpinan Terbatas Tanggal 29 Juli 2010 dengan Agenda Pembinaan KPPN, antara lain:oPemahaman prinsip let the manager manage dimaknai secara dangkal, dimana satker memiliki kewenangan yang mutlak dalam pengajuan SPM;
Satker ketika mengajukan SPM kepada KPPN menganggap KPPN tidak perlu mencampuri urusan satker dalam hal yang boleh dibayarkan atau tidak boleh dibayarkan karena alokasi yang diterimanya sudah melalui pembahasan di DPR.
oTerdapat perbedaan pemahaman penerapan let the manager manage dalam pengujian SPM oleh satker, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan penyempurnaan Perdirjen No. PER-66/PB/2005;
Latar Belakang …(lanjutan)o Sesuai Daily Activity Monitoring System dari Setditjen
Perbendaharaan, permasalahan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Kecil yang terdiri dari:
Sekretaris DJPBN
Direktur Sistem Perbendaharaan
Direktur Pelaksanaan Anggaran
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
o Tugas Tim Kecil adalah membahas pemahaman let manager manage untuk penyempurnaan Perdirjen No. PER-66/PB/2005.
o Ekspektasinya adalah hasil pembahasan oleh Tim dapat disosialisasikan dalam Rakernas Ditjen Perbendaharaan.
Referensi Let Manager Manage
o UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negarao UU No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negarao UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negarao PMK No. 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan
APBN.o PMK No. 171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusato PMK No.119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-
KL dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA TA 2o1o.o PMK No. 69/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2010.o Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Mekanisme Pelaksanaan
Pembayaran atas Beban APBN.
PENGERTIAN LET’S THE MANAGER MANAGE
Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pengguna Anggaran dalam mengelola anggarannya untuk mewujudkan kinerja yang telah direncanakan
Clarity of Role
Let’s the manager manage
Performance Budget
Pengelolaan Anggaran pada Pengguna Anggaran
Penyusunan anggaran Penyampaian Dokumen Pelaksanaan
Anggaran & Perubahannya Pembuatan Komitmen (Otorisasi) Pengujian Tagihan Pembebanan dan Perintah Bayar Pertanggungjawaban
BATASAN KEWENANGAN YANG LEBIH LUAS
Sesuai rencana kinerja Sesuai peraturan perundang-undangan
yang ada Sesuai tata kelola keuangan negara yang
diatur oleh Menteri Keuangan Transparan & Akuntable
Implikasi: Let the manager manage
o Fungsi eksekusi program/kegiatan secaraparipurna
o Penyerahan otorisasi pembebanan anggaran kepada pengguna/kuasa pengguna anggaran
o Fleksibilitas dalam rincian DIPA dan revisi POKo Dukungan Uang Persediaan (imprest funds)
melalui Bendaharao Penyediaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUo Fleksibilitas dihubungkan dengan transparansi,
akuntabilitas, dan pertanggungjawaban
Pelayanan yang aman, cepat, dan transparan
o Fungsi Menkeu selaku treasurer: efficient collection, secured deposit, and immediate payments;
o Menggunakan konsep one stop service, dimana satker dilayani melalui satu pintu;
o Penyederhanaan jalur/prosedur pelayanan dengan tidak mengabaikan faktor keamanan
o Simplikasi dokumen pendukung SPM;o Percepatan pelayanan pencairan dana;o Pemberian Uang Persediaan bagi satker;o Perencanaan kas -> jadwal penerimaan
dan pembayaran.
PEMBUATANKOMITMEN
PENGUJIAN & PEMBEBANAN
Menteri Teknis Selaku Pengguna Anggran
Tahapan Administratif
Pengujian :• Weitmatigheid• Rechtmatigheid• Doelmatigheid
PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN PENGELUARAN ANGGARAN
SPM
PENGUJIAN SP2D
Pengujian:• Substansial• Wetmatigheid• Rechtmatigheid• Formal
Menteri Keuangan Selaku Kuasa BUNTahapan Komptabel
• WETMATIGHEID – PENGUJIAN ATAS DASAR UNDANG-UNDANG (APBN);
• RECHMATIGHEID – PENGUJIAN TERHADAP LAHIRNYA HAK TAGIH KEPADA NEGARA;
• DOELMATIGHEID – PENGUJIAN TERHADAP KESESUAIAN DENGAN RENCANA KERJA/ ANGGARAN
PENGAJUAN SPP DANPENERBITAN SPM OLEH PA/KPA
1. PENGUJIAN SUBSTANSIAL
• WETMATIGHEID – PENGUJIAN ATAS DASAR UNDANG-UNDANG (APBN);
• RECHMATIGHEID – PENGUJIAN TERHADAP LAHIRNYA HAK TAGIH KEPADA NEGARA;
2. PENGUJIAN FORMALi . :
PENERBITAN SP2D[PENGUJIAN SPM] OLEH BUN
A. Lingkup Pembahasan Substansi Let Manager Manage:
a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggarano Eksekusi program/kegiatan secara paripurna
o Otorisasi pembebanan anggaran
o Fleksibilitas dalam rincian DIPA dan revisi POK
o Uang Persediaan (imprest funds) melalui Bendahara
b. Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara
o Fungsi Menkeu selaku treasurer: efficient collection, secured deposit, and immediate payments;
o Simplikasi dokumen pendukung SPM;
o Percepatan pelayanan pencairan dana;
o Pemberian Uang Persediaan bagi satker;
o Perencanaan kas
B. Pembentukan Tim/Kelompok Kerja Susunan Keanggotaan Tim /Kelompok Kerja Pembahas Let
Manager Manage
o Pengarah : Direktur Jenderal Perbendaharaan
o Ketua : Direktur Sistem Perbendaharaan
o Wakil Ketua : Direktur Pelaksanaan Anggaran
o Anggota
1. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan
2. Direktur Pengelolaan Kas Negara
3. Direktur Akuntansi dan Pelaporan
4. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan ….
5. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan ….
o Kelompok Kerja PA/KPA:
1. Kasubdit …..
2. Kabag ….
3. Kabid …
o Kelompok Kerja BUN/Kuasa BUN
1. Kasubdit ….
2. Kabag ….
3. Kabid …
o Sekretariat Tim:
……………..
……………..
C. Time Frame Persiapan : Tgl.…s.d….
Pembahasan 1 : Tgl….s.d….
Pembahasan 2 : Tgl.…s.d….
Pembahasan … : Tgl.…s.d….
Hasil Final Pembahasan: Tgl.…s.d….
Rakernas DJPB : Tgl.…s.d….
Terima Kasih