RISIKO DALAM PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI

Dadit Herdikiagung - Inspektur IIInspektorat Jenderal Kementerian Ristek, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Bogor, 29 April 2016

Penguatan Lingkungan Pengendalian

a. Mendapatkan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga (assurance activities)

b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga (anti corruption activities); dan

c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga (consulting activities)

d. Mendorong pelaksanaan pelaporan gratifikasi

e. Mendorong peningkatan peran SPI

Penguatan Pelaksanaan Pengawasan

a. Optimalisasi reviu sebagai upaya pencegahan

b. Optimalisasi penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal

c. Evaluasi hasil reviu dan hasil pemeriksaan eksternal

Evaluasi Berkala

Evaluasi berkala pelaksanaan penguatan lingkungan pengendalian dan pelaksanaan pengawasan

IMPLEMENTASI

SDM 1. SDM Jumlah SDM Itjen yang belum memadai

2. Kualitas SDM Itjen yang belum memadai

Dana 1. Belum teralokasikannya dana satker Itjen yang memadai

2. Belum tersedianya alokasi dana untuk peningkatan kesejahteraan pegawai

secara memadai

Peralatan 1. Belum tersedianya komputer yang memadai

2. Belum tersedianya Alat Tulis Kantor yang memadai

Sistem &

Prosedur

1. Belum tersedianya sistem dan prosedur pengawasan intern yang memadai

2. Belum tersedianya sistem dan prosedur pertanggungjawaban keuangan

yang memadai

3. Belum tersedianya sistem dan prosedur pelaporan kinerja yang memadai

Sarpras 1. Belum tersedianya ruang kerja yang memadai

2. Belum tersedianya sarana transportasi yang memadai

3. Belum tersedianya perumahan dinas bagi pejabat secara memadai

RISIKO UTAMA ITJEN

Mengoptimalkan Kapasitas Inspektorat Jenderal

a. Mengoptimalkan peran dan layanan Inspektorat Jenderal audit kinerja,

pemberian peringatan dini, dan konsultasi.

b. Mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia Inspektorat Jenderal dengan

kuantitas dan kualitas yang memadai.

c. Menerapkan praktik-praktik pemeriksaan intern yang profesional.

d. Meningkatkan akuntabilitas dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal secara

baik.

e. Membangun hubungan dan budaya organisasi yang baik dengan pihak-pihak lain

yang terkait.

f. Menerapkan struktur tata kelola yang baik.

Mengoptimalkan Kapasitas dan Peran Satuan Pengawas Intern (SPI) PTN

a. Meningkatkan peran dan fungsi SPI sebagai pengawal PTN

b. Mengupayakan penegasan struktur organisasi SPI PTN

c. Meningkatkan kapabilitas SDM SPI PTN

STRATEGI PENGENDALIAN RISIKO ITJEN

Kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan

dan sasaran instansi pemerintah (PP No. 60/2008, Pasal 3

ayat 1b)

Risiko adalah segala sesuatu yang berdampak

negatif terhadap pencapaian tujuan yang diukur

berdasarkan kemungkinan dan dampaknya (PMK No.

191/PMK.09/2008)

PENGERTIAN

Perencanaan dan Penganggaran

Reviu

Reviu

Reviu

Reviu

KEGIATAN

Lev Descriptor Example detail description

1 Insignificant No injuries. Minor delays. Little financial loss. $0 - $4,999*

2 MinorFirst aid required. Small spill/gas release easily contained within work

area. Nil environmental impact. Financial loss $5,000 - $49,999*

3 Moderate

Medical treatment required. Large spill/gas release contained on

campus with help of emergency services. Nil environmental impact.

Financial loss $50,000 - $99,999*

4 Major

Extensive or multiple injuries. Hospitalisation required. Permanent

severe health effects. Spill/gas release spreads outside campus area.

Minimal environmental impact. Financial loss $100,000 - $250,000*

5 Catastrophic

Death of one or more people. Toxic substance or toxic gas release

spreads outside campus area. Release of genetically modified organism

(s) (GMO). Major environmental impact. Financial loss greater than

$250,000*

EVALUASI RISIKO

Level Descriptor Example detail description

5 Almost certain Is expected to occur in most circumstances

4 Likely Will probably occur in most circumstances

3 Possible Might occur at some time

2 Unlikely Could occur at some time

1 Rare May occur only in exceptional circumstances

likelihood

consequences

Fokus pada pengendalian

(manajemen bertanggung jawab atas

manajemen risiko)

Fokus pada penilaian risiko

(penilaian risiko bersama-sama

manajemen)

Fokus pada assurance

(penilaian secara independen atas

manajemen risiko)

SEKARANGMASA LALU MASA DATANG

OBJEK AUDIT OBJEK MANAJEMEN RISIKO

Bagaimana caranya menggunakan data masa lalu

untuk mengusahakan tujuan masa depan

tercapai????

RISK BASED AUDIT

HASIL PEMERIKSAAN BPK (Ristek)

TahunTemuan

(Nilai, Jml)(dlm juta)

Rekomendasi(Nilai, Jml)

SesuaiRekomendasi

(Nilai, Jml)Proses

(Nilai, Jml)

Blm TLNilai Penyrhn

Aset/Pnyetorn ke Kas Neg

2008 169.9489

166.7169

166.7169

- - 166.716

2009 121.7297

-7

-7

- -

2010 956 11

11614

11613

-1

- 116

2011 928 14

92832

92830

-1

-1

928

2012 5.42721

5.10041

5.10040

-1

- 282

2013 0,33 10

0,3318

0,3317

-1

- 0.33

2014 21.97419

13.63089

6.44664

7.18425

- 3.093

2013/14PDTT

1.47511

1.47529

- - 1.475(29)

Total 320.96291

186.491210

179.307180

7.18429

1.47529

171.136

HASIL PEMERIKSAAN BPK (Dikbud)

TahunTemuan

(Nilai, Jml)(dlm juta)

Rekomendasi(Nilai, Jml)

SesuaiRekomendasi

(Nilai, Jml)Proses

(Nilai, Jml)

Blm TLNilai Penyrhn

Aset/Pnyetorn ke Kas Neg

2008 389.097,97$ 9.564,50

6

NA20

NA9

NA11

NA0

NA

2009 1.863.964,7920

NA45

NA14

NA31

NA0

NA

2010 25.833,6713

NA33

NA16

NA17

NA0

NA

2011 922.126,29$ 32.764,68

25

NA50

NA19

NA30

NA1

NA

2012 3.199.229,6337

NA96

NA27

NA33

NA36

NA

2013 152.140,53 29

NA100

NA17

NA57

NA28

NA

2014 NA NA NA NA NA NA

2015 NA NA NA NA NA NA

Total 6.552.397,85$42.329,18

189

NA522

NA102

NA181

NA65

NA

TEMUAN KEPATUHAN

(1) Perjalanan Dinas

tidak melakukan perjalanan dinas; tidak menerima lumpsum sesuai standar biaya;

tandatangan tidak sesuai; pejabat penandatangan lembar SPPD tidak sesuai;

pelaksana melakukan absensi di kantor; tidak ada surat penugasan; pelaksana

perjalanan dinas tidak jelas lembaganya

(2) Pengadaan Barang

tidak diketahui berapa unit barang yg diadakan dan berapa harga per unit barang;

kelebihan pembayaran; pengadaan tidak didukung bukti yg sah; pengadaan tidak

ada bukti penerimaan barang; pengadaan bersifat proforma; kerjasama yg

menguntungkan pihak ketiga

(3) Pembayaran Narasumber

tandatangan berbeda di daftar hadir, form honor dan lembar pertanggung jawaban;

narasumber tidak jelas instansinya; ketidaksesuaian jumlah narasumber dan

peserta rapat

(4) Penggunaan PNBP

penggunaan langsung; penerimaan di Satker BLU tanpa pengesahan

(5) Hibah yang diterima belum dicatat

(6) Kelebihan pembayaran gaji, tunjangan fungsional, dan tunjangan profesi

dosen

(7) Aset belum bersertifikat dan surat kendaraan tidak lengkap.

TEMUAN SPI

(1) sistem pengendalian internal (SPI) perjalanan dinas, seperti

kelemahan penyusunan SOP, TOR dan RAB, pengawasan

penerbitan surat tugas, pengawasan pertanggung jawaban

pelaksanaan perjalanan dinas.

(2) aturan internal yang mengatur narasumber untuk FGD ,

rapat koordinasi.

(3) kejelasan output untuk membedakan narasumber dan

peserta.

(4) Koordinator Kegiatan seringkali tdk mencatat dan

membukukan pengelolaan dana yang diterimanya

(5) belum adanya SOP baku mengenai mekanisme pembayaran

UP dan TUP.

(6) belum ada SOP pengadaan barang

REKOMENDASI KE ITJEN DAN SPI

TAHUNREKOMENDASI

NILAIITJEN SPI

2015 5 3

2014 9 1 152.4 M

2013 5 - 3.1 T

TINDAK LANJUT TEMUAN (1)

Pasal 20 UU No 15 Tahun 2004

(1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan

(2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang

tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

(3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari setelah laporan hasil

pemeriksaan diterima.

(4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administrative sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

(6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebnagaimana dimaksud

pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

TINDAK LANJUT TEMUAN (2)

Pasal 5 Peraturan BPK No. 2 Tahun 2010

(1) Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pejabat wajib

memberikan alasan yang sah.

(2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi:

a. force majeur, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam,

pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak

dapat dilaksanakan.

b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan:

1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan;

2) pejabat menjadi terpidana; atau

3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.

c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain,

yaitu:

1) perubahan struktur organisasi; dan/atau

2) perubahan regulasi.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)

Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK

dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.

TEMUAN BERISIKO HUKUM

BPK merekomendasikan kepada … agar menginstruksikan … untuk memerintahkan PPK menagih kembali pembayaran perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp…

BPK merekomendasikan kepada …agar menginstruksikan … untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada … PPK yang tidak cermat dalam …, … pada masing-maisng satuan kerja yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Memerintahkan … untuk menarik kelebihan pembayaran kepada … dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp…

TINDAK PIDANA KORUPSI

• memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau

perekonomian nasional (Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 tentang

Pemberantasan TPK)

• menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau

kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara

atau perekonomian Negara. (Pasal 3 ayat (1) UU No. 31/1999 tentang

Pemberantasan TPK)

1. Pendampingan Penyusunan Laporan KeuanganPendampingan dan Reviu Laporan Keuangan

2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemantauan dan Pengkoordinasian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal; Pelaksanaan

Evaluasi Hasil Pengawasan

3. Pengawasan DiniPengawasan Kebijakan dan Program; Pengawasan Pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, dan BMN; Pemberian

Saran dan Rekomendasi

4. Pendampingan Penataan BMNPengawasan Pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, dan BMN

Peran SPI dalam Pengelolaan Risiko

Terima kasihContact:dadit@ristekdikti.go.id