sewa belii

5/11/2018 SEWA BELII

1/15

PERJANJIAN SEWA BELlSE}3AGAI BENTUK ALTERNATIF

DALAM PEMASARAN HASIL PRODUKOleh: Achmad Busro

ABSTRAKSIPerjanjian sewa beli merupakan salah satu alternatif dalam lalu lintasperdagangan bagi produsen dalam memasarkan hasil produk. Dalampraktek banyak dijumpai pada pemasaran hasil produk sepeda motordengan mendasarkanpada perjanjian baku.Kata Kunci :Sewa beli, Perjanjian bakuA. PENDAHULUAN

Kemajuan tehnologi dan industri menjadikan hasil produk dariperusahaan kian melimpah, dan pada gilirannya memuneulkanpermasalahan bagaimana caranya memasarkan hasil produk yang melimpahdan persaingan usahajuga menjadi semakin meningkat.

Pada bagian lain daya beli konsumen begitu beragam, sehingga kecilsekali kemungkinannya semua konsumen dapat membeli hasil produkdengan pembayaran secara tunai.

Oleh karena itu muncullah dalam praktek pemasaran hasil produkbentuk perjanjian sewa beli sebagai satu alternatif dan terobosan bamdalam dunia hukum ekonomi. Meskipun pada mulanya sudah ada satubentuk sistem jual beli angsuran, namun dirasa pada sisi kepentinganprodusen banyak mengandung unsur kelemahan, bila suatu saat pembayarandari konsumen macet, produsen mengalami kesulitan dan selalu pada posisimerugi.

Munculnya bentuk lembaga sewa beli yang dapat dipandangmemberikan keuntungan dan jaminan yang lebih menjanjikan bagi

Jurnal Hukum, Vol. 14, No.1, Januari 2004 67


2/15

----

produsen/penjual karena dalam perjanjian sewa beli selama masih dalammasa pembayaran angsuran pihak pembeli masih dalam status penyewa,karena secara hukum barang masih hak milik penjual .

Pertama-tama mengenai istilah sewa beli -digunakan berdasarkanpada beberapa alasan, yaitu :1. Bahwa peraturan perundang-undangan, seperti tentang pelaksanaanpenjualanrumah negeri (pP Nomor 16 Tahun 1974) dan SK MenteriPerdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980 tentang PerijinanKegiatan Usaha Sewa Beli (hire purchase), jual beli denganmengangsur dan sewa (renteng) memakai istilah sewa beli

2. Bahwa pengadilan sejak tahun 1951 telah menggunakan istilah sewabeli, yaitu dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor1741K1SIPI1957yang merupakan peletak dasar pandangan atas lembagasewa beli sebagai salah satu bentuk jual beli.

3. Bahwa berdasarkan pada pengamatan atas perjanjian, baik yang disusunpara Notaris, Konsultan Hukum maupun oleh para Peneliti Hukumkhususnya Hukum Kontrak, semuanya menggunakan istilah sewa beli.Jadi dapat disimpulkan bahwa istilah sewa beli telah menjadi bakudalam kehidupan masyarakat.

B. PENGERTIAN PERJANJIAN SEWA BELlSebagai bentuk hukum tersendiri yang timbul dari praktek

perusahaan yang berorientasi pada pemasaran hasil produk sewa beli perludirumuskan yang dapat menampung aspirasi dari pihak-pihak yang terkaitdalambentuk perjanjian tertulis secara umum sewa beli dirumuskan :

"Sewa beli adalah perjanjian dengan mana pihak yang menyewabelikan mengikatkan diri untuk menyerahkan benda dan pihakpenyewa beli mengikatkan diri untuk membayar harga yang telahdisepakati dengan cara angsuran. Setelah angsuran terakhir lunashak milik atas benda baru beralih kepada penyewa beli ".Menurut Pasal 1 huruf a SK Menteri Perdagangan dan Koperasi

Nomor 34/KP/lI/I980 tanggal 1 Pebruari 1980 tentang Perjanjian Kegiatan

68 Jurnal Hukum, Vol. 14 , No.1, Januari 2004


3/15

Usaha Sewa Beli (hire purchase), jual beli dengan angsuran dan sewa(renting) yaitu sewa (hire purchase) adalah jual beli barang di mana penjualmelaksanakan penjualan barang dengan cara rnernperhitungkan setiappembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas hargabarang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatuperjanjian, serta hak milik atas barang tersebut barn beralih dari penjualkepada pembeli setelah jurnlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepadapenjual.

Dalarn pasal berikutnya dijelaskan bahwa barang yang dapat ataudisewabelikanyaitu semua barang niaga tahan lama yang baru dan tidakmengalami perubahan teknis, baik berasal dari hasil produk sendiri rnaupunhasil produk atau perakitan (assembling) lainnya di dalam negeri kecualiapabila produksi dalam negeri belum memungkinkan untuk itu.Pengecualian terhadap barang-barang yang dapat disewabelikan hanya dapatdilakukan melalui persetujuan dari menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.

Perjanjian sewa beli yang muncul dalam praktek pada prinsipnyamempunyai kedudukan yang sarna seperti perjanjian lain baik yang telahdiatur dalam KUH Perdata maupun pada peraturan lainnya. Hal tersebutberkaitan dengan sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak tercermindalam Pasal 1338 ayat (1) :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

C. SIFAT PERJANJIAN SEWA BELlPerjanjian sewa beli dalam praktek bukan merupakan perjanjian

konsensuil semata, melainkan perjanjian setelah adanya kata sepakat olehpihak-pihak lantas diikuti dengan perjanjian riil. Karena setelah kesepakatandilakukan pembayaran angsuran pertama dari pihak penyewa beli dandiikuti penyerahan barang dari pihak penjual. Jadi penyerahan barangtersebut melambangkan penyerahan untuk penguasaan.

Pada bagian lain secara yuridis sifat dari perjanjian sewa belimenempatkan pihak penyewa beli selama dalam masa pembayaran angsuran



4/15

masih tetap dianggap sebagai pihak penyewa sampai pada batas angsuranterakhir status barn berubah dari penyewa menjadi pemilik, dalam hukumbenda diistilahkan Tradisi Brevimanu.D. SYARAT SAHNYA PERJANJIAN SEWA BELl

Secara umum perjanjian sewa beli sama seperti bentuk perjanjianlain bahwa untuk dapat terjadinya sewa beli harus memenuhi persyaratanyang ada dalam Pasal1320 KUH Perdata:1 . Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,3. Suatu hal tertentu,4 . Suatu sebab yang halal.Ad.I. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Untuk adanya perjanjian dalam arti sah berlakunya unsurkesepakatan atau kehendak pada pihak mempunyai arti penting. Karenatanpa adanya kesepakatan tidak mungkin dapat terjadi perjanjian yangdiakui oleh hukum. Dalam praktek pelaksanaan perjanjiandimungkinkan terjadi perjanjian unsur kesepakatannya tidak ada, danbila hal tersebut terjadi berarti dalam perjanjian itu terdapat apa yangdinamakan "cacad kehendak".Cacad kehendak dapat meliputi 3 hal seperti ketentuan Pasal 1321KUHPerdata :1. adanya kesesatan/kekhilafan,2. adanya paksaan,3. adanya penipuan.

Dalam perkembangannya mendasarkan pada sistem CommonLaw terdapat satu bentuk lagi cacad kehendak yang dinamakanpenyalahgunaan keadaan (Undue Influence). .

Begitu juga dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli unsurkesepakatan yang direalisasikan adanya penanda tangan persetujuanmerupakan syarat mutlak.

70 Jurnal Hukum, Vol. 14, No.1, Januari 2004


5/15

Ad 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.Pasal 1319 KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap orangadalah cakap untuk membuat perikatan jika oleh undang-undang tidakdinyatakan tak cakap. Dari pasal tersebut setidak-tidaknya dapatdirumuskan bahwa mereka yang dinyatakan cakap :1. Mereka yang telah dewasa,2. .Sehat akal pikirannya,3. Tidak dilarang atau dibatasi oleh undang-undang dalam melakukanperbuatan hukum baik pribadi maupun badan hukum,

4. Meskipun beIum memenuhi persyaratan umum kedewasaan tetapisudah kawin.

Ad.3. Suatu hal tertentuPengertian suatu hal tertentu adalah obyek dari perikatan yang

menjadi kewajiban dari para pihak dalam arti prestasi. Prestasi itu harustertentu atau dapat ditentukan, seperti halnya perjanjian sewa beli jelasmenunjukkan adanya prestasi tertentu yaitu barang atau benda yangdijadikan obyek betul-betul sudah dapat diketahui oleh pihak pembeli.Bila secara riil barang tersebut belum ada, setidak-tidaknya ciri-ciri ataucontoh barang sudah dapat diketahui sebelum penanda tangananperjanjian sewa beli.Ad.4. Suatu sebab yang halal

Pengertian sebab di sini ialah tujuan dari perj anjian, apa yangmenjadi isi, kehendak dibuatnya suatu perjanj ian. Dalam perjanjiansewa beli menunjukkan adanya sebab yaitu pihak penjual menginginkanmendapat uang, sedang dari pihak pembeli menginginkan mendapatbarang. Oleh karena itu sebab dikatakan halal menurut hukum apabilaperjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak memenuhi pembatasan-pembatasan.a. Perjanjian yang dibuat tidak dilarang undang-undang,b. Perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan kesusilaan,c. Perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Jurnal Hukum, Vol. 1 4 , No.1, Januari 2004 71


6/15

E. IJIN USAHA SEW A BELlMenteri Perdagangan dan Koperasi dengan SK Nemer

341KPIIII1980 telah menerbitkan ketentuan tentang Perijinan kegiatan usahasewa. beli (hire purchase). Oleh karena itu setiap pengusaha yang bergerakdi bidang usaha tersebut hams mempunyai ijin khusus disamping memilikisurat ijin usaha perdagangan (SIUP).

Adapun jangka waktu berlakunya ijin usaha tersebut dibatasi untukwaktu 5 (lima) tahun, dan setiap berakhirnya jangka waktu tersebut dapatdiperpanjang Iagi, selama usaha sewa beli itu tetap ada untuk waktu 5 (lima)tahun berikutnya dan seterusnya. SK Menteri tahun 1980 tentang perijinanmemuat syarat:1. Untuk dapat memiliki ijin usaha, perusahaan wajib mengajukan

permohonan serta wajib memenuhi persyaratan-persyaratan,2. Persyaratan yang dimaksud adalah sebagai berilcut :

Pemohon ijin hams memiliki ijin usaha perdagangan, Pemohon hams menentukan salah satu kegiatan usaha sewa beli(hire purchase)

Perushaan berbentuk badan hukum yang didirikan berdasar hukumIndonesia,

Modal perusahaan atau saham perusahaan seluruhnya dimiliki WNI,Untuk syarat besamya modal yang disetor tentunya untuk dapatditinjau kembali seiring perjalanan waktu sampai sekarangperaturan tersebut sudah lebih dari dua puluh dua tahun.Direksi/penanggung jawab perusahaan dan seluruh pengurus adalahWNI,

Modal yang disetor sedikitnya berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah),

Mempunyai kantor tetap di Indonesia yang beralamat jelas, Perusahaan mempekerjakan sedikitnya seorang tenaga ahli di bidangusahanya,



7/15

Tidak memperkerjakan tenaga kerja atau tenaga ahli warga negaraasing, kecuali atas rekomendasi Menteri atau pejabat yang ditunjuk,

Mempunyai rencana kerj a sedikitnya untuk jangka waktu' selama 5(lima) tahun,

Dalam hal diperlukan adariya asuransi, penutupannya harusdilakukan pada perusahaan asuransi yang berkedudukan diIndonesia.

Lebih Ianjut secara teknis prosedur pengajuan ijin usaha :a. Permohonan untuk memperoleh ijin usaha diajukan kepada DirekturJenderal Perdagangan Dalam .Negeri melalui kantor wilayahperdagangan di temp at kedudukan kantor perusahaan dengan mengisisurat permohonan,

b. Permohonan dilengkapi dengan : Akta Notaris tentang pendirian perusahaan Bagan organisasi, serta nama pimpinan dan tenaga-tenaga teknismasing-masing disertai riwayat hidup,

Referensi Bank Bagi perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha dilengkapi

pula:Neraca perusahaan tahun terakhir yang disusun oleh AkuntansiPublik yang terdaftar,Surat Keterangan Pajak yang menyatakan pelunasan pajaknegara yang terutang.

Bagi kantor wilayah Perdagangan setempat yang menerimapengajuan permohonan untuk meneliti kelengkapan persyaratan tersebut danselanjutnya meneruskan kepada Direktur Jenderal Perdagangan DalamNegeri. Untuk selanjutnya bila persyaratan telah betul-betul terpenuhi ijinusaha dapat dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk

Namun dalam prakteknya banyak perusahaan yang melakukan usahasewa beli belum memenuhi persyaratan ijin usaha seperti yang disyaratkan



8/15

oleh SK Menteri Nomor 341KP1III1980, yang ada hanya IJlO usahaperdagangan saja.F. KEWAJIBAN MENY AMPAIKA.""l LAPORAN

Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sewa beli menurutSK Menteri Nomor 341KPIIIJ1980 berkewajiban :1. Menyampaikan Laporan Tahunan tentang realisasi kegiatan usahanyakepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusankepada Kantor Wilayah Perdagangan setempat,

2. Bila perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sewa beli membukacabang-cabang usahanya juga wajib melaporkan pada Direktur JenderalPerdagangan Dalam Negeri.Dengan adanya kewajiban menyampaikan laporan, konsekwensi

lebih Ianjut berkaitan dengan sanksi :1. Ijin usaha dapat dicabut oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk apabilaternyata bahwa perusahaan yang telah diberi ijin usaha tidak memenuhikewajibannya, setelahperusahaan yang bersangkutan diberi peringatansampai 3 (tiga) kali,

2. Dapat pula dikenakan sanksi atas pelanggaran ketentuan SK MenteriNomor 341KPIIII1980 atau peratutan perdagangan lainnya berupapencabutan ijin usaha dan sanksi lain seperti denda.Namun sekali lagi nampaknya kewajiban laporan dan sanksi

terhadap usaha sewa beli belum dapat diterapkan/dilaksanakan sepenuhnyadalam praktek sehari-hari bagi mereka yang bergerak di bidang usaha sewabeli.G. BENTUK PERJANJIAN BAKU DALAM SEWA BELl

Meskipun dalam usaha kegiatan sewa beli pengaturannya mengenaibentuk tidak memberikan bentuk yang pasti apakah tertulis atau lisan, tetapibila kita melihat rumusan mengenai batasan usaha sewa beli yang dilakukansecara berkala terus menerus dalam kurun waktu tertentu, mestinyaperjanjian sewa beli harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.



9/15

Dalam praktekpun kontrak sewa beli justru dilakukan dalam bentukperjanjian baku atau juga disebut Perjanjian Standar (Standard Contract atauStandard Agrement). Kata Baku atau standar artinya tolok ukur yangdipakai sebagai patokan, jadi artinya perjanjian yang menjadi tolok ukuryang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap pembeli/konsumenyang mengadakan hubungan hukum dengan produsen/ pengusaha ataupenjual.

Sejalan pandangan Mariam Darns Badrulzaman, perjanjian bakusecara sederhana didefinisikan :

"sebagaiperjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan ke dalambentukformulir".

Pada bagian lain Hordins memberikan definisi perjanjian baku sebagaiberikut:

"Perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis, disusun tanpamembicarakan isinya dan /azimnya dituangkan ke dalam sejumlahtak terbatasperjanjian yang sifatnya tertentu".Dari dua batasan mengenai perjanjian baku di atas pada prinsipnya

mempunyai arti yang sama, perjanjian yang telah dipersiapkan konsepnyadalam bentuk formulir.

Perjanjian baku lahir sebagai akibat dari perubahan dalam hubunganlalu lintas perekonomian masyarakat. Prof Pitlo mengemukakan bahwalatar belakang tumbuhnya perjanjian baku adalah karena adanyakesenjangan sosial ekonomi Perusahaan Besar, Perusahaan Pemerintah,mengadakan kerjasama dengan debitur, dan untuk kepentingannya merekamenentukan syarat secara sepihak. Pihak debitur pada umumnyaditempatkan pada kedudukan yang Iemah, baik karena posisinya atau karenaketidaktahuannya hanya menerima syarat, klausul perjanjian dalam formuliryang disodorkan oleh pihak kreditur.

Hal ini terjadi pada kontrak-kontrak dalam .perjanjian sewa beli, dimana konsumen atau pembeli dipandang sebagai pihak yang membutuhkanbarang-barang. Dengan demikian dapat diketahui bahwa perjanjian baku



10/15

dirancang secara sepihak dengan proteksi lebih banyak menguntungkankreditur atau penjual/dealer/toko, seperti :a. Efisiensi biaya, waktu, tenagab. Praktis, karena sudah tersedia naskah yang dicetak berupa formulir atau

blanko yang siap diisikan dan ditanda tanganic. Penyelesaian cepat, karena konsumen hanya menyetujui dan atau

menandatanagni perjanjian yang disadorkan kepadanyad. Homagenitas perjanjian yang dibuat dalamjumlah banyak.H. PRAKTEK PERJANJIAN SEWA BELl KENDARAAN

BERMOTORPraktek perj anjian sewa beli kendaraan bermotor khususnya di kata

Semarang ternyata dilakukan oleh semua dealer/toka kendaraan bermotor,meskipun secara umum masyarakat/konsumen tidak mengetahui secara pastibahwa transaksi yang mereka lakukan itu merupakan satu bentuk perjanjiansewa beli.

Justru bayangan konsumen sejak awal berangkat ke dealer/takakendaraan untuk membeli kendaraan bermotor dengan cara pembayaransecara berkalalmengangsur untuk jangka waktu relatif agak lama, denganpembayaran uang muka tidak terlalu tinggi.

Dalam perjanjian sewa beli selain kendaraan atau abyek yangmenjadi barang yang disewabelikan belum dibayar secara tunai, tetapidibayar dengan cara mengangsur/cicilan, namun BPKB maupun STNKkendaraan sudah diatasnamakan pihak penyewa beli.

Hanya saja dalam jangka waktu kurang lebih Y z bulan STNK danplat namor kendaraan sudah dapat diambil oleh konsumenlpenyewa beli,sedangkan BPKB untuk sementara masih disimpan oleh dealer/tako sampaipihak konsumen memenuhi kewajiban pembayaran angsuran yang terakhir.

Bam setelahh pembayaran angsuran terakhir dipenuhi olehkonsumenlpenyewa bell, maka BPKB kendaraan bermotor oleh pihakdealer/toko diserahkan pada konsumen dengan status bukan lagi sebagaipenyewa beli tetapi sudah sebagai pemilik.

76 Jumal Hukum, Vol. 14 , No.1, Januari 2004


11/15

Sebenarnya kenyataan praktek sewa beli yang dilakukan olehdealer/toko sangat merancukan dunia usaha, terlihat adanya ketidakpahamankonsumen mengenai bentuk perjanjian sewa beli, karena yang diutamakankonsumen untuk mendapatkan kendaraan bermotor dan disisi dealer/tokoberupaya bagaimana untuk dapat mengamankan posisinya agar tidakdirugikan.

Pengertian perjanjian sewa beli sendiri dalam praktek jarangdiinforrnasikan secara terbuka oleh dealer/toko kendaraan bermotor kepadakonsumen, sehingga konsumen pemahamannya melakukan transaksi jualbeli kendaraan bermotor.

Terlepas dari gambaran kondisi di atas, praktek perjanjian sewa belikendaraan bermotor prosesnya begitu sederhana. Awal mulanya konsumenmendatangi dealer/toko kendaraan bermotor (dalam hal ini responden PT.Turbo Motor Indonesia, alamat J 1 . Imam Bonjol 173 dan J 1 . Majapahit 152A Semarang). Selanjutnya konsumen ditawari pilihan kendaraan bermotoryang diminatinya serta diinformasikan skema pembayaran sewa belitermasuk jangka waktu yang akan dipilih.

Mengenai harga ada beberapa altematif, antara lain untuk kendaraanbarn skema pembayaran bersifat tetap dengan brosur yang akan diberikandapat berupa tambahan dari bonus yang ada di brosur dapat juga berupapenggantian dengan bonus lain, pengurangan bonus dengan mengurangibiaya uang muka sewa.

Selanjutnya bila telah dicapai kesepakatan jenis ketidaraan danharga, Iangkah selanjutnya konsumen diminta melengkapi berkaspersyaratannya, yang terdiri dari :l. Foto copy KTP2. Foto copy Kartu Keluarga3. Foto copy rekening listrik atau telepon bulan terakhir4. Slip pembayaran gaji terbaru atau surat rekomendasi dari pimpmaninstansi/tempat bekerja

5. Foto copy Akta Perkawinan untuk yang sudah berkeluarga6. Foto copy tabungan tiga bulan terakhir (bukan persyaratan mutlak)

Jurnal Hukum, Vol. 14,No. I, Januari 2004 77


12/15

7. Menandatangani dokumen perjanjian sewa beli kendaraan bermotoryang telah disiapkan oleh penjual/perjanjian baku : ' ; . ; i ' : .

8. Menandatangani surat kuasa yang diberikan kepada penjual untukmenarik kendaraan bermotor apabila perjanjian sewa beli batalSelanjutnya bila persyaratan tersebut di atas telah lengkap maka

disatukan dan dimasukkan dalam satu map dengan inisial namapemohondan diserahkan pada bagian surveyor untuk dilakukan crosscek ke lapangan,antara lain verifikasi kebenaran temp at tinggal dan kebenaran tempatbekerja yang dicatat oleh surveyor sebagai bahan pertimbangandikabulkan/ditolaknya permohonan.

Tenggang waktu dilengkapinya dokumen persyaratan yang diajukanoleh pemohonlkonsumen sampai pada tahap keputusan disetujui atau ditolakkurang lebih tiga sampai lima hari. Namun pada umumnya hampir semuapermohonan konsumen untuk melakukan perjanjian sewa beli dapatdipenuhi selama persyaratan yang diminta dapat dipenuhi oleh pemohon.Mengingat saat sekarang ini persaingan hasil produk kendaraan bermotorbegitu melimpah di pasaran, produsen berlomba-Iomba mencari konsumenmaka persyaratan tambahan yang dibutuhkan menjadi diperingan ..

Praktek sewa beli kendaraan bermotor juga dilakukan oleh MataramMotor dan Tunggul Sakti dalam mencari konsumen meskipun dari keduadealer/toko kendaraan bermotor tersebut tidak secara terbuka menyodorkanbentuk perjanjian sewa beli, tapi kenyataan hukumnya mengarah padabentuk dilaksanakannya perjanjian sewa beli adanya persyaratan :1. Bila terjadi wanprestasi yang dilakukan pihak penyewa beli, penjualmemiliki kuasa menarik dimanapun kendaraan tersebut beradaberdasarkan pelimpahan kuasa dan berdasarkan asumsi selama belumselesainya pembayaran angsuran maka kendaraan bermotor tersebutmasih merupakan rnilik penjual sewa.

2. Konsumen dalam praktek tidak dibenarkan mengalihkan kendaraannkepada pihak lain sebelum berakhirnya pembayaran angsuran, padahaldalam konsep. jual beli sangat jelas kendaraan bermotor tersebutmerupakan milik dari konsumen, sehingga konsumen berhak menjual



13/15

atau memindatangankan/mengalihkan kepada pihak lain dalam bentukapapun.

3. Adanya pengakuan dari penjual bahwa selama angsuran belum dilunasimaka kendaraan masih merupakan milik penjuaL(Hasil penelitian dari Tesis dengan judul "Pelaksanaan Sewa BeliKendaraan Bermotor di Semarang).Pada dasarnya praktek sewa beli menjadi suatu pilihan atau

alternatif dalam perj anj ian, dengan berbagai alasan untuk keamananinvestasi dari penjual dengan sewa beli karena sepanjang masih dalam masaangsuran walaupun sudah mendekati berakhirnya angsuran tetap pihakpembeli/penyewa beli dianggap sebagai penyewa. Namun di sisi lainmenunjukkan sifat yang hibridis dari pihak penjualldealer/toko yaitu bilaterjadi keadaan memaksa/overmacht menyangkut masalah resiko.

Bahwa pihak pembeli yang dianggap sebagai penyewa juga tetapdibebani kewajiban untuk menanggung resiko, seperti hilangnya kendaraanbermotor atau sebab lain di luar kemampuan pihak pembeli yang dianggapsebagai penyewa.

Ternyata lembaga sewa beli dalam perkembangan lalu lintasperdagangan salah satunya dimanfaatkan oleh mereka yang bergerak dalamdunia usaha sepeda motor. Melimpahnya hasil produk sepeda motor dadCina dan Korea menjadikan persaingan produsen sepeda motor menjadiketat.

Dealer/Toko sepeda motor bersaing dan berlomba memberikanbonus dan persyaratan pembayaran yang nampaknya semakin ringan denganjangka waktu pembayaran waktunya lebih panjang, dapat terjangkau olehkonsumen.

Meskipun sebenarnya sisi negatif sewa beli, pihak konsumen tidakmempunyai pilihan lain dalam memberikan kesepakatannya, karenakonsumen tinggal menandatangani persetujuan perjanjian baku yangdisodorkan oleh penjual/dealer/toko.

Meskipun perjanjian sewa beli dalam prakteknya tertuang dalamperjanjian baku yang isi dan syarat ditentukan oleh slah satu pihak, namun

J ur na l Huk71J11,Vol. 1 4 , No.1, Januari 2004 79


14/15

secara umum merupakan bentuk altematif yang dapat diterima dalamkehidupan masyarakat meskipun lebih banyak memberikan perlindunganbagi pihak produsen dalam memasarkan hasil produknya.I. KESIMPULAN1. Perjanjian sewa beli merupakan satu bentuk alternatif bagi paraprodusenldealer/toko atau para pedagang dalam memasarkan hasilproduk perusahaan yang banyak memberikan keuntungan terutamapada aspek perlindungan hukumnya.

2. Bagi konsumen pembayaran dilakukan secara berkala, relatifmemungkinkan dapat terjangkau dan merasa tidak begitu memberatkan.3. Keberadaan lembaga sewa beli dalam praktek lebih banyakdimanfaatkan oleh mereka yang bergerak dalam bidang pemasarankendaraan bermotor, untuk dapat menjaring konsumen denganpersyaratan yang nampaknya begitu ringan.

4. Bentuk perjanjian sewa beli secara tertulis dan pada umumnya telahdibakukan dibakukan dalam formulir yang dirancang secara sepihakoleh produsenldealer/toko sedangkan konsumen tinggal menyetujuinya.

DAFTAR PUSTAKABadrulzaman, Mariam Darns, Prof., Dr., SR., Pembentukan Hukum

Nasional dan Permasalahannya, Alumni Bandung, 1981.Muhammad. Abdulkadir, Prof., SR., Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya

Bakti Bandung, 1995.---------------, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan,

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.Lia Amalia, Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di

Kota Semarang, Tesis Program Pasca Sarjana UniversitasDiponegoro, Semarang, 2003.

80 Jurnal Hukum, Vo!' 14 , No.1, Januari 2004


15/15

Patrik Purwahid, Prof., SR., Dasar-dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju,Bandung, 1992.

Santoso, Djohari, SH, Hukum Perjanjian Indonesia, Bagian Penelitian danPerpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,Yogyakarta, 1992.

Subekti, Prof., SR., Aneka Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1990.Sri Gambir Melati Hatta, Dr., SH., Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak

Bemama Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah AgungIndonesia, Alumni, Bandung, 2002 ..

Jumal Hukum, Vol. 14, No.1. Januari 2004 81

sewa belii

Documents