riati anggriani sh, mars, m.hum kepala biro hukum dan...
TRANSCRIPT
RIATI ANGGRIANI SH, MARS, M.Hum
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
BADAN POM
20 MEI 2020
Reformasi birokrasi pada hakikatnyamerupakan upaya untuk melakukanpembaharuan dan perubahan mendasarterhadap sistem penyelenggaraanpemerintahan menyangkut aspek mentalaparatur, pengawasan, akuntabilitas,kelembagaan (organisasi), tata laksana,sumber daya manusia aparatur,peraturan perundang-undangan, danpelayanan publik.
2
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design ReformasiBirokrasi 2010-2025.
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
- PERMENPAN RB NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020-2024
- PERMENPAN RB NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAANEVALUASI REFORMASI BIROKRASI
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan
Peraturan Badan POM No. 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan POM No. 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM
3
MANAJEMEN PERUBAHAN
PENGUATAN PENGAWASA
N
PENGUATAN AKUNTABILIT
AS KERJA
PENGUATAN TATA
LAKSANA
PENGUATAN KELEMBAGA
AN
SISTEM MANAJEMEN APARATUR
PENGUATAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
PENINGKATAN PELAYANAN
PUBLIK
4
REFORMASI BIROKRASI
NILAI RB BPOMPENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2,71 2,71
2,09
2,71 2,71
3,2
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nila
i
Tahun
6
TARGET INDEKS RB BPOM
Birokrasi yang bersih danakuntabel
Birokrasi yang efektif dan efisien
Birokrasi yang memiliki
pelayanan publikberkualitas.
7
bersih
Tim Reformasi Birokrasi Pokja Penataan Peraturan Perundang-Undangan
8
Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 7
• Koordinator : Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
• Sekretaris : Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan.
• Anggota :
❑ Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
❑ Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
❑ Direktur Standardisasi Pangan Olahan;
❑ Kepala Subdirektorat Standardisasi Produksi dan Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
❑ Kepala Subdirektorat Standardisasi Suplemen Kesehatan;
❑ Kepala Subdirektorat Standardisasi Pangan Olahan Tertentu;
❑ Kepala Bagian Kerja Sama Regional dan Multilateral;29
Meningkatkan efektivitaspengelolaan PeraturanPerundang-undangan di bidangpengawasan obat dan makananyang dikeluarkan oleh BadanPengawas Obat dan Makanan.
10
11
A. KEGIATAN
B. TARGET
C. INDIKATOR KINERJA
1•Evaluasi penerapan Peraturan perundang-undangan yang meliputi harmonisasi, simplifikasi,
deregulasi, dan revisi
2
•Perencanaan peraturan perundang-undangan berdasarkan evaluasi penerapan peraturanperundang-undangan, kebutuhan organisasi, dan lingkungan strategis
3•Penyusunan Peraturan perundang-undangan
4• Sosialisasi Peraturan perundang-undanga
5 •Monitoring dan evaluasi pengendalian dan penyusunan Peraturan perundang-undangan
12
• Telah dilakukanHarmonisasiterhadapperaturan BadanPOM sebelum di undangkanbersama denganKementerianHukum dan HAM danKementerian/Lembaga terkait
•Telah dilakukansimplifikasi terhadapbeberapa peraturanBadan POM yang mempunyaipengaturan/substansiyang sama menjadi satuperaturan Badan POM seperti Peraturantentang BahanTambahan Pangan (dari26 Peraturan menjadi 1 peraturan Badan POM)
• Telah dilakukanDeregulasi danrevisi terhadapbeberapaPeraturanBadan POM denganmenyesuaikanperkembangankebijakan olehPemerintah
13
Data Peraturan Tahun 2019
14
1 Peraturan Badan POM Nomor 1 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017
Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2015-2019
2 Peraturan Badan POM Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 25 Tahun 2018
Tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
3 Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2019 Jadwal Retensi Arsip Badan Pengawas Obat dan Makanan
4 Peraturan Badan POM Nomor 4 Tahun 2019 Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat
Dan Makanan
5 Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2019 Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan
Makanan
6 Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2019 Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
7 Peraturan Badan POM Nomor 7 Tahun 2019 Penilaian Pemenuhan Persyaratan Cara Pembuatan Obat Yang Baik Terhadap Fasilitas
Pembuatan Obat Impor
8 Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2019 Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Fungsional Di Lingkungan Badan Pengawas
Obat Dan Makanan
9 Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2019 Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik
10 Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2019 Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan
11 Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2019 Bahan Tambahan Pangan
Data Peraturan Tahun 2019
15
12 Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2019 Cemaran dalam Kosmetik
13 Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2019 Batas Maksimal Cemaran Mikroba Dalam Pangan Olahan
14 Peraturan Badan POM Nomor 14 Tahun 2019 Penarikan Dan Pemusnahan Obat Yang Tidak Memenuhi Standar
Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu, Dan Label
15 Peraturan Badan POM Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017
tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat
16 Peraturan Badan POM Nomor 16 Tahun 2019 Pengawasan Suplemen Kesehatan
17 Peraturan Badan POM Nomor 17 Tahun 2019 Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan
18 Peraturan Badan POM Nomor 18 Tahun 2019 Cara Iradiasi Pangan Yang Baik
19 Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2019 Pedoman Cara Produksi Yang Baik Untuk Pengan Steril Komersial
Yang Diolah Dan Dikemas Secara Aseptik
20 Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019 Kemasan Pangan
21 Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2019 Program Manajemen Risiko Kemanan Pangan Di Industri Pangan
22 Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2019 Informasi Nilai Gizi Pada Pangan Olahan
Data Peraturan Tahun 2019
16
23 Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2019 Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika
24 Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 1 Tahun
2018 tentang Pengawasan Pangan Olahan Untuk
Keperluan Gizi Khusus
25 Peraturan Badan POM Nomor 25 Tahun 2019 Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik
26 Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2019 Mekanisme Monitoring Efek Samping Kosmetika
27 Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2019 Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Badan Pengawas Obat Dan Makanan
28 Peraturan Badan POM Nomor 28 Tahun 2019 Bahan Penolong Dalam Pengolahan Pangan
29 Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan
Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan
Pengawas Obat Dan Makanan
30 Peraturan Badan POM Nomor 30 Tahun 2019 Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di
Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan
Makanan Nasional Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Data Peraturan Tahun 2019
17
31 Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2019 Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Pelayanan Publik Tertentu Di Lingkungan Badan
Pengawas Obat Dan Makanan
32 Peraturan Badan POM Nomor 32 Tahun 2019 Persyaratan Keamanan Dan Mutu Obat Tradisional
33 Peraturan Badan POM Nomor 33 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat
Dan Makanan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai
Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
34 Peraturan Badan POM Nomor 34 Tahun 2019 Ketegori Pangan
35 Peraturan Badan POM Nomor 35 Tahun 2019 Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi
36 Peraturan Badan POM Nomor 36 Tahun 2019 Pedoman Penilaian Khasiat Dan Keamanan Obat
Antikanker
Data Peraturan Tahun 2020
18
1 Peraturan Badan POM Nomor 1 Tahun 2020Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan
Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 Tentang Kosmetik
2 Peraturan Badan POM Nomor 2 Tahun 2020 Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika
3 Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2020Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Subbidnag Pengawasan Obat Dan Makanan Terpadu
4 Peraturan Badan POM Nomor 4 Tahun 2020Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan BPOM
5 Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2020 Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik
Sektor Obat Dan Makanan
6 Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2020Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik
7 Peraturan Badan POM Nomor 7 Tahun 2020 Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintah Bidang
Pengawasan Farmasi Dan Makanan
8 Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2020 Pengawasan Obat Dan Makanan Secara Daring
19
• Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangandilakukan oleh Unit Kerja dan/atau Biro Hukum berdasarkanprogram peraturan perundang-undangan bidang obat danmakanan dan Prolegnas/Progsun
• Penyusunan rancangan Undang-Undang, PeraturanPemerintah, dan Peraturan Presiden dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Rancangan Undang-Undang harus disertai dengan NaskahAkademik yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan
20
• Tahapan penyusunan meliputi:
a. penyusunan rancangan awal Peraturan Kepala Badandisusun oleh:
1. Unit Kerja; atau
2. Biro;
b. penyusunan rancangan final Peraturan Kepala Badandilakukan oleh Biro.
• Rancangan awal Peraturan Kepala harus disampaikan kepadaSekretaris Utama untuk finalisasi rancangan awal PeraturanKepala Badan tersebut disertai:
a. surat pengantar pimpinan Unit Eselon I; dan
b. rancangan awal Peraturan Kepala Badan
• Konsultasi Publik21
JDIH(JaringanDokumentasidan Informasi
Hukum )
Seminar Push Email
22
REVIU SOPPENGEMBANGAN SUBSITE JDIH BPOM
23
5. Monitoring dan EvaluasiPengendalian dan Penyusunan
Peraturan Perundang-Undangan
1. Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan
kebijakan.
2. Meningkatnya kualitas Peraturan Perundang-undangan yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang
tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.
24
• HARMONISASI1
• Sistem Pengendaliandalam penyusunanPeraturan perundang-undangan
2
25
26
27
DEREGULASI KEBIJAKAN
Deregulasi kebijakan bertujuan untuk
menyederhanakan regulasi dan menghapus
regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat.
Selain melaksanakan deregulasi kebijakan,
kementerian/lembaga/pemerintah daerah
diharapkan dapat meningkatkan efektivitas
pengelolaan peraturan perundang-undangan
yang dikeluarkanSumber : Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
28
menurunnya tumpang tindih dan
disharmonisasi peraturan perundang-
undangan yang dikeluarkan oleh
instansi pemerintah
meningkatnyaefektivitas
pengelolaanperaturan perundang-
undangankementerian/lembaga/pemerintah daerah
menurunnya kebijakan yang menghambat
investasi/perizinan/kemudahanberusaha
29
pencapaian program ini digunakan indikator-indikator
Harmonisasi
• Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaanterhadap peraturan perundang-undangan yang tidakharmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akandirevisi/dihapus;
• Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undanganyang tidak harmonis / tidak sinkron/ bersifatmenghambat;
• Telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis / tidak sinkron/ bersifat menghambat
Sistempengendaliandalampenyusunanperaturanperundang-undangan
• Adanya sistem pengendalian penyusunan peraturanperundangan yang mensyaratkan adanya RapatKoordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, danParaf Koordinasi;
• Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistempengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.
30
PERAN KEBIJAKAN
• Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya;
• Kebijakan terkait pelayanan dan atauperizinan yang diterbitkan memuat unsurkemudahan dan efisiensi pelayanan utamainstansi;
• Kebijakan terkait pelayanan dan atauperizinan yang diterbitkan memuat unsurkemudahan dan efisiensi pelayanan utamaunit kerja.
PENYELESAIANKEBIJAKAN
• Penyelesaian kebijakan sesuai denganProgram Legislasi di setiapkementerian/lembaga/pemerintah daerah.
31
32
Pada area Deregulasi Kebijakan, untuk saat inibelum terdapat indikator yang menggambarkan hasil antara.
33