salam pesona indonesia - kemenpar.go.id · 2019. 10. 18. · 2 salam pesona indonesia ! puji dan...

2

Salam Pesona Indonesia !

Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT karena atas ridho dan

rahmatNya yang berkelimpahan, kita masih dapat menjalani kehidupan dan melaksanakan pekerjaan kita

tanpa kekurangan suatu apapun.

PPID merupakan tonggak informasi pemerintah yang sudah sepantasnya tetap kita pertahankan

dan lakukan demi terpenuhinya kebutuhan informasi masyarakat. Masyarakat yang semakin hari sudah

semakin bijak dan haus akan informasi, selalu terpacu untuk mendapatkan informasi terbaru dan benar

adanya. Apalagi di era digital saat ini, informasi dengan mudah menyebar harus dimanfaatkan untuk dapat

digunakan sebagai saluran informasi mengenai Kementerian Pariwisata secara terbuka dan seluas-

luasnya. Pelaksanaan tugas PPID yang seimbang dan terlaksana dengan baik perlu dituangkan dalam

sebuah laporan pelaksanaan yang sejatinya merupakan sebuah bentuk kinerja yang tertulis dan dapat

dipaparkan secara nyata. Maka itu adanya laporan PPID mutlak diperlukan untuk melihat sejauh mana

tugas PPID di Kementerian Pariwisata sudah berjalan.

Maka, berkaitan dengan hal tersebut, menjelang akan berakhirnya tahun 2018 ini, laporan

pelaksanaan kegiatan PPID pun telah disusun untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya sebagai referensi

kegiatan PPID di tahun 2019 dan juga sebagai ajang evaluasi dan monitoring terhadap keseluruhan kerja

dari pelaksanaan kegiatan PPID di tahun 2018.

Mari tingkatkan kesadaran akan pentingnya memberikan informasi terutama terkait dengan kerja

pemerintahan yakni Kementerian Pariwisata dengan jujur, terbuka dan apa adanya, sehingga masyakat

akan semakin percaya dan memberikan respon positif bukan saja kepada Kementerian Pariwisata namun

lembaga pemerintahan lainnya.

Jakarta, Desember 2018

Kepala Biro Komunikasi Publik

Kementerian Pariwisata

Guntur Sakti

3

DAFTAR ISI

BAB I ...................................................................................................................................... 4

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)Kementerian Pariwisata ........................................ 5

Tugas dan Fungsi PPID ............................................................................................................................... 7

Struktur PPID ............................................................................................................................................. 9

Peraturan Perundang-undangan Keterbukaan Informasi Di Kementerian Pariwisata ............................. 10

Visi dan Misi PPID .................................................................................................................................... 11

BAB II ............................................................................................................................................ 12

Pelaksanaan Kinerja Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pariwisata Tahun 2018 .......................... 13

Laporan Bulanan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Januari-Desember 2018 .................................... 27

BAB III .................................................................................................................................. 69

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik ....................... 70

Diseminasi Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pariwisata Tahun 2018 ......................................... 73

Pembuatan Materi Digital Regulasi, Maklumat dan SOP Pelayanan Publik 2018 .................................... 81

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik .................................................................................. 84

BAB IV ................................................................................................................................. 87

Capaian Tahun 2018 ................................................................................................................................ 88

Survey Kepuasan Layanan Information Center dan Halo Wonderful ....................................................... 90

Rekomendasi Pelayanan Publik Berdasarkan Monitoring dan Polling Tingkat ........................................ 92

Kepuasan Layanan Publik Kementerian Pariwisata ................................................................................. 92

Strategi Peningkatan Pelayanan Publik Mencapai Target Dalam Tahun 2019 ......................................... 92

5

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KEMENTERIAN PARIWISATA

Kementerian Pariwisata mengutamakan terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel,

birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan kualitas pelayanan publik

yang prima, melalui salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang

terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang¬undangan.

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi

publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk

memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan

keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat

penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

1. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi

2. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat

waktu, tanpa biaya, dan cara sederhana;

3. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;

4. Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang

berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-

undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang

mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum

maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta

organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber

dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

PPID Kementerian Pariwisata merupakan layanan informasi satu pintu yang dimaksudkan untuk

membangun mekanisme layanan informasi dengan cara melakukan interkoneksi dan sinergi dari data

dan informasi yang dihasilkan oleh masing – masing unit kerja, adapun tujuannya adalah:

▪ Mewujudkan pelayanan informasi yang terkoordinir melalui pelayanan satu pintu yakni PPID;

6

▪ Memberikan kemudahan akses data dan informasi kepada masyarakat luas;

▪ Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan informasi baik internal dan eksternal bidang

pariwisata;

▪ Menumbuh kembangkan citra positif Kementerian Pariwisata secara efektif dan efisien;

▪ Terciptanya transparansi informasi program dan kegiatan kementerian untuk memperoleh

dukungan masyarakat;

▪ Tersedianya data dan informasi Kementerian Pariwisata yang komprehensif, akurat, terkini,

cepat dan mudah diakses.

Jam Operasional Pelayanan Publik :

Senin-Kamis : Pukul 07.30-16.00 WIB

Jumat : Pukul 07.30-16.30 WIB

Sabtu-Minggu & Hari Libur : Libur

Jam Istirahat : Pukul 12.00-13.00 WIB

7

TUGAS

1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 220 Tahun 2012 Tanggal 30 Juli 2012 tentang Susunan Pengelola Informasi dan

Dokumentasi dimana salah satu tugas PPID menyediakan akses informasi publik bagi pemohon

informasi;

2. Memberikan pelayanan Informasi Publik berdasarkan peraturan Menteri Pariwisata Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian

Pariwisata;

3. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Kementerian

Pariwisata dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;

4. Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk keputusan PPID Kementerian Pariwisata

mengenai Daftar Informasi Publik Kementerian Pariwisata sesuai dengan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini;

5. Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses

dalam hal:

a. Telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan;

b. Telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan putusan sidang ajudikasi, putusan

pengadilan, serta putusan Mahkamah Agung;

c. Telah habis jangka waktu pengecualiannya; dan/atau

d. Ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

6. Mengoordinasikan:

a. Pengumpulan seluruh Informasi Publik yang meliputi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan

3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;

b. Pengumpulan Informasi Publik yang Dikecualikan;

c. Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat

menjangkau seluruh pemangku kepentingan;

d. Pemenuhan permohonan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;

8

e. Pengklasifikasian Informasi Publik dan/atau pengubahan Pengklasifikasian Informasi

Publik;

f. Permohonan keberatan diproses berdasarkan prosedur; dan

g. Melakukan Uji Konsekuensi bersama dengan PPID Tingkat I terhadap Informasi Publik

yang tidak dapat diakses oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam peraturan

perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik;

9. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi

Publik ditolak;

10. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik yang Dikecualikan beserta

alasannya;

11. Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas

PPID Kementerian Pariwisata;

12. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas

layanan Informasi Publik;

13. Menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi Publik;

14. Menyediakan Informasi Publik yang mutakhir pada portal Kementerian Pariwisata dan Sistem

Informasi PPID;

15. Memelihara dan/atau memutakhirkan informasi pada portal Kementerian Pariwisata dan Sistem

Informasi PPID;

16. Melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi Perangkat PPID;

17. Menyediakan Information Center untuk pelayanan informasi dan pengaduan:

18. Membuat dan menyampaikan laporan perbulan layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID

Kementerian Pariwisata; dan

19. Membuat dan mengumumkan laporan tahunan layanan Informasi Publik serta menyampaikan

salinannya kepada Komisi Informasi Pusat.

FUNGSI

1. Menetapkan standar layanan informasi, memenuhi, dan melayani permintaan serta kebutuhan

pemohon/pengguna informasi publik

2. Pembinaan dan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata.

10

Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Di Kementerian Pariwisata

a. Undang-Undang RI No.14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan UU KIP Tahun 2008

d. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM. 67/

UM.001/MKP/2011 terkait tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

e. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM 63/ UM. 001/

MPEK/ 2013 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/ P Tahun 2014 tentang Pembentukan

Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019

g. PermenPAN No. 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan

a. PermenPANRB No. 1 Tahun 2015, tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan

Publik

b. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, tentang Penyesuaian

Nomenklatur Pada Peraturan Menteri pariwisata dan Ekonomi Kreatif

c. Keputusan Sekretaris Kementerian Pariwisata Nomor SK.9/UM.001/SESMEN/KEMENPAR/ 2016

tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata

d. Surat Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor SK. 20/ KP. 110/ SESMEN/

KEMENPAR/ 2016 Tentang PPID Kementerian Pariwisata

e. Surat Keputusan Menteri Pariwisata RI No. SK.29/OT.001/SESMEN/KEMPAR/2017 Tentang PPID


f. Surat Keputusan Menteri Pariwisata RI Nomor SK.349/OT 001/SESMEN/KEMPAR/2018 Tentang

PPID Kementerian Pariwisata

g. Perubahan Atas Surat Keputusan Menteri Pariwisata RI Nomor SK.113/OT

001/SESMEN/KEMPAR/2018 Tentang PPID Kementerian Pariwisata

11

VISI

Menjadi Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan Publik yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien

MISI

1. Mengoptimalkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang transparan dan, akuntabel, sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Memberikan Pelayanan Informasi dan Pengaduan yang Komunikatif, Responsif, Proaktif, Terintegratif, dan Informatif terkait kebijakan, program, dan kinerja Kementerian Pariwisata;

3. Memfasilitasi pelayanan pengaduan publik yang ditujukan ke unit kerja di lingkungan

Kementerian Pariwisata (langsung dan tidak langsung).

13

Pelaksanaan Kinerja Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pariwisata Tahun 2018

Tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara sebagai implementasi

good and clean governance serta hak publik untuk memperoleh informasi sesuai peraturan perundang –

undangan menjadi kewajiban bagi setiap badan publik, termasuk Kementerian Pariwisata, untuk

meningkatkan kinerjanya sekaligus tantangan untuk membuka akses kepada publik atas informasi yang

berkaitan dengan kewajibannya selaku badan publik. Sistem PPID mengatur mekanisme penyediaan dan

penyajian informasi Kemenpar secara komprehensif dan menjadi standard prosedur pelayanan informasi

pariwisata. Untuk meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan pelayanan informasi publik yang

diamanatkan UU KIP.

Untuk itu, dirancang program kerja untuk mendorong terbangunnya berbagai infrastruktur

pendukung pengelolaan dan pelayanan informasi yang prima dan juga merupakan salah satu wujud

evaluasi atas rekomendasi perbaikan terhadap layanan publik yang dilaksanakan di lingkungan

Kementerian Pariwisata.

PPID Kementerian Pariwisata merupakan layanan informasi satu pintu yang dimaksudkan untuk

membangun mekanisme layanan informasi dengan cara melakukan interkoneksi dan sinergi dari data dan

informasi yang dihasilkan oleh masing – masing unit kerja, adapun tujuannya adalah:

• Mewujudkan pelayanan informasi yang terkoordinir melalui pelayanan satu pintu yakni PPID;

• Memberikan kemudahan akses data dan informasi kepada masyarakat luas;

• Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan informasi baik internal dan eksternal bidang

pariwisata;

• Menumbuh kembangkan citra positif Kementerian Pariwisata secara efektif dan efisien;

• Terciptanya transparansi informasi program dan kegiatan kementerian untuk memperoleh


• Tersedianya data dan informasi Kementerian Pariwisata yang komprehensif, akurat, terkini,


•

15

Pelayanan Informasi dan Pengaduan di Kementerian Pariwisata dapat melalui:

a. Information Center

16

Layanan Information Center Kementerian Pariwisata merupakan pelayanan informasi yang bersifat

(offline) yang dimaksudkan untuk membangun mekanisme layanan informasi melalui meja informasi

Kementerian Pariwisata yang terdapat di Biro Komunikasi Publik melalui interkoneksi dan sinergi dari

data dan informasi yang dihasilkan oleh masing – masing unit kerja. Adapun tujuannya adalah

• Mewujudkan pelayanan informasi yang terkoordinir melalui pelayanan meja informasi;

• Memberikan kemudahan akses data dan informasi kepada masyarakat luas;

• Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan informasi baik internal dan eksternal bidang

pariwisata;

• Menumbuhkembangkan citra positif Kementerian Pariwisata secara efektif dan efisien;

• Terciptanya transparansi informasi program dan kegiatan kementerian untuk memperoleh


• Tersedianya data dan informasi Kementerian Pariwisata yang komprehensif, akurat, terkini,


• Pemohon dapat mengunjungi website www.kemenpar.go.id atau Biro Komunikasi Publik, Kementerian Pariwisata untuk mengajukan permintaan informasi.

• Pemohon diwajibkan mengisi formulir permintaan informasi di meja information center yang berada di: Gedung Sapta Pesona Lantai 2 Biro Komunikasi Publik Jalan Medan Merdeka Barat No.17 Jakarta 10110 Surat Elektronik: [email protected] atau [email protected]

Jam Operasional: Senin-Kamis: pukul 07.30-16.00 WIB Jumat: pukul 07.30-16.30 WIB Sabtu-Minggu & Hari Libur : Libur Jam Istirahat: pukul 12.00-13.00 WIB

http://www.kemenpar.go.id/

19

B.Halo Wonderful (Aplikasi Halo Wonderful Pada Situs Web Resmi Kementerian Pariwisata

www.kemenpar.go.id atau www.halo.kemenpar.go.id)

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah telah melakukan berbagai langkah upaya perbaikan pelayanan publik secara berkesinambungan demi terwujudnya pelayanan publik yang prima. Salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan publik adalah dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan pengaduan, aspirasi maupun permintaan informasi kepada Kementerian Pariwisata. Dengan adanya akses yang seluas-luasnya ini diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam. Kementerian Pariwisata membentuk suatu Platform Online yang dinamakan ‘Halo Wonderful’ pada

www.kemenpar.go.id untuk mengantikan “Contact Form”sebagai wadah bagi masyarakat atau

stakeholder untuk menyampaikan pengaduan, aspirasi maupun permintaan informasi kepada



http://www.halo.kemenpar.go.id/


21

C. Post Elektronik [email protected]

Layanan informasi resmi milik Kementerian Pariwisata yang merupakan layanan informasi secara digital

yang dimaksudkan untuk membangun mekanisme layanan informasi melalui teknologi secara cepat,

efektif, dan efisien.

Publik dapat memperoleh informasi mengenai Kementerian Pariwisata dengan tahap pelaksanaan

sebagai berikut :

▪ Pemohon informasi/Publik dapat mengakses atau memohon informasi ke Kementerian

Pariwisata melalui e-mail [email protected]

▪ Mencantumkan SUBJEK Permohonan Informasi

▪ Pemohon akan dilayani oleh petugas pelaksana pelayanan Pada Waktu Operasional Layanan

Publik Kementerian Pariwisata

mailto:[email protected]


22

D. Media Sosial Kementerian Pariwisata

Media sosial salah satu wadah layanan informasi resmi milik Kementerian Pariwisata yang

merupakan layanan informasi secara digital yang dimaksudkan untuk membangun mekanisme layanan

informasi melalui teknologi secara cepat, efektif, dan efisien.

Media Sosial Kementerian Pariwisata terdiri dari 4 platform antara lain :

23

Jejaring Media Sosial ini merupakan teknologi berbasis web dan mobile yang di dapat

menghasilkan komunikasi menjadi sebuah dialog yang interaktif kepada publik. Isi dari media

sosial Kementerian Pariwisata, antara lain:

1. Kebijakan Kementerian Pariwisata dan Pariwisata Indonesia

2. Regulasi Penunjang Kepariwisataan Indonesia

3. Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Pariwisata Indonesia (festival dan pameran)

4. Prestasi/Capaian Kementerian Pariwisata dan Pariwisata Indonesia (penghargaan)

5. Berita mengenai Kemenpar dan pariwisata Indonesia dari media

6. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia (Narasi Tunggal)

Kementerian Pariwisata berkerjasama dengan K/L dan SKPD lain untuk saling mengangkat

Indonesia di mata dunia ”INDONESIA INCORPORATED”. Memperluas jangkauan penyebaran

informasi oleh Kementerian Pariwisata dan mengintegrasikan informasi dari seluruh produk

Kementerian Pariwisata dan mengantisipasi adanya berita Hoax

JUMLAH FOLLOWER TAHUN 2018

25

MANAGEMEN KRISIS KEPARIWISATAAN (MKK)

Kementerian pariwisata memiliki pelayanan publik terkait krisis kepariwisataan yang bertujuan

menangani krisis pada sektor pariwisata, baik yang bersifat potensi maupun situasi yang perlu segera

ditangani untuk mencegah perluasan dampak negatifnya. Pendekatan yang paling umum digunakan

situasi ini adalah manajemen krisis yang di definisikan sebagai, suatu “strategi, proses, tindakan yang

terencana serta dilakukan untuk mencegah dan menangulangi krisis.

Management Krisis Kepariwisataan sebagaimana ditetapkan dalam Permenpar MKK ialah “serangkaian

yang dilakukan pada ekosistem pariwisata untuk menyiapsiagakan, merespons dan memulihkan diri dari

suatu krisis”.

26

Aplikasi Wisata Tangguh (Geospasial Kepariwisataan)

Aplikasi ini bermanfaat untuk terciptanya percepatan pengumpulan data bencana di sektor paariwisata,

manajemen pengelolaan krisis kepariwisataan melalui pemanfaatan informasi spasial peta pariwisata dan

peningkatan kualitas pengambilan keputusan

LAPOR! Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di Indonesia. LAPOR! dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik dan Kementerian Pariwisata turut serta dalam melayani pelayanan publik melalui aplikasi ini.

Jumlah Pengaduan yang di layani melalui Aplikasi LAPOR!, 23 Pemohon (Januari-Desember 2018)

27

LAPORAN BULANAN PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN JANUARI-DESEMBER 2018

JANUARI 2018

Laporan Permohonan Informasi PPID Kementerian Pariwisata Januari 2018

Laporan Permohonan Informasi Information Center Kementerian Pariwisata Januari 2018

Jumlah yang mengubungi call center di bulan Desember 2018 sejumlah 92 orang

28

Laporan Permohonan Informasi Email [email protected] Kementerian Pariwisata Januari 2018


29

Laporan Permohonan Informasi Melalui Media Sosial Kementerian Pariwisata Januari 2018

Pada bulan Januari 2018, permohonan informasi publik yang masuk melalui Direct Message yang terdapat

pada akun resmi media sosial Kementerian Pariwisata adalah sebagai berikut :

• Permohonan yang masuk pada bulan Januari 2018 pada akun Facebook Kementerian Pariwisata

terdapat 1 permohonan dan telah direspon secara langsung sesuai FAQ yang telah ditetapkan;

• Permohonan yang masuk pada bulan Januari 2018 pada akun Twitter Kementerian Pariwisata

terdapat 2 permohonan dan telah direspon secara langsung sesuai FAQ yang telah ditetapkan

• Permohonan yang masuk pada bulan Januari 2018 pada akun Instagram Kementerian Pariwisata


• Proses penyelesaian terhadap permohonan informasi publik yang masuk pada bulan Januari 2018

diselesaikan dengan menjawab langsung sesuai FAQ pada setiap pertanyaan/permohonan yang

masuk melalui Direct Message pada masing-masing akun media sosial

30

FEBRUARI

Laporan Permohonan Informasi PPID Kementerian Pariwisata Februari 2018

31

Laporan Permohonan Informasi Information Center Kementerian Pariwisata Februari 2018

Jumlah yang mengubungi call center di bulan Februari 2018 sejumlah 108 orang

32

Laporan Permohonan Informasi Email [email protected] Kementerian Pariwisata Februari 2018


33

Laporan Permohonan Informasi Melalui Media Sosial Kementerian Pariwisata Februari 2018

Pada bulan Februari 2018, permohonan informasi publik yang masuk melalui Direct Message yang

terdapat pada akun resmi media sosial Kementerian Pariwisata adalah sebagai berikut :

• Permohonan yang masuk pada bulan Februari 2018 pada akun Facebook Kementerian Pariwisata


• Permohonan yang masuk pada bulan Februari 2018 pada akun Twitter Kementerian Pariwisata


• Permohonan yang masuk pada bulan Februari 2018 pada akun Instagram Kementerian Pariwisata


• Proses penyelesaian terhadap permohonan informasi publik yang masuk pada bulan Februari

2018 diselesaikan dengan menjawab langsung sesuai FAQ pada setiap pertanyaan/permohonan

yang masuk melalui Direct Message pada masing-masing akun media sosial

34

MARET

Laporan Permohonan Informasi PPID Kementerian Pariwisata Maret 2018

35

Laporan Permohonan Informasi Information Center Kementerian Pariwisata Maret 2018

Jumlah yang mengubungi call center di bulan Maret 2018 sejumlah 127 orang

36

Laporan Permohonan Informasi Email [email protected] Kementerian Pariwisata Maret 2018


37

Laporan Permohonan Informasi Melalui Media Sosial Kementerian Pariwisata Maret 2018

Pada bulan Maret 2018, permohonan informasi publik yang masuk melalui Direct Message yang


• Permohonan yang masuk pada bulan Maret 2018 pada akun Facebook Kementerian Pariwisata


• Permohonan yang masuk pada bulan Maret 2018 pada akun Twitter Kementerian Pariwisata


• Permohonan yang masuk pada bulan Maret 2018 pada akun Instagram Kementerian Pariwisata


• Proses penyelesaian terhadap permohonan informasi publik yang masuk pada bulan Maret 2018



38

APRIL

Laporan Permohonan Informasi PPID Kementerian Pariwisata April 2018

Laporan Permohonan Informasi Information Center Kementerian Pariwisata April 2018

Jumlah yang mengubungi call center di bulan April 2018 sejumlah 163 orang

39

Laporan Permohonan Informasi Email [email protected] Kementerian Pariwisata April 2018


40

Laporan Permohonan Informasi Melalui Media Sosial Kementerian Pariwisata April 2018

Pada bulan April 2018, permohonan informasi publik yang masuk melalui Direct Message yang terdapat


• Permohonan yang masuk pada bulan April 2018 pada akun Facebook Kementerian Pariwisata


• Permohonan yang masuk pada bulan April 2018 pada akun Twitter Kementerian Pariwisata


• Permohonan yang masuk pada bulan April 2018 pada akun Instagram Kementerian Pariwisata


• Proses penyelesaian terhadap permohonan informasi publik yang masuk pada bulan April 2018



41

MEI

Laporan Permohonan Informasi PPID Kementerian Pariwisata Mei 2018

42

Laporan Permohonan Informasi Information Center Kementerian Pariwisata Mei 2018


43

Laporan Permohonan Informasi Email [email protected] Kementerian Pariwisata Mei 2018


44

Laporan Permohonan Informasi Melalui Media Sosial Kementerian Pariwisata Mei 2018

Pada bulan Mei 2018, permohonan informasi publik yang masuk melalui Direct Message yang terdapat


• Permohonan yang masuk pada bulan Mei 2018 pada akun Facebook Kementerian Pariwisata


• Permohonan yang masuk pada bulan Mei 2018 pada akun Twitter Kementerian Pariwisata


• Permohonan yang masuk pada bulan Mei 2018 pada akun Instagram Kementerian Pariwisata


• Proses penyelesaian terhadap permohonan informasi publik yang masuk pada bulan Mei 2018



45

JUNI

Laporan Permohonan Informasi PPID Kementerian Pariwisata Juni 2018

Laporan Permohonan Informasi Information Center Kementerian Pariwisata Juni 2018


Laporan Permohonan Informasi Email [email protected] Kementerian Pariwisata Juni 2018


46

Laporan Permohonan Informasi Melalui Media Sosial Kementerian Pariwisata Juni 2018

Pada bulan Juni 2018, permohonan informasi publik yang masuk melalui Direct Message yang terdapat


• Permohonan yang masuk pada bulan Juni 2018 pada akun Facebook Kementerian Pariwisata


• Permohonan yang masuk pada bulan Juni 2018 pada akun Twitter Kementerian Pariwisata


• Permohonan yang masuk pada bulan Juni 2018 pada akun Instagram Kementerian Pariwisata


• Proses penyelesaian terhadap permohonan informasi publik yang masuk pada bulan Juni 2018


masuk melalui Direct Message pada masing-masing akun media sosia

47

JULI

Laporan Permohonan Informasi PPID Kementerian Pariwisata Juli 2018

48

Laporan Permohonan Informasi Information Center Kementerian Pariwisata Juli 2018

Jumlah pengunjung yang datang di bulan April 2018 sejumlah 82 orang


Jumlah yang mengubungi call center di bulan Juli 2018 sejumlah 117 orang

49

Laporan Permohonan Informasi Email [email protected] Kementerian Pariwisata Juli 2018


50

Laporan Permohonan Informasi Melalui Media Sosial Kementerian Pariwisata Juli 2018

Pada bulan Juli 2018, permohonan informasi publik yang masuk melalui Direct Message yang terdapat


• Permohonan yang masuk pada bulan Juli 2018 pada akun Facebook Kementerian Pariwisata


• Permohonan yang masuk pada bulan Juli 2018 pada akun Twitter Kementerian Pariwisata


• Permohonan yang masuk pada bulan Juli 2018 pada akun Instagram Kementerian Pariwisata


• Proses penyelesaian terhadap permohonan informasi publik yang masuk pada bulan Juli 2018



51

AGUSTUS

Laporan Permohonan Informasi PPID Kementerian Pariwisata Agustus 2018

Laporan Permohonan Informasi Information Center Kementerian Pariwisata Agustus 2018

Jumlah yang mengubungi call center di bulan Agustus 2018 sejumlah 111 orang

52

Laporan Permohonan Informasi Email [email protected] Kementerian Pariwisata Agustus 2018

Laporan Permohonan Informasi Melalui Media Sosial Kementerian Pariwisata Agustus 2018

Pada bulan Agustus 2018, permohonan informasi publik yang masuk melalui Direct Message yang


• Permohonan yang masuk pada bulan Agustus 2018 pada akun Facebook Kementerian Pariwisata


• Permohonan yang masuk pada bulan Agustus 2018 pada akun Twitter Kementerian Pariwisata


• Permohonan yang masuk pada bulan Agustus 2018 pada akun Instagram Kementerian Pariwisata


• Proses penyelesaian terhadap permohonan informasi publik yang masuk pada bulan Agustus


yang masuk melalui Direct Message pada masing-masing akun media sosia


53

SEPTEMBER

Laporan Permohonan Informasi PPID Kementerian Pariwisata September 2018

54

Laporan Permohonan Informasi Information Center Kementerian Pariwisata September 2018

Jumlah yang mengubungi call center di bulan September 2018 sejumlah 267 orang

Laporan Permohonan Informasi Email [email protected] Kementerian Pariwisata September 2018


55

Laporan Permohonan Informasi Melalui Media Sosial Kementerian Pariwisata September 2018

Pada bulan September 2018, permohonan informasi publik yang masuk melalui Direct Message yang


• Permohonan yang masuk pada bulan September 2018 pada akun Facebook Kementerian

Pariwisata terdapat 2 permohonan dan telah direspon secara langsung sesuai FAQ yang telah

ditetapkan;

• Permohonan yang masuk pada bulan September 2018 pada akun Twitter Kementerian


ditetapkan

• Permohonan yang masuk pada bulan September 2018 pada akun Instagram Kementerian


ditetapkan

• Proses penyelesaian terhadap permohonan informasi publik yang masuk pada bulan September


yang masuk melalui Direct Message pada masing-masing akun media sosia

56

OKTOBER

Laporan Permohonan Informasi PPID Kementerian Pariwisata Oktober 2018

57

Laporan Permohonan Informasi Information Center Kementerian Pariwisata Oktober 2018

Jumlah yang mengubungi call center di bulan Oktober 2018 sejumlah 241 orang

58

Laporan Permohonan Informasi Email [email protected] Kementerian Pariwisata Oktober 2018


59

Laporan Permohonan Informasi Melalui Media Sosial Kementerian Pariwisata Oktober 2018

Pada bulan Oktober 2018, permohonan informasi publik yang masuk melalui Direct Message yang


• Permohonan yang masuk pada bulan Oktober 2018 pada akun Facebook Kementerian Pariwisata


• Permohonan yang masuk pada bulan Oktober 2018 pada akun Twitter Kementerian Pariwisata


• Permohonan yang masuk pada bulan Oktober 2018 pada akun Instagram Kementerian Pariwisata


• Proses penyelesaian terhadap permohonan informasi publik yang masuk pada bulan Oktober



60

NOVEMBER

Laporan Permohonan Informasi PPID Kementerian Pariwisata November 2018

61

Laporan Permohonan Informasi Information Center Kementerian Pariwisata November 2018

Jumlah yang mengubungi call center di bulan November 2018 sejumlah 139 orang

62

Laporan Permohonan Informasi Email [email protected] Kementerian Pariwisata November 2018

Laporan Permohonan Informasi Melalui Media Sosial Kementerian Pariwisata November 2018

Pada bulan November 2018, permohonan informasi publik yang masuk melalui Direct Message yang


• Permohonan yang masuk pada bulan November 2018 pada akun Facebook Kementerian


ditetapkan;

• Permohonan yang masuk pada bulan November 2018 pada akun Twitter Kementerian


ditetapkan

• Permohonan yang masuk pada bulan November 2018 pada akun Instagram Kementerian


ditetapkan

• Proses penyelesaian terhadap permohonan informasi publik yang masuk pada bulan November




63

DESEMBER

Laporan Permohonan Informasi PPID Kementerian Pariwisata Desember 2018

Laporan Permohonan Informasi Information Center Kementerian Pariwisata Desember 2018

Jumlah yang mengubungi call center di bulan Desember 2018 sejumlah 286 oran

64

Laporan Permohonan Informasi Email [email protected] Kementerian Pariwisata Desember 2018


65

Laporan Permohonan Informasi Melalui Media Sosial Kementerian Pariwisata Desember 2018

• Pada bulan Desember 2018, permohonan informasi publik yang masuk melalui Direct Message

yang terdapat pada akun resmi media sosial Kementerian Pariwisata adalah sebagai berikut :

• Permohonan yang masuk pada bulan Desember 2018 pada akun Facebook Kementerian


ditetapkan;

• Permohonan yang masuk pada bulan Desember 2018 pada akun Twitter Kementerian


ditetapkan

• Permohonan yang masuk pada bulan Desember 2018 pada akun Instagram Kementerian


ditetapkan

• Proses penyelesaian terhadap permohonan informasi publik yang masuk pada bulan Desember



66

Laporan Permohonan Informasi Melalui Halo Wonderful Januari - Desember 2018

Laporan Pengaduan Januari - Desember 2018

67

REKAPITULASI JUMLAH PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN 2018

.

68

TOTAL JUMLAH PEMOHON INFORMASI DAN PENGADUAN

2854 PEMOHON

(permohohonan informasi PPID, information center,

email:[email protected], media sosial, call center, Halo

Wonderful, LAPOR!)

70

PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI

a. Kegiatan Standarisasi Penyediaan Informasi Pariwisata

Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun untuk mendalami dan pelatihan penerapan standar

pelayanan dan regulasi pelayanan publi, peningkatan kompetensi di bidang pelayanan publik sehingga

dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan meningkatkan koordinasi antar satuan kerja

dan kementerian lembaga lainnya dan pemerintah daerah untuk melakukan upaya nyata dalam

melakukan pelayanan publik

71

b. Melaksanakan Sosialiasi dan Pengelolaan Layanan Pengaduan Kepariwisataan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM pelayanan publik

yang ada di Kementerian Pariwisata dengan menghadirkan narasumber profesional untuk

pengembangan kepribadian dan komunikasi.

72

c. Bimbingan Teknis Pengeloaan Konten Media Online Kementerian Pariwisata

Kegiatan ini untuk memberikan pelatihan kepada petugas pengelola layanan publik khususnya tim

pengelola media sosial dan website untuk serta meningkatkan pembangunan pariwisata di era digital,

menjadi efektif dilakukan melalui sosial media (sosmed), kegiatan ini sejalan dengan salah satu dari 3

fokus Kemenpar di tahun 2018 yaitu ‘Go Digital’.

73

DISEMINASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018

74

a. Website Resmi Kementerian Pariwisata www.kemenpar.go.id

Kemenpar.go.id yang merupakan sarana utama (sumber resmi) untuk memberikan

informasi kepada publik. Kementerian Pariwisata secara proaktif melakukan penyediaan

dan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui website untuk memenuhi

kebutuhan penyajian data dan informasi yang lengkap, cepat, tepat dan akurat.

76

b. Penyediaan Informasi Pariwisata Melalui Pesona E-Magazine

Pesona E-Magazine merupakan salah satu media resmi yang dimiliki Kementerian

Pariwisata yang bertujuan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Informasi tersebut

mencakup kebijakan dan program pembangunan pariwisata serta informasi strategis lainnya.

Pesona E-Magazine terbit 4 (empat) edisi dalam 1 (satu)

77

c. Penyediaan Informasi Pariwisata Melalui Ragam Pesona

Ragam Pesona merupakan media cetak resmi Kementerian Pariwisata yang terbit tiga kali

dalam satu tahun dan bertujuan untuk menyebarluakan informasi, kinerja maupun profil Kementerian.

Artikel didalamnya terkait pariwisata yang meliputi perspektif kehumasan, keterbukaan

informasi, edukasi, opini dan mendiseminasikan kebijakan serta program Kementerian Pariwisata.

d. Videotron Kementerian Pariwisata

Biro Komunikasi Publik menyediakan sarana inovatif dan atraktif untuk menyampaikan berbagai

informasi publik baik kebijakan, program kerja, capaian, event-event kepariwisataan, iklan layanan

masyarakat dan informasi lainnya yang berkaitan dengan Kementerian Pariwisata yang akan

dipublikasikan kepada masyarakat melalui perangkat multimedia videotron dan digital media.

78

e. Digital Banner dan Poster

Digital banner dan poster Kementerian Pariwisata adalah sebuah digital placement yang

mempunyai fungsi sebagai media informasi terkait pengumuman penting, promosi destinasi

/event, sebagai wadah untuk mempromosikan program kerja dan kebijakan Kementerian

Pariwisata.

79

f. Wonderful Image

Kumpulan foto dan video Kepariwisataan yang dapat diunduh secara gratis oleh publik di

www.wonderfulimage.id

http://www.wonderfulimage.id/

80

g. Sosialisasi Informasi Kebijakan dan Program Kepariwisataan “Wonderful Noon”

Kegiatan Sosialisasi Informasi Kebijakan dan Program Kepariwisataan ini bertujuan untuk

mendiseminasikan program dan kebijakan kementerian pariwisata kepada seluruh unsur

pentahelix (Akademis, Bisnis, Pemerintah, Komunitas, Media) untuk meningkatkan pembangunan

pariwisata di era digital.

Wonderful Noon juga diikuti oleh pengiat media sosial dan celebgram yang menginspirasi

masyarakat sehingga informasi yang disampaikan pada acara ini dapat tersebar secara luas dan

efektif terbukti dalam setiap acara Wonderful Noon selalu berhasil menjadi trending topic di

Twitter.

81

PEMBUATAN MATERI DIGITAL REGULASI, MAKLUMAT DAN SOP PELAYANAN PUBLIK 2018

84

SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Information Center

85

b.Ruang Tunggu, Ruang Penerima Tamu, Ruang Media

87

BAB IV

88

CAPAIAN TAHUN 2018

89

• Ragam Pesona berhasil mendapat penghargaan Bronze Winner Kategori Media Cetak pada Sub

Kategori Kementerian dalam ajang PRIA 2018

• Pesona E-Magazine Berhasil menjadi Juara 1 Kategori Media Internal Sub Kategori E-Magazine

pada ajang Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2018 di Surabaya, Jawa Timur.

• Siaran Pers Kementerian Pariwisata berhasil mendapat penghargaan Siaran Pers terbaik Kategori

Kementerian/Lembaga Pemerintah, BUMN/BUMD, dan PTN (K/L/BUMN/BUMD/PTN) dalam

acara Anugerah Media Humas 2018 yang digelar di Novotel Hotel, Tangerang, Banten.

• Selain itu Kemenpar menerima penghargaan Stand Pameran Terfavorit dalam acara Anugerah

Media Humas (AMH) 2018.

90

SURVEY KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN DAN MONITORING PELAYANAN PUBLIK

Survey kepuasan layanan informasi publik Kementerian Pariwisata dimaksudkan untuk

membangun hasil penilaian terhadap layanan informasi Kementerian Pariwisata

Adapun tujuannya adalah:

• Perwujudan penilaian terhadap pelayanan informasi dan pengaduan Kementerian Pariwisata

• Sebagai indikator peningkatan kualitas pelayanan di Kementerian Pariwisata

• Terciptanya transparansi informasi program dan kegiatan Kementerian

Pariwisata untuk memperoleh dukungan masyarakat.

Polling dan Survey Kepuasan Masyarakat atas layanan Informasi publik Kementerian Pariwisata

dapat diakses melalui Halo Wonderful yang dapat dibuka melalui website resmi di www.kemenpar.go.id

dan melalui layanan information center. Hasil dari kedua survey pelayanan ini akan digunakan sebagai

bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan layanan publik di lingkungan Kementerian Pariwisata


91

Rekomendasi pelayanan publik berdasarkan poling tingkat kepuasan layanan publik Kementerian

Pariwisata.

92

1. Melakukan Koordinasi menuju peningkatan layanan publik lebih baik lagi.

Bulan Jumlah Responden Januari 289

Februari 312 Maret 160 April 113 Mei 248 Juni 666

Juli 668

Agustus 153

September 218 Oktober 247

November 113

Desember 814 Total 4001

REKOMENDASI PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN POLING TINGKAT KEPUASAN LAYANAN PUBLIK

KEMENTERIAN PARIWISATA.

• Dengan perkembangan teknologi yang cepat maka dituntut untuk meningkatkan

• sarana dan prasarana yang berbasis digital

• Belum terbaharuinya daftar informasi publik pada Kementerian Pariwisata

• Bank data pelayanan publik belum sepenuhnya berbasis digital

STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MENCAPAI TARGET DALAM TAHUN 2019

• Melakukan deregulasi dalam percepatan pelayanan publik

• Menambah perangkat pendukung pelayanan publik dengan menyesesuaikan

pekerkembangan teknologi

• Pemutakhiran regulasi pelayanan informasi publik

• Pemutakhiran daftar informasi publik yang ada pada Kementerian Pariwisata

• Pembuatan bank data dengan berbasis digital

• Pembentukan kelompok kerja pelayanan informasi dan pengaduan

salam pesona indonesia - kemenpar.go.id · 2019. 10. 18. · 2 salam pesona indonesia ! puji dan...

Documents