skripsi -...
TRANSCRIPT
i
PENGARUH PERAN AUDITOR INTERNAL, SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
TEMUAN AUDIT TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE)
(Studi Empiris Pada Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal di
Kementerian Republik Indonesia )
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh:
RIFKA ADELIA
NIM: 1111082000010
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1436 H / 2015 M
ii
iii
iv
v
vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
DATA PRIBADI
1. Nama : Rifka Adelia
2. Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, 2 September 1993
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Jl. Lurah Disah Gang Kubur No.53,
Legoso, Ciputat Timur, Tangerang Selatan
5. HP : 08569977783
6. E-mail : [email protected]
PENDIDIKAN
1. MI Pembangunan UIN Jakarta Tahun 1998-2005
2. SMPN 87 Jakarta Tahun 2005-2008
3. SMAN 6 Jakarta Tahun 2008-2011
4. S1 Ekonomi Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2011-2015
PENDIDIKAN NON FORMAL
1. Kursus Bahasa Inggris LIA, 2006-2007
2. Bimbingan Belajar BTA, Jakarta 2010-2011
PENGALAMAN ORGANISASI
1. Bendahara Ekstrakulikuler Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMP Negeri 87
Jakarta (2006-2007)
2. Anggota Ekstrakulikuler Rohani Islam (ROHIS) SMP Negeri 87 Jakarta (2006-
2008
vii
3. Bendahara Ekstrakulikuler Paduan Suara (PADUS) SMA Negeri 6 Jakarta
(2009-2010)
4. Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HMJ) sebagai Anggota Divisi
Hubungan Masyarakat (2011-2012)
5. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (BEM) sebagai
Sekretaris Divisi Seni dan Budaya (2013-2014)
SEMINAR DAN WORKSHOP
1. Seminar Simulasi Pasar Modal: Knowing More Doing More to be Smart
Investor, FEB UIN Jakarta, 2013
2. Seminar Internasional: Islamic Finance on Infrastructure Project Development,
FEB UIN Jakarta, 2013
3. Seminar Nasional: Korupsi Mengorupsi Indonesia, FEB UIN Jakarta, 2014
4. Workshop Pelatihan Microsoft Excel, Lisensi UIN Jakarta, 2014
5. Seminar Indonesia Capital Market Student Studies International Conference,
FE UI, 2014
KEPANITIAAN
1. Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) oleh HMJ
Akuntansi, FEB UIN Jakarta sebagai anggota divisi acara, 2012
2. Togetherness in Adventure With Accounting (TRIVIA) 2012 oleh BEM
Jurusan Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah, sebagai koordinator divisi acara,
2012
3. Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) oleh BEM FEB
UIN Jakarta sebagai anggota divisi atribut, 2013
4. Auditing Days FEB UIN Jakarta sebagai Master of Ceremony (MC), 2013
5. Seminar Akuntansi: Liberalisasi Jasa Akuntansi dalam AEC 2015, didukung
oleh IAI, FEB UIN Jakarta, 2013 Master of Ceremony (MC)
6. Accounting Fair HMJ Akuntansi sebagai Master of Ceremony (MC), 2014
viii
7. Kompetisi Debat Ekonomi oleh BEM FEB UIN Jakarta sebagai Master of
Ceremony (MC), 2014
8. Kompetisi Ratoeh Jaroeh (Tari Saman) FEB UIN Jakarta sebagai Master Of
Ceremony (MC), 2014
ix
THE INFLUENCE OF ROLE OF INTERNAL AUDITOR, INTERNAL
CONTROL SYSTEM, AND COMPLETION OF THE AUDIT FINDINGS TO
GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE
(EMPIRICAL STUDY ON THE GENERAL SECRETARIAT AND GENERAL
INSPECTORATE AT MINISTRY OF REPUBLIC INDONESIA)
ABSTRACT
This research aimed to analyze and to examine the hyphothesis on the
influence of role of internal auditor, internal control system, and completion of the
audit findings to good government governance. Respondents in this research are
employee who worked in the Financial Bureau of the General Secretariat and
internal auditor in the General Inspectorate at Ministry of Republic Indonesia. In
this research the sampling method using a convenience sampling technique.
Data were collected through distribution of questionnaire on 126 respondents
in Ministry of Republic Indonesia. Data were analyzed by using multiple regression
analysis with SPSS 21 program.
The result of this research indicates that role of internal auditor, internal
control system, and completion the audit findings significantly influence to good
government governance.
Keyword: role of the internal auditor, internal control system, completion audit
findings, good government governance
x
PENGARUH PERAN AUDITOR INTERNAL, SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
TEMUAN AUDIT TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE)
(STUDI EMPIRIS PADA SEKRETARIAT JENDERAL DAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menguji hipotesis
mengenai pengaruh peran auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah,
dan penyelesaian tindak lanjut temuan audit terhadap penerapan tata kelola
pemerintahan yang baik. Responden dalam penelitian ini adalah Pegawai Biro
Keuangan Sekretariat Jenderal dan auditor internal di Inspektorat Jenderal
Kementerian Repiblik Indonesia. Dalam penelitian ini metode pengambilan
sampel menggunakan teknik convenience sampling. Data yang dikumpulkan
melalui penyebaran kuesioner kepada 126 responden di Kementerian Republik
Indonesia. Data dianalisis menggunakan metode analis regresi berganda dengan
bantuan program SPSS 21.
Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa peran auditor internal,
sistem pengendalian intern pemerintah,dan penyelesaian tindak lanjut temuan
audit berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan
yang baik (good government governance).
Kata kunci: peran auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah,
penyelesaian tindak lanjut temuan audit, tata kelola pemerintahan
yang baik
xi
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb.
Segala Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-
Nya dengan segala pengetahuan dan kekuasan-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh peran Auditor Internal, Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, dan Penyelesaian Tindak Lanjut temuan
Audit Terhadap Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good
Government Governance)” dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan
kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini
disusun dalam rangka untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan terimakasih atas bantuan,
saran, bimbingan, dukungan, semangat dan doa, baik langsung maupun tidak
langsung dalam penyelesaian skripsi ini kepada:
1. Papa dan Mama tercinta yang selalu memahami diri penulis serta
mengajarkan kebaikan, mengingatkan untuk selalu berada di jalan Allah
SWT selalu melantunkan doa yang tidak pernah putus, memberikan
dukungan dan semangat motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan
skripsi ini
2. Kakak dan adik penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan
serta selalu menghibur penulis saat berada dalam kejenuhan
3. Keluarga besar penulis terutama kakek dan (alm) nenek atas doa dan
dukungan yang tidak henti-hentinya hingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini.
xii
4. Bapak Dr. Arief Mufraini Lc.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
5. Bapak Hepi Prayudiawan, SE,. MM., Ak., CA selaku Ketua Jurusan
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. Bapak Dr. Yahya Hamja, MM selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang
selalu bersedia meluangkan waktunya untuk konsultasi, memberikan
pengarahan serta motivasi yang tidak henti kepada penulis untuk
menyelesaikan skrispi ini. Terima kasih atas ilmu yang telah Bapak berikan
selama ini.
7. Kakak Wilda Farah, SE.,M.Si., Ak., CPA., CA. selaku Dosen Pembimbing
Skripsi II yang telah meluangkan waktunya, memberikan saran dan
motivasi, memberikan pengarahan dan kata-kata yang menyemangati
penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta pengalaman hidup yang
diberikan kepada penulis untuk menjadi bekal penulis di masa depan.
Terima kasih kakak untuk ilmu yang telah diberikan.
8. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama
menuntut ilmu yang menjadi bekal untuk penulis serta motivasi yang tidak
henti diberikan kepada penulis dan karyawan Universitas Islam Negeri
Jakarta yang memberikan bantuan kepada penulis.
9. Bapak Budi Setjen Kemenkeu, Bapak Sofandi Itjen Kemenkeu, Bapak
Darmadi Setjen KKP, Ibu Pipit Itjen KKP, Bapak Ernest Setjen Kemendag,
Ibu Daru dan Bapak Firman Itjen Kemendag, Bapak Wakhyudi Setjen
Kemenperin, Ibu Yulia Itjen Kemenperin, Bapak Pepen Setjen Kemensos,
Bapak I Wayan Itjen kemensos, Ibu Ruki dan Bapak Padmono Setjen
Kemenkum dan HAM, Bapak Chandra Itjen Kemenkum dan HAM, Ibu
Nensi Setjen Kemenkes, dan Ibu Hidayati Itjen Kemenkes yang telah
meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyebarkan
kuesioner di instansi masing-masing.
10. Seluruh responden yang terdiri dari Pegawai Biro Keuangan Sekretariat
Jenderal dan Auditor Internal di Inspektorat Jenderal pada Kementerian
Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan,
xiii
Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian
Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM yang telah bersedia meluangkan
waktunya untuk membantu penulis dalam mengisi kuesioner penelitian serta
memberikan saran dan kritik yang membangun mengenai penelitian ini.
11. Teman seperjuangan penulis dalam menyebarkan kuesioner penelitian yang
saling menguatkan yaitu Putri Rizkia.
12. Sahabat-Sahabat penulis Yosi Maihusna, Rizka Anugrah Putri, Refna
Dwiyana Dinia Amany Rahmana, dan Irfan Ardiansyah yang selalu ada
dalam tawa, canda, selalu memberikan nasehat-nasehat ketika berada dalam
keterpurukan, selalu sabar menghadapi penulis, saling menguatkan, terima
kasih atas bantuan, dukungan serta pembelajaran yang berarti dari kalian
setiap harinya serta semangat yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi
ini.
13. Teman-teman tercinta Dhea, Pipit, Lutfi, Abrar, Arief, Ody, Asyraf dan
Ikhsan. Terima kasih banyak atas tawa, canda, kebahagiaan, kesabaran,
dukungan yang diberikan kepada penulis serta nasehat dan kritik yang
membangun hingga dapat menyelesaikan skripsi ini
14. Kakak-Kakak Senior Kak Eka, Kak Mute, Kak Icun Terima kasih atas
bantuan, nasehat, saran dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama
ini.
15. Teman-teman Akuntansi A 2011 dan Akuntansi 2011 Bertemu dengan
kalian adalah momen yang paling berharga, memberikan warna dalam
kehidupan penulis selama ini dan dukungan yang tidak henti-hentinya untuk
menyelesaikan skripsi ini.
16. Keluarga Dewaruci, Doddy, Atfal, Fadhil, Jopi, Teguh, Fikri, Itta, Azza,
Desi, Tiara, Sifa Rifa, dan duo bebeb “ Dhea dan Pipit”. Terima kasih atas
pengalaman hidup yang diberikan kepada penulis, tawa dan canda serta
pembelajaran bahwa setiap masalah ada jalan keluarnya, dan dukungan yang
terus mengalir kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini
Selamat menempuh impian masing-masing.
xiv
17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu atas bantuannya
dalam penyelesaian skripsi ini
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna
dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh peneliti.
Oleh karena itu penulis menerima saran dan kritik yang membangun dari semua
pihak.
Jakarta, 21 April 2015
(Rifka Adelia)
xv
DAFTAR ISI
Halaman Judul ........................................................................................... i
Lembar Pengesahan Skripsi ...................................................................... ii
Lembar Pengesahan Ujian Komprehensif ................................................ iii
Lembar Pengesahan Ujian Skripsi ............................................................ iv
Lembar Pernyataan Keaslian Karya ........................................................ v
Daftar Riwayat Hidup ............................................................................... vi
Abstract ....................................................................................................... ix
Abstrak ....................................................................................................... x
Kata Pengantar .......................................................................................... xi
Daftar Isi .................................................................................................... xv
Daftar Tabel ............................................................................................... xvii
Daftar Gambar ........................................................................................... xviii
Daftar Lampiran ........................................................................................ xix
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1
B. Perumusan Masalah ................................................................. 12
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian ............................................... 13
1. Tujuan Penelitian ............................................................... 13
2. Manfaat Penelitian .............................................................. 14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................. 16
A. Tinjauan Literatur ..................................................................... 16
1. Teori Agensi (Agency Theory) ............................................ 16
2. Teori Auditing ..................................................................... 17
3. Audit Internal ...................................................................... 20
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .............................. 28
5. Tindak Lanjut Temuan Audit .............................................. 35
6. Good Government Governance ........................................... 42
B. Hasil-Hasil Penelitian terdahulu .............................................. 51
xvi
C. Kerangka Pemikiran ................................................................. 57
D. Hipotesis ................................................................................. 58
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ................................................ 65
A. Ruang Lingkup Penelitian ....................................................... 65
B. Metode Penentuan Sampel ....................................................... 65
C. Metode Pengumpulan Data ...................................................... 66
D. Metode Analisis Data .............................................................. 67
1. Statistik Deskriptif .............................................................. 67
2. Uji Validitas Data ............................................................... 67
3. Uji Reliabilitas .................................................................... 67
4. Uji Asumsi Klasik ............................................................... 68
5. Uji Koefisien Determinasi ................................................... 70
6. Uji Hipotesis ...................................................................... 70
E. Operasional Variabel Penelitian ............................................... 72
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................... 78
A. Gambaran Umum Objek Penelitian ......................................... 78
1. Tempat dan Waktu Penelitian ............................................. 78
2. Karakteristik Responden ..................................................... 81
B. Hasil Uji Instrumen Penelitian ................................................. 84
1. Hasil Uji Statistik Deskriptif ............................................... 84
2. Hasil Uji Kualitas Data ........................................................ 86
3. Hasil Uji Asumsi Klasik....................................................... 89
4. Hasil Uji Koefisien Determinasi........................................... 93
5. Hasil Uji Hipotesis ............................................................... 94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ................................................... 108
A. Kesimpulan ............................................................................. 108
B. Saran ....................................................................................... 109
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 110
DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................. 115
xvii
DAFTAR TABEL
Nomor Keterangan Halaman
1.1 Kasus Korupsi di Kementerian atau Lembaga Negara ............ 3
1.2 Indeks Persepsi Korupsi ......................................................... 5
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu .................................................... 52
3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian ...................................... 76
4.1 Data Distribusi Sampel Penelitian ......................................... 80
4.2 Data Sampel Penelitian ......................................................... 81
4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .................. 81
4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia.................................. 82
4.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir ......... 83
4.6 Deskripsi Responden Berdasarkan Golongan ........................ 83
4.7 Deskripsi Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja ........... 84
4.8 Statistik Deskriptif ................................................................ 85
4.9 Hasil Uji Validitas Peran Auditor Internal ............................. 86
4.10 Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ... 87
4.11 Hasil Uji Validitas Tindak Lanjut Temuan Audit.................... 87
4.12 Hasil Uji Validitas Good Government Governance ................ 88
4.13 Hasil Uji Reliabilitas ............................................................. 89
4.14 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test ..................................... 91
4.15 Hasil Uji Multikolonieritas .................................................... 91
4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi ............................................ 93
4.17 Hasil Uji Statistik t ................................................................ 94
4.18 Hasil Uji Statistik F ............................................................... 104
xviii
DAFTAR GAMBAR
Nomor Keterangan Halaman
2.1 Skema Kerangka Pemikiran .................................................. 57
4.1 Hasil Uji Normalitas Grafik P-Plot ........................................ 90
4.2 Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram .................................. 90
4.3 Grafik Scatterplot .................................................................. 92
xix
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Keterangan Halaman
1 Lembar Surat Penelitian Skripsi ............................................ 115
2 Kuesioner Penelitian Skripsi ................................................. 128
3 Daftar Jawaban Responden ................................................... 137
4 Hasil Pengujian Data .............................................................. 150
xix
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kegagalan sistem pemerintahan yang sentralistis menyebabkan
terjadinya pergeseran paradigma dari government menjadi governance.
Konsep governance melihat kegiatan, proses atau kualitas memerintah tidak
dari struktur pemerintahan, tetapi berdasarkan kebijakan yang dibuat dan
efektivitas penerapan kebijakan tersebut, dimana kebijakan yang dibuat tidak
hanya dari satu pemimpin melainkan muncul dari proses konsultasi antara
pihak yang terkena oleh kebijakan tersebut. Kinerja pemerintah dilihat dari
interaksi dan relasi antara berbagai faktor dan aktor di luar birokrasi (Oyugi,
2000 dalam Susiatiningsih, 2010:4).
Governance merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan
negara yang diciptakan bersama oleh tiga pilar yakni; negara, dunia usaha, dan
masyarakat (Hasyim, 2014:27). Ketiga pilar ini harus saling berkaitan dan
bekerja dengan prinsip kesetaraan, tanpa ada upaya untuk mendominasi satu
pihak terhadap pihak yang lain (Rasul, 2009:540). Menurut Daniri dan
Prasetyantoko (2009:2), pertama, negara (legislatif, eksekutif, yudikatif)
menyediakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang menunjang
iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan
perundangan dan penegakan hukum secara konsisten. Kedua, dunia usaha
sebagai pelaku pasar menerapkan good corporate governance sebagai
pedoman dasar pelaksanaan usaha. Dunia usaha juga berkewajiban untuk
2
berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dalam perumusan dan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang
berkaitan dengan sektor usahanya. Ketiga, Masyarakat sebagai pengguna
produk dan jasa dunia usaha, serta pihak yang terkena dampak dari peraturan
perundangan atau kebijakan, menunjukkan kepedulian dan melakukan
melakukan kontrol sosial secara obyektif dan bertanggung jawab.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa governance adalah proses
pengaturan negara dalam pengambilan keputusan yang tidak melibatkan satu
pihak saja melainkan melibatkan elemen lainnya, yakni dunia usaha dan
masyarakat yang saling berinteraksi satu dengan lainnya sehingga keputusan
yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan tanggung jawab, transparan,
adil dan efektif.
Di Indonesia, upaya pemerintah dalam mewujudkan good governance
dilakukan melalui reformasi terhadap pengelolaan keuangan negara dengan
mengeluarkan paket perundang-undangan, yakni; UU Nomor 17 tahun 2003
tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara. Upaya ini merupakan aksi nyata dalam
memperbaiki pengelolaan keuangan negara yang mengarah kepada prinsip
good governance. (Widhianto, 2011:4 dan Renyowijoyo, 2009:32).
Sedangkan untuk mendorong terciptanya good governance pada pelayanan
publik dan menciptakan transparansi serta partisipasi masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 25
3
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Widhianto, 2011:4)
Namun upaya pemerintah untuk mewujudkan good governance belum
berjalan secara optimal karena masih ditemukan kasus korupsi di lembaga
negara. Menurut Kompas (2014) terdapat sejumlah lembaga negara yang
terkena kasus korupsi dalam 4 tahun terakhir yang dapat dilihat pada tabel 1.1.
Tabel 1.1
Kasus Korupsi di Sejumlah Lembaga Negara
No Lembaga Negara Kasus Tersangka
1 Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral
Penyalahgunaan
wewenang
Menteri ESDM Jero
Wacik (3/9/2014)
2 Kementerian Kesehatan Pengadaan Alat
kesehatan buffer
stock tahun 2005
Mantan Menteri
Kesehatan Siti
Fadilah Supari
(4/4/2014)
3 Kementerian
Koordinator
Kesejahteraan Rakyat
Proyek Pengadaan
alat kesehatan
Tahun 2005
Sekretaris Kemenko
Kesra Sutedjo
Yuwono (23/8/2011)
4 Kementerian Agama Pengadaan barang
dan jasa haji 2012-
2013
Menteri Agama
Suryadharma Ali
(22/5/2014)
Pengadaan Al-
Qur’an tahun 2011
Anggota DPR
Zulkarnaen Djabar
(30/5/2013)
5 Kementerian Pemuda
dan Olahraga
Kasus Hambalang
dan Proyek Wisma
Atlet
Menteri Pemuda dan
Olahraga Andi
Mallarangeng
(18/7/2014)
Angelina Sondakh
(12/11/2013)
M Nazaruddin
(23/1/2013)
Anas Urbaningrum
(11/9/2014) (Bersambung halaman selanjutnya)
4
Tabel 1.1 (Lanjutan)
Sumber: Kompas, 13 September 2014
Berdasarkan tabel diatas, kasus korupsi yang menimpa sejumlah
lembaga negara di Indonesia adalah berkaitan dengan pelayanan publik
Pelayanan publik yang dilakukan pemerintah selama ini ternyata bermuara
pada praktik yang tidak sehat yakni korupsi. Sehingga untuk mewujudkan
good governance bukanlah perkara yang mudah dan dibutuhkan kerjasama
dari seluruh pihak untuk mewujudkannya. Kasus korupsi di Indonesia juga
diperkuat oleh data yang berasal dari Transparency International (TI)
mengenai indeks persepsi korupsi yang mengukur tingkat korupsi di suatu
negara. Berikut indeks persepsi korupsi tahun 2010-2014 pada tabel 1.2
No Lembaga Negara Kasus Tersangka
6 Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Kasus pengadaan
simulator
Mantan Kakorlantas
Djoko Susilo
(4/6/2014)
7 SKK Migas Kasus suap proyek
SKK Migas
Mantan Ketua SKK
Migas Rubi
Rubiandini
(29/4/2014)
8 Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
Kasus korupsi
dana PDIP
Pejabat P2KT
Nyoman Suisnaya
dan Dadong
Irbarelawan
(28/5/2013)
Mantan anggota DPR
Wa Ode Nurhayati
(28/5/2013)
9 Mahkamah Konstitusi Kasus suap
sengketa Pilkada
Mantan Ketua Akil
Mochtar (30/6/2014)
5
Tabel 1.2
Indeks Persepsi Korupsi
Negara Indeks Persepsi Korupsi Peringkat
Dunia 2010 2011 2012 2013 2014
Singapura 9,3 9,2 87 86 84 7
Malaysia 4,4 4,3 49 50 52 50
Filipina 2,4 2,6 34 36 38 85
Thailand 3,5 3,4 37 35 38 85
Indonesia 2,8 3,0 32 32 34 107
Vietnam 2,7 2,9 31 31 31 119
Timor Leste 2,5 2,4 33 30 28 133
Laos 2,1 2,2 21 26 25 145
Myanmar 1,4 1,5 15 21 21 156
Kamboja 2,1 2,1 22 20 21 156
Sumber: Transparency International
Pada tahun 2014 Indonesia menempati posisi 107 dengan skor 34, skor
ini masih berada jauh jika dibandingkan dengan kawasan ASEAN, Asia
Pasifik dan Komunitas G20 (tii.org.id). Rendahnya skor yang diperoleh
Indonesia menunjukkan tingginya tingkat korupsi di Indonesia sehingga
mencerminkan bahwa implementasi good governance belum berjalan secara
optimal.
Dari sisi transparansi pelayanan publik, terdapat dua kementerian yang
mendapatkan rapor merah berdasarkan survei integritas sektor publik yang
dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2014.
Survei integritas sektor publik dilakukan untuk mendapatkan gambaran
mengenai kualitas layanan publik berdasarkan unit layanan di Kementerian
atau Lembaga dalam upaya anti korupsi. Dua kementerian tersebut adalah
Kementerian Perhubungan pada unit layanan izin penyelenggaraan angkutan
6
pariwisata dan Kementerian Agama yang mendapatkan rapor merah pada unit
layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).
Dalam mendukung pelaksanaan good governance terdapat tiga aspek
utama yang perlu diperhatikan yakni pengendalian, pengawasan dan
pemeriksaan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan (Mardiasmo,
2009:189). Peran audit internal menjadi sangat penting dalam meningkatkan
pengawasan internal, optimalisasi mekanisme check and balances, serta
melakukan fungsi kontrol dalam membantu manajemen mencapai tujuannya
melalui terwujudnya good governance (Kusmayadi, 2012:149).
Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal pemerintah
atau dikenal dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
merupakan salah satu pilar yang penting dalam mewujudkan good governance
karena terjadi proses check and recheck dalam penyelenggaran pemerintahan
(Indarwati, 2013:5). Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berperan
sebagai konsultan yang dapat memberikan nilai tambah bagi manajemen dan
tidak lagi mendeteksi masalah namun sudah berubah menjadi mencegah
masalah (Warta Pengawasan, 2013:6). APIP memberikan keyakinan (quality
assurance) yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas
pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah,
APIP dijadikan sebagai early warning untuk mencegah terjadinya
penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang sehingga mampu membantu
meningkatkan kualitas tata kelola instansi pemerintah (Warta Pengawasan,
2013:10).
7
Selain itu, pemberdayaan dan penguatan fungsi pengendalian internal
merupakan aksi nyata yang harus diambil oleh instansi sebagai prasyarat
dalam menegakkan good governance (Syakhroza, 2011:200). Pengendalian
internal memainkan peranan penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi dalam proses governance (Syzmanski, 2007; Baltaci & Yilmaz,
2006 dalam Aikins, 2011:308). Pengendalian internal dapat mengatasi
permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan dan pelaporan dalam rangka
menciptakan akuntabilitas dan transparansi yang diharapkan masyarakat untuk
mewujudkan good governance (Fadilah, 2011:390). Pelaksanaan pengendalian
intern diharapkan dapat menghilangkan praktik-praktik korupsi karena proses
pemerintahan akan dilakukan secara transparan dan dipertanggungjawabkan
secara berkala sehingga penerapan pengendalian intern pemerintah merupakan
komitmen pemerintah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik
(Sari, 2013:1015).
Hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dirilis
dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2014 ditemukan adanya
kelemahan dalam sistem pengendalian intern yang berjumlah 718 kasus.
Temuan tersebut antara lain kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan
pelaporan berjumlah 271 kasus, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja berjumlah 288 kasus, dan kelemahan
terhadap struktur pengendalian intern berjumlah 159 kasus. Salah satu
penyebab ditemukannya kelemahan pengendalian intern dikarenakan
8
pengawasan dan pengendalian yang belum optimal dalam menindaklanjuti
rekomendasi BPK atas LHP sebelumnya (IHPS BPK Semester I Tahun 2014).
Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK akan bermanfaat jika
rekomendasi atas temuan pemeriksaan tersebut di tindaklanjuti oleh pihak
yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya dan tidak ditemukannya
temuan berulang di periode berikutnya. Menurut Arifianti, Payamta, dan
Sutaryo (2013:2486) tindak lanjut atas temuan audit berdasarkan rekomendasi
merupakan upaya continuous improvement atas kinerja entitas yang diperiksa.
Tanpa tindak lanjut dari parlemen, eksekutif, instansi yang diperiksa
dan aparat yang diberi wewenang melakukan investigasi, pemeriksaan
menjadi tidak efektif dan akuntabilitas hanya menjadi mimpi belaka (Sali,
2010 dalam Arifianti, Payamta, dan Sutaryo, 2013:2487). Dengan adanya
upaya dalam menindaklanjuti temuan audit dapat menghasilkan laporan
keuangan yang lebih berkualitas yang mencerminkan pengelolaan
pemerintahan yang baik (good governance) (Sari, 2013:1012).
Hasil pemantauan BPK terhadap TLRHP terdapat 14.240 (55,28%)
rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Untuk
rekomendasi yang belum sesuai atau dalam proses tindak lanjut sebesar 5639
(21,89%) dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebesar 5807 (22,55%).
Sedangkan sebanyak 73 rekomendasi (0,28%) tidak dapat ditindaklanjuti.
Masih terdapatnya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti menunjukkan
bahwa pelaksanaan tindak lanjut temuan audit belum optimal dan adanya
instansi yang belum serius untuk melaksanakan rekomendasi dari BPK,
9
sehingga pengawasan terhadap tindak lanjut temuan audit perlu untuk
ditingkatkan (IHPS BPK Semester I Tahun 2014).
Menurut Lin dan Liau (2012) upaya auditee dan pihak yang terkait
dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dapat memperkuat
efektivitas pelakasanaan audit pemerintahan. Semakin besar persentase
rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti, maka akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara semakin baik yang ditunjukkan dengan semakin
berkurang temuan audit pada periode selanjutnya (Setyaningrum, Gani dan
Martani, 2014:3).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmatika (2014),
Saptapradipta (2012), Suyono dan Hariyanto (2012) mengungkapkan bahwa
peran auditor internal berpengaruh signifikan terhadap penerapan good
governance. Hal ini disebabkan auditor internal dapat mendeteksi dan
mencegah terjadinya penyimpangan serta memberikan jaminan kualitas atas
ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi. Namun penelitian ini tidak sesuai
dengan yang dilakukan oleh Habibie (2013) yang menemukan bahwa auditor
internal tidak memiliki pengaruh terhadap penerapan good government
governance.
Sistem pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap
penerapan good governance. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan
oleh Sari (2013), Habibie (2013), Saptapradipta (2012) dan Suyono dan
Hariyanto (2012) yang mengungkapkan bahwa pengendalian memiliki
10
pengaruh terhadap penerapan good governance karena komponen
pengendalian internal mampu memperkecil risiko yang mungkin terjadi dan
mendorong peningkatan pelaksanaan good governance.
Astriani (2014) dan Sari (2013) menemukan bahwa tindak lanjut
temuan audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Adanya tindak
lanjut dari temuan audit dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan suatu
instansi yang berimplikasi pada penerapan tata kelola pemerintahan yang baik
(good government governance). Dengan tindak lanjut temuan audit, maka
laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah lebih berkualitas yang
dapat mencerminkan pengelolaan pemerintahan yang baik (good government
governance).
Berdasarkan uraian di atas peneliti termotivasi untuk melakukan
penelitian ini karena variabel good governance adalah topik yang menarik
untuk diteliti. Beberapa tahun belakangan ini tuntutan masyarakat terhadap
pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabilitas,
transparan, adil dan bersih semakin mengemuka. Pemerintah mulai menyadari
arti penting dalam menjalankan prinsip good governance dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Semangat untuk melaksanakan reformasi
birokrasi nasional mulai diterapkan oleh pemerintah, sejumlah peraturan
perundang-undangan dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk upaya
mewujudkan good governance.
Namun upaya pemerintah untuk melaksanakan good governance
belum sepenuhnya terealisasi. Kasus korupsi yang masih terjadi baik di
11
tingkat pusat atau di daerah yang dilakukan oleh pejabat negara serta
pelayanan publik yang belum mampu untuk memenuhi keinginan masyarakat
memberikan gambaran bahwa good governance belum berjalan secara
optimal. Laporan hasil pemeriksaan BPK yang mengungkapkan masih
ditemukannya kelemahan pada sistem pengendalian internal turut
mengindikasikan good governance belum berjalan secara optimal di
Indonesia.
Untuk itulah peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian
dengan judul “Pengaruh Peran Auditor Internal, Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit
Terhadap Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good
Government Governance)”
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang telah dilakukan oleh
peneliti sebelumnya yang meneliti mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good
government governance). Penelitian ini merupakan replikasi dan
pengembangan dari penelitian sebelumnya yakni Saptapradipta (2012),
Suyono dan Hariyanto (2012) dan Sari (2013). Perbedaan penelitian ini
dengan peneliti sebelumnya yakni sebagai berikut:
1. Dalam penelitian Saptapradipta (2012) dan Suyono dan Hariyanto (2012)
menggunakan tiga variabel dalam meneliti faktor yang mempengaruhi
tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) yaitu
auditor internal, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi.
12
Sedangkan dalam penelitian Sari (2013) menggunakan variabel sistem
pengendalian intern pemerintah, implementasi standar akuntansi
pemerintah dan penyelesaian temuan audit untuk meneliti good
government governance. Sementara penelitian ini merupakan
pengembangan dari penelitian sebelumnya yang mengambil dua variabel
independen dari penelitian Saptapradipta (2012) dan Suyono dan
Hariyanto (2012) yakni variabel auditor internal dan sistem pengendalian
internal dan mengambil variabel penyelesaian temuan audit pada
penelitian Sari (2013) dan variabel penyelesaian tindak lanjut temuan audit
merupakan variabel yang masih jarang diteliti terutama jika dikaitkan
dengan good government governance.
2. Pada penelitian sebelumnya penelitian dilakukan di Satuan Pengawasan
Internal (SPI) dan satuan kerja pada Universitas Brawijaya dan dilakukan
terhadap pemerintah daerah di Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah.
Sedangkan dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di tingkat
pemerintah pusat yakni di sejumlah Kementerian Republik Indonesia
pada Sekretariat Jenderal bagian biro keuangan dan auditor internal di
Inspektorat Jenderal.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah pada
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah peran auditor internal berpengaruh terhadap penerapan tata kelola
pemerintahan yang baik (good government governance)?
13
2. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap
penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government
governance)?
3. Apakah penyelesaian tindak lanjut temuan audit berpengaruh terhadap tata
kelola pemerintahan yang baik (good government governance)?
4. Apakah peran auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah dan
penyelesaian tindak lanjut temuan audit berpengaruh terhadap penerapan
tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance)?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk
menemukan bukti empiris tentang:
1. Pengaruh peran auditor internal terhadap penerapan tata kelola
pemerintahan yang baik (good government governance).
2. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap penerapan tata
kelola pemerintahan yang baik (good government governance).
3. Pengaruh penyelesaian tindak lanjut temuan audit terhadap tata kelola
pemerintahan yang baik (good government governance).
4. Pengaruh peran auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah,
dan penyelesaian tindak lanjut temuan audit terhadap penerapan tata kelola
pemerintahan yang baik (good government governance).
14
D. Manfaat penelitian
Berdasarkan teori, perumusan dan tujuan masalah, maka diharapkan
penelitian ini dapat memberikan manfaat, adapun manfaat dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Kontribusi Praktis
a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagai
pembina APIP diharapkan penelitian ini dapat dijadikan informasi
mengenai pentingnya peran auditor internal pemerintah atau APIP
dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh kegiatan
pemerintahan untuk mewujudkan good governance. BPKP diharapkan
dapat mengambil langkah yang strategis untuk mengoptimalkan fungsi
APIP di pemerintahan.
b. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), diharapkan
penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dan sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai penguatan
peran auditor internal pemerintah. Mengingat peran AAIPI merupakan
suatu wadah bagi auditor internal pemerintah yang menetapkan standar
audit internal dan kode etik.
c. Inspektorat Jenderal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi mengenai pentingnya optimalisasi peran auditor internal
dalam melakukan fungsi quality assurance, pengawasan dan early
warning untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kegiatan
pemeintahan. Serta melaksanakan pemantauan terhadap penyelesaian
15
tindak lanjut temuan audit agar tidak ditemukan lagi temuan berulang
pada periode berikutnya. Sehingga dapat memperbaiki kualitas laporan
keuangan yang berimplikasi pada perwujudan good government
governance.
d. Pemerintah, penelitian ini dapat memberikan informasi bahwa dalam
mewujudkan good governance memerlukan penguatan peran auditor
internal di lembaga pemerintahan, pelaksanaan sistem pengendalian
yang efektif agar dapat mewujudkan good governance.
2. Kontribusi Teoritis
a. Mahasiswa Jurusan Akuntansi, penelitian ini dapat dijadikan bahan
referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya khususnya berkaitan
mengenai good governance dan dapat digunakan sebagai pembanding
untuk menambah ilmu pengetahuan.
b. Masyarakat, sebagai sarana informasi mengenai tata kelola
pemerintahan yang baik (good government governance) dengan
memberikan bukti empiris tentang peran auditor internal, sistem
pengendalian intern pemerintah dan penyelesaian tindak lanjut temuan
audit terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good government
governance).
c. Peneliti berikutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak
berikutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai
topik tata kelola pemerintahan yang baik (good government
governance).
16
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Literatur
1. Teori Agensi (Agency Theory)
Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan
sebagai sebuah kontrak yang menyatakan bahwa seseorang atau lebih
(principal) meminta kepada orang lain (agent) untuk melakukan jasa
tertentu demi kepentingan principal, dengan memberikan amanat atau
mandat kepada pihak lain yaitu agent untuk menjalankan wewenang dari
principal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Nareswari dan
Rossieta, 2013:1).
Beaver (1998) dan Barlow, Helber and Large et al. (1995)
menyatakan bahwa dalam teori keagenan diasumsikan agen memiliki
informasi yang lebih lengkap dibandingkan dengan principal sehingga
terjadi kesenjangan informasi (assymmetry information) yang memicu
timbulnya konflik keagenan, dengan demikian dalam proses pengambilan
keputusan (kebijakan), pihak-pihak yang memiliki otoritas akan mengambil
keputusan yang menguntungkan diri dan kelompok mereka. Sehingga setiap
perilaku yang menyimpang dari salah satu pihak (pemerintah) akan
berdampak secara langsung pada pihak yang terkait (masyarakat)
(Widayadi, 2011: 223).
Hubungan masyarakat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai
hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak
17
yang ditetapkan oleh rakyat (principal) yang menggunakan pemerintah
pusat atau daerah (agent) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan
rakyat (principal) (Arifianti, Payamta, dan Sutaryo, 2013:2481).
2. Auditing
a. Pengertian Audit
Definisi audit menurut Arens, Elder dan Beasley (2008:1) adalah
sebagai berikut:
“Auditing is the process by which a competent, independent person
accumulates and evaluates evidence about quantifiable information
related toa a specific economic entity for the purpose of determining and
reporting on the degree of correspondence between the quantifiable
information and established criteria.”
Auditing adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti
atas informasi untuk menetukan dan melaporkan tingkat kesesuaian
informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing
dilaksanakan oleh seseorang yang kompeten dan independen.
Menurut Boynton, Johnson dan kell (2006:5), definisi audit
berdasarkan Report of the Committee on Basic Auditing Concepts of the
American Accounting Association (Accounting Review, vol. 47) adalah
sebagai berikut:
“Suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi
buktisecara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa
ekonomi,dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-
18
asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta
penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”
Berdasarkan definisi audit diatas, maka dapat disimpulkan tujuh
elemen fundamental dalam pelaksanaan audit, yaitu:
1) Proses yang sistematis, pelaksanaan audit dilakukan berdasarkan
serangkaian langkah atau prosedur yang bersifat logis, terstruktur,
dan terorganisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2) Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, dilakukan
dengan cara memperoleh bukti-bukti berdasarkan asersi yang dibuat
oleh entitas. Kemudian auditor melakukan evaluasi terhadap bukti-
bukti yang diperoleh. Dalam melakukan evaluasi terhadap bukti-
bukti tersebut auditor harus bersikap objektif dalam mengungkapkan
fakta sesuai dengan yang terjadi, tidak memihak dan berprasangka
buruk terhadap entitas yang membuat asersi tersebut.
3) Asersi mengenai tindakan dan peristiwa ekonomi, asersi adalah hal
yang penting dalam proses audit karena merupakan pernyataan
manajamen mengenai tindakan dan kejadian ekonomi yang melalui
proses pengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian informasi
ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang.
4) Derajat atau tingkat kesesuaian, dalam menetukan derajat kesesuaian
dapat dijelaskan dalam dua bentuk yakni kuantitatif dan kualitatif.
Bentuk kuantitatif dinyatakan berdasarkan jumlah sedang kualitatif
berdasarkan kewajaran atau keabsahan laporan keuangan. Penentuan
19
derajat kesesuaian dilakukan untuk melihat sesuai tidaknya asersi-
asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan.
5) Kriteria yang telah ditentukan, kriteria yang dimaksud adalah
standar-standar yang digunakan sebagai dasar untuk menilai asersi
atau pernyataan yang berupa prinsip akuntansi yang berlaku umum
atau standar akuntansi keuangan dan ukuran kinerja manajemen.
6) Penyampaian hasil, hasil audit disampaikan dalam bentuk laporan
tertulis yang menunjukkan tingkat kesesuaian antara asersi dan
kriteria yang telah ditetapkan. Penyampaian hasil audit ini dapat
memperkuat atau memperlemah kepercayaan pemakai informasi
keuanagn atas asersi yang dibuat oleh auditee.
7) Pihak yang berkepentingan, adalah para pemakai laporan keuangan
yang telah di audit yang dijadikan sebagai dasar pengambilan
keputusan. Pihak yang berkepntingan dari hasil audit antara lain,
investor ataupun calon investor, pemegang saham, kreditor atau
calon kreditor, pemerintah, manajemen dan masyarakat.
b. Tujuan Audit
Tujuan dari audit laporan keuangan adalah menyatakan pendapat
atau opini mengenai laporan keuangan auditee menyajikan secara wajar
dan terbebas dari segala hal yang bersifat material, sesuai dengan prinsip-
prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Sehingga auditor perlu
untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten sebagai dasar
yang memadai untuk menyatakan pendapat.
20
Pilihan akan bukti audit dipengaruhi oleh: (1) pemahaman auditor
atas bisnis dan industri klien, (2) perbandingan antara harapan auditor
atas laporan keuangan dengan buku dan catatan klien, (3) keputusan
tentang asersi yang material bagi laporan keuangan, (4) keputusan tentang
risiko bawaan dan risiko pengendalian (Boynton et al., 2006:226).
3. Audit Internal
a. Pengertian Audit Internal
Definisi audit internal menurut Institute of Internal Auditor (IIA),
adalah sebagai berikut:
“Internal Auditing is an independent, objective assurance and
consulting activity designed to add valuean organization’s operation. It
helps an organization accomplish its objective by bringing a systematic,
disciplined, approach to evaluate and improve the effectiveness of risk
management, control and governance process.”
Artinya Audit Internal adalah suatu aktivitas independen dan
objektif yang memberikan jaminan keyakinan dan konsultasi yang
dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan
operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai
tujuannya melalui pendekatan yang sistematis, disiplin dan teratur untuk
mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko,
pengendalian dan proses tata kelola.
21
Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (2013)
yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIPI)
pengertian audit internal adalah sebagai berikut:
“Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan objektif dalam
bentuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultasi
(consulting activities), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan
meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini
membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara
menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan
meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol atau
pengendalian dan tata kelola (sektor publik).”
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa audit intern adalah
kegiatan penjaminan (assurance) dan konsultasi (consulting) yang
independen dan objektif. Dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah
bagi organisasi dalam meningkatkan kegiatan operasional organisasi.
Dimana sinergi antara proses manajemen risiko, pengendalian dan tata
kelola akan menghasilkan lingkungan pengendalian yang kondusif yang
berguna bagi lingkungan organisasi (auditee) untuk meningkatkan
kinerja.
b. Pengertian Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Di Indonesia, auditor internal pemerintah dikenal dengan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengertian Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah menurut Standar Audit Intern Pemerintah (SAIP)
sebagai berikut:
“Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi
pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern
di lingkungan pemerintah pusat atau daerah, yang terdiri dari Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat
Jenderal/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian, Inspektorat
22
Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non Kementerian,
Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga
Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat
Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern Pada Badan
Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.”
Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,
yang dimaksud dengan pengawasan adalah sebagai berikut:
“Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur
yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan
pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik.”
Di Indonesia lembaga pengawasan terbagi menjadi dua yaitu
pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan
(BPK) dan pengawasan internal atau fungsional yang dilakukan oleh
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal,
Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat
Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota (Indarwati, 2013:3).
Menurut Standar Audit Intern Pemerintah (SAIP) diperlukan peran
APIP yang efektif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good
governance) yang mengarah pada pemerintahan yang bersih (clean
governance) yaitu sebagai berikut:
1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,
efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas
dan fungsi instansi pemerintah (assurance activities).
23
2) Melakukan peringatan dini (early warning) dan meningkatkan
efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
instansi pemerintah (anti corruption activities).
3) Memberikan saran dan rekomendasi yang dapat meningkatkan
kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah (consulting activities).
c. Peran Auditor Internal
Peran auditor internal mengalami pergeseran paradigma,
berdasarkan petikan dari Institute Internal Auditor (IIA) yaitu, “Internal
Auditing is an independent, objective assurance and consulting
activity…..”. Dapat diambil kesimpulan bahwa internal auditing
merupakan kegiatan penjaminan (assurance) dan konsultasi (consulting)
yang independen dan objektif. Sehingga auditor internal tidak lagi
berperan sebagai watchdog (mencari kesalahan) namun peran auditor
internal lebih meluas pada peran konsultan dan katalis (Warta
Pengawasan, 2013:6).
Metode audit yang semula post audit berubah menjadi current
audit atau pre audit, pendekatan audit yang semula mendeteksi masalah
berubah menjadi mencegah masalah (early warning), dan fokus audit
yang semula mempermasalahkan masalah berubah menjadi
menyelesaikan masalah. Kegiatan auditor internal yang berupa inspeksi,
deteksi dan reaksi terhadap risiko, saat ini lebih mengarah pada antisipasi,
pencegahan dan pemantauan risiko (Warta Pengawasan, 2013:6-7).
24
1) Peran Auditor Internal Sebagai Watchdog, aktivitas yang dijalankan
auditor internal sebagai watchdog meliputi aktivitas inspeksi,
observasi, perhitungan, cek dan ricek yang bertujuan untuk
memastikan ketaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan
atau kebijakan yang telah ditetapkan (Priantinah dan Adhisty,
2012:38). Audit yang dilakukan adalah compliance audit dan apabila
terjadi penyimpangan maka dilakukan koreksi terhadap sistem
pengendalian manajemen dengan memberikan saran atau
rekomendasi yang memiliki dampak jangka pendek (Effendi, 2007).
Dari segi pendekatan pengendalian, auditor internal menekankan pada
pengendalian detektif (detective control) yang mengidentifikasi
masalah yang sudah terjadi dan memberikan solusinya (Zulkarnain,
2011).
2) Peran Auditor Internal Sebagai Konsultasi, Standar Audit Intern
Pemerintah (SAIP) mengungkapkan bahwa auditor internal memiliki
peranan untuk memberikan jasa assurance dan jasa konsultasi
(consulting). Peran auditor internal sebagai konsultan membantu
manajemen dalam mengelola risiko dengan mengidentifikasi masalah
dan memberikan saran perbaikan yang memberikan nilai tambah
untuk memperkuat organisasi sehingga mengharuskan auditor internal
untuk meningkatkan pengetahuan agar dapat membantu manajemen
dalam mengantisipasi terjadinya masalah (Priantinah dan Adhisty,
2012:39). Audit yang dilakukan adalah audit operasional
25
(performance audit) yang memberikan keyakinan bahwa organisasi
telah memanfaatkan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien
dan efektif. Rekomendasi yang diberikan bersifat jangka menengah
(Widayadi, 2011:248).
3) Peran Auditor Internal Sebagai Katalis, auditor intern sebagai katalis
berkaitan dengan quality assurance, sehingga auditor internal
diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali risiko
yang mengancam pencapaian tujuan organisasi. Auditor internal
sebagai katalisator terlibat aktif dalam melakukan penilaian risiko
yang terdapat dalam suatu organisasi. Quality assurance bertujuan
untuk meyakinkan bahwa aktivitas organisasi yang dijalankan telah
menghasilkan keluaran (output) yang dapat memenuhi kebutuhan
penggunanya (Effendi, 2007). Dalam peran katalis, auditor internal
bertindak sebagai fasilitator dan agen perubahan (agent of change).
Dampak dari peran katalis bersifat jangka panjang, karena fokus
katalis adalah nilai jangka panjang dari organisasi, khususnya yang
berkaitan dengan tujuan organisasi yang dapat memenuhi kepuasan
pelanggan dan masyarakat (stakeholder) (Warta Pengawasan,
2013:7). Peran katalisator yang dijalankan auditor internal tidak
terbatas pada tindakan perbaikan dan memberikan nasihat tetapi
mencakup dalam system design dan development, review terhadap
kompetensi sumberdaya manusia dalam suatu organisasi, keterlibatan
26
dalam penyusunan anggaran, evaluasi kinerja dan usulan perubahan
strategi (Simbolon, 2010:1 dalam Priantinah dan Adhisty, 2012:39).
d. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia
Standar audit intern pemerintah Indonesia adalah kriteria atau
ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit intern yang wajib
di jadikan pedoman oleh auditor intern pemerintah Indonesia (AAIPI,
2013). Secara garis besar standar audit ini terbagi menjadi dua bagian
utama, yakni:
1) Standar Atribut (Atribute Standards), mengatur karakteristik umum
yang menjadi tanggung jawab, sikap, dan tindakan dari penugasan
audit intern serta organisasi dan pihak-pihak yang melakukan
kegiatan audit intern dan berlaku umum untuk semua penugasan audit
intern. Standar atribut dibagi menjadi prinsip-prinsip dasar dan
standar umum. Prinsip-prinsip dasar terdiri dari; (a) visi, misi, tujuan,
kewenangan dan tanggung jawab APIP (Audit Charter), (b)
independensi dan objektivitas, (c) Kepatuhan terhadap kode etik.
Sedangkan standar umum terdiri dari; (a) kompetensi auditor dan
kecermatan profesional, (b) kewajiban auditor, (c) program
pengembangan dan penjaminan kualitas.
2) Standar Pelaksanaan (Performance Standards), menggambarkan
kegiatan audit intern dan menyediakan kriteria untuk menilai kinerja
audit internal. Ruang lingkup kegiatan yang diatur dalam standar
pelaksanaan meliputi kegiatan pemberian jaminan kualitas (Quality
27
Assurance Activities) dan pemberian jasa konsultasi (Consulting
Activities). Standar pelaksanaan dibagi menjadi dua yaitu standar
pelaksanaan audit internal dan standar komunikasi. Standar
pelaksanaan audit internal terdiri dari; (a) mengelola kegiatan audit
internal, (b) kegiatan audit internal, (c) perencanaan penugasan audit
internal, (d) pelaksanaan penugasan audit internal. Sedangkan standar
komunikasi terdiri dari; (a) komunikasi hasil penugasan audit intern,
(b) pemantauan tindak lanjut.
e. Model IACM (Internal Audit Cappability Model)
Model IACM digunakan untuk mengukur kompetensi yang
dimiliki oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Menurut
Warta Pengawasan (2013:18-20) IACM merupakan kerangka kerja untuk
memperkuat peran internal auditor yang dapat menunjukkan langkah-
langkah progresif dari APIP yang lemah menuju APIP yang kuat. Dengan
model IACM, tingkat kapabilitas APIP dikelompokkan ke dalam lima
tingkatan, yaitu:
1) Level 1 (Initial), merupakan level kemampuan terendah karena tidak
memiliki pedoman (SOP) penyelenggaraan pengawasan intern, dan
kemampuan APIP bergantu pada individu-individu.
2) Level 2 (Infrastructure), APIP mampu menjamin proses tata kelola
sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi.
28
3) Level 3 (Integrated), APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas,
ekonomis suatu kegiatan dan mampu meberikan konsultasi pada tata
kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.
4) Level 4 (Managed), APIP mampu memberikan assurance secara
keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian
intern.
5) Level 5 (Optimizing), APIP sudah menjadi agen perubahan.
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal
Pengendalian intern (internal control) sebagai suatu sarana yang
diciptakan oleh dan untuk kepentingan organisasi. Boynton et al.
(2006:326) menyatakan: Control the safeguarding of assets against
unauthorized acquisition, use, and disposition, yang dapat diartikan
bahwa pengendalian intern merupakan usaha perlindungan terhadap aset
dengan menentang pengambilalihan, penggunaan dan disposisi aset
secara tidak sah (Sari, 2013:1014).
Pengertian pengendalian internal menurut Arens, Elder dan
Beasley (2010) dalam Eko dan Hariyanto (2010:2), sebagai berikut:
“Internal control consists of the organization planning that
includes all methods used to safeguard the company assets, to insure the
reliability of information, to support the efficiency and effectiveness of
operations, and to insure the compliance with rules and regulations.”
29
Artinya pengendalian internal terdiri dari seluruh perencanaan
organisasi yang mencakup metode yang digunakan untuk melindungi aset
perusahaan, memastikan keandalan informasi, untuk mendukung
efektivitas dan efisiensi operasional perusahan dan memastikan
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Sedangkan menurut COSO dalam Kresiadanti (2013:4) pengertian
pengendalian internal adalah sebagai berikut:
“Internal control is broadly the used as a process, effected by an
entities board of directors, management, and other personnel, designed to
provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in
the following categories, reliability of financial reporting, and
compliance with applicable laws and regulations.”
Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi
oleh direksi organisasi, manajemen, dan personel lainnya, yang didesain
untuk memberikan keyakinan memadai akan tercapainya tujuan dalam
efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, ketaatan
pada hukum dan peraturan yang berlaku.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 pasal 1
tentang sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses integral
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai
atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
30
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah
suatu proses atau prosedur yang dijalankan oleh manajemen dari
perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan yang memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan dalam efektivitas dan efisiensi kegiatan
operasional organisasi, informasi laporan keuangan yang dapat dipercaya
serta kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku.
Pengendalian internal yang berkualitas adalah pengendalian yang
efektif dan mengacu pada pencapaian dan sasaran organisasi atas
pengendalian yang dirancang. Efektivitas adalah ukuran keberhasilan
suatu kegiatan dan program yang dikaitkan dengan tujuan yang
ditetapkan. Suatu pengendalian internal dikatakan efektif apabila
memahami sejauh mana tujuan operasi entitas tercapai, laporan keuangan
yang diterbitkan dipersiapkan secara handal, hukum dan regulasi yang
berlaku dipatuhi (Puspitadewi, 2012:161).
b. Komponen Pengendalian Internal
Menurut Boynton, Johnson, and Kell (2006:379), COSO dalam
Sawyer (2005:61) dan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008
pengendalian internal terdiri dari lima kompenen yang saling terkait, yang
terdiri sebagai berikut:
31
1) Lingkungan Pengendalian
Boynton (2006:332) berpendapat bahwa lingkungan
pengendalian akan berpengaruh terhadap orang-orang dalam
perusahaan dan menjadi landasan bagi internal control. Lingkungan
pengendalian mencerminkan seluruh sikap, kesadaran, dan tindakan
dari pimpinan, dewan komisaris, manajemen, pemilik, atau pihak lain
mengenai pentingnya pengendalian dan tekanan pada suatu organisasi
atau entitas (Kresiadanti, 2013:5).
Menurut PP nomor 60 tahun 2008 pasal 4 menjelaskan bahwa
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara
lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan
kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam
lingkungan kerjanya, melalui: (a) Penegakan integritas dan nilai etika,
(b) Komitmen terhadap kompetensi, (c) Kepemimpinan yang
kondusif, (d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan
kebutuhan, (e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang
tepat, (f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang
pembinaan sumber daya manusia, (g) Perwujudan peran aparat
pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan (h) Hubungan kerja
yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
2) Penilaian Risiko
Menurut Arens (2008:276) penaksiran risiko dimaksudkan
sebagai “management identification and analysis relevan to
32
preparation of financial statement in conformity with GAAP.” Sistem
pengendalian intern merupakan usaha manajemen untuk
mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang relevan dalam
penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi
(Kresiadanti, 2013:6).
Penilaian risiko dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis,
dan mengelola berbagai risiko yang berkaitan dengan laporan
keuangan (Saptapradipta, 2012:5). Menurut PP no.60 tahun 2008
pasal 41 sistem pengendalian intern harus memberikan penilaian atas
risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam
yang terdiri atas; (a) Identifikasi risiko, dan (b) Analisis risiko.
3) Kegiatan Pengendalian
Menurut Boynton, Johnson, and Kell (2006:386) kegiatan
pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu
memastikan bahwa perintah manajemen dilaksanakan. Aktivitas
tersebut memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk
menaggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas sudah
dilaksanakan.
Berdasarkan PP no.60 tahun 2008 pasal 18 menjelaskan bahwa
aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan
dalam berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Pimpinan instansi
pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai
dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi
33
pemerintah yang bersangkutan. Adapun yang termasuk dalam
kegiatan pengendalian; (a) Reviu atas kinerja instansi pemerintah
yang bersangkutan, (b) Pembinaan sumber daya manusia, (c)
Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, (d) Pengendalian
fisik atas aset, (e) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran
kinerja, (f) Pemisahan fungsi, dan otorisasi atas transaksi dan kejadian
yang penting, (g) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas
transaksi dan kejadian, (h) Pembatasan akses atas sumber daya dan
pencatatannya, (i) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan
pencatatannya, (j) Dokumentasi atas sistem pengendalian intern serta
transaksi dan kejadian penting.
4) Informasi dan Komunikasi
Sistem informasi dan komunikasi yang relevan dengan tujuan
pelaporan keuangan, yakni meliputi sistem akuntansi yang terdiri dari
metode dan catatan yang dirancang untuk mengidentifikasi,
mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasi, meringkas, dan
melaporkan transaksi entitas dan mengelola akuntabilitas bagi aktiva,
utang, dan ekuitas yang berhubungan. Sistem yang efektif harus
memenuhi tujuan dari internal control yaitu eksistensi, kelengkapan,
akurasi, klasifikasi, tepat waktu, posting, dan pengikhtisaran.
Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran
dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian
34
internal terhadap pelaporan keuangan (Boynton, Johnson, and Kell,
2006:384).
Sehingga dalam PP no. 60 tahun 2008 pasal 41 pimpinan
instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan
mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat
Adapun langkah yang harus dilakukan oleh pimpinan instansi
pemerintah adalah; (a) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai
bentuk dan sarana komunikasi, dan (b) Mengelola, mengembangkan,
dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
5) Pemantauan
Pemantauan adalah suatu proses yang menilai kualitas kinerja
pengendalian intern pada suatu waktu atau melakukan penilaian
terhadap efektivitas pengendalian internal apakah telah dilaksanakan
sebagaimana mestinya dan mengambil tindakan perbaikan yang
diperlukan. Pemantauan dapat dilaksanakan melalui aktivitas yang
berkelanjutan dan melalui evaluasi periodik secara terpisah (Boynton,
Johnson, and Kell, 2006:400). Menurut PP no. 60 tahun 2008 pasal 43
Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan dalam
proses pengendalian intern pemerintah yang dilaksanakan melalui
pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut
rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.
35
5. Tindak Lanjut Temuan Audit
a. Pengertian Temuan Audit
Menurut Rai (2008:179) temuan audit adalah masalah-masalah
penting (material) yang ditemukan selama audit berlangsung dan masalah
tersebut pantas untuk di komunikasikan dengan entitas yang diaudit
karena mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja
ekonomi, efisiensi, dan efektivitas entitas yang diaudit. Sedangkan
menurut Hartono (2006:29) temuan audit adalah hal-hal yang berkaitan
dengan pernyataan fakta. Dihasilkan dari proses perbandingan antara
“apa yang seharusnya ada” dan “apa yang ternyata ada”.
Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara no. 9
tahun 2009 yang dimaksud temuan adalah fakta/kejadian/bukti yang
memiliki saran atau rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam
laporan hasil pengawasan.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa temuan audit adalah fakta yang
ditemukan pada saat pelaksanaan audit yang didukung dengan bukti yang
kompeten dan memadai, dimana temuan tersebut material dan diperlukan
saran atau rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja entitas.
b. Unsur Temuan Audit
Menurut Hartono (2006:18) dan Rai (2008:182) temuan audit
ditentukan berdasarkan beberapa unsur yang terkait, yaitu:
1) Kondisi, yaitu bukti nyata yang ditemukan oleh auditor dalam
pelaksanaan audit. Dalam hal ini auditor mengidentifikasi sifat dan
36
luasnya temuan atau sebuah jawaban dari kondisi yang tidak
memuaskan.
2) Kriteria, yaitu standar, ukuran atau harapan yang digunakan dalam
melakukan evaluasi atau verifikasi. Kriteria merupakan suatu cara
atau alat untuk memahami hasil audit
3) Penyebab, yaitu alasan yang dikemukakan atas terjadinya perbedaan
atau risiko yang dihadapi organisasi karena adanya perbedaan antara
kondisi yang diharapkan (kriteria) dengan kondisi yang
sesungguhnya. Dengan mengetahui penyebab suatu masalah secara
jelas, auditor akan lebih mudah memberikan rekomendasi yang tepat
untuk mengadakan perbaikan kinerja entitas.
4) Akibat, yaitu dampak yang timbul dari adanya perbedaan,
kemungkinan risiko atau kerugian yang harus dihadapi oleh entitas
atau auditi karena kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria.
5) Rekomendasi, merupakan saran yang diberikan pada entitas atau
auditi untuk perbaikan terhadap kondisi yang ada yang tidak sesuai
dengan kriteria. Hubungan antara rekomendasi dan penyebab yang
mendasarinya harus jelas dan logis. Rekomendasi harus secara tepat
mengarah kepada apa yang harus diperbaiki atau diubah dan siapa
yang bertanggung jawab melakukannya.
c. Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit
Menurut Rai (2008:203-204) yang dimaksud dengan tindak lanjut
audit adalah sebagai berikut:
37
“Kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendokumenatsikan
kemajuan auditee dalam melaksanakan rekomendasi audit.”
Rekomendasi yang telah diberikan akan lebih efektif jika
rekomendasi tersebut dilaksanakan atau ditindaklanjuti. Pelaksanaan
tindak lanjut sangat penting dilakukan karena manfaat pekerjaan audit
bukan terletak pada banyaknya temuan audit yang dilaporkan atau
rekomendasi yang dibuat, melainkan pada tindak lanjut atas laporan audit
dan rekomendasinya.
Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa yang relevan
berdasarkan temuan pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang atau
badan yang berwenang untuk melakukan tindakan atau perbaikan.
Rekomendasi dapat meminimalisasi akibat yang ditimbulkan dari
penyimpangan dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan. Tindak
lanjut dilakukan agar termuan-temuan hasil pemeriksaan tidak terjadi
secara berulang-berulang (Widiatmoko, 2012 dalam Arifianti, Payamta,
dan Sutaryo, 2013:2486).
Tindak lanjut atas temuan audit berdasarkan rekomendasi
merupakan upaya continous improvement atas kinerja entitas yang
diperiksa. Bagi lembaga pemeriksa, tindak lanjut merupakan suatu
evaluasi tentang kualitas hasil pemeriksaan. Manfaaat dari suatu
pemeriksaan hanya dapat dirasakan, apabila hasil temuan dan
rekomendasi ditindaklanjuti. Tanpa tindak lanjut dari parlemen, eksekutif,
instansi yang diperiksa dan aparat yang diberi wewenang melakukan
38
investigasi, pemeriksaan menjadi tidak efektif dan akuntabilitas hanya
menjadi mimpi belaka (Sali, 2010 dalam Arifianti, Payamta, dan Sutaryo,
2013:2487).
Menurut Brook dan Pariser (1995:72-83) dalam Dwiputriani
(2008:344) dalam memberikan rekomendasi pemeriksaan ada hal yang
harus diperhatikan agar dapat meningkatkan akuntabilitas yaitu: (a)
Mewujudkan lingkungan sistem tindak lanjut pemeriksaan yang efektif,
seperti menyediakan undang-undang mengenai kewajiban pelaksanaan
tindak lanjut serta memberikan hukuman kepada instansi yang tidak
mengimplementasikan rekomendasi yang diberikan, (b)
mengimplementasikan prosedur untuk meyakinkan solusi yang efektif
untuk suatu rekomendasi, (c) Menggunakan rekomendasi pemeriksaan
untuk akuntabilitas.
Indikasi keberhasilan audit tercemin dari percepatan penyelesaian
tindak lanjut temuan hasil audit dan tidak ditemukannya lagi temuan
berulang di periode selanjutnya. Sehingga setiap pimpinan wajib
memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam menuntaskan hasil
pengawasan, agar setiap rekomendasi hasil audit dapat ditindaklanjuti
secara tepat dan benar (Solusi, 2012:6).
Upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut temuan audit diawali
dengan penyusunan rencana tindak lanjut temuan audit atau rencana aksi.
Berdasarkan PMK 116 tahun 2007 rencana tindak adalah jawaban atau
penjelasan atas tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pemerintah
39
sehubungan dengan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
terhadap pertanggungjawaban keuangan negara pada Kementerian
Negara/Lembaga, BUN, dan unit terkait lainnya. Forum koordinasi tindak
lanjut diperlukan dalam upaya penyelesaian tindak lanjut temuan audit
yang dimaksudkan untuk membahas dan menyamakan persepsi dalam
menyelesaikan tindak lanjut hasil audit untuk menghindari penyimpangan
kesalahan yang berulang (Solusi, 2012:8).
Kewajiban melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan
fungsional terhadap instansi pemerintah baik, baik yang dilakukan oleh
BPK maupun Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP), diatur
melalui Permenpan nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan Fungsional. Peraturan tersebut menyatakan bahwa instansi
pemerintah wajib menjadikan peraturan tersebut sebagai acuan dalam
melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan tindak lanjut
hasil pengawasan fungsional. Peraturan ini juga mengatur mengenai
sanksi yang diberikan kepada pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban
tindak lanjut temuan audit. Bagi pejabat yang tidak memenuhi kewajiban
untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan
hasil pengawasan BPK, dipidana sesuai dengan ketentuan pasal 26
undang-undang 15 tahun 2004 yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun 6 (enam) bulan dan denda maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).
40
Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan merupakan bagian
dari upaya perbaikan manajemen pemerintah untuk memulihkan citra dan
wibawa pemerintah. Sedangkan kegagalan dalam melaksanakan tindak
lanjut hasil pengawasan, dapat dianggap sebagai pemborosan dalam
penggunaan sumber daya keuangan negara atau daerah dan sumber daya
aparatur (Solusi, 2012:11).
Temuan atas sistem pengendalian intern terdiri dari kelemahan
sistem pengendalian intern dikelompokkan sebagai berikut:
1) Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan
2) Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja
3) Kelemahan struktur pengendalian intern (IHPS BPK Semester I 2014)
Temuan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-
undangan dikelompokkan sebagai berikut:
1) Kerugian negara, yaitu berkurangnya kekayaan negara berupa uang,
surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai
akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2) Potensi kerugian negara, yaitu suatu perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya
kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat
berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya.
41
3) Kekurangan penerimaan, yaitu adanya penerimaan yang sudah
menjadi hak negara tetapi belum masuk ke kas negara karena adanya
unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
4) Administrasi, yaitu temuan yang mengungkapkan adanya
penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam
pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpanan
tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara atau potensi kerugian
negara, tidak menghambat program entitas dan tidak mengandung
unsur indikasi tindak pidana.
5) Ketidakhematan, yaitu temuan yang mengungkapkan adanya
penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih
tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan
harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada
waktu yang sama.
6) Ketidakefektifan, yaitu temuan yang berorientasi pada pencapaian
hasil (outcome) yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak
memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi
instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
Tindak lanjut hasil rekomendasi hasil pemeriksaan BPK wajib
dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa. Pimpinan entitas yang
diperiksa wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK
tentang tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-
42
lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima (IHPS BPK
Semester I 2014).
6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government Governance)
a. Pengertian Good Governance
Konsep good governance memiliki arti yang luas dan dipahami
secara berbeda tergantung pada konteksnya (Batubara, 2010:1). Dalam
konteks pemberantasan korupsi, good governance diartikan sebagai
penyelenggaraan negara yang bersih dari praktik korupsi. Dalam proses
demokrasi, good governance mengilhami aktivis untuk mewujudkan
penyelenggara negara yang memberikan ruang partisipasi pada
masyarakat atau dengan kata lain adanya pembagian peran dan kekuasaan
yang seimbang antara negara dalam arti luas, masyarakat dan dunia usaha
(Daniri dan Prasetyantoko, 2009:1).
Governance dapat diartikan sebagai proses dari suatu pengambilan
keputusan dan proses bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan.
Konsep governance digunakan dalam berbagai konteks seperti corporate
governance, international governance, national governance, government
governance dan local governance. Istilah governance diadopsi berbagai
pihak untuk dijadikan sumber ide dan kebijakan (Sari, 2013:1023).
Menurut World Bank dalam Mardiasmo (2009:17), Rasul
(2009:540), Sari (2012:31) dan Hasyim (2014:27), good governance
adalah “the way state power is used in managing economic and social
resources for development of society”, World Bank lebih menekankan
43
pada cara yang digunakan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan
sosial untuk kepentingan pembangunan masyarakat.
Menurut United Nation Development Program (UNDP)
governance sebagai “The exercise of political, economic and
administrative authority to manage a nation’s affair at all levels ”, UNDP
menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam
pengelolaan Negara. Adapun penjelasan mengenai pengertian konsep
governance menurut UNDP dalam Rasul (2009:539), Yuda (2012:3) dan
Indarwati (2013:46) adalah sebagai berikut:
1) Politic governance, mengacu pada proses pembuatan kebijakan
(policy/strategy formulation).
2) Economic governance, mengacu pada proses pembuatan keputusan
di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan,
penurunan kemiskinan , dan peningkatan kualitas hidup.
3) Administrative governance, mengacu pada sistem implementasi
kebijakan.
Good governance merupakan suatu kesepakatan menyangkut
pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat
madani dan sektor swasta dimana kesepakatan tersebut mencakup
pembentukan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana
warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan
mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan
menjembatani perbedaan di antara mereka (Hasyim, 2014:27). Sehingga
44
dibutuhkan sinergi interaksi yang konstruktif diantara domain-domain
(state, private sector and society) (Sari, 2013:1023).
Dapat disimpulkan bahwa governance adalah suatu proses dalam
pengambilan keputusan yang tidak melibatkan satu pihak saja melainkan
melibatkan elemen lainnya (private sector dan society) dan suatu proses
bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dengan bertanggung
jawab, transparan, adil dan efektif. Konsep governance juga ditujukan
untuk meningkatkan peranan masyarakat agar berpartisipasi dalam setiap
penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat mempunyai hak untuk
memberikan suaranya dalam proses pengambilan keputusan.
b. Prinsip Good Governance
Menurut United Nation Development Program (UNDP) dalam
Rasul (2009:541), Yuda (2012:3), Indarwati (2013:53) dan Hasyim
(2014:27) terdapat 9 karakteristik pelaksanaan good governance yaitu:
1) Participation, masyarakat ikut terlibat dalam pembuatan keputusan
baik secara langsung maupun melalu lembaga perwakilan rakyat.
Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara
serta berpartisipasi secara konstruktif.
2) Rule of law, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa
perbedaan.
3) Transparansi, kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang
berkaitan dengan kepentingan publik dapat diperoleh secara langsung
45
bagi yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan
dipantau.
4) Responsiveness, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap
dalam melayani stakeholder.
5) Consensus orientation, berorientasi pada kepentingan masyarakat
yang lebih luas baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
6) Equity , seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk
memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7) Efficiency dan effectiveness, proses dan lembaga yang menghasilkan
sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan
sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8) Accountability, para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor
swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab pada publik
dan lembaga stakeholder atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9) Strategic vision, para pemimpin dan publik memiliki visi yang jauh
ke depan.
Berdasarkan prinsip good governance yang dijelaskan
sebelumnya, setidaknya ada empat pilar utama dalam penerapan good
government governance, yakni transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan
supremasi hukum (LAN dan BPKP, 2000 dalam Sari, 2013:1025,
Indarwati, 2013:48, Bappenas, 2008 dalam Susitianingsih, 2010:7,
Rahmatika, 2014:66, Sedarmayanti dalam Hasyim, 2014:30).
1) Transparansi (Openness and Transparency)
46
Transparansi merupakan salah satu syarat penting dalam
mewujudkan good governance (Indarwati, 2013:49). Transparansi
merujuk pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat
umum untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, serta hasil
yang telah dicapai melalui sebuah kebijakan publik. Semua urusan
tata kepemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik, baik yang
berkenaan dengan pelayanan publik maupun pembangunan di daerah
harus diketahui publik (Susitianingsih, 2010:7).
Informasi yang melatarbelakangi setiap tindakan pemerintah,
seperti bentuk tindakan, waktu, proses, biaya harus dipublikasikan
kepada masyarakat sebagai implementasi dari akuntabilitas kepada
masyarakat (Ruliaty, 2011:54). Dengan adanya transparansi di setiap
kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi, maka keadilan
dapat ditumbuhkan. Transparansi di organisasi akan mendorong
diungakapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga pihak yang
berkepentingan dapat mengantisipasi segala hal yang berkaitan
dengan organisasi (Indarwati, 2013:49).
Penerapan prinsip transparansi menuntut organisasi untuk selalu
terbuka dan mencegah upaya penyembunyian informasi yang
menyangkut kepentingan publik. Wujud nyata penerapan transparansi
dapat dilakukan melalui penyajian secara terbuka laporan keuangan
yang akurat dan tepat waktu (Indarwati, 2013:49). Selain itu dapat
dilakukan melalui transparansi pelayanan publik, yaitu masyarakat
47
mengetahui informasi penyelenggaraan pelayanan publik dalam hal
persyaratan, biaya, prosedur dan batas waktu setiap jenis pelayanan
publik (Ruliaty, 2011:549).
Isi keputusan dan alasan pengambilan kebijakan publik harus
dapat diakses oleh publik. Demikian pula informasi tentang kegiatan
pelaksanaan kebijakan tersebut beserta hasil-hasilnya harus terbuka
dan dapat diakses publik. Dalam hal ini, aparatur pemerintahan harus
bersedia secara terbuka dan jujur memberikan informasi yang
dibutuhkan publik (Susitianingsih, 2010:7). Informasi yang
disediakan dilakukan dengan tepat waktu, jelas, akurat dan dapat
dibandingkan serta mudah diakses oleh para stakeholder
(Saptapradipta, 2012:6). Informasi yang disediakan dapat
dikomunikasikan kepada masyarakat melalui media cetak maupun
elektronik (Susitianingsih, 2010:7).
2) Partisipasi Masyarakat (Participation)
Partispasi masyarakat menjadi elemen dasar dalam penerapan
prinsip good governance dikarenakan tata pemerintahan yang baik
mengandung dua arti, pertama nilai yang menjunjung tinggi
keinginan atau kehendak rakyat yang dapat meningkatkan
kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan, keadilan sosial. Kedua,
aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam
pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan
48
demikian partisipasi masyarakat sangat penting dalam mewujudkan
good governance (Indarwati, 2013:51).
Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif
masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan
penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi masyarakat mutlak
diperlukan agar penyelenggara pemerintahan dapat lebih mengenal
warganya masalah yang dihadapinya, cara atau jalan keluar yang
disarankannya, apa yang dapat disumbangkan dalam memecahkan
masalah yang dihadapi karena masyarakat yang paling mengerti apa
yang mereka ingingkan (Susitianingsih, 2010:8).
Adanya partisipasi mendorong masyarakat untuk menggunakan
hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan
keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik langsung
maupun tidak langsung (Hasyim, 2014:30). Dalam good governance
pemerintah tidak menjadi aktor utama dalam penyelenggaraan
pemerintahan melainkan pemerintah harus melibatkan elemen lainnya
yakni dunia usaha dan masyarakat dalam setiap pengambilan
keputusan dalam menetapkan kebijakan (Rasul, 2009:540, Daniri dan
Prasetyantoko, 2009:2, Habibi, 2010:47, dan Hasyim, 2014:2).
Dengan demikian kepentingan masyarakat dapat tersalurkan di dalam
penyusunan kebijakan sehingga dapat mengakomodasi sebanyak
mungkin aspirasi dan kepentingan masyarakat, serta mendapat
dukungan masyarakat luas (Susitianingsih, 2010:8).
49
Kehadiran dan keikutsertaan warga masyarakat dalam forum
pertemuan publik, serta keaktifan mereka dalam menyumbangkan
pikiran dan saran menunjukkan bahwa urusan pemerintahan juga
menjadi urusan mereka dan bukan semata urusan birokrat. Kurangnya
partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan akan menyebabkan
kebijakan publik yang diputuskan tidak mampu mengakomodasi
berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat, yang dapat
mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian tujuan kebijakan tersebut
(Susitianingsih, 2010:8).
3) Akuntabilitas/Tanggung Gugat (Accountability)
Akuntabilitas, merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap
individu maupun organisasi sektor publik kepada pihak-pihak luar
yang berkepentingan atas pengelolaan sumber daya, dana, dan seluruh
unsur kinerja yang telah diamanatkan dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara
periodik (Indarwati, 2013:51, Sedarmayanti, 2003 dalam Hasyim,
2014:30).
Akuntabilitas publik adalah suatu ukuran atau standar yang
menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan
penyusunan kebijakan publik dengan peraturan hukum dan
perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi publik yang
bersangkutan. Penyusunan kebijakan publik harus dapat
50
mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambilnya kepada
publik (Susitianingsih, 2014:10).
Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas
pemerintah kepada masyarakat dalam kehidupan masyarakat yang
demokratis (Ichsan dan Nugroho, 2014:65). Penerapan prinsip
akuntabilitas atau tanggung jawab/tanggung gugat diawali pada saat
penyusunan program pelayanan publik dan pembangunan (program
accountability), pembiayaannya (fiscal accountability), serta
pelaksanaan, pemantauan, dan penilaiannya (process accountability)
sehingga program tersebut dapat memberikan hasil atau dampak
optimal sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ditetapkan (outcome
accountability) (Susitianingsih, 2010:10).
4) Supremasi Hukum (Rule of Law).
Penegakan hukum adalah pelaksanaan semua ketentuan hukum
dengan konsisten tanpa memandang subjek dari hukum tersebut atau
tidak adanaya diskriminasi. Penegakan hukum harus dilaksanakan
dengan adil bagi semua pihak tanpa terkecuali atas setiap kebijakan
publik. Siapapun yang melanggar harus diproses dan ditindak secara
hukum atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku (Sedarmayanti, 2003 dalam Hasyim, 2014:30).
Prinsip supremasi hukum sangat relevan untuk menjadi prioritas
analisis mengingat dalam pemberian pelayanan publik dan
pelaksanaan pembangunan seringkali terjadi pelanggaran hukum,
51
seperti yang paling populer saat ini yaitu terjadinya penyalahgunaan
kekuasaan dalam bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),
serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Wujud nyata prinsip ini
mencakup upaya pemberdayaan lembaga-lembaga penegak hukum,
penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan
kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan
budaya hukum. Tidak diterapkannya prinsip supremasi hukum akan
menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan
(Susitianingsih, 2010:10).
Prinsip dasar good governance yakni akuntabilitas, partisipasi
dan transparansi ini tercermin secara jelas dalam proses
penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan atas
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang tercantum
dalam ketiga paket perundang-undangan, yakni:Undang-Undang
Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
B. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu
Hasil penelitian terdahulu mengenai faktor yang mempengaruhi good
government governance dapat dilihat dalam tabel 2.1
52
Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu
No. Penelitian
(Tahun)
Judul
Penelitian
Metode Penelitian Hasil Penelitian
Persamaan Perbedaan
1 Dien Noviany Rahmatika
(2014)
The Impact of Internal Audit Function
Effectiveness on Quality of
Financial Reporting and its Implications on Good
Government
Governance Research on Local Government
Indonesia
Variabel yang diteliti yaitu: audit
internal dan good
governance.
Variabel dependen yang diteliti adalah
kualitas laporan
keuangan, lokasi penelitian di
Pekalongan, data
dianalisis menggunakan
(Partial Least
Square).
Secara simultan tidak ada perbedaan yang signifikan antara efektivitas internal
audit, kualitas laporan keuangan dan
good government governance, namun secara parsial variabel efektifitas internal
audit berpengaruh terhadap kualitas
laporan keuangan dan good government governance.
2 Devi Astriani (2014)
The Influence Resolution of Audit on the Quality of
Local Government Finance
(Survey on Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP)
Representative West Java
Province
Variabel independen yang
diteliti adalah
penyelesaian temuan audit.
Variabel dependen yang diteliti adalah
kualitas laporan
keuangan, lokasi penelitian dilakukan
di provinsi Jawa
Barat.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyelesaian temuan berpengaruh
signifikan terhadap kualitas laporan
keuangan.
(Bersambung pada halaman selanjutnya)
53
Tabel 2.1 (Lanjutan)
No. Penelitian
(Tahun)
Judul Penelitian
Metode Penelitian Hasil Penelitian
Persamaan Perbedaan
3 Habibie (2013)
Pengaruh Pengawasan DPRD, Pengendalian
Internal, dan Peran Auditor
Internal Terhadap Good
Governance (Studi Empiris Pada
Pemerintah Kota Solok)
Variabel yang diteliti yaitu:
pengendalian
internal, peran
audit internal dan good governance,
data dianalisis
menggunakan regresi berganda.
Variabel pengawasan DPRD, dan lokasi
penelitian yang
dilakukan terhadap
SKPD di kota Solok.
Hasil penelitian menemukan bahwa peran auditor internal tidak berpengaruh
terhadap good governance, dikarenakan
belum tersedianya indikator kinerja yang
memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintah sehingga peranan auditor
masih menjadi perbebatan, hasil
penelitian sistem pengendalian internal dan pengawasan DPRD memiliki
pengaruh positif signifikan terhadap
good governance.
4 Anastasia Rasia Rahma
Kresiadanti
(2013)
Pengaruh Internal Control dan Internal Auditor
Terhadap Akuntabilitas di
Universitas Brawijaya
Variabel internal control, internal
auditor.
Variabel akuntabilitas,
responden penelitian
adalah SPI di Universitas
Brawijaya, metode
penelitian menggunakan uji
statistik
nonparametric.
Hasil penelitian mennemukan bahwa untuk menciptakan internal control dan
internal auditor dibutuhkan
kesinambungan dari sistem pelaksanaan yang tepat demi tercapainya akuntabilitas
yang berjalan sesuai dengan harapan
untuk mencapai good university governance.
(Bersambung pada halaman selanjutnya)
54
Tabel 2.1 (Lanjutan)
(Bersambung pada halaman selanjutnya)
No. Penelitian
(Tahun)
Judul Penelitian
Metode Penelitian Hasil Penelitian
Persamaan Perbedaan
5 Mu’azu Saidu
Badara dan
Siti Zabedah Saidin (2013)
Impact of the Effective
Internal Control System on
the Internal Audit Effectiveness at Local
Government Level
Variabel sistem
pengendalian
internal dan audit internal.
Lokasi penelitian
dilakukan di Malaysia.
Sistem pengendalian internal yang
efektif dapat mempengaruhi
efektivitas auditor internal pada level pemerintahan daerah.
6 Diana Sari
(2013)
Pengaruh Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi
Standar Akuntansi
Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit Terhadap
Penerapan Prinsip-Prinsip
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Penelitian Pada
Pemerintah Daerah Di
Provinsi Jawa Barat Dan
Banten)
Variabel Tata kelola
pemerintahan yang baik (good
governance), Sistem
pengendalian intern pemerintah dan
penyelesaian temuan
audit.
Variabel implementasi
standar akuntansi pemerintahan, lokasi
penelitian di provinsi
Jawa Barat dan Banten dengan responden
adalah auditor BPK RI
provinsi dan Inspektorat Provinsi, data dianalisis
menggunakan analisis
path.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
secara simultan sistem pengendalian intern pemerintah, implementasi
standar akuntansi pemerintahan,
penyelesaian temuan audit menunjukkan pengaruh yang cukup
terhadap penerapan good
government governance, secara parsial memiliki pengaruh yang
lemah terhadap good government
governance.
7 Dumitrascu
Mihaela dan
Savulescu Iulian (2012)
Internal Control and the
Impact on Corporate
Governance, in Romanian Listed Companies
Variabel internal
control
Penelitian dilakukan
pada perusahaan yang
terdaftar di Bucharest Stock Exchange,
Rumania.
Corporate governance dan internal
control tidak dapat berdiri sendiri.
Corporate governance tidak akan bisa berjalan dengan efektif tanpa
adanya pengendalian internal yang
baik.
55
Tabel 2.1 (Lanjutan)
No. Penelitian
(Tahun)
Judul Penelitian
Metode Penelitian Hasil Penelitian
Persamaan Perbedaan
8 Eko Suyono,
Eko Hariyanto
(2012)
Relationship Between
Internal Control, Internal
Audit, and Organization
Commitment With Good
Governance: Indonesian Case
Variabel Good
governance,
pengendalian internal dan audit
internal, metode
penelitian menggunakan
regresi berganda.
Variabel komitmen
organisasi, lokasi
penelitian dilakukan di Jawa Tengah dengan
responden adalah
Inspektorat Provinsi.
Hasil penelitian menemukan ketika
penegendalian ineternal, audit
internal di implementasikan secara efektif dan komitmen organisasi
tinggi maka penerapan good
governance akan semakin meningkat di instansi tersebut.
9 Patricia
Saptapradipta (2012)
Pengaruh Audit Internal
Dan Pengendalian Internal Terhadap Pelaksanaan
Good Governance
(Studi Pada Badan Layanan Umum Universitas
Brawijaya Malang)
Variabel good
governance, audit internal dan
pengendalian
internal, menggunakan
analisis berganda.
Lokasi penelitian di
Universitas Brawijaya dengan responden
pegawai di lingkungan
Universitas Brawijaya yang bekerja di SPI dan
satuan kerja di masing-
masing fakultas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
audit internal dan pengendalian internal memiliki pengaruh postitif
signifikan terhadap good
governance, sehingga dapat mengindikasikan audit internal dan
pengendalian internal dapat
meningkatkan penerapan good
governance dalam suatu organisaisi.
10 Sri Fadilah
(2011)
Analisis Penerapan “Good
Governance” dilihat dari
implementasi pengendalian intern dan “Total Quality
Management”
Variabel
pengendalian
internal dan good governance.
Variabel total quality
management, penelitian
dilakukan pada lembaga amil zakat di Indonesia,
data dianalisis
menggunakan SEM
dengan pendekatan PLS.
Hasil penelitian menunjukkan jika
implementasi pengendalian intern
dan implementasi total quality management diterapkan secara
optimal pada LAZ di Indonesia maka
penerapan good governance
meningkat. (Bersambung pada halaman selanjutnya)
56
Tabel 2.1 (Lanjutan)
No Penelitian
(Tahun)
Judul Penelitian
Metode Penelitian Hasil Penelitian
Persamaan Perbedaan
11 Atang
Hermawan (2010)
Pengaruh Auditor Eksternal
dan Auditor Internal pada Pelaksanaan Good
Corporate Governance.
Variabel auditor
internal.
Variabel auditor
eksternal, penelitian dilakukan terhadap
BUMN yang terdaftar di
Direktori BUMN, data dianalisi menggunakan
Path Analysis.
Auditor eksternal dan internal
memiliki hubungan yang searah dan secara simultan berpengaruh
terhadap good corporate
governance. auditor internal memberikan kontribusi lebih besar
terhadap pelaksanaan good
corporate governance.
12 Dedi Kusmayadi
(2010)
Determinasi Audit Internal Dalam Mewujudkan Good
Corporate Governance
serta Implikasinya Pada Kinerja Bank.
Variabel audit internal.
Penelitian dilakukan pada Bank pemerintah di
Tasikmalaya, data
dianalisis menggunakan path analysis.
Hasil menunjukkan audit internal berpengaruh positif signifikan
terhadap good corporate
governance. Audit internal dan good corporate governance secara parsial
dan simultan berpengaruh secara
positif signifikan terhadap kinerja
bank.
57
C. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran ini merupakan model konseptual mengenai teori
yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi dapat
mempengaruhi good government governance. Adapun masalah-masalah yang
dianggap penting dalam penelitian ini adalah peran auditor internal, sistem
pengendalian intern pemerintah dan penyelesaian tindak lanjut temuan audit
yang mempengaruhi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good
government governance)
Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran pada penelitian ini
digambarkan dalam gambar 2.1
(Bersambung pada halaman berikutnya)
58
Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran
D. Keterkaitan Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis
1. Pengaruh Peran Auditor Internal terhadap Penerapan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik (Good Government Governance)
Menurut Mardiasmo (2009:189) terdapat tiga aspek utama yang
mendukung pelaksanaan good governance yakni pengawasan, pengendalian
dan pemeriksaan. Auditor internal memiliki fungsi pengawasan terhadap
setiap kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu auditor
internal tidak hanya berfungsi untuk menemukan permasalahan yang ada,
namun auditor internal berperan untuk memberikan solusi atas permasalahan
yang ada dengan memberikan rekomendasi atau usulan perbaikan.
Auditor internal juga dijadikan sebagai early warning untuk
mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang
sehingga mampu membantu meningkatkan kualitas tata kelola instansi
pemerintah ataupun swasata. Auditor internal harus berperan aktif dan ikut
59
memantau atas jalannya aktivitas suatu organisasi sehingga mampu
mendorong terwujudnya good governance.
Auditor internal dituntut untuk menyediakan informasi mengenai
kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal yang ada dalam
perusahaan, auditor internal berperan mengawasi kegiatan manajemen,
auditor internal yang independen dapat berfungsi untuk mengawasi jalannya
perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan telah melakukan prkatik-
praktik dalam penerapan good governance (Wardoyo dan Lena, 2010:2).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suyono dan Hariyanto
(2012:1243) mengungkapkan bahwa peran auditor internal berpengaruh
positif signifikan terhadap penerapan good governance. Hal ini disebabkan
auditor internal memiliki fungsi untuk mengontrol, mengevaluasi, memantau
dan memberikan saran perbaikan terhadap setiap kegiatan yang dijalankan
oleh instansi. Jika auditor internal berjalan dengan baik di suatu organisasi
maka praktik good governance juga akan mengalami peningkatan.
Menurut Saptapradipta (2012:7) audit intern dibutuhkan untuk
membantu memastikan bahwa proses manajemen risiko, lingkup
pengendalian secara keseluruhan dan efektivitas kinerja dari proses usaha
telah konsisten dengan ekspektasi. Auditor internal teribat dalam memantau
aktivitas organisasi dan memberikan peran konsultasi sehingga diharapkan
mampu mendukung dan mendorong terwujudnya good governance.
Hasil penelitian Rahmatika (2014), Kusmayadi (2012), Hermawan
(2010) juga menemukan bahwa peran auditor internal berpengaruh secara
60
signifikan terhadap penerapan good government governance. Namun
penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh
Habibie (2013) yang menemukan bahwa peran auditor internal tidak
berpengaruh terhadap penerapan good government governance.
Berdasarkan analisis dan penelitian terdahulu, maka hipotesis
penelitian dinyatakan sebagai berikut:
H1: Peran auditor internal berpengaruh terhadap penerapan tata kelola
pemerintahan yang baik (good government governance).
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik (Good Government Governance)
Menurut Sari (2013:1015) pelaksanaan pengendalian intern diharapkan
dapat menghilangkan praktik-praktik korupsi karena proses pemerintahan
akan dilakukan secara transparan sehingga dapat diawasi oleh masyarakat
dan dapat dipertanggungjawabkan serta pengelolaan negara dapat dilakukan
dengan efektif, efisien, transparan, serta akuntabel dan ini merupakan suatu
komitmen pemerintah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik
atau good governance.
Menurut Kresiadanti (2013:24) yang melakukan penelitian di Satuan
Pengendalian Internal (SPI) Universitas Brawijaya yang menemukan bahwa
pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas,
sehingga untuk membentuk tata kelola baik yang ingin dicapai oleh
Universitas Brawijaya harus disertai dengan pengendalian internal yang
baik. Menurut Saptapradipta (2012:20) komponen pengendalian internal
61
yang terdiri dari; lingkungan pengendalian yang kondusif, penilaian resiko,
aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi yang memadai, dan
efektivitas pengawasan akan mampu memperkecil risiko yang mungkin
terjadi dan mendorong peningkatan penerapan good governance
didalamnya.
Menurut Fadilah (2011:390) yang melakukan penelitian terhadap
Lembaga Pengelola Zakat (LAZ) di Indonesia menemukan bahwa
pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap good governance,
pengendalian internal dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan
pengawasan dan pelaporan dalam rangka menciptakan akuntabilitas dan
transparansi yang diharapkan masyarakat.
Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013), Habibie (2013),
Saptapradipta (2012) dan Suyono dan Hariyanto (2012) mengungkapkan
bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap penerapan good
governance. Jika komponen pengendalian internal dapat dilaksanakan
dengan baik di setiap organisasi maka mampu memperkecil risiko yang
mungkin terjadi dan mendorong peningkatan pelaksanaan good governance.
Berdasarkan analisis dan penelitian terdahulu, maka hipotesis
penelitian dinyatakan sebagai berikut:
H2: Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap penerapan
tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance).
62
3. Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit terhadap Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik (Good Government Governance)
Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau
keputusan yang dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa dan/atau
pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil
pemeriksaan BPK. Pejabat yang diperiksa wajib memberikan jawaban atau
penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi hasil
pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima (IHPS BPK
RI Semester I Tahun 2014).
Tanpa tindak lanjut dari parlemen, eksekutif, instansi yang diperiksa
dan aparat yang diberi wewenang melakukan investigasi, pemeriksaan
menjadi tidak efektif dan akuntabilitas hanya menjadi mimpi belaka (Sali,
2010 dalam Arifianti, Payamta, dan Sutaryo, 2013:2487). Dengan adanya
upaya dalam menindaklanjuti temuan audit dapat menghasilkan laporan
keuangan yang lebih berkualitas yang mencerminkan pengelolaan
pemerintahan yang baik (good governance) (Sari, 2013:1012).
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) dan Astriani (2014)
menemukan bahwa tindak lanjut temuan audit berpengaruh terhadap kualitas
laporan keuangan dan peningkatan terhadap good government governance.
Pemeriksaan yang dilakukan BPK akan bermanfaat apabila rekomendasi
tersebut dapat menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan
akuntabel di pemerintahan. Hal ini dapat terjadi apabila pemerintah
menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Adanya tindak lanjut dari temuan
63
audit dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan suatu instansi yang
berimplikasi pada penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good
government governance) karena laporan keuangan merupakan bentuk
akuntabilitas dan transparansi pemerintah terhadap masyarakat.
Berdasarkan analisis dan penelitian terdahulu, maka hipotesis
penelitian dinyatakan sebagai berikut:
H3: Penyelasaian tindak lanjut temuan audit berpengaruh terhadap penerapan
tata kelola pemerintahan yang baik (good governmemt governance).
4. Peran Auditor Internal, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan
Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit terhadap Penerapan Tata
Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Government Governance)
Menurut Mardiasmo (2009:189) terdapat tiga aspek utama yang
mendukung pelaksanaan good governance yakni pengawasan, pengendalian
dan pemeriksaan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatika (2014),
Saptapradipta (2014), Kresiadanti (2013), Hermawan (2010), Suyono dan
Hariyanto (2012) mengungkapkan bahwa peran auditor internal berpengaruh
signifikan terhadap penerapan good government governance. Auditor
internal memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan
pemerintah dan memiliki tugas dalam memberikan keyakinan yang memadai
atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas serta memberikan saran
dan rekomendasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan
tugas dan fungsi instansi pemerintah.
64
Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013), Habibie (2013),
Saptapradipta (2012) dan Suyono dan Hariyanto (2012), Fadilah (2011)
menemukan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap penerapan
good governance. Sari (2013) dan Astriani (2014) menemukan bahwa
tindak lanjut temuan audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
dan peningkatan good government governance. Pemeriksaan yang dilakukan
BPK akan bermanfaat apabila rekomendasi tersebut dapat menciptakan
pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel di pemerintahan yang
berimplikasi pada penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good
government governance).
Berdasarkan analisis dan penelitian terdahulu, maka hipotesis
penelitian dinyatakan sebagai berikut:
H4: Peran auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah, dan
penyelesaian tindak lanjut temuan audit berpengaruh terhadap penerapan
tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance)
65
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kasualitas, yaitu penelitian yang
bertujuan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antara dua variabel atau
lebih. Penelitian ini menguji pengaruh variabel independen, yaitu peran
auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah, dan penyelesaian
tindak lanjut temuan audit terhadap variabel dependen, yaitu penerapan tata
kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Populasi
dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Biro Keuangan
Sekretariat Jenderal Kementerian dan auditor internal di Inspektorat Jenderal
Kementerian.
B. Metodologi Penentuan Sampel
Sampel pada penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Biro
Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian dan auditor internal yang berada
di Inspektorat Jenderal Kementerian yang berasal dari tujuh kementerian yang
berbeda, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian,
Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan
dan Perikanan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan.
Metode yang digunakan peneliti dalam pengambilan sampel penelitian
menggunakan metode convenience sampling, yaitu istilah umum yang
mencakup variasi luasnya prsedur pemilihan responden. Convenience
sampling berarti unit sampling yang ditarik mudah dihubungi, tidak
66
menyusahkan, mudah untuk mengukur, dan bersifat kooperatif (Hamid,
2010:18). Dengan menggunakan metode ini peneliti memiliki kebebasan
untuk memilih sampel dengan cepat dari elemen populasi yang datanya mudah
diperoleh peneliti. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pegawai yang bekerja di Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dan auditor
internal yang berada di Inspektorat Jenderal di tujuh kementerian.
C. Metode Pengumpulan Data
Dalam memperoleh data-data pada penelitian ini, peneliti
menggunakan dua cara yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan.
1. Penelitian Pustaka (Library Research)
Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang
sedang diteliti melalui buku, jurnal, skripsi, tesis, internet, dan perangkat
lain yang berkaitan dengan judul penelitian.
2. Penelitian Lapangan (Field Research)
Data utama penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan. Pada
penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah auditor internal yang
berada di Inspektorat Jenderal dan pegawai yang bekerja di Biro Keuangan
Sekretariat Jenderal. Data yang dikumpulkan adalah jenis data primer.
Peneliti memperoleh data dengan mengirimkan kuesioner kepada tujuh
kementerian baik di Inspektorat Jenderal maupun di Biro Keuangan
Sekretariat Jenderal secara langsung maupun melalui perantara. Data
primer diperoleh dengan menggunakan daftar pernyataan yang telah
terstruktur dengan tujuan utuk mengumpulkan informasi dari auditor
67
internal dan pegawai yang bekerja di biro keuangan sebagai responden
dalam penelitian.
D. Metode Analisis Data
Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas
data, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, dan uji hipotesis.
1. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data
yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum,
minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi)
(Ghozali, 2013: 19).
2. Uji Kualitas Data
a. Uji Validitas
Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur sah atau valid tidaknya
suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada
kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh
kuesioner tersebut (Ghozali, 2013: 52). Pengujian validitas dalam
penelitian ini menggunakan Pearson Correlation, yaitu dengan cara
menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-
pertanyaan (Ghozali, 2013: 54).
b. Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner
dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap
68
pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Ada dua
cara yang dapat dilakukan untuk mengukur reliabilitas, yaitu (Ghozali,
2013:47).
1) Repeated Measure atau pengukuran ulang, responden akan diberikan
pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, dan dilihat apakah ia
tetap konsisten dengan jawabannya.
2) One Shot atau pengukuran sekali saja, pengukuran hanya dilakukan
sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain
atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Kriteria pengujian
dilakukan dengan menggunakan pengujian Cronbach Alpha. Suatu
variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha >
0,70 (Nunnally, 1994 dalam Ghozali, 2013:48).
3. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji
normalitas, uji heteroskedestisitas, dan uji multikolonieritas.
a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi, variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai
distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2013: 160). Dalam
penelitian ini, uji normalitas menggunakan Normal Probability Plot (P-P
Plot). Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan
titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebaran
titik-titik data searah mengikuti garis diagonal (Ghozali, 2013: 163). Uji
69
normalitas juga dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov untuk
mengetahui apakah residual terdistribusi secara normal. Residual
terdistribusi secara normal ketika tingkat signifikansi di atas 0,05
(Ghozali, 2013:165).
b. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke
pengamaan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda
disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah
homoskedastisitas (Ghozali, 2013:139).
Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari ada
atau tidaknya pola tertentu pada garafik scatterplot. Jika ada pola tertentu
seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur
(bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan
bahwa telah terjadi heteroskedestisitas. Jika tidak ada pola yang jelas,
serta titik-titik yang menyebar diatas dandibawah angka 0 pada sumbu Y
maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013: 139).
c. Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel
independen (Ghozali, 2013:105). Deteksi ada atau tidaknya
70
multikolonieritas dalam model regresi adalah dilihat dari besaran VIF
(Variance Inflation Factor) dan tolerance (TOL). Regresi bebas dari
masalah multikolonieritas jika nilai VIF <10 dan nilai TOL >0,1
(Ghozali, 2013:106).
4. Uji Koefisien determinasi (R²)
Bertujuan mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen,
yaitu peran auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah,
penyelesaian tindak lanjut temuan audit dalam menjelaskan variasi variabel
dependen, yaitu penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good
government governance). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan
satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel
dependen (Ghozali, 2013:97). Jika nilai R² adalah sebesar 1 berarti fluktuasi
variabel dependen seluruhnya dapat dijelaskan oleh variabel independen dan
tidak ada faktor lain yang menyebabkan fluktuasi variabel dependen. Jika
nilai R² semakin mendekati angka 0 berarti semakin lemah kemampuan
variabel independen untuk dapat menjelaskan variabel dependen (Ghozali,
2013:97).
5. Uji Hipotesis
a. Analisis Regresi Berganda
Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model
regresi berganda. Model regresi berganda umumnya digunakan untuk
menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel
71
dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu
persamaan linear. Variabel independen dalam penelitian ini adalah peran
auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah, penyelesaian
tindak lanjut temuan audit. Variabel dependennya adalah penerapan tata
kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Untuk
menguji hipotesis tersebut, maka rumus persamaan regresi yang
digunakan adalah:
Dimana:
α : Konstanta
β : Koefisien Regresi
Y : Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government
Governance
X1 : Peran Auditor Internal
X2 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
X3 : Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit
e : Error
b. Uji Parsial (Uji Statistik t)
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen
yang dimasukkan dalam model regresi secara individual terhadap variabel
dependen. Apabila signifikan t lebih besar dari 0,05 maka Ha ditolak dan
Ho diterima. Demikian pula sebaliknya jika signifikan t lebih kecil dari
Y = α + β1X1 +β2X2 +β3X3+ e
72
0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. Bila Ha diterima berarti ada
hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap dependen
(Ghozali, 2013:98).
c. Uji Simultan (Uji Statistik F)
Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah semua
variabel independen yang dimasukkan ke dalam model mempunyai
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali,
2013:98). Untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama
mempengaruhi variabel dependen, maka digunakan tingkat signifikansi
sebesar 0,05 dengan syarat pengambilan keputusan sebagai berikut; bila
nilai F lebih besar daripada 4 maka H0 dapat ditolak pada derajat
kepercayaan 5%. Dengan kata lain hipotesis alternatif diterima, yang
menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan
signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2013:98).
E. Operasional Variabel Penelitian
Variabel-variabel dalam penelitian ini di ukur melalui instrument yang
telah dikembangkan dan digunakan oleh penelitian. Penggunaan instrumen-
instrumen dalam penelitian-penelitian terdahulu dimungkinkan karena telah
teruji tingkat validitas dan reliabilitasnya. Terdapat empat variabel yang akan
diukur dalam penelitian ini yaitu variabel peran auditor internal, sistem
pengendalian intern pemerintah, penyelesaian tindak lanjut temuan audit, dan
penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance)
73
Pada bagian ini akan diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang
digunakan berikut dengan operasional dan cara pengukurannya.
1. Peran Auditor Internal (X1)
Audit internal adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam
bentuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultasi
(consulting activities), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan
meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini
membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara
menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan
meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko , kontrol atau
pengendalian, dan tata kelola (sektor publik). Auditor internal terlibat dan
berperan aktif memantau atau mengawasi aktivitas bisnis dan memberikan
peran konsultatif dalam pelaksanaan proses operasi perusahaan. Auditor
internal tidak hanya sebatas detector melainkan lebih menjadi early
warning untuk mendorong proses terwujudnya good governance
(Saptapradipta, 2012:8).
Dalam penelitian ini, pernyataan yang diteliti merupakan
pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Suyono dan Hariyanto
(2012), Saptapradipta (2012), Hermawan (2010), dan Standar Audit Intern
Pemerintah (2013). Variabel yang diukur menggunakan skala interval 5
poin dari (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) cukup setuju, (4)
setuju, dan (5) sangat setuju (Ghozali, 2013:47).
74
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)
Menurut Saptapradipta (2012:20) komponen pengendalian internal
yang terdiri dari lingkungan pengendalian yang kondusif, penilaian resiko,
aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi yang memadai, dan
efektivitas pengawasan akan mampu memperkecil risiko yang mungkin
terjadi dan mendorong peningkatan penerapan good governance
didalamnya.
Dalam penelitian ini, pernyataan yang diteliti merupakan
pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Saptapradipta (2012),
Suyono dan Hariyanto (2012) dan Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008.
Variabel yang diukur menggunakan skala interval 5 poin dari (1) sangat
tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) cukup setuju, (4) setuju, dan (5) sangat
setuju (Ghozali, 2013:47).
3. Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit (X3)
Pimpinan wajib memahami langkah-langkah yang diperlukan
dalam menuntaskan hasil pengawasan, agar setiap rekomendasi hasil
audit dapat ditindaklanjuti secara tepat dan benar (Solusi, 2012:6). Upaya
untuk menyelesaikan tindak lanjut temuan audit diawali dengan
penyusunan rencana tindak lanjut temuan audit atau rencana aksi.
Kewajiban melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional
terhadap instansi pemerintah yang dilakukan oleh BPK maupun Aparat
pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diatur melalui Permenpan nomor 9
tahun 2009.
75
Dalam penelitian ini, pernyataan yang diteliti merupakan
pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Astriani (2014),
Solusi (2012) dan Permenpan no.9 tahun 2009. Variabel yang diukur
menggunakan skala interval 5 poin dari (1) sangat tidak setuju, (2) tidak
setuju, (3) cukup setuju, (4) setuju, dan (5) sangat setuju (Ghozali,
2013:47).
4. Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government
Governance) (Y)
Governance dapat diartikan sebagai proses dari suatu pengambilan
keputusan dan proses bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan.
(Sari, 2013:1023). Menurut World Bank dalam Mardiasmo (2009:17),
good governance adalah cara yang digunakan dalam mengelola sumber
daya ekonomi dan sosial untuk kepentingan pembangunan masyarakat.
Ada empat pilar utama dalam penerapan good government governance,
yakni transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan supremasi hukum (Sari,
2013:1025, Bappenas, 2008 dalam Susitianingsih, 2010:7).
Dalam penelitian ini, pernyataan yang diteliti merupakan
pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) dan
Susiatiningsih (2010). Variabel yang diukur menggunakan skala interval
5 poin dari (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) cukup setuju, (4)
setuju, dan (5) sangat setuju (Ghozali, 2013:47).
76
Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian
Variabel Sub Variabel Indikator No. Skala
Peran Auditor
Internal (X1)
1.Saptapradipta,
2012
2.Suyono dan
Hariyanto,
2012
3.Hermawan,
2010
4.Standar Audit
Intern
Pemerintah ,
2013
1. Independensi
2. Objektivitas
3. Kompetensi
Auditor
4. Kecermatan
Profesional
5. Kegiatan audit
internal
6. Komunikasi
hasil
penugasan
audit internal
7. Pemantauan
tindak lanjut
1. Bebas dari intervensi
2. Objektif dalam
menjalankan peran
3. Menggunakan
kompetensi dalam
penugasan
4. Memiliki keahlian
profesional
5. Mengevaluasi kegiatan
audit internal
6. Mengkomunikasikan
hasil temuan
7. Pemantauan tindak
lanjut sesuai prosedur
1,2
3
4
5
6,7,8,9
10
11
Interval
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah (X2)
1.Saptapradipta,
2012
2.Suyono dan
Hariyanto,
2012
3.PP No.60
Tahun 2008
1. Lingkungan
Pengendalian
2. Penilaian
Risiko
3. Kegiatan
Pengendalian
4. Informasi dan
komunikasi
5. Pemantauan
1. Integritas dan nilai
etika
2. Standar kompetensi
3. Struktur organisasi
4. Identifikasi dan
analisis risiko
5. Pembinaan sumber
daya manusia
6. Pengendalian sistem
informasi
7. Pengendalian fisik dan
aset
8. Kualitas sistem
informasi dan
komunikasi
9. Pemantauan
1
2
3
4
5
6,7
8
9
10
Interval
(Bersambung pada halaman selanjutnya)
77
Tabel 3.1 (Lanjutan)
Variabel Sub Variabel Indikator No. Skala
Penyelesaian
Tindak Lanjut
Temuan Audit
(X3)
1. Astriani, 2014
2. Solusi, 2012
3. Permenpan
Nomor 9
tahun 2009
1. Perencanaan
tindak lanjut
temuan audit
2. Pelaksanaan
tindak lanjut
temuan audit
1. Kewajiban tindak
lanjut temuan audit
2. Penyusunan rencana
aksi
3. Komitmen
pelaksanaan tindak
lanjut dan upaya
pemerintah
4. Forum koordinasi
5. Tindak lanjut temuan
audit terhadap sistem
pengendalian intern
6. Tindak lanjut temuan
audit terhadap
peraturan perundang-
undangan
7. Penjelasan
perkembangan tindak
lanjut
8. Sanksi
1
2,3
4,5
6
7
8
9
10
Interval
Tata Kelola
Pemerintahan
yang Baik (Good
Government
Governance) (Y)
1. Sari, 2013
2. Bappenas ,
2008 dalam
Susiatiningsih
, 2010
1. Transparansi
2. Partisipasi
3. Akuntabilitas
4. Supremasi
hukum
1. Informasi yang
memadai
2. Kemudahan akses
informasi
3. Pengambilan
keputusan bersama
4. Laporan
pertanggungjawaban
publik
5. Standar prosedur
pelaksanaan
6. sanksi dan
penghargaan
7. Peraturan perundang-
undangan
8. Penindakan hukum
1,2,
3,4
5,6,7
8
9
10
11
12
Interval
78
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan terhadap pegawai yang bekerja di Biro
Keuangan Sekretariat Jenderal dan auditor internal yang berada di
Inspektorat Jenderal di beberapa Kementerian Republik Indonesia, yaitu
Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan
Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian,
Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Kesehatan. Alasan peneliti
menjadikan pegawai Biro Keuangan Sekretariat Jenderal sebagai responden
dikarenakan, biro keuangan memiliki tugas dalam hal menyusun anggaran
kementerian, pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan kementerian dan
melaksanakan sistem akuntansi dan menyusun laporan keuangan
kementerian, dimana laporan keuangan merupakan salah satu bentuk alat
pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintah terhadap stakeholder dan
akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dalam menerapkan Good
Government Governance. Alasan peneliti mengambil objek penelitian
terhadap Auditor Internal atau yang biasa dikenal dengan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berada di Inspektorat Jenderal
dikarenakan APIP memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan
kegiatan pemerintah dan memiliki tugas dalam memberikan keyakinan yang
memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas, serta
79
melakukan peringatan dini (early warning), manajemen risiko dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (anti corruption
activities) serta memberikan saran dan rekomendasi yang dapat
meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah. Auditor internal juga memiliki tugas dalam hal pemantauan
terhadap penyelesaian tindak lanjut temuan audit. Sehingga peran auditor
internal dibutuhkan dalam upaya penerapan good governance di lingkup
pemerintahan.
Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner
penelitian secara langsung dengan mendatangi responden yang terdiri dari
Pegawai Biro Keuangan dan Auditor Internal yang berada di Inspektorat
Jenderal. Peneliti hanya mengambil sampel di 7 kementerian dikarenakan
adanya keterbatasan kemampuan dari peneliti yang berkaitan dengan jarak
dan waktu serta kesediaan dari pihak instansi untuk memberikan izin
penelitian. Penyebaran serta pengambilan kuesioner dilaksanakan mulai
tanggal 10 Januari hingga 28 Februari 2015.
Distribusi penyebaran kuesioner dilakukan di 7 Kementerian
Republik Indonesia yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial,
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan,
Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan HAM dan
Kementerian Kesehatan. Data distribusi penyebaran kuesioner penelitian ini
dapat dilihat dalam tabel 4.1.
80
Tabel 4.1
Data Distribusi Sampel Penelitian
No Kementerian Republik
Indonesia
Kuesioner
dikirim
Kuesioner
dikembalikan
%
1 Kementerian
Keuangan
Sekretariat
Jenderal 15 15 100%
Inspektorat
Jenderal 15 15 100%
2 Kementerian
Sosial
Sekretariat
Jenderal 10 5 50%
Inspektorat
Jenderal 10 10 100%
3
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
Sekretariat
Jenderal 10 9 90%
Inspektorat
Jenderal 10 8 80%
4 Kementerian
Perdagangan
Sekretariat
Jenderal 10 10 100%
Inspektorat
Jenderal 5 5 100%
5 Kementerian
Perindustrian
Sekretariat
Jenderal 10 8 80%
Inspektorat
Jenderal 15 6 40%
6
Kementerian
Hukum dan
HAM
Sekretariat
Jenderal 10 9 90%
Inspektorat
Jenderal 10 8 80%
7 Kementerian
Kesehatan
Sekretariat
Jenderal 10 9 90%
Inspektorat
Jenderal 15 14 93%
Jumlah 155 131 84%
Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Jumlah kuesioner yang disebarkan berjumlah 155 buah atau 100%
yang tersebar di 7 kementerian. Kuesioner yang dapat diolah berjumlah 126
buah atau 81,4% dan kuesioner yang tidak dapat diolah berjumlah 5 buah
atau 3,2% gambaran mengenai data sampel disajikan pada tabel 4.2.
81
Tabel 4.2
Data Sampel Penelitian
No. Keterangan Jumlah Persentase
1 Jumlah kuesioner yang disebar 155 100%
2 Jumlah kuesioner yang tidak kembali 24 15,4%
3 Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah 5 3,2%
4 Jumlah kuesioner yang dapat diolah 126 81,4%
Sumber: Data Primer yang diolah, 2015
2. Karakteristik Profil Responden
Responden dalam penelitian ini adalah pegawai di Biro Keuangan
Sekretariat Jenderal dan auditor internal di Inspektorat Jenderal di beberapa
Kementerian Republik Indonesia, yaitu Kementerian Keuangan,
Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian
Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan dan
Kementerian Hukum dan HAM. Berikut ini adalah deskripsi mengenai
identitas responden penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, usia,
pendidikan terakhir, golongan, dan pengalaman kerja.
a. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin
Tabel 4.3 dibawah ini menyajikan hasil uji deskripsi responden
berdasarkan jenis kelamin.
Tabel 4.3
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Pria 75 59.5 59.5 59.5 Wanita 51 40.5 40.5 100.0
Jumlah 126 100.0 100.0
Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Berdasarkan tabel 4.3 terlihat bahwa responden didominasi oleh
jenis kelamin pria sebanyak 75 responden atau sebesar 59,5%, sedangkan
82
siasanya adalah berjenis kelamin wanita sebanyak 51 responden atau
sebesar 40,5%.
b. Deskripsi responden berdasarkan usia
Tabel 4.4 dibawah ini menyajikan hasil uji deskripsi responden
berdasarkan usia.
Tabel 4.4
Deskripsi Responden Berdasarkan Usia
Frequency Percent Valid
Percent
Cumulative
Percent
< 25 Tahun 4 3.2 3.2 3.2
> 45 Tahun 36 28.6 28.6 31.7
25-35 Tahun 63 50.0 50.0 81.7 36-45 Tahun 23 18.3 18.3 100.0
Total 126 100.0 100.0
Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Berdasarkan tabel 4.4 mayoritas responden berusia 25-35 tahun
dengan jumlah 63 atau sebesar 50%, responden berusia lebih dari 45
tahun berjumlah 36 responden atau sebesar 28,6%, responden yang
berusia 36-45 tahun berjumlah 23 responden atau sebesar 18,3%, sisanya
adalah responden yang berusia kurang dari 25 tahun sebanyak 4
responden atau sebesar 3,2%.
c. Deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir
Tabel 4.6 berikut menyajikan hasil uji deskripsi responden
berdasarkan pendidikan terakhir.
83
Tabel 4.6
Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
D3 9 7,1 7,1 7,1
S1 76 60,3 60,3 67,5
S2 41 32,5 32,5 100,0
Total 126 100,0 100,0
Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Berdasarkan tabel 4.6 sebagian besar responden didominasi oleh
pendidikan strata 1 (S1) dengan jumlah 76 responden atau 60,3% sisanya
sebanyak 41 responden atau 32,5% berpendidikan strata 2 (S2) dan
sebanyak 9 responden atau 7,1% berpendidikan diploma (D3).
d. Deskripsi responden berdasarkan golongan
Tabel 4.5 menyajikan hasil deskripsi responden berdasarkan
golongan.
Tabel 4.5
Deskripsi Responden Berdasarkan Golongan
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
II D 8 6.3 6.3 6.3
III A 30 23.8 23.8 30.2
III B 22 17.5 17.5 47.6 III C 30 23.8 23.8 71.4
III D 16 12.7 12.7 84.1
IV A 10 7.9 7.9 92.1
IV B 8 6.3 6.3 98.4 IV C 2 1.6 1.6 100.0
Total 126 100.0 100.0
Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Berdasarkan tabel 4.5 mayoritas responden penelitian ini adalah
golongan III A dan III C sebanyak 30 responden atau 23,8%, golongan III
B dengan 22 responden atau 17,5%, golongan III D dengan 16 responden
atau 12,7%, sisanya adalah responden dengan golongan IV A sebanyak
84
10 responden atau 7,9%, golongan II D dan IV B dengan 8 responden
atau 6,3%, dan 2 responden atau 1,6% adalah golongan IV C.
e. Deskripsi responden berdasarkan pengalaman kerja
Tabel 4.7 menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan
pengalaman kerja.
Tabel 4.7
Deskripsi Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja
Frequency Percent Valid
Percent
Cumulative
Percent
< 5 23 18.3 18.3 18.3
5-10 tahun 44 34.9 34.9 53.2
11-20 tahun 30 23.8 23.8 77.0 21-30 tahun 25 19.8 19.8 96.8
31-40 tahun 4 3.2 3.2 100.0
Total 126 100.0 100.0
Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Berdasarkan tabel 4.7 mayoritas responden memiliki pengalaman
kerja 5-10 tahun sejumlah 44 responden atau 34,9%, 30 responden atau
23,8% memiliki pengalaman kerja 11-20 tahun, 25 responden atau 19,9%
memiliki pengalaman kerja 21-30 tahun, sisanya 23 responden atau
18,3% dengan pengalaman kerja kurang dari 5 tahun dan 4 responden
atau 3,1% memiliki pengalaman kerja 31-40 tahun.
B. Hasil Uji Instrumen Penelitian
1. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peran auditor
internal, sistem pengendalian intern pemerintah, penyelesaian tindak lanjut
temuan audit dan tata kelola pemerintahan yang baik (good government
85
governance) akan diuji secara statistik deskriptif seperti yang terlihat dalam
tabel 4.8.
Tabel 4.8
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Tabel 4.8 menjelaskan bahwa pada variabel peran auditor internal
jawaban minimum responden sebesar 33 dan maksimum sebesar 55 dengan
rata-rata jawaban 45,65 dan standar deviasi sebesar 4,796. Variabel sistem
pengendalian intern pemerintah memiliki jawaban minimum responden
sebesar 29 dan maksimum sebesar 50 dengan rata-rata 39,8 dan standar
deviasi 4,532. Variabel penyelesaian tindak lanjut temuan audit memiliki
jawaban minimum responden sebesar 30 dan maksimum sebesar 50 dengan
rata-rata 41,23 dan standar deviasi sebesar 3,982. Variabel good government
governance memiliki jawaban minimum responden sebesar 33 dan jawaban
maksimum sebesar 33 dengan rata-rata 47,02 dan standar deviasi 5,141.
Berdasarkan hasi uji statistik deskripsi diatas dapat ditarik kesimpulan
bahwa rata-rata jawaban responden terhadap variabel peran auditor internal
dan variabel penyelesaian tindak lanjut temuan audit adalah setuju
sedangkan variabel sistem pengendalian intern pemerintah dan good
government governance adalah netral.
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
PA 126 33.00 55.00 45.6587 4.79694
SPIP 126 29.00 50.00 39.8016 4.53258
TLTA 126 30.00 50.00 41.2302 3.98229
GG 126 33.00 60.00 47.0238 5.14193
Valid N
(listwise)
126
86
2. Hasil Uji Kualitas Data
a. Hasil Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu
kuesioner (Ghozali, 2013:52). Pengujian ini dilakukan dengan
menggunkan Pearson Correlation, kuesioner dikatakan valid jika tingkat
signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Tabel berikut menunjukkan hasil uji
validitas dari empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini dengan
126 sampel responden.
Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Peran Auditor Internal
Pertanyaan Pearson Corelation Sig (2-tailed) Kriteria
PA1 0,631** 0,000 Valid
PA2 0,682** 0,000 Valid
PA3 0,732** 0,000 Valid
PA4 0.814** 0,000 Valid
PA5 0,748** 0,000 Valid
PA6 0,773** 0,000 Valid
PA7 0,646** 0,000 Valid
PA8 0,730** 0,000 Valid
PA9 0,767** 0,000 Valid
PA10 0,790** 0,000 Valid
PA11 0,721** 0,000 Valid
Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Berdasarkan tabel 4.9 variabel peran auditor internal memiliki
kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih
kecil dari 0,05.
87
Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pertanyaan Pearson Corelation Sig (2-tailed) Kriteria
SPIP1 0,719** 0,000 Valid
SPIP2 0,723** 0,000 Valid
SPIP3 0,744** 0,000 Valid
SPIP4 0.730** 0,000 Valid
SPIP5 0,796** 0,000 Valid
SPIP6 0,703** 0,000 Valid
SPIP7 0,608** 0,000 Valid
SPIP8 0,733** 0,000 Valid
SPIP9 0,687** 0,000 Valid
SPIP10 0,762** 0,000 Valid
Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Berdasarkan Tabel 4.10 menunjukkan bahwa variabel sistem
pengendalian intern pemerintah memiliki kriteria valid untuk semua item
pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.
Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit
Pertanyaan Pearson Corelation Sig (2-tailed) Kriteria
TLTA1 0,596** 0,000 Valid
TLTA2 0,762** 0,000 Valid
TLTA3 0,730** 0,000 Valid
TLTA4 0.640** 0,000 Valid
TLTA5 0,738** 0,000 Valid
TLTA6 0,735** 0,000 Valid
TLTA7 0,628** 0,000 Valid
TLTA8 0,680** 0,000 Valid
TLTA9 0,768** 0,000 Valid
TLTA10 0,616** 0,000 Valid
Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan bahwa variabel penyelesaian
tindak lanjut temuan audit memiliki kriteria valid untuk semua item
pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.
88
Tabel 4.12
Hasil Uji Validitas Good Government Governance
Pertanyaan Pearson Corelation Sig (2-tailed) Kriteria
GG1 0,623** 0,000 Valid
GG2 0,705** 0,000 Valid
GG3 0,675** 0,000 Valid
GG4 0.721** 0,000 Valid
GG5 0,679** 0,000 Valid
GG6 0,758** 0,000 Valid
GG7 0,703** 0,000 Valid
GG8 0,544** 0,000 Valid
GG9 0,642** 0,000 Valid
GG10 0,651** 0,000 Valid
GG11 0,672** 0,000 Valid
GG12 0,673** 0,000 Valid
Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Berdasarkan Tabel 4.12 menunjukkan bahwa variabel tata kelola
pemerintahan yang baik (good government governance) memiliki kriteria
valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil
dari 0,05.
b. Hasil Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi instrumen
penelitian. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai
Cronbach Alpha diatas 0,70 (Ghozali, 2013:47). Tabel 4.13 adalah hasil
uji reliabilitas terhadap empat variabel penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini, yaitu peran auditor internal, sistem pengendalian intern
pemerintah, penyelesaian tindak lanjut temuan audit dan penerapan tata
kelola pemerintahan yang baik (good government governance).
89
Tabel 4.13
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach's
Alpha
N of
Items Keterangan
Peran Auditor Internal 0,907 11 Reliabel
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
0,895 10 Reliabel
Penyelesaian Tindak Lanjut
Temuan Audit
0,873 10 Reliabel
Good Government Governance 0,887 12 Reliabel
Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha atas
variabel peran auditor internal sebesar 0,907, variabel sistem
pengendalian intern pemerintah sebesar 0,895, variabel penyelesaian
tindak lanjut temuan audit sebesar 0,873 dan variabel good government
governance sebesar 0,887. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh
pernyataan dalam kuesioner reliabel karena mempunyai cronbach’s alpha
lebih dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang
digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti
bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif
sama dengan jawaban sebelumnya.
3. Hasil Uji Asumsi Klasik
a. Hasil Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah
model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya
mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah
distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui data
90
terdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan analisis grafik dan
analisis statistik (Ghozali, 2013:160).
Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot
Hasil uji normalitas berdasarkan grafik histogram disajikan pada
gambar dibawah ini.
Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram
Gambar 4.1 dan 4.2 menunjukkan data terdistribusi secara normal,
karena data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonal serta grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal. Uji
normalitas juga dapat dilakukan dengan analisis statistik dengan
mennggunakan non parametric Kolmogorov-Smirnov (K-S) pada tabel
4.14
91
Tabel 4.14
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test
N 126
Kolmogorov-Smirnov Z .921
Asymp. Sig. (2-tailed) .365
Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Tabel 4.13 menunjukkan bahwa besarnya nilai kolmogorov-
smirnov (K-S) adalah 0,921 dengan signifikansi sebesar 0,365 yang lebih
besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi
ini telah memenuhi asumsi normalitas.
b. Hasil Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah model
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk
mendeteksi adanya problem multiko dapat dilihat dari nilai Tolerance dan
Variance Inflation Factor (VIF). Model regresi yang terbebas dari
problem multiko adalah nilai Tolerance diatas 0,10 dan nilai Variance
Inflation Factor (VIF) dibawah angka 10 (Ghozali, 2013:105).
Tabel 4.15
Hasil Uji Multikolonieritas
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
PA .379 2.640
SPIP .382 2.619
TLTA .573 1.745
Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Berdasarkan tabel 4.15 hasil uji multikolonieritas variabel peran
auditor internal memiliki nilai tolerance sebesar 0,379 dan nilai VIF
sebesar 2,640, variabel sistem pengendalian intern pemerintah nilai
92
tolerance sebesar 0,382 dan nilai VIF sebesar 2,619 dan variabel
penyelesaian tindak lanjut temuan audit memiliki nilai tolerance sebesar
0,573 dan nilai VIF sebesar 1,745. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
model persamaan regresi tidak terdapat problem multiko dan dapat
digunakan dalam penelitian karena nilai tolerance diatas 0,10 dan nilai
variance inflation factor (VIF) dibawah angka 10.
c. Hasil Uji Heterokedastisitas
Pengujian heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah
model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika hasil varians residual tetap
maka disebut homoskedastisitas (Ghozali, 2013:139).
Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Gambar 4.3
Grafik Scatterplot
Berdasarkan gambar 4.3, grafik scatterplot menunjukkan bahwa
data tersebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak
terdapat adanya pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini
berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model persamaan regresi,
93
sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi good
government governance berdasarkan variabel yang mempengaruhinya,
yaitu peran auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah,
penyelesaian tindak lanjut temuan audit.
4. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan
variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.
Tabel 4.16
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan bahwa variabel good
government governance dapat dijelaskan oleh variabel peran auditor
internal, sistem pengendalian intern pemerintah, dan penyelesaian tindak
lanjut temuan audit sebesar 0,576 atau 57,6%. Sedangkan sisanya sebesar
0,424 atau 42,4% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak disertakan dalam
model penelitian seperti variabel komitmen organisasi, budaya organisasi
(Suyono dan Hariyanto, 2012), kompetensi aparat pemerintahan, sistem
akuntansi pemerintahan, dan profesionalisme auditor eksternal pemerintah
(Rahmatika, 2014).
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of
the Estimate
1 .766a .586 .576 3.34701
94
5. Hasil Uji Hipotesis
a. Hasil Uji Statistik t
Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.17, jika nilai
probability t lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima dan menolak Ho,
sedangkan jika nilai probability t lebih besar dari 0,05 maka Ha ditolak
dan menerima Ho (Ghozali, 2013:98).
Tabel 4.17
Hasil Uji Statistik t
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 4.264 3.343 1.276 .205
PA .224 .101 .209 2.207 .029
SPIP .372 .107 .328 3.484 .001
TLTA .430 .099 .333 4.327 .000
Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Berdasarkan tabel 4.17, maka diperoleh persamaan regresi sebagai
berikut:
Hipotesis 1: Peran auditor internal berpengaruh terhadap penerapan
tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance)
Hasil uji hipotesis 1 pada tabel 4.17 variabel peran auditor internal
memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,029. Berarti H1 diterima sehingga
dapat diambil kesimpulan bahwa peran auditor internal berpengaruh
secara signifikan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik
(good government governance) karena tingkat signifikansi yang dimiliki
Y= 4,264 + 0,224X1 + 0,372X2 + 0,430X3 + e
95
oleh variabel peran auditor internal lebih kecil dari 0,05 (Ghozali,
2013:98).
Koefisien regresi variabel peran auditor internal bernilai positif
sebesar 0,224 artinya terjadi hubungan positif antara peran auditor
internal dengan good government governance, jika peran auditor internal
dijalankan dengan efektif dalam suatu organisasi maka penerapan good
government governance akan mengalami peningkatan dan berjalan
semakin baik didalam organisasi tersebut. Apabila peran auditor internal
tidak dijalankan dengan baik dan memadai akan berimplikasi terhadap
tidak akan memadainya penerapan good government governance
sehingga peran auditor internal yang efektif dibutuhkan dalam upaya
penerapan good governance . Auditor internal harus berperan aktif dan
ikut memantau atas jalannya aktivitas suatu organisasi sehingga dapat
membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan
penerapan good governance.
Peran auditor internal yang efektif dapat memberikan evaluasi
yang independen terhadap laporan keuangan, informasi sistem operasi
dan prosedur yang dapat memberikan rekomendasi untuk perubahan
(Mihret & Yismaw, 2007; New Delhi, 2006 dalam Badara dan Saidin,
2013:17). Melalui audit internal penilaian yang sistematis dan objektif
dilakukan oleh auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang
berbeda-berbeda, sehingga melalui optimalisasai proses audit internal
96
akan memperoleh informasi yang berharga sebagai bahan pertimbangan
manajemen dalam pengambilan kebijakan (Kusmayadi, 2010:153).
Secara teoritis hasil penelitian ini konsisten dengan teori yang
diungkapkan oleh Hunger & Wheelen (2007), Lawrence (2005), dan
Daniri (2005) dalam Kusmayadi (2010:153), bahwa audit internal
merupakan salah satu elemen penting dalam meningkatkan pengawasan
internal, optimalisasi mekanisme check and balances, serta melakukan
fungsi kontrol dalam membantu manajemen mencapai tujuannya untuk
mewujudkan good governance.
Secara empiris hasil penelitian ini bertolak belakang dengan
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Habibie (2013:18) yang
menemukan bahwa peran auditor internal tidak memiliki pengaruh
terhadap good governance. Hal ini disebabkan oleh peran auditor internal
masih menjadi perdebatan dikarenakan belum tersedianya indikator
kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintah.
Namun penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh
peneliti sebelumnya yaitu Rahmatika (2014:67) yang menemukan bahwa
auditor internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan
good government governance, dengan adanya auditor internal maka
kualitas dari laporan keuangan pemerintah menjadi lebih baik, karena
laporan keuangan di supervisi secara teratur sehingga tercapainya prinsip
akuntabilitas.
97
Hasil penelitian ini juga konsisten dengan Suyono dan Hariyanto
(2012:1243) yang menemukan bahwa auditor internal berpengaruh
signifikan terhadap good government governance. Auditor internal
memiliki peran yang penting dalam penerapan good government
governance karena auditor internal memiliki fungsi untuk mengontrol,
mengevaluasi, memantau dan memberikan saran perbaikan terhadap
setiap kegiatan yang dijalankan oleh instansi.
Wardoyo dan Lena (2010:11) melakukan penelitian terhadap
PT.Dirgantara Indonesia dan menemukan bahwa peran auditor internal
berpengaruh signifikan terhadap good governance. Audit Internal
dibutuhkan untuk membantu manajemen dalam mengidentifikasi
kelemahan-kelemahan, kegalan dan inefisiensi dari program yang telah
direncanakan oleh organisasi, audit internal juga berperan dalam
memastikan terlaksanannya prinsip good governance. Hasil penelitian
konsisten dengan Kresiadanti (2013), Saptapradipta (2012), Kusmayadi
(2010), Hermawan (2010), Wardoyo dan Lena (2010) yang menemukan
bahwa peran auditor internal berpengaruh signifikan terhadap penerapan
tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance).
Auditor internal memiliki fungsi pengawasan terhadap
penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan memiliki tugas dalam
memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,
efisiensi, dan efektivitas, melakukan peringatan dini (early warning),
manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
98
pemerintah (anti corruption activities) serta memberikan saran dan
rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (Standar Auditor
Intern Pemerintah, 2013).
Hipotesis 2: Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh
terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good
government governance)
Hasil uji hipotesis 2 pada tabel 4.17 variabel sistem pengendalian
intern pemerintah memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,001. Berarti H2
diterima sehingga sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh
secara signifikan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik
(good government governance) karena tingkat signifikansi yang dimiliki
oleh variabel sistem pengendalian intern pemerintah lebih kecil dari 0,05
(Ghozali, 2013:98).
Koefisien regresi variabel sistem pengendalian intern pemerintah
bernilai positif sebesar 0,372 artinya terjadi hubungan positif antara
sistem pengendalian intern pemerintah dengan good government
governance, jika sistem pengendalian internal pemerintah dijalankan
dengan efektif dalam menjalankan setiap aktivitas organisasi maka
penerapan good government governance di organisasi tersebut akan
berjalan semakin baik.
Pengendalian internal memiliki peranan penting terhadap
penerapan good governance, pengendalian internal memberikan
99
keyakinan terhadap manajemen bahwa tujuan organisasi telah tercapai,
ketika sistem pengendalian internal tidak berjalan secara efektif di suatu
organisasi maka akan menimbulkan resiko seperti kecurangan,
penyalahgunaan wewenang, dan penyalahgunaan anggaran sehingga
berdampak terhadap penurunan kualitas informasi keuangan akibatnya
kepercayaan masyarakat menurun dan prinsip good governance tidak
akan tercapai. Sehingga untuk mewujudkan good governance maka
diperlukan sistem pengendalian internal yang efektif.
Pengendalian internal merupakan perencanaan yang didesain oleh
organisasi yang didalamnya mengandung semua metode yang digunakan
untuk melindungi aset perusahaan, menjamin reliabilitas informasi
keuangan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas operasional dan
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Arens, Elder, and
Beasley, 2010 dalam Suyono dan Hariyanto, 2012:1328).
Komponen pengendalian internal yang terdiri dari; lingkungan
pengendalian yang kondusif, penilaian resiko, aktivitas pengendalian,
informasi dan komunikasi yang memadai, dan efektivitas pengawasan
akan mampu memperkecil risiko yang mungkin terjadi dan mendorong
peningkatan penerapan good governance didalamnya (Saptapradipta,
2012:20).
Adanya pengendalian intern diharapkan dapat menghilangkan
praktik-praktik korupsi karena proses pemerintahan akan dilakukan
secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta pengelolaan
100
negara dapat dilakukan dengan efektif, efisien, transparan, serta akuntabel
yang merupakan suatu komitmen pemerintah untuk membangun tata
kelola pemerintahan yang baik atau good governance (Sari, 2013:1015).
Secara teoritis hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang
diungkapkan oleh Mardiasmo (2009:189) bahwa dalam mewujudkan
good governance, diperlukan tiga aspek utama yakni pengendalian,
pengawasan dan pemeriksaan dalam setiap penyelenggaraan
pemerintahan. Sedangkan secara empiris, penelitian ini konsisten dengan
penelitian yang dilakukan oleh Mihaela dan Lulian (2012:8) yang
melalukan penelitian terhadap perusahaan yang terdaftar pada Bucharest
Stock Exchange di Rumania. Penelitian tersebut menemukan bahwa
corporate governance dan pengendalian internal tidak dapat dipisahkan,
corporate governance tidak akan berjalan secara efektif tanpa adanya
sistem pengendalian internal yang baik.
Hasil penelitian juga konsisten dengan penelitian Kresiadanti
(2013:24) yang melakukan penelitian di Satuan Pengendalian Internal
(SPI) Universitas Brawijaya yang menemukan bahwa pengendalian
internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas, dimana
akuntabilitas merupakan salah satu prinsip good government governance.
Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari
(2013), Habibie (2013), Suyono dan Hariyanto (2012), Saptapradipta
(2012) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal
berpengaruh secara signifikan terhadap good governance. Suyono dan
101
Hariyanto (2012:1243) mengungkapkan bahwa pengendalian internal
dapat memberikan keyakinan atas reliabilitas laporan keuangan, efisiensi
dan efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
yang berlaku, jika pengendalian internal di organisasi berjalan dengan
baik maka praktik good governance juga akan berjalan dengan baik.
Penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh
Fadilah (2011:390) yang melakukan penelitian terhadap Lembaga
Pengelola Zakat (LAZ) di Indonesia yang menemukan bahwa
pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap good governance,
pengendalian internal dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan
dengan pengawasan dan pelaporan dalam rangka menciptakan
akuntabilitas dan transparansi yang diharapkan masyarakat.
Hipotesis 3: Penyelesaian tindak lanjut temuan audit berpengaruh
terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good
government governance)
Hasil uji hipotesis 3 pada tabel 4.17 variabel penyelesaian tindak
lanjut temuan audit memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000. Berarti
H3 diterima sehingga penyelesaian tindak lanjut temuan audit
berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan tata kelola
pemerintahan yang baik (good government governance) karena tingkat
signifikansi yang dimiliki oleh variabel penyelesaian tindak lanjut temuan
audit lebih kecil dari 0,05 (Ghozali, 2013:98).
102
Koefisien regresi variabel penyelesaian tindak lanjut temuan audit
bernilai positif sebesar 0,430 artinya terjadi hubungan positif antara
penyelesaian tindak lanjut temuan audit dengan good government
governance, tujuan kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah
terciptanya perbaikan atau peningkatan kualitas atas kelemahan-
kelemahan yang ditemukan dari proses pemeriksaan. Jika hasil temuan
audit ditindaklanjuti maka akan mencerminkan pengelolaan pemerintahan
yang baik (good government governance).
Variabel penyelesaian tindak lanjut temuan audit merupakan
variabel yang masih jarang diteliti di Indonesia terutama jika dikaitkan
dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government
governance). Penelitian mengenai penyelesaian tindak lanjut temuan
audit telah dilakukan sebelumnya oleh Astriani (2014:7) yang
mengungkapkan bahwa penyelesaian tindak lanjut temuan audit
berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil temuan
audit yang ditindaklanjuti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan
untuk periode berikutnya karena adanya perbaikan atas kesalahan periode
lalu yang berimplikasi terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang
baik.
Tindak lanjut atas temuan audit berdasarkan rekomendasi yang
diberikan merupakan upaya berkelanjutan atas entitas yang diperiksa.
Manfaat dari suatu pemeriksaan hanya dapat dirasakan, apabila hasil
temuan dan rekomendasi ditindaklanjuti. Tanpa adanya tindaklanjut
103
terhadap temuan audit maka pemeriksaan tidak menjadi efektif dan
prinsip akuntabilitas yang tercermin dalam laporan keuangan tidak akan
terwujud (Arifianti, Payamta, dan Sutaryo, 2013:2487).
Penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Sari (2013:1022) yang mengungkapkan bahwa
penyelesaian tindak lanjut temuan audit berpengaruh secara signifikan
terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government
governance). Tujuan dari kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah
terciptanya perbaikan atau peningkatan kualitas atas kelemahan-
kelemahan yang ditemukan dari proses pemeriksaan. Pemeriksaan yang
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan bermanfaat
apabila rekomendasi atas temuan pemeriksaan dapat menciptakan
pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel di
pemerintahan, dan hanya dapat terjadi apabila pemerintah
menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut. Dengan tindak lanjut temuan
audit, maka laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah lebih
berkualitas yang dapat mencerminkan pengelolaan pemerintahan yang
baik (good government governance).
b. Hasil Uji Statistik F
Hasil uji statistik F dapat dilihat pada 4.18, jika nilai probabilitas
lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima dan menolak H0, sedangkan jika
nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan menolak Ha
(Ghozali, 2013:98).
104
Tabel 4.18
Hasil Uji Statistik F
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
Regression 1938.224 3 646.075 57.672 .000b
Residual 1366.704 122 11.202
Total 3304.929 125
Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Hipotesis 4: Peran auditor internal, sistem pengendalian intern
pemerintah, serta penyelesaian tindak lanjut temuan audit
berpengaruh terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik
(good government governance)
Pada tabel 4.18 dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 57,672 dengan
tingkat signifikansi 0,000. Tingkat signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka
H4 diterima sehingga peran auditor internal, sistem pengendalian intern
pemerintah dan penyelesaian tindak lanjut temuan audit berpengaruh
secara simultan dan signifikan terhadap penerapan tata kelola
pemerintahan yang baik (good government governance) dan model
regresi ini layak untuk digunakan.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh
Rahmatika (2014), Saptapradipta (2012), Kresiadanti (2013), Hermawan
(2010), Suyono dan Hariyanto (2012) yang mengungkapkan bahwa peran
auditor internal berpengaruh signifikan terhadap penerapan good
government governance. Auditor internal memiliki fungsi pengawasan
terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan memiliki tugas dalam
memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,
efisiensi, dan efektivitas serta memberikan saran dan rekomendasi dalam
105
meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi
instansi pemerintah. Peran auditor internal yang dijalankan secara efektif
akan menyebabkan penerapan good governance akan berjalan dengan
baik.
Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang
dilakukan oleh Sari (2013), Habibie (2013), Suyono dan Hariyanto (2012)
yang mengungkapkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah
berpengaruh signifikan terhadap penerapan good government governance.
Komponen pengendalian internal yang terdiri dari; lingkungan
pengendalian yang kondusif, penilaian resiko, aktivitas pengendalian,
informasi dan komunikasi yang memadai, dan efektivitas pengawasan
akan mampu memperkecil risiko yang mungkin terjadi dan mendorong
peningkatan penerapan good governance didalamnya. Sistem
pengendalian internal yang dijalankan secara efektif oleh organisasi
menyebabkan good governance akan berjalan dengan baik. Namun ini
hanya dapat terjadi jika pimpinan instansi dan pegawai memiliki
komitmen untuk melaksanakannya.
Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang
dilakukan oleh Astriani (2014) dan Sari (2013) yang mengungkapkan
bahwa penyelesaian tindak lanjut temuan audit berpengaruh signifikan
terhadap kualitas laporan keuangan yang berimplikasi terhadap
penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government
governance). Sari (2013) yang mengungkapkan bahwa penyelesaian
106
tindak lanjut temuan audit berpengaruh signifikan terhadap penerapan
tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance).
Dengan tindak lanjut temuan audit, maka laporan keuangan yang
dihasilkan oleh pemerintah lebih berkualitas yang dapat mencerminkan
pengelolaan pemerintahan yang baik (good government governance).
Peneliti mendapatkan informasi tambahan yang berasal dari
responden yang diteliti, responden setuju bahwa tiga variabel yang diteliti
yaitu; peran auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah, dan
penyelesaian tindak lanjut temuan audit merupakan faktor yang
berpengaruh dalam menerapkan prinsip good governance. Penguatan
peran auditor internal dibutuhkan dalam penegakan good governance,
namun auditor internal pemerintah saat ini masih membutuhkan pelatihan
dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) karena masih
kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh auditor internal, dimana dari 7
kementerian yang dijadikan objek penelitian, yang mampu mencapai
level 3 hanya kementerian keuangan sedangkan sisanya berada di level 2.
Level 3 artinya, auditor internal sudah mampu menilai efisiensi,
efektivitas, ekonomis suatu kegiatan serta memberikan konsultasi pada
tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Sedangkan level 2
baru mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan.
Penyelesaian tindak lanjut temuan audit merupakan faktor yang
penting dalam penerapan good governance. Keberhasilan dari
pemeriksaan (audit) adalah tidak ditemukannya temuan audit yang
107
berulang di periode selanjutnya. Namun yang menjadi hambatan terhadap
penyelesaian tindak lanjut temuan audit disebabkan karena kurangnya
kesadaran bagi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.
Khususnya ketika terjadi pergantian jabatan maka temuan audit yang
seharusnya di tindaklanjuti justru tidak ditindaklanjuti karena merasa
bahwa itu bukan merupakan tanggung jawabnya. Jika peran auditor
internal dan sistem pengendalian intern pemerintah dijalankan secara
efektif serta diselesaikannya tindak lanjut temuan audit yang tidak
ditemukan kesalahan berulang diperiode berikutnya maka penerapan tata
kelola pemerintahan yang baik (good government governance) akan
berjalan secara efektif dan dapat mengarah ke clean governance.
108
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran auditor
internal, sistem pengendalian intern pemerintah dan penyelesaian tindak lanjut
temuan audit terhadap penerepan tata kelola pemerintahan yang baik (good
government governance). Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan,
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Peran auditor internal berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan
tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Hal ini
dapat dijelaskan oleh tingkat signifikansi variabel peran auditor internal
sebesar 0,029.
2. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara signifikan
terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government
governance). Hal ini dapat dijelaskan oleh tingkat signifikansi variabel
sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 0,001.
3. Penyelesaian tindak lanjut temuan audit berpengaruh secara signifikan
terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government
governance). Hal ini dapat dijelaskan oleh tingkat signifikansi variabel
penyelesaian tindak lanjut temuan audit sebesar 0,000.
4. Peran auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah, dan
penyelesaian tindak lanjut temuan audit berpengaruh secara signifikan
terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government
109
governance). Hal ini dapat dijelaskan oleh tingkat signifikansi yang
diperoleh sebesar 0,000 dengan nilai F sebesar 57,672.
B. Saran
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga ada beberapa saran
yang diberikan agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih berkualitas
dimasa yang akan datang khususnya untuk peneliti selanjutnya yaitu sebagai
berikut:
1. Hasil penelitian ini menunjukkan Adjusted R Square sebesar 0,576 atau
57,6% yang dapat diartikan bahwa variabel good government governance
dapat dijelaskan oleh variabel peran auditor internal, sistem pengendalian
intern pemerintah, dan penyelesaian tindak lanjut temuan audit sedangkan
sisanya 42,4% dijelaskan oleh faktor lain. Untuk peneliti selanjutnya dapat
melanjutkan penelitian dengan variabel komitmen organisasi, budaya
organisasi, kompetensi aparat pemerintahan, sistem akuntansi
pemerintahan, dan profesionalisme auditor eksternal pemerintah.
2. Selain mendapatkan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden,
disarankan untuk mendapatkan data berupa wawancara kepada responden
yang terkait agar dapat memperluas pernyataan yang ada di kuesioner serta
mendapatkan fakta yang terjadi di lapangan.
3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk tidak melakukan waktu
penyebaran kuesioner dalam masa audit.
110
DAFTAR PUSTAKA
Aikins, Stephen Kwamena, “An Examination of Governmental Internal Audits’
Role In Improving Financial Performance”,Public Finance and
Management, Vol.11, No.4, pp. 306-337, 2011.
Alexander Zulkarnain (Auditor Madya Inspektorat VII Kementerian Keuangan),
“Bukan Watchdog, Konsultan, Juga Bukan Katalis! Tapi Pengawas
Intern”, 2011, diakses tanggal 3 Januari 2015 dari
http://www.itjen.kemenkeu.go.id/page/detil.aspx?id=81
Arens, Alvin A., Randal J. Elder dan Mark S.Beasley, “Auditing dan Jasa
Assurance:Pendekatan Terintegrasi”, Jilid 1, Edisi 12, Erlangga, Jakarta,
2008.
Arifianti, Hermin, Payamta dan Sutaryo, “Pengaruh Pemeriksaan dan
Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota
di Indonesia)”, Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado, 25-28
September 2013.
Astriani, Devi. “The Influence Resolution of Audit on The Quality of Local
Government Finance (Survey on Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Representative West Java Province)”. Jurnal
Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung, 2014.
Auditor Intern Miliki Peran Strategis dalam Isu Governance, Warta Pengawasan
BPKP, Vol.XX, No.3, September 2013.
Auditor Intern: Dulu dan Kini, Warta Pengawasan BPKP, Vol.XX, No.3,
September 2013.
Badara, Mu’azu Saidu dan Siti Zaebedah Saidin, “Impact of the Effective Internal
Control System on the Internal Audit Effectiveness at Local Government
Level”, Journal of Social and Development Sciences, Vol.4, No.1, pp.16-
23, Januari 2013.
Batubara, Alwi Hashim, “Pelayanan Publik Sebagai Pintu Masuk dalam
Mewujudkan Good governance”, Jurnal Analisis Administrasi dan
Kebijakan, 2011.
Boyton, William C, Raymon and Johnson, Z & Walter G Kell, “Modern
Auditing”, edisi 7, Erlangga, Jakarta, 2006.
111
Daniri, Mas Achmad dan A.Prasetyantoko, “Reformasi Kelembagaan dan
Penerapan Governance Pada BUMN”, 2009.
Direktorat Litbang, Deputi Pencegahan, “Integritas Sektor Publik Indonesia
Tahun 2014”, www.kpk.go.id, diakses pada 3 februari 2015.
Dwiputriani, Septiana, “Efektivitas Laporan Hasil Temuan Pemeriksaan dalam
Mewujudkan Reformasi Tranparansi Fiskal dan Akuntabilitas Sektor
Publik (2001-2008) di Indonesia”, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.V, No.4,
Desember 2008.
Efffendi, Muhammad Arief, “Paradigma Baru Internal Auditor”, Artikel telah
dimuat di majalah Auditor, Rubrik “Kolom 1”, Edisi No.05 tahun 2002,
diakses tanggal 6 april 2015 dari
https://muhariefeffendi.wordpress.com/2007/11/07/paradigma-baru-
internal-auditor/
Fadilah, Sri, “Analisis Penerapan Good Governance dilihat dari Implementasi
Pengendalian Intern dan Total Quality Management”, Prosiding
SNaPP2011 sosial ekonomi dan Humaniora, 2011.
Ghozali, Imam, “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21 Update
PLS Regresi”, Edisi 7, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
2013.
Habibi, Ahmad, “Good Governance di Era Otonomi Daerah”, ASAS, Vol 2,
No.1, Januari 2010.
Habibie, “Pengaruh Pengawasan DPRD, Pengendalian Internal, dan Peran
Auditor Internal terhadap Good Governance (Studi Empiris Pada
Pemerintah Kota Solok)”, Jurnal Universitas Negeri Padang diakses dari
http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/156, Vol.1,
No.1, 2013.
Hamid, Abdul, “Pedoman Penulisan Skripsi”, FEB UIN Press, Jakarta, 2012.
Hartono, Tri, “Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit Sebagai
Unsur Penilaian Kinerja Manajemen Kantor Cabang (Studi Kasus pada
Bank BTN)”, Tesis Magister Sains Akuntansi, Universitas Diponegoro,
2006.
Hasyim, A.Dardiri, “Good Governance dan Piagam Madinah”, Seminar Nasional
dan Call for Papers UNIBA, 2014.
Ichsan, taufikul, Herbirowo Nugroho, dan Yusep Friya PS, “Peran Akuntan
dalam Mewujudkan Good Governance Pada Organisasi Sektor Publik dan
112
Pengaruhnya terhadap Kinerja Organisasi”, Epigram, Vol.10, No.2,
Oktober 2010.
IHPS Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Semester I Tahun 2014,
www.bpk.go.id, diakses 2 Februari 2015.
Indarwati, CH. Merry, “Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten
Magelang dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
(Good Governance)”, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013.
Kresiadanti, Anastasi Rasia Rahma, “Pengaruh Internal Control dan Internal
Audit terhadap Akuntabilitas di Universitas Brawijaya”,
http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/430/375, Jurnal
Universotas Brawijaya, Vol.1, No.2, 2013.
Kusmayadi, Dedi, “Determinasi Audit Internal Dalam Mewujudkan Good
Corporate Governance Serta Implikasinya Pada Kinerja Bank”, Jurnal
Keuangan dan Perbankan, Vol.16, No.1, Januari 2012.
Laporan Bagus Bukan Jaminan, Tahun 2015 Laporan Keuangan Berbasis Akrual,
Kompas, 13 September 2014, h.5.
Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi. Yogyakarta, 2009.
Menyorot Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Solusi Majalah Pengawasan, Vol.2,
No.3, September 2012.
Mihaela, Dumitrascu dan Savulescu Lulian, “Internal Control and the Impact on
Corporate Governance, in Romanian Listed Companies”, Journal of
Eastern Europe Research in Business & Economics, Vol.2012, 2012.
Nareswari, Pradita dan Hilda Rossieta, “Cosmetic Earnings Management in
ASEAN Countries:Detection Method Using Benford’s Law”, Simposium
Nasional Akuntansi XVI, Manado, 25-28 September 2013.
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit, Solusi Majalah Pengawasan, Vol.2,
No.3, September 2012.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparat Negara No.9 Tahun 2009.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
Priantinah, Denies dan Megasari Chitra Adhisty, “Persepsi Karyawan Tentang
Peran Auditor Internal Sebagai Pengawas, Konsultan Perusahaan dan
113
Katalisator Dalam Pencapaian Tujuan Perusahaan (Studi Kasus di Hotel
Inna Garuda Yogyakarta)”, Jurnal Nominal, Vol.1, No.1, 2012.
Puspitadewi, Paramita, Soni Agus Irwandi, “Hubungan Keadilan Organisasional
dan Kecurangan Pegawai dengan Moderating Kualitas Pengendalian
Internal”, The Indonesian Accounting Review, Vol.2, No.2, Juli 2012.
Rahmatika, Dien Noviany, “The Impact of Internal Audit Function Effectiveness
on Quality of Financial Reporting and its Implications on Good
Government Governance Research on Local Government Indonesia”,
Research Journal of Finance and Accounting, Vol 5, No.18, 2014.
Rai, I Gusti Agung, “Audit Kinerja Pada Sektor Publik”, Salemba Empat, Jakarta,
2008.
Rasul, Sjahruddin,“Penerapan Good Governance di Indonesia Dalam Upaya
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, Mimbar Hukum, Vol.21, No.3, 3
Oktober 2009.
Renyowijoyo, Muindro, “Reformasi Keuangan Negara Tuntutan Akuntabilitas
Publik dan Good Governance”, Jurnal Akuntansi Sektor Publik STIE
Trisakti, Vol. 1, No.1, Maret 2009.
Ruliaty, “Strategi Mewujudkan Good Governance Melalui Transparansi
Pelayanan Publik”, Al-Fikr, Vol. 15, No.3, 2011.
Saptapradipta, Patricia. “Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal
terhadap Pelaksanaan Good Governance”, http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1119, Jurnal
Universitas Brawijaya, 2012.
Sari, Diana, “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi
Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit terhadap
Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
(Penelitian Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat dan
Banten)”, Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado, 25-28
September 2013.
Setyaningrum, Dyah, Lindawati Gani, dan Dwi Martani, “Pengaruh Kualitas
Auditor dan Pengawasan Legislatif Terhadap Temuan Audit dengan
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Sebagai Variabel
Intervening”, Jurnal SNA 17 Mataram, Lombok, 24-27 September 2014.
Solihin, Dadang, “Kepemerintahan yang Baik: Konsep dan Implementasi”,
Capacity Building Kementerian Sekretariat Negara, Pusdiklat Kemsetneg-
Cilandak, Jakarta 22 Oktober 2013.
114
Susiatiningsih, Hermini, “Menakar Good Governance di Era Pemerintahan SBY-
Boediono 2009-2014”, Forum 32, http://eprints.undip.ac.id/9639/ , 2010.
Suyono, Eko dan Eko Hariyanto. “Relationship Between Internal Control,
Internal Audit, and Organization Commitment With Good Governance:
Indonesian Case”, China-USA Business Review, Vol.11,No.9, September
2012.
Syakhroza, Ahmad,“Tantangan Profesi Auditor Internal dalam Penerapan Good
Governance”, dalam Anwar Nasution, Binsar H.Simajuntak, Erie Sudewo,
dkk,“ Kapita Selekta Audit Intern,” AAI Press, Jakarta, 2011.
Transparency International. 2014. Corruption Perceptions Index 2014.
www.transparency.go.id, diakses 2 Februari 2015.
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Wardoyo, Trimanto S. dan Lena, “Peranan Auditor Internal Dalam Menunjang
Pelaksanaan Good Corporate Governance (Studi Kasus Pada PT.
Dirgantara Indonesia)”, Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi, No.3, Tahun ke-
1, September-Desember, 2010.
Widayadi, Didi, “Tantangan Profesi Auditor Internal dalam Penerapan Good
Corporate Governance”, dalam Anwar Nasution, Binsar H.Simajuntak,
Erie Sudewo, dkk,“ Kapita Selekta Audit Intern,” AAI Press, Jakarta,
2011.
Widhianto, Wahyu, “Good Governance dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah
Pusat”, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2010.
Yuda, Prima, “Pengaruh Pelaksanaan Good Governance dan Pengendalian
Intern terhadap Kinerja Organisasi (Survei Pada Dinas Daerah Kota
Tasikmalaya)”, http://journal.unsil.ac.id/jurnalunsil.html, Jurnal
Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 2012.
115
Lampiran Surat Penelitian Skripsi
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
Lampiran Kuesioner Penelitian Skripsi
KUESIONER
PENGARUH PERAN AUDITOR INTERNAL, SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
TEMUAN AUDIT TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK
(GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE)
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1436/2015
129
Permohonan Pengisian Kuesioner Jakarta, 6 Januari 2015
Kepada Yth.
Bapak/Ibu/sdr/I Responden
Di Tempat
Dengan hormat,
Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata
Satu (S1) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, saya:
Nama : Rifka Adelia
NIM : 1111082000010
Fak/Jur/smtr : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi/VII
bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul
“Pengaruh Peran Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Penerapan Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government Governance).”
Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjadi
responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya
saya mohon maaf telah mengganggu waktu bekerja Bapak/Ibu/Sdr/i. Data yang
diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak
digunakan sebagai penilaian kinerja di tempat Bapak/Ibu/Sdr/i bekerja, sehingga
kerahasiannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.
Informasi yang diperoleh atas partisipasi Bapak/Ibu/Sdr/i merupakan faktor
kunci untuk mengetahui pengaruh peran audit internal, sistem pengendalian
internal pemerintah dan penyelesaian tindak lanjut temuan audit terhadap
penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance).
Mengingat kualitas hasil penelitian ini, sangat bergantung dari isian kuesioner
Bapak/Ibu/Sdr/i, sehingga saya memohon agar kiranya dapat mengisi dengan
sejujurnya. Apabila diantara Bapak/Ibu/Sdr/i ada yang membutuhkan hasil
penelitian ini, maka Bapak/Ibu/Sdr/i dapat menghubungi saya (telpon:
08569977783 dan e-mail: [email protected]). Atas kesediaan
Bapak/Ibu/Sdr/i meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua
pertanyaan dalam penelitian ini, saya sampaikan terima kasih.
Dosen pembimbing Hormat Saya,
Peneliti
(Dr. Yahya Hamja, MM) (Rifka Adelia)
130
Nomor: …………….(diisi oleh peneliti)
IDENTITAS RESPONDEN
Nama : …………………………………………………………
(boleh tidak diisi)
Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
Umur : ……………… tahun
Unit Kerja : …………………………………………
Golongan II D III A III B III C III D
IV A IV B IV C IV D IV E
Pendidikan Terakhir : D3 S1 S2 S3
Pengalaman kerja : < 5 tahun 5,01-10 tahun 10,01-20 tahun
20,01-30 tahun 30,01-40 tahun > 40 tahun
131
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER
1. Isilah identitas Bapak/Ibu/Sdr/i dengan lengkap, khusus untuk nama boleh
tidak diisi
2. Bapak/Ibu/Sdr/i dimohon untuk membaca dan memahami setiap pertanyaan
dalm kuesioner ini. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan
keadaan diri Bapak/Ibu/Sdr/i dengan memberikan tanda silang (X) pada:
STS : Sangat Tidak Setuju
TS : Tidak Setuju
CS : Cukup Setuju
S : Setuju
SS : Sangat Setuju
3. Dimohon untuk membaca setiap pertanyaan secara hati-hati dan menjawab
dengan lengkap semua pertanyaan, karena apabila terdapat salah satu
nomor yang tidak diisi maka kuesioner dianggap tidak berlaku
4. Bapak/Ibu/Sdr/i diharapkan menjawab semua pertanyaan yang ada, dan
jangan sampai ada yang terlewati
5. Dalam Bapak/Ibu/Sdr/i memberikan jawaban, tidak ada jawaban yang
salah, semua jawaban benar dan dapat kami terima sepanjang sesuai
dengan keadaan diri saudara yang sebenarnya
6. Sebelum kuesioner ini dikembalikan, periksalah kembali sampai
Bapak/Ibu/Sdr/i yakin bahwa keusioner sudah dijawab semua
7. Bapak/Ibu/Sdr/i tidak perlu khawatir, karena kerahasiaan jawaban
Bapak/Ibu/Sdr/i, kami jamin
8. Hasil kuesioner ini tidak akan mempengaruhi kedudukan dan evaluasi
kerja Bapak/Ibu/Sdr/i, tetapi hanya untuk keperluan penelitian saja
132
Variabel Peran Auditor Internal (X1)
Berilah tanda silang (X) pada pernyataan di bawah ini sesuai dengan penilaian
anda, dimana:
1= Sangat Tidak Setuju (STS) 3= Cukup Setuju (CS) 5= Sangat setuju (SS)
2= Tidak Setuju (TS) 4= Setuju (S)
NO PERNYATAAN STS TS CS S SS
1 APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) di tempatkan
pada posisi yang tepat dan bebas dari segala intervensi
2 APIP bebas dari campur tangan instansi (auditee) atau
intervensi dalam menentukan ruang lingkup, pelaksanaan
hingga mengkomunikasikan hasil
3 APIP bersikap tidak memihak dan menghindari konflik
kepentingan dalam menjalankan perannya
4 APIP memiliki kompetensi dan pengalaman yang
diperlukan dalam penugasan audit intern
5 APIP menjalankan tugasnya dengan keahlian profesional
secara cermat dan hati-hati
6 Kegiatan audit intern dipantau secara berkelanjutan oleh
pimpinan APIP untuk mengevaluasi kesesuaian kegiatan
audit intern dengan kode etik dan standar
7 Kegiatan audit intern dapat mengevaluasi dan memberikan
rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola sektor publik
8 APIP mengevaluasi kecukupan dan efektivitas
pengendalian intern dalam menanggapi risiko dan tata
kelola auditi
9 APIP mengevaluasi keandalan dan integritas informasi
keuangan, efektivitas dan efisiensi program, pengamanan
aset, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
10 APIP mengkomunikasikan hasil temuan atas kelemahan
sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan kepada pimpinan instansi
11 APIP melaksanakan pemantauan tindak lanjut sesuai
dengan prosedur yang telah ditetapkan
133
Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)
Berilah tanda silang (X) pada pernyataan di bawah ini sesuai dengan penilaian
anda, dimana:
1= Sangat Tidak Setuju (STS) 3= Cukup Setuju (CS) 5=Sangat setuju (SS)
2= Tidak Setuju (TS) 4= Setuju (S)
NO PERNYATAAN STS TS CS S SS
1 Adanya penegakan tindakan disiplin atas penyimpangan
terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran
terhadap perilaku
2 Terdapat standar kompetensi untuk setiap tugas dan
fungsi pada setiap posisi dalam instansi pemerintah
3 Terdapat kejelasan dan ketepatan dalam wewenang dan
tanggung jawab di instansi pemerintah
4 Pimpinan instansi melakukan identifikasi dan analisis
terhadap risiko yang mungkin akan terjadi
5 Adanya strategi perencanaan dan pembinaan sumber
daya manusia untuk mendukung pencapaian visi dan
misi instansi pemerintah
6 Adanya identifikasi pengguna data dan otorisasi data
terhadap akses informasi formal
7 Pembatasan akses perangkat lunak sistem berdasarkan
tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas
otorisasi akses
8 Mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai
kebijakan dan prosedur pengamanan aset
9 Pimpinan instansi mengembangkan dan memperbarui
(update) sistem informasi agar tercapainya komunikasi
yang berkualitas
10 Pimpinan instansi melakukan pemantauan terhadap
sistem pengendalian intern secara berkelanjutan
134
Variabel Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit (X3)
Berilah tanda silang (X) pada pernyataan di bawah ini sesuai dengan penilaian
anda, dimana:
1= Sangat Tidak Setuju (STS) 3= Cukup Setuju (CS) 5= Sangat setuju (SS)
2= Tidak Setuju (TS) 4= Setuju (S)
NO PERNYATAAN STS TS CS S SS
1 Pimpinan instansi wajib menindaklanjuti hasil temuan audit
sesuai dengan rekomendasi yang diberikan
2 Pimpinan instansi mengambil langkah untuk
menindaklanjuti rekomendasi dalam bentuk penyusunan
rencana aksi atas setiap hasil pemeriksaan BPK
3 Pimpinan instansi memastikan bahwa rencana aksi yang
diambil bertujuan untuk memperbaiki penyebab terjadinya
temuan
4 Kepedulian, komitmen serta tanggung jawab yang tinggi
diperlukan oleh semua pihak yang terlibat dalam
melaksanakan rekomendasi hasil audit
5 Pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan audit merupakan
upaya perbaikan manajemen pemerintah untuk mendorong
citra dan wibawa pemerintah
6 Forum koordinasi tindak lanjut dengan pejabat yang
bertanggung jawab diperlukan untuk mengefektifkan tindak
lanjut hasil audit dan mencegah kesalahan yang berulang
7 Instansi wajib menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi
hasil audit atas kelemahan sistem pengendalian intern
sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan
8 Instansi wajib menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi
hasil audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan sesuai dengan mekanisme yang
ditetapkan
9 Pimpinan bertanggung jawab dan berkewajiban
memberikan penjelasan perkembangan tindak lanjut
disertai dengan data dan bukti pendukung kepada BPK,
atasan, dan unit pemantau
10 Sanksi perlu diterapkan jika temuan audit tidak
ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan
135
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government Governance) (Y)
Berilah tanda silang (X) pada pernyataan di bawah ini sesuai dengan penilaian
anda, dimana:
1= Sangat Tidak Setuju (STS) 3= Cukup Setuju (CS) 5= Sangat setuju (SS)
2= Tidak Setuju (TS) 4= Setuju (S)
NO PERNYATAAN STS TS CS S SS
1 Instansi menyediakan informasi mengenai hasil pemeriksaan
audit secara memadai dan tepat waktu
2 Adanya ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat
untuk mengetahui penyusunan, pelaksanaan serta hasil yang
dicapai melalui kebijakan publik
3 Instansi memberikan informasi mengenai seluruh kegiatan
atau program instansi kepada masyarakat melalui fasilitas
iklan layanan masyarakat, website, media cetak, dan papan
pengumuman
4 Akses informasi mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat
waktu dalam menyampaikan
5 Menggunakan media massa nasional maupun lokal sebagai
sarana penyaluran aspirasi masyarakat
6 Tersedianya forum dan pertemuan publik termasuk forum
stakeholder untuk menggali dan mengumpulkan masukan
serta usulan dari lapisan masyarakat
7 Dalam merumuskan kebijakan publik, instansi
mempertimbangkan usulan dan masukan yang diberikan oleh
masyarakat
8 Laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) merupakan
bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat
yang memuat informasi keuangan dan non keuangan
9 Terdapat standard operating procedure (SOP) dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pelaksanaan
kebijakan
10 Adanya mekanisme penghargaan (Reward) dan sanksi
(Punishment) atas pelaksanaan suatu kegiatan atau program
dalam pencapaian hasil
136
NO PERNYATAAN STS TS CS S SS
11 Adanya peraturan perundang-undangan yang tegas, konsisten
untuk mendukung pelaksanaannya
12 Atas kelalaian yang disengaja atau pelanggaran terhadap
peraturan maka terdapat penindakan hukum secara tegas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
-TERIMA KASIH-
137
Lampiran Daftar Jawaban Responden
Identitas Responden
No Jk Usia Golongan Pend Ter PengKer
1 1 > 45 IV A 3 4
2 2 25-35 III B 2 2
3 1 25-35 III C 3 1
4 2 > 45 III D 2 3
5 2 36-45 III D 1 4
6 1 25-35 III C 2 1
7 2 > 45 IV A 2 4
8 1 > 45 IV B 3 3
9 2 > 45 IV A 3 4
10 1 > 45 III C 2 2
11 2 36-45 III D 2 2
12 1 > 45 III C 3 3
13 2 36-45 III C 2 2
14 2 25-35 III C 2 2
15 1 >45 IV B 3 3
16 1 25-35 III A 2 2
17 1 25-35 III A 2 2
18 2 36-45 III C 3 3
19 1 36-45 III C 2 3
20 1 36-45 III C 3 3
21 2 25-35 III B 2 1
22 1 25-35 III B 2 1
23 2 36-45 III C 2 3
24 2 36-45 III D 3 3
25 2 36-45 III C 2 3
26 1 25-35 III B 2 2
27 1 > 45 IV A 3 4
28 1 25-35 III B 2 2
29 2 25-35 III B 2 2
30 1 > 45 III D 3 4
31 1 25-35 III B 2 2
32 1 > 45 IV A 3 3
33 2 > 45 IV A 2 4
34 2 > 45 IV C 2 4
35 1 > 45 III D 2 4
36 2 25-35 III C 2 2
37 1 25-35 III B 2 3
38 1 25-35 III B 2 2
39 1 25-35 III B 2 1
40 1 25-35 III B 2 2
41 1 25-35 III A 2 1
42 1 > 45 IV B 3 5
43 2 36-45 III C 2 2
44 1 25-35 III B 2 1
45 2 25-35 III C 3 2
46 1 36-45 III C 3 3
138
47 1 25-35 III B 2 1
48 1 25-35 III C 3 2
49 2 <25 II D 1 1
50 2 >45 III D 2 4
51 1 25-35 III C 2 2
52 1 36-45 III C 3 3
53 1 > 45 IV A 3 5
54 1 > 45 IV B 3 4
55 1 36-45 III A 1 2
56 1 > 45 IV B 3 4
57 1 36-45 III C 2 2
58 1 > 45 III D 2 3
59 1 > 45 IV B 3 4
60 1 > 45 III C 2 4
61 1 36-45 III B 2 3
62 2 25-35 III A 2 1
63 2 25-35 III B 3 2
64 1 25-35 III A 2 2
65 1 25-35 III B 2 2
66 2 25-35 III A 3 2
67 2 25-35 III A 2 2
68 2 > 45 III C 3 4
69 1 25-35 II D 1 2
70 1 > 45 IV A 3 4
71 2 25-35 III A 2 2
72 2 < 25 III A 2 1
73 1 25-35 II D 2 1
74 1 25-35 III A 2 2
75 1 25-35 II D 2 2
76 1 25-35 III B 2 2
77 1 25-35 III A 3 1
78 1 25-35 III A 2 1
79 1 25-35 III A 2 2
80 1 > 45 III D 2 4
81 1 > 45 IV B 3 4
82 1 25-35 III A 2 2
83 1 25-35 III A 2 2
84 1 25-35 III A 2 3
85 2 25-35 III A 2 2
86 1 < 25 II D 1 1
87 1 < 25 II D 1 1
88 2 25-35 III A 2 1
89 1 25-35 III A 2 3
90 2 36-45 III C 3 3
91 1 25-35 II D 1 2
92 1 25-35 III A 2 2
93 2 36-45 III B 2 3
94 2 > 45 III D 2 5
95 2 25-35 III A 2 2
139
96 1 25-35 III A 2 1
97 2 25-35 III B 3 2
98 2 36-45 III D 3 3
99 2 36-45 III A 2 1
100 2 > 45 III C 3 4
101 2 > 45 IV C 3 5
102 1 > 45 III D 2 3
103 1 > 45 III D 3 4
104 1 36-45 III C 2 3
105 2 25-35 III A 2 1
106 2 25-35 III A 2 1
107 2 > 45 III C 2 4
108 1 > 45 IV B 3 4
109 1 25-35 II D 1 1
110 2 25-35 III C 3 2
111 2 > 45 IV A 3 4
112 2 25-35 III B 2 2
113 1 25-35 III B 2 3
114 2 25-35 III D 2 3
115 1 25-35 III A 2 2
116 1 25-35 III A 2 3
117 2 25-35 III C 3 3
118 2 25-35 III D 2 2
119 2 36-45 III D 3 3
120 1 36-45 III C 3 3
121 1 25-35 III B 2 2
122 1 25-35 III A 2 1
123 2 > 45 III C 1 4
124 1 36-45 III C 3 2
125 2 25-35 III A 2 3
126 1 > 45 IV A 3 4
140
Jawaban Responden
Variabel Peran Auditor Internal (X1)
No PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 PA11 TOTAL
1 5 5 4 5 5 3 1 5 5 5 4 47
2 5 4 4 4 5 4 5 3 4 4 3 45
3 5 4 4 4 5 4 5 3 4 4 3 45
4 5 4 4 4 5 4 5 3 4 4 3 45
5 5 4 4 4 5 4 5 3 4 4 3 45
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
7 2 2 5 5 5 4 4 4 5 5 5 46
8 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55
11 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 47
12 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 52
13 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 42
14 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 47
15 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 46
16 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 49
17 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 42
18 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 34
20 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 42
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 43
22 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 46
23 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 48
24 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 53
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55
26 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 45
27 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 50
28 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 43
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
31 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 52
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33
34 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 45
35 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 45
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55
37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55
38 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41
39 2 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 37
40 3 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 49
41 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 45
42 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 49
43 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 42
44 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 4 44
45 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 42
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33
47 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 46
48 3 4 4 5 5 5 4 3 4 5 5 47
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 43
51 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 51
141
No PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 PA11 TOTAL
52 2 2 2 4 3 3 4 2 4 3 4 33
53 2 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 45
54 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 39
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 45
58 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 47
59 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 47
60 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 49
61 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 41
62 5 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 43
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
67 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 45
68 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 48
69 5 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 44
70 5 5 5 4 3 3 3 2 3 3 4 40
71 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 44
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
76 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 45
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
79 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 47
80 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 48
81 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 51
82 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55
83 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55
84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33
85 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 39
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
87 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 44
88 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 45
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
90 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
92 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 45
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
94 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 49
95 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 48
96 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 46
97 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 51
98 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 48
99 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55
100 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 40
101 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 42
102 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 42
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
104 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 43
142
No PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 PA11 TOTAL
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
110 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 47
111 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
112 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 46
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
118 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 47
119 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 47
120 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55
121 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 48
122 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55
123 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 48
124 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55
125 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55
126 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55
Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
NO SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 SP9 SP10 TOTAL
1 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 43
2 4 4 4 5 4 4 3 2 4 4 38
3 4 4 4 5 4 3 2 3 3 3 35
4 4 4 4 5 4 3 2 3 3 3 35
5 4 4 4 5 4 3 2 3 3 3 35
6 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
9 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 38
10 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 48
11 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 40
12 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 45
13 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 38
14 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
16 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 40
17 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
19 4 4 3 2 3 3 2 2 3 3 29
20 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 36
21 4 3 3 4 4 3 2 4 4 4 35
22 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 45
23 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 43
24 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 47
25 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
27 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 45
28 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 34
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
31 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 45
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
143
NO SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 SP9 SP10 TOTAL
33 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
35 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 37
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
37 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 47
38 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 31
39 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 29
40 5 5 5 4 4 5 5 5 2 3 43
41 4 3 4 4 5 4 3 4 3 5 39
42 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 43
43 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31
44 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 36
45 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
47 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 43
48 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 39
49 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38
50 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 41
51 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 47
52 2 2 4 2 4 2 4 4 4 2 30
53 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 43
54 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 32
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
57 4 4 4 5 4 3 2 4 5 4 39
58 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 42
59 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 42
60 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 42
61 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 37
62 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 38
63 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39
64 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 42
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
68 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 33
69 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 41
70 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 35
71 4 4 4 4 4 5 4 2 3 3 37
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
80 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 43
81 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 43
82 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
83 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
84 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 31
85 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 38
86 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 37
87 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 35
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
144
NO SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 SP9 SP10 TOTAL
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
92 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 43
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
94 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 42
95 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 37
96 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42
97 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 46
98 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 44
99 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 46
100 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 36
101 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 42
102 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 42
103 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39
104 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 34
105 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 38
106 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 39
107 5 4 4 4 5 3 4 4 5 4 42
108 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 38
109 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 38
110 4 3 4 5 4 3 5 4 5 4 41
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
113 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 36
114 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 37
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
117 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41
118 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 38
119 4 3 4 5 5 3 5 5 5 4 43
120 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
122 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39
123 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 42
124 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 43
125 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49
126 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
145
Variabel Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit
NO TL1 TL2 TL3 TL4 TL5 TL6 TL7 TL8 TL9 TL10 TOTAL
1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41
2 4 4 4 5 3 3 4 3 3 4 37
3 4 4 4 5 3 3 4 3 3 4 37
4 4 4 4 5 3 3 4 3 3 4 37
5 4 4 4 5 3 3 4 3 3 4 37
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
7 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 44
8 5 4 4 4 4 4 4 3 4 1 37
9 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 43
10 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 43
11 4 5 4 4 5 4 4 3 5 3 41
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49
13 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
15 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41
16 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 42
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
21 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 39
22 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 46
23 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41
24 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 48
25 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49
26 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 36
27 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 42
28 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 40
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
30 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 47
31 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 44
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
34 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 40
35 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
38 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 36
39 5 5 3 4 4 5 3 4 4 4 41
40 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 47
41 4 5 4 5 4 4 4 3 5 4 42
42 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 44
43 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 49
44 5 4 4 3 3 4 4 4 5 4 40
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
47 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 38
48 5 5 5 4 5 4 3 4 5 4 44
146
NO TL1 TL2 TL3 TL4 TL5 TL6 TL7 TL8 TL9 TL10 TOTAL
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
50 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 44
51 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 48
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
53 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 43
54 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 37
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39
57 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 39
58 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 41
59 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41
60 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 43
61 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 41
62 5 4 4 3 4 4 3 3 3 5 38
63 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 46
64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41
68 5 3 5 5 5 4 3 3 5 5 43
69 4 4 5 5 3 4 2 2 4 5 38
70 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 33
71 4 3 3 4 4 2 3 4 3 2 32
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
74 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
76 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
80 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 42
81 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 39
82 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 48
83 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49
84 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 31
85 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 42
86 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 41
87 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 39
88 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 38
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
91 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 37
92 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 40
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
94 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 42
95 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 44
96 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 45
97 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 48
98 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 44
99 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 46
100 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 36
101 4 4 5 4 4 4 3 3 4 5 40
102 4 4 5 4 4 4 3 3 4 5 40
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
105 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 42
147
Variabel Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Government Governance)
NO GG1 GG2 GG3 GG4 GG5 GG6 GG7 GG8 GG9 GG10 GG11 GG12 TOTAL
1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 50
2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 46
3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 46
4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 46
5 4 3 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 46
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
7 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 49
8 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 46
9 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 46
10 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 52
11 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 47
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
13 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 46
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
15 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47
16 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 45
17 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 46
18 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 46
19 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 35
20 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 46
21 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 5 4 50
22 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 55
23 5 4 2 4 2 3 3 4 4 3 3 4 41
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 59
25 5 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 49
26 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 42
27 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 50
NO TL1 TL2 TL3 TL4 TL5 TL6 TL7 TL8 TL9 TL10 TOTAL
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
107 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 36
108 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 39
109 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 39
110 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 40
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
112 4 3 4 5 3 4 3 3 3 4 36
113 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 41
114 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
117 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 41
118 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 39
119 5 4 4 4 4 5 3 3 4 4 40
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
121 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 42
122 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 42
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
124 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 43
125 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
126 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
148
NO GG1 GG2 GG3 GG4 GG5 GG6 GG7 GG8 GG9 GG10 GG11 GG12 TOTAL
28 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 42
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
30 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 37
31 4 4 4 5 3 3 4 4 4 5 5 4 49
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
34 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 51
35 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 48
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
37 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 58
38 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 40
39 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 42
40 5 3 3 3 3 3 3 4 5 4 5 5 46
41 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 41
42 4 4 4 3 4 5 5 4 5 5 5 4 52
43 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 40
44 4 4 5 4 2 4 2 5 4 2 2 2 40
45 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 43
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
47 3 2 3 3 2 3 4 4 5 5 5 4 43
48 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 53
49 4 4 4 4 3 5 5 4 5 4 5 4 51
50 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 45
51 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 58
52 2 2 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 40
53 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 47
54 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 38
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
56 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 51
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 49
59 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 49
60 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 51
61 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 42
62 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 42
63 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 47
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
67 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 46
68 5 4 2 4 3 4 4 5 5 4 4 4 48
69 4 4 4 4 2 3 3 4 5 4 4 4 45
70 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 35
71 2 2 1 2 3 2 1 4 4 4 4 4 33
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
73 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 40
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
149
NO GG1 GG2 GG3 GG4 GG5 GG6 GG7 GG8 GG9 GG10 GG11 GG12 TOTAL
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 49
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
78 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
80 4 4 4 5 3 3 3 4 5 5 4 4 48
81 4 3 3 3 4 4 4 5 5 4 5 4 48
82 3 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 53
83 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
84 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 38
85 3 3 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 46
86 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 44
87 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 42
88 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
91 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 40
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 47
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 50
95 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 50
96 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 50
97 2 3 5 4 2 4 3 5 5 5 5 5 48
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 49
99 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 52
100 3 2 2 3 4 4 4 3 4 3 3 3 38
101 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 44
102 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 4 5 47
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
105 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 53
106 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46
107 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 45
108 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 44
109 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 44
110 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 44
111 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
113 4 3 3 3 3 4 3 5 4 5 5 4 46
114 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 47
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 49
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 47
119 5 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 48
120 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 45
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
122 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 44
123 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47
150
NO GG1 GG2 GG3 GG4 GG5 GG6 GG7 GG8 GG9 GG10 GG11 GG12 TOTAL
124 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 50
125 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 54
126 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Lampiran Hasil Pengujian Data
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Hasil Uji Validitas Peran Auditor Internal
Correlations
PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 PA11 TPA
P
A
1
Pearson
Correlatio
n
1 .617** .440
** .407
** .404
** .356
** .315
** .329
** .292
** .330
** .305
** .631
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .001 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
P
A
2
Pearson
Correlatio
n
.617** 1 .621
** .418
** .364
** .484
** .252
** .393
** .431
** .350
** .386
** .682
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .004 .000 .000 .000 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
P
A
3
Pearson
Correlatio
n
.440** .621
** 1 .524
** .478
** .407
** .381
** .505
** .553
** .540
** .410
** .732
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N
126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
TPA 126 33.00 55.00 45.6587 4.79694
TSPIP 126 29.00 50.00 39.8016 4.53258
TTLTA 126 30.00 50.00 41.2302 3.98229
TGG 126 33.00 60.00 47.0238 5.14193
Valid N (listwise) 126
151
P
A
4
Pearson
Correlatio
n
.407** .418
** .524
** 1 .697
** .658
** .442
** .589
** .609
** .679
** .613
** .814
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N
126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
P
A
5
Pearson
Correlatio
n
.404** .364
** .478
** .697
** 1 .575
** .447
** .471
** .556
** .641
** .417
** .748
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
P
A
6
Pearson
Correlatio
n
.356** .484
** .407
** .658
** .575
** 1 .585
** .482
** .539
** .564
** .605
** .773
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
P
A
7
Pearson
Correlatio
n
.315** .252
** .381
** .442
** .447
** .585
** 1 .368
** .485
** .515
** .395
** .646
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .004 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
P
A
8
Pearson
Correlatio
n
.329** .393
** .505
** .589
** .471
** .482
** .368
** 1 .642
** .574
** .591
** .730
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
P
A
9
Pearson
Correlatio
n
.292** .431
** .553
** .609
** .556
** .539
** .485
** .642
** 1 .641
** .547
** .767
**
Sig. (2-
tailed)
.001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N
126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
152
P
A
1
0
Pearson
Correlatio
n
.330** .350
** .540
** .679
** .641
** .564
** .515
** .574
** .641
** 1 .627
** .790
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N
126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
P
A
1
1
Pearson
Correlatio
n
.305** .386
** .410
** .613
** .417
** .605
** .395
** .591
** .547
** .627
** 1 .721
**
Sig. (2-
tailed)
.001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
T
P
A
Pearson
Correlatio
n
.631** .682
** .732
** .814
** .748
** .773
** .646
** .730
** .767
** .790
** .721
** 1
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Correlations
SPIP
1
SPIP
2
SPIP
3
SPIP
4
SPIP
5
SPIP
6
SPIP
7
SPIP
8
SPIP
9
SPIP
10
TSPIP
SPI
P1
Pearson
Correlation
1 .712** .578
** .512
** .527
** .470
** .273
** .383
** .328
** .452
** .719
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
SPI
P2
Pearson
Correlation
.712** 1 .578
** .508
** .459
** .581
** .276
** .364
** .312
** .434
** .723
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000
N
126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
153
SPI
P3
Pearson
Correlation
.578** .578
** 1 .538
** .605
** .472
** .357
** .489
** .366
** .425
** .744
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
SPI
P4
Pearson
Correlation
.512** .508
** .538
** 1 .655
** .393
** .191
* .468
** .456
** .548
** .730
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .032 .000 .000 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
SPI
P5
Pearson
Correlation
.527** .459
** .605
** .655
** 1 .472
** .373
** .559
** .549
** .565
** .796
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
SPI
P6
Pearson
Correlation
.470** .581
** .472
** .393
** .472
** 1 .593
** .378
** .257
** .414
** .703
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .004 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
SPI
P7
Pearson
Correlation
.273** .276
** .357
** .191
* .373
** .593
** 1 .461
** .375
** .390
** .608
**
Sig. (2-
tailed)
.002 .002 .000 .032 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
SPI
P8
Pearson
Correlation
.383** .364
** .489
** .468
** .559
** .378
** .461
** 1 .603
** .570
** .733
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
SPI
P9
Pearson
Correlation
.328** .312
** .366
** .456
** .549
** .257
** .375
** .603
** 1 .695
** .687
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .004 .000 .000 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
SPI
P10
Pearson
Correlation
.452** .434
** .425
** .548
** .565
** .414
** .390
** .570
** .695
** 1 .762
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N
126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
154
TSP
IP
Pearson
Correlation
.719** .723
** .744
** .730
** .796
** .703
** .608
** .733
** .687
** .762
** 1
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Hasil Uji Validitas Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit
Correlations
TLTA
1
TLTA
2
TLTA
3
TLTA
4
TLTA
5
TLTA
6
TLTA
7
TLTA
8
TLTA
9
TLTA
10
TTLTA
TLT
A1
Pearson
Correlation
1 .509** .446
** .297
** .375
** .382
** .154 .269
** .413
** .286
** .596
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .001 .000 .000 .086 .002 .000 .001 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
TLT
A2
Pearson
Correlation
.509** 1 .572
** .459
** .505
** .493
** .424
** .500
** .535
** .320
** .762
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
TLT
A3
Pearson
Correlation
.446** .572
** 1 .587
** .501
** .448
** .270
** .305
** .498
** .461
** .730
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .002 .001 .000 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
TLT
A4
Pearson
Correlation
.297** .459
** .587
** 1 .461
** .358
** .359
** .231
** .370
** .365
** .640
**
Sig. (2-
tailed)
.001 .000 .000 .000 .000 .000 .009 .000 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
TLT
A5
Pearson
Correlation
.375** .505
** .501
** .461
** 1 .479
** .362
** .443
** .619
** .356
** .738
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N
126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
155
TLT
A6
Pearson
Correlation
.382** .493
** .448
** .358
** .479
** 1 .439
** .477
** .561
** .429
** .735
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
TLT
A7
Pearson
Correlation
.154 .424** .270
** .359
** .362
** .439
** 1 .749
** .410
** .197
* .628
**
Sig. (2-
tailed)
.086 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .027 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
TLT
A8
Pearson
Correlation
.269** .500
** .305
** .231
** .443
** .477
** .749
** 1 .483
** .241
** .680
**
Sig. (2-
tailed)
.002 .000 .001 .009 .000 .000 .000 .000 .006 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
TLT
A9
Pearson
Correlation
.413** .535
** .498
** .370
** .619
** .561
** .410
** .483
** 1 .398
** .768
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
TLT
A10
Pearson
Correlation
.286** .320
** .461
** .365
** .356
** .429
** .197
* .241
** .398
** 1 .616
**
Sig. (2-
tailed)
.001 .000 .000 .000 .000 .000 .027 .006 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
TTL
TA
Pearson
Correlation
.596** .762
** .730
** .640
** .738
** .735
** .628
** .680
** .768
** .616
** 1
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Hasil Uji Validitas Good Government Governance
Correlations
GG1 GG2 GG3 GG4 GG5 GG6 GG7 GG8 GG9 GG10 GG11 GG12 TGG
G
G
1
Pearson
Correlati
on
1 .540*
*
.291** .399
** .288
** .400
** .380
** .331
** .315
** .346
** .374
** .372
** .623
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .001 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
156
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
G
G
2
Pearson
Correlati
on
.540** 1 .519
** .644
** .436
** .561
** .479
** .290
** .309
** .283
** .223
* .338
** .705
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .001 .012 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
G
G
3
Pearson
Correlati
on
.291** .519
*
*
1 .690** .459
** .508
** .402
** .263
** .302
** .294
** .305
** .264
** .675
**
Sig. (2-
tailed)
.001 .000 .000 .000 .000 .000 .003 .001 .001 .001 .003 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
G
G
4
Pearson
Correlati
on
.399** .644
*
*
.690** 1 .469
** .525
** .475
** .326
** .312
** .277
** .292
** .346
** .721
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .001 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
G
G
5
Pearson
Correlati
on
.288** .436
*
*
.459** .469
** 1 .602
** .544
** .219
* .305
** .339
** .286
** .347
** .679
**
Sig. (2-
tailed)
.001 .000 .000 .000 .000 .000 .014 .001 .000 .001 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
G
G
6
Pearson
Correlati
on
.400** .561
*
*
.508** .525
** .602
** 1 .733
** .348
** .416
** .289
** .371
** .311
** .758
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
G
G
7
Pearson
Correlati
on
.380** .479
*
*
.402** .475
** .544
** .733
** 1 .259
** .335
** .265
** .371
** .360
** .703
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .003 .000 .003 .000 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
G
G
8
Pearson
Correlati
on
.331** .290
*
*
.263** .326
** .219
* .348
** .259
** 1 .447
** .385
** .367
** .381
** .544
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .001 .003 .000 .014 .000 .003 .000 .000 .000 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
157
G
G
9
Pearson
Correlati
on
.315** .309
*
*
.302** .312
** .305
** .416
** .335
** .447
** 1 .482
** .532
** .586
** .642
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .001 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
G
G
1
0
Pearson
Correlati
on
.346** .283
*
*
.294** .277
** .339
** .289
** .265
** .385
** .482
** 1 .690
** .575
** .651
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .001 .001 .002 .000 .001 .003 .000 .000 .000 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
G
G
1
1
Pearson
Correlati
on
.374** .223
* .305
** .292
** .286
** .371
** .371
** .367
** .532
** .690
** 1 .670
** .672
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .012 .001 .001 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
G
G
1
2
Pearson
Correlati
on
.372** .338
*
*
.264** .346
** .347
** .311
** .360
** .381
** .586
** .575
** .670
** 1 .673
**
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .003 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
T
G
G
Pearson
Correlati
on
.623** .705
*
*
.675** .721
** .679
** .758
** .703
** .544
** .642
** .651
** .672
** .673
** 1
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
158
Hasil Uji Reliabilitas Peran Auditor Internal
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
.907 11
Hasil Uji Reliabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
.895 10
Hasil Uji Reliabilitas Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
.873 10
Hasil Uji Reliabilitas Good Government Governance
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
.887 12
Hasil Uji Normalitas Grafik P-Plot
159
Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov
Unstandardized
Residual
N 126
Normal Parametersa,b
Mean .0000000
Std. Deviation 3.30660464
Most Extreme Differences
Absolute .082
Positive .070
Negative -.082
Kolmogorov-Smirnov Z .921
Asymp. Sig. (2-tailed) .365
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Hasil Uji Multikolonieritas dan Uji t
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig. Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1
(Constant) 4.264 3.343 1.276 .205
TPA .224 .101 .209 2.207 .029 .379 2.640
TSPIP .372 .107 .328 3.484 .001 .382 2.619
TTLTA .430 .099 .333 4.327 .000 .573 1.745
a. Dependent Variable: TGG
160
Coefficient Correlationsa
Model TTLTA TSPIP TPA
1
Correlations
TTLTA 1.000 -.277 -.290
TSPIP -.277 1.000 -.624
TPA -.290 -.624 1.000
Covariances
TTLTA .010 -.003 -.003
TSPIP -.003 .011 -.007
TPA -.003 -.007 .010
a. Dependent Variable: TGG
Hasil Uji Heterokedastisitas Grafik Scatterplot
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .766a .586 .576 3.34701
a. Predictors: (Constant), TTLTA, TSPIP, TPA
b. Dependent Variable: TGG
Hasil Uji F
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1
Regression 1938.224 3 646.075 57.672 .000b
Residual 1366.704 122 11.202
Total 3304.929 125
a. Dependent Variable: TGG
b. Predictors: (Constant), TTLTA, TSPIP, TPA
161