salinan - esdm no. 3 thn 2020.pdf · nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan...

SALINAN

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK I NDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2OO9

TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a.

b.

c.

bahwa mineral dan batubara yang berada di dalamwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakansumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukansebagai karunia T\rhan Yang Maha Esa, yang memilikiperan penting dan memenuhi hajat hidup orang banyakdikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunannasional yang berkelanjutan guna mewujudkankesejahteraan dan kemakmuran rakyat secaraberkeadilan;bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral danbatubara mempunyai peranan penting dalam memberikannilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonominasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan,yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak,data dan informasi pertambangan, pengawasan, dansanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineraldan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapatmemberi nilai tambah yang optimal;bahwa pengaturan mengenai pertambangan mineral danbatubara yang saat ini diatur dalam Undang-UndangNomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral danBatubara masih belum dapat menjawab perkembangan,permasalahan, dan kebutuhan hukum dalampenyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara,sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadidasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensifdalam penyelenggaraan pertambangan mineral danbatubara;

d.bahwa...

SK No 036360 A


-2-

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentukUndang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral danBatubara;

Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentangPertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 4, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

Mengingat

Menetapkan

1

2

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATASUNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2OO9 TENTANGPERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)diubah sebagai berikut:1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 6, angka 17, angka 19,

angka 20, angka 21, angka 31, angka 34, angka 36, danangka 37 diubah, angka 8, angka 9, angka 12, danangka 13 dihapus, di antara angka 6 dan angka 7disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 6a, angka 6b, danangka 6c, di antara angka 13 dan angka 14 disisipkan 4(empat) angka, yakni angka 13a, angka 13b, angka 13c, danangka 13d, di antara angka 14 dan angka 15, disisipkan 1

(satu) angka, yakni angka I4a, dt antara angka 20 danangka 21 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 2Oa dan

SK No 036361 A

angka


-3-

angka 20b, di antara angka 23 dan angka 24, disisipkan 1

(satu) angka, yakni angka 23a, di antara angka 28 danangka 29, disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 28a, dandi antara angka 35 dan angka 36 disisipkan 1 (satu) angka,yakni angka 35a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan

kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaanmineral atau batubara yang meliputi penyelidikanumum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,penambangan, pengolahan danf atau pemurnian ataupengembangan dan f atau pemanfaatan, pengangkutandan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentukdi alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentuserta susunan kristal teratur atau gabungannya yangmembentuk batuan, baik dalam bentuk lepas ataupadu.

3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonanyang terbentuk secara alamiah dari sisatumbuh-tumbuhan.

4. Pertambangan Mineral adalah Pertambangankumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta airtanah.

5. Pertambangan Batubara adalah Pertambanganendapan karbon yang terdapat di dalam bumi,termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangkapengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputitahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi,studi kelayakan, konstruksi, penambangan,pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangandan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan,serta pascatambang.

6a. Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KK adalahperjanjian antara pemerintah dengan perusahaanberbadan hukum Indonesia untuk melakukankegiatan Usaha Pertambangan Mineral.

SK No 036362 A

6b. Perjanjian .


-4-

6b. Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganBatubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalahperjanjian antara pemerintah dengan perusahaanberbadan hukum Indonesia untuk melakukankegiatan Usaha Pertambangan Batubara.

6c. Perrzinan Berusaha adalah legalitas yang diberikankepada pelaku usaha untuk memulai danmenjalankan usah a dan I atau kegiatannya.

7. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebutIUP, adalah tzin untuk melaksanakan UsahaPertambangan.

8. Dihapus.

9. Dihapus.

10. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebutIPR, adalah izin untuk melaksanakan UsahaPertambangan dalam wilayah pertambangan rakyatdengan luas wilayah dan investasi terbatas.

11. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnyadisebut dengan IUPK, adalah izin untukmelaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah tzinusaha pertambangan khusus.

12. Dihapus.

13. Dihapus.

13a. Surat lzin Penambangan Batuan, yang selanjutnyadisebut SIPB, adalah izin yang diberikan untukmelaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuanjenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

13b. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjianadalah izin usaha yang diberikan sebagaiperpanjangan setelah selesainya pelaksanaan KontrakKarya atau Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara.

l3c.lzin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usahayang diberikan kepada perusahaan untuk membeli,mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineralatau Batubara.

13d. Izin...

SK No 036363 A

PRESIDENREPU BLIK INDONESIA

-5-

13d.lzin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnyadisebut IUJP, adalah izin yang diberikan untukmelakukan kegiatan usaha jasa pertambangan intiyang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagiankegiatan Usaha Pertambangan.

14. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatanPertambangan untuk mengetahui kondisi geologiregional dan indikasi adanya mineralisasi.

14a. Penyelidikan dan Penelitian adalah kegiatan untukmengetahui kondisi geologi umum, data indikasi,potensi sumber daya dan/atau cadangan Mineraldan/atau Batubara.

15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan UsahaPertambangan untukmemperoleh informasi secaraterperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi,sebaran, kualitas dan sumber daya terukur daribahan galian, serta informasi mengenai lingkungansosial dan lingkungan hidup.

16. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan UsahaPertambangan untuk memperoleh informasi secararinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukankelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan,termasuk analisis mengenai dampak lingkungan sertaperencanaan pascatambang.

17. Operasi Produksi adaiah tahapan kegiatan UsahaPertambangan yang meliputi konstruksi,penambangan, pengolahan danf atau pemurnian ataupengembangan dan/atau pemanfaatan, termasukpengangkutan dan penjualan, serta saranapengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasilstudi kelayakan.

18. Konstruksi adaiah kegiatan Usaha Pertambanganuntuk melakukan pembangunan seluruh fasilitasoperasi produksi, termasuk pengendalian dampaklingkungan.

19. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksiMineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.

SK No 036364 A

20. Pengolahan

FRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-6-

20. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutukomoditas tambang Mineral untuk menghasilkanproduk dengan sifat fisik dan kimiayar.gtidak berubahdari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukanpemurnian atau menjadi bahan baku industri.

2Oa. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutukomoditas tambang Mineral melaiui proses fisikamaupun kimia serta proses peningkatan kemurnianiebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifatfisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambangasal sampai dengan produk logam sebagai bahan bakuindustri.

20b. Pengembangan danlatau Pemanfaatan adalah upayauntuk meningkatkan mutu Batubara dengan atautanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal.

21. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambanganuntuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara daridaerah tambang dan/atau tempat Pengolahandan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.

22. Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambanganuntuk menjual hasil Pertambangan Mineral atauBatubara.

23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yangbergerak di bidang Pertambangan yang didirikanberdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukandalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

23a.Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebutBUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidangPertambangan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

24. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yangberkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan.

25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yangselanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenaidampak besar dan penting suatu usaha dan/ataukegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidupyang diperlukan bagi proses pengambilan keputusantentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

SK No 036365 A

26. Reklamasi


-7 -

26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjangtahapan Usaha Pertambangan untuk menata,memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungandan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuaiperuntukannya.

27. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebutPascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis,dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatanUsaha Pertambangan untuk memulihkan fungsilingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisilokal di seluruh wiiayah Penambangan.

28. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untukmeningkatkan kemampuan masyarakat, baik secaraindividual maupun koiektif, agar menjadi lebih baiktingkat kehidupannya.

28a. Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh rlrangdarat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagaisatu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia,tanah di bawah perairan, dan landas kontinen.

29. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP,adalah wilayah yang memiliki potensi Mineraldan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasanadministrasi pemerintahan yang merupakan bagiandari tata rulang nasional.

30. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnyadisebut WUP, adalah bagian dari WP yang telahmemiliki ketersediaan data, potensi, dan/atauinformasi geologi.

31. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnyadisebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepadapemegang IUP atau pemegang SIPB.

32. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnyadisebut WPR, adalah bagian dari WP tempatdilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.

33. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnyadisebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkanuntuk kepentingan strategis nasional.

SK No 036366 A

34. Wilayah .


-8-

34. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yangselanjutnya disebut WUPK, adalah wilayah yang telahmemiliki ketersediaan data, potensi, danf atauinformasi geologi yang dapat diusahakan untukkepentingan strategis nasional.

35. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalamWUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalahwilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.

35a. Setiap Orang adalah orang perseorangan ataukorporasi, baik yang berbadan hukum maupun yangtidak berbadan hukum.

36. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesiayang memegang kekuasaan pemerintahan negaraRepublik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presidendan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

37. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.

38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineraldan Batubara.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 4

(1) Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yangtak terbarukan merupakan kekayaan nasionaldikuasai oleh negara untuk sebesar-besarkesejahteraan rakyat.

(2) Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakanoleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuanUndang-Undang ini.

(3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan,pengurusan, pengeloiaan, dan pengawasan.

SK No 036367 A

3. Ketentuan

PRES IDENREPU BLIK INDONESIA

-9 -


Pasal 5

(1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat setelahberkonsultasi dengan Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia menetapkan kebijakan nasionalpengutamaan Mineral dan/atau Batubara untukkepentingan dalam negeri.

(2) Untuk melaksanakan kepentingan nasionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1), PemerintahPusat mempunyai kewenangan untuk menetapkanjumlah produksi, Penjualan, dan harga Mineral logam,Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan Mineraldan/atau Batubara untuk kepentingan nasionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapanjumlah produksi, Penjualan, serta harga Minerallogam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atauBatubara sebagaimana dimaksud pada ayat (21diaturdengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6berbunyi sebagai berikut:

Pasai 6

(1) Pemerintah Fusat dalam pengelolaan PertambanganMineral dan Batubara, berwenang:a. menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan

Batubara nasional;b. menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara

nasional;c. menetapkan peraturan perundang-undangan;d. menetapkan standar nasional, pedoman, dan

kriteria;e. melakukan Penyelidikan dan Penelitian

Pertambangan pada seluruh Wilayah HukumPertambangan;

f. menetapkan WP setelah ditentukan olehPemerintah Daerah provinsi sesuai dengankewenangannya dan berkonsultasi dengan DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia;

g. menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUPBatubara;

h. menetapkan. . .

SK No 036368 A


-10-

h. menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan WIUPbatuan;

i. menetapkan WIUPK;j. melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;k. menerbitkan Perrzinan Berusaha;1. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara yang dilakukan olehpeme gan g P erizinan Berusaha;

m. menetapkan kebijakan produksi, pemasararL,pemanfaatan, dan konservasi;

n. menetapkan kebijakan kerja sama, kemitraan, danPemberdayaan M asy ar akat;

o. melakukan pengelolaan dan penetapanpenerimaan negara bukan pajak dari hasil UsahaPertambangan Mineral dan Batubara;

p. melakukan pengelolaan informasi geologi,informasi potensi sumber daya Mineral danBatubara, serta informasi Pertambangan;

q. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadapReklamasi dan Pascatambang;

r. melakukan penyusunan neraca sumber dayaMineral dan Batubara tingkat nasional;

s. melakukan pengembangan dan peningkatan niiaitambah kegiatan Usaha Pertambangan;

t. melakukan peningkatan kemampuan aparaturPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsidalam penyelenggaraan pengelolaan UsahaPertambangan.

u. menetapkan harga patokan Mineral logam, Mineralbukan logam jenis tertentu, Mineral radioaktif, danBatubara;

v. melakukan pengelolaan inspektur tambang; danw. melakukan pengelolaan pejabat pengawas

Pertambangan;

(2) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah Pusat menetapkan batasan nilai investasiatau jumlah persentase kepemilikan saham badanusaha penanaman modal asing yang bergerak dibidang Pertambangan.

5. Ketentuan .

SK No 036369 A

PRES IDENREPUBLIK INDONESIA

- 11-

5. Ketentuan Pasal 7 dihapus.


7. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakniBAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

RENCANA PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

8. Di antara Pasal8 dan Pasal9 disisipkan 2 (dua) pasal, yakniPasal 8A dan Pasal 88 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1) Menteri menetapkan rencana pengelolaan Mineral danBatubara nasional secara sistematis, terpadu, terarah,menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

(21 Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun denganmempertimbangkan:a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan

menurut data dan informasi geospasial dasar dantematik;

b. pelestarian lingkungan hidup;c. rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana

zonasi;d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;e. tingkat pertumbuhan ekonomi;f. prioritas pemberian komoditas tambang;g. jumlah dan luas WP;h. ketersediaan lahan Pertambangan;i. jumlah sumber daya dan/atau cadangan Mineral

atau Batubara; danj. ketersediaan sarana dan prasarana.

(3) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdisesuaikan dengan:a. rencana pembangunan nasional; danb. rencana pembangunan daerah.

SK No 036370 A

(4) Rencana .


-12-

(4) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakansebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaanMineral dan Batubara.

Pasal 88

(1) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasionalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A paling sedikitmemuat strategi dan kebijakan di bidangPertambangan Mineral dan Batubara.

(2) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasionalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A wajibdiintegrasikan dengan rencana pembangunan jangkapanjang dan rencana pembangunan jangka menengahnasional.

(3) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasionalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ditetapkanuntuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjaukembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.


Pasal 9

(1) WP sebagai bagian dari Wilayah Hukum Pertambanganmerupakan landasan bagi penetapan kegiatan UsahaPertambangan.

(2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanoleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan olehPemerintah Daerah provinsi sesuai dengankewenangannya dan berkonsultasi dengan DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia.


Pasal 10

(1) Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (2) terdiri atas:a. WUP;b. WPR;c. WPN; dand. WUPK.

SK No 036371 A

(2) Penetapan

PRESIDENREPUBLTK INDONESIA

-13-

(2) Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (21dilaksanakan:a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung

jawab;b. secara terpadu dengan mengacu pada pendapat

dari instansi pemerintah terkait, masyarakatterdampak, dan dengan mempertimbangkan aspekekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosialbudaya, serta berwawasan lingkungan; dan

c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.

1 1. Ketentuan Pasal 1 1 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 1 1

t213

t4

Menteri melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalamrangka penyiapan WP.

Ketentuan Pasal 13 dihapus.


Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal,yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WUPharus memenuhi kriteria:a. memiliki sebaran formasi batuan pembawa, data

indikasi, data sumber daya, danf atau data cadanganMineral dan/atau Batubara;

b. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis Mineral termasukMineral ikutannya dan I atau Batubara;

c. tidak tumpang tindih dengan WPR, WPN, dan/atauWUPK;

d. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untukkegiatan Pertambangan secara berkelanjutan ;

e. merupakan eks wilayah IUP yang telah berakhir ataudicabut; dan/atau

f. merupakan wilayah hasil penciutan atau pengembalianwilayah IUP.


SK No 036372 A

16. Ketentuan


-t4-16. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 17

(1) Luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUPBatubara ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukanoleh gubernur.

(2) Luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUPBatubara yang berada pada wilayah laut ditetapkanoleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansiterkait.

(3) Penetapan luas dan batas WIUP Mineral logam danWIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2), harus memenuhi kriteria:a. terdapat data sumber daya Mineral logam atau

Batubara; dan/ataub. terdapat data cadangan Mineral logam atau

Batubara.

(41 Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Menteri menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUPBatubara berdasarkan pertimbangan:a. ketahanan cadangan;b. kemampuan produksi nasional; danlatauc. pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

(5) Dalam hal WIUP Mineral logam dan WIUP Batubaratelah ditetapkan oleh Menteri, pemanfaatan potensisumber daya alam yang terdapat di dalamnyadiprioritaskan untuk kegiatan Usaha Pertambangan.

17. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal,yakni Pasal 17A dan Pasal 178 sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 17A

(1) Penetapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukansetelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dankawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SK No 036373 A

(2) Pemerintah


-15-

(21 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamintidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasansebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUPMineral logam dan WIUP Batubara yang telahditetapkan.

(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjaminpenerbitan perizinan lain yang diperlukan dalamrangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambanganpada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yangtelah ditetapkan sepanjang telah memenuhipersyaratan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 17B

(1) Menteri dapat memberikan penugasan kepadalembaga riset negara, BUMN, badan usaha milikdaerah, atau Badan Usaha untuk melakukanPenyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapanWIUP Mineral logam dan WIUP Batubara.

(2) Luas dan batas wilayah penugasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(3) BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usahayang mendapatkan penugasan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan wilayah penugasannya ditetapkansebagai WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara,mendapatkan hak menyamai penawaran dalam lelangWIUP Mineral logam dan WIUP Batubara.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberianpenugasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan atau berdasarkan PeraturanPemerintah.


Pasal 18

(1) Penetapan luas dan batas WIUP Mineral logam danWIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalamPasal 17 harus mempertimbangkan:a. rencana pengelolaan Minerai dan Batubara

nasional;b. ketersediaan data sumber daya dan/atau

cadangan Mineral atau Batubara; danc. status kawasan.

SK No 036374 A(2) Data...

19.

20.


-t6-(2) Data sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau

Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b berasal dari:a. hasil kegiatan Penyelidikan dan Penelitian yang

dilakukan oleh Menteri;b. hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral logam atau

WIUP Batubara yang dikembalikan atau diciutkanoieh pemegang IUP; dan/atau

c. hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral logam atauWIUP Batubara yang IUP berakhir atau dicabut.


Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 22

Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WPRharus memenuhi kriteria:a. mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat

di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;b. mempunyai cadangan primer Mineral logam dengan

kedalaman maksimal 10O (seratus) meter;c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai

purba;d. luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektare;e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;

dan/atauf. memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan

untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal,yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal22A

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidakada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPRyang telah ditetapkan.

SK No 036315 A

22. Ketentuan


-L7-

22. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) dihapus, ayat (2)dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 27

(1)

(2)

(3)

(41

Dihapus.

WPN dapat diusahakan sebagian atau seluruh luaswilayahnya dengan persetujuan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia.

Dihapus.

WPN yang diusahakan sebagaimana dimaksud padaayat (2) berubah statusnya menjadi WUPK.


Pasal2TA

Wilayah dalam WP yang dapat ditetapkan sebagai WPNharus memenuhi kriteria:a. memiliki formasi batuan pembawa Mineral logam

dan/atau Batubara berdasarkan peta atau data geologi;b. memiliki sumber daya dan/atau cadangan Mineral

logam dan/ atau Batubara;c. untuk keperluan konservasi Mineral logam dan/atau

Batubara; dan/ataud. untuk keperluan konservasi dalam rangka menjaga

keseimbangan ekosistem dan lingkungan.


Pasal 28

(1) Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 ayat (2) dan ayat (4) menjadi WUPK dapatdilakukan dengan mempertimbangkan :

a. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalamnegeri;

b. sumber devisa negara;c. potensi untuk dikembangkan sebagai pusat

pertumbuhan ekonomi;

SK No 036376 A

d. perubahan


-18-

d. perubahan status kawasan; dan/ataue. penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi

yang besar.

(2) Wilayah yang dapat ditetapkan menjadi WUPKsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasaldari:a. eks WIUP yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu

ditetapkan menjadi WUPK; ataub. eks WIUPK, wilayah KK, atau PKP2B yang

berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkankembali menjadi WUPK.


Pasal 31A

(1) Penetapan WIUPK sebagaimana dimaksud dalamPasal 31 dilakukan setelah memenuhi kriteria:a. pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan

Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan ;

b. ketahanan cadangan;c. kemampuan produksi nasionaT; danlataud. pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamintidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasanpada WIUPK yang telah ditetapkan sebagaimanadimaksud pada ayat (1).

(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjaminpenerbitan pertzinan lain yang diperlukan dalamrangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambanganpada WIUPK yang telah ditetapkan sepanjang telahmemenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.


Pasal 35

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkanPerizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

SK No 036377 A

(2) Perizinan


-i9-

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:a. nomor induk berusaha;b. sertifikat standar; dan/atauc. izin.

(3) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cterdiri atas:a. IUP;b. IUPK;c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi

KontraklPerjanjian;d. IPR;e. SIPB;f. izin penugasan;g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;h. IUJP; dani. IUP untuk Penjualan.

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenanganpe mberia n P erizinan Berusaha se bagaiman a d imaksudpada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsisesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.


Pasal 36

(1) IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan

Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; danb. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan

Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atauPemurnian atau Pengembangan dan/atauPemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.

(2) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruhkegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

28. Di antara . . .

SK No 036378 A


-20-


Pasal 36A

29

30

Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, pemegangIUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajibmelakukan kegiatan Eksplorasi lanjutan setiap tahun danmenyediakan anggaran.


Ketentuan huruf c Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

IUP diberikan kepada:a. Badan Usaha;b. koperasi; atauc. perusahaan perseorangan.


Pasal 39

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) palingsedikit memuat:a. profil perusahaan;b. lokasi dan luas wilayah;c. jenis komoditas yang diusahakan;d. kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan

Eksplorasi;e. modal kerja;f. jangka waktu berlakunya IUP;g. hak dan kewajiban pemegang IUP;h. perpanjangan IUP;i. kewajiban penyelesaian hak atas tanah;j. kewajiban membayar pendapatan negara dan

pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetapdan iuran produksi;

k. kewajiban melaksanakan Reklamasi danPascatambang;

1. kewajiban men5rusun dokumen lingkungan; danm. kewajiban melaksanakan pengembangan dan

pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.

SK No 036379 A

32. Ketentuan

PRESIDENREPUBLIK TNDONESIA

-21 -


Pasal 40

(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)

diberikan untuk 1 (satu)jenis Mineral atau Batubara.

(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP dan/atau IUPK.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21hanyaberlaku bagi:a. IUP dan/atau IUPK yang dimiliki oleh BUMN; ataub. IUP untuk komoditas Mineral bukan logam

dan/atau batuan.

(4) Pemegang IUP yang menemukan komoditas tambanglain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritasuntuk mengusahakannya.

(5) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakankomoditas tambang lain sebagaimana dimaksud padaayat (4), harus mengajukan permohonan IUP barukepada Menteri.

(6) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dapat menyatakan tidak berminat untukmengusahakan komoditas tambang lain yangditemukan tersebut.

(7) IUP untuk komoditas tambang lain sebagaimanadimaksud pada ayat (6) dapat diberikan kepada pihaklain oleh Menteri.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kepemilikanlebih dari 1 (satu) IUP dan pemberian prioritaspengusahaan komoditas tambang lain diatur denganatau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

33. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyisebagai berikut:

Pasal 42

Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diberikan selama:a. 8 (delapan) tahun untuk Pertambangan Mineral logam;

SK No 036380 A

b. 3 (tiga)

PRESIDENREFUBLIK INDONESIA

-22-

b. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan Mineral bukanlogam;

c. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Mineral bukanlogam jenis tertentu;

d. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan batuan; ataue. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Batubara.


Pasal42A

35.

36.

37.

38.

(1) Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 42 hwruf a dan huruf e dapatdiberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiapkali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberianperpanjangan jangka waktu kegiatan Eksplorasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganatau berdasarkan Peraturan Pemerintah.




Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyisebagai berikut:

Pasal 46

(1) Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatanEksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatanOperasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usahapertambangannya.

(2) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan OperasiProduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemenuhi persyaratan administratif, teknis,lingkungan, dan finansial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untukmelakukan kegiatan Operasi Produksi diatur lebihlanjut dengan Peraturan Pemerintah.

SK No 036381 A

39. Ketentuan . .


-23-


Pasal 47

Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b diberikan denganketentuan:a. untuk Pertambangan Mineral logam paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2(dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelahmemenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

b. untuk Pertambangan Mineral bukan logam palinglama 10 (sepuluh) tahun dan dijamin memperolehperpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahunsetelah memenuhi persyaratan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

c. untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenistertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijaminmemperoleh perpanjangan 2 (dua) kalimasing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhipersyaratan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

d. untuk Pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahundan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kalimasing-masing 5 (lima) tahun setelah memenuhipersyaratan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

e. untuk Pertambangan Batubara paling lama 20 (duapuluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2(dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelahmemenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

f. untuk Pertambangan Mineral logam yang terintegrasidengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnianselama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperolehperpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kaliperpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SK No 036382 A

g. untuk

40

4t

42


-24-

g. untuk Pertambangan Batubara yang terintegrasidengan ke giatan Pen gembangan dan / atau Pemanfaatanselama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperolehperpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kaliperpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 51

(1) WIUPMineral logam diberikan kepada Badan Usaha,koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan caralelang.

(2) Lelang WIUP Mineral logam sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan denganmempertimbangkan:a. luas WIUP Mineral logam yang akan dilelang;b. kemampuan administratif/manajemen;c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan;

dand. kemampuan finansial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang WIUP Minerallogam diatur dengan atau berdasarkan PeraturanPemerintah.


Pasal 52

(1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi Mineraliogam diberi WIUP paling luas 100.000 (seratus ribu)hektare.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Mineral logamdapat diberikan IUP kepada pihak lain untukmengusahakan komoditas tambang lain yangketerdapatannya berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilakukan setelah mendapatkan persetujuan daripemegang IUP pertama.

(4) Dalam...

SK No 036383 A


-25-

(41 Dalam hal tidak terdapat pihak lain untukmengusahakan komoditas tambang lain yangketerdapatannya berbeda sebagaimana dimaksudpada ayat(2), pemegang IUP sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib memiliki IUP untukmengusahakan komoditas tambang lain yangketerdapatannya berbeda sebagaimana dimaksudpada ayat (2).


Pasal 54

WIUP Mineral bukan logam diberikan kepada BadanUsaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengancara permohonan wilayah kepada Menteri.


Pasal 55

(1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi Mineralbukan logam diberi WIUP paling luas 25.000 (duapuluh lima ribu) hektare.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Mineral bukanlogam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untukmengusahakan komoditas Mineral bukan logam lainatau batuan yang keterdapatannya berbeda.



(41 Dalam hal tidak terdapat pihak lain untukmengusahakan Mineral bukan logam lain ataubatuan yang keterdapatannya berbeda sebagaimanadimaksud pada ayat (2), pemegang IUP sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib memiliki IUP untukmengusahakan Mineral bukan logam lain ataubatuan yang keterdapatannya berbeda sebagaimanadimaksud pada ayat (2).

45.Ketentuan...

SK No 036384 A

trRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-26-


Pasal 57

WIUP batuan diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atauperusahaan perseorangan dengan cara permohonan wilayahkepada Menteri.


Pasal 58

(1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi batuandiberi WIUP paling luas 5.OO0 (lima ribu) hektare.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP batuan dapatdiberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakankomoditas tambang Mineral bukan logam atau batuanlain yang keterdapatannya berbeda.



(4) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untukmengusahakan Mineral bukan logam atau batuan lainyang keterdapatannya berbeda sebagaimanadimaksud pada ayat (21, pemegang IUP sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib memiliki IUP untukmengusahakan Mineral bukan logam atau batuanlain yang keterdapatannya berbeda sebagaimanadimaksud pada ayat (2).

47.Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 60

( 1) WIUP Batubara diberikan kepada Badan Usaha,koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan caralelang.

(21 Lelang WIUP Batubara sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:a. luas WIUP Batubara yang akan dilelang;b. kemampuan administratif/manajemen;

SK No 036459 Ac. kemampuan


-27 -

c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan;dan

d. kemampuan finansial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang WIUPBatubara diatur dengan atau berdasarkan PeraturanPemerintah.


Pasal 61

(1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan EksplorasiBatubara diberi WIUP paling iuas 5O.OO0 (lima puluhribu) hektare.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Batubara dapatdiberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakankomoditas tambang lain yang keterdapatannyaberbeda.


diiakukan setelah mendapatkan persetujuan daripemegang IUP pertama.

(4) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untukmengusahakan komoditas tambang lain yangketerdapatannya berbeda sebagaimana dimaksudpada ayat(2), pemegang IUP sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib memiliki IUP untukmengusahakan komoditas tambang lain yangketerdapatannya berbeda sebagaimana dimaksudpada ayat (2).


Pasal 62A

(1) Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara,Pemegang IUP untuk tahap kegiatan Operasi ProduksiMineral logam atau Batubara dapat mengajukanpermohonan persetujuan perluasan WIUP kepadaMenteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan WIUPsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganatau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

SK No 036386 A50. Ketentuan


-28-

50. Ketentuan ayat (1) Pasal 65 diubah sehingga Pasal 65berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1) Badan Usaha, koperasi, atau perusahaanperseorangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yangmelakukan Usaha Pertambangan wajib memenuhipersyaratan administratif, teknis, lingkungan, danfinansial.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratanadministratif, teknis, lingkungan, dan hnansialsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Pemerintah.

51. Ketentuan huruf d Pasal 66 dihapus sehingga Pasal 66berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Kegiatan Pertambangan rakyat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut:a. Pertambangan Mineral logam;b. Pertambangan Mineral bukan logam; atauc. Pertambangan batuan.


Pasal 67

(1) IPR diberikan oleh Menteri kepada:a. orang perseorangan yang merupakan penduduk

setempat; ataub. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk

setempat.

(2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud padaayat (1), pemohon harus menyampaikan permohonankepada Menteri.

SK No 036387 A

53. Ketentuan


-29-


Pasal 68

(1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikankepada:a. orang perseorangan paling luas 5 (lima) hektare;

ataub. koperasi paling luas 1O (sepuluh) hektare.

(2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10(sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kalimasing-masing 5 (lima) tahun.


Pasal 70

Pemegang IPR wajib:a. melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3

(tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang

keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan,dan memenuhi standar yang berlaku;

c. mengelola lingkungan hidup bersama Menteri;d. membayar iuran Pertambangan rakyat; dane. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha

Pertambangan rakyat secara berkala kepada Menteri.


Pasal 70A

Pemegang IPR dilarang memindahtangankan IPR kepadapihak lain.


Pasal72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syaratpemberian IPR diatur dengan atau berdasarkan PeraturanPemerintah.

SK No 036388 A

57.Ketentuan...


-30-


Pasal 73

(1) Menteri melaksanakan pembinaan di bidangpengusahaan, teknologi Pertambangan, sertapermodalan dan pemasaran dalam usahameningkatkan kemampuan IPR.

(2) Menteri bertanggung jawab terhadap pelaksanaankaidah teknis pada IPR yang meliputi:a. keselamatan Pertambangan; danb. pengelolaan lingkungan hidup termasuk Reklamasi

dan Pascatambang.


Pasal 75

(1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalamPasal 74 ayat (1) dilakukan berdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

(2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdiberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah,atau Badan Usaha swasta.

(3) BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalammendapatkan IUPK.

(4) Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud padaayat (21 untuk mendapatkan IUPK dilaksanakandengan cara lelang WIUPK.

(5) Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dilakukan oleh Menteri dan dilaksanakan denganmempertimbangkan:a. luas WIUPK yang akan dilelang;b. kemampuan administratif/manajemen;c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan;

dand. kemampuan linansial.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang sebagaimanadimaksud pada ayat (4) diatur dengan atauberdasarkan Peraturan Pemerintah.

SK No 036389 A

59. Ketentuan


-31 -




Pasal 83

Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengankelompok Usaha Pertambangan yang berlaku bagipemegang IUPK meliputi:a. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan Eksplorasi

Pertambangan Mineral logam diberikan palingiuas 100.000 (seratus ribu) hektare;

b. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan EksplorasiPertambangan Batubara diberikan paling luas 50.000(lima puluh ribu) hektare;

c. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan OperasiProduksi Pertambangan Mineral logam atau Batubaradiberikan berdasarkan hasil evaluasi Menteri terhadaprencana pengembangan seluruh wilayah yangdiusulkan oleh pemegang IUPK;

d. jangka waktu kegiatan Eksplorasi PertambanganMineral logam dapat diberikan selama 8 (delapan)tahun;

e. jangka waktu kegiatan Eksplorasi PertambanganBatubara dapat diberikan selama 7 (tujuh) tahun;

f. jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Mineral logamatau Batubara dapat diberikan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2(dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelahmemenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;

g. jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Mineral logamyang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/ataupemurnian diberikan jangka waktu selama 30 (tigapuluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjanganselama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangansetelah memenuhi persyaratan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h.jangka...

SK No 036390 A


-32-

h. jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Batubara yangterintegrasi dengan kegiatan Pengembangan danf atauPemanfaatan Batubara diberikan jangka waktuselama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperolehperpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kaliperpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

62. Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 2 (dua) pasal,yakni Pasal 83A dan Pasal 83B sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 83A

(1) Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 83 huruf d dan huruf e dapatdiberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiapkali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberianperpanjangan jangka waktu kegiatan Eksplorasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Pemerintah.

Pasal 83B

(1) Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara,Pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi ProduksiMineral logam atau Batubara dapat mengajukanpermohonan persetujuan perluasan WIUPK kepadaMenteri.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan WIUPKsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganatau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

63. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakniBAB XIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA

SK No 036391 A

SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN

64. Di antara


-33-

64. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 8 (delapan)pasal, yakni Pasal 86A, Pasal 868, Pasal 86C, Pasal 86D,Pasal 86E, Pasal 86F, Pasal 86G, dan Pasal 86H sehinggaberbunyi sebagai berikut:

Pasal 86A

(1) SIPB diberikan untuk pengusahaan pertambanganbatuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

(2) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatditerbitkan kepada:a. badan usaha milik daerah/badan usaha milik

desa;b. Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman

modal dalam negeri;c. koperasi; ataud. perusahaan perseorangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batuan jenis tertentuatau untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Pemerintah.

(4) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikanoleh Menteri berdasarkan permohonan dari badanusaha milik daerah/badan usaha milik desa, BadanUsaha swasta dalam rangka penanaman modal dalamnegeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan, yangtelah memenuhi persyaratan administratif, teknis,lingkungan, dan finansial.

(5) Selain persyaratan administratif, teknis, lingkungan,dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (41,permohonan SIPB harus dilengkapi dengan koordinatdan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untukkeperluan tertentu yang dimohon.

(6) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atastahap kegiatan perencanaan, Penambangan,Pengolahan, serta Pengangkutan dan Penjualan.

(7) Pemegang SIPB dapat langsung melakukanPenambangan setelah memiliki dokumen perencanaanPenambangan.

(8) Dokumen .

SK No 036392 A


-34-

(8) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud padaayat (71terdiri atas:a. dokumen teknis yang memuat paling sedikit

informasi cadangan dan rencana Penambangan;dan

b. dokumen lingkungan hidup.

Pasal 868

SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86A harusmemuat paling sedikit:a. nama pemegang SIPB;b. nomor pokok wajib pajak;c. lokasi dan luas wilayah;d. modal kerja;e. jenis komoditas tambang;f. jangka waktu berlakunya SIPB; dang. hak dan kewajiban pemegang SIPB.

Pasal 86C

Pemegang SIPB dapat diberikan wilayah paling luas 50(lima puluh) hektare.

Pasal 86D

SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 864. tidak dapatdigunakan selain yang dimaksud dalam pemberian SIPB.

Pasal 86E

Pemegang SIPB berhak:a. mendapat pembinaan di bidang keselamatan

Pertambangan, lingkungan, teknis Pertambangan, danmanajemen dari Menteri;

b. memiliki batuan jenis tertentu atau untuk keperluantertentu yang telah diproduksi setelah membayar pajakdaerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan ; dan

c. melakukan Usaha Pertambangan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86F

Pemegang SIPB wajib:a. menerapkan kaidah Pertambangan yang baik;

SK No 036393 A

b. menyelesaikan


-35-

b. menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang haksesuai dengan ketentuan peraturanperundang- undangan; dan

c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SIPBkepada Menteri.

Pasal 86G

Pemegang SIPB dilarang:a. memindahtangankan SIPB kepada pihak lain; ataub. menggunakan bahan peledak dalam pelaksanaan

kegiatan Penambangan;

Pasal 86H

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian SIPBdiatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

65. Di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 4 (empat) pasal,yakni Pasal 87A, Pasal 878, Pasal 87C, dan Pasal 87Dsehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87A

Menteri wajib menyediakan data dan informasiPertambangan untuk:a. menunjang penyiapan WP;b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; danc. melakukan alih teknologi Pertambangan.

Pasal 87B

(1) Penyediaan data dan informasi Pertambangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 87A dilakukanoleh pusat data dan informasi Pertambangan yangdikelola oleh Menteri.

(2) Pusat data dan informasi Pertambangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mengelola informasi palingsedikit tentang:a. peta informasi geospasial dasar dan tematik;b. peta WP;c. jumlah pemegang IUP, IUPK, IPR, dan SIPB;d. potensi sumber daya;e. sebaran potensi;f. jumlah investasi;g. informasi peruntukan dan tata ruang wilayah;

SK No 036394 Ah. volume .


-36-

h. volume produksi;i. Reklamasi dan Pascatambang;j. data geologi;k. sarana dan prasarana Usaha Pertambangan;l. peluang dan tantangan investasi; danm. pendidikan, pelatihan, pen5ruluhan,

pendampingan.dan

Pasal 87C

Hasil Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 87 wajib disampaikan kepada Menteri.

Pasal 87D

(1) Pusat data dan informasi Pertambangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 87B ayat (1) wajib menyajikaninformasi Pertambangan secara akurat, mutakhir, dandapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pemegangPerizinan Berusaha dan masyarakat.

(2) Jenis data dan informasi Pertambangan yang dapatdiakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang keterbukaan informasipublik.


Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasanPenyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalamPasal 87, data dan informasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 87A, pengelolaan data dan informasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 878, jenis data yang dapat diaksesatau tidak dapat diakses sebagaimana dimaksud dalamPasal 87D ayat (2),, dan pengelolaan data sebagaimanadimaksud dalam Pasal 88 diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Pemerintah.

SK No 036395 A

67. Ketentuan


-37-

67. Ketentuan Pasal 9lberikut:

diubah sehingga berbunyi sebagai

Pasal 91

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalanPertambangan dalam pelaksanaan kegiatan UsahaPertambangan.

(2) Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dibangun sendiri oleh pemegang IUP danIUPK atau bekerjasama dengan:a. pemegang IUP atau IUPK lain yang membangun

jalan Pertambangan; ataub. pihak lain yang memiliki jalan yang dapat

diperuntukkan sebagai jalan Pertambangan,setelah memenuhi aspek keselamatanPertambangan.

(3) Dalam hal jalan Pertambangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, pemegang IUPdan IUPK dapat memanfaatkan sarana dan prasaranaumum termasuk jalan umum untuk keperluanPertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturanperundang-undangan.

(4) Pemegang IUP dan IUPK dapat memberikan akseskepada masyarakat untuk menggunakan jalanPertambangan setelah mendapat persetujuan daripenanggung jawab aspek keselamatan Pertambanganpada IUP dan IUPK.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaankewajiban penggunaan jalan Pertambangan diaturdengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.


Pasal 92

Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki Mineral, termasukMineral ikutannya, atau Batubara yang telah diproduksisetelah memenuhi iuran produksi, kecuali Mineral ikutanradioaktif.

SK No 036396 A

69. Ketentuan


-38-


Pasal 93

(1) Pemegang IUP dan IUPK dilarangmemindahtangankan IUP dan IUPK kepada pihak laintanpa persetujuan Menteri.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diberikan setelah Pemegang IUP dan IUPKmemenuhi persyaratan paling sedikit:a. telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang

dibuktikan dengan ketersediaan data sumber dayadan cadangan; dan

b. memenuhi persyaratan administratif, teknis,lingkungan, dan finansial.

70. Di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 3 (tiga) pasal,yakni Pasal 93A, Pasal 93B, dan Pasal 93C sehinggaberbunyi sebagai berikut:

Pasal 93A

(1) Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK dilarangmengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuanMenteri.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan palingsedikit:a. telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang

dibuktikan dengan ketersediaan data sumber dayadan cadangan; dan

b. memenuhi persyaratan administratif, teknis,lingkungan, dan finansial.

Pasal 93B

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapemindahtanganan IUP atau IUPK sebagaimana dimaksuddalam Pasal 93 serta pengalihan saham sebagaimanadimaksud dalam Pasal93A diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Pemerintah.

SK No 036454 A

Pasal 93C. . .


-39-

Pasal 93C

Pemegang IUP atau IUPK dilarang menjaminkan IUP atauIUPK, termasuk komoditas tambangnya, kepada pihak lain.

71. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga Pasal 96 berbunyisebagai berikut:

Pasal 96

Dalam penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik,pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan:a. ketentuan keselama.Lan Pertambangan;b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atauPascatambang;

c. upaya konservasi Mineral dan Batubara; dand. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan Usaha

Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gassampai memenuhi standar baku mutu lingkungansebelum dilepas ke media lingkungan.


Pasal 99

(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib men5rusun danmenyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencanaPascatambang.

(2) Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dilakukansesuai dengan peruntukan lahan Pascatambang.

(3) Dalam pelaksanaan Reklamasi yang dilakukansepanjang tahapan Usaha Pertambangan, pemegangIUP atau IUPK wajib:a. memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan

dibuka dan lahan yang sudah direklamasi; danb. melakukan pengelolaan lubang bekas tambang

akhir dengan batas paling luas sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

SK No 036398 A

(4) Pemegang...


_40_

(4) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan lahanyang telah dilakukan Reklamasi danf atattPascatambang kepada pihak yang berhak melaluiMenteri sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

73. Ketentuan Pasal 1O0 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 100

(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan danmenempatkan dana jaminan Reklamasi danlatau danajaminan Pascatambang.

(21 Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untukmelakukan Reklamasi dan/atau Pascatambangdengan dana jaminan sebagaimana dimaksud padaayat (1).

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidakmelaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambangsesuai dengan rencana yang telah disetujui.


Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengelolaandan pemantauan lingkungan Pertambangan termasukkegiatan Reklamasi danl atau Pascatambang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 96 huruf b, penyusunan danpenyerahan rencana Reklamasi dan/atau rencanaPascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dandana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminanPascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

75. Di antara Pasal 101 dan Pasal 1O2 disisipkan 1 (satu) pasal,yakni Pasal 101A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101A

Pemegang IUP atau IUPK wajib memenuhi ketentuanpenetapan jumlah produksi dan penjualan nasional.

SK No 036399 A

76. Ketentuan . .

PRESIDENREPUBLTK TNDONESIA

-41 -

76. Ketentuan Pasal lO2 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 1O2

(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan OperasiProduksi wajib meningkatkan nilai tambah Mineraldalam kegiatan Usaha Pertambangan melaiui:a. Pengolahan dan Pemurnian untuk komoditas

tambang Mineral logam;b. Pengolahan untuk komoditas tambang Mineral

bukan logam; dan/atauc. Pengolahan untuk komoditas tambang batuan.

(2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan OperasiProduksi dapat melakukan Pengembangan dan/atauPemanfaatan Batubara.

(3) Peningkatan nilai tambah Mineral melalui kegiatanPengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimanadimaksud pada ayat ( 1) wajib memenuhi batasanminimum Pengolahan danf atau Pemurnian, denganmempertimbangkan antara lain:a. peningkatan nilai ekonomi; dan/ataub. kebutuhan pasar.

(4\ Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan minimumPengolahan danf atau Pemurnian diatur dengan atauberdasarkan Peraturan Pemerintah.


Pasal 103

(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan OperasiProduksi Mineral sebagaimana dimaksud dalamPasal lO2 wajib melakukan Pengolahan dan/atauPemurnian Mineral hasil Penambangan di dalamnegeri.

(2) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK pada tahapkegiatan Operasi Produksi telah melakukanPengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Pemerintah menjaminkeberlangsungan pemanfaatan hasil Pengolahandan/atau Pemurnian.

SK No 036400 A

78.Ketentuan...


-42-

78. Ketentuan Pasal lO4 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 104

(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan OperasiProduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurniansendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan:a. pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan

Operasi Produksi yang memiliki fasilitasPengolahan danlatau Pemurnian secaraterintegrasi; atau

b. pihak lain yang melakukan kegiatan usahaPengolahan dan/atau Pemurnian yang tidakterintegrasi dengan kegiatan Penambangan yangperizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidangperindustrian.

(2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan OperasiProduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103dapat melakukan kerjasama Pengembangandan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pemegangIUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan OperasiProduksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatanPengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara.

79. Di antara Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan 2 (dua) pasal,yakni Pasal 1O4A dan Pasal 1O4B sehingga berbunyisebagai berikut:

Pasal 1O4A

(1) Dalam rangka Pengembangan dan/atau PemanfaatanBatubara, Pemerintah dapat memberikan penugasankepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah,BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usahaswasta untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitiandan/atau kegiatan pengembangan proyek padawilayah penugasan.

SK No 036401 A

(2) BUMN

PRESIDENREPUELIK INDONESIA

-43-

(2) BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usahaswasta yang telah melakukan Penyelidikan danPenelitian dan/atau kegiatan dalam rangkapengembangan proyek pada wilayah penugasanmendapatkan hak menyamai penawaran dalam lelangWIUP atau WIUPK Batubara.

Pasal 1048

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambahsebagaimana dimaksud dalam Pasal lO2, Pengolahandan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalamPasal 103 dan Pasal lO4, dan tata cara pemberianpenugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104A,diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.


Pasal 1O5

(1) Badan usaha yang tidak bergerak pada UsahaPertambangan yang akan menjual Mineral danf atauBatubara yang tergali wajib memiliki IUP untukPenjualan.

(2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kaliPenjualan.

(3) Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergalisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuranproduksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib menyampaikan laporan hasil PenjualanMineral dan/atau Batubara yang tergali kepadaMenteri.


Pasal 106

Pemegang IUP dan IUPK wajib mengutamakanpemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasadalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

SK No 036402 A82.Ketentuan...


-44-


Pasal 108

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib men1rusun programpengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan danauntuk pelaksanaan program pengembangan danpemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnyaditetapkan oleh Menteri.

(3) Penyusunan program sebagaimana dimaksud padaayat (1) dikonsultasikan kepada Menteri, PemerintahDaerah, dan masyarakat.

83. Ketentuan Pasal ll2 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 1 12

(1) Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahapkegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimilikioleh asing wajib melakukan divestasi sahamsebesar 5lo/o (lima puluh satu persen) secaraberjenjang kepada Pemerintah Pusat, PemerintahDaerah, BUMN, badan usaha milik daerah, dan/atauBadan Usaha swasta nasional.

(21 Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud padaayat (1) melalui Menteri dapat secara bersama-samadengan Pemerintah Daerah provinsi, PemerintahDaerah kabupatenfkota, BUMN, danlatau badanusaha milik daerah mengkoordinasikan penentuanskema divestasi dan komposisi besaran sahamdivestasi yang akan dibeli.

(3) Dalam hal pelaksanaan divestasi saham secaraberjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) tidak dapat terlaksana, penawaran divestasisaham dilakukan melalui bursa saham Indonesia.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaandan jangka waktu divestasi saham diatur dengan atauberdasarkan Peraturan Pemerintah.

SK No 036403 A

84. Di antara


_45_

84. Di antara Pasal 112 dan Pasal 113 disisipkan 1 (satu) pasal,yakni Pasal ll2L sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal ll2L

(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan OperasiProduksi wajib menyediakan dana ketahanancadangan Mineral dan Batubara.

(2\ Dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untukkegiatan penemuan cadangan baru.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana ketahanancadangan Mineral dan Batubara diatur denganPeraturan Pemerintah.


Pasal 113

(1) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan dapatdiberikan kepada pemegang IUP dan IUPK jika terjadi:a. keadaan kahar;b. keadaan yang menghalangi sehingga

menimbulkan penghentian sebagian atau seluruhkegiatan Usaha Pertambangan; dan/atau

c. kondisi daya dukung lingkungan wilayahtersebut tidak dapat menanggung beban kegiatanOperasi Produksi sumber daya Mineral dan/atauBatubara yang dilakukan di wilayahnya.

(2) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masaberlaku IUP atau IUPK.

(3) Permohonan suspensi kegiatan Usaha Pertambangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a danhuruf b disampaikan kepada Menteri.

(4) Menteri wajib mengeluarkan keputusan tertulistentang persetujuan atau penolakan permohonansebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai denganalasannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejakditerimanya permohonan.

86.Ketentuan...

SK No 036404 A


-46-

86. Ketentuan Pasal ll4 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 1 14

(1) Jangka waktu suspensi sebagaimana dimaksud dalamPasal 113 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:a. diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat

diberikan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahununtuk setiap kali perpanjangan untuk keadaankahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113ayat (1) huruf a dan/atau keadaan yangmenghalangi sebagaimana dimaksud dalamPasal 113 ayat (1) huruf b; dan

b. diberikan paiing lama 2 (dua) tahun untuk kondisidaya dukung lingkungan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 113 ayat (1) huruf c.

(21 Apabila dalam jangka waktu suspensi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) pemegang IUP atau IUPK sudahsiap melakukan kegiatan operasinya, kegiatandimaksud wajib dilaporkan kepada Menteri.

(3) Apabila sampai dengan jangka waktu suspensiberakhir karena kondisi daya dukung lingkunganpemegang IUP atau IUPK belum dapat melakukankegiatan operasinya, pemegang IUP atau IUPK wajibmengembalikan IUP atau IUPK kepada Menteri dalamjangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejakberakhirnya jangka waktu suspensi.

(4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejakberakhirnya jangka waktu suspensi, pemegang IUPatau IUPK tidak mengembalikan IUP atau IUPK,Menteri dapat mencabut IUP atau IUPK.

(5) Menteri mencabut keputusan suspensi setelahmenerima laporan sebagaimana dimaksud padaayat (21.

SK No 036405 A

87.Ketentuan...


-47 -


Pasal 1 18

(1) Pemegang IUP atau IUPK dapat mengembalikan IUPatau IUPK dengan pernyataan tertulis kepadaMenteri disertai dengan alasan yang jelas.

(2) Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelahpemegang IUP atau IUPK memenuhi kewajibannyadan disetujui oleh Menteri.


Pasal 1 19

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika:a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban

yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuanperaturan perundang-undangan ;

b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau

c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

89. Ketentuan Pasal I21 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 121

(1) Dalam hal IUP atau IUPK berakhir sebagaimanadimaksuddalam Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, danPasal l2O, eks pemegang IUP atau IUPK wajibmemenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi danmenyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mendapat surat keterangan dari Menteri.

SK No 036406 A

90. Ketentuan


-48-


Pasal 122

(1) IUP atau IUPK yang telah berakhir sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12I ayat (1) dikembalikankepada Menteri.

(2) WIUP atau WIUPK yang IUP atau IUPK berakhirsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkankepada BUMN, badan usaha milik daerah, BadanUsaha swasta, koperasi, atau perusahaanperseorangan melalui mekanisme sesuai denganketentuan dalam Undang-Undang ini.

9I. Ketentuan Pasal t23 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 123

Dalam hal IUP atau IUPK berakhir, eks pemegang IUP atauIUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh darihasil kegiatan Eksplorasi dan Operasi Produksi kepadaMenteri.

92. Di antara Pasal 123 dan Pasal 124 disisipkan 2 (dua) pasal,yakni Pasal l23A dan Pasal l23B sehingga berbunyisebagai berikut:

Pasal l23A

(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan OperasiProduksi sebelum menciutkan atau mengembalikanWIUP atau WIUPK wajib melaksanakan Reklamasi danPascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilanLOOo/o (seratus persen).

(2) Eks pemegang IUP atau IUPK yang IUP atau IUPKberakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal l2layat (1) wajib melaksanakan Reklamasi danPascatambang hingga mencapai tingkatkeberhasilan TOOo/o (seratus persen) sertamenempatkan dana jaminan Reklamasi dan/ataudana jaminan Pascatambang.

SK No 036407 A

(3) Dalam


-49-

(3) Dalam hal WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksudpada ayat (1) memenuhi kriteria untuk diusahakankembali, dana jaminan Reklamasi dan/atau danajaminan Pascatambang yang telah ditempatkanditetapkan menjadi milik Pemerintah Fusat sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaanReklamasi dan Pascatambang serta penempatan danajaminan Reklamasi dan latau dana jaminanPascatambang pada WIUP atau WIUPK yangmemenuhi kriteria untuk diusahakan kembalisebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), danayat (3) diatur dengan atau berdasarkan PeraturanPemerintah.

Pasal l23B

(1) Mineral dan/atau Batubara yang diperoleh darikegiatan Penambangan tanpa IUP, IUPK, IPR, atauSIPB ditetapkan sebagai benda sitaan dan/ataubarang milik negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundan g-undangan.

(21 Mineral atau Batubara yang berada pada fasilitaspenimbunan pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yangtelah berakhir jangka waktunya atau dicabut, dapatdilakukan Penjualan setelah memenuhi persyaratanyang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratanPenjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (21diaturdengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

93. Ketentuan Pasal L24 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 124

(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakanperusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/ataunasional.

SK No 036408 A

(2) Dalam


-50-

(2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan JasaPertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakanperusahaan Jasa Pertambangan yang berbadan hukumIndonesia dalam rangka penanaman modal asing.

(3) Jenis usaha Jasa Pertambangan yaitu pelaksanaan dibidang:a. Penyelidikan Umum;b. Eksplorasi;c. Studi Kelayakan;d. Konstruksi Pertambangan;e. Pengangkutan;f. lingkungan Pertambangan;g. Reklamasi dan Pascatambang;h. keselamatan Pertambangan; dan/ataui. Penambangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaanperusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/ataunasional diatur dengan atau berdasarkan PeraturanPemerintah.

94. Ketentuan ayat (2) Pasai 125 diubah sehingga Pasal 125berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

(1) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakanJasa Pertambangan, tanggung jawab kegiatan UsahaPertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUPatau IUPK.

(2) Kegiatan usaha Jasa Pertambangan dapat dilakukanoleh BUMN, badan usaha milik daerah, Badan Usahaswasta, koperasi, atau perusahaan perseorangansesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yangditetapkan oleh Menteri.

(3) Pelaku usaha Jasa Pertambangan wajibmengutamakan penggunaan kontraktor lokal dantenaga kerja lokal.

SK No 036409 A

95. Ketentuan


-51 -


Pasal 128

(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB wajib membayarpendapatan negara dan pendapatan daerah.

(21 Pendapatan negara sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaannegara bukan pajak.

(3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud padaayat (2) terdiri atas:a. pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan

b. bea dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang kepabeanan dancukai.

(4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimanadimaksud pada ayat (2) terdiri atas:a. iuran tetap;b. iuran produksi;c. kompensasi data informasi; dand. penerimaan negara bukan pajak lain yang sah

berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri atas:a. pajak daerah;b. retribusi daerah;c. iuran pertambangan ralryat; dand. lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Iuran pertambangan rakyat sebagaimana dimaksudpada ayat (5) huruf c menjadi bagian dari strukturpendapatan daerah berupa pajak dan/atau retribusidaerah yang penggunaannya untuk pengelolaantambang rakyat sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

96.Ketentuan...

SK No 036410 A


-52-

96. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga Pasal I29 berbunyisebagai berikut:

Pasal 129

(1) Pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksiuntuk Pertambangan Mineral logam dan Batubarawajib membayar sebesar 4o/o (empat persen) kepadaPemerintah Pusat dan 60/o (enam persen) kepadaPemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejakberproduksi.

(2) Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur sebagai berikut:a. Pemerintah Daerah provinsi mendapat bagian

sebesar l,5o/o (satu koma lima persen);b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota penghasil

mendapat bagian sebesar 2,5o/o (dua koma limapersen); dan

c. Pemerintah Daerah kabupatenlkota lainnyadalam provinsi yang sama mendapat bagiansebesar 2o/o (dua persen).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan,pelaporan, dan pembayaran bagian Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah diatur dengan atauberdasarkan Peraturan Pemerintah.


Pasal 133

(1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 128 ayat (41 merupakanpendapatan negara dan daerah yang pembagiannyaberdasarkan prinsip keadilan dan memperhatikandampak kegiatan Pertambangan bagi daerah.

(21 Penerimaan negara bukan pajak yang merupakanbagian daerah disetor ke kas daerah setelah disetor kekas negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

SK No 036411 A

98. Di antara


-53-

98. Di antara Pasal 137 dan Pasal 138 disisipkan 1 (satu) pasal,yakni Pasal I37 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal l37A

(1) Pemerintah Pusat melakukan penyelesaianpermasalahan hak atas tanah untuk kegiatan UsahaPertambangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 134, Pasal 135, Pasal 136, dan Pasal 137.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian hakatas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan Peraturan Pemerintah.


Pasal 139

Menteri bertanggung jawab melakukan pembinaan ataspelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukanoleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan OperasiKontraklPerjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan danPenjualan, atau IUJP.

100. Ketentuan Pasal l4O diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 140

Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatanUsaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP,IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian,IPR, SIPB,lzin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP.

1O1. Ketentuan Pasal I4l diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 141

(1) Pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambanganyang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPKsebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR,atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal l4O,antara lain:a. teknis Pertambangan;b. produksi dan pemasaran;

c. keuangan. .

SK No 036412 A

PRESIDENREPUBLIK INDONESTA

-54-

c. keuangan;d. pengolahan data Mineral dan Batubara;e. konservasi sumber daya Mineral dan Batubara;f. keselamatan Pertambangan;g. pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan

Pascatamb*g;h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan

kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalamnegeri;

i. pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan;j. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

setempat; dank. penguasaan, pengembangan, dan penerapan

teknologi Pertambangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, huruf e, huruf f, hurlf g, dan huruf kdilakukan oleh inspektur tambang sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana danprasarana, serta operasional inspektur tambangsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankankepada Menteri.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, huruf c, huruf d, huruf, h, huruf i, danhuruf j, dilakukan oleh pejabat pengawasPertambangan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(5) Tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana danprasarana, serta operasional pejabat pengawaspertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dibebankan kepada Menteri.

(6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), dan ayat (4) dilakukan secara berkala danlaporan hasil pengawasannya disampaikan kepadapublik sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

SK No 036455 A

IO2. Di antara


-55-

lO2. Di antara Pasal 141 dan Pasal 142 disisipkan 1 (satu) pasal,yakni Pasal l4IA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal l4lL

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan danpengawasan atas pelaksanaan kegiatan UsahaPertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139dan Pasal l4O diatur dengan atau berdasarkan PeraturanPemerintah.

103. Ketentuan Pasal 142 dihapus

104. Ketentuan Pasal 143 dihapus


Pasal 145

(1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsungdari kegiatan Usaha Pertambangan berhak:a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan

dalam pengusahaan kegiatan Pertambangansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

b. mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadapkerugian akibat pengusahaan Pertambangan yangmenyalahi ketentuan.

(2) Ketentuan mengenai hak masyarakat yang terkenadampak negatif langsung dari kegiatan UsahaPertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.


Pasal 151

(1) Menteri berhak memberikan sanksi administratifkepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUPuntuk Penjualan atas pelanggaran ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A, Pasal 41,Pasal 52 ayat (4), Pasal 55 ayat (4), Pasal 58

SK No 036414 AAyat (a)

FRES IDENREPUBLIK TNDONESIA

-56-

ayat (4ll, Pasal 61 ayat (4), Pasal 70, Pasal 7OA,Pasal 7l ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (61,Pasal 86F, Pasal 86G huruf b, Pasal 91 ayat (1),Pasal 93A, Pasal 93C, Pasal 95, Pasal 96,Pasal 97,Pasal 98, Pasal 99 ayat (1), ayat (3), danayat (4), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101A, Pasal LO2ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 1O5 ayat (1) danayat (4), Pasal 106, Pasal lO7, Pasal 108 ayat (1) danayat (2), Pasal 110, Pasal ii1 ayat (1), Pasal ll2ayat (1), Pasal ll2f. ayat (1), Pasal ll4 ayat (2)',Pasal 115 ayat (2), Pasal 123, Pasal 123A ayat (1) danayat (2), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (3),Pasal 126 ayat (1), Pasai 128 ayat (1), Pasal 729ayat (1), Pasal 130 ayat (2), atau Pasal 136 ayat (1).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud padaayat (1) berupa:a. peringatan tertulis;b. denda;c. penghentian sementara sebagian atau seluruh

kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi;dan/atau

d. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untukPenjualan.

lO7. Ketentuan Pasal 152 dihapus.

1O8. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 156

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda,tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 diatur denganPeraturan Pemerintah.

109

110



Pasal 158

Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana denganpidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda palingbanyak Rp100.OOO.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

111. Ketentuan. . .

SK No 036415 A

PRESIDENREPUBLIK INDONESI^4,

-57-


Pasal 159

Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengajamenyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalamPasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atauPasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikanketerangan palsu dipidana dengan pidana penjara palinglama 5 (lima) tahun dan denda paling banyakRp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

ll2. Ketentuan ayat (1) Pasal 160 dihapus sehingga Pasal 160berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160

(1) Dihapus.

(2) Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK padatahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatanOperasi Produksi dipidana dengan pidana penjarapaling lama 5 (lima) tahun dan denda paiing banyakRp 1 00.00O.000.O00,O0 (seratus miliar rupiah).


Pasal 161

Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukanPengolahan danf atau Pemurnian, Pengembangandan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineraldan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalamPasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atauPasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyakRp 100.000.00O.00O,00 (seratus miliar rupiah).

SK No 036416 A

114. Di antara

PRESIDENREPUBLTK TNDONESIA

-58-

ll4. Di antara Pasal 161 dan Pasal 162 disisipkan 2 (dua) pasal,yakni Pasal 161A dan Pasal 1618 sehingga berbunyisebagai berikut:

Pasal 161A

Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yangmemindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPBsebagaimana dimaksud Pasal 7OA, Pasal 86G huruf a, danPasal 93 ayat (1) dipidana dengan pindana penjara palinglama 2 (dua) tahun dan denda paling banyakRp5.000.0O0.00O,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 161B

(1) Setiap orangyang IUP atau IUPK dicabut atau berakhirdan tidak melaksanakan:a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/ataub. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau

dana jaminan Pascatambang,dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)tahun dan denda paling banyakRpi00.000.000.0O0,0O (seratus miliar rupiah).

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud padaayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhipidana tambahan berupa pembayaran dana dalamrangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atauPascatambang yang menjadi kewajibannya.


Pasal 162

Setiap orang yang merintangi atau mengganggu keglatanUsaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atauSIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidanakurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda palingbanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

SK No 036417 A

116. Ketentuan


-59-


Pasal 164

TT7.

118.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158,Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 1618,dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenaipidana tambahan berupa:a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan

tindak pidana;b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak

pidana; dan/atauc. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak

pidana.



Pasal 168

Untuk meningkatkan investasi di bidang Pertambangan,Pemerintah Pusat dapat memberikan keringanan danfasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

119. Di antara Pasal 169 dan Pasal 170 disisipkan 3 (tiga) pasal,yakni Pasal 169A, Pasal 1698, dan Pasal 169C sehinggaberbunyi sebagai berikut:

Pasal 169A

(1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalamPasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadiIUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjiansetelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh

perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kaliperpanjangan dalam bentuk IUPK sebagaiKelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjianmasing-masing untuk jangka waktu paling lama 10(sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelahberakhirnya KK atau PKP2B denganmempertimbangkan upaya peningkatanpenerimaan negara.

SK No 036418 A

b. kontrak


-60-

b. kontrak/perjanjian yang telah memperolehperpanjangan pertama dijamin untuk diberikanperpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagaiKelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untukjangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahunsebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnyaperpanjangan pertama KK atau PKP2B denganmempertimbangkan upaya peningkatanpenerimaan negara.

(2) Upaya peningkatan penerimaan negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukanmelalui:a. pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak

dan penerimaan negara bukan pajak; danf atau;b. luas wilayah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi

Kontrak/ Perj anj ian sesuai rencana pengembanganseluruh wiiayah kontrak atau perjanjian yangdisetujui Menteri.

(3) Dalam pelaksanaan perpanjangan IUPK sebagaiKelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, seluruhbarang yang diperoleh selama masa pelaksanaanPKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negaratetap dapat dimanfaatkan dalam kegiatanpengusahaan Pertambangan Batubara sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(41 Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan OperasiKontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud padaayat (1) untuk komoditas tambang Batubara wajibmelaksanakan kegiatan Pengembangan dan/atauPemanfaatan Batubara di dalam negeri sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan OperasiKontrak/Perjanjian untuk komoditas tambangBatubara yang telah melaksanakan kewajibanPengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubarasecara terintegrasi di dalam negeri sesuai rencanapengembangan seluruh wilayah perjanjian yangdisetujui Menteri diberikan perpanjangan selama 10(sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelahmemenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

SK No 036419 A

Pasal 1698. . .


-6t-Pasal 1698

(1) Pada saat IUPK sebagai Kelanjutan OperasiKontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud dalamPasal 169A diberikan, wilayah rencana pengembanganseluruh wilayah yang disetujui Menteri menjadi WIUPKuntuk tahap kegiatan Operasi Produksi.

(2) Untuk memperoleh IUPK sebagai Kelanjutan OperasiKontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud padaayat (1), pemegang KK dan PKP2B harus mengajukanpermohonan kepada Menteri paling cepat dalamjangka waktu 5 (lima) tahun dan paling lambat dalamjangka waktu 1 (satu) tahun sebelum KK dan PKP2Bberakhir.

(3) Menteri dalam memberikan IUPK sebagai KelanjutanOperasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dengan mempertimbangkankeberlanjutan operasi, optimalisasi potensi cadanganMineral atau Batubara dalam rangka konservasiMineral atau Batubara dari WIUPK untuk tahapkegiatan Operasi Produksi, serta kepentingannasional.

(4) Menteri dapat menolak permohonan IUPK sebagaiKelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimanadimaksud pada ayat (1), jika berdasarkan hasilevaluasi, pemegang KK dan PKP2B tidak menunjukkankinerja pengusahaan Pertambangan yang baik.

(5) Pemegang KK dan PKP2B dalam mengajukanpermohonan IUPK sebagai Kelanjutan OperasiKontrak/Perjanjian dapat mengajukan permohonanwilayah di luar WIUPK untuk tahap kegiatan OperasiProduksi kepada Menteri untuk menunjang kegiatanUsaha Pertambangannya.

Pasal l69C

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:a. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk

pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksiuntuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelumberlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetapberlaku sampai berakhirnya izin.

b. IUP...

SK No 036420 A


-62-

b. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untukpengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksiuntuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelumberlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhiketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai denganketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangkawaktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

c. gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi,IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksikhusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUPOperasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yangmenjadi kewenangannya sebelum berlakunyaUndang-Undang ini kepada Menteri dalam jangkawaktu paling lambat 2 (dua) tahun sejakUndang-Undang ini berlaku untuk diperbarui olehMenteri.

d. ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPKsebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikandengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangkawaktu paling lambat 2 (dua) tahun sejakUndang-Undang ini berlaku.

e. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan danpemurnian yang diterbitkan sebelum berlakunyaUndang-Undang ini disesuaikan menjadi pertzinanusaha industri yang diterbitkan berdasarkan peraturanperundang-undangan di bidang perindustrian dalamjangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejakUndang-Undang ini berlaku.

f. Dalam hal belum terdapat pejabat pengawasPertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141ayat (4), pengawasan atas kegiatan UsahaPertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP,IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan OperasiKontrak/Perjanjian, IPR, atau SIPB dilakukan olehpejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

g. seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalamUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentangPertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 4, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) danUndang-Undang lain yang mengatur tentangkewenangan Pemerintah Daerah di bidangPertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknaisebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecualiditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

SK No 036421 A

120. Di antara


-63-

l2O. Di antara Pasal l7O dan Pasal l7l disisipkan l(satu)pasal, yakni Pasal ITOA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal LTOA

(1) Pemegang KK, IUP Operasi Produksi, atau IUPKOperasi Produksi Mineral logam yang:a. telah melakukan kegiatan Pengolahan dan

Pemurnian;b. dalam proses pembangunan fasilitas Pengolahan

dan/atau Pemurnian; danf atauc. telah melakukan kerjasama Pengolahan danf atau

Pemurnian dengan pemegang IUP OperasiProduksi, IUPK Operasi Produksi lainnya, atau IUPOperasi Produksi khusus untuk Pengolahan danPemurnian atau pihak lain yang melakukankegiatan Pengolahan danf atau Pemurnian,

dapat melakukan Penjualan produk Mineral logamtertentu yang belum dimurnikan dalam jumlahtertentu ke luar negeri dalam jangka waktu palinglama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini mulaiberlaku.

(2\ Pemegang KK, IUP Operasi Produksi, atau IUPKOperasi Produksi Mineral logam yang melakukanPenjualan produk Mineral logam tertentu ke luarnegeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmembayar bea keluar sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjualan produkMineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalamjumlah tertentu ke luar negeri sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

l2l. Di antara Pasal l7I dan Pasal 172 disisipkan l(satu)pasal, yakni Pasal lT IA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal lTlA

Wilayah eks KK atau PKP2B dapat ditetapkan menjadiWUPK atau WPN sesuai hasil evaluasi Menteri.

SK No 036456 A

122. Di antara

FRESIDENREPUBLIK INDONESTA

-64-

122. Di antara Pasal 172 dan Pasal 173 disisipkan 5 (lima)pasal, yakni Pasal 172A, Pasal 1728, Pasal 172C, Pasal172D, dan Pasal l72E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 172A

Ketentuan terkait hak, kewajiban, dan larangan bagipemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksisebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini berlakusecara mutatis mutandis terhadap IUPK sebagai KelanjutanOperasi Kontrak/Perjanjian kecuali yang ditentukan laindalam Undang-Undang ini.

Pasal l72B

(1) WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnyadalam bentuk IUP, IUPK, atau IPR wajib didelineasisesuai dengan pemanfaatan ruang dan kawasan untukkegiatan Usaha Pertambangan sesuai denganketentuan peraturan perurndang-undangan.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamintidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasansebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP,WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya.

Pasal l72C

Luas wilayah IUP Operasi Produksi hasil penyesuaiankuasa pertambangan yang diberikan kepada BUMN,berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu IUPOperasi Produksi.

Pasai I72D

Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan peningkatan nilaitambah Mineral logam atau Batubara secara terintegrasisebelum berlakunya Undang-Undang ini diberikan jangkawaktu dan luas wilayah IUP atau IUPK sesuai denganketentuan Undang-Undang ini.

SK No 036423 A

Pasal 1728


-65-

Pasal l72E

Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasionalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A wajib ditetapkanoleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua)tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

123. Di antara Pasal 173 dan Pasal 174 disisipkan 3 (tiga) pasal,yakni Pasal 173A, Pasal L738, dan Pasal 173C sehinggaberbunyi sebagai berikut:

Pasai 173A

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagiProvinsi Daerah Istimewa Yograkarta, Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi PapuaBarat, dan Provinsi Papua sepanjang tidak diatur secarakhusus dalam Undang-Undang yang mengaturkeistimewaan dan kekhususan Daerah tersebut.

Pasal L73B

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuanmengenai pembagian urusan pemerintahan konkurenantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsidan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada Angka IMatriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren AntaraPemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan DaerahKabupaten lKota huruf CC Pembagian UrusanPemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya MineralNomor 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara yang tertuangdalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 56791, dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

SK No 036424 A

Pasal 173C


-66-

Pasal l73C

(1) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan PertambanganMineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah provinsiyang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-UndangNomor 4 Tahun 2OOg tentang Pertambangan Mineraldan Batubara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OO9 Nomor 4, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 49591 dan Undang-Undanglain yang mengatur tentang kewenangan PemerintahDaerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubaratetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6(enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang inimulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannyaperaturan pelaksanaan Undang-Undang ini.

(2) Dalam jangka waktu pelaksanaan kewenanganpengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri ataugubernur tidak dapat menerbitkanperizinan yang barusebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral danBatubara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OO9 Nomor 4, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undanglain yang mengatur tentang kewenangan PemerintahDaerah di bidang Pertambangan Mineral danBatubara.


Pasal 174

Peraturan pelaksanaan Undang-Undangditetapkan dalam waktu 1 (satu)Undang-Undang ini mulai berlaku.

ini harus telahtahun sejak

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

SK No 036425 A

Agar


-67 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang-Undang ini dalam Lembaran NegaraRepublik Indonesia.

Disahkan di Jakartapada tanggal 10 Juni 2O2O

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 10 Juni 2O2O

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2O NOMOR 147

Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIAidang Hukum dan

-undangan,

ttd

SK No 036426 A

anna Djaman


PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2OO9

TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Mineral dan Batubara sebagai salah satu kekayaan alam yangterkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidakterbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh negara dandigunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara melaluiPemerintah Fusat bertanggung jawab atas penggunaan Mineral danBatubara yang ada di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesiamelalui pengelolaan dan pemanfaatan Mineral dan Batubara secaraoptimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukungperkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasissumber daya Mineral dan/atau energi Batubara.

Dalam perkembangannya, landasan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaradan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan sertakondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan Pertambangan Mineraldan Batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektorPertambangan dan sektor nonpertambangan. Berdasarkan hal tersebut,perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untukmemberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan danpengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara bagi pelaku usaha dibidang Mineral dan Batubara.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat materimuatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini yaitu:1. pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan;2. kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;3. rencana pengelolaan Mineral dan Batubara;

4. penugasan.

SK No 036427 A


-2-

4. penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milikdaerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan danPenelitian dalam rangka penyiapan WIUP.

5. penguatan peran BUMN;6. pengaturan kembali perizinan dalam pengusahaan Mineral dan

Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkaitpengusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluantertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat; dan

7. penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup padakegiatan usaha Pertambangan, termasuk pelaksanaan Reklamasi danPascatambang.

Dalam Undang-Undang ini juga dilakukan pengaturan kembaliterkait kebijakan peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara, divestasisaham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data daninformasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan kelanjutan operasi bagipemegang KK atau PKP2B.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal IAngka 1

Pasal ICukup jelas.

Angka 2Pasal 4

Cukup jelas

Angka 3Pasal 5

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)Yang dimaksud dengan "Mineral bukan logam jenistertentu" adalah Mineral bukan logam yang bernilaitinggi dan tidak mudah didapatkan (antara lain intandan batu mulia) atau Mineral bukan logam yangdibutuhkan untuk menjamin pasokan industri strategis(antara lain batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untukindustri semen).

Ayat (3)Cukup jelas

SK No 036457 AAngka 4


-3-

Angka 4Pasal 6

Ayat (1)Huruf a

Cukup jelas

Huruf bCukup jelas

Huruf cCukup jelas

Huruf dCukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf fCukup jelas

Huruf gCukup jelas

Huruf hCukup jelas.

Huruf iCukup jelas.

Huruf jCukup jelas.

Huruf kCukup jelas.

Huruf 1

Cukup jelas.

Huruf mCukup jelas.

Huruf nCukup jelas.

SK No 036429 A

Huruf o

trRES IDENREPUBLIK INDONESIA

-4-

Huruf oPengelolaan penerimaan negara bukan pajakmencakup perencanaan, pelaksanaan,pertanggungjawaban dan pengawasanberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan penerimaan negara bukan pajakmerupakan bagian dari pelaksanaan penerimaannegara bukan pajak berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Huruf pCukup jelas

Huruf qCukup jelas

Huruf rCukup jelas

Huruf sCukup jelas.

Huruf tCukup jelas.

Huruf uCukup jelas.

Huruf vCukup jelas

Huruf wCukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Angka 5Pasal 7

Dihapus

SK No 036430 A

Angka 6


-5-

Angka 6Pasal 8

Dihapus.

Angka 7BAB IVA

Cukup jelas

Angka 8Pasal 8A

Cukup jelas

Pasal 88Cukup jelas

Angka 9Pasal 9

Cukup jelas

Angka 10Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 11Pasal 1 1

Cukup jelas.

Angka 12Pasal 13

Dihapus

Angka 13Pasal 14

Dihapus

Angka 14Pasal 14A

Cukup jelas.

Angka 15Pasal 15

Dihapus

Angka 16Pasal 17

Cukup jelas

SK No 036431 A

Angka17...


-6-

Angka 17Pasal 17A

Cukup jelas.

Angka 18Pasal 18

Ayat (1)Cukup jelas

Angka 19Pasal 21

Dihapus

Angka 20Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 178Ayat (1)

Pelaksanaan Penyelidikan dan Penelitian oleh lembagariset negara yang mendapatkan penugasan dibiayai olehPemerintah Pusat.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (a)Cukup jelas

Ayat (2)Huruf a

Penyelidikan dan Penelitian yang dilakukan olehMenteri termasuk Penyelidikan dan Penelitian yangdilakukan oleh lembaga riset negara, BUMN, badanusaha milik daerah, dan Badan Usaha berdasarkanpenugasan.

Huruf bCukup jelas

Huruf cCukup jelas.

SK No 036432 A

Angka 21

PRESIDENREPU ELIK INDONESIA

-7

Angka 2 1

Pasal 22ACukup jelas.

Angka 22Pasal 27

Ayat (1)Dihapus.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan "sebagian atau seluruh luaswilayahnya" adalah untuk menentukan persentasebesaran luas dan batas wilayah yang akan di usahakanpada suatu wilayah yang telah ditetapkan menjadi WPN.Wilayah yang didelineasi dan ditetapkan menjadi WPNmerupakan wilayah yang memiliki cadangan atausumber daya komoditas Mineral logam dan/atauBatubara dan berada di wilayah konservasi, lindung,atau wilayah lain yang tidak dapat diusahakan untukPertambangan, sehingga persetujuan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia diperlukan sekaligus dalamrangka persetujuan perubahan fungsi kawasan atauperuntukan tata rlrang. Prinsip pemilihan sebagian atauseluruh wilayah meliputi kaidah-kaidah daya dukunglingkungan, daya tampung kegiatan, konservasi sumberdaya dan cadangan, dan kebutuhan negara yangmendesak.

Ayat (3)Dihapus.

Ayat (a)Cukup jelas.

Angka 23Pasal 27 A

Huruf aMineral logam termasuk Mineral logam tanah jarang

Huruf bCukup jelas

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas

SK No 036433 A

Angka 24 . .


-8-

Angka 24Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 25Pasal 31A

Cukup jelas

Angka 26Pasal 35


Ayat (21

Cukup jelas.

Ayat (3)Huruf a

Cukup jelas

Huruf bCukup jelas

Huruf cCukup jelas

Huruf dCukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf fYang dimaksud dengan "izin penrrgasan" adalahizin dalarr, rangka pengusahaan Mineral radioaktifsesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang ketenaganukliran.

Huruf gCukup jelas

Huruf hCukup jelas.

Huruf iCukup jelas

SK No 036434 A

Ayat(4) ...


-9 -

Ayat (a)Pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha olehPemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsididasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi,akuntabilitas, dan eksternalitas dalam penyelenggaraanurusan Pemerintahan, antara lain dalam pemberian IPRdan SIPB.

Angka 27Pasal 36

Ayat (1)

Huruf aCukup jelas

Huruf bKegiatan Pengolahan dan Pemurnian dilakukanterhadap Mineral 1ogam. Kegiatan Pengolahandilakukan terhadap Mineral bukan logam danbatuan.

Ayat (2)Cukup jelas

Angka 28Pasal 36,\

Yang dimaksud dengan "Eksplorasi lanjutan" adalahkegiatan untuk meningkatkan status keyakinan data daninformasi geologi berupa sumber daya dan/atau cadanganpada tahap Operasi Produksi.

Angka 29Pasal 37

Dihapus

Angka 30Pasal 38

Cukup jelas

Angka 31Pasal 39

Huruf aProfil perusahaan paling sedikit terdiri atas nama,alamat, pemegang saham, direksi, komisaris, dannomor pokok wajib pajak.

SK No 036458 A

Huruf b


-10-

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas

Huruf dCukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "modal kerja" adalah modalyang harus dimiliki pemegang IUP untuk melakukankegiatan Eksplorasi.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.

Huruf iCukup jelas.

Huruf jCukup jelas.

Huruf kCukup jelas.

Huruf IYang dimaksud dengan "dokumen lingkungan" adalahdokumen yang disusun untuk melaksanakan tahapOperasi Produksi.

Huruf mCukup jelas.

Angka 32Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 33Pasal 42

Huruf aCukup jelas

SK No 036436 A

Huruf b. . .


- 11-

Huruf bCukup jelas

Huruf cYang dimaksud dengan "Mineral bukan logam jenistertentu" adalah Mineral bukan logam yang bernilaitinggi dan tidak mudah didapatkan (antara lain intandan batu mulia) atau Mineral bukan logam yangdibutuhkan untuk menjamin pasokan industi strategis(antara lain batu gamping, clag, dan pasir kuarsa untukindustri semen).

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas

Angka 34Pasal 42A

Cukup jelas.

Angka 35Pasal 43

Dihapus.

Angka 36Pasal 44

Dihapus.

Angka 37Pasal 45

Dihapus.

Angka 38Pasal 46

Ayat (1)Jaminan diberikan setelah memenuhisesuai dengan ketentuanperundang-undangan.

persyaratanperaturan

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

SK No 036437 A

Angka39...


-t2-Angka 39

Pasal47Cukup jelas.

Angka 40Pasal 48

Dihapus

Angka 41Pasal 51

Cukup jelas

Angka 42Pasal 52

Cukup jelas.

Angka 43Pasal 54

Cukup jelas.

Angka 44Pasal 55

Cukup jelas

Angka 45Pasal 57

Cukup jelas

Angka 46Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 47Pasal 60

Cukup jelas

Angka 48Pasal 61

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)Apabila dalam WIUP terdapat komoditas tambang lainyang keterdapatannya berbeda secara vertikal maupunhorizontal, pihak lain dapat mengusahakan komoditastambang lain tersebut. Komoditas tambang lain dapatberupa Mineral logam, Mineral bukan logam, batuan,kecuali Mineral radioaktif.

SK No 036438 A

Ayat (3)


-13-


Ayat (4)Cukup jelas

Angka 49Pasal 62A

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "konservasi" adalah optimalisasidan efisiensi cadangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 50Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 51Pasal 66

Cukup jelas.

Angka 52Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 53Pasal 68

Cukup jelas.

Angka 54Pasal 70

Cukup jelas.

Angka 55Pasal 70A

Cukup jelas.

Angka 56Pasal 72

Cukup jelas.

Angka 57Pasal 73

Cukup jelas

SK No 036439 A

Angka58...


-14-

Angka 58Pasal 75

Cukup jelas

Angka 59Pasal 81

Dihapus.

Angka 60Pasal 82

Dihapus.

Angka 6 1

Pasal 83Huruf a

Cukup jelas.

Angka 62Pasal 83A

Cukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cRencana pengembangan seluruh wilayah disusunberdasarkan hasil kegiatan Eksplorasi dan StudiKelayakan.

Huruf dCukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas

Huruf hCukup jelas

SK No 036440 A

Pasal 83B


-15-

Pasal 83BAyat (1)

Yang dimaksud dengan "konservasi" adalah optimalisasidan efisiensi cadangan.

Ayat (21

Cukup jelas.

Angka 63BAB XIA

Cukup jelas.

Angka 64Pasal 86A

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "batuan jenis tertentu" adalahbatuan yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi.

Yang dimaksud dengan "untuk keperluan tertentu"adalah keperluan untuk mendukung proyekpembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusatdan/ atau Pemerintah Daerah.

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas


Ayat (5)Cukup jelas

Ayat (6)Cukup jelas

Ayat (7)Cukup jelas

Ayat (8)Cukup jelas

Pasal 868Cukup jelas

SK No 036441 A

Pasal 86C


-t6-Pasal 86C

Cukup jelas.

Pasal 86DCukup jelas.

Pasal 86ECukup jelas

Pasal 86FHuruf a

Yang dimaksud dengan "kaidah Pertambangan yangbaik" adalah pemenuhan keselamatan Pertambangandan perlindungan lingkungan hidup.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas

Pasal 86GCukup jelas.

Pasal 86HCukup jelas

Angka 65Pasal 87A

Cukup jelas

Pasal 87BCukup jelas

Pasal 87CCukup jelas

Pasal 87DCukup jelas

Angka 66Pasal 89

Cukup jelas.

SK No 036442 A

Angka 67


-t7-Angka 67

Pasal 9 1

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "jalan Pertambangan" adalahjalan khusus yang diperuntukkan untuk kegiatanPertambangan dan berada di area Pertambangan atauarea proyek yang terdiri atas jalan penunjang dan jalantambang.

Ayat (21

Cukup jelas.


Ayat (a)Cukup jelas


Angka 68Pasal 92

Cukup jelas

Angka 69Pasal 93

Cukup jelas

Angka 70Pasal 93A

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "saham" adalah saham yangtidak terdaftar di bursa saham Indonesia.

Ayat (2)Cukup jelas

Pasal 93BCukup jelas

Pasal 93CCukup jelas.

Angka 71Pasal 96

Cukup jelas

SK No 036443 A

Angka 72

PRESIDEHREFUELIK INDONESIA

-18-

Angka 72Pasal 99

Cukup jelas

Angka 73Pasal 100

Cukup jelas

Angka 74Pasal 101

Cukup jelas.

Angka 75Pasal 101A

Cukup jelas.

Angka 76Pasal 102


Ayat (2)Pengembangan Batubara antara lain dapat berupa:a. peningkatan mutu Batubara (coal upgrading);b. pembuatan briket Batubara (coal biquetting);c. pembuatan kokas (coking);d. pencairan Batubara (coal liquefaction);e. gasifikasi Batubara (coal gasification) termasuk

underground coal gasification; danf. campuran Batubara-air (coal slurry/ coal taater

mixture).Pemanfaatan Batubara antara lain dengan membangunsendiri Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di muluttambang.

Ayat (3)Huruf a

Peningkatan nilai ekonomi adalah peningkatannilai tambah atas produk mineral di dalam negeriyang mampu memberikan manfaat ekonomi secaraoptimal bagi negara, penyediaan rantai pasok(supply chainl Mineral dalam rangka penyediaandan pengembangan industri dalam negeri denganmempertimbangkan keunggulan komparatifsumber daya Mineral, dan kelanjutan operasiPertambangan.

SK No 036444 A

Huruf b. . .


-t9-Huruf b

Cukup jelas.


Angka 77Pasal 103

Cukup jelas.

Angka 78Pasal 104

Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.

Huruf bYang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihakyang mendapatkan perizinan untuk kegiatanPengolahan danf atau Pemurnian yang diterbitkanberdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang perindustrian.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihak yangmendapatkan perizinan untuk kegiatan Pengembangandan/atau Pemanfaatan Batubara yang diterbitkanberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

Angka 79Pasal 104A

Cukup jelas.


Angka 80Pasal 105

Cukup jelas

Angka 81Pasal 106

Pemanfaatan tenaga kerja setempat dilakukan dengan tetapmempertimbangkan kompetensi dan keahlian tenaga kerjayang tersedia.

Ketentuan . . .

SK No 036445 A

PRES IDENREPUBLIK INDONESTA

-20-

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung danmenumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebihmampu bersaing.

Angka 82Pasal 108

Cukup jelas

Angka 83Pasal 1 12

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "Badan Usaha swasta nasional"adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesiayang kepemilikan sahamnya IOOoh (seratus persen)dalam negeri.


Ayat (3)

Cukup jelas.


Angka 84Pasal ll2L

Cukup jelas.

Angka 85Pasal 1 13

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "suspensi" adalah pelaksanaanpenundaan atau penangguhan kegiatan usahaPertambangan untuk sementara waktu.Huruf a

Keadaan kahar antara lain perang, kerusuhansipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir,kebakaran, dan bencana alam atau nonalam diluar kemampuan manusia.

SK No 036446 A

Huruf b


-2t-Huruf b

Keadaan yang menghalangi antara lain blokade,pemogokan, perselisihan perburuhan di luarkesalahan pemegang IUP atau IUPK, dan ketentuanperaturan perundang-undangan atau perizinanterkait yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusatatau Pemerintah Daerah sehingga menyebabkantidak dapat dilakukannya kegiatan usahaPertambangan Mineral atau Batubara yang sedangberjalan.

Huruf cYang dimaksud dengan "kondisi daya dukunglingkungan" adalah apabila kondisi daya dukunglingkungan wilayah tersebut tidak dapatmenanggung beban kegiatan operasi produksiMineral dan/atau Batubara yang dilakukan diwilayahnya pada kondisi saat ini.

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Angka 86Pasal 1 14

Cukup jelas

Angka 87Pasal 1 18

Cukup jelas.

Angka 88Pasal 1 19

Cukup jelas.

Angka 89Pasal 121

Cukup jelas.

Angka 90Pasal 122

Cukup jelas.

SK No 036447 A

Angka 9 1

PRES IDENREPU BLIK INDONESIA

-22-

Angka 91Pasal 123

Cukup jelas.

Angka 92Pasal I23A

Cukup jelas.

Pasal l23BAyat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)Yang dimaksud dengan "fasilitas penimbunan"adalah fasilitas untuk melakukan penimbunanMineral dan/atau Batubara yang lazim disebutstockpile.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 93Pasal 124

Cukup jelas.

Angka 94Pasal 125

Cukup jelas.

Angka 95Pasal 128

Cukup jelas.

Angka 96Pasal 129

Cukup jelas.

Angka 97Pasal 133

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "prinsip keadilan danmemperhatikan dampak kegiatan Pertambangan bagidaerah" adalah membagihasilkan penerimaan negarabukan pajak secara proporsional baik pada daerahpenghasil, provinsi, dan daerah lainnya termasukdaerah terdampak sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

SK No 036448 A

Ayat(21 ...


-23-

Ayat (2)Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturanperundang-undangan" antara lain peraturanperundang-undangan di bidang penerimaan negarabukan pajak.

Angka 98Pasal l37A

Ayat (1)Penyelesaian permasalahan hak atas tanah dilakukanoleh Pemerintah Fusat melalui mediasi dalam hal tidaktercapainya kesepakatan antara Pemegang IUP atauIUPK dengan pemegang hak atas tanah.


Angka 99Pasal 139

Cukup jelas

Angka 100Pasal 140

Cukup jelas

Angka 1O1Pasal 141

Cukup jelas.

Angka 102Pasal I4IA

Cukup jelas

Angka 103Pasal 142

Dihapus.

Angka 104Pasal 143

Dihapus.

Angka 105Pasal 145

Cukup jelas.

SK No 036449 A

Angka 106 . .


-24-

Angka 106Pasal 151

Cukup jelas.

Angka 107Pasal 152

Dihapus.

Angka 108Pasal 156

Cukup jelas.

Angka 109Pasal 157

Dihapus

Angka 110Pasal 158

Cukup jelas

Angka I 1 1

Pasal 159Cukup jelas.

Angka 112Pasal 160

Ayat (1)Dihapus


Angka 113Pasal 161

Cukup jelas

Angka 114Pasal 161A

Cukup jelas.

Pasal i61BCukup jelas.

SK No 036450 A

Angka 115


-25-

Angka 115Pasal 162

Cukup jelas.

Angka 116Pasal 164

Cukup jelas

Angka 117Pasal 165

Dihapus

Angka 118Pasal 168

Cukup jelas.

Angka 119Pasal 169A

Ayat (1)Cukup jelas


Pasal 1.69CCukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)

Seluruh barang yang diperoleh selama masapelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barangmilik negara akan dikenakan sewa berupa tarifpemanfaatan barang milik negara yang merupakanbagian dari peningkatan tarif penerimaan negara bukanpajak atas penjuaian Batubara.



SK No 036451 A

Angka 12O


-26-

Angka 120Pasal LTOA

Cukup jelas.

Angka 121Pasal ITlA

Yang dimaksud dengan "wilayah eks" adalah wilayah hasilpenciutan, pengembalian, terminasi, atau pengakhiransepihak.

Angka 122Pasal l72A

Cukup jelas.

Pasal l72BCukup jelas.

Pasal l72CKetentuan Pasal ini tidak mengurangi hak untuk melakukanpenciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal l72DCukup jelas.

Pasal 7728Cukup jelas.

Angka 123Pasal I73A

Cukup jelas.

Pasal l73BCukup jelas.

Pasal l73CCukup jelas.

Angka 124Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal IICukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6525

SK No 036452 A

salinan - esdm no. 3 thn 2020.pdf · nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan...

Documents