ruu pembentukan uu

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR: /TAP/BPM-KMUP/ /20

TENTANG

PERATURAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang:

a. bahwa Badan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas

Padjadjaran merupakan lembaga legislatif tingkat Universitas Padjadjaran;

b. bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan akan peraturan perundang-

undangan yang baik, perlu dibuat aturan mengenai peraturan pembentukan

perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti,

baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk

peraturan perundang-undangan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurut a, huruf

b dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Unit Kegiatan

Mahasiswa.

Mengingat:

a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi

beserta perubahannya;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas

Padjadjaran;

d. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998,

tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;

e. Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor

116.b/J06.3/Kep/KM/2002, tentang Pendirian Organisasi Keluarga Mahasiswa

Universitas Padjadjaran.

Memperhatikan: (aneh???)

Pasal 15 Anggaran Dasar, Pasal 37 dan Pasal 38 Anggaran Rumah Tangga

Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran.

Dengan Persetujuan Bersama


dan

PRESIDEN


MEMUTUSKAN

Menetapkan :


Pertama:

Menetapkan Peraturan Pembentukan Undang-Undang Keluarga Mahasiswa

Universitas Padjadjaran sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua:

Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan

diadakan pembetulan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di Jatinangor

Pada tanggal Mei 20

Pukul : WIB

Ketua

BPM Kema Unpad

Muhammad Rifky Zulfikar

150310070053

RANCANGAN UNDANG-UNSDANG


NOMOR TAHUN 20

TENTANG


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan

peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan,

penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

2. Peraturan Perundang-undangan adalah aturan tertulis yang memuat norma

hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh

lembaga legislatif kema unpad atau perorang yang berwenang melalui

prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh

Badan Perwakilan Mahasiswa dengan persetujuan bersama Presiden Kema

Unpad.

4. Program Legislasi selanjutnya disebut Proleg adalah instrumen perencanaan

program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana,

terpadu, dan sistematis.

5. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam

arsip Badan Perwakilan Mahasiswa Kema Unpad.

6. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat

dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan

hierarki Peraturan Perundang-undangan.

7. Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran, selanjutnya disingkat Kema

Unpad, adalah organisasi kemahasiswaan intrakampus yang merupakan

kelengkapan nonstruktural Universitas Padjadjaran serta menaungi segenap

aktifitas kemahasiswaan.

8. Kongres Mahasiswa, selanjutnya disebut Kongres, adalah perwujudan

kedaulatan mahasiswa yang memegang kekuasaan tertinggi sebagaimana

dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga

Mahasiswa Universitas Padjadjaran.

9. Badan Perwakilan Mahasiswa, selanjutnya disingkat BPM, adalah lembaga

kemahasiswaan yang memiliki kekuasaan legislatif dalam kehidupan

kemahasiswaan di Universitas Padjadjaran.

10. Badan Eksekutif Mahasiswa, selanjutnya disingkat BEM, adalah lembaga

kemahasiswaan yang memiliki kekuasaan eksekutif dalam kehidupan

kemahasiswaan di Universitas Padjadjaran.

Pasal 2

AD/ART Kema Unpad adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di

Kema Unpad

Pasal 3

Peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi

Undang-Undang dan Peraturan perundang-undangan di bawahnya

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 4

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

a) kejelasan tujuan;

b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

c) kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

d) dapat dilaksanakan;

e) kejelasan rumusan; dan/atau

f) keterbukaan.

Pasal 5

1. Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas:

a) pengayoman;

b) kemanusiaan;

c) kekeluargaan;

d) keunpadan;

e) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

f) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

2. Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan perundang-

undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB III

JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 6

1. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a) AD/ART Kema unpad;

b) Undang-Undang/Peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Legislatif;

2. Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat

sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih

tinggi. ( undang2 itu cuman satu, perundang – undangan di bagian dari UU

dkk)

3. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

4. Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan AD/ART

Kema Unpad pengujiannya dilakukan oleh Kongres Kema Unpad.

Pasal 7

Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi:

a) pengaturan lebih lanjut tentang ketentuan AD/ART Kema Unpad;

b) perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;

c) pengesahan perjanjian;?? (emang kema mau buat perjanjian ke eksternal?)

d) pelaksanaan putusan Kongres;

BAB IV

PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program

Legislatif.

Bagian Kedua

Perencanaan Undang-Undang

Pasal 9

1. Program legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat program

pembentukan undang-undang dengan judul rancangan undang-undang,

materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-

undangan lainnya.

2. Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-

undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

keterangan mengenai rancangan undang-undang yang meliputi:

a. latar belakang dan tujuan penyusunan;

b. sasaran yang ingin diwujudkan;

c. pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan

d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 10

1. Penyusunan Proleg dilaksanakan oleh Badan legislative mahasiswa dan

Presiden Kema Unpad secara terencana, terpadu, dan sistematis.?

2. Proleg ditetapkan untuk jangka panjang berdasarkan skala prioritas

pembentukan rancangan undang- undang.

3. Penyusunan dan penetapan Proleg jangka panjang dilakukan pada awal

masa keanggotaan BPM untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. ( masih bisa

berubah )

4. Proleg jangka panjang dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan

dengan penyusunan dan penetapan Proleg prioritas tahunan. ( masih bisa

berubah )

Pasal 11

Dalam penyusunan Proleg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1),

penyusunan daftar rancangan undang-undang didasarkan atas:

a. AD/ART Kema Unpad;

b. perintah Kongres;

c. perintah undang-undang lainnya;

d. rencana pembangunan jangka panjang;

e. rencana kerja presiden; dan (bagusnya usulan presiden)

f. aspirasi mahasiswa Kema Unpad

Pasal 12

1. Penyusunan Proleg antara BPM dan Presiden dikoordinasikan oleh BPM

2. Penyusunan Proleg di lingkungan BPM dikoordinasikan oleh alat

kelengkapan BPM yang khusus menangani bidang legislasi.??

3. Penyusunan Proleg di lingkungan Presiden dikoordinasikan oleh menteri

yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan perundang-

undangan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Proleg sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BPM tentang tata tertib.

Pasal 13

1. Hasil penyusunan Proleg antara BPM dan Presiden sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (1) disepakati menjadi Proleg dan ditetapkan dalam

Rapat Pleno BPM.

2. Proleg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan BPM (pemborosan pasal)

Bagian Ketiga

Perencanaan Peraturan Undang-Undang

Pasal 14

1. Program Penyusunan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (2) memuat daftar judul dan materi muatan rancangan Peraturan

Pemerintah yang diamanatkan undang-undang. (??)

2. Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 15

Program Penyusunan Peraturan Presiden dilakukan oleh Presiden yang

dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang

peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

1. Rancangan Peraturan Presiden berasal dari menteri dan/atau lembaga non-

menteri yang diamanatkan oleh Undang-Undang. (yang ditebelin

mending diapus aja)

2. Usul rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat:

a. latar belakang dan tujuan penyusunan;

b. sasaran yang ingin diwujudkan;

c. pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan

d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 17

1. Dalam keadaan tertentu, menteri atau non-menteri dapat mengajukan

rancangan peraturan pemerintah di luar program penyusunan Peraturan

Pemerintah.

2. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

perintah undang-undang atau putusan Kongres.

Pasal 18

1. Program penyusunan peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan program

penyusunan peraturan pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V

PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Undang-Undang

Pasal 19

1. Rancangan undang-undang dapat berasal dari BPM atau Presiden.

2. Rancangan undang-undang yang berasal dari BPM atau Presiden disertai

penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

3. Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:

a. Judul.

b. Bab, terdiri atas:

1) bab I pendahuluan, memuat latar belakang, identifikasi masalah,

tujuan dan kegunaan, dan metode penelitian;

2) bab II memuat kajian teoritis dan empirik tentang substansi yang

akan diatur;

3) bab III memuat kajian terhadap peraturan perundangundangan

tentang substansi yang akan diatur;

4) bab IV memuat argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis;

5) bab V memuat materi muatan rancangan undang-undang;

6) bab VI memuat penutup.

c. Lampiran rancangan undang-undang.

Pasal 20

1. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh BPM disiapkan oleh

anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan BPM yang

khusus menangani bidang legislasi. (hapus)

2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan

undang-undang yang berasal dari BPM, dikoordinasikan oleh alat

kelengkapan BPM yang khusus menangani bidang legislasi. (timsus)

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan

undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan atau Tata Tertib BPM. (cek ada atau tidak di Tatib BPM)

Pasal 21

1. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh

menteri atau non-menteri, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung

jawabnya.

2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan

undang-undang yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh menteri

yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-

undangan. (atas dasar diberikan wewenang presiden dan harus disertakan

surat tugas presiden)

Pasal 22

1. Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh BPM disampaikan

dengan surat pimpinan BPM kepada Presiden.

2. Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan

undang-undang bersama BPM dalam jangka waktu paling lambat 60

(enam puluh) hari sejak surat pimpinan BPM diterima. (menteri atas surat

wewenang presiden) 60 hari kelamaan g?

3. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan

persiapan pembahasan dengan menteri yang tugas dan tanggung

jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan. (hapus)

Pasal 23

1. Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh Presiden diajukan

dengan surat Presiden kepada pimpinan BPM.

2. Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan

menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan

rancangan undang-undang di BPM.

3. BPM mulai membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari

sejak surat Presiden diterima.(kelamaan?)

4. Untuk keperluan pembahasan rancangan undang-undang di BPM, menteri

atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah rancangan

undang-undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

Pasal 24

Apabila dalam satu masa sidang, BPM dan Presiden menyampaikan rancangan

undang-undang mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan

undang-undang yang disampaikan oleh BPM, sedangkan rancangan undang-

undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai bahan untuk

perbandingkan.

BAB VI

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 25

1. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai

dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (bagusnya

diperjelas disini)

BAB VII

PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Bagian Kesatu

Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Pasal 26

Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh BPM bersama Presiden

atau menteri yang ditugasi.

Pasal 27

Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat

pembicaraan.

Pasal 28

Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas:

a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan

Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus; dan

b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna. ( masih belum jelas ) (mending

dengan rapat pleno)

Bagian Kedua

Pengesahan Rancangan Undang-Undang

Pasal 29

1. Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh BPM dan

Presiden, disampaikan oleh pimpinan BPM kepada Presiden untuk

disahkan menjadi Undang-Undang. ( kenapa hrus dengan presiden ) (lewat

ttd)

2. Penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung

sejak tanggal persetujuan bersama.

3. (usulan jika dalam 7 hari tidak di ttd maka otomatis wajib diundangkan)

Pasal 30 (gabung ke pasal 29 aja)

1. Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam

jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan

undang-undang tersebut disetujui bersama oleh BPM dan Presiden.

2. Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undang-undang tersebut

disetujui bersama, maka rancangan undang-undang tersebut sah

menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

BAB IX

PENGUNDANGAN

Pasal 31

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan, penjelasan

dan/atau lampirannya harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Arsip

Undang-Undang BPM Kema Unpad dan disosialisasikan di Kongres Kema

Unpad. (lama lewat kongres, mending lewat mekanisme yang diatur lebih

lanjut, contoh: fordisma)

Pasal 32

Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Arsip Undang-Undang

BPM Kema Unpad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan oleh

pansus BPM. (setjend donk)

Pasal 33

Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat

pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-

undangan yang bersangkutan.

BAB X

PENYEBARLUASAN

Pasal 34

1. Penyebarluasan dilakukan oleh BPM sejak penyusunan Proleg,

penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-

undang, hingga pengundangan undang-undang.

2. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk

dapat memberikan informasi sekaligus meminta masukan masyarakat dan

para pemangku kepentingan.

3. Penyebarluasan Proleg dilakukan bersama oleh BPM dan Pemerintah yang

dikoordinasikan oleh alat kelengkapan BPM yang khusus menangani

bidang legislasi.

4. Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari BPM

dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan BPM yang

khusus menangani bidang legislasi.

5. Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden

dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. (kementerian terkait)

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT (mahasiswa mereun,, ketauan copas...

hahahaha)

Pasal 35

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Bentuk masukan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a. rapat dengar pendapat umum;

b. kunjungan kerja; dan/atau

c. seminar/lokakarya/diskusi.

3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perseorangan yang berstatus mahasiswa Kema Unpad;

b. kelompok/organisasi; (tingkat universitas atau fakultas)

4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan

atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan

peraturan perundang-undangan dapat diakses dengan mudah oleh

masyarakat

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Disahkan di Jatinangor

pada tanggal…

PRESIDEN KEMA UNPAD,

MUHAMMAD SAYYIDI

Diundangkandi JatinangorPada tanggal 16 Mei 2011Pukul 17.45 WIB



Ketua

BPM Kema Unpad

Muhammad Rifky Zulfikar

150310070053

ruu pembentukan uu

Documents