renstra inspektorat daerah 2016-2021 - soppengkab.go.id · dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang...

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 1


D A F T A R I S I

Halaman

KATA PENGANTAR............................................................................................................................ 1

BAB. I. PENDAHULUAN …….......……........................................................... ................................... 2

1.1. Latar Belakang ..…............................................................. ......................................... 2

1.2. Landasan Hukum ………………........................................... …..…………………………………….. 3

1.3. Maksud dan Tujuan ………............................................... …..…………………………………….. 4

1.4. Sistematika Penulisan ……...............................................…..…………………………………….. 4

BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN .….............................................................................................. 6

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi ……………………………………………… …………………………….……………. 6

2.2. Sumber Daya ……................………………………………………… …………………………….……………. 14

2.3. Kinerja Pelayanan …….........………………………………………… …………………………….……………. 18

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat ……………….…………….. 19

BAB. III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ................................................... 21

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ……….………….….. 21

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program ………………………………… …………………………….……………. 22

3.3. Penentuan Isu – Isu Strategis …...………………………………… …………………………….……………. 23

BAB. IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ..... ................................... 25

4.1. Visi dan Misi ...................................................................................……….……....……... 25


4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah …....………………… …………………………….……………. 26

4.3. Strategi dan Kebijakan ..........…...………………………………… …………………………….……………. 27

BAB. V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN

PENDANAAN INDIKATIF ................................ ................................................................... 29

BAB. VI. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .................. 33

BAB. VII. PENUTUP ......................................................................................................................... 34


BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) merupakan satu

dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan Satuan Kerja Perangkat

Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah. Penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh

kemampuan SKPD dalam mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan dan capaian

program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Renstra

SKPD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam

kaitan tersebut di atas, Inspektorat Kabupaten Soppeng perlu memperhatikan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal dalam mengimplementasikan proses

penyusunan Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder

dalam mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan dan akuntabel. Tanpa

perencanaan strategis yang baik maka instansi pemerintah kemungkinan besar tidak akan dapat

mencapai tujuannya. Rencana strategis Inspektorat Kabupaten Soppeng ini memuat visi, misi

dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan

kebijaksanaan, program dan kegiatan. Renstra Inspektorat Kabupaten Soppeng mengacu pada

RPJMD Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif

berarti informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang

tercantum dalam dokumen Renstra ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat

tidak kaku.


1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari

Korupsi,Kolusi dan Nepotisme(KKN) ;

2. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah ;

3. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan

PelaksanaanPemerintah Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan, antara

pemerintah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota ;

7. Peraturan Pemerintahan No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah ;

8. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja dan

penyelenggaraan pemerintahan daerah ;

10. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang

perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan

Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah

Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016).

14. Peraturan Bupati Soppeng No 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi, serta Tata kerja INSPEKTORAT DAERAH Kabupaten Soppeng, Berita Daerah

Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 44.


1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Rencana Strategis agar Instansi Pemerintah mempertanggung- jawabkan

kinerjanya yang diukur dari sejauh mana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dapat tercapai.

Perencanaan strategis sebagai perencanaan jangka menengah harus dijabarkan kedalam

Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana Kerja (Renja) SKPD yang disusun setiap tahun mulai

tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember merupakan penjabaran dari Renstra

yang dibuat sebelum proses perencanaan operasional dan penganggaran dilakukan.

Tujuan rencana strategis memuat kemana pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah akan

diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang serta

bagaimana mencapainya dan langka-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan dapat

terlaksana.

1.4.Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dapat dijelaskan sebagai berikut

:

BAB I Pendahuluan terdiri dari uraian sub Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum

dan Sistematika Penulisan;

BAB II Gambaran Pelayanan terdiri dari uraian sub Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi,

Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

SKPD;

Bab III Isu-isu Strategis dengan uraian sub bab Identifikasi Permasalahan, Telaahan Visi Misi dan

Program RPJMD, Telahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi, Telahan RTRW dan Penentuan isu-isu

strategis;


Bab IV Visi, Misi Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan yaitu uraian Sub bab Visi danMisi

SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, serta Strategi dan Kebijakan;

Bab V berisi uraian ringkas Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

dan Pendanaan Indikatif;

Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan terakhir Penutup

serta Lampiran.


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok :

a. Membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan

pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa ;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Soppeng menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut :

a. Perencanaan program pengawasan yang menjadi tanggungjawabnya berdasar peraturan

perundang-undangan yang berlaku ;

b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan yang menjadi tanggungjawabnya ;

c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;

d. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan ;

e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa ;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Soppeng berdasarkan PP. No. 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam Permendagri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kab/Kota yang selanjutnya ditindak

lanjuti dengan Peraturan Daerah No. 44 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng terdiri dari :

a. Inspektur.

b. Sekretaris


1. Kasubag Umum dan Kepegawaian.

2. Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

c. Inspektur Pembantu Wilayah I .

d. Inspektur Pembantu Wilayah II.

e. Inspektur Pembantu Wilayah III

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan untuk rincian Tugas dan Fungsi satuan organisasi di Inspektorat sesuai dengan

yang tercantum dalam BAB II Bagian Pertama Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2016 Tentang

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng

adalah sebagai berikut :

a. Inspektur

Mempunyai tugas membantu Bupati dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan

pemerintahan desa, dan pelaksanaan urusan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.


Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat ( 1 )

mempunyai fungsi :

1. Perencanaan Program Pengawasan

2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan

3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekertaris

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan

pengawasan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur

dalam lingkup Inspektorat Kabupaten dan menyelenggarakan tugas sebagai dimaksud pada

ayat ( 1 ), Sekertaris mempunyai fungsi :

1. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan

aparat pengawasan fungsional daerah.

2. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan.

3. Penyusunan bahan, data dalam rangka pembinaan tekhis fungsional.

4. Penyusunan, Penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka

penatausahaan proses penanganan pengaduan.

5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang umum, kepegawaian, keuangan,

perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, surat menyurat dan rumahtangga.

6. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

c. Inspektur Pembantu Wilayah I

Mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan dan

pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kasus-kasus

pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah I

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud, Inspektur pembantu

mempunyai fungsi :

1. Perencanaan, program pengawasan pada Wilayah I


2. Perumusan, pengkoordinasian kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan pada

Wilayah I

3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada Wilayah I

4. Penginventarisasian hasil temuan aparat pengawasan


6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Rincian tugas yang dimaksud pada ayat ( 1 ) sebagai berikut :

a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta

menetapkan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang

pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Wilayah I.

b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan dibidang pengawasan

dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas

c. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan penyusunan rencana pengawasan dan

pemeriksaan kepada wilayah I

d. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas

pengawasan dan pemeriksaan pada Wilayah I

e. Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di

bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada Wilayah I

f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan

pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan,

pemerintahan, dan kemasyarakatan pada Wilayah I

g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan

pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan

pada Wilayah I

h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penanganan pengaduan di bidang

pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada Wilayah I

i. Melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi

pengawasan, gelar pengawasan dan pemutahiran data tindak lanjut

j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan serta melaporkan hasil

pengawasan dan pemeriksaan pada Wilayah I


k. Penilaian prestasi kerja para kepala seksi dalam rangka pembinaan dan

pengembangan karier

l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

d. Inspektur Pembantu Wilayah II



pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah II.


mempunyai fungsi :

1. Perencanaan, program pengawasan pada Wilayah II


Wilayah II

3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada Wilayah II







pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Wilayah II.




pemeriksaan kepada wilayah II.


pengawasan dan pemeriksaan pada Wilayah II.


bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada Wilayah II




pemerintahan, dan kemasyarakatan pada Wilayah II



pada Wilayah II


pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada Wilayah II




pengawasan dan pemeriksaan pada Wilayah II


pengembangan karier


e. Inspektur Pembantu Wilayah III



pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah III.


mempunyai fungsi :

1. Perencanaan, program pengawasan pada Wilayah III


Wilayah III

3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada Wilayah III








pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Wilayah III.




pemeriksaan kepada wilayah III.


pengawasan dan pemeriksaan pada Wilayah III.


bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada Wilayah III



pemerintahan, dan kemasyarakatan pada Wilayah III



pada Wilayah III


pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada Wilayah III




pengawasan dan pemeriksaan pada Wilayah III


pengembangan karier


2.2 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia di Inspektorat Kabupaten Soppeng dalam menjalankan tugas dan

fungsinya memiliki berbagai macam jenjang pendidikan formal maupun pendidikan non formal.


a. Data Berdasarkan Golongan.

No Golongan Jumlah Jumlah Ket

Perempuan Laki – Laki

1 I - 1 1

2 II 4 - 4

3 III 9 23 32

4 IV - 4 4

Jumlah 13 28 41

b. Data Berdasarkan Jabatan Struktural.

No Eselon Jumlah Jumlah Ket


1 I - - -

2 II - 1 1

3 III - 4 4

4 IV 1 1 2

Jumlah 1 6 7

c. Data Berdasarkan Pendidikan Formal.

No Penddikan Jumlah Jumlah Ket


1 - - - -

2 S2 2 12 14

3 S1 6 14 20

4 D IV - - -

5 D III - - -

6 D II - - -

7 D I - - -

8 SLTA 5 1 6


9 SLTP - 1 1

10 SD - - -

Jumlah 13 28 41

d. Data Berdasarkan Pendidikan Jabatan Struktural.

No Pendidikan Jumlah Jumlah Ket


1 DIKLAT PIM II - 1 1

2 DIKLAT PIM III - 3 3

3 DIKLAT PIM IV - 6 6

Jumlah - 10 10

e. Data Berdasarkan Diklat Teknis Kepengawasan.

No Pendidikan Jumlah Ket

1 Pembentukan Auditor Ahli 3

2 Penjenjangan Ketua Tim 6

3 Pengawasan P2UPD 3

Jumlah 13

f. Sarana Dan Prasarana.

Sarana dan Prasarana kerja yang digunakan untuk mendukung Operasional pelaksanaan tugas –

tugas Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Soppeng sampai dengan keadaan April 2016

adalah sebagai berikut :


DAFTAR INVENTARIS BARANG

INSPEKTORAT KABUPATEN SOPPENG

No Urut

Gol. Kode Bidang

Barang Nama Bidang Barang

Jumlah Barang Per

31 Desember 2015

Keterangan Pengadaan

Per 27 April 2016

1 2 3 4 5 6 7

1 01 GOLONGAN TANAH

01.01.11.04.01 Tanah untuk Bangunan tempat kerja 1937 M2

2 02 GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN

Alat-Alat Angkutan

02.03.01.01.03 Kendaraan Roda 4 1 Unit

02.03.01.05.01 Kendaraan Roda 2 21 Unit 2 Unit

Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur

02.04.03.01.31 Alat Ukur Universal/Digital Multimeter 5 Unit

Alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat Kantor

02.06.01.01.01 Mesin Ketik 1 Unit

Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

02.06.01.04.01 Lemari Besi/Metal 15 Unit 7 Unit

02.06.01.04.02 Rak Besi/Metal 2 Unit

02.06.01.04.04 Filling Besi Metal 5 Unit

Alat Kantor Lainnya

02.06.01.05.01 Papan Visuil 1 Unit

02.06.01.05.17 Mesin Absensi 1 Paket

Alat Rumah Tangga

Meubelair

02.06.02.01.01 Lemari Kayu 2 Unit

02.06.02.01.27 Kursi Rapat 45 Buah 25 Buah

02.06.02.01.28 Kursi Tamu 1 Set

02.06.02.01.30 Kursi Putar 6 Buah

02.06.02.01.48 Meja 1/2 Biro 1 Buah

02.06.02.01.49 Sofa 1 Set

02.06.02.01.62 Kursi Kerja 11 Buah 12 Buah

02.06.02.01.63 Meja Kerja 5 Buah 12 Buah

Alat Pembersih

02.06.02.03.03 Mesin Pemotong Rumput 1 Unit

Alat Pendingin

02.06.02.04.01 Lemari Es 2 Unit

02.06.02.04.04 Air Conditioner 8 Unit 2 Unit

Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

02.06.02.06.03 Televisi 1 Unit

02.06.02.06.49 Handy Cam

02.06.02.06.50 Brankas

Peralatan dan Perlengkapan Komputer

Personal Komputer

02.06.03.02.01 PC Unit 11 Unit 3 Unit

02.06.03.02.02 Laptop/Notebook 21 Unit 2 Unit

Peralatan Komputer Mainframe

02.06.03.03.12 Hard Disk 2 Unit

Peralatan Personal Komputer

02.06.03.05.03 Printer 12 Unit 5 Unit


02.06.03.05.04 Scanner 7 Unit

Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

02.06.04.01.06 Meja Kerja Pejabat 16 Buah

02.06.04.03.04 Kursi Kerja Pejabat 14 Buah

Alat Studio dan Komunikasi

Alat Studio/ Alat Visual Studio

02.07.01.01.01 Camera + Attachment 3 Unit

02.07.01.01.03 Proyektor + Attachment 2 Unit

Alat Komunikasi

02.07.02.01.08 Sound System 2 Paket

02.07.02.01.20 Faximile 1 Unit

3 03 GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN

Bangunan Gedung Kantor

03.11.01.01.01 Bangunan Gedung Kantor Permanen 1 Unit

03.11.01.01.04 Pagar Gedung Kantor 1 Paket

03.11.01.01.05 Papan Nama Kantor 1 Paket

03.11.01.01.06 Tempat Parkir Gedung Kantor 1 Unit

03.11.01.01.07 Halaman Gedung Kantor 1 Unit

Bangunan Gedung Tempat Ibadah

Bangunan Tempat Ibadah Permanen 1 Unit

Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

Bangunan Gedung Pertemuan Permanen

4 04 GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JEMBATAN

Instalasi Gardu Listrik

Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil 1 Paket

5 05 GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA

Buku-Buku Peraturan 43 Buah Ekstracomptabel

6 06 GOLONGAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

2.3 Kinerja Pelayanan

Sistem pengukuran kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan

membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan

pelayanan. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif yang terdiri dari unsur

masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat

capaian kinerja suatu kegiatan.

Untuk melihat capaian kinerja pelayanan Inspektorat, dapat dilihat dari capaian kinerja

program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode renstra sebelumnya. Adapun capaian

kinerja pelayanan Inspektorat dalam kurun waktu 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.1. dan

Tabel 2.2. (lihat lampiran). Dalam mengukur pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat digunakan

indikator mandiri berdasarkan kompetensi inti Inspektorat (sesuai tupoksi).


Selama kurun waktu renstra periode sebelumnya (2010-2015) diperoleh capaian kinerja

program dan kegiatan setiap tahun rata-rata mencapai hasil maksimal, yaitu 100% (lihat Tabel

2.1). Hal tersebut dapat dilihat dari output dan hasil (outcomes) program dan kegiatan yang

diperoleh sesuai dengan perencanaan. Faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja

program dan kegiatan tersebut antara lain alokasi anggaran Inspektorat yang memadai untuk

melaksanakan seluruh program dan kegiatan. Untuk tahundengan rasio capaian terendah adalah

pada Tahun 2015, yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan Formal, dimana hanya mencapai 64,4%. Hal ini disebabkan karena pada

Tahun 2015 jadwal Program Kegiatan Pengawasan Tahunan yang sangat padat dan bertepatan

dengan jadwal ujian sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor yang diselenggarakan oleh Pusdiklatbin

JFA.

TABEL. 2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN


2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Persentase Kasus

Pengaduan Masyarakat

yang di Tindak Lanjuti100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Persentase Cakupan

Pemeriksaa- - 50% 100% 100% 100% 100%

3. Persentase Cakupan

Pemeriksaan100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4. Persentase Tindak

Lanjut Hasil

Pemeriksaan

50% 50% 55% 60% 60% 70% 70%

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUNNo. INDIKATOR

KONDISI

KINERJA

KONDISI

KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE


2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Belanja Tidak Langsung 1.892.647.247 2.131.908.373 2.111.727.735 2.081.053.559 2.282.577.890 1.876.238.261 1.990.570.464 1.990.208.044 2.013.461.129 2.285.929.477 99,133 93,3704 94,2455 96,752 100,147 77.986.129 81.938.243

- Belanja Pegawai 1.892.647.247 2.131.908.373 2.111.727.735 2.081.053.559 2.282.577.890 1.876.238.261 1.990.570.464 1.990.208.044 2.013.461.129 2.285.929.477 99,133 93,3704 94,2455 96,752 100,147 77.986.129 81.938.243

Belanja Langsung 1.376.925.000 1.590.000.000 1.745.000.000 2.483.120.000 3.590.000.000 1.326.369.561 1.539.003.089 1.674.963.948 2.426.021.635 3.476.464.038 96,3 96,8 95,9865 97,7005 96,8374 442.615.000 430.018.895

- Belanja Pegawai 675.445.000 720.160.000 794.760.000 1.023.530.000 1.500.485.000 669.949.000 718.580.000 741.679.700 999.670.000 1.450.190.000 99,2 99,8 93,3212 97,6689 96,6481 165.008.000 156.048.200

- Belanja Barang dan Jasa 663.065.000 767.936.000 843.140.000 966.070.000 1.245.405.000 618.877.561 727.249.089 832.909.248 934.117.035 1.187.874.198 93,3 94,7 98,7866 96,6925 95,3806 116.468.000 113.799.327

- Belanja Modal 38.415.000 101.904.000 107.100.000 493.520.000 844.110.000 37.543.000 93.174.000 100.375.000 492.234.600 838.399.840 97,7 91,4 93,7208 99,7395 99,3235 161.139.000 160.171.368

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi & Anggaran

Tahun ke-Rata-Rata Pertumbuhan

Untuk capaian kinerja pelayanan dari sisi anggaran, maka dapat dilihat dari rasio realisasi anggaran (lihat Tabel 2.2.)Selama

periode renstra sebelumnya :

TABEL. 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Pelayanan oleh Inspektorat Kabupaten Soppeng tidak akan lepas dari berbagai

tantangan sekaligus adanya berbagai peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan. Potensi

tantangan dan peluang tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh faktor luar organisasi

(eksternal). Oleh karena itu, Inspektorat harus lebih banyak melihat perkembangan diluar

organisasi untuk mengukur kemampuan pelayanan Inspektorat ke depan.

Analisis lingkungan eksternal menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang

terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan.

Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (opportunity) dan tantangan

(threats) organisasi Inspektorat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Analisis lingkungan eksternal yang menghasilkan potensi peluang-peluang

dilingkungan Inspektorat, antara lain :

1. Respon positif stakeholder terhadap aktivitas Inspektorat dalam rangka meningkatkan

hubungan koordinatif dan konsultatif yang bersifat kemitraan dan keterkaitan dengan unit

kerja.

2. Iklim keterbukaan mendukung peningkatan dan optimalisasi fungsi Inspektorat.

3. Komitmen pimpinan daerah dalam pemberantasan KKN

4. Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak BPK dan sesama APIP dalam

pemberantasan KKN.

Sedangkan analisa lingkungan eksternal yang dapat memunculkan potensi tantangan

terhadap pelayanan Inspektorat, antara lain :

1. Stakeholder belum sepenuhnya memahami visi, misi dan paradigma pengawasan.

2. Penerapan SAKIP di lingkungan Kabupaten Soppeng belum sepenuhnya sesuai harapan.

3. Masih adanya tunggakan auditan terhadap temuan hasil audit terutama yang menyangkut

kerugian negara.

4. Masih terbatasnya cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik serta

terbatasnya sarana bagi masyarakat untuk mengadukan penyimpangan pelayanan publik.

Analisa SWOT dapat dijadikan metode untuk mengkaji kekuatan (Strenght) dan peluang

(Opportunity) yang dimiliki Inspektorat kemudian dibandingkan dengan kelemahan (Weakness) dan

ancaman (Threats) yang dihadapi dalam penentuan isu-isu strategis Insopektorat dalam rangka

pelayanan Inspektorat lima tahun ke depan.


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Inspektorat memiliki tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan peZzmbinaan atas penyelenggaraan

pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.Berdasarkan kondisi

Inspektorat Kabupaten Soppeng saat ini maka dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi

yaitu :

a. Lemahnya Kualitas Sumber Daya Manusia/Personil

Personil auditor dan P2UPD Inspektorat yang telah bersertifikasi JFA berjumlah 10 orang

serta P2UPD sebanyak 7 orang. Disatu sisi pegawai/personil yang lain maupun pegawai

yang dilibatkan dalam kegiatan pengawasan belum memiliki sertifikasi auditor dan bahkan

belum mengikuti pendidikan JFA/JFP2UPD. Selain itu kuota diklat & sertifikasi sangat

terbatas setiap tahunnya.

b. Sarana dan Prasarana belum memadai

Belum terpenuhinya kendaraan dinas operasional roda 2 (dua) untuk setiap

auditor/personil dalam mendukung tugas operasional pengawasan utamanya untuk

daerah yang sulit dijangkau dengan kendaraan umum maupun kendaraan roda 4 (empat).

c. Sebagian besar SKPD kurang memperhatikan pengelolaan aset daerah

SKPD berpandangan bahwa pengelolaan aset daerah tidak urgensi dibandingkan dengan

pengelolaan keuangan sehingga pengelolaan barang/aset terkadang diabaikan.

Sesungguhnya kualitas pengelolaan aset sangat mempengaruhi opini BPK terhadap

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

d. Kurangnya respon auditan/obyek pemeriksaan menindaklanjuti temuan hasil

pemeriksaan.

Persentase Temuan hasil pemeriksaan baik dari BPK, BPKP, Irjen Kementerian, Inspektorat

Provinsi maupun Inspektorat Kabupatenyang ditindaklanjuti masih rendah.

e. Masih terbatasnya cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik serta

terbatasnya sarana bagi masyarakat untuk mengadukan penyimpangan pelayanan publik.

Cakupan pengawasan belum mampu menjangkau seluruh kegiatan pemerintahan

terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Disisi lain, masyarakat yang diharapkan


menjadi pemberi informasi atas kualitas layanan publik belum memiliki sarana yang

mudah diakses untuk mengadukan penyimpangan atas pelayanan publik.

3.2Telaahan Visi, Misi dan Program

Sesuai Visi Misi Pembangunan Kabupaten Soppeng periode 2016 – 2021 yakni:

VISI:

PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK

Pemerintahan adalah menggunakan kewenangan, ekonomi, politik, dan administrasi guna

mengelola urusan yang menjadi kewenangannya.Karena pada hakekatnya kehadiran

pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya.

Melayani dimaksudkan untuk mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan

rakyat ,mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan rakyat.

Lebih baik dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip partisipatif

aktif, transparasi, responsif, musyawarah mufakat, berkeadilan, efektif, dan ekonomis serta

akuntabilitas.

MISI:

7 TEKAD PEMERINTAHAN YANG MELAYANI

1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro petani.

2. Mewujudkan pendidikan unggul ( lebih baik ) dan murah serta berkeadilan bagi

semuawarga.

3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan public.

4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang baik dan nyaman.

5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi.

6. Menjamin ketersediaan sistempelayanan kesehatan unggul ( lebihbaik ) dan murah.

7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan

dalam pembangunan.

2 TEKAD MENJADIKAN SOPPENG LEBIH BAIK

8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan.

9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai Daerah yang nyaman dan terdepan dalam

Investasi.


Berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut

diatas, maka Inspektorat berupaya mewujudkan program tersebut melalui program dan

kegiatan lima tahun kedepan secara bertahap sehingga bisa terwujud keselarasan pelaksanaan

program dan tujuan yang ingin dicapai.

3.3.Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan potensi dan permasalahan dapat dimulai dengan melakukan analisis yang berkaitan

dengan visi dan misi. Analisis tersebut biasa menggunakan analisis SWOT ( strengths, weakness,

opportunities, threats ) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan

dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa kekuatan (strengths),

kelemahan ( weakness ), peluang ( opportunities ), dan tantangan / kendala ( threats )

INTERNAL EKSTERNAL

KEKUATAN ( STRENGTHS ) PELUANG ( OPORTUNITIES )

1. SDM Auditor yang cukup terdidik dan

terseleksi

2. Disiplin Ilmu Aparat Pengawasan terkait

tugas pokok pengawasan cukup memadai.

3. Dukungan peraturan perundang –

undangan, kebijakan dan prosedur

pengawasan cukup memadai.

4. Komitmen, Integritas dan semangat Aparat

Pengawasan dalam melakukan tugasnya.

1. Respon positif stakeholder terhadap

aktivitas Inspektorat dalam rangka

meningkatkan hubungan koordinatif dan

konsultatif yang bersifat kemitraan dan

keterkaitan dengan unit kerja.

2. Iklim keterbukaan mendukung peningkatan

dan optimalisasi fungsi Inspektorat.

3. Komitmen pimpinan daerah dalam

pemberantasan KKN

4. Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan

pihak BPK dan sesama APIP dalam

pemberantasan KKN.

KELEMAHAN ( WEAKNESS ) TANTANGAN ( THREATS )

1. Sarana / fasilitas pendukung belum

sepenuhnya memadai.

2. Kecakapan/ kemampuan Auditor belum

merata.

3. Jumlah auditor kurang memadai.

4. Standar Audit dan kode etik APIP yang

berlaku belum sepenuhnya dipahami

auditor.

1. Stakeholder belum sepenuhnya memahami

visi, misi dan paradigma pengawasan.

2. Penerapan SAKIP di lingkungan Kabupaten

Soppeng belum sepenuhnya sesuai

harapan.

3. Masih adanya tunggakan auditan terhadap

temuan hasil audit terutama yang

menyangkut kerugian negara.


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

A. Visi

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Soppeng periode 2016 - 2021 dan sesuai

dengan tugas dan fungsi Inspektorat yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan

pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dirumuskan visi Inspektorat

Kabupaten Soppeng adalah :

Makna dari pernyataan visi tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik berarti Inspektorat sebagai Institusi

Utama sesuai tupoksi melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan

keuangan dan aset daerah mulai dari perencanaan, penatausahaan, akuntansi sampai

dengan laporan pertanggungjawabannya.

- Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel berarti Inspektorat melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap SKPD agar keuangan dan aset daerah yang

dikelola SKPD mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran

pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta

ketentuan yang berlaku.

B. Misi

Mengacu kepada Visi yang telah ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Soppeng

menjabarkannya ke dalam Misi yang harus dilaksanakan, yang selanjutnya dijabarkan ke

dalam tujuan dan sasaran organisasi yang harus dicapai oleh segenap jajaran manajemen.

Berkaitan dengan hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Soppeng telah merumuskan

Misi Organisasi sebagai berikut :

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

DAN AKUNTABEL


1. Mewujudkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan Sistem Pengendalian Interen

Pemerintah pada SKPD.

2. Meningkatkan Kompetensi dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Aparat Pengawasan.

4.2Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

A. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan

ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis

organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam

memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan

strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang

terukur. Rumusan tujuan berdasarkan misi Inspektorat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan Sistem Pengendalian Interen

Pemerintah pada SKPD.

Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD.

2. Meningkatkan Kompetensi dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Aparat Pengawasan.

Tujuan: Meningkatnya kualitas SDM Aparat pemeriksa.

Tabel 4.1

Keterkaitan Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan

2016 2017 2018 2019 2020 2021

B

Misi Tujuan Indikator TujuanTarget Indikator Tujuan

C C CC

Menciptakan tata

kelola

pemerintahan yang

baik dan bebas

korupsi

Meningkatkan

Akuntabilitas SKPD

Nilai Akuntabilitas

Kinerja SKPDC C


B. Sasaran Jangka Menengah

Berdasarkan rumusan-rumusan tujuan yang ingin dicapai tersebut di atas, maka perlu

ditentukan sasaran jangka menengah sehingga lebih fokus dalam mencapai tujuan. Adapun

sasaran jangka menengah yang akan diwujudkan adalah:

1. Pemenuhan Kebutuhan Perkantoran

2. Kepuasan Pelayanan SKPD

3. Meningkatnya Penarapan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Pngendalian Interen

Pemerintah Daerah

4. Meningkatkan Kualitas SDM Aparat Pengawasan.

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Inspektorat Kabupaten Soppeng

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tingkat Akuntabilitas Kinerja

PEMDAC C C C CC B

Persentase Penyelesaian Kasus /

Pengaduan Masyarakat100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan BPK70% 72% 75% 78% 80% 82%

SAKIP SKPD dengan Nilai B 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Meningkatnya

Efektifitas

Pengelolaan

Administrasi

Umum dan

Keuangan

Persentase Kepuasan Pegawai

terhadapPelayanan Administrasi

Umum dan Keuangan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya

ketersediaan dan

kwalitas Sarana

dan Prasarana

Kantor

Persentase Sarana dan Prasarana

Kantor dalam Kondisi baik100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Meningkatnya

Kinerja

Aparatur

1. Meningkatakan

Akuntabilitas

Kinerja SKPD

Meningkatnya

nilai

Akuntabilitas

Kinerja dan

Sistim

Pengendalian

Intern

Pemerintah

Daerah

Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke -No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran


4.3.Strategi dan Kebijakan

A. Strategi Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana

tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Untuk itu langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Inspektorat adalah:

1. Melakukan penguatan kapasitas kelembagaan Inspektorat.

2. Melakukan pembinaan dan koordinasi kepada SKPD dalam rangka pengawasan yang

bersifat pencegahan dini terjadinya penyimpangan.

3. Meningkatkan komitmen para Pimpinan SKPDdalam menindaklanjuti temuan hasil

pemeriksaan.

4. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi aparat pemeriksa untuk

mengembangkan inovasi dan potensinya.

B. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk

melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun kebijakan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan program kegiatan adalah:

1. Menggunakan teknologi berbasis jaringan dalam pelayanan administrasi.

2. Penajaman prioritas dan penambahan obyek serta sasaran pemeriksaan sesuai dengan

penguatan pengawasan.

3. Menanamkan pengawasan dilakukan secara efektif, efisien, preventif danberkelanjutan

antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan tidak terbatas pada satu tahun anggaran.

4. Pengalokasian anggaran pengembangan SDM Aparaturdan Operasional Pengawasan

sesuai kebutuhan dengan mengacu pada standar dan ketentuan yang ditetapkan.

Tabel 4.3

SASARAN RPJMD SASARAN RENSTRA

Meningkatanya penerapan prinsip Akuntabilitas,

Transparansi, Partisipasi, Efektifitas dan Efisiensi

dalam Perencanaan dan Pertanggungan Kinerja

Meningkatanya nilai Akuntabilitas Kinerja dan

Sistim Pengendalian Intern Pemerintah Daerah


Tabel 4.4

KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1 2 3 4 51. Melakukan pembinaan dan

koordinasi kepada SKPD

dalam rangka pengawasan

yang bersifat pencegahan dini

terjadinya penyimpangan

1. Penajaman prioritas dan

penambahan obyek serta sasaran

pemeriksaan sesuai dengan

penguatan pengawasan

2. Meningkatkan komitmen

para Pimpinan SKPD dalam

menindaklanjuti temuan hasil

pemeriksaan

2. Menanamkan pengawasan

dilakukan secara efektif, efisien,

peventif dan berkelanjutan antar

Aparat Pengawas Intern Pemerintah

dan tidak terbatas pada satu tahun

anggaran

2 Meningkatkan

kinerja Aparatur

1. Meningkatnya

efektifitas dan

efisiensi

pengelolaan

administrasi umum

dan keuangan

1. Mengoptimalkan

penggunaan sistem informasi

dalam rangka dukungan

pelaksanaan administrasi

umum kepegawaian

2. Mengoptimalkan fungsi

pengembangan pegawai guna

memenuhi kebutuhan SDM

yang berkualitas melalui

pendidikan dan pelatihan

bagi para pegawai.

3. Meningkatkan

penyelenggaraan layanan

Admnistrasi

Keuangan/pelaporan

Keuangan dan Pelaporan

Kinerja

1. Peningkatan pelayanan

kepegawaian

2. Peningkatan pengelolaan

Administrasi keuangan

3. Pelaksanaan Pelatihan

1. Meningkatnya

Ketersediaan dan

kualitas Sarana dan

Prasarana Kantor

1. Mengoptimalkan

pemenuhan Sarana dan

Prasarana Perkantoran.

2. Meningkatkan Kualitas

Sarana dan Prasarana bagi

Pegawai

1. Pengadaan sarana perkantoran

sesuai kebutuhan

2. Pemeliharaan sarana Perkantoran

3. Inventarisasi Sarana daNn

Prasarana

Meningkatkan

Akuntabilitas

Kinerja SKPD

Meningkatnya nilai

Akuntabilitas

Kinerja dan Sistim

Pengendalian Intern

Pemerintah Daerah

1.


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, maka lebih lanjut akan dijabarkan kedalam

bentuk yang lebih kongkrit melalui berbagai program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan

oleh Inspektorat Kabupaten Soppeng pada periode 2016 – 2021.

A. Program Pelayanan Perkantoran terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Telpon, Air dan Listrik

Output : Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Target : 60 bulan

2. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan;

Output : Perpanjangan Pengesahan STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan 4

Target : 60 Bulan

3. Penyediaan jasa kebersihan

Output : Jasa Cleaning Servis/Biaya Peralatan Kebersihan dan Pembersih

Target : 60 Bulan/20 Triwulan

4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik;

Output : Alat-alat Listrik untuk kebutuhan Penerangan Kantor

Target : 20 Triwulan

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

Output : Surat Kabar Harian dan Majalah.

Target : 5 Paket

6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

Output : Pengisian ulang tabung gas.

Target : 60 bulan

7. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;

Output : Surat Tugas dan SPPD dan Laporan Perjalanan Dinas

Target : 60 bulan


8. Peningkatan Pelayanan Perkantoran.

Output : ATK, Penggandaan, Cetak, Makanan & Minuman Pegawai untuk Harian,

makan minum Tamu, honor PNS dan Non PNS.

Target : 60 bulan

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan uraian kegiatan:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional;

Output : Motor dan Mobil Dinas Operasional.

Target : 9 Unit

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

Output : Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Printer ).

Target : 25 Buah

3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

Output : Peralatan dan perlengkapan Kantor (AC, Komputer, Notebook/Laptop )

Target : 3 Jenis

4. Pengadaan Meubeleir;

Output : Meubeler Kantor (Lemari Besi, Meja Kerja, Kursi Kerja ).

Target : 4 Jenis

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor;

Output : Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor

Target : 5 Paket

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

Output : Pemeliharaan Kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat.

Target : 2 Jenis

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor.

Output : Pemeliharaan AC / Komputer

Target : 5 Unit

8. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Output : Rehabilitasi Atap Halaman, Taman, Pagar dan Tempat Parkir

Target : 2 paket


C. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur terdiri dari :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal;

Output : Peserta Diklat JFA/JFP2UPD.

Target : 25 orang.

2. Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Output : Peserta Bimtek/Seminar/Lokakarya.

Target : 39 Orang

3. Pengadaan Mesin Absensi

Output : Mesin Absensi

Target : 1 Paket

D. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Peningkatan ProfesionalismeTenaga

Aparat dijabarkan dalam kegiatan :

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;

Output : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Target : 402 LHP.

2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Output : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Target : 180LHP.

3. Tindak Lanjut Temuan Hasil pengawasan (Pemutahiran Data);

Output : Kegiatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut.

Target : 90 %.

4. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan.

Output : Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

Target : 10 kali pemantauan.

5. Desk Pendamping SKPD

Output : Persentase SKPD yang didampingi Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan

Penyesuain Asset

Target : 80 %

6. Reviu Dokumen Pelaporan SKPD

Output : Laporan Keuangan dan laporan Kinerja SKPD yang Di reviu

Target : 36 SKPD


7. Evaluasi LAKIP

Output : LAKIP SKPD yang di evaluasi

Target : 36 SKPD

8. Reviu Dokumen Perencanaan, Penyerapan Anggaran Belanja Barang dan Jasa, dan Penilaian

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Output : Dokumen perencanaan dan penganggaran yang di reviu

Target : 36 SKPD

9. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan

Out put : memastikan pengelolaan keuangan berdasarkan aturan

Target : 36 SKPD,49 Desa 258 SD,35 SLTP,24 SLTA,17 Puskesmas

9. Pelatiahan Tekhnis,Reviu Dokumen Perencenaan, Pengawasan, Pengadaan Barang dan Jasa

dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Output : Aparatur Inspektorat yang mengikuti Pelatihan Tehnis Pengawasan dan

Akuntabilitas Kinerja

Target : 38 Orang

10. Penyusunan SistemInformasi Pelayanan Pengaduan Publik.

Output : Terlaksananya Penyusunan Aplikasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik

Target : 1 Aplikasi berbasis WEB

11. Pembentukan Unit Khusus Pengaduan Masyarakat.

Output : Pelaksanaan Penyusunan Sistem Layanan Publik

Target : 1 Aplikasi berbasis WEB

Berbagai program dan kegiatan tersebut di atas diharapkan dapat mewujudkan visi

Inspektorat Kabupaten Soppeng untuk lima tahun kedepan (lihat lampiran Tabel 5.1). Target

kinerja yang direncanakan dari setiap program diharapkan bisa mencapai 100%. Untuk target dari

segi pendanaan, maka diupayakan ada peningkatan dari tahun ke tahun. Program dan kegiatan

tersebut sudah mengacu kepada RPJMD Kabupaten Soppeng .


BAB VI

INDIKATOR KINERJA

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Soppeng tidak terlepas dari pencapaian dari masing-masing bidang pembangunan yang

akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan bidang kompetensinya. Untuk

mengukur capaian kinerja setiap bidang pembangunan, maka setiap SKPD menentukan indikator

kinerja yang akan menjadi alat ukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Adapun

indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yaitu :

1. Berkurangnya Temuan Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP )

Tabel 6.1

INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

- Jumlah temuan keseluruhan dibagi dengan temuan yang ditindak lanjuti

Kondisi

Kinerja pada

Awal RPJMD

Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.Rasio temuan BPK yang

ditindak lanjuti36,36% 36,36% 40% 45% 50% 55% 60% 65%

Target Capaian setiap TahunNo. Indikator


Tabel 6.2

Indikator Kinerja Pelayanan SKPD

- Jumlah Skpd yang diperiksa= Jumlah SKPD X SKPD yang diperiksa

- Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti= Jumlah PengaduanX yang

ditindak lanjuti

- Persentase temuan yang ditindak lanjuti= Jumlah yang ditindak lanjuti \

Jumlah Temuan

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Persentase Kasus

Pengaduan Masyarakat

yang di tindak lanjuti100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan BPK 70% 72% 75% 78% 80% 82% 85%

Persentase SAKIP SKPD yang

di Evaluasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Target CapaianIndikator

Awal

2015

Kondisi

kinerja pada

akhir

Renstra


Uni

t K

erja

SK

PD P

enan

ggun

g Ja

wab

L

O

K

A

S

I

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (

Outcome) dan

Kegiatan (

output )

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an ( Tahun

2016 )

Tujauan SasaranIndikator

Sasaran

Thn 2021

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

thn 2016 thn 2017 Thn 2018 Thn 2019 Thn 2010

Kode

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

Dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah

Kondisi kinerja pada

Akhir periode Renstra

SKPD

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 #

Rp

Targ

et

Rp

Uni

t K

erja

SK

PD P

enan

ggun

g Ja

wab

L

O

K

A

S

I

Persentase

kepuasan

pegawai

dalam

pelayanan

administrasi

umum dan

kepegwaian

( melalui

angket/kuis

oner )

Meningka

tkan

Pelayana

n Kinerja

SDM

Aparatur

Rp

Targ

et

Rp

Targ

et

Rp

Targ

et

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (

Outcome) dan

Kegiatan (

output )

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an ( Tahun

2016 ) Targ

et

Rp

Targ

et


Sasaran

Meningkat

nya

efektifitas

dan

efisiensi

pengelolaa

n

administra

si umum

dan

keuangan

Kode

4

744,000,038

Kegiatan

Penyediaan

jasa

komunikas i ,

sumber daya

a i r dan

l i s trik

Jumlah

pembayaran

telepon,

l i s trik, dan

a i r

12

Bulan24,610,670

441,731,004 610,150,026 638,500,030

Program

Pelayanan

Administrasi

Persentase

Pelayanan

administrasi

Perkantoran

524,545,456

55,000,000

Kegiatan

Penyediaan

jasa

pemel iharaa

n dan

perizinan

kendaraan

Dinas/Opera

s ional

Jumlah STNK

kendaraan

dinas/opera

s ional

12

bulan50,000,000

12

bulan

1 20 06 01

12

Bulan29,300,004

12

bulan40,000,000

12

bulan45,000,000

676,000,034

20 06 01

8,000,000 5,650,000

1

Roda

4, 31

Roda

2

7,000,000

1

Roda

4, 31

Roda

2

7,500,000

1

Roda

4, 31

Roda

2

1

Roda

4, 23

Roda

2

3,500,000

1

Roda

4, 23

Roda

2

5,080,000

1

Roda

4, 31

Roda

2

23

jenis11,000,000

25

jenis12,000,000

19

Jenis9,100,000

20

jenis10,000,000

22

jenis10,500,000 08

Jumlah

petugas

kebers ihan

dan jumlah

jenis

pera latan

kebers ihan

19

Jenis9,100,000

Kegiatan

penyediaan

jasa

kebers ihan

kantor

1

Targ

et

Rp

3,634,926,588

72

bulan

6

Roda

4, 170

roda 2

128

jenis

243,910,674

36,730,000

61,700,000



SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (

Outcome) dan

Kegiatan (

output )

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an ( Tahun

2016 )


Uni

t K

erja

SK

PD P

enan

ggun

g Ja

wab

L

O

K

A

S

I

thn 2016 thn 2017 Thn 2018 Thn 2019 Thn 2010 Thn 2021



SKPD

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 #


SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (

Outcome) dan

Kegiatan (

output )

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an ( Tahun

2016 ) Targ

et

Rp

Targ

et

Rp

4

Targ

et

Rp

Targ

et

Rp

Targ

et

Rp

Uni

t K

erja

SK

PD P

enan

ggun

g Ja

wab

L

O

K

A

S

I

Targ

et

Rp

1 20 06

17

jenis3,500,000

19

jenis4,000,000

Jumlah a lat

l i s trik/

penerangan

bangunan

10

Jenis1,500,000

10

Jenis2,000,000

Penyediaan

komponen

insta las i

l i s trik/pener

angan

bangunan

kantor

1 20 06 01 1212

jenis2,500,000

15

jenis3,000,000

1 20 06

330,000,000 95

ka l i350,000,000

100

ka l i400,000,000

10,000,000 8

jenis10,500,000

9

jenis11,000,000 8,000,000

6

Jenis9,500,000

6

jenis9,500,000

7

jenis01 15

Penyediaan

bahan

bacaan dan

peraturan

perundang -

undangan

Jumlah

terbi tan

bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

6

Jenis

266,610,768 80

Ka l i

3,000,000 12

ka l i3,500,000

12

ka l i4,000,000 1,500,000

12

ka l i2,000,000

12

ka l i2,500,000

12

ka l i01 16

Penyediaan

Bahan

logis tik

kantor

Jumlah

pengis ian

ulang tabung

gas

12

ka l i

01 18

Rapat-rapat

koordinas i

dan

konsultas i

ke luar

daerah

Jumlah rapat

koordinas i

konsultas i

dan

kedinasan

la inya

80

Kal i

1 20 06

1 20 06

01 55

Peningkatan

Pelayanan

adminis tras i

perkantoran

Jumlah

paket

pelayanan

adminis tras i

perkantoran

230,000,000 121

bulan240,000,000

12

bulan250,000,000 209,724,000

12

Paket148,951,000

12

bulan220,000,000

12

bulan

12

Paket

235,800,000 85

ka l i320,000,000

90

ka l i

Targ

et

Rp

83

jenis

42

jenis

72

ka l i

530

ka l i

72

bulan

16,500,000

58,500,000

16,500,000

1,902,410,768

1,298,675,000



SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (

Outcome) dan

Kegiatan (

output )

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an ( Tahun

2016 )


L

O

K

A

S

I


Uni

t Ker

ja S

KPD

Pen

angg

ung

Jaw

ab



SKPD

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 #


SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (

Outcome) dan

Kegiatan (

output )

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an ( Tahun

2016 )Rp

Targ

et

Rp

4

Rp

Targ

et

Rp

Targ

et

L

O

K

A

S

I

Targ

et

Rp

Targ

et

Rp

Targ

et

Uni

t Ker

ja S

KPD

Pen

angg

ung

Jaw

ab

1 20 06

587,000,013 25,477,000,015 515,000,017

Persentase

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

100% 1,423,975,764 203,750,011

Meningka

tkan

Kuantitas

dan

Kualitas

Sarana

dan

Prasarana

Meningkat

nya

ketersedia

an dan

kulaitas

sarana dan

prasarana

kantor

Tersedianya

ruang kerja

yang

representati

f

1 20 06 02

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

570,000,019

1 20 06 02 07

Pengadaan

Perlengkapa

n Gedung

Kantor

40,000,000 1 unit 40,000,000 1 unit 40,000,000 424,910,000 - -

8 unit

roda

2

152,000,000 1 unit02 05

Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Opera

s ional

Jumlah

Kendaraan

Dinas

/Operas iona

l

1 Unit

41

jenis

12

jenis80,000,000

8

jenis60,000,000

9

jenis65,000,000

10

jenis70,000,000

Jumlah

pengadaan

Perlengkapa

n Gedung

kantor

2

jenis4,999,720 - -

1 20 06 02 09 120,000,000 22

unit130,000,000

30,000,000 06 02 10

Pengadaan

Mebeluer

Kantor

Jumlah

Pengadaan

mebeleur

1 20

60,400,000 48

unit135,000,000

20

unit110,000,000

21

unit

Pengadaan

Pera latan

Gedung

Kantor

Jumlah

Pengadaan

Pera latan

Gedung

Kantor

Lapto

p, Ac,

Tv

194,496,835 11

Unit

5

buah35,000,000

6

buah40,000,000

7

buah45,000,000

Meja/

Kurs i82,000,000

20

Buah19,250,000

4

buah

Targ

et

Rp

28,572,975,828

696,910,000

279,999,720

749,896,835

251,250,000

93

unit

42

buah


Uni

t K

erja

SK

PD P

enan

ggun

g Ja

wab

L

O

K

A

S

I



SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (

Outcome) dan

Kegiatan (

output )

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an ( Tahun

2016 )




SKPD

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 #

Pengadaan

Mes in

Absens i

- - - - - -1

paket50,000,000.00 - - - -

1

Paket50,000,000.00

25,000,000

1 20 06 02 24

Pemel iharaa

n

Rutin/Berkal

a gedung

kantor

Luas

ha laman/ge

dung yang

dipel ihara

248

M2

248

M225,000,000 25,000,000

248

M225,000,000

248

M225,000,000

248

M225,000,000

248

M220 06 02 13

150,000,000

1 Unit

roda

4, 31

unit

roda 2

170,000,000

Uni

t K

erja

SK

PD P

enan

ggun

g Ja

wab

L

O

K

A

S

I


SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (

Outcome) dan

Kegiatan (

output )

4

Targ

et

Rp

Targ

et

Rp

Targ

et

Rp

Targ

et

Rp

Targ

et

Rp

Targ

et

Rp

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an ( Tahun

2016 )

1 20

79,500,000

1 Unit

roda

4, 31

unit

roda

2

130,000,000

1 Unit

roda

4, 31

unit

roda

2

140,000,000

1 Unit

roda

4, 31

unit

roda 2

Pemel iharaa

n

Rutin/Berkal

a Kendaraan

Dinas/Opera

s ional

Jumlah

Kendaraan

Dinas yang

terpel ihara

2 Unit

roda

4, 17

roda 2

118,169,200

1 Unit

roda

4, 23

unit

roda

2

1

12

bulan35,000,000

12

bulan40,000,000

12

bulan45,000,000

12

bulan17,400,000 - -

12

bulan30,000,000 06 02 29

Pemel iharan

rutin/

berka la

perlengkapa

n gedung

kantor

Jumlah

mebeleur

yang

terpel ihara

30,000,000 70

jenis35,000,000

20

19,600,000 64

jenis25,000,000

65

jenis27,000,000

68

jenis

Pemel iharan

rutin

/berka la

pera latan

gedung

kantor

Jumlah jenis

pera latan

kantor yang

dipel ihara

13

jenis7,000,000

39

jenis

1

gedu

ng

25,000,000,000 - - - -

1

gedun

g

550,000,000 - - - -06 02 42

Rehabi l i tas i

sedang/bera

t Gedung

Kantor

Jumlah

Gedung yang

direhabi l i tas

i

1

Targ

et

Rp

6

Roda

4, 170

roda 2

72

bulan

319

jenis

2

gedun

g

150,000,000

787,669,200

167,400,000

1.488

M2

143,600,000

25,550,000,000



SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (

Outcome) dan

Kegiatan (

output )

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an ( Tahun

2016 )


L

O

K

A

S

I


Uni

t K

erja

SK

PD P

enan

ggun

g Ja

wab



SKPD

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 #


SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (

Outcome) dan

Kegiatan (

output )

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an ( Tahun

2016 )

L

O

K

A

S

I

Targ

et

Rp

745,000,000 06 05

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Persentase

Aparat

Pengawasan

yang telah

memiliki

sertifikat

kompetensi

100%

Targ

et

Rp

Targ

et

Rp

4

20

90,000,000 20

orang400,000,000

23

orang450,000,000

25

orang

Pendidikan

dan

Pelatihan

Formal

Jumlah PNS

yang

mengikuti

pendidikan,

diklat formal

13

0rang80,000,000

14

orang

1 20

Targ

et

Rp

Targ

et

Rp

Targ

et

Rp

Uni

t K

erja

SK

PD P

enan

ggun

g Ja

wab

1 20 06 05 01

770,000,000 850,000,000 810,000,000 402,000,000 240,000,000

450,000,000 30

orang450,000,000

Mengemb

angkan

kualitas

SDM

Aparatur

Pengawas

an

Meningkat

nya

kualitas

dan

profesional

isme SDM

Pengawas

an

Persentase

Pegawai

yang

mengikuti

Diklat

42

orang320,000,000

42

orang350,000,000

42

orang

30

orang322,000,000

15

orang150,000,000

42

orang300,000,000 06 05 02

Bimbingan

teknis

implementa

s i Peraturan

perundang -

undangan

Jumlah PNS

yang

mengikuti

bimbingan

teknis

implementa

s i peraturan

perundang-

undangan

1

50,000,000 - --42

orang45,000,000 - -

42

orang

Pengadaan

Pakaian

Dinas

beserta

Perlengkapa

nnya

- - -

Targ

et

Rp

125

orang

213

orang

84

orang 95,000,000

360,000,000

3,817,000,000

1,920,000,000

1,802,000,000



SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Thn 2021Indikator

Kinerja

Program (

Outcome) dan

Kegiatan (

output )

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an ( Tahun

2016 )


Uni

t K

erja

SK

PD P

enan

ggun

g Ja

wab

L

O

K

A

S

I




SKPD

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 #


SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Rp

Targ

et

Rp

Targ

et

Rp

Targ

et

Rp

Targ

et

Rp

Targ

et

Rp

Targ

et

Indikator

Kinerja

Program (

Outcome) dan

Kegiatan (

output )

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an ( Tahun

2016 )

Uni

t K

erja

SK

PD P

enan

ggun

g Ja

wab

L

O

K

A

S

I

1,565,119,018 210 4,085,000,026 18020

Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal dan

Peningkatan

Profesionalis

me Tenaga

Aparat

Menurunnya

Jumlah

Temuan LHP

303 270

550 2,600,000,000

4

Mewujud

kan

Pengawas

an yang

lebih

handal

dan

akuntabel

Meningkat

nya

efektifitas

pengawas

an

Persentase

penyelesaia

n

Rekomenda

si Hasil

Temuan

( Internal )

1 20 06

20 06

450 2,500,000,000 500 2,500,000,000 520 2,500,000,000

Jumlah

laporan

has i l

Pemeriksaan

(LHP) reguler

yang terbi t

40 Laporan 270 1,142,310,000 404 958,138,996 1 20 06 20 01

Pelaksanaan

Pengawasan

Internal

secara

berka la

4,550,000,030 150 4,760,000,034 120 5,175,000,038 1,873,745,018 240

Tindak lanjut

Temuan

has i l

pengawasan

(pemutakhir

an data)

350,000,000 12

bulan390,000,000

12

bulan400,000,000 199,160,000

12

bulan200,000,000

12

bulan350,000,000

12

bulan20 06

Penanganan

kasus

pengaduan

di

l ingkungan

Pemerintah

daerah

Jumlah surat

aduan yang

di tindaklanj

uti

12

bulan1

12

bulan25,000,000

12

bulan15,000,000

12

bulan20,000,000

12

bulan20,000,000

Terlaksanan

ya

pemutakhira

n data

tindak lanjut

temuan

has i l

pengawasan

12

bulan28,375,000

12

bulan9,950,000 118,325,000

Targ

et

Rp

1,889,160,000 72

bulan

2,694

72

bulan

22,008,864,164

12,200,448,996


Uni

t K

erja

SK

PD P

enan

ggun

g Ja

wab

L

O

K

A

S

I



SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (

Outcome) dan

Kegiatan (

output )

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an ( Tahun

2016 )




SKPD

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 #

Uni

t K

erja

SK

PD P

enan

ggun

g Ja

wab

L

O

K

A

S

I


SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program (

Outcome) dan

Kegiatan (

output )

4

1 20 06 20 08

Targ

et

Rp

Targ

et

Rp

Targ

et

Rp

Targ

et

Rp

Targ

et

Rp

Targ

et

Rp

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an ( Tahun

2016 )

160,000,000 12

bulan180,000,000

1 20

-12

bulan140,000,000

12

bulan150,000,000

12

bulan

Evaluas i

Berka la

Temuan

Has i l

Pengawasan

Monitoring

temuan

has i l

pengawasan

12

bulan110,900,000 -

12

bulan140,000,000

12

bulan150,000,000

12

bulan200,000,000

12

bulan50,000,000 - -

12

bulan130,000,000 06 20 25

Desk

pendamping

SKPD

100,000,000 38

skpd130,000,000

38

skpd140,000,000

38

skpd

Evaluas i

Lakip

Lakip SKPD

yang tepat

sasaran

-36

skpd50,000,000

36

skpd1 20 06 20 26 150,000,000

38

skpd150,000,000

38

skpd500,000,000

38

skpd500,000,000

38

skpd500,000,000

36

skpd78,000,000

36

skpd105,000,000

38

skpd500,000,000

Reviuw

Dokumen

Prencanaan

Pembanguna

n dan

Penyerapan

Anggaran

Belanja

barang/Jasa

Jumlah

dokumen

perencanaan

yang di

review

-

240,000,000 42

orang350,000,000 102,030,000

42

orang200,000,000

42

orang220,000,000

42

orang

Pelatihan

Tekhnis

Pengawasan,

Pengadaan

Barang dan

jasa

peni la ian

Akuntabi l i ta

s Kinerja

Pemerintah

Jumlah

Aparat yang

mengikuti

pelatihan

38

orang150,000,000

38

orang

60

bulan

60

bulan

224

skpd

224

skpd

244

orang

740,900,000

670,000,000

720,000,000

2,183,000,000

1,262,030,000

Targ

et

Rp


Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an ( Tahun

2016 )


L

O

K

A

S

I



SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Un

it K

erj

a S

KP

D P

en

an

gg

un

g J

aw

ab

Thn 2021Indikator

Kinerja

Program (

Outcome) dan

Kegiatan (

output )



SKPD

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 #

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an ( Tahun

2016 )

L

O

K

A

S

I


SasaranKode

Program dan

Kegiatan

65,000,000 49

desa90,000,000

49

desa120,000,000

49

desa

Evaluas i

Pengelolaan

keuangan

Desa

Jumlah desa

yang

dievaluas i

Audit

dengan

tujuan

tertentu

49

desa

Rp

Ta

rge

t

Rp

4

Un

it K

erj

a S

KP

D P

en

an

gg

un

g J

aw

ab

Ta

rge

t

Rp

Ta

rge

t

Rp

Ta

rge

t

Rp

Ta

rge

t

Rp

Ta

rge

t

Indikator

Kinerja

Program (

Outcome) dan

Kegiatan (

output )

170,000,000

12

bulan200,000,000

12

bulan250,000,000

Penyusunan

Apl ikas i dan

Sis tem

Informas i

Pelayanan

Publ ik

Penyusunan

Sis tem

Informas i

Pelayanan

Pengaduan

Publ ik

200,000,000 12

bulan250,000,000

12

bulan300,000,000

12

bulan

Pembentuka

n Unit

Khusus

Pengaduan

masyarakat

Penyusunan

Tim

Pelayanan

Publ ik

12

bulan300,000,000

130,000,000 49

desa150,000,000

49

desa

294

desa

48

bulan

48

bulan

725,000,000

750,000,000

750,000,000

Ta

rge

t

Rp

renstra inspektorat daerah 2016-2021 - soppengkab.go.id · dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang...

Documents