Laras Kun Rahmanti Putri21040113130114

REVIEW MATERI KULIAH:Pengadaan Lahan Permukiman bagi MBR

Masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia mayoritas belum memiliki akses

terhadap rumah layak huni. Hal tersebut disebabkan lahan kosong yang masih ada

dikuasai oleh investor swasta dan spekulan dan dibangun menjadi perumahan untuk

tujuan investasi bukan pemenuhan kebutuhan perumahan. Sehingga perumahan-

perumahan tersebut dihargai mahal dan menjadi tidak terjangkau bagi kaum MBR.

Ditambah, pemerintah belum member intervensi terhadap hal tersebut sehingga hak

MBR semakin tidak terlindungi. Pemerintah belum dapat memberi intervensi karena

keterbatasan anggaran untuk membeli lahan, mengalokasikan khusus untuk MBR, dan

mengadakan pembangunan untuk perumahan dan permukiman MBR. Hal-hal

tersebutlah yang menjadi tantangan bagi pemerintah.

Strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah antara lain :

1. Penerapan pajak progresif untuk lahan kosong, yaitu pemberian pajak yang terus

bertambah jumlahnya jika lahan yang dimiliki masih merupakan lahan kosong.

Sehingga bagi pemilik akan merasa cukup rugi sehingga harapannya segera menjual

atau membangun lahan tersebut menjadi bangunan yang lebih bermanfaat. Karena

lahan kosong merupakan hak bagi masyarakat yang belum memiliki hunian sendiri.

2. Program bank lahan, yaitu program menyimpan lahan oleh pemerintah untuk

kebutuhan di masa depan. Pemerintah sengaja tidak menjual lahan tersebut untuk

mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti lahan untuk fasilitas public

maupun perumahan dan permukiman bagi masyarakat. Dengan adanya bank lahan

ini, spekulan tanah tidak dapat membeli tanah dan menaikkan harga lahan yang

kemudian akan mempersulit pemerintah dalam menyediakan lahan bagi masyarakat.

3. Pengembangan kasiba (kawasan siap bangun) dan lisiba (lingkungan siap bangun), yaitu pengelolaan suatu lahan secara tegas oleh pemerintah. Pada hal ini,

pemerintah membeli atau mengadakan lahan di suatu lokasi, kemudian membangun

jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan. Pada praktiknya, pelaksanaan

pengembangan ini dapat dilakukan bersama dengan swasta, namun pemerintah

Laras Kun Rahmanti Putri21040113130114

memiliki kontrol yang tegas, lugas dan menyeluruh, termasuk pada penetapan harga.

Sehingga pihak swasta tidak menjalankannya sebagai “business as usual”.

Pengembangan kasiba dan lisiba ini dinilai sangat membantu target pemerintah

dalam pemenuhan kebutuhan permukiman.

4. Rumah sewa yang aksesibel, yaitu penyediaan perumahan bagi kaum MBR di

lokasi yang dekat dengan fasilitas kota untuk disewakan. Lokasi yang dekat dengan

fasilitas kota cenderung memiliki harga yang lebih tinggi, sehingga agar kaum MBR

dapat mengaksesnya, perumahan tersebut disewakan.

Salah satu contohnya ada di Jogja, dimana biaya sewa per tahun ialah sekitar

Rp1.500.000,00. Meski terlihat tepat sasaran, tetapi nyatanya terdapat pegawai

pajak yang bergaji tinggi menempati perumahan sewa tersebut. Hal ini menjadi

masalah karena perumahan tersebut diperuntukkan bagi MBR bukan pegawai pajak.

5. Tanah kas desa, yaitu semacam bank lahan tetapi kepemilikannya berada pada

masyarakat dan pengelolaanya berada pada aparat desa. Tanah kas tersebut tidak

boleh diperjualbelikan, namun khusus untuk masyarakat setempat. Namun dalam

pengelolaannya, tanah tersebut belum diberi infrastruktur dasar sehingga jika nanti

dibangun perumahan, belum dapa tdipastikan akses menuju dan keluar rumah.

Begitu pula dengan akses air bersih dan sanitasi. Tanah kas desa sedikit sama

analoginya dengan kepemilikan lahan di provinsi DIY. Yaitu kepemilikannya berada

pada Sultan sebagaipenguasa. Posisi rakyat hanya memanfaatkan.

Di Desa Shenzhen, disediakan permukiman bagi pekerja industry sebesar kira-kira

26 juta hektar bagi kira-kira 6000 orang pekerja. Permukiman ini sengaja diletakkan

di sekitar pabrik untuk memudahkan pekerja karena pekerja akan bergerak ulang-alik

setiap hari. Luas lahan untuk pedestrian diperkirakan seluas 5 hektar untuk

memudahkan akses pekerja yang berjalan kaki.