direktorat jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko

33
Utang Negara sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko PALU, 14 Agustus 2018

Upload: others

Post on 16-Oct-2021

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Utang Negara sebagai

Sumber Pembiayaan

Pembangunan

Kementerian Keuangan RIDirektorat Jenderal Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko

PALU, 14 Agustus 2018

Page 2: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

1PerkembanganPengelolaan Utang Negara

2Sekilas tentang SUKUK Negara

3 Saving Bond Ritel 004

OUTLINE

Page 3: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

PerkembanganPengelolaan Utang Negara

1

Page 4: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN

PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Tantangan Pembangunan…penyediaan infrastuktur dan kualitas SDM Indonesia masih tertinggal…

4

Perlu diakselerasi belanja infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan negara lainnya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Perlu peningkatan belanja kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia

2

2.5

3

3.5

4

1,000 3,250 5,500 7,750 10,000

gap penyediaan infrastruktur

Kondisi indeks infrastruktur beberapa negara dan GDP per kapitanya

GDP Per Capita

Infr

astr

uctu

re In

dex

Data tahun 2016, sumber: World Bank

Indonesia

India

Vietnam

FilipinaRusia

Thailand

Malaysia

Brazil

Tiongkok

0.925

0.865

0.789

0.767

0.762

0.754

0.74

0.738

0.689

0.683

0.682

0.666

0.624

0.563

0.5560.00 0.25 0.50 0.75 1.00

Singapore

Brunei

Malaysia

Turkey

Mexico

Brazil

Thailand

China

Indonesia

Vietnam

Philippines

South Africa

India

Cambodia

Myanmar

sumber : UNDP

Human Development Index 2017

Page 5: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN

PEMBIAYAAN DAN RISIKO

MENGAPA PERLU BERUTANG?

5

Utang diperlukan agar pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsi yang penting dan mendesak

Menjaga momentum & menghindari

Opportunity Loss

Melibatkan peran sertagenerasi berikutnya dalamberinvestasi yang memberi

manfaat jangka panjang(sharing the burden)

Menjaga danmempercepat

pertumbuhan ekonomi

Mengembangkan pasarkeuangan

•Belanja prioritas(infrastruktur & SDM) tidak bisaditunda;

investasi SDM fasilitas kesehatandan pendidikan

•Penundaan belanjamengakibatkanbiaya lebih besar di masa datang

•Utang untuk investasisebagai pemerataantanggung jawab antargenerasi dalam penyediaanaset

•Dalam kondisiperekonomianmelamban, stimulus fiskal melalui utangdapat mendorongpertumbuhan.

•Pertumbuhanmendorong peningkatanpenerimaaan pajak di masa depan untukmembayar kembaliutang

•Menyediakanbenchmark bagiindustri keuangan

•Menyediakanalternatif investasibagi masyarakat

•Sebagai instrumenoperasi moneter

...filosofi pembiayaan pembangunan melalui utang…

Page 6: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN

PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Mengarahkan pemanfaatan utanguntuk kegiatan produktif.

Mengoptimalkan pinjaman tunaiuntuk meningkatkan fleksibilitaspemenuhan pembiayaan

Meningkatkan fungsi hubunganinvestor dan kelembagaan

Meningkatkan partisipasi masyarakatuntuk berinvestasi di SBN melaluipengembangan jalur distribusi SBNRitel secara online.

Tujuan dan Kebijakan Umum

6

Mengendalikan rasio utang terhadapPDB pada level yang aman.

Meningkatkan optimalisasi biaya utanguntuk mendukung kesinambunganfiskal.

Mengoptimalkan pendanaan utang darisumber dalam negeri dan sumber utangluar negeri sebagai pelengkap.

Mengoptimalkan peran sertamasyarakat.

Melakukan pengelolaan portofolio utangsecara aktif.

Meningkatkan koordinasi pengelolaanlikuiditas.

Kebijakan Umum

Pasar SBN domestik yang

dalam, aktif, dan likuid untuk

Meningkatkanakuntabilitas publik

Memenuhikebutuhan

pembiayaandengan biayayang minimal

dan risiko yang terkendali

Tujuan

Page 7: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN

PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Instrumen Utang: SBN

7

Surat Berharga Negara (SBN)

Surat Utang Negara (SUN)Surat Berharga Syariah

Negara (SBSN)

SuratPerbendaharaan

Negara (SPN)

Obligasi Negara

(ON)

ON – Valas ON – Rupiah

Fixed Rate - Rp

Variable Rate - Rp

Fixed Rate -Reguler

Variable Rate - Reguler

Zero Coupon -Reguler

Global Bonds (USD)

Samurai Bonds (JPY)

BerdasarkanJk Waktu

Jatuh Tempo

BerdasarkanJenis Mata

Uang

BerdasarkanJenis Kupon

Surat Perbendaharaan

Negara Syariah (SPN-S)

SBSN Jangka Panjang

Sukuk –Valas

Sukuk –Rupiah

Global Sukuk(USD)

Fixed Rate - Rp

Non-tradable

SBSN - Rp

Islamic Fixed Rate - Reguler

SDHI

Project Base Sukuk -Reguler

Catatan:

FR – Reguler : semi annual coupon

VR – Reguler : quarterly coupon

ORI : monthly coupon

Saving

Bond Ritel

ORI Sukuk Ritel

Rupiah

SukukTabungan

Zero Coupon

Rupiah

Zero Coupon

Page 8: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN

PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Instrumen Utang: Pinjaman

8

PINJAMAN

Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Dalam Negeri

Valas

Tunai Kegiatan

KSA

MultilateralBilateral

Rupiah

Pemda

Kegiatan

BUMN

LPKEKSA

MultilateralBilateral

Berdasarkan

Jenis

Pinjaman

Berdasarkan

Sumber

Pinjaman

Berdasarkan

Mata Uang

Page 9: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN

PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Komposisi Utang Negara 30 Juni 2018

81.2% 81.4%

18.8% 18.6%

Mar 2018 Jun 2018

By Instrunent

SBN Loan

58.5% 57.4%

29.9% 30.8%

6.2% 6.3%4.2% 4.4%1.2% 1.1%

Mar 2018 Jun 2018

By Currency

IDR USD JPY EUR Other

89.5% 89.6%

10.5% 10.4%

Mar 2018 Jun 2018

By Interest Rate

Fixed Floating

9.7% 11.3%13.7% 12.9%

14.7% 15.5%

29.0% 29.7%32.9% 30.6%

Mar 2018 Jun 2018

By Tenor

< 1 tahun > 1 s.d. 3 tahun

> 3 s.d. 5 tahun > 5 s.d. 10 tahun

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027+ *

)

TrilliunValas Jun '18

Rupiah Jun '18

*) merupakan rata-rata jatuh tempo per tahun, dengan jatuh tempo terpanjang tahun 2055

Maturity Profile Utang• Outstanding utang bulan Maret 2018 sebesar Rp4.136,4 triliun

menjadi Rp4.227,7 triliun pada akhir juni 2018• Pemerintah pemerintah telah melakukan pengadaan utang

sesuai dengan strategi antara lain:• Mengutamakan tingkat bunga tetap• Mengutamakan utang denominasi Rupiah• Shorthening duration untuk meningkatkan efisiensi biaya

utang• Dilihat dari maturity profile utang pemerintah dapat dilihat

bahwa jatuh tempo utang tertinggi akan terjadi pada tahun 2019 hingga Rp400 triliun dan selanjutnya berada pada kisaran Rp250 triliun.

Page 10: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN

PEMBIAYAAN DAN RISIKO

RISIKOadanya ketidakpastian yang berpotensimenyebabkan terjadinya suatu peristiwa.

Indikator:• Risiko perubahan tingkat bunga

• Variable rate• Refixing rate

• Risiko perubahan nilai tukar• Rasio utang valas

• Risiko pembiayaan kembali• Rata-rata waktu jatuh tempo• Duration• Jatuh tempo dalam 3 tahun

Mengelola Trade-off antara Risiko dan Biaya Utang

10

BIAYATingkat imbal hasil yang diberikan kepadainvestor atau kreditur, antara lain:Management Fee/Up front fee Pinjaman, Kupon/Bunga/Margin, Fee Agen Penjual, Diskon Obligasi, Commitment Fee Pinjaman

Indikator:• Rasio pembayaran bunga terhadap

outstanding.• Rasio pembayaran bunga terhadap PDB• Rasio pembayaran bunga terhadap

belanja

Faktor yang Mempengaruhi:

• Perubahan Asumsi EkonomiMakro

• Perubahan Kondisi PasarKeuangan

• Kebutuhan Pembiayaan danKebijakan Utang

• Penyerapan Pinjaman olehKementerian/Lembaga

Page 11: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN

PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Utang Dikelola Dengan Baik…Outstanding utang meningkat, risiko utang semakin terkendali..

• Tingkat bunga variable/floatingdan ATM semakin menurun

• Porsi utang dalam valas dapatdikendalikan dalam kisaran 10%-12% terhadap PDB

• Jatuh tempo utang dapatdikendalikan denganmempertimbangkan jatuh tempo utang dalam 1, 3, dan 5 tahunagar tidak membebani fiskal.

11

16,2 16,014,8

13,712,1

10,7

22,5 23,221,0 20,7

17,519,5

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Interest Rate Risk

Variable rate ratio [%] Refixing [%]

10,2 11,7 10,7 12,2 12,1 11,7

44,446,7

43,4 44,542,6

40,4

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Exchange Rate Risk

FX Debt to GDP ratio (%) *) FX Debt to total debt ratio (%)

9,79,6

9,7

9,4

8,9

8,6

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Average Time To Maturity

ATM (in years)

7,2 8,6 7,7 8,4 6,510,1

21,5 21,8 20,1 21,4 22,725,3

32,4 33,4 33,9 34,7 36,039,8

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Debt Maturity

in 1 year (%) in 3 year (%) in 5 year (%)

Page 12: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Sekilas Tentang SUKUK Negara2

Page 13: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN

PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Pembiayaan Infrastruktur…Penyediaan infrastruktur oleh pemerintah hanya sebesar 41% dari total kebutuhan 5 tahun…

13

Salah satu instrumenyang digunakanpemerintah untukpembiayaaninfrastruktur adalahmelalui utang dalambentuk SBSN dan pinjaman

Diperlukan kebijakanperan BUMN/D dan swasta untuk memenuhikebutuhan pembiayaaninfrastruktur

Kebijakan ini merupakansalah satu solusi dimanakapasitas fiskalpemerintah yang semakin terbatas

Page 14: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN

PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Sumber Pendanaan Pembangunan Nasional

14

Page 15: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN

PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Berbagai proyek infrastruktur lainnya di

Indonesia, banyak yang dibiayai melalui

SUKUK NEGARA

INDONESIA

Pengembangan & Revitalisasi

Asrama Haji di 24 Lokasi

Pembangunan & Rehabilitasi

701 Kantor Urusan Agama

& Manasik Haji

Pembangunan & Pengembangan

Gedung Perkuliahan di 54

Perguruan Tinggi

Pembangunan &

Pengembangan

32 MadrasahPembangunan

3 Taman Nasional(Baluran, Gunung Gede Pangrango,

Aketajawe-Lolobata/Halmahera)

Pembangunan &

Pengembangan

3 Laboratorium

Pembangunan Jalan dan

Jembatan di 30 Provinsi

Pembangunan

Jalur Kereta Api di

Jawa, Sumatera, Sulawesi

Pembangunan

328 Proyek Sumber Daya Air (bendungan, irigasi, penyediaan dan

pengelolaan air tanah)

Page 16: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN

PEMBIAYAAN DAN RISIKO16

IAIN PALU

"Pembangunan enam gedungyang dibiayai dengan SBSN telah selesai dilaksanakan

dan akan segeradimanfaatkan“

Prof. Dr. H. Zainal Abidin M.Ag, Antara

Sulteng, 10 Ags 2016Menteri Agama Resmikan

Gedung Dosen (SBSN) dan

Gedung FEBI UIN Alauddin,

UIN Online, 15 Februari 2018

Pembangunan Asrama

Haji Sudiang, Makassar

Sumber dana dari SBSN

Beberapa Proyek di Sulawesi yang

dibiayai oleh SUKUK Negara

Page 17: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN

PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Surat Berharga Negara

Diterbitkan Berdasarkan Prinsip Syariah

Bukti atas Bagian Penyertaan thd Aset SBSN

Dalam Mata Uang Rupiah atau Valuta Asing

SUKUK

NEGARA

adalah

Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2008 tentang Surat

Berharga Syariah Negara

Dasar Hukum

Pembiayaan APBN

Pembiayaan pembangunan

proyek

Tujuan

Definisi

Page 18: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN

PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Sukuk Obligasi

Deskripsi Surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, merepresentasikan kepemilikaninvestor atas underlying asset.

Surat berharga berupa pernyataan utang daripenerbit kepada investor.

Akad Menggunakan akad syariah untuk menghasilkankewajiban finansial antara issuer dengan investor

Perjanjian utang piutang.

Underlying asset Memerlukan underlying asset sebagai dasarpenerbitan dan sumber pembayaran imbalan.

Tidak perlu.

Landasan syariah Perlu landasan syariah berupa fatwa dan/atau opini syariah.

Tidak perlu.

Penggunaan danahasil penerbitan

Untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Tidak ada.

Return/ Imbalan Return terkait dengan aset, akad dan tujuan pendanaannya.

Berupa bunga.

Basis investor Investor konvensional dan nvestor syariah. Investor konvensional .

Perbedaan Sukuk dan Obligasi

Page 19: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN

PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Menyediakan alternatif sumber

pembiayaan APBN dan

Pembiayaan Proyek

Menyediakan instrumen investasi

dan likuiditas berbasis syariah

Mengembangkan pasar

keuangan syariah

Menyediakan benchmark bagi penerbitan

sukuk korporasi

Sejak tahun 2008,

Pemerintah telah

berupaya mendorong

perkembangan

keuangan syariah

melalui penerbitan

SBSN.

Selama satu dekade,

SBSN telah menjadi

instrumen pembiayaan

dan investasi syariah

yang penting, serta

turut berperan langsung

dalam pembangunan

infrastruktur di tanah air.

19

PEMBIAYAAN NEGARA DENGAN SKEMA SYARIAH

(SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA / SUKUK NEGARA)

Page 20: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN

PEMBIAYAAN DAN RISIKO[20]

Selama satu dekade, peran SUKUK NEGARA sebagai instrumen pembiayaan dan investasi syariah semakin signifikan.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

UU Nomor 19/2008

Debut penerbitan Sukuk

Negara (Seri IFR)

Debut Sukuk Ritel (SR)

Debut Global Sukuk (SNI)

Debut Sukuk Dana Haji (SDHI)

Debut Lelang Sukuk Negara

Lelang Sukuk Negara

secara reguler (dua

minggu sekali)

Debut SPN-S

Lelang perdana

Seri PBS

Green Shoe

Option (GSO)

Debut Project

Financing Sukuk

Debut Global Sukuk

menggunakan

struktur sukuk

wakalah (5th Global

Sukuk)

Global Sukuk dalam single

tranche terbesar (USD2

bio)

Global Sukuk dalam

dual tranche (5 & 10

tahun)

Debut Sukuk

Tabungan (ST)

Debut The World’s First Global

Green Sukuk

Lelang SBSN reguler

Lelang SBSN

reguler

Page 21: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN

PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Legal infrastructure yang memadai:

UU Nomor 19/2008 Perusahaan Penerbit

SBSN (SPV)Legal

Infrastructure

Variasi Jenis Instrumen

Struktur & Kesesuaian

Syariah

MetodePenerbitan

Sukuk Negara

Fatwa/Opini Syariah DSN MUI & StrukturSukuk:

6 Fatwa terkait Sukuk Negara Opini Syariah untuk tiap penerbitan Sukuk

Negara

4 struktur sukuk :o Ijarah Sale and Lease Backo Ijarah Asset to be Leasedo Ijarah Al Khadamato Wakalah

7 jenis instrumen Sukuk Negara:

Islamic Fixed Rate (IFR) Project Based Sukuk (PBS) Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)

3 metode penerbitan Sukuk Negara:

Lelang Bookbuilding Private placement

Sukuk Negara Indonesia (SNI) / Global Sukuk Surat Perbendaharaan Negara – Syariah (SPN-S) Sukuk Negara Ritel (SR) Sukuk Tabungan (ST)

Underlying assets Tax neutrality

Faktor Pendukung Sukuk Negara

Page 22: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Saving Bond Ritel(SBR004)3

Page 23: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN

PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Jadwal Penerbitan SBR004

23

Masa Registrasi:

Tanggal Setelmen/Penerbitan

September 2018September 2018

Akhir Masa Penawaran

Pembukaan Masa Penawaran (Launching)

Agustus 2018

Penetapan HasilPenjualan

September 2018

Kick Off Meeting

1 Agustus 2018

PenetapanKupon

Agustus 2018

%

Masa Penawaran

Registrasi sudah dapat dilakukan setiapsaat pada Midis yang telah ditetapkan

Batas Waktu PenyampaianJadwal Marketing

10 Agustus 2018

Page 24: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN

PEMBIAYAAN DAN RISIKO

24

Bank

Perusahaan Efek

Perusahaan EfekKhusus

Perusahaan Fintech Peer-to-Peer

Lending

*Semua Mitra Distribusi memakai kanal pemesanan secara web-based, kecuali BNI yang menggunakan mobile app

Page 25: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN

PEMBIAYAAN DAN RISIKO

25

PT Bank Central Asia, TbkTelp: 62 21 2358 8000 / 1500888 (Halo BCA)

Website: https://ibank.klikbca.com/

PT Bank Mandiri (Persero), TbkTelp: 14000 (Mandiri Call)

Website: https://sbnonline.bankmandiri.co.id

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

Telp: 1500046 (BNI Call)

Website: : http://www.bni.co.id

PT Bank Permata, TbkTelp: 1500111

Website: https://new.permatanet.com

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Telp: 62 21 575 2510 / 14017/ 1500017 (Call BRI)

Website: https://sbn.bri.co.id

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

Telp: 021-1500286

Website: https://btn.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk

Telp: 62 21 2924 9088/912962 21 2924 9125/9135

Website: https://sbn.trimegah.id/sbn/

PT Bareksa Portal InvestasiTelp: 62812 2345 4552

Website: http://sbn.bareksa.com/

PT Star Mercato Capitale (Tanamduit)Telp: 62 21 726 8735

Website: [email protected]

PT Investree Radhika Jaya `Telp: 62 21 2978 4888

Website: https://sbn.investree.id

PT Mitrausaha Indonesia Group (Modalku)

Telp: 021-2258 5350

Website: https://modalku.co.id

Daftar Call Center Mitra Distribusi dengan Layanan Online

Page 26: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN

PEMBIAYAAN DAN RISIKO

1. Calon investor melakukanregistrasi melalui SistemElektronik MiDis

2. Membuat SID (Single Investor Identification) dan Rekening suratberharga via Sistem PemesananOnline (bagi yang belummemiliki)

3. Calon investor melakukan pemesanan melaluiSistem Elektronik MiDis setelah membacaketentuan dalam memo info

4. Verified order akan mendapatkan kodepembayaran (Billing Code) via Sistem Elektronik MiDis atau email

5. Kode pembayaran digunakan untuk penyetorandana sesuai pemesanan

6. Pembayaran dilakukan melalui Bank Persepsi dengan berbagaisaluran pembayaran (teller, ATM, internet banking, mobile banking) dengan batas waktu yang telah ditentukan

7. Calon investor memperoleh NTPN (Nomor Transaksi PenerimaanNegara) & notifikasi completed order via Sistem Elektronik MiDisdan email yang terdaftar

8. Menerima bukti konfirmasikepemilikan SBN ritel via SistemElektronik MiDis dan email yang terdaftar

REGISTRASI

PEMESANAN

KONFIRMASI PEMBAYARAN

Bagaimana cara membeli SBR004?26

Page 27: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN

PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Terima Kasih

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung Frans Seda, Jl. Wahidin Raya No.1Jakarta Pusat 10710 T. (021) 3459616

Data dan informasi terkait utang dapat diakses melalui

http://www.djppr.kemenkeu.go.id

[email protected]

@DJPPRkemenkeu

DJPPRKemenkeu

DJPPRKemenkeu

@djpprkemenkeu

Page 28: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN

PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Rata-rata defisit & pertumbuhan satu dekade terakhir

1.2

9.0

5.64.8

2.2 2.7 2.1

-0.6

7.4

2.2 2.11.1 0.5

1.3

-0.7 -1.1 -1.6 -2.1 -2.7 -2.8 -3.1 -3.1 -3.5 -3.3-4.3

-6.2 -6.4 -6.7-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

Germ

any

Chin

a

Indo

nesi

a

Turk

ey

Arg

entina

Aust

ralia

South

Afr

ica

Italy

India

Mexic

o

Bra

zil

United K

ingdo

m

Japa

n

United S

tate

sSumber: World Economic Outlook – IMF April 2017, CEIC, Kemenkeu diolah

Pertumbuhan

PDBDefisit fiskal

28

239%

107%89%

78% 70% 68% 58% 51% 50% 46% 42% 34% 29% 28%17%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

Jap

an US

UK

Bra

zil

Ind

ia

Ge

rman

y

Me

xico

Arg

enti

na

S A

fric

a

Ch

ina

Thai

lan

d

Ph

ilip

pin

es

Turk

ey

Ind

on

esi

a

Ru

ssia

Rasio Utang terhadap PDB, 2016

…Defisit dan rasio utang Pemerintah rendah, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi

Bagaimana Defisit, Pertumbuhan, dan level utang di berbagai negara?

Page 29: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN

PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

29

Pertumbuhan Ekonomi

Menciptakan kesempatan kerja

Mengentaskan kemiskinan

Mengurangi Kesenjangan

Kesejahteraan Masyarakatadil dan makmurAPBN

PENDAPATAN• Pajak• Bea Cukai• PNBP

• Hibah

BELANJA• Pemerintah Pusat

KL Non KL

• Transfer ke Daerah• Dana Desa

DEFISIT/SURPLUS

PEMBIAYAAN• Utang (SBN, pinjaman LN)

• Investasi (salah satunya pada sektor infrastruktur)

SASARAN

INSTRUMEN

…sebagai instrumen untuk menciptakan pertumbuhan, kesejahteraan & pemerataan...

Page 30: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

30

Page 31: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Availability Payment

31

Page 32: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Konsesi Dengan Dukungan Pemerintah

32

Page 33: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Konsesi Tanpa Dukungan Pemerintah

33