ruu tentang perubahan atas uu no.2 tahun 2015 tentang pen
TRANSCRIPT
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTIUNDANG~UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOM OR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
MENJADI UNDANG-UNDANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOM OR ... TAHUN ... TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa dengan berIakunya Peraturan Pemerintah
Mengingat:
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan kepaIa daerah diIakukan secara langsung maka telah dilakukan perubahan terhada p Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam peIaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daIam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Un dangUndang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
L PasaI 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UN DANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 20 14 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOM OR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG.
PasaI 1
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 201 4 tentang Peru bah an atas Undang-Undang Nomor 23 Tah u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5589) ditetapkan m enjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Pasa12
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKOWIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...
2
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
RANCANGAN
PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN .
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOM OR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
I. UMUM
Dengan berIakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20 14 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati , dan Walikota yang menga tur pemilihan kepa la daerah dilakukan secara Iangsung dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi maka teIah dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota yang diatur d a lam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten lang Pemerintahan Daerah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maka Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu di tetapkan menjadi UndangUndang.
II. PASAL DEMI PASAL
PasaI 1 Cukup jelas.
Pasal 2 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...
PRESIDEN REPUBLlI·, INDOhlESIA
PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Menimba n g
DENGAN RAI-lMAT TUI-lAN YANG MAI-lA ESA
PRESlDEN REPUBLIK INDONESIA,
a . bahwa deng~11 berlakunya Peraturan Penlerin tah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
ten tang Pernilihan Gube rnur, Bupati, dan Walikota yang
ll1engatur penlilihan kepaJa claerah dilakukan secara
1angsung maIm perlu diJalculcan peru bahan terhadap
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang
Pemerintahan Daerah;
b. bahwa peru bah an sebagaimana dilnaksud dalalll huruf 8
perlu dilakukan dengan segel-a agar menlberikan
kepastian hulnuTI dalazTI pelaksanaan peillilihan kepala
daerah yang berlanclaslcan lceclaulatan ralcyat clan
demokrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
c1 imalcsud daIam huruf a dan huruf b, perlu menetaplcan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
ten tang .
Mengingat
Menetapkan
PRESIDEN REPUSLH( H\JOONESIA
- 2 -
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20l'l Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
MEMUTUSKAN.
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAI-IAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAI-lAN DAERAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesja NOlTIOr 5587), diu bah
sebagai berikut.
1. Keten tuan .
PI~ESIDEN
REPU8 L. H<' !NDONESIA
- 3 -
1. Ketentuan Pasal 101 ayat (1) huruf d di hapus, sehingga
Pasal 101 berbunyi s e bagai beriku t:
Pasa! 101
(1) DPRD pravinsi mempunyai tugas dan wewenang:
a. men1bentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
b. membahas dan memberikan persetujuan
Rancangan Perda Provinsi ten tang APBD Provinsi
yang diajukan o leh gubernur;
c. ll1elaksanakan pcngawasan terhadap pelAksanaan
Perda Provinsi dan APBD provinsi;
d. dihapus;
e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian
gubernur kepada Presiden 111elalui Menteri untuk
lnendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau
pemberhentian;
f. merrlberikan pendapat dan pertim bangall. !cepada
Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana
perjanjian internasional di Daer-ah provin si;
g . memberi kan persetujuan terhadap rell.cana lcerja
sarna internasional yang dilakukan o leh Pemerintah
Daerah provinsi;
h. memin ta laparan keterangan pertanggungjawaban
gubernur dalan1 penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah provinsi;
i. n1em berikan
P I~ESIOEN
I=<!EPUBLlt'( IhJDONESIA
- 4 -
l. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja
SalTIa dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga
yang men1bebani masyarakat dan Daerah provinsi;
dan
J. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang
diatur dalam ketentuan peraturan perundang
undangan.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
tugas dan wewenang sebagailnana dilnaksud pada
ayat (JI diatur dalam peraturen DPRD provinsi tentang
tata terlib.
2. Ketentuan Pasal 154 ayat (II huruf d dihapus, sehingga
Pasal 154 berbunyi sebagai berikut:
(I I
Pasal 154
DPRD kabupaten/kota 111ernpunyai tugas dan
wewenang:
a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersarna
bupati/waJi kota;
b. membahas dan n1elnberikan persetujuan
rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota
yang diajukan ole h bupati/waJi kota;
c. melaksanakan pengawasan terhadap peiaksanaan
Perda dan APBD kabupaten/kota;
d. dihapus;
e. Inengusulkan
PRESIDEN REPUBLll" INDONESIA
~ 5 -
e. rnengusulkan pengangkatan dan pemberhenlian
bupatijwali kota kepada Men teri lnelalui gubernur
sebagai wakil Penlerin tab Pusat untuk
111endapatkan pengesaban pengangkatan danJa tElu
penlberhentian;
f. mernberikan pendapat dan pertimbangan kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap
rencana perjanjian internasional di Daerah;
g. nlelnberikan persetujuan terhadap rencana kerja
sarna internasional yang dilakukan oleh Penlerintah
Daerah kabupaten/kota;
h. melninta laporan keterangan pertanggungjawaban
bupatiJwali kota dalanl penyelenggaraan
Pelnerintahan Daerah kabupatenJkota;
L menlberikan persetujuan terhadap rencana kerja
sarna clengan paerah lain at au dengan pihak ketiga
yang I11enlbebani n18syarakat dan Daerah;
J. rnelaksanakan tugas clan wewenang lain yang
diatur dalam ketentuan peraturan perundang
undangan.
(2) Ketentuan ITlengenai tata car a pelalcsanaan tugas clan
wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam peraturan DPRD kabupaten/kota ten tang taLa
terhb.
Pasal II
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai
berla.ku pada tanggal diundangkan.
Agar .
PREStDEN REPU8LtK INDONESIA
- 6 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pad a tanggal 2 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA,
ltel.
DR. I-l. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pad a tanggal 2 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAl( ASASI MANUSJA REPUBLlK INDONESIA,
ttel.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLlK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 246
Salin an sesl1ai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Depl1ti Perl1nclang-uncJangan ~~~~:Politik elan Kesejahteraan Rakyat,
Setiawan
PRESIDEN I~EPUBLlI-<:: INDO~.JESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLJf( INDONESIA
NOM OR 2 TAJ-JUN 2014
TE:NTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAf-lUN 2014
TENTANG PEME:F,INTAl-lAN DAERAI-I
r. UMUM
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pemilihan Gubernur, Bupati; dan Walikota
yang nlengatur pemiliban kepala daerah dilakukan secara langsung dan
untuk memberikan kepastian hukurn dalanl pelaksanaan pem ilil1 an
kepala daerah yan g bed andas kan kedaulatan rakyat dan demokrasi
maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas
dan wewenang DPRD Provinsi clan DPRD Kabupaten//(ota yang diatur
dalam Undang-Undan g Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan
Daerah dengan l11enetapkan Peraturan Pemerintab Pengganti Undang
Un dang tentang Perubahan atas Undang-Undang NomoI' 23 Tabun 20H
tentang Pemerintahan Daerah.
II. PASAL .
II. PASAL OEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal101
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
Ayat (1)
I-luruf a
Cukup jeIas.
Huruf b
Cukup jelas.
I-luruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Oihapus.
Huru[e
Cukup jelas.
J-Juruf f
Yang dirnaksud dengan nperjanjian
internasional di Daerah provinsj" dalam
ketentuan ini adalah perjanjian antara
Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri
yang berkaitan dengan kepentingan
Daerah provinsi.
Humf g
Yang dimaksud dengan "kerja sam a
internasional" dalam ketentuan ini adalah
kelja sama ~ntara Pelnerintah Daerah
prOVll1S1 dan pihak Iuar negeri yang
meliputi kerja sanla provinsi "kembar",
kerja .
Angka 2
PRESIDEN REPU8L11,,\ II~JDONESIA
- 3 -
kelja sarna te knik tern1asuk bantuan
kernanusiaan, kerja sarna penerusan
pinjarnan/hibah, kerja sarna penyertaan
n10dal, dan kelja sarna lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang
perundangan.
Huruf h
Cu kup jelas.
Huruf i
CUk~lP jeJas.
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jeJas.
PasaJ 154
Ayat (1)
I-Iuruf a
Cukup jeias.
Huruf b
Cukup jeJas.
Huruf c
Cukup jeJas.
Huruf d
Dihapus.
Huruf e
Cukup jeJas.
Huruf f .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
Huruf f
Yang dimaksud clengan "peljanjian
internasional di Daerah kabupaten /kola"
dalan1 ketentuan ini adalah perjanjian
antara Pemerintah Pusat dan pihak luar
negen yang berkaitan dengan
kepentingan Daerah kabupaten/kota.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "kerja sarna
internasional ll dalarn ketentuan ini adalah
kerja sarna Daerah antara Pemerintah
Daerah kabupaten / kota dan pihak lual-
negen yang 111eliputi kerja sarna
kabupaten/ko ta "kembar", kel]a sarna
telcnik tennasulc bantuan kernanusiaan,
lcerja salna penerl1san pinjaman/hibah,
kerja sarna penyertaan modal, dan kerja
san18 lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cuku p jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 11
Pasal n Cukup jelas.
PRESIDEN REPUBLlt, INDONEsr,a.
- 5 -
TAMBAJ-lAN LEMBARAN NEGARA REPUBLI K INDONESIA NOMOR 5589