daftar inventarisasi masalah (dim...

www.parlemen.net

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) PEMERINTAH ATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No. RUU- DPR DIM KETERANGAN

1 RANCANGANUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

- Judul RUU dapat dipertimbangkan kembali. Substansi yang diatur dalam RUU tidak hanya terkait dengan tata cara pembentukan, tetapi menyangkut pula hal-hal mendasar mengenai peraturan perundang undangan pada umumnya.

- Dalam kaitan ini, maka mohon dipertimbangkan judul RUU yang disiapkan Pemerintah (Departemen Kehakiman & HAM), RUU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peraturan Pentndang-tmdangan.

- Mohon penjelasan mengenai judul dikaitkan dengan Pasal 22A UUD 1945 dan TAP MPR No. IIIIMPRI2000

2. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Tetap

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

3. Menimbang: a. bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan;

Disarankan konsiderans "Menimbang" huruf a s.d. huruf d dibahas TIMUS, dengan memperhatikan pendapat Panja rumusan konsideran RUU Pemerintah sebagai masukan.

Rumusan yang diusulkan menjadi bahan masukan. Menimbang: a. bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ; perlu memiliki peraturan yang menentukan peranan dan kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional;

4. b. bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan peraturan per undang-undangan, maka negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum perlu memiliki peraturan mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Lihat DIM No.3 b. bahwa selama ini hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatur secara tumpang tindih dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan, dan Mulai Berlakunya Undang-undang Federal dan Peraturan Pemerintah, sebagai Undang-undang Federal;


www.parlemen.net

5. c. bahwa selama ini ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan hukum ketatanegaraan Republik Indonesia, sehingga perlu diganti;

Lihat DIM No.3 c. bahwa di samping peraturan perundang-undangan tersebut pada pertimbangan huruf b, berlaku pula beberapa pasal dari Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (Stb. 1847:23) yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok peraturan perundang undangan untuk Indonesia, yang sudah tidak sesuai lagi dengan hukum ketatanegaraan Republik Indonesia;

6. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, b, dan c, perlu membentuk Undang-undang tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Lihat DIM No.3 d. bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf . c, dan adanya Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undang-an, perlu membentuk Undang undang tentang Ketentuan ketentuan Pokok Peraturan Perundang-undangan;

7. Mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 20 A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945;

Saran penyempurnaan Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22A, dan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang undangan;

Disarankan angka 2 dimasukkan dalam Penjelasan Umum


www.parlemen.net

9. Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Rumusan Tetap. - Disarankan huruf awal kata

"persetujuan" dan "bersama" ditulis dengan huruf kapital.

- Disarankan kata sainbung "DAN" ditulis dengan huruf kecil.

10 MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Lihat DIM No. 1

11. BAB I KETENTUAN UMUM

Tetap

12. Bagian Kesatu Pengertian

Disarankan Bagian Kesatu dihapus, karena Pemerintah menyarankan Bagian Kedua menjadi Bab, mengingat substansi yg diatur di dalam bagian tersebut (lihat DIM No.25). Kelaziman bahwa Ketentuan Umum tidak dibagi ke dalarn bagian-bagian, disarankan dipertahankan.

13. Pasal 1Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Rumusan Tetap Penulisan "undang-undang" perlu kesepakatan

14 1. Tata. Cara Pembentukan Peraturan Perumdang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.

- Substansi Tetap - Rumusan dibahas TIMUS kata "teknik

perumusan" diganti "teknik penyusunan".

- - Pengertian tidak perlu penjelasan lagi. Karena itu penjelasan Pasal 1, jika masih dipandang perlu dapat ditempatkan dalarn batang tubuh jika


www.parlemen.net

bersifat nonnatif, atau ditempatkan dalam penjelasan umum/penjelasan pasal yg sesuai. - Penjelasan Pasal 1 butir 1 menurut Pemerintah bersifat non-natif dan umum yakni mengatur mengenai ruang lingkup [R] UU, karena itu disarankan, dengan penyempurnaan„perumusan, dijadikan. materi baru dalam Ketentuan Umum. Lihat DIM No.24

15 2. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan-keputusan yang meliputi Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, PeraturanPemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah.

− Definisi yang bersifat rincian kemungkinan tidak dapat menampung semua jenis peraturan perundang-undangan.

− Pemerintah mengusulkan rumusan baru yang merupakan pengertian hokum (rechtsbegrip) dari “peraturan perundang-undangan”.

Rumusan yang diusulkan : 1. Peraturan perundang-undangan

adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Pemerintah mengusulkan tambahan butir setelah butir 1, yakni pengertian tentang Undang-Undang Dasar, karena UUD merupakan hukum dasar Negara (Lihat pula DIM No.30).

Rumusan yang diusulkan: 2. Undang-Undang Dasar adalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apakah pengertian Ketetapan MPR perlu dimuat, jika perlu Pemerintah mengusulkan rumusan.

Rumusan yang diusulkan: 3. Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.


www.parlemen.net

16 3. Undang-undang adalah keputusan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang rancangannya disiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau oleh Presiden, dan disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Preside, serta disahkan oleh presiden dan diundangkan oleh Sekretaris Negara.

- Pengertian “Undang-undang” perlu disempurnakan dengan adanya lembaga DPD yang juga berwenang membentuk UU di bidang tertentu.

- Disarankan kata “keputusan” diganti peraturan perundang-undangan”(lihat usulan dalam DIM No. 15)

- Rumusan yang menerangkan mengenai “asal rancangan, pengesahan, dan pegundangan”, disarankan dihapus. Hal-hal tersebut kiranya sudah cukup diatur dalam batang tubuh (tidak dalam definisi pengertian)

Rumusan yang diusulkan : 4. Undang-undang adalah peraturan

perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden, dan untuk materi muatan tertentu bersama Dewan Perwakilan Daerah.

17 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang adalah keputusan yang dibuat oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.

Lihat DIM No. 15 dan 16 Rumusan yang diusulkan: 5. Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.

18 5. Peraturan Pemerintah adalah keputusan yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Lihat DIM No. 15,16, dan 17 Rumusan yang diusulkan: 6. Peraturan Pemerintah adalah

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-undang.

19 6. Keputusan Presiden adalah keputusan yang bersifat mengatur yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dibidang administrasi negara dan administrasi pernerintahan.

Disarankan frasa "keputusan yang bersifat mengatur" diganti dengan "peraturan perundang-undangan". Pengertian "peraturan perundang-undangan" sudah mengandung makna pengaturan. Pemerintah mengusulkan rumusan. alternatif

Rumusan yang diusulkan: 7. Keputusan Presiden adalah

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang, atau Peraturan Pemerintah.


www.parlemen.net

Pemerintah mengusulkan untuk memasukkan pengertian Keputusan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen.Keduanya juga merupakan jenis peraturan peraturan perundang-undangan (subsidiary/subordinate/delegated legislation)

Rumusan yang diusulkan: 8. Keputusan Menteri adalah

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, atau Keputusan Presiden.

Rumusan yang diusulkan: 9. Keputusan Kepala Lembaga

Pemerintah Non-Departemen adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

20. 7. Peraturan Daerah adalah keputusan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk melaksanakan aturan hukum diatasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.

Disarankan kata "keputusan" diubah menjadi" peraturan perundang-undangan". Disarankan rangkaian kata "Gubernur/Bupati/Walikota", diubah menjadi "Kepala Daerah".

Rumusan yang diusulkan: 10. Peraturan Daerah adalah peraturan

perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Diusulkan pula pengertian Keputusan Kepala Daerah (lihat DIM No.19).

Rumusan yang diusulkan: 11. Keputusan Kepala Daerah adalah

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau urusan-urusan dalam rangka tugas pembantuan.


www.parlemen.net

21. 8. Program Legislasi Nasional adalah program penentuan prioritas dalam rangka perencanaan pembentukan undang-undang, melalui forum pematangan konsep, penyamaan persepsi, dan tukar menukar informasi mengenai kebijakan pembuatan undang-undang.

- Pemerintah mengajukan saran penyempurnaan

- -Perlu dipertimbangkan untuk diatur pula Program Legislasi Daerah.

Rumusan yang diusulkan: 12. Program Legislasi Nasional adalah

instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis berdasarkan skala prioritas.

22. 9. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, atau Lembaran Daerah.

Tetap

23. 10. Penyebarluasan adalah pemberitahuan kepada khalayak ramai mengenai sedang dibahas atau telah disahkannya peraturan perundang-undangan.

Substansi tetap Rumusan yang diusulkan : Penyebarluasan adalah pemberitahuan kepada khalayak ramai mengenai rancangan peratutan perundang-undangan yang sedang dibahas dan/atau yang telah disahkan

24. 11. Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dapat dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang dirumuskan sesuai dengan sifat, hakekat, hirarki, fungsi dan jenis peraturan perundang-undangan.

Substansi Tetap Rumusan disarankan penyempurnaan dengan menghapus kata "dapat", dan frasa "yang dirumuskan" dan kata-kata "sifat, hakekat" .

Rumusan yang diusulkan: "Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hirarki peraturan perundang-undangan"

Disarankan dalam Bab I Ketentuan Umum ditambah dengan aturan baru yg bersifat umum, dengan mengambil penjelasan Pasal 1 butir 1 (lihat DIM No. 14) dan konsep RUU Pemerintah.

Ketentuan barn yang diusulkan: "Pasal 2 Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara."


www.parlemen.net

Ketentuan baru yang diusulkan: "Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan."

"Pasal 4 Peraturan perundang-undangan yang diatur lebih lanjut dalam Undang-undang ini meliputi Undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya."

25 Bagian Kedua Asas-asas Umum

Disarankan menjadi Bab II. Lihat DIM No.12.

BAB II ASAS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN 26 Pasal 2

Pementukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada asas penjelasan tujuan, manfaat, kewenangan, kesesuaian jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kejalesan rumusan, keterbukaan, dan efisiensi.

- Disarankan penyempurnaan substansi, dan tehnik perumusannya disarankan bersifat tabulatif

- Disarankan penempatan substansi Pasal 2 dipindah menjadi substansi Pasal 3.

- - Penyesuaian penomoran Bab/pasal dibahas TIMSIN/ TIMUS.

Penyempurnaan substansi dan rumusan yang diusulkan:

"Pasal.... Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi ; a. kejelasan tujuan; b. b. kelembagaan atau organ

pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis dan materi

muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; g. keterbukaan; h. keperluan yang mendesak.


www.parlemen.net

27 Pasal 3(1) Materi muatan peraturan perundang-

undangan dibentuk berdasarkan pada asas Pancasila, tata susunan peraturan perundang-undangan, pengayoman, kebangsaan, mengutamakan kepentingan umum kenusantaraan, kebhinekatunggalikaan, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum.

Lihat DIM No. 26 Penyempurnaan substansi dan rumusan yang diusulkan:

"Pasal... (1) Materi muatan peraturan

perundang-undangan mengandung asas :

a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. f kebhinekatunggalikaan; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam i. hukum dan pemerintahan; j. ketertiban dan kepastian hukum;

dan atau k. j. keseimbangan, keserasian, dan

keselarasan.

28 (2) Selain asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hokum masing-masing peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

- Substansi tetap - Disarankan kata "masing-masing"

dihapus.

(2) Selain asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), peraturan perundang-undangan' tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

29 BAB II MATERI MUATAN

Disarankan menjadi Bab III, judul Tetap.

BAB III MATERI MUATAN


www.parlemen.net

Materi muatan terkait dengan jenis peraturan perundang-undangan, karena itu perlu dipertimbangkan sebelum Pasal 4, diatur mengenai jenis peraturan perundang-undangan. Perlu kesepakatan mengenai jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan sehingga dapat ditentukan materi muatannya masing-masing.

Rumusan yang disarankan: "Pasal ,.

(1) Jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/dan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang;

d. Peraturan Pemerintah; e. Keputusan Presiden; f. Keputusan Menteri; g. Keputusan Kepala Lembaga

Pemerintah Non Departemen; h. Peraturan Daerah Propinsi; i. Keputusan Gubernur; j. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; k. Keputusan Bupati/Walikota (2). Tingkat kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Undang-undang untuk diatur. dengan Undang-undang; atau j. mengesahkan perjanjian internasional tertentu."


www.parlemen.net

31 Pasal 5Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang

Tetap

32 Pasal 6Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi yang mengatur pelaksanaan Undang-undang sebagaimana inestinya.

Tetap

33 Pasal 7Materi muatan Keputusan Presiden meliputi materi: a. penyelenggaraan Pernerintahan sebagai

atribusi dari Undang-Undang Dasar 1945; atau

- Disarankan penyempurnaan, dengan menyatukan huruf a dan b. Apakah Keppres hanya untuk melaksanakan apa yg di-perintahkan secara tegas/ tidak tegas oleh PP. Bagaimana dengan perintah UU, apakah hanya yang diperintahkan secara tegas.

Rumusan yang diusulkan: "Pasal ...

Materi muatan Keputusan Presiden adalah materi muatan yang diperintahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang, atau Peraturan Pemerintah.

34 b. pelaksanaan undang-undang atau Peraturan Pemerintah baik yang secara tegas maupun tidak secara tegas diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah.

Lihat DIM No.33

Disarankan penambahan butir baru mengenai materi muatan Keputusan Menteri. Lihat DIM No. 19

Saran materi muatan Keputusan Menteri: "Materi muatan Keputusan Menteri berisi adalah materi muatan yang diperintahkan langsung oleh Undang-undang, Peraturan Pemerintah, atau Keputusan Presiden."


www.parlemen.net

35 Pasal 8 Materi muatan Peraturan Daerah adalah materi yang mengatur dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan aturan hukum diatasnya dan menampung kondisi khusus daerah yang bersangkutan.

Disarankan penyempurnaan substansi dan rumusan.

"Pasal..l Materi muatan Peraturan Daerah Daerah adalah seluruh materi muatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tiriggi"

Setelah substansi Psl 8 disarankan penambahan substansi baru.

Substansi barn yang diusulkan: "Pasal ...

(1) Ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-undang.

(2) Peraturan Pernerintah dan Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan pidana berdasarkan pelimpahan Undang-undang.

(3) (3) Undang-undang yang memberikan pelimpahan harus menentukan batasan sanksi pidana yang dilimpahkan. "

36 BAB III PERENCANAAN PENYUSUNAN

UNDANG-UNDANG

Disarankan menjadi Bab IV, Perlu dipertimbangan Perencanaan Penyusunan Daerah, melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda).Jika disetujui, diatur setelah Pasal 10, perumusannya sejajar dengan rumusan Prolegnas.

37 Pasal 9 Penyusunan Undang-undang dilakukan secara berencana dunulai dengan penyusunan Program Legislasi Nasional.

- Substansi Tetap - - Pemerintah mengusulkan

penyempurnaan rumusan karena penyusunan UU tidak selalu dimulai dari Prolegnas (lihat DIM No.44)

"Pasal .. Perencanaan Penyusunan Undang-undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional".


www.parlemen.net

38 Pasal 10(1) Penyusunan Program Legislasi Nasional

antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan Dewan yang khusus menangani bidang legislasi.

(1) Substansi Tetap (2) Frasa "Republik Indonesia" dihapus

39 (2) Penyusunan Program Legislasidilingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dikoordinasikan oleh alat kelengkapan Dewan yang khusus menangani bidang legislasi.

- Substansi Tetap - Sesudah frasa "Program Legislasi"

ditambahkan kata "Nasional". Rumusan TIMUS

40 (3) Penyusunan Program Legislasidilingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Departemen

yang menangani bidang perundang- undangan.

- Substansi Tetap. - Rumusan disarankan untuk

disempurnakan dengan menyebutkan Departemen Kehakiman dan HAM guna kepastian.

- Penyusunan Program Legislasi Nasional dilingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

- Pemerintah menyarankan satu ayat baru, ayat (4).

(4) Tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.


www.parlemen.net

Disarankan penambahan substansi pasal baru

Pasal ... (1) Program Legislasi Nasional

merupakan bagian dari Program Pembangunan Nasional yang ditetapkan dengan Undang-undang.

(2) Program Legislasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijabarkan dalam program tahunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

41 BAB IV PERSIAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

Nomor Bab menjadi Bab V, judul diubah. BAB V PEMBENTUKAN

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

42. Bagian Kesatu Persiapan Pembentukan Undang-undang

Tetap

43 Pasal 11(1) Rancangan Undang-undang baik yang berasal dari Presiden maupun yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat diajukan dengan berpedoman pada Program Legislasi Nasional.

Disarankan : - DPR didahulukan dari Presiden. - Perlu mempertimbangkan keberadaan

DPD.

Pasal 17 (1) Rancangan Undang-undang baik yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah maupun yang berasal dari Presiden disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional.

44 (2) Dalam keadaan tertentu Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan Rancangan Undang-undang diluar Program Legislasi Nasional.

Lihat DIM No. 43


www.parlemen.net

45 Pasal 12(1) Rancangan Undang-undang yang

diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non. Departemen, sesuai dengan lingkup tuasnya.

- Substansi Tetap - Substansi Pasal 12 & substansi Pasal

13 ditukartempatkan (lihat DIM No.43 dan 44)

46 (2) Ketentuan mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

- Substansi Tetap - Nomor ayat menjadi ayat (3),

disarankan penambahan ayat (2)

Saran ayat (2) Pengharmonisasian, pembulatan,dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-undang yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

47 Pasal 13(1)(1) Rancangan Undang-undang yang berasal

dari Dewan Perwakilan Rakyat dapat`diusulkan oleh Anggota, Komiisi, Gabungan Komisi, atau alat kelengkapan Dewan yang khusus menangani bidang legislasi.

Substansi,Tetap Penempatan substansi Pasal 13 & Pasal 12 ditukartempatkan

48 (2) Ketentuan mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

Tetap

49 Pasal 14 (1) Rancangan undang-undang yang telah

disiapkan oleh Presiden diajukan dengan Surat Pengantar Presiden kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.

- Substansi Tetap - Penempatan substansi Pasal 14 &

Pasal 15 ditukartempatkan (lihat DIM No.45 dan 47)


www.parlemen.net

50 (2) Dalam Surat Pengantar Presiden sebagaimana ayat (1) ditegaskan hal-hal yang dianggap perlu antara lain:

- Substansi Tetap - Rumusan diperbaiki dengan

menambahkan frasa "dimaksud dalarn" sebelum kata "ayat".

- Frasa "hal-hal yang dianggap perlu antara lain" dihapus.

Rumusan menjadi: (2) Dalam Surat Pengantar Presiden

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditegaskan antara lain:

51 a. Menteri yang ditugasi untuk mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat;

Tetap

52 b. sifat penyelesaian rancangan undang-undang yang dikehendaki; atau

Tetap

53 c. cara penanganan atau pembahasannya, dalam hal rancangan undang-undang yang disampaikan lebih dari satu.

Tetap

54 (3) Untuk keperluan pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah rancangan undang-undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

Tetap

55 Pasal 15 (1) Rancangan,undang-undang yang telah

disiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat; disampaikan kepada Presiden oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat:.

- Substansi Tetap - Penempatan substansi Pasal 15 & Pasal 14 ditukartempatkan (lihat DIM No.49)

56 (2) Presiden; menugaskan menteri yang mewakili , untuk membahas rancangan undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat.

Substansi tetap


www.parlemen.net

Pemerintah menyarankan ayat (3) baru (3) Menteri yang ditugaskan mewakili sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengkoordinasikan persiapan pembahasan dengan Menteri Kehakiman dan HAM

57 Pasal 16 (1) Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat.

Tetap

58 (2) Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

Tetap

59 Pasal 17Apabila dalam satu masa sidang, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan rancangan undang-undang mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah. rancangan undang-undang yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan rancangan undang-undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai pelengkap.

- Substansi ini mengatur pembahasan, disarankan dimasukkan dalam Bab tentang Pembahasan (DIM No. 80)

- Substansi disarankan disempurnakan.

Penyempurnaan substansi yang diusulkan:

"Pasal 17 Apabila pada waktu yang bersamaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang mengenai hal yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Undang-undang yang diterima lebih dahulu oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Rancangan Undang-undang yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap”

Bagian Kedua Persiapan Pembentukan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan

Presiden.

Tetap ".


www.parlemen.net

Pasal 18Ketentuan mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Tetap

62. Pasal 19 (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam Persidangan yang berikut.

Tetap

63 (2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi Undang-undang dan Rancangan Undang-undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Substansi Tetap - disarankan dipecah menjadi 2 ayat.

Ayat (2) dipecah, dengan rumusan sebagai berikut: (3) Pengajuan Perpu sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan RUU tentang Penetapan Perpu menjadi UU.

(4) Dalam hal Perpu ditolak DPR, Pemerintah mengajukan RUU tentang Pencabutan Perpu.

64 Undang-undang. Bagian Ketiga

Persiapan Pembentukan Peraturan Daerah

Tetap

65. Pasal 20 Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Gubernur/Bupati/Walikota atau dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Substansi Tetap. - Disarankan rangkaian kata

"Gubernur/BupatifWalikota" diganti "Kepala Daerah", dan penempatannya setelah DPRD

"Pasal .. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Kepala Daerah atau dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"


www.parlemen.net

66. Pasal 21 (1) Rancangan Peraturan Daerah yang

disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota disiapkan oleh Sekretaris Daerah.

- Substansi Tetap - Lihat DIM No.65 - Penempatan Pasal

21 & Pasal 22 ditukartempatkan (DIM No.65)

67. (2) Ketentuan mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

Tetap

68. Pasal 22 (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat

disampaikan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi atau alat kelengkapan khusus yang menangani bidang legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Substansi Tetap - - Penempatan Pasal 22 & Pasla 21

ditukarternpatkan (DIM No.65, 66).

69. (2) Ketentuan mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tetap

70. Pasal 23 (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah

disiapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

- Substansi Tetap - Kata "Gubernur/Bupati/ Walikota"

diganti menjadi "Kepala Daerah" - Penempatan ayat (1) dan ayat

(2).ditukartempatkan.

71. (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan oleh

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada GubernurBupati/ Walikota.

- Lihat DIM No.70


www.parlemen.net

72. Pasal 24 (1) Penyebarluasan rancangan peraturan

daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Substansi tetap

73. (2) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Gubernur/Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah

Lihat DIM No.70

74. Pasal 25 Apabila dalam satu masa sidang, Gubernur/Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah, mengenai materi yang masa, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota digunakan sebagai pelengkap.

- Penempatan Pasal 25 disarankan dimasukkan dalam bab tentang Pembahasan (lihat pula DIM No. 59 dan 96)

- Kata “Gubernur/Bupati/Walikota diganti menjadi “Kepala Daerah”

- Pemerintah menyarankan penyempurnaan substansi.

Pasal… Apabila pada waktu yang bersamaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah mengenai hal yang sama maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang diterima lebih dahulu oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.


www.parlemen.net

75. - Disarankan dalam Bab ini ditambah Bagian Keempat tentang Perancang Peraturan Perundang- undangan

"Pasal ... (1) Dalam mempersiapkan peraturan

perundang-undangan, dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR dan Sekretariat DPRD serta Pemerintah dan Pemerintah Daerah diangkat Pejabat Fungsional dibidang Perancangan Perundang-undangan

(2) (2)Kedudukan, tugas dan fungsi Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Disarankan nomor Bab menjadi BAB VI, judul Tetap

76. Bagian Kesatu - Pembahasan Rancangan Undang-undang

di Dewan Perwakilan Rakyat

Tetap Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan

Undang-undang diDewan Perwaklan Rakyat

77. Pasal 26

(1) Pembahasan Rancangan Undang-undang diDewan Perwakilan Rakyat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersarna Presiden atau Menteri yang mewakili.

- Disarankan frasa "atau Menteri yang mewakili" dihapus dan dimasukkan dalam penjelasan Pasal.

- Disempurnakan dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah

Pasal 30 (1) Pembahasan Rancangan Undang-

undang diDewan Perwakilan Rakyat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, dan untuk materi muatan bersama Dewan Perwakilan Daerah.


www.parlemen.net

78 (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.

Tetap

79. (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam rapat paripurna dan rapat komisi/panitia/alat kelengkapan Dewan yang khusus menangani bidang legislasi

Tetap

80. (4) Ketentuan mengenai tata cara pembahasan Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

- Substansi tetap - Sebelum Pasal 27 disarankan diatur

substansi Pasal 17 (DIM No. 59)

81. Pasal 27 Rancangan undang-undang, baik yang disampaikan oleh Presiden maupun yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dapat ditarik kembali sebelum rapat paripuma pengambilan keputusan.

- Substansi Tetap - Kata "DPR" didahulukan dari "Presiden"

82. Pasal 28 (1) Pembahasan rancangan undang-undang

tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan rancangan undang-undang.

Tetap

83 (2) Dewan Perwakilan Rakyat hanya menerima sepenuhnya, atau menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Tetap


www.parlemen.net

84 (3) Dalam hal rancangan undang-undang mengenai penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus dicabut.

Disarankan dihapus, telah tertampung dalarn DIM No.63

85. (4) Pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dituangkan dalarn undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Disarankan dihapus, telah tertampung dalam DIM No.63

86. Bagian Kedua Pengesahan

Tetap

87. Pasal 29 Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.

Tetap

Disarankan agar ditambahkan ketentuan baru, ayat (2). Ketentuan ini penting karena ada batas waktu bagi pengesahannya oleh Presiden (lihat DIM No.89)

(2) Penyampaian Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.


www.parlemen.net

88. Pasal 30 (1) Presiden wajib menandatangani

pengesahan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersarna oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden

Substansi Tetap, teknik penulisan dibahas TIMUS

89. (2) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan.

Ketentuan dalam ayat (2) ini: a. Apakah RUU yg sah menjadi UU

tersebut tidak perlu ditandatangani. b. Jika tidak perlu ditandatangani,

bagaimana implikasi yuridisnya suatu dokumen resmi negara tanpa tanda tangan yang berwenang.

c. c. Bagaimana pengundangan RUU yang telah menjadi UU tersebut.

Pasal 31 Penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan undang-undang diselesaikan paling lambat satu tahun setelah pengundangan undang-undang yang bersangkutan.

Substansi Tetap, teknik penulisan dibahas TIMUS.

91. BAB VI PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Disarankan nomor Bab menjadi BAB VII, judul Tetap

92. Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah

Tetap


www.parlemen.net

93. Pasal 32 (1) Pembahasan Rancangan Peraturan

Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama GubernurBupati/Walikota.

- Substansi Tetap - "Gubernur/Bupati/Walikota" disarankan

diganti "Kepala Daerah"

94. (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.

Tetap

95. (3) Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat paripurna dan rapat komisi/panitia/alat kelengkapan Dewan yang khusus menangani bidang legislasi

Tetap

96. (4) Ketentuan mengenai tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Substansi tetap - Disarankan substansi Pasal 25 (DIM

No. 25) dimasukkan setelah Pasal 32.

97. Pasal 33 Rancangan Peraturan Daerah, baik yang disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota maupun yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan

- Substansi Tetap - Rangkaian kata

"GubernurBupati/Walikota" disarankan diganti "Kepala Daerah", dan penempatannya

Rakyat Daerah dan

Gubernur/Bupati/Walikota.


www.parlemen.net

101 (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah yang telah dsetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur/Bupati/Walikota tidak disahkan oleh Gubernur dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui, rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan.

Lihat DIM No. 100

102 BAB VII TEKNIK PENYUSUNAN

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Nomor Bab disarankan menjadi Bab VIII, judul Tetap

103 Bagian Kesatu Umum

Tetap

104 Pasal 36(1) Penyusunan draft peraturan

perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi kerangka peraturan perundang-undangan yang memuat judul/penamaan, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, lampiran dan hal-hal khusus lainnya serta bahasa dan bentuk peraturan perundang-undangan.

- Substansi, Tetap - Kata "draft" diganti dengan

"rancangan". - Disarankan agar frasa setelah

frasa "teknik penyusunan peraturan perundang-undangan" dihapus.

Rumusan yang diusulkan: (1) Penyusunan rancangan

peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan"

105 (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

- Substansi Tetap - Teknik perundang-undangan

senantiasa berkembang, karena itu perlu dipertimbangkan mekanisme jika diperlukan perubahan terhadap isi lampiran RUU i i


www.parlemen.net

106 Bagian Kedua Penyempurnaan Teknik penyusunan

Rancangan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang

- Substansi tetap - Substansi Perpu tidak ada

pengaturannya. - Karena teknik perumusan cukup

luas, perlu kejelasan mengenai penyempurnaan yang dibolehkan

107 Pasal 37 Dalam hal diketahui masih terdapat kesalahan teknik penyusunan, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Menteri yang mewakili Pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat, dapat menyempurnakan teknik penyusunan rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebelum disampaikan kepada Presiden.

- Substansi tetap - Perlu kejelasan penyempurnaan

teknik yang dibolehkan

Rumusan yang diusulkan: Dalam hal diketahui masih terdapat kesalahan teknik penyusunan, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dapat menyempurnakan teknik penyusunan Rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sebelum disampaikan kepada Presiden.

108 Pasal 38 Dalam hal diketahui masih terdapat kesalahan teknik penyusunan pada waktu naskah rancangan undang-undang disampaikan kepada Presiden, Sekrataris Negara dapat menyempurnakan teknik penyusunan rancangan undang-undangan dimaksud dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.

- Substansi tetap (lihat DIM No. 107)

- Substansi ditambah "Perpu" setelah kata "Undang-undang".


www.parlemen.net

109 Pasal 39 Dalam hal diketahui masih terdapat kesalahan teknik penyusunan setelah Undang-undang diundangkan, Sekretaris Negara dengan persetujuan, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dapat meralat kesalahan tersebut melalui Lembaran Negara.

- Lihat DIM No. 106.

110 Bagian Ketiga Penyempurnaan Teknik Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Keputusan

Presiden.

- Substansi tetap - Lihat DIM No. 106

111 Pasal 40Dalam hal diketahui masih terdapat kesalahan teknik penyusunan setelah Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden diundangkan, Sekretaris Negara dapat meralat kesalahan tersebut melalui Lembaran Negara.

Lihat DIM No. 106, 107

112 Bagian Keempat Penyempurnaan Teknik Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah

- Substansi tetap - Lihat DIM No. 106,107

113 Pasal 41Dalam hal diketahui masih terdapat kesalahan teknik penyusunan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur/Bupati/Walikota dapat menyempurnakan teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

- Substansi Tetap - Rangkaian kata "Gubernur/Bupatil/

Walikota" diganti "Kepala Daerah".


www.parlemen.net

114 Pasal 42 Dalam hal diketahui masih terdapat kesalahan teknik penyusunan setelah Rancangan Peraturan Daerah disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menyempurnakan teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


115 Pasal 43 Dalam hal diketahui masih terdapat kesalahan teknik penyusunan setelah Peraturan Daerah diundangkan, maka Sekretaris Daerah dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat meralat kesalahan tersebut melalui Lembaran Daerah.


116 BAB VIII MULAI BERLAKU,

PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

- Nomor BAB menjadi BAB IX - Judul disarankan diubah menjadi

"Pengundangan, Kekuatan Mengikat, dan Penyebarluasan

BAB VIII PENGUNDANGAN,

KEKUATAN MENGIKAT, DAN PENYEBARLUASAN

116 Bagian Kesatu Mulai Berlaku

Disarankan dihapus

117 Pasal 44Peraturan perundang-undangan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam rumusan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

- Substansi Tetap - kata "rumusan" disarankan

dihapus - Tempatnya dipindah menjadi

bagian dari "Pengundangan", sebelum Pasal 45 (lihat DIM No. 118)


www.parlemen.net

118 Bagian Kedua Pengundangan

Tetap Urutan menjadi Bagian Kesatu (lihat DIM No. 117)

119 Pasal 45(1) Peraturan perundang-undangan yang

diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:

Tetap

120 a. Undang-undang; Tetap 121 b. Peraturan Pernerintah Pengganti

Undang-undang; Tetap

122 c. Peraturan Pemerintah; Tetap

123 d. Keputusan Presiden mengenai: 1.) pengesahan perjanjian antara

negara Republik Indonesia dan negara lain atau badan nternasional; dan i

2.) pernyataan keadaan bahaya.

Tetap

124 e. hal-hal lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

- Substansi Tetap D- isarankan frasa "hal-hal lain" diganti dengan "peraturan perundang-undangan lain".

125 (2) Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, meliputi:

Tetap

126 a. Keputusan Presiden selain yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c; dan

- Substansi Tetap H- uruf a. Penunjukan ayat (1) huruf c seharusnya ayat (1) huruf d


www.parlemen.net

127 b. Hal-hal lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

- Substansi tetap -- Lihat DIM No. 124

128 Pasal 46 (1) Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia memuat penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik

-

Indonesia.

Substansi Tetap - ata "dari" dihapus K

.

129 (2) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik

- Substansi tetap - ubstansi ayat (2) disarankan S

disempurnakan.

Rumusan yang diusulkan: Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat hal-hal yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. harus dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik

Indonesia.

Indonesia.


www.parlemen.net

130 Pasal 47 Pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 undang-undang ini dilaksanakan oleh Sekretaris Negara.

Disarankan Pasal 47 dipecah menjadi dua ayat,

Pasal 47 dipecah 2 ayat yaitu (1) Pengundangan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dalam Lembaran Negara dilaksanakan oleh Sekretaris Negara.

(2) Pengundangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

131 Pasal 48 (1) eraturan perundang-undangan yang P

diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah

Disarankan yang diundangkan termasuk Keputusan Kepala Daerah yang bersifat pengaturan.

133 (2) Pengundangan peraturan daerah dalam Lembaran Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Tetap

134 Bagian Ketiga Penyebarluasan

Urutan menjadi Bagian Kedua (lihat DIM No. 116 dan 118)


www.parlemen.net

135 Pasal49 Pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang

- Tetap - Disarankan ada aturan deleasian pada Peraturan Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai pengundangan dan penyebarluasan

telah diundangkan dalam Lembaran Negara dan Berita Negara Republik Indonesia.

136 Pasal 50

t

Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan peraturan daerah yang elah diundangkan dalam Lembaran

Daerah.

Tetap

137 BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Nomor Bab disarankan menjadi Bab XI. Bab X saran menambahan bab baru tentang Kekuatan Mengikat Peraturan Perundang-undangan (lihat DIM No.142)

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

138 Pasal 51 -

“

t

(1) Masyarakat dapat memberikan

masukan dalam rangka penyiapan maupun pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan baik diminta maupun tidak diminta oleh Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat

Substansi Tetap K- ata “Dewan Perwakilan Rakyat” didahulukan dari kata Pemerintah”.

- Mohon penjelasan mengenai mekanisme penyampaian masukan dari masyarakat dalam ahap pembahasan

139 (2) Penyampaian masukan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Substansi Tetap


www.parlemen.net

140 Pasal52(1) Dalarn menyiapkan atau membahas

rancangan peraturan perundang-undangan, Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Pemerintah dapat meminta kepada masyarakat untuk memberikan masukan baik lisan maupun tertulis.

Tetap

141 (2) Dalam kegiatan memperoleh masukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat pula diundangkan para ahli dari ingkungan perguruan tinggi atau organisasi dibidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

l

Lihat DIM No. 139

142 Pasal 53

i

"

Tata cara penyampaian atau permintaan masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 diatur lebih lanjut oleh lembaga atau instansi penerima masukan yang bersangkutan.

Substansi, Tetap. Disarankan frasa" lembaga atau nstansi penerima masukan yang bersangkutan", diganti dengan kata Dewan Perwakilan Rakyat atau

Pemerintah"


www.parlemen.net

(Disarankan penambahan Bab X lihat DIM No.37)

BAB X KEKUATAN MENGIKAT

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(

t

l

(

(

Lihat DIM No. 143 Pasal ... 1) Peraturan perundang-undangan

hanya mengikat hal-hal yang erjadi sejak tanggal

pengundangannya dan tidak berlaku surut, kecuali ditentukan ain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

2) Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku surut, maka peraturan perundang-undangan tersebut harus mencantumkan tanggal batas berlaku surutnya.

3) Ketentuan Pidana atau ketentuan yang membebani masyarakat dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh diberlakukan surut.


www.parlemen.net

asing yang menurut hukum internasional dan kebiasaan internasional, tidak tunduk pada hukum Indonesia. (3) Peraturan perundang-undangan berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan ybs. (4) Peraturan perundang-undangan berlaku bagi perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ybs.

Pasal ... (1) Perjanjian internasional hanya

mengikat setelah disahkan atau diratifikasi dalam bentuk Undang-undang atau Keputusan Presiden dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam perjanjian itu sendiri.

(2) Perjanjian internasional yang disahkan dalam bentuk Keputusan Presiden salinannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.


www.parlemen.net

x Pasal 58 (1) Ketentuan peraturan

perundang-undangan yang menentukan mengenai status dan kewenangan hukum bagi warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, berlaku hukum Indonesia.

(2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menentukan mengenai status dan kewenangan hukum warga negara asing yang berada di wilayah negara Republik Indonesia, berlaku hukum nasionalnya.

Pasal 59 Dalam hal tidak ditentukan lain dalam peraturan perundang- undangan Indonesia, maka sahnya suatu perbuatan hukum ditentukan menurut hukum dari negara tempat perbuatan tersebut dilakukan.

Pasal 60 Dalam hal perbuatan hukum berkaitan dengan benda tidak bergerak, maka yang berlaku adalah hukum dari negara tempat benda tersebut berada.


www.parlemen.net

143 BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Menjadi Bab XII, Judul, Tetap

144 Pasal 54 (1) Pada saat berlakunya undang-undang ini semua rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang dalam proses pembahasan tetap mengikuti tata cara yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini.

Substansi Tetap Perubahan penunjukan Bab/Pasal, TIMSIN/TIMUS

145 (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) yang pada saat undang-undang ini berlaku telah dikeluarkan dan tidak diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, dinyatakan tetap berlaku.

Tetap

146 BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Menjadi Bab XIII. Judul Tetap

147 Pemerintah menyarankan ketentuan berlakunya ketentuan yang berkenaan dengan Pengundangan

148 Pasal 55Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, maka:

Tetap ,


www.parlemen.net

149 a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan Yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat;

Tetap

150 b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-undang

Tetap

Pasal ... Dalam hal terjadi perubahan atas suatu peraturan perundang-undangan yang membawa akibat hukum terhadap suatu peristiwa yang dilakukan sebelum peraturan perundang-undangan baru diundangkan dan peristiwa hukum tersebut belum diselesaikan, maka bagi mereka yang terkena peraturan perundang-undangan tersebut diberlakukan ketentuan yang menguntungkan.

Pasal ...(1) Peraturan perundang-undangan berlaku dalam batas wilayah negara Republik Indonesia. (2) Peraturan perundang-undangan berlaku bagi setiap warga negara, baik didalam maupun diluar, wilayah negara Republik Indonesia serta orang asing yang berada di dalam wilayah negara Republik Indonesia kecuali bagi orang


www.parlemen.net

Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan, dan Mulai Berlakunya Undang-undang Federal;

151 c. Pasal 1 algemeene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie (stb. 1847-23); dan

Tetap

152 d. Peraturan perundang-undangan lain yang ketentuannya telah diatur dalam Undang-undang ini; dinyatakan tidak berlaku

Tetap

153 Pasal 56 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Tetap

154 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Tetap

155 Disahkan di Jakarta Pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ABDURRAHMAN WAHID

Tetap

Disesuaikan.


www.parlemen.net

156 Diundangkan di Jakarta Pada tanggal SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DJOHAN EFFENDI

Tetap

Disesuaikan.

157 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR

Tetap


daftar inventarisasi masalah (dim...

Documents