roadmap pengelolaan - maritim.go.id · 5. pengembangan regulasi yang mendorong kinerja pengelolaan...
TRANSCRIPT
ROADMAP PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL DAN
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
Holiday Resort, Senggigi-Lombok, 22 Mei 2017
ANALISIS MASALAH
1. Kemantapan Kawasan Rendah
2. Regulasi yang Menjadi Landasan Pengelolaa UPT Belum Lengkap
3. Standar Jabatan SDM Pengelola tidak setara antara TN-KKPN
4. Anggaran Pengelolaan UPT Tidak Memadai
5. Sarana dan Prasarana Kawasan Tidak Memadai
6. Ancaman terhadap Keberadaan Keanekaragaman Hayati
7. Pengembangan wilayah
8. Pengembangan Ekowisata
9. Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Infrastruktur
tidak memadai
Lemahnya Kebijakan
PemerintahKelembagaan belum
efektif
Peran Masyarakat
Minim
Kemantapan Kawasan tidak
terbangun dilapangan
TATA KUASA / TATA KELOLA TAMAN NASIONAL (BAD GOVERNANCE)
Kuantitas &
Kualitas Belum
MemadaiKonsep belum ramah
lingkungan
Akses dan
Transportasi kurang
Belum ada sinkronisasi
arah pembangunan
dengan PEMDA
Sosialisasi peraturan
belum optimal
Sedikit (perlu)
Kebijakan/aturan
turunan
Kawasan Konservasi belum
terakomodir semua di
RTRW
Penurunan SD
Ikan Kurangnya SDM
Konflik wilayah
tangkapan
Kesadaran rendah
Alternatif pekerjaan
kurang Biaya operasional
pengelolaan tinggi
Pergeseran nilai
budaya
Anggaran Pendanaan
masih kurangAlternatif pendanaan
pengelolaan kurang
Perbedaan luas kawasan
antara dokumen dan
lapangan
Okupasi Kawasan
Pendanaan
PENGELOLAAN
TIDAK
OPTIMAL
Penurunan status
Kehati
Pencemaran
Pengambilan kehati
dilindungi
Ilegal Fishing
Perusakan
mangrove
Lemahnya Koordinasi
Lemahnya
kelembagaan
Kesejahteraan RendahKualitas SDM Rendah
Manfaat ekonomi
kawasan kurang dirasakanKearifan Lokal Berkurang
Tata Batas kawasan
belum clean and
clear
Batas Kawasan
Imajiner
Tumpang Tindih
Kepentingan lahan
S.1. Terwujudnya kinerja pengelolaan TN-KKPN yang
efektif
S.2. Terwujudnya pengembangan peran TN-KKPN dalam
mendukung pariwisata
S.3. Terwujudnya peningkatan peran masyarakat lokal di
sekitar TN-KKPN
S.4. Terbangunnya mekanisme pendanaan berkelanjutan
Sasaran
Roadmap
TN-KKPN
2017-2025
M.1 Tata batas kawasan yang mantap dan terintegrasi dengan RZR, RZ KawasanLaut, RZWP3K, RSWP3K dan RPJMD
M.2 Regulasi dan kebijakan untuk mendukung pengelolaan efektif tersedia
M.3 Sistem kelembagaan UPT kuat (SDM, Sistem kerja dan informasi, sarana danprasarana)
M4. Peran TNKKP dalam konservasi Kehati dan Pembangunan Perikananberkelanjutan meningkat
S.1
Terwujudnya
kinerja
pengelolaan
TN-KKPN yang
efektif
MILESTONE PROGRAM
1. Tata batas kawasan dan zonasi
yang mantap dan diakui serta
terintegrasi dengan
RDTR+RZWP3K (Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau2 Kecil)
+ RSWP3K
2. Regulasi dan kebijakan untuk
mendukung pengelolaan tersedia
3. Sistem kelembagaan UPT kuat
(SDM, Sistem kerja dan
informasi, sarana dan prasarana)
4. Peran TNKKP dalam mendukung
konservasi Kehati, perikanan
terjamin
1. Pengembangan sistem database dan informasi pengelolaan bagi
pengambilan keputusan UPT
2. Pemantapan dan pemeliharaan batas kawasan
3. Sosialisasi Tata Batas Kawasan dan zonasi
4. Program Perlindungan dan penegakan hukum kawasan
5. Pengembangan regulasi yang mendorong kinerja pengelolaan
6. Peningkatan infrastruktur strategis
7. Peningkatan kapasitas SDM pengelola
8. Pengembangan Sistem Kerja Pengelolaan
9. Peningkatan Sarana Prasarana pokok dan pelaksanaan tugas
10.Pencegahan dan penanggulangan sampah
11.Pengendalian Pencemaran
12.Adaptasi dan Mitigasi perubahan iklim
M.1 Rencana dan infrastruktur pariwisata tersedia
M.2 Ada produk wisata (ODTWA) terintegrasi
M.3 Implementasi Branding-Advertising-Selling Pariwisataalam
S.2
Terwujudnya
pengembangan
peran TN-KKPN
dalam
mendukung
pariwisata
MILESTONE PROGRAM
1. Rencana dan infrastruktur
pariwisata tersedia
2. Ada produk wisata
(ODTWA) terintegrasi
3. Implementasi Branding-
Advertising-Selling
Pariwisata alam
1. Pembangunan infrastruktur wisata bahari.
2. Pengembangan produk wisata bahari unggulan yang
terintegrasi menjadi 1 paket wisata
3. Peningkatan Pemasaran dan Perhatian Terhadap Merk
Pariwisata (Brand Awareness and Marketing)
4. Pengembangan Bisnis dan Investasi (Investment and
Business Development)
5. Kerjasama dan Pelibatan Stakeholder (Partnership and
Stakeholders Engagement)
M.1 Terdapat kesepakatan tata ruang dan pengelolaannya bersama masyarakat
M.2 Masyarakat mengoptimalkan pemanfaatan ruang kesepakatan sesuai modal sosialnya dengan pendampingan
M.3 Masyarakat terlibat aktif dalam pengelolaan Pariwisata – termasukmemberikan peluang sistem pendukungnya
M4. Peningkatan peran para pihak melalui Pengelolaan kolaboratif TNKKP
S3
Terwujudnya
peningkatan
peran
masyarakat
lokal dan Para
Pihak di sekitar
TN-KKPN
MILESTONE PROGRAM
1. Terdapat kesepakatan tata ruang
dan pengelolaannya bersama
masyarakat"
2. Masyarakat mengoptimalkan
pemanfaatan ruang kesepakatan
sesuai modal sosialnya dengan
pendampingan"
3. Masyarakat terlibat aktif dalam
pengelolaan Pariwisata –termasuk memberikan peluang
sistem pendukungnya
4. Peningkatan peran para pihak
melalui Pengelolaan kolaboratif
TNKKP
1. Pemetaan partisipatif ruang kelola masyarakat
2. Penataan ruang kesepakatan
3. Penyusunan regulasi zonasi sebagai Peraturan Desa/Adat
4. Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat untuk mengoptimalkan
pemanfaatan ruang kesepakatan bagi peningkatan penghidupan
5. Peningkatan kapasitas masyarakat pada bidang wisata
6. Memperkuat dan mengefektifkan kelompok masyarakat mitra UPT
untuk terlibat dalam pengembangan wisata di kawasan
7. Pembentukan dan pengembangan kelompok usaha bersama (KUB)
bidang wisata
8. Pendampingan masyarakat dalam budidaya spesies bernilai ekonomi
tinggi
9. Pemanfaatan SDA dan perikanan secara berkelanjutan
M.1 Kebutuhan dan Sumber-sumber pendanaan dapat
dimobilisasi melalui tata kelola yang baik
M.2 Mekanisme pendanaan berkelanjutan tersedia
S.4 Terbangunnya
mekanisme
pendanaan
berkelanjutan
MILESTONE PROGRAM
1. Kebutuhan dan
Sumber-sumber
pendanaan
teridentifikasi
2. Mekanisme pendanaan
pendanaan
berkelanjutan tersedia
1. Identifikasi kebutuhan dan sumber pendanaan
bagi peningkatan kinerja pengelolaan dan
pariwisata di TN dan KKPN
2. Menyusun strategi pendanaan berkelanjutan.
3. Memastikan Public Private Partnership (PPP)
terkait pariwisata