Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si

Inspektur Utama Badan POM

SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA

PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN BADAN POM

Hotel Grand Mercure Kemayoran, 16 Mei 2019

OUTLINE

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. LATAR BELAKANG

BAB III. PELAKSANAAN RB DALAM PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM

BAB IV. MONEV RB

BAV V. KESIMPULAN

BAB VI. PENUTUP

2

3

BAB IPENDAHULUAN

Harapan dan Tantangan APIP

Indeks Persepsi Korupsi

Peran Inspektorat Utama

Dasar Hukum

4

TREN INDEKS PERSEPSI KORUPSI, INDEKS KEMUDAHAN BERUSAHA, DAN INDEKS EFEKTIVITAS PEMERINTAH INDONESIA

5

Harapan dan Tantangan APIP Ke Depan

Kemampuan adaptasi terhadap

penggunaan IoT dalam

penyelenggaraan pelayanan

publik

Internet of Things (IoT)

Digitalisasi pelayanan publik yang

akan menggeser pelayanan

publik konnvensional

Digital Ekonomi

Pemahaman terhadap

perubahan kebijakan dalam

rangka implementasi

program dan kegiatan

BPOM

Kebijakan

Pelayanan yang Adil

Independen

Pemerintah yang Akuntabel

HARAPAN

TANTANGAN

Peningkatan

Pemahaman Hukum

Ketidakpastian dalam

berbagai level dan dimensi

Emerging Risk

NN6

INTERNAL CONTROL

FRAUD CONTROL

GOVERNANCE

RISK MANAGEMENT

ASSURANCE

AUDIT

REVIU

EVALUASI

PEMANTAUAN

KONSULTASI

BIMBINGAN TEKNIS

PENGAWALAN

PENDAMPINGAN

CONSULTING

PERAN INSPEKTORAT UTAMA

Dasar Hukum

Peraturan Presiden

Nomor 81 Tahun

2010 tentang Grand

Design Reformasi

Birokrasi 2010-2015

Peraturan Presiden

Nomor 80 Tahun

2017 tentang Badan

Pengawas Obat dan

Makanan (Lembaga

Negara Republik

Indonesia Tahun

2017 Nomor 180)

Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang

Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi

Instansi Pemerintah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

14 Tahun 2014 tentang Pedoman

Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi

Pemerintah

1.

2.

3.

7

Dasar Hukum

Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 11 Tahun

2015 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi

2015-2019

5.

8

Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 52 Tahun

2014 tentang Pedoman

Pembangunan ZI Menuju

WBK/WBBM di Lingkungan

Instansi Pemerintah

4.

Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor

81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2015

Peraturan Badan

Pengawas Obat dan

Makanan Nomor 26 Tahun

2017 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Badan

Pengawas Obat dan

Makanan

Peraturan Badan

Pengawas Obat dan

Makanan Nomor 12

Tahun 2018 tentang

Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana

Teknis di Lingkungan

Badan Pengawas Obat

dan Makanan

6.7.

9

Pengertian Umum

10

BAB IILATARBELAKANG

Tujuan dan Sasaran

Latar Belakang

Ruang Lingkup

Latar Belakang

11

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

• Kendala:

a.Penyalahgunaan Wewenang

b.Praktek KKN

c.Lemahnya Pengawasan

Peraturan Presiden

Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

• Sasaran hasil utama:

a.Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi

b.Pemerintah yang bersih dan bebas KKN

c.Peningkatan Layanan Publik

Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi di BPOM

• Diperlukan pedoman sebagai upaya menyiapkan Unit Kerja untuk membangun Zona Integritas pada masing-masing Unit Kerja

Untuk memberikan panduan dan keseragaman pemahaman

dan tindakan bagi Unit Kerja di lingkungan BPOM dalam

melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka pembangunan

ZI Menuju WBK WBBM.

12

Tujuan

Meningkatkan komitmen dan konsistensi pimpinan Unit Kerja terhadap pelaksanaan program RB di unitnya

Mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel pada Unit Kerja di lingkungan BPOM

Meningkatkan pelayanan internal dan eksternal yang diberikan oleh Unit Kerja di lingkungan BPOM

Membangun ZI Menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di lingkungan BPOM

Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi BPOM

13

Sasaran

1.

2.

3.

4.

5.

Pedoman RB wajib menjadi acuan Unit Kerja BPOM untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangkapembangunan ZI Menuju WBK/WBBM sesuai dengan

Road Map RB BPOM.

14

Ruang Lingkup

Reformasi Birokrasi (RB) adalah upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasarterhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK WBBM melalui RB.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu Unit Kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu Unit Kerja yang sebelumnya telah mendapat predikat WBK dan memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

15

Pengertian Umum

16

BAB IIIPELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ZONA

INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS

DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI

BERSIH DAN MELAYANI

Pembentukan Tim RB Unit Kerja

Pencanangan Pembangunan ZI

Perencanaan Reformasi Birokrasi

Unit Kerja

Target, Indikator, dan Output

Pelaksanaan RB pada Unit Kerja

Dilakukan oleh instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh atau sebagianbesar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas

Dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas

Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan ZI di lingkunganBPOM dilaksanakan oleh Kepala BPOM, pejabat pimpinan tinggi madya, dan Kepala Unit Kerja.

17

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja dilaksanakan secaraterbuka dan dipublikasikan secara luas

Pelaksanaan tugas Tim RB Unit Kerja mengacu Pola Koordinasi Tim RB BPOM

Dalam hal Unit Kerja telah ditetapkan sebagai Unit yang mengembangkanZI Menuju WBK/WBBM, Tim RB Unit Kerja berperan sebagai Tim Kerja ZI Menuju WBK/WBBM Unit Kerja di lingkungan BPOM.

18

Pembentukan Tim RB Unit Kerja

19

Perencanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja

PenataanTatalaksana

Penataan Manajemen SDM

Penguatan Pengawasan

PenguatanAkuntabilitas Kinerja

20

Target, Indikator, dan Output Pelaksanaan RB pada Unit Kerja

KOMPONEN PENGUNGKIT

Manajemen Perubahan

Penguatan Tata Laksana

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan Pengawasan

Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

21

KOMPONEN PENGUNGKIT

Manajemen Perubahan

(5%)1. Meningkatnya komitmen pimpinan dan

pegawai di Unit Kerja dalam melakukan RB2. Menurunnya risiko kegagalan yang

disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan, baik resistensi oleh internal Unit Kerja, maupun stakeholders eksternal Unit Kerja

3. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja Unit Kerja

Mengubah secara sistematis dan konsistendari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau Unit Kerja sesuai dengan tujuan dan sasaran RB

TUJUAN

TARGET

22

KOMPONEN PENGUNGKIT

Penguatan Tata Laksana

(5%)1. Meningkatnya efisiensi dan

efektivitas proses manajemenpemerintahan di Unit Kerja

2. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Unit Kerja

3. Meningkatnya kinerja di Unit Kerja4. Meningkatnya kualitas pengelolaan

arsip Unit Kerja

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses bisnis, dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur di Unit Kerja

TUJUAN

TARGET

23

KOMPONEN

PENGUNGKIT

Penataan Sistem

Manajemen SDM

Aparatur(15%)

1. Meningkatnya ketaatan dalam implementasi sistem merit dalam manajemen SDM aparatur Unit Kerja sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur Unit Kerja

3. Meningkatnya disiplin SDM aparatur Unit Kerja

4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur Unit Kerja

5. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur Unit Kerja

Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur Unit Kerja, yang didukung oleh implementasi sistem merit dalam manajemen SDM aparatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TUJUAN

TARGET

24

KOMPONEN

PENGUNGKIT

Penguatan

Akuntabilitas

Kinerja(10%)

1. Meningkatnya kinerja Unit Kerja

2. Meningkatnya akuntabilitas Unit

Kerja

Meningkatkan kapasitas dan

akuntabilitas kinerja Unit Kerja.

TUJUAN

TARGET

25

KOMPONEN

PENGUNGKIT

Penguatan

Pengawasan(15%)

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di Unit Kerja

2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara di Unit Kerja

3. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara organisasi BPOM

4. Menurunnya tingkat penyalahgunaanwewenang di Unit Kerja

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di Unit Kerja

TUJUAN

TARGET

26

KOMPONEN

PENGUNGKIT

Penguatan

Kualitas

Pelayanan

Publik(10%)

Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik Unit Kerja secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan/atau pelanggan serta membangun kepercayaan masyarakatterhadap penyelenggara pelayanan publik

TUJUAN

TARGET 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) Unit Kerja

2. Meningkatnya jumlah unit/jenis layanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional di Unit Kerja

3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dan/atau pelanggan terhadap penyelenggara pelayanan publik oleh Unit Kerja

27

Target, Indikator, dan Output Pelaksanaan RB pada Unit Kerja

KOMPONEN HASIL

28

KOMPONEN

HASIL

Terwujudnya BPOM yang Bersih

dan Bebas KKN (20%)

• Indeks tentang persepsi korupsi

• Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) oleh Inspektorat/BPK/BPKP.

INDIKATOR

Laporan Monitoring dan Evaluasi Hasil PemeriksaanInspektorat/BPK/BPKP minimal 70% (tujuh puluh persen) temuan hasil pemeriksaan APIP/BPK/BPKP telah ditindaklanjuti dan berstatus “Sesuai Saran”.

OUTPUT

29

KOMPONEN

HASIL

Terwujudnya

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan Publik (20%) Laporan hasil survei

eksternal dan/atau internal tentang Persepsi dan/atau Indeks Kualitas Pelayanan di Unit Kerja.

INDIKATOR

OUTPUT

Nilai persepsi kualitaspelayanan

30

BAB IVMONITORING, EVALUASI, DAN

PELAPORAN PELAKSANAAN

REFORMASI BIROKRASI PADA UNIT KERJA

Evaluasi

Monitoring

Pelaporan Pelaksanaan RB

31

Monitoring

Survei kepuasan

masyarakat

Pertemuan rutin dengan

Pimpinan Unit Kerja

Pengukuran target kegiatan

RB

Pengisian LKE monitoring dan

evaluasi pelaksanaan RB

Unit Kerja

Pertemuandalam rangka PMPRB Unit

Kerja

Dapat dilakukan dengan:

1.

2.

3.

4.

5.

32

Evaluasi

Evaluasiberdasarkan

hasil monitoring

pelaksanaan RB pada

Unit Kerja

Pertemuan rutin dengan

Pimpinan Unit Kerja

Survei kepuasan

masyarakat

Pengukuran target kegiatan

RB

Pertemuan dalam rangka PMPRB

Dapat dilakukan dengan:

1.

2.

3.

4.

5.

Evaluasi pelaksanaan RBpada Unit Kerja juga

dilakukan melalui PenilaianMandiri PelaksanaanReformasi Birokrasi

(PMPRB) berdasarkan kategori berikut:

33

Evaluasi

No. KategoriNilai

InterprestasiAngka

1 AA > 90 - 100 Istimewa

2 A > 80 - 90 Memuaskan

3 BB > 70 - 80 Sangat Baik

4 B > 60 - 70 Baik, perlu sedikit perbaikan

5 CC > 50 - 60 Cukup (memadai), perlu

banyak perbaikan yang tidak

mendasar

6 C > 30 - 50 Kurang, perlu banyak sekali

perbaikan dan perubahan yang

sangat mendasar

7 D > 50 - 60 Sangat kurang, perlu banyak

sekali perbaikan dan

perubahan yang sangat

mendasar

34

Pelaporan Pelaksanaan RB

Laporan hasil

pengisian

Lembar Kerja

Monitoring dan

Evaluasi

Pelaksanaan RB

Laporan hasil

PMPRB Unit

Kerja

Koordinator Tim

Asesor PMPRB dan

Monev RB BPOM dilaporkandilaporkan

a. Paling lambat tanggal 20 April

untuk triwulan I setiap tahunnya.

b. Paling lambat tanggal 20 Juli

untuk triwulan II setiap tahunnya.

c. Paling lambat tanggal 20 Oktober

untuk triwulan III setiap tahunnya.

d. Paling lambat tanggal 20 Januari

tahun berikutnya untuk triwulan IV

setiap tahunnya.

Paling lambat

tanggal 20 Januari

tahun berikutnya

bersamaan dengan

penyampaian

laporan monitoring

dan evaluasi

triwulan IV

35

BAB VKESIMPULAN

Birokrasi BPOM harus dikelola berdasarkan prinsip tata

pemerintahan yang baik dan profesional.

Pedoman diharapkan menjadi panduan bagi Unit Kerja di lingkungan BPOM dalam

melaksanakan RB sekaligussebagai upaya BPOM untuk

membangun ZI Menuju WBK WBBM.

Dengandiimplementasikannya

pedoman ini, diharapkandapat mendorong perbaikan

dan peningkatan kinerja birokrasi di lingkungan

BPOM.

36

Kesimpulan

37

BAB VIPENUTUP

38

Pengawasan Intern

• Lebih Dini, Lebih Tinggi, Lebih Peduli

• Assurance dan Consulting

• Meningkatkan Tata Kelola, ManajemenRisiko dan Pengendalian Intern Unit

• Meningkatkan Kinerja BPOM

Pengawalan Reformasi Birokrasi

• WTP Lestari

• Indeks Reformasi Birokrasi > 85

• Indeks SAKIP > 85

• WBK/WBBM 8 Unit Kerja

• Unit Yanblik Zona Hijau

Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK)

• Digitalisasi Manajemen PengawasanIntern

• Pembangunan Continuous Audit melaluipengembangan SKP KIA

Kapabilitas APIP

• Menuju APIP Level 4

INSPEKTORAT UTAMA 2020

Arah Kebijakan

• Pengarusutamaan Tata Kelola

• Mengawal Pengarusutamaan Tata Kelola pada RPJMN 2020 sd 2024– Kualitas Manajemen ASN

– Evektifitas Tata Kelola Pemerintahan

– Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

39

Trusted Advisor

Inspektorat Utama terus mewujudkan dirisebagai organisasi APIP “Trusted Adviser”

Menyediakan layanan bernilai tambah dan saran strategis proaktif untuk organisasi, jauh melampaui pelaksanaan rencana audit yang efektif dan efisien.

Kegiatan Prioritas

• Kegiatan Prioritas Inspektorat Utama Tahun 2020 disusun untuk mendukung Kebijakan dan Program Kepala Badan POM dapat terlaksana denganefektif, efisien, dan akuntabel

Arah Kebijakan Ittama 2020 :

• Peningkatan efektifitas tata kelola, pengendalian intern dan manajemen risiko

• Pengembangan maturitas SPIP dan Kapabilitas pengawasan intern

• Pengembangan pengawasan intern berbasis teknologi informasi dan penggunaan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK)

• Penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan budaya anti korupsi untuk mewujudkan aparatur yang, berkinerja dan berintegritas

PENUTUP

40