daftar inventarisasi masalah (dim) ruu bpjs _  · daftar inventarisasi masalah (dim)

Download DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RUU BPJS _  · DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)

Post on 10-Mar-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

NO. NASKAH RUU USULAN DPR TANGGAPAN PEMERINTAH NASKAH RUU USUL PERUBAHAN

1. RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Tetap RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

2. Menimbang:

a. bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional yang merupakan program Negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;

Kata yang setelah frasa Sistem Jaminan Sosial Nasional dihapus.

Menimbang:

a. bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program Negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;

3. b. bahwa untuk mewujudkan tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum dengan prinsip nirlaba guna mengelola dana amanat yang dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta;

Frasa yang berbentuk badan hukum dengan prinsip nirlaba guna mengelola dana amanat yang dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta diusulkan untuk dihapus. Ditambahkan frasa jaminan sosial.

b. bahwa untuk mewujudkan tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional perlu dibentuk badan penyelenggara jaminan sosial;

4. c. bahwa amanat Pasal 5 UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional belum dilaksanakan;

Penyempurnaan redaksional, sekaligus menegaskan tujuan penyusunan RUU ini adalah untuk pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial.

c. bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, badan penyelenggara jaminan sosial dibentuk dengan Undang-Undang;

5. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

Tetap d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

2

NO. NASKAH RUU USULAN DPR TANGGAPAN PEMERINTAH NASKAH RUU USUL PERUBAHAN

6. Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23A, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Tetap Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23A, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

7. 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Kata dan dihapus, sesuai dengan butir 31 lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

8. Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Tetap Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

9. Menetapkan: UNDANG UNDANG TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Tetap Menetapkan: UNDANG UNDANG TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

10. BAB I

KETENTUAN UMUM

Tetap BAB I

KETENTUAN UMUM

11. Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Pemerintah belum dapat menerima materi pengaturan pembentukan badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dalam RUU ini, karena RUU ini hanya membentuk 1 (satu) badan hukum BPJS. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) yang menyatakan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial dan putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 007/PU-III/2005 yang diucapkan pada tanggal 31 Agustus 2005.

3

NO. NASKAH RUU USULAN DPR TANGGAPAN PEMERINTAH NASKAH RUU USUL PERUBAHAN

12. 2. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Pemerintah mengusulkan untuk menghapus Pasal 1 angka 2 karena pengertian ini menggambarkan 5 (lima) program yang telah diatur dalam UU SJSN, sehingga pengertian ini merupakan muatan UU SJSN.

13. 3. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.

Pemerintah mengusulkan untuk menghapus Pasal 1 angka 3, konkordan DIM 12.

14. 4. Dana Amanat adalah dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.

Pemerintah mengusulkan untuk menghapus Pasal 1 angka 4, konkordan DIM 12.

15. 5. Peserta adalah setiap orang warga Negara Indonesia termasuk yang berdomisili di luar wilayah Indonesia dan orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Menunggu hasil pembahasan DIM 11.

16. 6. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya, dan/atau ahli waris peserta.

Menunggu hasil pembahasan DIM 11.

17. 7. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.

Menunggu hasil pembahasan DIM 11.

18. 8. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial.

Menunggu hasil pembahasan DIM 11.

19. 9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

Menunggu hasil pembahasan DIM 11.

4

NO. NASKAH RUU USULAN DPR TANGGAPAN PEMERINTAH NASKAH RUU USUL PERUBAHAN

20. 10. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Menunggu hasil pembahasan DIM 11.

21. 11. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menunggu hasil pembahasan DIM 12.

22. 12. Dewan Jaminan Sosial Nasional, yang selanjutnya disingkat DJSN, adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Mohon dipertimbangkan untuk dihapus karena tidak sesuai dengan uraian fungsi DJSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UU SJSN.

Dalam hal fungsi ini akan dipergunakan sebagai definisi dalam RUU BPJS maka perlu terlebih dahulu merevisi fungsi DJSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UU SJSN.

23. 13. Pimpinan BPJS adalah organ BPJS yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan jaminan sosial untuk kepentingan dan tujuan sistem jaminan sosial nasional, serta mewakili BPJS di dalam dan di luar pengadilan.

Menunggu hasil pembahasan DIM 11.

24. 14. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tetap 14. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5

NO. NASKAH RUU USULAN DPR TANGGAPAN PEMERINTAH NASKAH RUU USUL PERUBAHAN

25. BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pemerintah mengusulkan dihapus karena berdasarkan angka 74 Lampiran UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, asas dan tujuan masuk ke dalam Bab I Ketentuan Umum.

26. Bagian Kesatu

Asas

Dihapus.

Konkordan DIM 25.

27. Pasal 2

BPJS mengelola jaminan sosial berdasarkan pada asas:

a. manfaat;

Konkordan DIM 12.

28. b. keadilan; Konkordan DIM 12.

29. c. kegotongroyongan; Konko

Recommended

View more >