renstra dinas sumber daya air dan pemukiman provinsi ...dsdap.bantenprov.go.id/upload/2016/renstra...
TRANSCRIPT
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
2
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk
periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sumber Daya Air
dan Permukiman Provinsi Banten 2012–2017 disusun sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana
Kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah, baik
untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan).
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan
tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan
bersifat indikatif, dimana dalam penyusunannya memiliki tahapan sebagai
berikut:
a. persiapan penyusunan Renstra SKPD;
b. penyusunan rancangan Renstra SKPD;
c. penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan
d. penetapan Renstra SKPD
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
3
Dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan
pembangunan lainnya. Bentuk keterkaitan antara Renstra Dinas Sumber
Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dengan
dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :
1. Hubungan Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi
Banten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Banten.
a) Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten menyiapkan
Rancangan Awal (Draft) Renstra Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dengan berpedoman
pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Banten;
b) Rancangan Awal (Draft) Renstra Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017 menjadi input dalam
memuktahirkan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Banten Tahun
2012-2017 menjadi Rancangan RPJMD Provinsi Banten;
c) Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Banten yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah dijadikan pedoman bagi Dinas
Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten dalam
menetapkan Rancangan Akhir Renstra Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dengan Surat
Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi
Banten tentang Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
Provinsi Banten Tahun 2012-2017.
2. Hubungan Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi
Banten dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman Provinsi Banten.
a) Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten menyiapkan
Rancangan Awal (Draft) Renja (Rencana Kerja) Dinas Sumber Daya
Air dan Pemukiman Provinsi Banten dengan berpedoman pada
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Banten dan mengacu pada Renstra Dinas Sumber Daya Air dan
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
4
Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2008-2012 melalui Forum SKPD
se-Provinsi Banten Urusan Sumber Daya Air dan Pemukiman;
b) Rancangan Awal Renja SKPD Provinsi Banten termasuk Renja Dinas
Sumber Daya Air dan Pemukiman menjadi input bagi BAPPEDA
Provinsi Banten untuk melakukan finalisasi Rancangan Awal RKPD
Provinsi Banten menjadi Rancangan RKPD Provinsi Banten;
c) Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten digunakan sebagai pedoman
dan acuan bagi SKPD Provinsi Banten dalam pemuktahiran
Rancangan Renja SKPD menjadi Rancangan Akhir Renja SKPD
termasuk Rancangan Akhir Renja SKPD Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman Provinsi Banten;
d) Pada tahap akhir Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan
Gubernur tentang RKPD Provinsi Banten, maka SKPD Provinsi
Banten menetapkan Rancangan Akhir Renja SKPD menjadi Rencana
Kerja (RENJA) SKPD termasuk RENJA Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman Provinsi Banten.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional pada dasarnya mengamanatkan
bahwa perencanaan pembangunan nasional menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan. Guna melaksanakan hal tersebut maka pemerintah daerah
dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6 (enam) jenis
dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
(RTRWP), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-
SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja
SKPD (Renja-SKPD).
Dari segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga),
yaitu dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) terdiri dari RPJPD
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
5
dan RTRWP, perencanaan jangka menengah (5 tahun) terdiri dari RPJMD
dan Renstra-SKPD, serta jangka pendek (1 tahun) terdiri dari RKPD dan
Renja-SKPD.
Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, dapat
diilustrasikan sebagai berikut :
KETERANGAN :
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Keterkaitan antar Komponen Dokumen
Perencanaan
Mempedomani
Mempedomani Perumusan
Saling Mempengaruhi
Keselarasan Rumusan
* Rumusan Yang Ditekankan
Gambar 1. 1 Keterkaitan Renstra Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman Provinsi Banten dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang merupakan
penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, dalam
penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMN.
1. Visi 2. Misi
3. Arah Pembangunan Daerah
RPJMD
1. Isu Strategis 2. Visi 3. Misi
Tujuan
Sasaran 4. Strategi dan Kebijakan 5. Program* 6. Indikasi Kegiatan*
RENSTRA - SKPD
1.Isu Strategis
2. Visi
3. Misi
Tujuan
Sasaran
4. Strategi dan Kebijakan
5. Program*
6. Indikasi Kegiatan*
RKPD
1. Mengadopsi Komponen 1 s/d 5
pada RPJMD
2. Kegiatan* (Berpedoman pada
indikasi kegiatan dalam RPJMD)
RENJA - SKPD
1. Mengadopsi Komponen 1 s/d 5 pada RENSTRA-SKPD
2. Kegiatan* (Berpedoman pada indikasi kegiatan dalam Renstra-SKPD)
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
6
RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam RKPD dan menjadi pedoman bagi
SKPD dalam menyusun Renstra SKPD, Renja SKPD dan Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) SKPD. RKPD dan RKA-SKPD inilah yang
selanjutnya disusun menjadi Rencana Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (RAPBD) setiap tahunnya. Dokumen RPJMD juga diacu dalam
penyusunan RPJMD Kabupaten/ Kota dan berfungsi dalam pengendalian
dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk periode 5
(lima) tahun mendatang.
Adapun Keterkaitan antara dokumen perencanaan dapat
diilustrasikan sebagai berikut:
Gambar 1. 2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
1.2. LANDASAN HUKUM
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun
2012-2017 disusun berlandaskan pada peraturan perundang - undangan
sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Banten;
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
7
4. Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
9. Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota
Serang;
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
12. Undang-Undang No. 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota
Tangerang Selatan;
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Permukiman;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
8
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008-2028;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung;
24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
25. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan;
26. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan
Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
29. KepmenPAN No. KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum
Evaluasi LAKIP;
30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten;
32. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun
2005-2025;
33. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
9
34. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
35. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
Banten.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017, adalah sebagai berikut :
1. Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas
Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten berdasarkan tugas
dan fungsinya Periode 2012-2017;
2. Menetapkan Program dan Indikasi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman Provinsi Banten berdasarkan tugas dan fungsinya untuk
periode 2012-2017;
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
Tahunan (RENJA) Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi
Banten berdasarkan RPJMD Provinsi Banten 2012-2017 dilihat dari
kebutuhan daerah di bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman untuk
periode 2012-2017;
4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja
(RENJA) Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten
berdasarkan penilaian tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam
pelaksanaan kegiatan–kegiatan tahunan Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman Provinsi Banten. Evaluasi kinerja kegiatan dilakukan dengan
menilai tingkat pencapaian terhadap setiap indikator kinerja kegiatan.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten
Tahun 2012-2017 disusun dengan sistematika penulisan dan garis besar isi
sebagai berikut :
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
10
BAB I PENDAHULUAN
Mengemukakan secara ringkas latar belakang dari penyusunan
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman, landasan hukum
dan pedoman-pedoman yang dijadikan sebagai acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penyelenggaraan Dinas Sumber
Daya Air dan Pemukiman, Maksud dan Tujuan dari Penyusunan
Renstra dan sistematika penulisan berupa susunan garis besar isi
dokumen.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SUMBER DAYA AIR
DAN PEMUKIMAN
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Sumber
Daya Air dan Pemukiman dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber
daya yang dimiliki Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan
capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian
program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan
RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan
utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Tahun 2012-
2017.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan
pelayanan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman beserta faktor-
faktor yang mempengaruhinya, mengemukakan apa saja tugas dan
fungsi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman yang terkait
dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
11
penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sumber Daya Air
dan Pemukiman yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan
misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut dari sasaran
jangka menengah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum ataupun
ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS sehingga diperoleh
informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani
melalui Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman tahun
2012-2017.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
Dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi, rumusan
pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah serta rumusan
pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman dalam lima tahun mendatang.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF
Dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sumber Daya Air
dan Pemukiman dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SUMBER
DAYA AIR DAN PEMUKIMAN
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, untuk
mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan terstruktur, sistematik,
terorganisir, transparan dan akuntabel diperlukan organisasi perangkat daerah
Pemerintah Provinsi Banten yang bersinergi dengan Pemerintah, Pemerintah
Daerah Kab/ Kota dalam melayani masyarakat.
Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu Gubernur dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Dinas Daerah
adalah unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman Provinsi Banten merupakan salah satu Dinas Daerah yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun
2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.
Dalam hal menjalankan tugasnya, Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
Provinsi Banten mengacu pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun
2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi Banten.
Terkait dengan tugas dan fungsi, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota,
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
13
telah ditetapkan secara lebih spesifik tentang mandat yang diberikan kepada
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman yang terbagi ke dalam 2 (dua)
bidang utama, yaitu urusan bidang Pekerjaan Umum dan urusan bidang
Perumahan yang selanjutnya dibagi lagi ke dalam sub-sub bidang urusan.
Penyusunan Renstra 2012–2017 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan
fungsi Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten, juga
berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang
terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012–2017
maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2002–2022.
Susunan Renstra 2012–2017 dimulai dengan pemaparan tentang kondisi dan
tantangan penyelenggaraan bidang Sumber Daya Air dan pemukiman; visi,
misi, tujuan dan sasaran Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman; strategi
penyelenggaraan infrastruktur sumber daya air dan permukiman; serta
program dan kegiatan.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten ini
selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi masing-
masing Bidang/ Balai/ Sekretariat di lingkungan Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman Provinsi Banten serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas
Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten tahun 2012 - 2017.
Berdasarkan Undang-Undang sektor Pekerjaan Umum yang terdiri atas
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Permukiman, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
tentang Jasa Konstruksi, penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan
bidang perumahan telah dimandatkan secara tegas oleh ketentuan peraturan
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
14
perundang-undangan tersebut dan peraturan pelaksanaannya yang menjadi
turunan dari Undang-Undang di atas.
Gambar 2.1 Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten
Tugas dan Fungsi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi
Banten adalah sebagai berikut :
a. Tugas Pokok
Tugas pokok Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten
adalah Melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pekerjaan
Umum yang meliputi Sub Bidang Sumber Daya Air, Sub Bidang
Perumahan Pemukiman dan Bangunan Gedung, serta
merumuskan/menyusun kebijakan, pembinaan teknis, perencanaan,
pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pembangunan lintas
kabupaten/kota.
b. Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Sumber daya Air dan
Pemukiman Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
15
1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi
Sub Bidang Sumber Daya Air, Sub Bidang Perumahan Permukiman
dan Bangunan Gedung;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang
Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Sumber Daya Air, Sub
Bidang Perumahan Permukiman dan Bangunan Gedung;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Pekerjaan Umum yang
meliputi Sub Bidang Sumber Daya Air, Sub Bidang Perumahan
Permukiman dan Bangunan Gedung;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai Bidang
Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Sumber Daya Air, Sub
Bidang Perumahan Permukiman dan Bangunan Gedung;
5. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Dinas;
6. Pertanggungjawaban kegiatan dinas kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah;dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas
dan fungsi.
8. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi
Sub Bidang Sumber Daya Air, Sub Bidang Perumahan Permukiman
dan Bangunan Gedung;
9. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi
Sub Bidang Sumber Daya Air, Sub Bidang Perumahan Permukiman
dan Bangunan Gedung;
10. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Sumber Daya
Air, Sub Bidang Perumahan Permukiman dan Bangunan Gedung;
11. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Pekerjaan Umum yang
meliputi Sub Bidang Sumber Daya Air, Sub Bidang Perumahan
Permukiman dan Bangunan Gedung;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai Bidang
Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Sumber Daya Air, Sub
Bidang Perumahan Permukiman dan Bangunan Gedung;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
16
13. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Dinas;
14. Pertanggungjawaban kegiatan dinas kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah;dan
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsi.
Sesuai dengan yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Provinsi
Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi Banten, Kedudukan Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman Provinsi Banten adalah sebagai berikut (Pasal 46):
a) Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman merupakan unsur pelaksana
otonomi daerah di bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman.
b) Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.
Kemudian dijelaskan dalam Pasal 47, bahwa Dinas Sumber Daya Air
dan Pemukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas
pembantuan di bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman. Sedangkan, pada
Pasal 48 dijelaskan Susunan organisasi Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
c. Bidang Bina Teknik, membawahkan:
1. Seksi Data dan Informasi;
2. Seksi Perencanaan Teknis;
3. Seksi Pengawasan Teknis.
d. Bidang Sungai, membawahkan:
1. Seksi Sungai, Danau dan Waduk;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
17
2. Seksi Rawa dan Pantai;
3. Seksi Penanggulangan Bencana.
e. Bidang Irigasi, membawahkan:
1. Seksi Pengembangan Irigasi;
2. Seksi Pengujian Air;
3. Seksi Rehabilitasi Irigasi.
f. Bidang Perumahan dan Pemukiman, membawahkan:
1. Seksi Perumahan dan Pemukiman;
2. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
3. Seksi Tata Bangunan.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. Jabatan Fungsional.
Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi
Banten dapat digambarkan sebagai berikut:
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
18
BIDANG BINA TEKNIK
LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR : 3 Tahun 2012 TANGGAL : 8 Agustus 2012
SEKRETARIS
SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KEPALA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SUB BAGIAN
KEUANGAN SUB BAGIAN
PROGRAM, EVALUASI DAN
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
19
Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi
1. Kepala Dinas
1. Tugas pokok Kepala Dinas :
Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembatuan di bidang
sumber daya air dan pemukiman.
2. Fungsi Kepala Dinas :
a. Penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana
strategis pemerintah daerah;
b. Perumusan kebijakan teknis dibidang sumber daya air dan
pemukiman sesuai rencana strategis dinas;
c. Pelaksanaan dan koordinasi kegiatan dinas;
d. Pembinaan, penyelenggaraan dan koordinasi bidang Bina
Teknik;
e. Pembinaan, penyelenggaraan dan koordinasi bidang Sungai;
f. Pembinaan, penyelenggaraan dan koordinasi bidang Irigasi
g. Pembinaan, penyelenggaraan dan koordinasi bidang
Perumahan dan Pemukiman;
h. Pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan Administrasi
Ketatausahaan Dinas;
I Pembinaan Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Dinas Lingkup
Dinas;
j. Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional;
3. Tugas Kepala Dinas :
a. Menyusun rencana strategis Dinas;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
20
b. Menyusun rencana kerja Dinas;
c. Merencanakan, mengorganisasikan , melaksanakan,
mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan program dan
kegiatan sesuai dengan tugasnya;
d. Memimpin, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan
kegiatan dinas;
e. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja
terkait;
f. Melaksanakan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan dinas ;
g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
h. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris Dinas
1. Tugas pokok Sekretaris Dinas :
Membantu Kepala Dinas melaksanakan perumusan rencana
program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan
administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan
evaluasi dan pelaporan.
2. Fungsi Sekretaris Dinas :
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan
bidang tugasnya;
b. Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi,
pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan
kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
21
c. Perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan
pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan
serta evaluasi dan pelaporan;
d. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan
strandarisasi program administrasi umum dan kepegawaian ,
keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
e. Penyiapan data dan bahan urusan adminstrasi umum dan
kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
f. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, penyusnan program evaluasi dan pelaporan;
g. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
3. Tugas Sekretaris Dinas :
a. Menyusun rencana kerja kesekretariatan Dinas;
b. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standarisasi,
pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan
serta evaluasi dan pelaporan;
c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan
adminsitrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi
dan pelaporan;
d. Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, evaluasi dan pelaporan;
e. Menyiapkan bahan program dan kegiatan adminsitrasi umum
dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
f. Meyiapkan bahan program dan kegiatan kesekretariatan,
perlengkapan, kerumahtanggaaan, perpustakaan, kehumasan
dan penyusunan program;
g. Menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
22
h. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian dinas;
i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
j. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinyan;
k. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1. Tugas Pokok Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian :
Membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi
surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga,
kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan
pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas.
2. Tugas Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian :
a. Menyusun rencana kerja sub – bagian;
b. Melaksanakan administrasi ketatausahaan Dinas;
c. Melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
d. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan
kepustakaan;
e. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Dinas;
f. Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas;
g. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan
keamanan kantor serta lingkungannya;
h. Melaksanakan fungsi kehumasan;
i. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi
kepegawaian lingkup dinas;
j. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
23
2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan
1. Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Keuangan
Membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi dan
perbendaharaan dinas.
2. Tugas Kepala Sub-Bagian Keuangan :
a. Menyusun rencana kerja sub – bagian;
b. Melaksanakan penyiapan rencana anggaran kas kegiatan di
lingkungan dinas;
c. Melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran
anggaran belanja dinas dari sumber APBD maupun APBN;
d. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka
pembiayaan kegiatan dinas sesuai anggaran yang telah
ditetapkan;
e. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
f. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran
keuangan;
g. Melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan dan
penyetoran pajak- pajak;
h. Melaksankan penyiapan data, perhitungan anggaran dan
belanja dinas;
i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
dinas;
j. Melaksanakan pengaawasan administrasi kebendaharawanan
lingkup dinas;
k. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
24
2.3. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
1. Tugas Pokok Kepala Sub-Bagian Program, Evaluasi dan
Pelaporan:
Membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan
program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
2. Tugas Kepala Sub – Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan :
a. Menyusun rencana kerja sub – bagian;
b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis (
Renstra) Dinas;
c. Melaksankan penyiapan bahan rencana anggaran belanja dinas
dari sumber APBN maupun APBD;
d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan dinas;
e. Melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan indikator
keberhasilan kegiatan dinas;
f. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan kedalam
program kegiatan;
g. Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan Dinas dari
Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan kabupaten/ kota;
h. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan kegiatan
dinas;
i. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka mendukung dan
membantu penyelenggaraaan kegiatan Dinas;
j. Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan yang bersumber dari dana APBD maupun
APBN;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
25
k. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan
pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN ke
Kabupeten / Kota;
l. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Kepala Bidang Bina Teknik
a. Tugas Pokok Kepala Bidang Bina Teknik :
Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan,
koordinasi, evaluasi dan perumusan teknis operasional.
b. Fungsi Kepala Bidang Bina Teknik :
a. Perumusan kebijakan teknis operasional pengolahan data dan
informasi, perencanaan teknis, dan pengawasan teknis;
b. Penyusunan pedoman pengaturan standarisasi data dan
informasi, perencanaan teknis dan pengawasan teknis;
c. Pembinaan, pengembangan, pengolahan data dan informasi,
perencanaan teknis dan pengawasan teknis;
d. Pengkoordinasian dan sinkronisasi kegiatan pengumpulan dan
pengolahan data dan informasi , perencaaan teknis dan
pengawasan teknis;
e. Pelaksanaan kegiatan pengolahan data dan informasi,
perencanaan teknis dan pengawasan teknis;
f. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan teknis
operasional pengolahan data dan informasi, perencanaan teknis
dan pengawasan teknis;
c. Tugas Kepala Bidang Bina Teknik :
a. Menyusun rencana kerja bidang;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
26
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
pengolahan data dan informasi, perencanaan teknis dan
pengawasan teknis;
c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pengolahan
data dan informasi, perencanaan teknis dan pengawasan teknis;
d. Menyiapkan bahan pengendalian teknis program pengolahan
data dan informasi, perencanaan teknis dan pengawasan teknis;
e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan
pengendalian teknis program pengolahan data dan informasi,
perencanaan teknis dan pengawasan teknis;
f. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
g. Menyiapkan bahan dokumen perijinan pemanfaatan ruang dan
pemanfaatan sumber daya air;
h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
3.1. Kepala Seksi Data dan Informasi
(1) Tugas Pokok Kepala Seksi Data dan Informasi
Membantu Kepala Bidang Bina Teknisk dalam melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan
dibidang data dan informasi.
(2) Tugas Kepala Seksi Data dan Infomasi :
a. Menyusun rencana kerja seksi;
b. Melaksanakan pengolahan data dan informasi;
c. Melaksanakan penyiapan bahan system informasi bidang
sumber daya air dan pemukiman;
d. Melaksanakan penyiapan bahan implementasi kebijakan teknis
dibidang data dan informasi;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
27
e. Melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan dan
pengadaan data dan informasi;
f. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penyelenggaraan
pengolahan data dan informasi;
g. Melaksanakan pengolahan data dan informasi sebagai bahan
kebijakan teknis retribusi pemanfaatan sumber daya air;
h. Melaksanakan penyiapan bahan dokumen perijinan
pemanfaatan ruang dan pemanfaatan sumber daya air;
i. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
3.2. Kepala Seksi Perencanaan Teknis
(1) Tugas Pokok Kepala Seksi Perencanaan Teknis ;
Membantu kepala bidang Bina Teknik dalam melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan
perencanaan teknis;
2. Tugas Kepala Seksi Perencanaan Teknis:
a. Menyusun rencana kerja seksi;
b. Melaksanakan pengolahan data perencanaan teknis;
c. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan implemetasi
kebijakan teknis;
d. Melaksanakan penyiapan bahan untuk keperluan perencanaan
teknis sumber daya air, perumahan pemukiman dan bangunan
gedung;
e. Melaksanakan perencanaan pembangunan, peningkatan dan
rehabilitasi sumber daya air, perumahan pemukiman dan
bangunan gedung;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
28
f. Melakasanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk
teknis perencanaan sumber daya air, perumahan pemukiman
dan bangunan gedung;
g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
3.3. Kepala Seksi Pengawasan Teknis
(1) Tugas Pokok Kepala Seksi Pengawasan Teknis :
Membantu Kepala Bidang Bina Teknik dalam melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan
pengawasan teknis.
(2) Tugas Kepala Seksi Pengawasan Teknis:
a. Menyusun rencana kerja Seksi;
b. Melaksanakan pengawasan teknis;
c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk keperluan
pengawasan teknis sumber daya air, perumahan
permukiman dan bangunan gedung;
d. Melaksanakan pengawasan pembangunan, peningkatan dan
rehabilitasi sumber daya air, perumahan permukiman dan
bangunan gedung;
e. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk
teknis pengawasan teknis sumber daya air, perumahan
pemukiman dan bangunan gedung;
f. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Kepala Bidang Sungai
1. Tugas Pokok Kepala Bidang Sungai
Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan,
koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis operasional
bidang sungai.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
29
2. Fungsi Kepala Bidang Sungai :
a. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang sungai, situ,
danau, waduk,rawa, pantai dan penanggulangan bencana;
b. Pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan pengelolaan
sungai, situ, danau, waduk, rawa, pantai dan penanggulangan
bencana;
c. Pengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan bidang sungai,
situ, danau, waduk, rawa, pantai dan penanggulangan bencana;
d. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang sungai, situ, danau,
waduk, rawa, pantai dan penanggulangan bencana;
e. Pelaksanaan evaluasi dan supervisi kegiatan bidang sungai,
situ, danau, waduk, rawa, pantai dan penanggulangan bencana.
3. Tugas Kepala Bidang Sungai:
a. Menyusun rencana kerja Bidang;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
bidang sungai, situ, danau, waduk, rawa, pantai dan
penanggulangan banecana;
c. Menyiapkan penyelenggaraan pembinaan pengelolaan sungai,
situ, danau, waduk, rawa, pantai dan penanggulangan bencana;
d. Menyiapkan kegiatan pendayagunaan sungai, situ, danau,
waduk, rawa, pantai dan penanggulangan bencana;
e. Menyiapkan pengendalian teknis kegiatan, pendayagunaan
sungai, situ, danau, waduk, rawa, pantai dan penganggulangan
bencana;
f. Menyiapkan rencana kebutuhan penanggulangan bencana;
g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
30
4.1. Kepala Seksi Sungai, Danau dan Waduk
(1) Tugas Pokok Kepala Seksi Sungai, Danau dan Waduk.
Membantu Kepala Bidang Sungai dalam melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan
pengelolaan sungai, situ, danau dan waduk;
(2) Tugas Kepala Seksi Sungai, Danau dan Waduk.
a. Menyusun rencana kerja Seksi;
b. Melaksanakan pemutakhiran data sungai, danau dan waduk;
c. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis
pengelolaan sungai, situ, danau dan waduk;
d. Melaksanakan pembinaan pengelolaan sungai, situ, danau dan
waduk;
e. Melaksanakan pengelolaan sungai, situ, danau dan waduk;
f. Melaksanakan inventarisasi sungai, situ, danau dan waduk;
g. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
4.2. Kepala Seksi Rawa dan Pantai
(1) Tugas Pokok Kepala Seksi Rawa dan Pantai
Membantu Kepala Bidang Sungai dalam melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan
pengelolaan rawa dan pantai;
(2) Tugas Kepala Seksi Rawa dan Pantai
a. Menyusun rencana kerja Seksi;
b. Melaksanakan pemutakhiran data rawa, muara dan pantai;
c. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis
pengelolaan rawa, muara dan pantai;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
31
d. Melaksanakan pembinaan pengelolaan rawa, muara dan
pantai;
e. Melaksanakan pengelolaan rawa, muara dan pantai;
f. Melaksanakan inventarisasi rawa, muara dan pantai;
g. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan
kegiatan;
h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
4.3. Kepala Seksi Penanggulangan Bencana
(1) Tugas Pokok Kepala Seksi Penanggulangan Bencana
Membantu Kepala Bidang Sungai dalam melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan
penanggulangan bencana.
(2) Tugas Kepala Seksi Penanggulangan Bencana
a. Menyusun rencana kerja seksi;
b. Melaksanakan pemutakhiran data daerah rawan banjir dan
kekeringan;
c. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis
penanggulangan bencana;
d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan teknis
penanggulangan bencana, daerah rawan banjir dan kekeringan;
e. Melaksanakan pengolahan data daerah rawan banjir dan
kekeringan;
f. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan penanggulangan
bencana;
g. Melaksanakan fasilitasi teknis penanggulangan bencana;
h. Melaksanakan penanggulangan bencana, rawan banjir dan
kekeringan;
i. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
32
5. Kepala Bidang Irigasi
a. Tugas Pokok Kepala Bidang Irigasi:
Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan,
koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis operasional
dibidang irigasi.
b. Fungsi Kepala Bidang Irigasi:
a. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang pembangunan
dan rehabilitasi, pengujian air dan kelembagaan;
b. Penyusunan pedoman pengaturan standarisasi pembangunan
dan rehabilitasi, pengujian air, pengembangan irigasi dan
kelembagaan;
c. Pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan pembangunan
dan rehabilitasi, pengujian air, pengembangan irigasi dan
kelembagaan;
d. Pengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan bidang
pembangunan dan rehabilitasi, pengujian air, pengembangan
irigasi dan kelembagaan;
e. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembangunan dan
rehabilitasi, pengujian air , pengembangan irigasi dan
kelembagan;
f. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan
standarisasi program dan kegiatan bidang pembangunan dan
rehabilitasi, pengujian air, pengembangan irigasi dan
kelembagaan;
c. Tugas Kepala Bidang Irigasi :
a. Menyusun rencana kerja Bidang;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
bidang pengelolaan, pengendalian pembangunan dan
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
33
rehabilitasi, pengujian air, pengembangan irigasi dan
kelembagaan;
c. Menyelenggarakan pembinaan, pengelolaan, pengendalian
pembangunan dan rehabilitasi, pengujian air pengembangan
irigasi dan kelembagaan;
d. Menyiapkan bahan pengendalian teknis program pengelolaan,
pengendalian pembangunan dan rehabiltasi, pengujian air,
pengembangan irigasi dan kelembagaan;
e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan
pengendalian teknis pembangunan dan rehabilitasi, pengujian
air, pengembangan irigasi dan kelembagaan;
f. Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan dan pengelolaan
system irigasi;
g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi
dalam pelaksanaan tugas;
h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya;
5.1. Kepala Seksi Rehabilitasi Irigasi
1. Tugas Pokok Kepala Seksi Rehabilitasi Irigasi
Membantu Kepala Bidang Irigasi dalam melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan
pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
2. Tugas Kepala Seksi Rehabilitasi Irigasi
a. Menyusun rencana kerja Seksi;
b. Melaksanakan pemutakhiran data jaringan irigasi;
c. Melaksanakan pengolahan data pembangunan dan rehabiltasi
jaringan irigasi;
d. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis
pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
34
e. Melaksanakan pembinaan pengelolaan pembangunan dan
rehabilitasi jaringan irigasi;
f. Melaksanakan pengelolaan pembangunan dan rehabilitasi
jaringan irigasi;
g. Melaksanakan inventarisasi pembangunan dan rehabilitasi
jaringan irigasi;
h. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
i. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
5.2. Kepala Seksi Pengujian Air
(1) Tugas Pokok Kepala Seksi Pengujian Air:
Membantu Kepala Bidang Irigasi dalam melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan pengujian
air.
(2) Tugas Kepala Seksi Pengujian Air:
a. Menyusun rencana kerja;
b. Melaksanakan pengolahan data pengujian air;
c. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis
pemeriksaan dan pengujian air;
d. Melaksanakan pembinaan pengelolaan pemeriksaan dan
pengujian air;
e. Melaksanakan uji mutu kualitas air sesuai strandar dan
spesifikasi teknis;
f. Melaksanakan pengelolaan pemeriksaan dan pengujian air;
g. Melaksanakan inventarisasi pemeriksaan dan pengujian air;
h. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
i. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
35
5.3. Kepala Seksi Pengembangan Irigasi
(1) Tugas Pokok Kepala Seksi Pengembangan Irigasi :
Membantu Kepala Bidang Irigasi dalam melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan
kelembagaan sumber daya air.
(2) Tugas Kepala Seksi pengembangan Irigasi :
a. Menyusun rencan kerja Seksi;
b. Melaksanakan pembinaan pengelolaan pengembangan irigasi;
c. Melaksanakan penetapan bahan perumusan kebijakan teknis
pengembangan irigasi;
d. Melaksanakan pemutakhiran, pengelolaan, inventarisasi data
pengembangan irigasi;
e. Memfasilitasi koordinasi antar sector dalam penyusunan dan
pelaksanaan regulasi pengelolaan sumber daya air;
f. Memfasilitasi identifikasi kebutuhan produk regulasi
pengelolaan sumber daya air dari pemangku kepentingan;
g. Pembinaan, pembentukan, pemantauan dan evaluasi lembaga
pengelolaan dan wadah koordinasi sumber daya air;
h. Pelaksanaan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
i. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
6. Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman
a. Tugas Pokok Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman :
Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan,
koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis operasional
bidang perumahan dan permukiman.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
36
b. Fungsi Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman
a. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang permukiman,
lingkungan, air bersih dan tata bangunan;
b. Penyusunan program pengaturan standarisasi bidang
permukiman, lingkungan, air bersih dan tata bangunan;
c. Pembinaan, pengembangan, pelaksanaan penataan
permukiman, lingkungan, air bersih dan tata bangunan;
d. Pengkoordinasian, sinkronisasi kegiatan bidang permukiman,
lingkungan, air bersih dan tata bangunan;
e. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang permukiman,
lingkungan, air bersih dan tata bangunan;
f. Pelaksanaan evaluasi, supervisi kegiatan bidang permukiman,
lingkungan, air bersih dan tata bangunan;
c. Tugas Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman :
a. Menyusun rencana kerja bidang;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
bidang permukiman, lingkungan, air bersih dan tata bangunan;
c. Menyelenggarakan pembinaan, pengelolaan, penataan
permukiman, lingkungan, air bersih dan tata bangunan;
d. Melaksanakan pengendalian teknis program pengelolaan,
penataan permukiman, lingkungan, air bersih dan tata
bangunan;
e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan,
pengendalian teknis program permukiman, lingkungan, air
bersih dan tata bangunan;
f. Melaksanakan pemetaan permukiman, lingkungan, air bersih
dan tata bangunan;
g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
37
6.1 Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman
1 Tugas Pokok Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman :
Membantu Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional kegiatan permukiman dan pemukiman.
2. Tugas Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman :
a. Menyusun rencana kerja Seksi;
b. Melaksanakan pemutakhiran data perumahan dan pemukiman;
c. Menginventarisasi data perumahan dan pemukiman;
d. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis
perumahan dan pemukiman;
e. Menyiapkan bahan strategi pembangunan perumahan dan
pemukiman;
f. Melaksanakan pembinaan penataan perumahan dan
pemukiman;
g. Melaksanakan percepatan pembangunan perumahan dan
pemukiman skala provinsi;
h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
i. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
6.2 Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
1. Tugas Pokok Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan :
Membantu Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional kegiatan pengelolaan air minum dan penyehatan
lingkungan;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
38
2. Tugas Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan :
a. Menyusun rencana kerja Seksi;
b. Melaksanakan pemutakhiran data air minum dan penyehatan
lingkungan;
c. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis
kerjasama dan kemitraan dengan swasta dan lembaga lainnya
dalam bidang air bersih dan penyehatan lingkungan pada
kawasan tertentu dan kawasan strategis tertentu dan lintas
kabupaten/kota;
d. Melaksanakan pengelolaan air minum dan penyehatan
lingkungan;
e. Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan air minum dan
penyehatan lingkungan;
f. Melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana air minum dan
penyehatan lingkungan untuk daerah bencana dan rawan air
skala provinsi;
g. Melaksanakan supervisi kegiatan pembangunan penyediaan
sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan
dikawasan tertentu dan kawasan strategis tertentu lintas
kabupaten/kota;
h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya;
6.3 Kepala Seksi Tata Bangunan
1. Tugas Pokok Kepala Seksi Tata Bangunan:
Membantu Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional kegiatan Tata Bangunan.
2. Tugas Kepala Seksi Tata Bangunan:
a. Menyusun rencana kerja Seksi;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
39
b. Melaksanakan pemutakhiran data tata bangunan dan
lingkungan;
c. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dan
strategi penataan Tata Bangunan;
d. Melaksanakan pengawasan dan penertiban pelestarian
bangungan gedung yang dilindungi dan dilestarikan;
e. Menyelenggarakan bangunan gedung dan lingkungan serta
rumah negara yang menjadi aset pemerintah Provinsi;
f. Melaksanakan penyiapan bahan model bangunan gedung;
g. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penataan
pembangunan gedung dan rumah Negara;
h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya;
7. Kepala Balai Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Wilayah Sungai
Cidanau - Ciujung
1. Tugas Pokok Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau:
Melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang
pengelolaan sumber daya air wilayah sungai ciujung-cidanau.
2. Fungsi Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah
Sungai Ciujung - Cidanau:
a. Penyusun rencana teknis operasional Balai;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan sumber daya
air;
c. Pelaksanaan layanan kepada masyarakat dibidang sumber daya
air;
d. Pelaksanaan oprasi dan pemeliharaan, perbaikan sarana dan
prasarana sumber daya air;
e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan penanganan
darurat banjir;
f. Pelaksanaan upaya pelestarian air dan sumber air;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
40
g. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pemanfaatan sumber
daya air;
h. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
i. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitas pengelolaan
sumber daya air;
j. Pelayanan sistem informasi pengelolaan sumber daya air;
k. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
l. Pengelolaan ketatausahaan Balai;
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
3. Tugas Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah
Sungai Ciujung - Cidanau:
a. Menyusun rencana kerja balai;
b. Menyusun dan menetapkan rencana teknis porasional Balai;
c. Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan
penyelenggaraan kegiatan Balai;
d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
e. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan tugasnya baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;
f. Mengkordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pada Balai;
g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Balai;
h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem
penilaian yang tersedia sebagai cerminan penilaian kinerja;
i. Menyusun dan penyampaikan laporan pelaksanaan tugas
kepada atasan;
j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
k. Membuat Rekomendasi teknis perijinan pemanfaatan air
permukaan dan pemakaian tanah Negara milik pengairan
sesuai kewenangan;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
41
l. Menyelenggarakan pelayanan pelaksanaan kegiatan sistem
infomasi sumber daya air meliputi pengumpulan data,
pemeliharaan serta pengendalian dan pengamanan sarana dan
prasarana sumber daya air berdasarkan rencana kegiatan yang
telah ditetapkan;
m. Menyelenggarakan pemantauan kualitas air;
n. Menyelenggarakan pemantauan banjir dan kekeringan;
o. Meyelenggarakan upaya pelestarian air dan sumber daya air;
p. Menyusun dan mengusulkan Rencana Kebutuhan Barang Unit
( RKBU ) dilingkungan Balai;
q. Mengusulkan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahan
barang milik Balai;
r. Mengusulkan Pejabat pengurus dan penyimpan barang pada
Balai;
s. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang
sumber daya air;
t. Menyusun dan menetapkan Daftar Urut Kepangkatan ( DUK )
dilingkungan Balai;
u. Melaksanakan kebijakan teknis dalam pengelolaan adminitrasi
kepegawean di lingkungan Balai;
v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
7.1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1. Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha :
Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perencanaan, evaluasi
dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dan umum yang
meliputi kegiatan kepegawaian, tata naskah dinas, kearsipan,
pengelolaan barang, rumah tangga dan humas serta perjalanan
dinas.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
42
2. Fungsi Kepala Sub Bagian Tata Usaha :
a. Penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana
kegiatan dibidangnya;
b. Penyiapan bahan dan koordinasi, pengolahan data penyusunan
program kerja Balai;
c. Penyiapan bahan administrasi dan koordinasi penyusunan
pelaporan keuangan Balai;
d. Penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian Balai;
e. Penyiapan bahan pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas,
kearsipan, rumah tangga, kehumasan dan perjalanan dinas,
dilingkungan Balai;
f. Penyiapan bahan rencana kebutuhan, pengadaan dan
pemeliharaan inventaris Balai;
g. Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi
pelaksanaan program dilingkungan Balai;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.
3. Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha :
a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan tugasnya baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;
d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem
penilaian yang tersedia sebagai cerminan penilaian kinerja;
e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan pelaporan
Balai;
f. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
kepada atasan;
g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
h. Melaksanakan evaluasi pelaksanakaan kegiatan;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
43
i. Melaksanakan administrasi pengelolaan kepegawaian Balai
berdasarkan sistem admistrasi kepegawaian;
j. Melaksanakan pengelolaan admistrasi keuangan Balai
berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan;
k. Menyiapkan dan mengkoordinasi bahan pembinaan disiplin
pegawai;
l. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) di
lingkungan Balai;
m. Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan di lingkungan
Balai;
n. Menyiapkan usulan pejabat pengurus dan penyimpan barang;
o. Pengelola penatausahaan dan penyusunan dokumen
administrasi;
p. Memberikan dukungan administrasi dan menyiapkan Surat
Perintah Tugas berdasarkan penunjukan kepala Balai;
q. Mengelola naskah dinas dan kearsipan;
r. Melaksanakan sistem informasi inventarisasi Balai;
s. Memelihara, merawat dan menata lingkungan kantor;
t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Balai sesuai
tugas dan fungsinya.
7.2 Kepala Seksi Pemanfaatan Air
1. Tugas Kepala Seksi Pemanfaatan Air:
Melaksanakan kegiatan teknis operasi dan pemeliharaan Hidrologi,
perijinan, pemantauan banjir dan kekeringan.
2. Fungsi Kepala Seksi Pemanfaatan Air:
a. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana
hidrologi agar tetap berfungsi dengan baik;
b. Pelaksanaan rekomendasi teknis perijinan pemanfaatan air
permukaan dan pemakaian tanah Nagara milik pengairan
sesuai kewenangan;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
44
c. Pelaksanaan kegiatan sistem informasi hidrologi, hidrometri,
banjir dan kekeringan;
d. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama pengelolaan sumber daya
air dengan instansi terkait untuk kelancaran tugas pengeloaan
sumber daya air;
e. pelaksanaan pengambilan sampel air;
f. pelaksanaan pemantauan banjir dan kekeringan;
g. pelaksanaan alokasi air;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.
3. Tugas Kepala Seksi Pemanfaatan Air:
a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemanfaatan Air;
b. Melaksanakan koordinasi dengan instasi terkait;
c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan tugasnya baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;
d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem
penilaian yang tersedia sebagi cerminan penilaian kinerja;
e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
kepada atasan;
f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
g. Melaksanakan evaluasi pelaksaanaan kegiatan;
h. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana
hidrologi meliputi pos duga air, pos curah hujan, klimatologi
dan radio komunikasi;
i. Melaksanakan survey, menyiapkan data untuk bahan
rekomendasi teknis perijinan pemanfaatan air permukaan dan
pemakaian tanah negara milik pengairan sesuai kewenangan;
j. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan
data sistem informasi hidrologi, hidrometri, banjir, kekeringan
dan perijinan;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
45
k. Menyiapkan bahan koordinasi, kerjasama pengelolahan
hidrologi, alokasi air, banjir dan kekeringan dengan instansi
terkait;
l. Melaksanakan pemantauan dan pengambilan sampel air
sebagai bahan pendukung perijinan;
m. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi banjir dan kekeringan;
n. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil kegiatan alokasi
air;
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Balai sesuai
tugas dan fungsinya.
7.3 Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan
1. Tugas Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan:
Melaksanakan kegiatan teknis operasi dan pemeliharaan jaringan
sumber daya air dan pemantauan inventarisasi/ kondisi dan fungsi
prasarana sumber daya air.
2. Fungsi Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan:
a. Pelaksanaan oprasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
sumber daya air yang telah dibangun agar tetap dalam kondisi
yang baik untuk mengoptimalkan pelayanan, pemanfaatan,
pelestarian sumber air dan meningkatkan produktifitas
masyarakat pengguna air;
b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.
3. Tugas Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan:
a. Menyusun rencana kerja Seksi Operasi dan pemeliharaan;
b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan tugasnya baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
46
d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem
penilaian yang tersedia sebagai cerminan penilaian kerja;
e. Menysun dan menyampaikan laporkan pelaksanaan tugas
kepada atasan;
f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
g. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
h. Melaksanakan pelayanan pelaksanaan kegiatan sistem
informasi sumber daya air meliputi jaringan irigasi, pola
tanam, sarana dan prasarana sumber daya air;
i. Melaksanakan upaya pelestarian sumber daya air dan irigasi
meliputi pemeliharaan situ dan jaringan irigasi;
j. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang sumber
daya air dan pembinaan teknis terhadap gabungan
Perkumpulan Petani Pemakai Air serta Perkumpulan Petani
Pemakai Air;
k. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana
sumber daya air meliputi pelumasan pintu-pintu air,
pengangkatan sampah, pengangkatan endapan lumpur, babatan
rumput dan perbaikan darurat;
l. Melaksanakan pengisian blangko-blangko operasi dan
pemeliharaan untuk kebutuhan pola tanam;
m. Melaksanakan survey penulusuran, inventarisasi kondisi
jaringan irigasi dan fungsi prasarana sumber daya air untuk
menyusun angka kebutuhan nyata pemeliharaan irigasi;
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Balai sesuai
tugas dan fungsinya.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
47
8. Kapala Balai Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Wilayah Sungai
Cidurian – Cisadane.
1. Tugas Pokok Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau:
Melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang
pengelolaan sumber daya air wilayah sungai ciujung-cidanau
2. Fungsi Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah
Sungai Ciujung - Cidanau:
a. Penyusun rencana teknis operasional Balai;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan sumber daya
air;
c. Pelaksanaan layanan kepada masyarakat dibidang sumber daya
air;
d. Pelaksanaan oprasi dan pemeliharaan, perbaikan sarana dan
prasarana sumber daya air;
e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan penanganan
darurat banjir;
f. Pelaksanaan upaya pelestarian air dan sumber air;
g. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pemanfaatan sumber
daya air;
h. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
i. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitas pengelolaan
sumber daya air;
j. Pelayanan sistem informasi pengelolaan sumber daya air;
k. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
l. Pengelolaan ketatausahaan Balai;
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
48
3. Tugas Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah
Sungai Ciujung - Cidanau:
a. Menyusun rencana kerja balai;
b. Menyusun dan menetapkan rencana teknis porasional Balai;
c. Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan
penyelenggaraan kegiatan Balai;
d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
e. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan tugasnya baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;
f. Mengkordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pada Balai;
g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Balai;
h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem
penilaian yang tersedia sebagai cerminan penilaian kinerja;
i. Menyusun dan penyampaikan laporan pelaksanaan tugas
kepada atasan;
j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
k. Membuat Rekomendasi teknis perijinan pemanfaatan air
permukaan dan pemakaian tanah Negara milik pengairan
sesuai kewenangan;
l. Menyelenggarakan pelayanan pelaksanaan kegiatan sistem
infomasi sumber daya air meliputi pengumpulan data,
pemeliharaan serta pengendalian dan pengamanan sarana dan
prasarana sumber daya air berdasarkan rencana kegiatan yang
telah ditetapkan;
m. Menyelenggarakan pemantauan kualitas air;
n. Menyelenggarakan pemantauan banjir dan kekeringan;
o. Meyelenggarakan upaya pelestarian air dan sumber daya air;
p. Menyusun dan mengusulkan Rencana Kebutuhan Barang Unit
( RKBU ) dilingkungan Balai;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
49
q. Mengusulkan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahan
barang milik Balai;
r. Mengusulkan Pejabat pengurus dan penyimpan barang pada
Balai;
s. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang
sumber daya air;
t. Menyusun dan menetapkan Daftar Urut Kepangkatan ( DUK )
dilingkungan Balai;
u. Melaksanakan kebijakan teknis dalam pengelolaan adminitrasi
kepegawean di lingkungan Balai;
v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
8.1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1. Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha :
Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perencanaan, evaluasi
dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dan umum yang
meliputi kegiatan kepegawaian, tata naskah dinas, kearsipan,
pengelolaan barang, rumah tangga dan humas serta perjalanan
dinas.
2. Fungsi Kepala Sub Bagian Tata Usaha :
a. Penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana
kegiatan dibidangnya;
b. Penyiapan bahan dan koordinasi, pengolahan data penyusunan
program kerja Balai;
c. Penyiapan bahan administrasi dan koordinasi penyusunan
pelaporan keuangan Balai;
d. Penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian Balai;
e. Penyiapan bahan pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas,
kearsipan, rumah tangga, kehumasan dan perjalanan dinas,
dilingkungan Balai;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
50
f. Penyiapan bahan rencana kebutuhan, pengadaan dan
pemeliharaan inventaris Balai;
g. Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi
pelaksanaan program dilingkungan Balai;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.
3. Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha :
a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan tugasnya baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;
d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem
penilaian yang tersedia sebagai cerminan penilaian kinerja;
e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan pelaporan
Balai;
f. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
kepada atasan;
g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
h. Melaksanakan evaluasi pelaksanakaan kegiatan;
i. Melaksanakan administrasi pengelolaan kepegawaian Balai
berdasarkan sistem admistrasi kepegawaian;
j. Melaksanakan pengelolaan admistrasi keuangan Balai
berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan;
k. Menyiapkan dan mengkoordinasi bahan pembinaan disiplin
pegawai;
l. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) di
lingkungan Balai;
m. Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan di lingkungan
Balai;
n. Menyiapkan usulan pejabat pengurus dan penyimpan barang;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
51
o. Pengelola penatausahaan dan penyusunan dokumen
administrasi;
p. Memberikan dukungan administrasi dan menyiapkan Surat
Perintah Tugas berdasarkan penunjukan kepala Balai;
q. Mengelola naskah dinas dan kearsipan;
r. Melaksanakan sistem informasi inventarisasi Balai;
s. Memelihara, merawat dan menata lingkungan kantor;
t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Balai sesuai
tugas dan fungsinya.
8.2 Kepala Seksi Pemanfaatan Air
1. Tugas Kepala Seksi Pemanfaatan Air:
Melaksanakan kegiatan teknis operasi dan pemeliharaan Hidrologi,
perijinan, pemantauan banjir dan kekeringan.
2. Fungsi Kepala Seksi Pemanfaatan Air:
a. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana
hidrologi agar tetap berfungsi dengan baik;
b. Pelaksanaan rekomendasi teknis perijinan pemanfaatan air
permukaan dan pemakaian tanah Nagara milik pengairan
sesuai kewenangan;
c. Pelaksanaan kegiatan sistem informasi hidrologi, hidrometri,
banjir dan kekeringan;
d. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama pengelolaan sumber daya
air dengan instansi terkait untuk kelancaran tugas pengeloaan
sumber daya air;
e. pelaksanaan pengambilan sampel air;
f. pelaksanaan pemantauan banjir dan kekeringan;
g. pelaksanaan alokasi air;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
52
3. Tugas Kepala Seksi Pemanfaatan Air:
a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemanfaatan Air;
b. Melaksanakan koordinasi dengan instasi terkait;
c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan tugasnya baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;
d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem
penilaian yang tersedia sebagi cerminan penilaian kinerja;
e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
kepada atasan;
f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
g. Melaksanakan evaluasi pelaksaanaan kegiatan;
h. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana
hidrologi meliputi pos duga air, pos curah hujan, klimatologi
dan radio komunikasi;
i. Melaksanakan survey, menyiapkan data untuk bahan
rekomendasi teknis perijinan pemanfaatan air permukaan dan
pemakaian tanah negara milik pengairan sesuai kewenangan;
j. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan
data sistem informasi hidrologi, hidrometri, banjir, kekeringan
dan perijinan;
k. Menyiapkan bahan koordinasi, kerjasama pengelolahan
hidrologi, alokasi air, banjir dan kekeringan dengan instansi
terkait;
l. Melaksanakan pemantauan dan pengambilan sampel air
sebagai bahan pendukung perijinan;
m. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi banjir dan kekeringan;
n. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil kegiatan alokasi
air;
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Balai sesuai
tugas dan fungsinya.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
53
8.3 Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan
1. Tugas Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan:
Melaksanakan kegiatan teknis operasi dan pemeliharaan jaringan
sumber daya air dan pemantauan inventarisasi/ kondisi dan fungsi
prasarana sumber daya air.
2. Fungsi Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan:
a. Pelaksanaan oprasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
sumber daya air yang telah dibangun agar tetap dalam kondisi
yang baik untuk mengoptimalkan pelayanan, pemanfaatan,
pelestarian sumber air dan meningkatkan produktifitas
masyarakat pengguna air;
b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.
3. Tugas Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan:
a. Menyusun rencana kerja Seksi Operasi dan pemeliharaan;
b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan tugasnya baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;
d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem
penilaian yang tersedia sebagai cerminan penilaian kerja;
e. Menyusun dan menyampaikan laporkan pelaksanaan tugas
kepada atasan;
f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
g. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
h. Melaksanakan pelayanan pelaksanaan kegiatan sistem
informasi sumber daya air meliputi jaringan irigasi, pola
tanam, sarana dan prasarana sumber daya air;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
54
i. Melaksanakan upaya pelestarian sumber daya air dan irigasi
meliputi pemeliharaan situ dan jaringan irigasi;
j. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang sumber
daya air dan pembinaan teknis terhadap gabungan
Perkumpulan Petani Pemakai Air serta Perkumpulan Petani
Pemakai Air;
k. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana
sumber daya air meliputi pelumasan pintu-pintu air,
pengangkatan sampah, pengangkatan endapan lumpur, babatan
rumput dan perbaikan darurat;
l. Melaksanakan pengisian blangko-blangko operasi dan
pemeliharaan untuk kebutuhan pola tanam;
m. Melaksanakan survey penulusuran, inventarisasi kondisi
jaringan irigasi dan fungsi prasarana sumber daya air untuk
menyusun angka kebutuhan nyata pemeliharaan irigasi;
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Balai sesuai
tugas dan fungsinya.
9. Kepala Balai Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Wilayah Sungai
Ciliman – Cisawarna.
1. Tugas Pokok Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai Ciliman - Cisawarna:
Melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang
pengelolaan sumber daya air wilayah sungai Ciliman – Cisawarna
2. Fungsi Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah
Sungai Ciliman - Cisawarna:
a. Penyusun rencana teknis operasional Balai;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan sumber daya
air;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
55
c. Pelaksanaan layanan kepada masyarakat dibidang sumber daya
air;
d. Pelaksanaan oprasi dan pemeliharaan, perbaikan sarana dan
prasarana sumber daya air;
e. Pelaksanaan penanggulangan banjir dan pengendalian sumber
daya air;
f. Pelaksanaan upaya pelestarian air dan sumber air;
g. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pemanfaatan sumber
daya air;
h. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
i. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitas pengelolaan
sumber daya air;
j. Pelayanan sistem informasi pengelolaan sumber daya air;
k. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
l. Pengelolaan ketatausahaan Balai;
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
3. Tugas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Ciliman - Cisawarna:
a. Menyusun rencana kerja balai;
b. Menyusun dan menetapkan rencana teknis porasional Balai;
c. Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan
penyelenggaraan kegiatan Balai;
d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
e. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan tugasnya baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;
f. Mengkordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pada Balai;
g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Balai;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
56
h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem
penilaian yang tersedia sebagai cerminan penilaian kinerja;
i. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
kepada atasan;
j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
k. Membuat Rekomendasi teknis perijinan pemanfaatan air
permukaan dan pemakaian tanah Negara milik pengairan
sesuai kewenangan;
l. Menyelenggarakan pelayanan pelaksanaan kegiatan sistem
infomasi sumber daya air meliputi pengumpulan data,
pemeliharaan serta pengendalian dan pengamanan sarana dan
prasarana sumber daya air berdasarkan rencana kegiatan yang
telah ditetapkan;
m. Menyelenggarakan pemantauan kualitas air;
n. Menyelenggarakan pemantauan banjir dan kekeringan;
o. Meyelenggarakan upaya pelestarian air dan sumber daya air;
p. Menyusun dan mengusulkan Rencana Kebutuhan Barang Unit
( RKBU ) dilingkungan Balai;
q. Mengusulkan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahan
barang milik Balai;
r. Mengusulkan Pejabat pengurus dan penyimpan barang pada
Balai;
s. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang
sumber daya air;
t. Menyusun dan menetapkan Daftar Urut Kepangkatan ( DUK )
dilingkungan Balai;
u. Melaksanakan kebijakan teknis dalam pengelolaan adminitrasi
kepegawean di lingkungan Balai;
v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
57
9.1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1. Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha :
Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perencanaan, evaluasi
dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dan umum yang
meliputi kegiatan kepegawaian, tata naskah dinas, kearsipan,
pengelolaan barang, rumah tangga dan humas serta perjalanan
dinas.
2. Fungsi Kepala Sub Bagian Tata Usaha :
a. Penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana
kegiatan dibidangnya;
b. Penyiapan bahan dan koordinasi, pengolahan data penyusunan
program kerja Balai;
c. Penyiapan bahan administrasi dan koordinasi penyusunan
pelaporan keuangan Balai;
d. Penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian Balai;
e. Penyiapan bahan pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas,
kearsipan, rumah tangga, kehumasan dan perjalanan dinas,
dilingkungan Balai;
f. Penyiapan bahan rencana kebutuhan, pengadaan dan
pemeliharaan inventaris Balai;
g. Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi
pelaksanaan program dilingkungan Balai;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.
3. Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha :
a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan tugasnya baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
58
d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem
penilaian yang tersedia sebagai cerminan penilaian kinerja;
e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan pelaporan
Balai;
f. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
kepada atasan;
g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
h. Melaksanakan evaluasi pelaksanakaan kegiatan;
i. Melaksanakan administrasi pengelolaan kepegawaian Balai
berdasarkan sistem admistrasi kepegawaian;
j. Melaksanakan pengelolaan admistrasi keuangan Balai
berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan;
k. Menyiapkan dan mengkoordinasi bahan pembinaan disiplin
pegawai;
l. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) di
lingkungan Balai;
m. Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan di lingkungan
Balai;
n. Menyiapkan usulan pejabat pengurus dan penyimpan barang;
o. Pengelola penatausahaan dan penyusunan dokumen
administrasi;
p. Memberikan dukungan administrasi dan menyiapkan Surat
Perintah Tugas berdasarkan penunjukan kepala Balai;
q. Mengelola naskah dinas dan kearsipan;
r. Melaksanakan sistem informasi inventarisasi Balai;
s. Memelihara, merawat dan menata lingkungan kantor;
t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Balai sesuai
tugas dan fungsinya.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
59
9.2 Kepala Seksi Pemanfaatan Air
1. Tugas Kepala Seksi Pemanfaatan Air:
Melaksanakan kegiatan teknis operasi dan pemeliharaan Hidrologi,
perijinan, pemantauan banjir dan kekeringan.
2. Fungsi Kepala Seksi Pemanfaatan Air:
a. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana
hidrologi agar tetap berfungsi dengan baik;
b. Pelaksanaan rekomendasi teknis perijinan pemanfaatan air
permukaan dan pemakaian tanah Nagara milik pengairan
sesuai kewenangan;
c. Pelaksanaan kegiatan sistem informasi hidrologi, hidrometri,
banjir dan kekeringan;
d. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama pengelolaan sumber daya
air dengan instansi terkait untuk kelancaran tugas pengeloaan
sumber daya air;
e. pelaksanaan pengambilan sampel air;
f. pelaksanaan pemantauan banjir dan kekeringan;
g. pelaksanaan alokasi air;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.
3. Tugas Kepala Seksi Pemanfaatan Air:
a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemanfaatan Air;
b. Melaksanakan koordinasi dengan instasi terkait;
c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan tugasnya baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;
d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem
penilaian yang tersedia sebagi cerminan penilaian kinerja;
e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
kepada atasan;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
60
f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
g. Melaksanakan evaluasi pelaksaanaan kegiatan;
h. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana
hidrologi meliputi pos duga air, pos curah hujan, klimatologi
dan radio komunikasi;
i. Melaksanakan survey, menyiapkan data untuk bahan
rekomendasi teknis perijinan pemanfaatan air permukaan dan
pemakaian tanah negara milik pengairan sesuai kewenangan;
j. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan
data sistem informasi hidrologi, hidrometri, banjir, kekeringan
dan perijinan;
k. Menyiapkan bahan koordinasi, kerjasama pengelolahan
hidrologi, alokasi air, banjir dan kekeringan dengan instansi
terkait;
l. Melaksanakan pemantauan dan pengambilan sampel air
sebagai bahan pendukung perijinan;
m. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi banjir dan kekeringan;
n. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil kegiatan alokasi
air;
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Balai sesuai
tugas dan fungsinya.
9.3 Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan
1. Tugas Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan:
Melaksanakan kegiatan teknis operasi dan pemeliharaan jaringan
sumber daya air dan pemantauan inventarisasi/ kondisi dan fungsi
prasarana sumber daya air.
2. Fungsi Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan:
a. Pelaksanaan oprasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
sumber daya air yang telah dibangun agar tetap dalam kondisi
yang baik untuk mengoptimalkan pelayanan, pemanfaatan,
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
61
pelestarian sumber air dan meningkatkan produktifitas
masyarakat pengguna air;
b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.
3. Tugas Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan:
a. Menysun rencana kerja Seksi Operasi dan pemeliharaan;
b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan tugasnya baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;
d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem
penilaian yang tersedia sebagai cerminan penilaian kerja;
e. Menyusun dan menyampaikan laporkan pelaksanaan tugas
kepada atasan;
f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
g. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
h. Melaksanakan pelayanan pelaksanaan kegiatan sistem
informasi sumber daya air meliputi jaringan irigasi, pola
tanam, sarana dan prasarana sumber daya air;
i. Melaksanakan upaya pelestarian sumber daya air dan irigasi
meliputi pemeliharaan situ dan jaringan irigasi;
j. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang sumber
daya air dan pembinaan teknis terhadap gabungan
Perkumpulan Petani Pemakai Air serta Perkumpulan Petani
Pemakai Air;
k. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana
sumber daya air meliputi pelumasan pintu-pintu air,
pengangkatan sampah, pengangkatan endapan lumpur, babatan
rumput dan perbaikan darurat;
l. Melaksanakan pengisian blangko-blangko operasi dan
pemeliharaan untuk kebutuhan pola tanam;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
62
m. Melaksanakan survey penulusuran, inventarisasi kondisi
jaringan irigasi dan fungsi prasarana sumber daya air untuk
menyusun angka kebutuhan nyata pemeliharaan irigasi;
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Balai sesuai
tugas dan fungsinya.
2.2 SUMBER DAYA
2.2. 1. Sumber Daya Manusia
Sampai dengan Oktober 2013, jumlah personil Pegawai Negeri Sipil
(PNS) yang ada di Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman adalah sebanyak 129
Orang. Data pegawai (PNS) di lingkungan Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman Provinsi Banten, berdasarkan jenjang pendidikannya dapat dilihat
dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 1.1.
Data Pegawai Dinas SDA dan Perkim Provinsi Banten
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir
Pendidikan Terakhir Jumlah (Org)
Sekolah Dasar (SD) 1
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
(SLTP)
3
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 18
Sarjana Muda 13
Diploma IV 2
Sarjana Strata -1 61
Sarjana Strata -2 29
Sarjana Strata -3 1
Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa, sekitar 48,00 % personil PNS di
Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten didominasi oleh
personil yang berbasis pendidikan S1. Untuk menghadapi tantangan kedepan,
Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi terus melakukan upaya
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
63
pembinaan pegawai melalui kursus-kursus, diklat-diklat teknis, serta kesempatan
belajar program beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah. Kesemuanya ini
dilakukan dalam upaya peningkatan profesionalisme sumber daya manusia
khususnya bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman.
Sedangkan, apabila dilihat berdasarkan jenjang kepangkatan/ golongan
dapat dirinci sebagai berikut :
Tabel 1.2.
Data Pegawai Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
Provinsi Banten (PNS) Berdasarkan Jenjang Kepangkatan
Pangkat/ Golongan Jumlah (Org)
Pembina/ Gol. IV 9
Penata/ Gol. III 94
Pengatur/ Gol. II 21
Juru/ Gol. I 4
2.2.2. Inventarisasi Asset
Upaya inventarisasi dan pengamanan aset milik pemerintah daerah
provinsi Banten terus dilakukan, khususnya yang terkait dengan aset-aset
Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman antara tahun 2001-2013. Jenis aset
yang dapat diinventarisasi dapat dilihat dalam Lampiran.
Kewenangan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan pemukiman
saat ini sebagian berada di tingkat Nasional dan sebagian telah menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut, sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang
menyatakan bahwa bidang pekerjaan umum adalah salah satu urusan
pemerintahan yang bersifat concurrent atau dilaksanakan bersama oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dengan telah ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota, dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
64
di bidang pekerjaan umum, terdapat urusan yang akan dilaksanakan sendiri,
yang sebagian dapat didekonsentrasikan untuk kegiatan yang bersifat non
fisik, atau yang dapat ditugas-pembantuankan untuk kegiatan yang bersifat
fisik, khususnya untuk subbidang Sumber Daya Air, Bina Marga, dan
bidang Penataan Ruang. Sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota, maka Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
Provinsi Banten dalam periode 2012-2017 akan lebih banyak menangani
aspek pengaturan, pembinaan, dan pengawasan (TURBINWAS), sedangkan
aspek pembangunan akan lebih banyak bersifat sebagai stimulan,
kewenangannya bersifat strategis provinsi (kawasan), pemenuhan dan
pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan kawasan
Pemukiman serta secara administratif merupakan daerah lintas Kabupaten/
kota. Namun demikian, tetap terdapat hubungan keterkaitan (inter-relasi)
dan ketergantungan (interdependensi) dalam pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi domain masing-masing sebagai satu kesatuan
sistem.
Kewenangan dalam aspek pembangunan terlihat antara lain pada
penanganan pengembangan/ pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi/
pengelolaan/ konservasi sumber daya air /jaringan irigasi/ rawa/
pengendalian banjir dan pengamanan pantai serta penyediaan dan
pengelolaan air baku lintas kabupaten/ kota/ skala provinsi (Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air). Khusus sub
bidang Cipta Karya/ pemukiman, pada prinsipnya hampir semua lingkup
tugas pelaksanaan pembangunan pada subbidang ini merupakan tanggung-
jawab pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah
Provinsi melaksanakan tugas-tugas TURBINWAS yang merupakan lintas
kabupaten/ kota dan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan yang bersifat
concurrent atas permintaan daerah kabupaten/ kota dalam upaya pencapaian
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
65
sasaran secara bersama-sama antara pembangunan nasional dan provinsi dan
Standar Pelayanan Minimum (SPM).
2.3. KINERJA PELAYANAN
Tingkat capaian kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi
Banten berdasarkan sasaran/ target Renstra Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman Provinsi Banten periode sebelumnya (Periode Tahun 2007-
2012) dapat disajikan sebagai berikut:
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
66
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman Provinsi Banten
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
I Ketahanan Pangan
1Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jaringan Irigasi (km) 42,65 59,91 53,92 45,83 36,66 42,65 59,91 62,40 31,57 22,05 100,00% 100,00% 115,73% 68,88% 60,14%
II Konservasi SDA
1
Pembangunan Embung dan
Bangunan Penampung Air
Lainnya dan Pengadaan
Lahan Pengairan (ha)
14,00 6,00 5,00 20,00 1,00 9,00 11,50 20,00 7,14% 150,00% 230,00% -
2
Pemeliharaan dan
Rehabilitasi embung dan
Bangunan Penampung Air
Lainnya (ha)
1,00 1,50 1,00 2,50 4,42 1,00 2,00 - 1,50 100,00% 133,33% 0,00% 60,00%
III Pengendalian daya rusak air
1
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Bantaran dan
Tanggul Sungai (km)
0,73 1,15 1,02 3,50 5,00 0,73 1,15 1,04 2,03 4,70 100,00% 100,26% 102,35% 58,00% 94,00%
2Pembangunan Prasarana
Pengaman Pantai (km) 0,08 - 0,20 0,30 0,50 0,08 - - 0,80 1,50 100,00% 0,00% 266,67% 300,00%
IVPenyediaan Infrastruktur
Pedesaan dan Perkotaan
1Penyediaan Prasarana dan
Sarana Air Bersih (paket) 4,00 13,00 15,00 20,00 25,00 4,00 13,00 15,00 17,00 71,00 100,00% 100,00% 100,00% 85,00% 284,00%
2Pembangunan/ Peningkatan
Infrastruktur (desa/ kel) 36,00 34,00 34,00 34,00 16,00 36,00 - 140,00 - 100,00% 0,00% 411,76% -
3
Peningkatan Prasarana
Lingkungan Pendukung Desa
Binaan (P2WKSS) (desa/
kel)
19,00 14,00 14,00 14,00 12,00 19,00 22,00 24,00 38,00 100,00% 157,14% 171,43% 271,43%
4
Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
Keciptakaryaan (paket)
3,00 - 2,00 3,00 4,00 2,00 - 6,00 2,00 3,00 66,67% 300,00% 66,67% 75,00%
5
Pembangunan Jalan Akses
Sentra Produksi Kaw asan
Pusat Pertumbuhan (desa/
kel)
46,00 42,00 42,00 42,00 46,00 94,00 55,00 89,00 100,00% 223,81% 130,95% 211,90%
VPenyelesaian Pembangunan
Gedung Kantor di KP3B
1Pembangunan Gedung
Kantor di KP3B 8,00 9,00 2,00 8,00 4,00 2,00 100,00% 44,44% 100,00%
VIPembangunan Gedung
Kantor
1Pembangunan Gedung
Kantor 4,00 2,00 5,00 4,00 4,00 2,00 9,00 5,00 100,00% 100,00% 180,00% 125,00%
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-NO
Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
67
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Pelaksanaan kegiatan telah dilakukan pada 13 Daerah Irigasi
Kewenangan Provinsi sebagai berikut:
Tabel 2.4 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Banten
Selain Daerah Irigasi (DI) kewenangan provinsi, terdapat potensi
Pengembangan Daerah Irigasi (DI) Baru di Provinsi Banten yang
beberapa diantaranya telah ditangani oleh Dinas Sumber Daya A ir dan
Pemukiman, yaitu:
1. D.I. Cimanyangray , luas potensial 1500 Ha
2. D.I. Cikamunding I , luas potensial 1700 Ha ok
3. D.I. Cikamunding II , luas potensial 1030 Ha ok
4. D.I. Cikadueun , luas potensial 1700 Ha
5. D.I. Cibama , luas potensial 1300 Ha
6. D.I. Ciseukeut, luas potensial 1339 Ha
7. D.I. Cihara, luas potensial 1200 Ha
8. D.I. Cikalumpang, luas potensial 1050 Ha
9. D.I. Kadugenep Petir, Luas Potensial 197 Ha
10. D.I Cikarang Udik, 199.80 Ha
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
68
Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya dan
Pengadaan Lahan Pengairan
Kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah Pembebasan
Lahan Cilemer dan Pembangunan Kolam Tandon Kronjo.
Gambaran Umum Pembangunan Kolam Tandon Kronjo adalah sebagai
berikut:
Tabel 2.5 Pembangunan Tandon Kronjo
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain adalah Normalisasi Sungai
Sabi, Pembangunan Sudetan Cibinuangeun, Normalisasi Sungai
Cilemer dan Sungai Cikawung.
Beberapa detail pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Bantaran dan Tanggul Sungai dapat dilihat dalam tabel sebagai
berikut:
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
69
Tabel 2.6 Pembangunan Sudetan Cibinuangeun
Gambar 2.3 Pembangunan Sudetan Cibinuangeun
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
70
Tabel 2.7 Normalisasi Sungai Cilemer
Gambar 2.4 Normalisasi Sungai Cilemer
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
71
Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pengaman pantai caringin dan
Pengaman pantai karangantu
Gambar 2.5 Pengaman Pantai Karang Antu
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih
Dalam kegiatan ini dilakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut:
- Pembangunan Brochaptering, Reservoir dan perpipaan Pada Daerah
Rawan Air
- Pengadaan dan pemasangan Pipa Distribusi IKK Air Bersih
- Penyediaan Air Bersih (sumur bor) prioritas Penanggulangan
Kemiskinan Pada Kawasan Strategis Pusat Pertumbuhan
- Termasuk pembangunan Kolam retensi di KP3B dan bantuan air
bersih pada musim kemarau dengan Mobil Tangki
Adapun pekerjaan yang telah dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air
dan Pemukiman Provinsi banten dapat digambarkan seperti yang
terdapat dalam tabel berikut ini:
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
72
Tabel. 2.8 Capaian kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih
Gambar 2.6. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih
Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur
Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dilaksanakan pada
tahun 2009, dengan pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Sentra
Produksi Kawasan Pusat Pertumbuhan, yang bertujuan menyediakan
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
73
infrastruktur dasar menuju sentra produksi dikawasan Pusat
pertumbuhan dan daerah-daerah penyangganya.
Peningkatan Prasarana Lingkungan Pendukung Desa Binaan
(P2WKSS)
Kegiatan pembangunan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan
dilaksanakan dengan tujuan membangun Sarana dan Prasarana
Infrastruktur Kawasan Kumuh/ daerah Tertinggal dan kawasan-
kawasan agropolitan sehingga dapat membuka akses antar Daerah/
Kawasan yang selanjutnya dapat meningkatkan perekonomian
masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dapat
meningkat.Pada Tahun 2010 pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari 2
pekerjaan yaitu :
1. Peningkatan Prasarana Lingkungan Desa Binaan P2WKSS di
laksanakan di 4 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Banten.
2. Pembangunan Prasarana Kawasan Agropolitan
Pembangunan Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan Pusat
Pertumbuhan
Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan Pusat
Pertumbuhan dilaksanakan pada tahun 2010, dengan pekerjaan
Pembangunan Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan Pusat
Pertumbuhan, yang bertujuan menyediakan infrastruktur dasar menuju
sentra produksi dikawasan Pusat pertumbuhan dan daerah-daerah
penyangganya
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
74
Tabel 2.9 Capaian Kegiatan Penyediaan Jalan Akses Sentra Produksi
Kawasan Pusat Pertumbuhan tersebar pada 8 Kab/ kota, serta dukungan
Prasarana untuk Kawasan Binaan
Gambar 2.7 Capaian Kegiatan Penyediaan Jalan Akses Sentra Produksi
Kawasan Pusat Pertumbuhan tersebar pada 8 Kab/ kota, serta dukungan
Prasarana untuk Kawasan Binaan
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Keciptakaryaan
Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong dan Drainase Ke-
Ciptakarayaan dilaksanakan pada tahun 2010, dengan pekerjaan
Pembangunan Gorong-Gorong dan Drainase Ke-Ciptakaryaan dengan
tujuan membangun dan memperbaiki jalar-jalur drainase yang ada di
provinsi banten dengan tujuan dapat mengurai titik banjir yang ada di
Provinsi Banten
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
75
Pemb.Gorong-gorong dan Drainase ke-Ciptakaryaan oleh Provinsi
Banten (2011-2012):
a. Saluran Pembuang / Drainase Ciceri – Kesawon Kota Serang
b. Saluran Pembuang / DrainaseCipocok - Kaliparung Kota Serang
Gambar 2.8 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Keciptakaryaan
Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulus Pembangunan Lingkungan Perumahan
Kurang Mampu
Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulus Pembangunan Lingkungan Perumahan
Kurang Mampu dilaksanakan dengan tujuan mengatasi masalah
backlog perumahan di Provinsi Banten. Program ini merupakan Pilot
Project dari Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten
yang diharapkan dapat membatu/ memperbaiki tingkat kehidupan
masyarakat berpenghasilan rendah.
Terkait pekerjaan ini, capaian yang telah dilaksanakan Dinas Sumber
Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten antara lain sebagai berikut:
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
76
Tabel 2.10 Capaian Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulus Pembangunan
Lingkungan Perumahan Kurang Mampu
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
77
Gambar 2.9 Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulus Pembangunan
Lingkungan Perumahan Kurang Mampu
Pembangunan Gedung Kantor di KP3B
Gambar 2.10 Master Plan KP3B
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
78
Gedung-gedung yang telah dibangun di KP3B mulai Tahun 2006
hingga Tahun 2008, antara lain:
Gambar 2.11. Gedung kantor di KP3B Tahun 2006-2008
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
79
Pembangunan Gedung kantor di KP3B yang dilaksanakan oleh Dinas
Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten antara lain:
Tabel 2.11 Pembangunan Gedung kantor di KP3B
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
80
Gambar 2.12. Pembangunan Gedung kantor di KP3B
Pembangunan Gedung Kantor
Pembangunan Gedung kantor yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber
Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten antara lain:
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
81
Tabel 2.12. Pembangunan Gedung kantor
Gambar 2.13. Pembangunan Gedung kantor
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
82
Interpretasikan potensi dan permasalahan pelayanan Dinas Sumber
Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten ditinjau dari kinerja pelayanan
periode Tahun 2008-2012 berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
e. Ada/ tidaknya kesenjangan/ gap pelayanan,
Secara garis besar, kinerja pelayanan pada periode Tahun 2008-2012
tidak banyak terjadi kesenjangan, dapat digambarkan dari indikator dan
kegiatan-kegiatan berikut ini:
- Dalam mendukung ketahanan pangan melalui kegiatan Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jaringan Irigasi terlihat rasio yang cukup rendah pada
capaian pelayanan rencana dan realisasinya, hal ini dikarenakan pada
akhir periode pelayanan terdapat usulan baru yang perlu diprioritaskan
yang merupakan pembangunan di luar pekerjaan yang direncanakan
dalam target Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Tahun
2008-2012, misalnya Pembangunan Bendung pada Daerah Irigasi
Cihara di Kabupaten Lebak sebanyak 1 unit, sehingga target km dalam
Renstra tidak dapat tercapai sebagaimana yang direncanakan;
- Dalam mendukung konservasi Sumber Daya Air, khususnya dalam
pengadaan lahan pengairan terjadi gap pelayanan yang cukup tinggi
yang tidak sesuai dengan rencana, yaitu tidak terlaksananya
pengadaan lahan untuk Kolam Tandon Pontang dan untuk
Pengendalian Banjir Sungai Cilemer;
- Pengendalian daya rusak air, tidak terjadi kesenjangan yang
signifikan;
- Penyediaan Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan, tidak ditemukan
gap pelayanan bahkan realisasi telah melebihi rencana yang
ditargetkan;
- Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor di KP3B, masih tersisa
beberapa Pembangunan Gedung Kantor, diantaranya pekerjaan
Gedung Kantor SKPD Terpadu yang rencana pelaksanaannya tertunda
karena menggunakan sistem Multiyears. Tetapi, dalam rangka
peningkatan kapasitas lembaga pemerintah daerah melalui penyediaan
sarana - prasarana aparatur pemerintah yang memadai, Pembangunan
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
83
Gedung Kantor di KP3B sudah hampir pada puncaknya dan sebagian
besar SKPD sudah memiliki ruang yang memadai sebagai tempat
untuk bekerja.
- Pembangunan Gedung Kantor, tidak terjadi kesenjangan yang
signifikan.
f. Pelayanan yang targetnya telah tercapai
Target pelayanan yang telah tercapai pada periode Renstra Dinas Sumber
Daya Air dan Pemukiman Tahun 2008-2012 antara lain:
- Dalam mendukung konservasi Sumber Daya Air, yaitu dengan
melaksanakan Pembangunan Embung Kronjo di Kecamatan Kronjo,
Kabupaten Tangerang pada Tahun 2009-2010 yang memiliki volume
tampungan 180.000 m3. Embung Kronjo ini dibangun untuk dapat
digunakan sebagai cadangan air 2 bulan saat musim kemarau, sebagai
tampungan air untuk pengairan serta dapat meningkatkan muka air
permukaan serta mengairi irigasi dengan Q intake = 1,1 m3/ dt.
- Dalam pengendalian daya rusak air, yaitu dengan adanya sinergitas
dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pembangunan
Sudetan Cibinuangeun sepanjang 2,855 km di Kecamatan Malimping,
Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak pada Tahun 2008-2012
dengan manfaat yang diharapkan dapat mencegah terjadinya banjir
yang memutus jalan nasional & desa serta menggenangi pemukiman
penduduk hingga mengurangi kerusakan areal pertanian seluas 2.833
Ha akibat banjir. Selain itu, mulai Tahun 2009, dilakukan penanganan
banjir Sungai Cilemer berupa pembangunan tanggul sepanjang 20,6
km untuk mencegah meluapnya banjir ke 3.087 KK di wilayah
permukiman dan 3.877 ha areal persawahan, perkebunan dan ladang
di 3 Kecamatan yaitu Kec. Patia, Pagelaran dan Sukaresmi yang
pembangunannya diperkirakan akan selesai pada Tahun 2016.
- Penyediaan Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan terus dilaksanakan
terutama untuk mendukung peningkatan kawasan demi kesejahteraan
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
84
masyarakat, diantaranya kawasan sentra produksi, kawasan
agropolitan, kawasan P2WKSS, kawasan Minapolitan, Kawasan
pesisir dan Kawasan Desa Tertinggal, dukungan untuk target MDG’s
pada Air Bersih dan Sanitasi serta dukungan untuk target SPM pada
Perumahan Layak Huni. Meskipun masih banyak yang harus
dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat Banten, target
pencapaian Renstra Tahun 2008-2012 untuk penyediaan Infrastruktur
ini sudah melebihi rencana yang pernah ditargetkan.
g. Pelayanan yang targetnya belum tercapai
Target pelayanan yang belum tercapai pada periode Renstra Dinas
Sumber Daya Air dan Pemukiman Tahun 2008-2012 antara lain:
- Dalam mendukung Ketahanan Pangan, kegiatan Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jaringan Irigasi di 13 Daerah Irigasi kewenangan
provinsi harus terus dilaksanakan dan ditingkatkan mengingat
kerusakan infrastruktur irigasi banyak terjadi karena umur konstruksi,
bencana alam dan kurang optimalnya kegiatan operasi dan
pemeliharaan di samping rendahnya keterlibatan petani dan
stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi. Selain itu,
dengan adanya target surplus 10 Juta Ton Beras pada Tahun 2014
membuat penanganan daerah Irigasi harus ditingkatkan. Salah satu
upaya peningkatan yang ditempuh oleh Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman adalah dengan mengembangkan potensi Daerah Irigasi
baru pada 10 Daerah Irigasi yaitu:
Daerah Irigasi Cimanyangray;
Daerah Irigasi Cikamunding I;
Daerah Irigasi Cikamunding II;
Daerah Irigasi Cikadueun;
Daerah Irigasi. Cibama;
Daerah Irigasi. Ciseukeut;
Daerah Irigasi. Cihara;
Daerah Irigasi. Cikalumpang;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
85
Daerah Irigasi. Kadugenep Petir;
Daerah Irigasi Cikarang Udik.
- Pengadaan lahan pengairan dalam mendukung upaya konservasi
Sumber Daya Air mengalami berbagai hambatan, diantaranya karena:
tidak ditemukan kesepakatan harga negosiasi antara pemilik lahan
dengan panitia pembebasan lahan;
tidak adanya fasilitasi dari Bupati untuk pembentukan panitia
pembebasan lahan;
terjadinya kesepakatan harga pada akhir tahun masa anggaran,
sehingga tidak dapat dilaksanakan proses pencairan dana untuk
pembebasan lahan, pada akhirnya proses pembebasan lahan
dilaksanakan pada anggaran tahun berikutnya.
- Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor di KP3B, terkendala
permasalahan sistem pelaksanaan (Multiyears) yang harus mendapat
penetapan dari Kepala Daerah. Pada saat akan dibangun bertepatan dengan
masa pergantian Kepala Daerah, sehingga pelaksanaannya harus ditunda
untuk mendapatkan penetapan dari Kepala Daerah terpilih.
Pengelolaan pendanaan pelayanan pada pelaksanaan Renstra Dinas Sumber
Daya Air dan Pemukiman periode Tahun 2008-2012 dapat digambarkan
melalui tabel-tabel berikut:
Uraian Anggaran pada Tahun ke-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Belanja Langsung 186.267.837.490
246.382.355.064
291.563.099.426
302.529.761.823
316.412.633.534
Belanja Tidak Langsung
1.724.437.000
7.306.505.937
8.402.481.828
9.662.854.102
11.112.282.217
T O T A L 187.992.274.490
253.688.861.001
299.965.581.253
312.192.615.924
327.524.915.751
Tabel 2.13
Target Pendanaan Pelayanan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
Provinsi Banten
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
86
Uraian Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
1 2 3 4 5
(1) (7) (8) (9) (10) (11)
Belanja Langsung 186.267.837.490
246.382.355.064
285.034.741.145
299.686.235.200
286.389.914.800
Belanja Tidak Langsung
1.724.437.000
7.306.505.937
6.566.340.121
8.585.039.500
8.835.035.878
T O T A L 187.992.274.490
253.688.861.001
291.601.081.266
308.271.274.700
295.224.950.678
Tabel 2.14
Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
Provinsi Banten
Uraian Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
1 2 3 4 5
(1) (12) (13) (14) (15) (16)
Belanja Langsung
100,00% 100,00% 97,76% 99,06% 90,51%
Belanja Tidak Langsung
100,00% 100,00% 78,15% 88,85% 79,51%
T O T A L
Tabel 2.15
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Sumber Daya Air dan Pemukiman
Provinsi Banten
Uraian Rata-rata Pertumbuhan
Anggaran Realisasi
(1) (17) (18)
Belanja Langsung 26.028.959.209
20.024.415.462
Belanja Tidak Langsung
1.877.569.043
1.422.119.776
T O T A L 27.906.528.252
21.446.535.238
Tabel 2.16
Rata-rata Pertumbuhan Pendanaan Pelayanan Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman Provinsi Banten
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
87
Gambar 2.14
Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
Provinsi Banten
Secara garis besar pendanaan pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
Provinsi Banten dapat dikatakan baik, terlihat dari anggaran yang meningkat
dari tahun ke tahun, selain itu progres pelayanan program setiap tahunnya
tidak banyak mengalami masalah karena masalah teknis maupun kualitas
Sumber Daya Manusia yang kurang baik, tetapi disebabkan oleh masalah
non teknis (bencana, terkait kewenangan, dll).
Kecuali pada akhir periode pelayanan, anggaran pendanaan sedikit lebih
kecil dari rencana dikarenakan adanya prioritas pengangaran Provinsi
Banten untuk pembangunan infrastruktur jalan provinsi (adanya Perda
Infrastruktur).
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Berkaitan dengan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan
pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak
konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta
ketentraman dan ketertiban umum khususnya mengenai Standar Pelayanan
Minimal (SPM), Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten
187,992,274
253,688,861
291,601,081 308,271,275
295,224,951
-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012
Realisasi Pendanaan (Rp. x 1000)
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
88
memiliki indikator SPM dalam bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor:
22/Permen/M/2008 tentang Standar pelayanan Minimal bidang Perumahan
Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/ Kota.
Dalam SPM bidang perumahan rakyat, Pemerintahan daerah provinsi
menyelenggarakan pelayanan urusan perumahan yang terdiri dari jenis
pelayanan dasar, indikator, nilai dan batas waktu pencapaian tahun 2009 –
2025.
a. Jenis pelayanan dasar dari SPM bidang Perumahan Rakyat meliputi:
- rumah layak huni dan terjangkau;
- lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan
utilitas (PSU).
b. Indikator dari SPM bidang Perumahan Rakyat meliputi:
(i). Indikator dari rumah layak huni dan terjangkau antara lain:
- cakupan ketersediaan rumah layak huni;
- cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau.
(ii). Indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung
prasarana, sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang
sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas
(PSU)
c.Nilai SPM bidang perumahan rakyat terdiri dari:
(i) Indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 100 %
(seratus persen) dan untuk indikator cakupan layanan rumah layak
huni yang terjangkau sebesar 70 % (tujuh puluh persen).
(ii) Indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung
dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) sebesar 100 % (seratus
persen).
g. Batas waktu pencapaian tahun 2009 – 2025.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun pada Tahun 2011, Target SPM
bidang Perumahan Rakyat Provinsi Banten dapat digambarkan sebagai
berikut:
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
89
Sumber Data :
(1) : Daftar Isian Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan Tahun 2010
(Kegiatan Dana Dekonsentrasi Kementrian Perumahan Rakyat RI)
(2) : RP4D (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman)
Provinsi Banten
Tabel 2.17. SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Banten
TARGET GAP STRATEGI
SPM
2025
I JENIS LAYANAN PERTAMA : RUMAH LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU DAERAH PROVINSI
Jumlah rumah layak huni di suatu wilayah provinsi
pada kurun waktu tertentu 1.017.194
53% 100% -47%
Jumlah rumah di suatu wilayah provinsi pada
kurun waktu tertentu
1.922.750
Jml rumah tangga MBR yang menempati rumah
layak huni dan terjangkau pada kurun waktu
tertentu 971.148
53% 70% -17%
Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu
tertentu
1.833.540
II JENIS LAYANAN KEDUA : LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN AMAN YANG DIDUKUNG DENGAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun
waktu tertentu 227
15% 100% 85%
Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu
tertentu
1.535
2 Cakupan lingkungan yang
sehat dan aman yang
didukung prasarana,
sarana dan utilitas umum
(PSU) ( 2)
DATA BASE TAHUN
2011
Cakupan layanan rumah
layak huni yang
terjangkau ( 1)
NOBIDANG URUSAN DAN
INDIKATOR SPMRUMUS INDIKATOR SPM
1Cakupan Rumah Layak
Huni (1)
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
90
Adapun target SPM pada Tahun 2025 merupakan target dari Kementerian
Negera Perumahan Rakyat untuk Provinsi. Untuk pelaksanaan di Provinsi
Banten, Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman akan menyesuaikan dengan
kemampuan anggaran daerah. Langkah yang diambil dalam rangka mendukung
target SPM ini adalah dengan melaksanakan program kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang
Mampu
Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada Tahun 2010, berupa pembangunan
Jalan Lingkungan Paving blok dan drainase, Rehab Rumah, Pembuatan MCK
di 8 Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten. Hingga Tahun 2012, direncanakan
akan dilaksanakan 140 unit rehab rumah.
2. Pembinaan dan Penataan Perumahan
Merupakan langkah pembinaan sesuai dengan yang diamanatkan dalam
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor:
22/Permen/M/2008 tentang Standar pelayanan Minimal bidang Perumahan
Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/ Kota, antara lain sebagai
berikut:
a. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada pemerintahan kabupaten/
kota untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk
rumah layak huni melalui pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan;
b. Menyiapkan regulasi terkait dengan Perencanaan Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Pemukiman (P3KP) di Provinsi Banten yang
dapat dijadikan acuan bagi kebijakan dan pengendalian pembangunan dan
pengembangan perumahan dan pemukiman sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Pemukiman
c. Melakukan pemutahiran data rumah secara berkala dari kabupaten/kota;
d. Melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi, koordinasi serta
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan
pelayanan bidang perumahan rakyat untuk ketersediaan rumah layak huni
kepada Menteri.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
91
MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)
Keberadaan MDGs merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan
berkelanjutan (sustainable development).
MDGs dicanangkan semenjak tahun 2000, dengan acuan dasar tahun 1993
dan kondisi eksisting tahun 2009, dimana pencapaian MDGs merupakan
tanggung jawab bersama salah satunya sebagai upaya untuk meningkatkan
keberlanjutan lingkungan. Target-target MDGs tidak bisa dicapai berdiri
sendiri karena setiap tujuan MDGs memiliki satu atau beberapa target yang
saling berkaitan.
MDGs terdiri dari 8 Goals sebagai berikut:
Goal 1 : Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan
Goal 2 : Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua
Goal 3 :Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Goal 4 : Menurunkan Kematian Anak
Goal 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu
Goal 6 : Mengendalikan HIV dan Aids, Malaria dan Penyakit Menular
ainn a T
Goal 7 : Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup
Goal 8 : Mengembangkan Kemitraan Pembangunan di Tingkat Global
Adapun target MDGs Bidang Cipta Karya termasuk pada Goal 7 yaitu
menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup yang terdiri dari Target-target
sebagai berikut:
Target 7C :
Menurunkan hingga separuhnya proporsi rumah tangga tanpa akses
berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak pada tahun
2015
Target 7D :
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
92
Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk
miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020
Definisi dan Indikator-indikator dalam target tersebut di atas, dapat
dijelaskan sebagai berikut:
Gambar 2.15. Target MDGs bidang Cipta Karya (Target 7c dan 7d)
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
93
(i). Sektor Air Minum
Sumber: Susenas 2011
Gambar 2.16 Capaian Air Minum Layak
22,32 % 23,82
28.23
28.41
29.02
32.42
35.10
35.32
37.44
38.07
38.17
40.01
40.09
40.55
41.92
43.27
44,19 % 44.41
45.12
45.26
45.99
46.06
46.20
48.28
48.44
48.97
49.29
50.74
52.94
54.18
54.47
56.95
57.44
60.41
0 10 20 30 40 50 60 70
Banten
Kep. Riau
Bengkulu
DKI Jakarta
Aceh
Papua
Sulawesi Tengah
Jawa Barat
Sulawesi Barat
Lampung
Kep. Bangka Belitung
Riau
Gorontalo
Kalimantan Tengah
Sumatera Barat
Kalimantan Timur
Nasional
Sulawesi Utara
Sulawesi Selatan
Papua Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Nusa Tenggara Barat
Jambi
Bali
Kalimantan Selatan
Nusa Tenggara Timur
Sulawesi Tenggara
Jawa Timur
Maluku Utara
Kalimantan Barat
Maluku
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Persentase Air Minum Layak (%)
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
94
Gambar 2.17 Target Capaian Air Minum Layak Provinsi Banten
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
95
(ii). Sektor Sanitasi
Sumber: Susenas 2011
Gambar 2.18 Capaian Sanitasi Layak
23.97
26.23
35.14
41.30
41.64
43.85
44.26
44.36
45.17
45.32
45.66
46.91
47.43
48.25
48.28
48.95
50.87
51.98
52.96
53.26
54.27
55.54 % 55.57
57.10
57.76
61.45
63,78 % 64.87
65.06
68.37
72.37
79.13
81.85
84.57
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Papua
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Tengah
Sulawesi Barat
Bengkulu
Lampung
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Aceh
Kalimantan Barat
Gorontalo
Papua Barat
Nusa Tenggara Barat
Sulawesi Tengah
Maluku
Kalimantan Selatan
Sulawesi Tenggara
Jambi
Jawa Timur
Maluku Utara
Riau
Nasional
Jawa Barat
Sumatera Utara
Jawa Tengah
Sulawesi Selatan
Banten
Sulawesi Utara
Kep. Bangka Belitung
Kalimantan Timur
Kep. Riau
Bali
DI Yogyakarta
DKI Jakarta
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
96
Gambar 2.19 Target Capaian Sanitasi Layak Provinsi Banten
PERMASALAHAN Pencapaian Bidang Air Minum dan Sanitasi
1. Rendahnya cakupan pelayanan air minum & sanitasi
2. Keandalan teknis yang masih rendah
3. Lemahnya kapasitas kelembagaan
4. Keterbatasan pendanaan
5. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan swasta
6. Lemahnya sinkronisasi peraturan
7. Penurunan kuantitas, kualitas & kontinuitas air baku
8. Pencemaran domestik dan industri
KEBIJAKAN Pencapaian Bidang Air Minum dan Sanitasi
1. Peningkatan cakupan & kualitas pelayanan sistem penyediaan air minum
dan sanitasi
2. Pengurangan luas genangan di kawasan-kawasan strategis
3. Peningkatan cakupan pelayanan sistem penanganan air limbah (on site/off
site)
4. Diversifikasi pendanaan dari berbagai sumber
5. Pengembangan kelembagaan,
peraturan, dan perundang- undangan
6. Peningkatan peran serta kemitraan dunia usaha/swasta dan masyarakat
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
97
(iii). Sektor Rumah Tangga Kumuh
Terdapat permasalahan ketersediaan data acuan, sehingga Data Capaian Sektor
Rumah Tangga Kumuh belum didapatkan dengan jelas, sementara dalam
rangka percepatan penanganan kawasan permukiman kumuh, dilaksanakan
hal-hal sebagai berikut:
Gambar 2.20. Strategi penanganan kawasan permukiman kumuh
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
98
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
Memasuki era milenium ketiga dewasa ini, Indonesia dan seluruh negara di
dunia memasuki era kompetisi antar negara yang ketat. Dapat dikatakan
bahwa posisi dan peran suatu bangsa dalam konstelasi perekonomian dunia
akan banyak ditentukan oleh daya saingnya secara relatif terhadap bangsa
lain. Semakin baik daya saing suatu bangsa maka semakin diperhitungkan
pula peran dan posisi bangsa tersebut serta semakin besar peluang untuk
menarik investasi asing. Salah satu faktor yang menentukan daya saing
nasional adalah ketersediaan dan kualitas infrastrukturnya.
Bagi Provinsi Banten, infrastruktur merupakan salah satu motor pendorong
pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui kebijakan dan komitmen
pembangunan infrastruktur yang tepat, maka hal tersebut diyakini dapat
membantu mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan
kesenjangan antar-kawasan maupun antar-wilayah, memperkuat ketahanan
pangan, dan mengurangi tekanan urbanisasi yang secara keseluruhan
bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Banten secara
keseluruhan.
Pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air dan pemukiman mempunyai
manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas
lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan
lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil.
Sementara pada masa layanan, berbagai multiplier ekonomi dapat
dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan
infrastruktur. Infrastruktur Sumber Daya Air dan pemukiman yang telah
terbangun tersebut pada akhirnya juga akan dapat memperbaiki kualitas
permukiman.
Disamping itu, infrastruktur Sumber Daya Air dan pemukiman juga
berperan sebagai pendukung kelancaran kegiatan sektor pembangunan
lainnya antara lain sektor pertanian, industri, kelautan dan perikanan.
Pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air dan pemukiman karenanya
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
99
berperan sebagai stimulan dalam mendukung perkembangan ekonomi
wilayah yang signifikan. Oleh karenanya, upaya pembangunan infrastruktur
perlu direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan
perkembangan suatu wilayah, yang pada gilirannya akan menjadi modal
penting dalam mewujudkan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan
nasional dan daerah, termasuk kaitannya dengan pencapaian sasaran-sasaran
Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 mendatang.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air dan
pemukiman pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) strategic
goals, yaitu: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan.
Perwujudan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air dan pemukiman
tersebut terlihat melalui: (i) Infrastuktur sumber daya air yang berperan
dalam penyimpanan dan pendistribusian air untuk keperluan domestik
(rumah tangga), industri, dan pertanian guna mendukung ketahanan pangan,
dan pelaksanaan konservasi sumber daya air, serta pendayagunaan sumber
daya air dan pengendalian daya rusak air; dan (ii) Infrastruktur pemukiman
yang berperan dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi
lingkungan, infrastruktur pemukiman di perkotaan dan perdesaan dan
revitalisasi kawasan serta pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan
serta perumahan. Seluruh penyediaan infrastruktur tersebut diselenggarakan
berbasiskan penataan ruang.
Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur bukan hanya harus benar-benar
dirancang dan diimplementasikan secara sistematis, tetapi juga harus
berkualitas supaya mampu menciptakan dan membuka peluang untuk
mendapatkan keuntungan ekonomi (economic gains), menghadirkan
keuntungan sosial (social benefits), meningkatkan layanan publik (public
services), serta meningkatan partisipasi politik (political participation) di
segenap lapisan masyarakat. Pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air
dan pemukiman juga harus selaras dan bersinergi dengan sektor-sektor
lainnya sehingga mampu mendukung pengembangan wilayah dan
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
100
permukiman dalam rangka perwujudan dan pemantapan penyelenggaraan
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan bagi pemerintah
daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Provinsi Banten.
Telaahan Rencana Tata Ruang dan Pola Ruang Wilayah Provinsi Banten
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2013, rencana
struktur ruang Provinsi Banten jika dihubungkan dengan kebutuhan pelayanan
Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten dapat dilihat dalam
gambar dan uraian tabel sebagai berikut:
Gambar 2.21. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-20130
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
101
Gambar 2.22. Rencana Struktur Ruang Provinsi Banten
Gambar 2.23. Rencana Pola Ruang Provinsi Banten
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
102
Gambar 2.24. Rencana Kawasan Strategis Provinsi 2010-2030
Gambar 2.25. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air Provinsi Banten
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
103
Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor
penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas
lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja
infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global,
selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha.
Dalam hal daya saing global tersebut, maka laporan dari World Economic
Forum 2008 - 2009 hanya menempatkan Indonesia pada peringkat ke-96
dari 134 negara yang diteliti, dimana ketersediaan infrastruktur yang tidak
memadai (16,4%) merupakan penyumbang kedua sebagai faktor
problematik dalam melakukan usaha setelah birokrasi pemerintah yang tidak
efisen (19,3%). Dengan demikian, tantangan pembangunan infrastruktur ke
depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan
infrastruktur yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar
daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dapat membaik.
Salah satu isu strategis yang dihadapi adalah bagaimana pembangunan
infrastruktur dapat membantu mengatasi besarnya kesenjangan antar-
kawasan di Provinsi Banten: antara Kawasan WKP I, WKP II dan WKP III,
antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Fenomena yang terkait
adalah urbanisasi yang cukup tinggi dengan laju 4,4% per tahun akibat
tingginya mobilitas penduduk. Secara teoritik, kota merupakan mesin
pertumbuhan ekonomi (the engine of economic growth), sehingga proses
pengembangan wilayah terjadi karena adanya perkembangan kota sebagai
pusat pertumbuhan ekonomi, yang lalu diikuti dengan penyebaran
pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitarnya. Tingkat urbanisasi yang
relatif tinggi ini belum disertai oleh kemampuan untuk memenuhi
kebutuhan infrastruktur yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk oleh
urbanisasi tersebut maupun backlog yang telah ada sebelumnya. Demikian
juga ketersediaan infrastruktur belum merata ke semua golongan
masyarakat, terutama masyarakat miskin.
Tantangan lainnya adalah berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi
daerah, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
104
Pembentukan Provinsi Banten, luas wilayah Provinsi Banten adalah
8.651,20 km2, yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten, yaituKabupaten
Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang dan 2 (dua) Kota yaitu Kota
Tangerang dan Kota Cilegon. Seiring dengan tuntutan dan perkembangan
pembangunan, tahun 2007-2008 telah terjadi pemekaran wilayah, dengan
terbentuknya Kota Serang sebagai pemekaran dari Kabupaten Serang dan
Kota Tangerang Selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Tangerang,
sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota di Provinsi Banten menjadi 4
(empat) kabupaten dan 4 (empat) kota
Masih tingginya Jumlah Penduduk miskin di Provinsi Banten pada maret
2011 sebesar 690.490 jiwa atau sebesar 6,32% dari jumlah penduduk.
Tingkat kemiskinan terbesar terdapat di Kabupaten Pandeglang dan
Kabupaten Lebak, masing-masing sebesar 11,14 % dan 10,38 %. Mengingat
kedua Kabupaten tersebut merupakan kabupaten-kabupaten yang mayoritas
penduduknya bekerja disektor pertanian. Hal ini menjelaskan bahwa
kemiskinan terjadi pada penduduk yang bekerja di sector informal seperti
pertanian. Dari sisi ke ekonomian ketenagakerjaan pada sector pertanian
terdapat 42,77 % tenaga kerja setengah pengangguran yang artinya nilai
produktifitas dan pendapatan yang sangat rendah karena jam kerja dibawah
normal. Rendahnya ketersediaan lapangan kerja (pengangguran terbuka
13,50 % pada tahun 2011) menjadi bagian yang juga harus diperhatikan
dalam penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.
Menghadapi tantangan di atas, maka diperlukan pendekatan pembangunan
yang bersifat kewilayahan dan direncanakan dengan matang sesuai dengan
tingkat kebutuhan dan perkembangan ekonomi dan sosial serta ketersedian
infrastruktur suatu wilayah agar infrastruktur Sumber Daya Air dan
permukiman dapat mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah secara
efisien dan efektif.
Tantangan penyelenggaraan infrastruktur Sumber Daya Air dan
permukiman ke depan juga erat terkait dengan pembangunan berkelanjutan
yang menjadi bagian dari 3 (tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial, dan
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
105
lingkungan) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa
mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Tantangan
pembangunan berkelanjutan di Indonesia ialah: bagaimana pembangunan
fisik, sosial, dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi
lingkungan (menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman,
nyaman, produktif, dan berkelanjutan). Isu ini di Provinsi Banten semakin
penting sejalan dengan meningkatnya kesadaran ekologi yang dipicu oleh
keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan yang semakin parah dan serius
dan sudah pasti apabila tidak ditangani dengan baik akan memberikan
dampak yang buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat
sekarang dan di masa mendatang.
Pelayanan infrastruktur dasar di Indonesia saat ini kondisinya relatif
tertinggal dibandingkan beberapa negara Asia lainnya. Pembangunan dan
pengelolaan infrastruktur bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman selama
10 tahun terakhir belum dilakukan secara baik, sebagaimana ditunjukkan
oleh pendanaan infrastruktur yang masih under-investment (< 2% PDB).
Anggaran pemeliharaan terbatas, demand lebih besar dari supply terutama
untuk daerah-daerah cepat tumbuh, dan Standar Pelayanan Minimum (SPM)
belum sepenuhnya terpenuhi. Sementara di sisi lain kesepakatan MDGs
untuk memenuhi sasaran mutu pelayanan infrastruktur terutama penyediaan
air bersih dan sanitasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah sudah tidak
bisa ditunda lagi. Selain itu, tidak dapat diabaikan pula berbagai
kesepakatan pembangunan infratruktur bersama, seperti pada kesepakatan
kerjasama ekonomi regional: APEC, AFTA, BIMP-EAGA, IMT-GT,
SIJORI, Program ASEAN Highway, dan Asia Railway yang akan menuntut
upaya sungguh-sungguh dari segenap pelaku pembangunan infrastruktur
bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman. Karena itu upaya untuk
memobilisasi berbagai sumber pembiayaan perlu terus dilakukan dan
ditingkatkan dengan mengembangkan skema pembiayaan melalui kerja
sama pemerintah-swasta (KPS), bank, dan dari lembaga keuangan non bank
khusus infrastruktur, serta dana preservasi jalan.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
106
Dari sisi penyelenggaraan, banyaknya daerah pemekaran baru serta delivery
system yang diterapkan, termasuk adanya tugas pembantuan dan
dekonsentrasi menuntut adanya pemantapan tugas umum pemerintahan
berupa pengaturan, pembinanan, pengawasan, dan fasilitasi bantuan teknis
dalam dalam penguatan kapasitas kelembagaan ke-Sumber Daya Air dan
Pemukiman-an di daerah. Pelaksanaan pembangunan juga masih diwarnai
praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) walaupun melalui
kebijakan selama ini telah pula dilakukan pembenahan cukup signifikan
untuk menghapus praktik-praktik tersebut.
Lima tahun ke depan, dalam penyelenggaraan infrastruktur Sumber Daya
Air dan permukiman, Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman juga harus
meningkatkan kesetaraan dan keadilan jender, dimana setara dapat dilihat
dari akses, kontrol/kewenangan, dan kesempatan berpartisipasi sementara
keadilan dilihat dari aspek manfaatnya. Upaya ini perlu didukung dengan
komitmen tinggi dari seluruh jajaran pegawai Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman. Disamping itu, khususnya infrastruktur Sumber Daya Air dan
permukiman yang pemanfaatannya akan dirasakan secara langsung oleh
masyarakat harus dapat dirasakan secara aman dan nyaman bagi semua
golongan masyarakat, termasuk golongan masyarakat dengan kebutuhan
khusus (special needs) seperti lansia, anak-anak, dan difable.
Dengan demikian, tantangan pembangunan Sumber Daya Air dan
Permukiman ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan
ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan kinerja yang semakin
dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks
global dapat terus meningkat. Demikian pula dengan infrastruktur yang
berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan
wilayah diharapkan akan dapat terus mendorong percepatan peningkatan
pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, sekaligus mewujudkan
kesejahteraan sosial dan kenyamanan lingkungan.
Tantangan umum lainnya yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur,
khusunya bidang Sumber Daya Air dan permukiman di Indonesia adalah
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
107
kendala alamiah berupa struktur wilayah geografis; disparitas dan distribusi
penduduk di Jawa dan luar Jawa; menurunnya kinerja infrastruktur yang
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah seperti irigasi
provinsi/kabupaten/kota; serta sulitnya pembebasan tanah untuk
pembangunan infrastruktur yang menyebabkan terhambatnya kelancaran
pembangunan pengembangan irigasi baru, pengendali banjir dan
infrastruktur lainnya.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
108
BAB III ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN
Kondisi infrastruktur Sumber Daya Air dan permukiman saat ini
menunjukkan tingkat yang beragam. Infrastruktur Sumber Daya Air
(SDA) belum optimal dalam mendukung pencapaian kinerja
pembangunan bidang Dinas Sumber Daya Air secara keseluruhan,
seperti kinerja layanan jaringan irigasi yang ada dalam mendukung
pemenuhan produksi pangan. Seluas 20.474 ha/ 304,35 km jaringan
sawah beririgasi kewenangan Provinsi yang sudah terbangun dapat
dikatakan berfungsi. Namun demikian, masih ada kerusakan jaringan
irigasi, tercatat mencapai lebih kurang 30 %, yang banyak terjadi di
daerah irigasi yang potensial menyumbang pemenuhan kebutuhan
pangan nasional. Menurunnya fungsi jaringan irigasi (termasuk rawa)
disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi,
bencana alam dan kurang optimalnya kegiatan operasi dan
pemeliharaan di samping rendahnya keterlibatan petani dan
stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi. Selain itu,
kondisi debit sungai yang airnya digunakan untuk kebutuhan irigasi
sangat fluktuatif antara musim hujan dan musim kemarau.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
109
Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan
area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam
menyediakan air. Keandalan penyediaan air baku juga berkurang
akibat menurunnya fungsi dan kapasitas tampungan air (contohnya
situ – situ di Tangerang seperti Situ Cipondoh, Situ Parigi dan waduk
di Cilegon Waduk Krenceng,). Kondisi ini juga diperparah oleh
kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah. Akses terhadap air
baku untuk rumah tangga dan industri yang masih rendah memicu
eksplorasi air tanah yang berlebihan (misalnya di Kab. Tangerang)
sehingga menyebabkan land subsidence dan intrusi air laut.
Dalam hal potensi daya rusak air, terjadi perluasan dampak kerusakan
akibat banjir dan kekeringan (seperti banjir di wilayah Jabodetabek,
wilayah Pandeglang, Cilegon, Lebak dan kekeringan di Serang dan
Tangerang). Selain itu juga terdapat fenomena meluasnya kerusakan
pantai akibat abrasi yang mengancam keberadaan permukiman dan
pusat-pusat perekonomian di sekitarnya.
1. Kondisi Sumber Daya Air
Kondisi Aktual dan kondisi Sumber Daya Air Provinsi Banten, antara lain
sebagai berikut :
• Provinsi Banten dengan luas wilayah mencapai 9.018,64 km2
berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 sudah mencapai 10.632.166
jiwa. Penduduk laki-laki sebanyak 5.439.148 jiwa dan jumlah penduduk
perempuan sebanyak 5.193.018 jiwa. Sex ratio penduduk Provinsi
Banten adalah 105 jiwa. Dari total jumlah penduduk Indonesia tahun
2010 (237.556.363 jiwa), sekitar 4,48% jumlah penduduk tersebut
terdistribusi di Provinsi Banten.
• Topografi wilayah Provinsi Banten berkisar pada ketinggian 0 – 1.000 m
dpl. Secara umum kondisi topografi wilayah Provinsi Banten merupakan
dataran rendah yang berkisar antara 0 – 200 m dpl yang terletak di daerah
Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan sebagian
besar Kabupaten Serang. Adapun daerah Lebak Tengah dan sebagian
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
110
kecil Kabupaten Pandeglang memiliki ketinggian berkisar 201 – 2.000 m
dpl dan daerah Lebak Timur memiliki ketinggian 501 – 2.000 m.
• Bencana banjir dan genangan seringkali terjadi di wilayah –wilayah
tertentu seperti di Pandeglang dan Labuan dengan frekuensi dan
intensitasnya yang cenderung meningkat.
• Kebutuhan air, khususnya air bersih, meningkat sementara kondisi
ketersediaan air sangat beragam baik antar waktu/musim maupun antar
kawasan/wilayah Provinsi Banten.
• Kualitas air permukaan semakin memburuk akibat meningkatnya
ancaman pencemaran oleh limbah (padat dan cair) rumah tangga maupun
industri yang dibuang tanpa pengolahan terlebih dahulu.
• Muka air tanah dalam dan atau dangkal terus mengalami penurunan
akibat tingginya pengambilan (discharge) sementara kapasitas
pengimbuhan (recharge) air tanah semakin berkurang akibat perubahan
tata guna lahan yang sangat pesat.
• Wilayah Sungai di Provinsi Banten terbagi atas 3 (tiga) wilayah yaitu
Wilayah Sungai Ciliman-Cibungur, Wilayah Sungai Cibaliung –
Cisawarna dan Wilayah Sungai Cidanau – Ciujung – Cidurian –
Cisadane – Ciliwung – Citarum. 2 (dua) wilayah sungai merupakan lintas
Kabupaten/Kota dalam Provinsi, sedangkan 1 (satu) wilayah sungai
merupakan lintas Provinsi.
• Terdapat 5 (lima) satuan Cekungan Air Tanah (CAT) di Provinsi Banten
yang telah diidentifikasi, yang bersifat lintas Kabupaten maupun Kota,
antara lain CAT Labuan, CAT Rawadano dan CAT Malingping dan
lintas Propinsi, meliputi CAT Serang – Tangerang dan CAT Jakarta.
• Provinsi Banten saat ini memiliki sekitar 1.388 Daerah Irigasi (DI), besar
maupun kecil dengan luas total 225.739 ha. Berdasarkan kewenangan
pengelolaannya terdiri atas 5 DI Kewenangan Pusat dengan luas total
63.725 ha, 13 DI Kewenangan Provinsi dengan luas total 20.474 ha dan
1.388 DI kewenangan Kabupaten/Kota dengan luas total mencapai
141.540 ha. Dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2006, telah terjadi
penambahan areal sekitar 54.465 ha atau meningkat sebesar 24,13%.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
111
• Hasil penghitungan neraca air menunjukkan bahwa terjadi defisit di
sebagian besar wáter district dan menunjukkan pula bahwa ketersediaan
air di beberapa wáter district tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan
air didalamnya selama 12 bulan penuh. Bahkan untuk beberapa wáter
districtmenunjukkan bahwa kemampuan untuk memenuhi kebutuhan air
hanya dicapai 5 – 6 bulan saja.
• Bila perhitungan neraca air dilakukan berdasarkan wilayah administratif,
dalam hal ini kabupaten/kota, dengan mengkonversikan water district
menurut wilayah kabupaten/kota, maka neraca air pada masing-masing
kabupaten/kota sangat bervariasi tergantung dari alternatif pola tanam
daerah irigasi.
• Partisipasi masyarakat terkait Pengelolaan SDA sangat terbatas dan
belum maksimal.
Permasalahan yang dihadapi terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Air di
Provinsi Banten, adalah :
1. Peningkatan alih fungsi lahan dan pelanggaran terhadap tata ruang (di
hulu, di tengah, di hilir) daerah aliran sungai (DAS) yang menyebabkan
gangguan terhadap sistem tata air.
2. Kerusakan daerah aliran sungai akibat tidak terkendalinya pemanfaatan
ruang.
3. Penurunan kualitas air permukaan dan air tanah akibat pencemaran
yang cenderung meningkat
4. Keterbatasan ketersediaan air baku untuk rumah tangga, komersial dan
industri.
5. Pengambilan air tanah yang berlebihan yang telah mengakibatkan
berkurangnya kuantitas air tanah,
6. Mempercepat terjadinya penurunan muka tanah (land subsidence) dan
intrusi air asin baik dari laut maupun dari lapisan-lapisan dalam
7. Kurang optimalnya pengendalian banjir secara terpadu dari hulu, tengah
dan hilir.
8. Terbatasnya data dan informasi terkait sumber daya air.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
112
9. Kurangnya aksesibilitas terhadap data dan informasi terkait sumber
daya air
10. Peralihan lahan perkebunan, kehutanan menjadi permukiman
11. Hutan rusak dan lahan kritis cenderung meningkat
12. Belum memadainya kondisi Sosekbud dan pengetahuan masyarakat
terhadap aspek konservasi belum memadai
13. Tidak adanya keterpaduan antar lembaga pengelola Sumber Daya Air
Provinsi Banten, maupun Pemerintah Pusat dan daerah sekitarnya.
14. Belum optimalnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam
membangun sinergi baik untuk melindungi maupun untuk
memanfaatkan SDA yang ada.
15. Keterbatasan regulasi tentang sistem pengelolaan termasuk
pembiayaan/kompensasi di antara daerah hulu & hilir untuk membiayai
kegiatan-kegiatan pengelolaan SDA
16. Lahan kritis dan gundul di Kawasan hulu DAS
17. Kurang optimalnya pengairan lahan irigasi
18. Degradasi hutan
19. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari waktu ke waktu semakin
meningkat.
20. Ketersediaan air permukaan di Provinsi Banten semakin berkurang
21. Kebutuhan air semakin meningkat pada bulan kemarau.
22. Kualitas dan kuantitas pada sumber air terutama air tanah semakin
menurun
23. Pengaturan perlindungan sumber air belum optimal dalam hubungannya
dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air
24. Belum terkendalinya pengolahan tanah di daerah hulu.
25. Perlindungan bantaran sungai belum optimal
26. Sempadan danau atau waduk cenderung mengalami kerusakan
27. Sempadan mata air kurang mendapat perhatian
28. Potensi air berlebihan disaat musim hujan dan kekurangan ketika
kemarau
29. Penggunaan air tanah tidak terkendali
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
113
Tantangan ke depan yang harus dihadapi terkait dengan Pengelolaan Sumber
Daya Air di Provinsi Banten, antara lain:
1. Peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang,
air bersih dan sanitasi yang sekaligus beresiko terhadap kelangsungan
sumber daya air.
2. Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim global
3. Pencapaian target Millennium Development Goals(MDGs)
4. Pengembangan manajemen SDM termasuk kelembagaan dan teknologi
bidang SDA
5. Desentralisasi dan otonomi daerah
6. Potensi pencemaran air cenderung semakin meningkat akibat limah
rumah tangga, pertanian dan industri
7. Pertumbuhan dan perkembangan lahan permukiman sebagai suatu
keninscayaan akibat pertambahan penduduk.
8. Konversi lahan, perubahan pemanfaatan lahan, dan perkembangan
lahan terbangun harus diantisipasi pengaruhnya terhadap keseimbangan
tata ruang air.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
115
Gambar 3.1 Peta Wilayah Sungai di Provinsi Banten
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
116
2. Kondisi Pemukiman
Infrastruktur bidang Permukiman yang mencakup sub bidang air minum,
sanitasi, pengembangan permukiman, dan penataan bangunan, lingkungan dan
perumahan menunjukkan pula kondisi yang beragam.
a. Air Minum
Untuk sub bidang air minum, pada periode 2005-2009 telah ditetapkan
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air
Minum sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air. Dalam pelaksanaannya telah dirumuskan Kebijakan
Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis
Masyarakat, termasuk diantaranya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), sehingga sistem
penyediaan air minum yang efektif dan berkesinambungan telah memiliki
rujukan strategis yang jelas.
Dalam mengembangkan sistem, disamping jumlah penduduk dan
kepadatannya per wilayah pengembangan, keberadaan sumber air baku
potensial juga memegang peranan penting. Pemanfatan sumber air baku yang
lebih dekat dengan daerah pengembangan pelayanan akan membentuk sistem
yang efisien, demikian pula pendekatan penentuan wilayah pengembangan
pelayanan. Berbagai cara pendekatan digunakan untuk memprediksi
perkembangan suatu daerah guna mengantisipasi arah pembangunan sarana
prasarana wilayah agar pemanfaatan sumber daya yang tersedia lebih efisien.
Kondisi Pengembangan wilayah pelayanan sistem penyediaan air minum di
beberapa Kabupaten/ Kota Provinsi Banten, dapat digambarkan antara lain
sebagai berikut :
Kabupaten Pandeglang
Sistem jaringan air baku untuk air bersih pada rencana pengembangan sistem
jaringan sumber daya air Kabupaten Pandeglang diarahkan pada pemanfaatan air
permukaan dengan saluran masuk di sungai terdekat yang potensial.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
117
Kriteria pemanfaatan air baku untuk air bersih secara umum adalah:
a. Pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum wajib memperhatikan
kelestarian lingkungan;
b. Pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diizinkan dibangun
langsung pada sumber air baku;
c. Pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan
rumah (SR) yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
d. Pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan
rumah (SR) yang melintasi tanah milik perorangan wajib dilengkapi
pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;
e. Pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum yang diizinkan
meliputi kantor pengelolaan, bak penampungan atau reservoar, tower air, bak
pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik dengan:
1) Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Setinggi-Tingginya 30%;
2) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Setinggi-Tingginya 60%;
3) Sempadan Bangunan Sekurang-Kurangnya Sama Dengan Lebar Jalan
Atau Sesuai Dengan Surat Keputusan Gubernur dan atau Surat
Keputusan Bupati Pada Jalur-Jalur Jalan Tertentu.
Pemanfaatan sumber air baku permukaan diarahkan untuk peningkatan
dan pengembangan waduk serta embung di Kabupaten Pandeglang.
Seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
No. Waduk/Embung Lokasi Luas
(Ha)
1 Waduk Cibeuteung Peurih Kecamatan Cisata 2
2 Waduk Cikempong Kecamatan Menes 3.5
3 Waduk Kadupayung Kecamatan Menes 0.4
4 Waduk Gede Kecamatan Menes 3
5 Waduk Cikeudal Kecamatan Cikeudal 8
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
118
No. Waduk/Embung Lokasi Luas
(Ha)
6 Waduk Sadang Kecamatan Cibaliung 0.2
7 Waduk Batu Hideung Kecamatan Cibaliung 3
8 Waduk Cibeureum Kecamatan Saketi 2
9 Waduk Parongpong Kecamatan Menes 0.5
10 Waduk Jami Kecamatan Menes 1.5
11 Waduk Ciandur Kecamatan Saketi 3
12 Waduk Cukang Sadang Kecamatan Pagelaran 10
13 Waduk Ciahaji Kecamatan Munjul 2.6
14 Waduk Alaswangi Kecamatan Menes 4.5
15 Waduk Cigambar Kecamatan Menes 5
16 Waduk Gonggong Kecamatan Cikeudal 4
17 Waduk Cicanggong Kecamatan Cimanuk 0.5
18 Waduk Mulya Kecamatan Banjar 0.5
19 Bendung Cibaliung Kecamatan Cikeusik 5
20 Waduk Cikoncang Kecamatan Cikeusik 20
21 Waduk Rorah Haur Kecamatan Cigeulis 0.5
22 Waduk Karang bolong Kecamatan Cigeulis 2
23 Waduk Ciheucit Kecamatan Cibaliung 0.5
24 Embung Babakan Cibaliung Kecamatan Cibaliung 0.02
25 Embung Cijengkol Kecamatan Cigeulis 0.02
26 Embung Cijasi Cibaliung Kecamatan Cibaliung 0.02
Jumlah 82.26
Sumber: Hasil Analisis, 2010
Tabel 3.1 Rencana Peningkatan Pengembangan Air Baku Waduk dan Embung di
Kabupaten Pandeglang
Rencana sistem jaringan air bersih ke kelompok pengguna terdiri atas:
a. sistem perpipaan untuk kawasan perkotaan
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
119
b. pengembangan jaringan air minum dengan menggunakan sistem jaringan air secara
sederhana yaitu memanfaatkan sumber air baku seperti mata air, air tanah, dan air
sungai di kawasan permukiman perdesaan.
No Uraian Keterangan Jumlah Kebutuhan Air / Tahun
2013 2018 2023 2030
1 Jumlah
Penduduk Jiwa 1.334.218 1.607.134 1.834.564 2.061.994
2 Kebutuhan
Domestik 125 L/Org/h 166.777.250 200.891.750 229.320.500 257.749.250
Kran Umum 30% 50.033.175 60.267.525 68.796.150 77.324.775
Hidran Umum 10% 16.677.725 20.089.175 22.932.050 25.774.925
3 Kebutuhan
Non Domestik
25% Keb.
Domestik 41.694.313 50.222.938 57.330.125 64.437.313
4 Kebutuhan D +
ND L/h 208.471.563 251.114.688 286.650.625 322.186.563
5 Kehilangan Air 20% Total
D+ND 41.694.313 50.222.938 57.330.125 64.437.313
Kebutuhan Total L/h 250.165.875 301.337.625 343.980.750 386.623.875
Sumber: Hasil Analisis, 2010
Tabel 3.2 Rencana Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Pandeglang
Tahun 2013 – 2030
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
120
Gambar 3.2. Peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air di Kabupaten Pandeglang Tahun
2011 - 2031
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
121
Kota Tangerang
(1) Sistem penyediaan air minum meliputi:
a. jaringan perpipaan; dan
b. jaringan non-perpipaan.
(2) Sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan meliputi:
a. pengembangan penyediaan air minum dilakukan untuk memenuhi
cakupan pelayanan minimal 80 (delapan puluh) persen dari seluruh jumlah
penduduk;
b. pengembangan unit air baku yang memanfaatkan air permukaan
bersumber sungai, situ, dan tandon, meliputi Sungai Cisadane, Saluran
Induk Cisadane Timur di Kecamatan Benda dan Batuceper, Saluran Induk
Tanah Tinggi, Suplesi Bendung Nerogtog Kali Angke, dan Situ Cipondoh
di Kecamatan Cipondoh dan Saluran Induk Cisadane Barat dan Situ
Bulakan di Kecamatan Periuk;
c. pengembangan unit produksi dan sistem distribusi yang disesuaikan
dengan wilayah layanan dengan mempertimbangkan optimasi ruang,
efisiensi dan efektifitas pelayanan;
d. pengembangan sistem penyediaan air minum dilakukan menurut tiga zona
pelayanan terdiri atas:
1. Zona Riungdaperuk meliputi Kecamatan Neglasari, Kecamatan
Jatiuwung, Kecamatan Benda dan Kecamatan Periuk;
2. Zona Karpiladug meliputi Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan
Pinang, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Ciledug; dan
3. Zona Ciptawadas meliputi Kecamatan Cipondoh, Kecamatan
Tangerang, Kecamatan Karawaci, dan Kecamatan Cibodas;
e. pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada
huruf d terdiri atas jaringan distribusi primer, jaringan distribusi sekunder
dan jaringan retikulasi yang pengembangannya diintegrasikan dengan
sistem jaringan jalan dan saluran;
f. pengembangan unit pelayanan dilakukan dengan mempertimbangkan
optimasi ruang, efisiensi dan efektifitas pelayanan; dan
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
122
g. pengembangan unit pengelolaan berupa bangunan gedung kantor
dilakukan dengan mempertimbangkan optimasi ruang, efisensi dan
efektifitas pelayanan.
(3) Sistem penyediaan air minum jaringan non-perpipaan meliputi:
a. sistem penyediaan air minum jaringan non-perpipaan hanya dilakukan
pada wilayah yang belum terlayani oleh Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) perpipaan;
b. sistem penyediaan air minum jaringan non-perpipaan dilakukan dalam
bentuk individual, komunal, dan komunal khusus; dan
c. sistem penyediaan air minum jaringan non-perpipaan berbentuk
individual, komunal, dan komunal khusus dilakukan dengan
mempertimbangkan optimasi spasial, efektifitas dan efisiensi.
(4) Rencana pengembangan pelayanan jaringan air minum dilengkapi dengan
peta Rencana Pengembangan Pelayanan Jaringan Air Minum Kota
Tangerang.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
123
Gambar 3.3. Peta Rencana Sistem Penyediaan Air Minum Kota Tangerang
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
124
Kota Tangerang Selatan
a. Kriteria Perencanaan Kebutuhan Air Minum
No. Kategori Kota Jumlah Penduduk
(Jiwa)
Pemakaian Air
(Ltr/org/hari)
1. Metropolitan > 1.000.000 190
2. Kota Besar 500.000 – 1.000.000 170
3. Kota Sedang 100.000 – 500.000 150
4. Kota Kecil 20.000 – 100.000 130
5. Kecamatan 3.000 – 20.000 100
6. Desa 0 – 3.000 60
Sumber : Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum
Tabel 3.3. Standar Kriteria Desain Kebutuhan Air Minum
Jumlah penduduk 2010 – 2030 = 3.658.207
Kebutuhan air domestik = 190 lt/orang/hari
Kebutuhan air non domestik di-asumsikan sebesar 10%
Kebutuhan air cadangan diasumsikan juga 10%.
b. Skenario pengembangan
Tahun 2030, tingkat layanan air minum perpipaan mencapai 80% dari total
rumah tangga. Tahun 2030, standard kualitas air langsung minum (potable
water) sesuai Persyaratan kualitas Air Minum dan Air Bersih berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan No. : 416/MENKES/PER/IX/1990 yang terdiri
dari 3 parameter :
1. Fisika : Tidak (berbau, berasa, berwarna).
2. Kimia : pemeriksaan terhadap kandungan senyawa anorganik yaitu : Ai,
As, Fe, Fi, Ci, Caco3, Mn, No3, No2, Ag, So4, Cu, Zn.
3. Mikrobiologi/Bakteriologik : pemeriksaan terhadap bakteri coliform.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
125
c. Kebutuhan penyediaan
Kebutuhan penyediaan air minum baik domestic maupun non domestic
sebagaimana pada table berikut ini.
No Kriteria Tahun
2010 2015 2020 2025 2030
1 Jumlah
Penduduk
1,303,569 1,672,437 2,157,598 2,800,315 3,658,207
2 Kebutuhan
Air Bersih
Domestic
(liter/orang/
hari)
247,678,110
317,762,982
409,943,550
532,059,944
695,059,386
Non
Domestik
(liter/orang/
hari)
49,535,622
63,552,596
81,988,710
106,411,989
139,011,877
Cadangan
(liter/orang/
hari)
24,767,811
31,776,298
40,994,355
53,205,994
69,505,939
Total
321,981,543
413,091,876
532,926,615
691,677,927
903,577,202
Kapasitas
layanan
2009
Kebutuhan
tambahan
sampai
2030
Sumber: Hasil Analisis, 2010
Tabel 3.4. Proyeksi Kebutuhan Air Domestik dan Non Domestik Tahun 2010 –
2030 Kota Tangerang Selatan (Liter/hari)
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
126
Kabupaten Lebak
- Cakupan layanan masih rendah (di Kab. Lebak : 7,92% dari jumlah penduduk,
39,14% dari jumlah penduduk yang ada jaringan pipa PDAM ).
- Padahal Cakupan pelayanan target RPJMN tahun 2010 sebesar 62% dikarenakan
Permasalahan sebagai berikut :
(1) Terbatasnya jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun
sehingga tidak dapat melayani beberapa kecamatan secara terintegrasi.
(2) Jaringan pipa dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) masih terbatas, dari
28 kecamatan di Kabupaten Lebak baru terlayani 8 kecamatan.
(3) Keterbatasan dana dalam pembiayaan perluasan jaringan air minum
(4) Masih rendahnya minat masyarakat menjadi pelanggan PDAM karena
terdapat alternatif sumber air lainnya.
(5) Dengan sebaran penduduk yang luas dan tidak merata sehingga tidak
semua wilayah di Kabuten Lebak terlayani jaringan PDAM.
Secara prinsip, identifikasi kondisi pelayanan SPAM dapat dilihat melalui 5
aspek utama sebagai berikut:
1. aspek cakupan layanan,
2. aspek pendanaan,
3. aspek air baku,
4. aspek kelembagaan, dan
5. aspek pemberdayaan partisipasi stakeholder.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
127
1. Identifikasi Kondisi Pelayanan SPAM berdasarkan Aspek Cakupan Layanan
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
128
Tabel 3.5 Identifikasi Kondisi pelayanan SPAM berdasarkan Aspek Cakupan Layanan
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
129
2.Identifikasi Kondisi Pelayanan SPAM berdasarkan Aspek Air Baku
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
130
Tabel 3.6 Identifikasi Kondisi Pelayanan SPAM berdasarkan Aspek Air Baku
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
131
3.Identifikasi Kondisi Pelayanan SPAM berdasarkan Aspek Pendanaan
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
132
Tabel -3.7. Identifikasi Kondisi Pelayanan SPAM berdasarkan Aspek Pendanaan
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
133
4.Identifikasi Pelayanan SPAM Berdasarkan Aspek Kelembagaan
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
134
Tabel 3.8. Identifikasi Pelayanan SPAM Berdasarkan Aspek Kelembagaan
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
135
Tabel 3.9. Identifikasi Palayanan SPAM Berdasarkan Aspek Umum
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
136
b.Persampahan
Pada subbidang persampahan, Propinsi Banten dengan jumlah penduduk
9.308.944 juta jiwa, memproduksi sampah padat ± 19.097 m3 setiap
hari.Terdapat kecenderungan turunnya jumlah sampah yang diproduksi
penduduk dengan semakin meningkatnya kepadatan suatu wilayah.
Kabupaten dan Kota Tangerang dengan kepadatan lebih dari 2000 jiwa/km2
memproduksi sampah rata-rata sekitar 1.24 lt per kapita per hari,
sebaliknya kabupaten lain dengan kepadatan penduduk yang lebih jarang
menghasilkan sampah rata-rata sebesar 2,06 lt per kapita per hari.
Pengelolaan sampah untuk mewujudkan kebersihan dan kesehatan
lingkungan serta menjaga keindahan lingkungan baik pada lokasi sumber
sampah, tempat pembuangan sementara (TPS) dan tempat pembuangan
akhir (TPA) perlu dilakukan secara terpadu dan komprehensif karena
tanggung jawab pengelolaan ini tidak hanya berada di pemerintah daerah
(Dinas/Subdinas Kebersihan) saja, namun menjadi tanggung jawab bersama.
Di daerah perkotaan sebagian kecil sampah dikumpulkan atau didaur ulang
oleh pemulung seperti: plastik, kertas, kayu, dll untuk dijual dan selanjutnya
dipergunakan kembali.
Saat ini pengelolaan sampah yang dilakukan di Propinsi Banten masih
tersentralisasi di pemerintah daerah. Pemerintah daerah pada level
kabupaten/kota dalam hal ini adalah dinas atau subdinas kebersihan bertugas
dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dan pengelolaan sampah di
TPA. Secara umum pembuangan sampah ke TPA milik kabupaten/kota di
Propinsi Banten masih dengan cara ditimbun dan dibakar (open dumping),
walaupun di beberapa kabupaten/kota sudah dirancang menggunakan
teknologi sanitary landfill tetapi prakteknya tetap secara open dumping.
Pada umumnya sistem pengelolaan atau pembuangan sampah rumah tangga
di wilayah perkotaan dan pedesaan berbeda, karena di pedesaan sebagian
besar sampah dapat diselesaikan dalam skala komunitas dengan cara
ditimbun ke dalam tanah dan dibakar, sisanya diangkut petugas, dibuang ke
sungai atau selokan dan dibuang ke sembarang tempat. Sampah di perkotaan
sebagian besar diangkut oleh petugas ke lokasi pembuangan sampah
sementara (TPS) untuk selanjutnya dibuang ke TPA, sedangkan sampah
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
137
yang dibuang ke sungai/selokan, dibakar dan dibuang secara sembarangan
jumlahnya relatif kecil.
Beberapa kegiatan yang umum dilakukan oleh masyarakat di Propinsi
Banten dalam mengelola sampah yang terbentuk selain mengumpulkan dan
menimbum (landfill) antara lain adalah segregasi sampah skala rumah
tangga dan segregasi bahan di tempat pengolahan serta pengomposan.
Sarana pengelolaan sampah yang sekarang tersedia di Provinsi Banten
masih tergolong kurang dan dapat ditingkatkan lagi jumlahnya terutama
untuk sarana pengangkutan agar pelayanan pengelolaan sampah dapat
ditingkatkan dan lebih memadai.
Permasalahan sanitasi permukiman umumnya dapat terlihat dari masih
rendahnya kualitas dan tingkat pelayanan sanitasi, baik di perkotaan
maupun di perdesaan. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara
lain adalah:
Masih rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam
pengelolaan sanitasi, utamanya pada tahap pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi di lingkungan tempat
tinggal mereka sendiri. Hal ini belum termasuk pada keterlibatan dalam
perencanaan, pelaksanaan pembangunan, kontribusi pendanaan atau
pun lahan, dll.
Masih kurangnya koordinasi antar pihak-pihak yang berkepentingan,
baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu kurang padu dan
komprehensifnya perencanaan dan program pembangunan juga
merupakan permasalahan yang menyebabkan kurang efisien dan
efektifnya pembangunan sanitasi permukiman.
Masih kurangnya minat dunia usaha untuk berinvestasi di sektor
sanitasi. Alasan yang umum dikemukakan adalah pertimbangan
ekonomis dan keuangan, peraturan dan perundangan yang belum
mendukung, dll.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu terobosan di
sektor sanitasi. Terobosan tersebut adalah melalui suatu strategi dan
program pembangunan yang komprehensif, terintegrasi, jangka panjang,
dan melibatkan berbagai pihak. Strategi ini juga harus diikuti oleh
komitmen dan kerja keras semua pihak, baik di bidang pendanaan,
penguatan kelembagaan & SDM, penegakan peraturan, pemilihan opsi
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
138
teknologi sanitasi yang tepat, dan peningkatan partisipasi dunia usaha dan
masyarakat.
Selama ini sampah menjadi masalah yang cukup mengganggu. selain
masalah kesehatan, sampah juga berpotensi menjadi masalah sosial yang
akut. Sampah diproduksi dan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan
dari behaviour manusia. Berikut ini adalah isu dan permasalahan mendasar
bagi pengelolaan sampah di Provinsi Banten :
No Aspek Keterangan
1 Peran serta masyarakat Kepedulian masyarakat dalam menjaga
kebersihan lingkungan merupakan pemicu
terjadinya degradasi kualitas lingkungan
perkotaan termasuk masalah kebersihan
kota
Masyarakat masih membuang sampah tidak
pada tempatnya; ke kali, selokan, jalan, dsb.
Pengelolaan sistem 3R di masyarakat
sekitar masih belum bisa diterapkan dengan
baik, mengingat masih belum siap kondisi
sosial masyarakat yang menganggap
sampah sebagai barang yang tidak berhasil
guna.
Retribusi pengangkutan sampah bagi
sebagian masyarakat masih terlalu tinggi
Masih rendahnya partisipasi masyarakat
dalam pemanfaatan sampah untuk
kepentingan ekonomi.
Bagi masyarakat yang telah melakukan
upaya pengelolaan sampah, kurang
mendapat dukungan dari pemerintah, bank
teknis maupun non teknis
Perhatian untuk sosialisasi, pembinaan,
pendidikan, masyarakat sangat rendah
Iklim dan birokrasi kemitraan belum
kondusif dan menarik bagi swasta untuk
berinvestasi
Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat
untuk berpartisipasi dalam pengelolaan
sampah
Masih rendahnya upaya pelibatan
masyarakat dalam pengelolaan sampah,baik
itu dalam bentuk kontrak kerja sama,
dukungan pembiayaan, teknis dan
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
139
No Aspek Keterangan
manajemen, maupun bentuk kerja sama
lainnya
Kapasitas masyarakat dan swasta sebagai
mitra belum dibangun dan dikembangkan
Masih kurangnya dukungan terhadap upaya
komunitas masyarakat yang telah berhasil
dalam pengelolaan sampah, baik itu
penghargaan, dukungan pendanaan,
teknis, dan manajemen, maupun bentuk
dukungan lainnya
2 Aspek kelembagaan, organisasi
dan manajemen
Timbulnya friksi antar daerah dalam
pengelolaan persampahan
Kordinasi antar kabupaten/kota dalam
penanganan pengelolaan sampah masih
sangat kurang dan belum optimal
Belum adanya system insentif dan disentif
yang terkait dengan pengelolaan sampah ini
bagi Pelaku Usaha
Kepastian hokum, kejelasan tanggung
jawab dan kewenangan pemerintah serta
peran serta masyarakat dan dunia usaha
sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan
secara proposional, efektif dan efesien.
Political Will dalam penyelesaian masalah
sampah lintas daerah masih sangat minim
3 SDM Menurunnya kapasitas SDM karena
banyaknya pergantian personil yang
sebelumnya pernah terdidik dalam bidang
persampahan melalui program training atau
capacity building.
Kordinasi dinas kebersihan antar
kabupaten/kota masih dirasakan sangat kecil
mengingat adanya isu otonomi daerah
Keterbatasan SDM yang ahli di bidang
persampahan
4 Anggaran Prioritas pendanaan sangat rendah dan tidak
sebanding dengan kebutuhan pelayanan
Menurunnya alokasi APBD untuk
pengelolaan sampah
Anggaran pengelolaan sampan yang rendah
serta tidak transparannya konsep retribusi
sampah
Rendahnya investasi dunia swasta
5 Pelayanan Penurunan persentase pelayanan
Perkembangan penduduk yang semakin
besar, perkembangan kota/kabupaten dan
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
140
No Aspek Keterangan
terbatasnya armada pengangkutan serta
petugas mengakibatkan menurunnya tingkat
pelayanan pengelolaan persampahan
Kapasitas pengelolaan sampah di berbagai
kabupaten/kota di Provinsi Banten semakin
lama akan semakin besar. Upaya
pemerintah kab/kota di Indonesia untuk
mencari tempat pembuangan sampah yang
representatif mengalami kesulitan, karena
pendekatannya bukan mengolah, melainkan
membuang sampah. Pada akhirnya hanya
berupaya mencari lahan kosong dan
kemudian berpindah lagi jika telah penuh
atau dianggap tidak layak.
Paradigma lama pengelolaan sampah
mengandalkan proses (kumpul-angkut-
buang)
Kapasitas kelembagaan belum memadai
(status, kewenangan, perencanaan,
pengawasan, SDM, dll)
Kinerja operasional pelayanan belum
memenuhi standar pelayanan minimal
Masih rendahnya tingkat pelayanan
terhadap masyarakat, baik luas wilayah
pelayanan, jumlah pelanggan, maupun
jumlah sampah yang dapat ditangani
6 Timbulan sampah yang semakin
tinggi
Perkembangan daerah
Pola hidup masyarakat
Jumlah populasi terus bertambah
(alami/urbanisasi)
Pertumbuhan jumlah sampah berbanding
lurus dengan pertumbuhan jumlah
penduduk
Meningkatnya kemampuan ekonomi,
produksi dan konsumtivitas
Peran masyarakat dan dunia usaha sangat
rendah dalam upaya minimalisasi sampah
Pemakaian/penggunaan plastik yang tidak
terkendali (serba plastik)
7 TPA Rendahnya kualitas dan tingkat pengelolaan
persampahan
Keterbatasan lahan TPA
Secara umum pembuangan sampah ke TPA
milik kabupaten/kota di Propinsi Banten
masih dengan cara ditimbun dan dibakar
(open dumping), walaupun di beberapa
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
141
No Aspek Keterangan
kabupaten/kota sudah dirancang
menggunakan teknologi sanitary landfill
tetapi prakteknya tetap secara open
dumping
Posisi TPA yang mengakibatkan Penolakan
masyarakat terhadap pembukaan lahan barn
untuk TPA/TPS
Perubahan Lingkungan sosial di kawasan
TPA
Standar TPA berwawasan lingkungan
kurang dimanfaatkan dan
dikesampingkan,karena membutuhkan
biaya yang tinggi (retribusi tidak sebanding
dengan biaya operasional dan pemeliharaan)
Permasalahan penepatan TPA yang
berbatasan dengan daerah lain
Sarana dan prasarana di TPA yang ada
(pengolah leacheat, pengomposan) tidak
beroperasional di sebagian wilayah
kabupaten/kota
Tabel 3.10. Isu dan permasalahan mendasar bagi pengelolaan
sampah di Provinsi Banten
Selain membutuhkan habit positif bagi setiap individu, tata kelola sampah
yang lahir sebagai produk aturan menjadi sangat penting. Volume sampah
yang dihasilkan dari berbagai sumber, mulai dari sampah rumah tangga
hingga industri sudah sangat besar. Dalam pengelolan sampah diberikan
kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah,
pemerintah daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga
pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.
Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan
berkesinambungan (sustainable) yang meliputi pengurangan dan
penanganan sampah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertugas
menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan
lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam UU No 18
tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
Penumpukan sampah di TPA (Tempat pembuangan Akhir) adalah akibat
hampir semua pemerintah daerah masih menganut paradigma lama
penanganan sampah kota, yang menitik beratkan hanya pada pengangkutan
dan pembuangan akhir. TPA dengan sistem lahan urug saniter yang ramah
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
142
lingkungan ternyata tidak ramah dalam aspek pembiayaan, karena
membutuhkan biaya tinggi untuk investasi, konstruksi, operasi dan
pemeliharaan. Perlu kita cermati bersama bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi sistem pengelolaan sampah antara lain: kepadatan dan
penyebaran penduduk, karakteristik fisik lingkungan dan sosial ekonomi,
karakteristik sampah , budaya sikap dan perilaku masyarakat, jarak dari
sumber sampah ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA), rencana tata
ruang dan pengembangan wilayah, sarana pengumpulan, pengangkutan,
pengolahan TPA, dan ketersediaan biaya. Dan tak kalah pentingnya adalah
peraturan daerah yang menjadi payung hukum tata kelola sampah.
Terobosan kordinasi yang intensif antar daerah, dengan mencoba melakukan
kerja sama antardaerah dalam pengelolaan sampah dirasakan merupakan
upaya optimum dalam penanganan permasalahan sampah di Provinsi
Banten. Political will yang ditunjukkan dengan mendatangi kota dan
kabupaten sekitar untuk melakukan koordinasi dan kerjasama merupakan
salah satu langkah yang membuka jalan dalam penanganan permasalahan
persampahan karena penanganan sampah adalah upaya lintas daerah yang
harus diselesaikan secara bersama-sama. Namun demikian, Pemerintah
Provinsi Banten jelas harus menjawab dengan memberikan peran koordinasi
agar secara kewilayahan pengelolaan sampah ini dapat diatasi dengan
strategi kebersamaan dan terintegrasi. Keberadaan Perda memang sangatlah
diperlukan dalam rangka menciptakan kepastian hukum.
Kepastian hukum tersebut diharapkan mampu menjadi payung hukum bagi
pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama antarpemerintah daerah
dalam pengelolaan sampah. Kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam
bentuk kerjasama atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah antar
kab/kota yang berdekatan atau bertetangga. Dalam menyelenggarakan
pengelolaan sampah, pemerintah provinsi mempunyai kewenangan :
menetapkan kebijakan dan strategi sesuai dengan kebijakan pemerintah ;
memfasilitasi kerjasama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan dan
jejaring pengelolaan sampah;menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan
pengawasan kinerja kabupaten/kota dan memfasilitasi penyelesaian
perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.
Desentralisasi pengelolaan sampah merupakan proses yang diperlukan
dengan dua tujuan : mengubah sampah menjadi material baru yang memiliki
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
143
nilai ekonomis atau mengelola sampah agar menjadi material yang tidak
membahayakan bagi lingkungan hidup.
Sudah seharusnya pemerintah mengubah pola fikir pembangunan yang lebih
bernuansa atau ramah lingkungan. Konsep pengelolaan sampah terpadu
sudah saatnya diterapkan, yaitu dengan meminimasi sampah dan maksimasi
daur ulang dan pengomposan disertai TPA yang ramah lingkungan.
Paradigma baru penanganan sampah lebih merupakan satu siklus yang
sejalan dengan konsep ekologi. Energi baru yang dihasilkan dari penguraian
sampah maupun proses daur ulang dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.
Sungguh sangat membantu jika pengelolaan sampah dilakukan
terdesentralisasi. Pada prinsipnya pengelolaan sampah haruslah dilakukan
sedekat mungkin dengan sumbernya. Selama ini pengelolaan sampah di
perkotaan tidak berjalan efektif dan efisien karena terpusat. Pengelolaan
sampah terdesentralisasi dapat dilakukan di setiap RT atau RW, dengan cara
mengubah sampah menjadi kompos. Dengan cara ini volume sampah yang
diangkut ke TPA dapat dikurangi.
Berdasarkan gambaran diatas dapat dijelaskan bahwa ketujuh landasan
prinsipil dalam rangka optimalisasi setiap kebijakan pemerintah dalam hal
persampahan dapat terealisir secara optimal sepanjang mampu
berharmonisasi dan terintegrasi satu sama lainnya. Matrik permasalahan
diatas menunjukan bahwa landasan kebijakan persampahan yang Pro
Poor dan Partisipasi Total dapat membuka seluas-luasnya peran dan
partisipasi masyarakat terutama yang berada dibawah garis kemiskinan
melalui pelayanan yang lebih responsif sehingga akan menciptakan iklim
kesadaran bagi masyarakat secara menyeluruh (comprehensive). Hal
tersebut tentu harus ditopang oleh bentuk kebijakan yang Pro
Lingkungan dimana setiap proses pembuatan dan pengimplementasian
kebijakan tidak boleh dilepaskan dari pengaruhnya terhadap lingkungan
sehingga tercipta kebijakan yang dapat menjaga keseimbangan antara
kebutuhan penyelenggaraan persampahan dan daya dukung lingkungan.
Selanjutnya landasan yang berbasis pada konsep Regionalisasi dimana
setiap daerah membangun pola kerjasama strategis antar sektor dengan
merumuskan mekanisme pengelolaan dan pembangunan persampahan
secara terpadu. Berikutnya adalah upaya mereformasi sumberdaya manusia
dan aparatur pemerintahan terkait dengan pengelolaan dan pembangunan
sampah yang dimanifestasikan dalam konsep Good Corporate
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
144
governance dan Real Demand Survey yang menuntut adanya optimalisasi
terhadap aparatur pemerintah dalam menerapkan prinsip kepengusahaan
yang baik dan prinsip pemulihan biaya dalam penyelenggaraan dan
pembangunan persampahan serta cepat tanggap dalam hal mengidentifikasi
permasalahan persampahan berdasarkan kebutuhan yang nyata dilapangan.
Keseluruhan konsep tersebut tentu saja akan memeberikan keadilan,
kepastian, dan kemanfaatan bagi semua pihak apabila ditunjang
dengan Penegakan Hukum yang konsisten dan kredibel dalam permasalahan
pengelolaan dan pembangunan persampahan di negeri ini.
Dari uraian di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa tidak
optimalnya pengelolaan sampah di Kota dan Kabupaten yang ada di
Provinsi Banten adalah diakibatkan oleh tidak optimalnya pola teknis
operasional dalam pengelolaan sampah tersebut. Hal itu terjadi dikarenakan
hal-hal berikut:
Aspek Pembiayaan.
Biaya adalah hal yang penting dalam pengelolaan sampah. Teknis dan
Operasional pengelolaan sampah memerlukan biaya yang cukup agar
pengelolaan dapat berlangsung secara baik secara kualitas pengelolaan
maupun cakupan pelayanan. Pada saat ini anggaran untuk pengelolaan
persampahan dari pemerintah maupun dari masyarakat masih sangat
terbatas sehingga berdampak pada rendahnya mutu pengelolaan sampah
di kota dan Kabupaten di Provinsi Banten.
Aspek Peran Serta Masyarakat
Peran serta masyarakat sangat diperlukan khususnya pada tahapan
pengurangan, pewadahan dan pengumpulan sampah.
Aspek Teknologi
Teknologi yang diterapkan saat ini dirasakan masih membebani
pemerintah dan masyarakat. Teknologi yang bersifat end of pipe, hanya
menjadikan sampah menjadi beban dan belum dapat menjadikan
pengelolaan sampah menjadi suatu yang menghasilkan pendapatan.
Pengelolaan sampah yang tidak optimal akibat tiga hal di atas
menjadikan terjadinya berbagai macam masalah, diantaranya: masalah
estetika masalah kesehatan dan masalah lingkungan. Secara regional,
sampah yang tidak dikelola dengan baik, khususnya terkait dengan
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
145
rendahnya tingkat pelayanan, akan menjadikan sampah akan dibuang
secara sembarangan termasuk dibuang ke sungai.
Sampah yang dibuang ke sungai, saat ini telah menjadi masalah yang
yang harus dihadapi oleh pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dan
Kabupaten karena akibat yang ditimbulkannnya telah banyak
merugikan masyarakat.
Pada umumnya kabupaten dan kota di Provinsi Banten dialiri oleh
sungai-sungai yang besar, kecuali Kota Cilegon. Sungai-sungai
tersebut banyak dimanfaatkan, terutama sekali untuk keperluan
masyarakat sehari-hari, dan adanya pencemaran sungai sedikit banyak
akan mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat. Pencemaran
sungai yang ada di Provinsi Banten mempengaruhi kualitas air sungai,
dan pada akhirnya daya guna dan fungsi sungai akan berubah. Terdapat
indikasi bahwa salah satu penyebab pencemaran tersebut adalah
sampah, hal ini dapat dilihat baik secara fisik maupun dari hasil
penelitan kualitas air dimana menunjukkan parameter organic telah
melampaui ambang batas. Berikut disajikan beberapa dokumentasi
pencemaran sampah di Sungai dan table hasil penelitian kualitas air
sungai yang ada di Provinsi Banten.
Gambar. 3.4
Gambar Sampah di Sungai Cibanten Serang
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
146
Gambar 3.5
Sampah Di Sungai Cisadane Kota Tangerang
Gambar 3.6
Tempat Pembuangan Sampah di Pinggir Sungai Ciujung Rangkasbitung Lebak
Berikut ini adalah potensi, peluang dan tantangan pengelolaan sampah di
Provinsi Banten :
1. Potensi Ekonomi. Permasalahan sampah yang disebabkan pada
rendahnya kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam membiayai
pengelolaan sampah yang berkelanjutan sebenarnya dapat diatasi
mengingat besarnya potensi ekonomi yang dimiliki oleh Provinsi Banten.
Seperti diuraikan pada bab II. Provinsi Banten mempunyai pertumbuhan
ekonomi di atas 5%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh kontribusi
sector industry dan jasa. Demikian juga dengan investasi sector industry
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
147
yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Potensi ekonomi tersebut dapat
menjadi dorongan positif bagi pengelolaan sampah apabila pengelolaan
tersebut memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan
demikian penanganan sampah berkelanjutan sesungguhnya akan saling
bersinergi dan saling menguntungkan.
Sebagai contoh, industry manufacture dan industry pariwisata dapat
memanfaatkan energy yang dihasilkan dari pengelolaan sampah berbasis
recovery energy sehingga biaya pengelolaan sampahnya dapat terbayar
dengan energi yang dijual kepada sector industry tersebut. Dengan
demikian pengelolaan sampah akan dapat mendekati full cost recovery.
2. UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah jelas
mengamanatkan kepada pemerintah beserta pihak-pihak terkait lainnya
untuk proaktif dan lebih responsif terhadap permasalahan pengelolaan
sampah dengan kebijakan-kebijakan yang strategis dan partisipatif bagi
masyarakat. Namun, realitas yang terjadi saat ini menunjukan kontradiksi
antara tindakan yang dilakukan pemerintah dengan semangat yang
terkandung dalam UU No. 18 Tahun 2008, ini terindikasi dari rendahnya
kesadaran aparatur pemerintahan beserta stakeholder lainnya terhadap
peranannya dalam penanganan persampahan sebagai upaya mewujudkan
kualitas lingkungan hidup yang baik dan berwawasan lingkungan,
infektifitas instrumen hukum dalam mengarahkan pola perilaku
masyarakat untuk berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan
sampah, serta menurunnya kualitas pengelolaan Tempat Pembuangan
Akhir (TPA) yang ditandai dengan berubahnya sistem pengelolaan TPA
dari sanitary landfill menjadi open dumping. Pemerintah beserta
stakeholder lainnya dalam hal ini diharapkan mampu mensinergikan dan
mengoptimalkan kembali kebijakan dan strategi pengelolaan sampah agar
menjadi stimulus bagi masyarakat dalam mengembangkan pola perilaku
yang berwawasan lingkungan, dalam artian setiap tindakan yang dilakukan
baik oleh pemerintah maupun masyarakat senantiasa didasarkan pada
prinsip-prinsip pemeliharaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup
3. Adanya peningkatan cakupan pelayanan dari 40% pada tahun 2000
menjadi 70% pada tahun 2015 untuk mencapai total pelayanan secara
nasional yang selaras dengan sasaran MDG selain memerlukan investasi,
sarana dan prasarana yang cukup besar juga harus didukung juga oleh
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
148
kesiapan management dan dukungan peraturan perundangan baik di
tingkat pusat maupun daerah
4. Peningkatan kelembagaan yang memungkinkan pelaksanaan
pengelolaan sampah yang lebih profesional dengan dukungan SDM ahli
yang memadai serta dimungkinkannya kerjasama antar kota untuk
melaksanakan pola penanganan sampah regional merupakan tantangan
dalam era otonomi daerah. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan
perundangan dengan cara meningkatkan status dan kapasitas institusi
pengelola, meningkatkan kinerja institusi pengelola persampahan,
memisahkan fungsi/unit regulator dan operator, serta mendorong
penerapan sistem pengawasan dan penerapan sanksi hukum secara
konsisten dalam rangka pembinaan aparat, masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya.
5. Penggalian sumber dana untuk investasi biaya O/M terutama dari
pihak swasta yang harus sinergi dengan penerapan pola pemulihan biaya
(cost recovery) secara bertahap merupakan tantangan yang harus segera
dicarikan solusin a secara ”win-win”
6. Kondisi TPA yang sebagian besar dioperasikan secara open dumping
memerlukan upaya rehabilitasi agar pencemaran lingkungan dan sumber-
sumber air dapat diminimalkan serta mencegah terulangnya tragedi TPA
leuwigajah . Langkah pertama yang harus ditempuh adalah perlunya
komitment pihak eksekutif dan legislatif dalam alokasi biaya untuk
rehabilitasi TPA dan penyiapan lokasi TPA yang sesuai dengan SNI
7. Program 3R yang selama ini sulit dilaksanakan merupakan tantangan
yang memerlukan kesungguhan terutama dalam masalah pendidikan dan
penyuluhan. Meningkatkan pembinaan dan pemahaman masyarakat secara
intensif dan berkelanjutan (sustainable) akan upaya 3R menjadi 5R
(reduce, reuse, recycle, recovery, replace) terkait dengan pengelolaan dan
pembangunan persampahan serta mengembangkan dan menerapakan
sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 5R.
8. Inovasi teknis untuk meningkatkan kualitas TPA terutama dengan
pengolahan leacheate dan pemanfaatan gas landfill menjadi energi listrik
dan insinerator yang ramah lingkungan dan teknologi pengolahan sampah
lainnya merupakan tantangan karena selain diperlukan SDM handal juga
biaya yangcukup tinggi dan studi kelayakan yang memadai.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
149
9. Penegakan hukum atas pelanggaran pembuangan sampah merupakan
tantangan aparat hukum bagaimana penerapan perda dapat dilaksanakan
secara sungguh-sungguh.
10. Merevitalisasi konsep desentralisasi layanan persampahan sebagai
sarana pendekatan terhadap penyelenggaraan pelayanan masyarakat
dengan cara pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari
sumbernya dan mengedepankan peran dan partisipasi aktif dari seluruh
komponen masyarakat sebagai mitra dalam pengelolaan sampah.
11. Mengembangkan pola kemitraan strategis dengan pihak swasta
melalui penyederhanaan jalur birokrasi bagi pihak swasta yang berminat
untuk berinvestasi dalam pengelolaan sampah.
12. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan
dengan memaksimalkan pemanfaatan sarana maupun prasarana
persampahan.
Konsekuensi terhadap pengimplementasian prinsip-prinsip kebijakan dan
strategi diatas secara konsisten, terpadu dan menyeluruh tentu saja akan
memberikan pegaruh yang positif terhadap peran dan kinerja
pemerintah, stakeholderterkait, dan masyarakat dalam mengatasi berbagai
permasalahan terkait dengan pengelolaan sampah saat ini. Dengan konsep
dan mekanisme tersebut diharapkan mampu menjadi katalisator bagi setiap
komponen masyarakat agar lebih memaksimalkan peranannya dalam
menjaga dan melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan dan
pembangunan sampah yang berwawasan lingkungan.
Dalam dokumen RTRW Provinsi Banten 2010- 2030 telah di tetapkan
berbagai arahan pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA) Sampah
yang terpadu dikelola bersama untuk kepentingan antar wilayah harus sesuai
dengan persyaratan teknis yang diamanatkan oleh UU No.18/2008 tentang
Pengelolaan Sampah bahwa pengelolaan TPA Regional pada tahun 2010
harus menggunakan System Sanitary Landfill.
Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional
diarahkan pada TPST Bojong Menteng di Kabupaten Serang yang nantinya
dapat dimanfaatkan bekerjasama dengan Kota Serang, pengembangan TPST
ini telah memenuhi syarat berdasarkan kajian site selection terhadap
beberapa calon lokasi TPS, analisis berdasarkan SK SNI-7-11-1991-03 Dep.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
150
PU dan SK SNI-19-3242-1994 Dep. PU, kriteria dari direktorat geologi tata
lingkungan. Selain itu pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
(TPST) lainnya diarahkan di Desa Ciangir Kecamatan Legok Kabupaten
Tangerang yang merupakan program kerjasama antar daerah yakni
Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta dengan mengacu pada PP Nomor 50 Tahun 2007.
Dewasa ini, kegiatan sehari-hari masyarakat semakin
memperburuk kondisi lingkungan hidup. Jumlah konsumsi yang berlebihan
dan banyaknya pembuangan sampah, merupakan penyebab utama dari
semakin memburuknya kondisi lingkungan hidup. Wilayah yang
dikembangkan sebagai tempat pembuangan akhir terletak di masing-masing
Kabupaten dan Kota, yang digunakan sebagai pembuangan sampahnya.
Untuk itu diperlukan adanya perbaikan dalam tatanan kehidupan
bermasyarakat yang dikelola secara bersama antar wilayah, dan upaya yang
dilakukan adalah sebagai berikut:
Pemahaman hubungan manusia dan lingkungan hidup, dengan
berperan aktif dalam mengenal alam sekitar.
Anjuran untuk memilih barang kebutuhan yang dapat di recycle dan
sedikit bebannya terhadap lingkungan hidup.
Menggunakan energi secara efektif serta mengurangi jumlah sampah
dll.
Berperan aktif dalam kegiatan recycle, penghijauan, dan kegiatan
yang dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat.
Berkerjasama dengan pemerintah dan organisasi masyarakat lainnya.
c. Air Limbah
Dalam penanganan air limbah secara nasional pada periode 2004–2009,
berdasarkan Laporan MDGs, pada tahun 2007 akses sanitasi layak
nasional mencapai 69,3%. Ini berarti bahwa angka tersebut telah
melampaui target Millennium Development Goals (MDGs) sebesar
65,5% pada tahun 2015. Saat ini 77,15% penduduk nasional sudah
memiliki akses terhadap prasarana dan sarana sanitasi (90,50% di
perkotaan dan 67,00% di perdesaan). Prosentase aksesibilitas jumlah
keluarga terhadap sarana sanitasi dasar telah meningkat dari 77,5%
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
151
pada tahun 2004 menjadi 81,8% pada tahun 2007 di kawasan
perkotaan. Sementara untuk kawasan perdesaan, jumlah keluarga
yang memiliki akses terhadap sarana sanitasi dasar meningkat dari
52,2% pada tahun 2004 menjadi 60% pada tahun 2007. Namun
pencapaian tersebut masih sebatas pada akses ke jamban dan toilet
saja, belum pada akses fasilitas sanitasi yang berkualitas dengan
kriteria fasilitas tersebut masih berfungsi dengan baik, digunakan
sesuai dengan peruntukannya, dan sesuai dengan standar kesehatan
maupun standar teknis yang telah ditetapkan. Tercatat dari data tahun
2007, banyaknya rumah tangga yang menggunakan tangki septik
(praktek pembuangan tinja aman) sebesar 49,13%, yaitu 71,06% di
perkotaan dan 32,47% di perdesaan. Sedangkan sisanya 50,86% rumah
tangga melakukan praktik pembuangan tinja tidak aman (di
kolam/sawah, sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/kebun) dengan
prosentase di perkotaan 28,93% dan di perdesaan mencapai 67,54%.
Dari kondisi secara keseluruhan saat ini prosentase pelayanan air
limbah perkotaan terpusat baru sebesar 1% dan prosentase sistem
pelayanan air limbah berbasis masyarakat telah dilakukan di 409
lokasi.
d. Bangunan Gedung dan Lingkungan
Secara umum, lingkungan strategis yang berpengaruh pada
program pembangunan bidang penataan bangunan dan
lingkungan,antara lain :
a. Tuntutan sustainable development dengan pilar pembangunan
ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.
b. Tuntutan penanganan Global Public Goods seperti pemanasan
global, P&S internasional, maupun kemiskinan, yang potensial
untuk dilakukan antara lain Debt Swap.
c. Tuntutan penerapan Good Governance terutama melalui
demokratisasi yang menuntut pelibatan masyarakat dalam proses
penyelenggaraan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum maupun
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
152
debirokratisasi yang menggeser peran pusat dari provider ke
enabler sehingga lebih dominan dalam pembuatan kebijakan dan
perencanaan umum, sedangkan peran Pemda, dunia usaha dan
masyarakat meningkat.
d. Semakin efektifnya liberalisasi perdagangan barang dan jasa
(WTO), AFTA dan KESR, sehingga diperlukan peningkatan
profesionalisme keahlian dan keterampilan untuk meningkatkan
kemampuan daya saing.
e. Komitmen terhadap kesepakatan internasional MDG 2015 serta
Protocol Kyoto dalam masalah lingkungan serta Habitat dimana
pembangunan lingkungan permukiman perlu didorong sebagai
upaya pengurangan kemiskinan dan kawasan kumuh.
f. Perkembangan pesat teknologi INFOCOM membawa implikasi
adanya Global Village dengan P&S nasional merupakan sub-sistem
P&S global. Dalam hal ini dihadapi tuntutan P&S nasional harus
sesuai dengan standar internasional, Shelter for All dan City Without
Slums .
g. Bangunan Gedung baik individual maupun berkelompok ikut
mempengaruhi kualitas pemanfaatan ruang kota dan lingkungan
permukiman;
h. Meningkatnya kebutuhan NSPM terutama yang berkaitan dengan
pengelolaan prasarana dan sarana di daerah.
e. Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Pembangunan dan pengembangan suatu perumahan dan kawasan
permukiman tentunya sangat berkaitan erat dengan penggunanya, dalam hal
ini adalah penduduk. Dengan kata lain, pembangunan dan pengembangan
perumahan dan permukiman akan mengacu kepada kepentingan penduduk
yang akan menghuni dan memanfaatkannya. Jumlah total ketersediaan
rumah hingga Tahun 2010 di Provinsi Banten adalah 2.655.105 unit, dengan
jumlah total terbanyak berada di Kabupaten Tangerang, sedangkan backlog
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
153
perumahan hingga Tahun 2010 adalah 531.020 unit. Data mengenai
ketersediaan rumah di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3.11 Jumlah Ketersediaan Rumah di Provinsi Banten
6.1 NO 6.2 KAB/KOTA Jumlah
Keluarga (KK)
Jumlah
Penduduk
(Orang)
6.3 Kebutuhan Mnimum Rumah (Unit)
6.4 Ketersediaan
Rumah (Unit)
Kekurangan
Rumah/Backlog
(Unit)
KABUPATEN
6.5 1 6.6 Pandeglang 329.362 1.149.610 274.468 54.894
6.7 2 6.8 Lebak 355.241 1.204.095 296.034 59.207
6.9 3 6.10 Tangerang 843.650 2.834.376 703.042 140.608
6.11 4 6.12 Serang 389.402 1.402.818 324.502 64.900
KOTA
6.13 5 6.14 Tangerang 588.883 1.798.601 490.736 98.147
6.15 6 6.16 Cilegon 110.402 374.559 92.002 18.400
6.17 7 6.18 Serang 154.064 577.785 128.387 25.677
6.19 8 6.20 TangerangSelatan 415.121 1.290.322 345.934 69.187
TOTAL
3.186.125 10.632.166 2.655.105 531.020
Sumber : Bappeda Provinsi Banten 2010, DSDAP Provinsi Banten 2011, Susenas BPS 2011
6.21 NO KAB/KOTA Jumlah
Keluarga (KK)
Jumlah
Penduduk
(Orang)
6.22 Proyeksi Jumlah
Penduduk tahun
2017
Proyeksi
Kebutuhan Rumah
Tahun 2017
KABUPATEN
6.23 1 6.24 Pandeglang 329.362 1.149.610 1.303.813 325.953
6.25 2 6.26 Lebak 355.241 1.204.095 1.365.607 341.402
6.27 3 6.28 Tangerang 843.650 2.834.376 3.214.566 803.641
6.29 4 6.30 Serang 389.402 1.402.818 1.590.985 397.746
KOTA
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
154
Tabel 3.12
Proyeksi Jumlah Rumah di Provinsi Banten
Kepadatan bangunan rumah menunjukkan jumlah unit rumah yang terdapat
dalam satuan luas tertentu. Dalam hal ini, kepadatan bangunan rumah
dihitung berdasarkan jumlah unit rumah di suatu kelurahan dibagi dengan
luas kelurahan yang bersangkutan dalam satuan hektar.
Kepadatan rata-rata bangunan rumah di Provinsi Banten adalah 3,07
unit/Ha. Kepadatan bangunan tertinggi dimiliki oleh Kota Tangerang, yaitu
21,45 unit/Ha, sedangkan kepadatan terendah dimiliki oleh Kabupaten
Pendeglang dengan rataan hanya 1,03 unit/Ha.
No Kabupaten/Kota
Luas Wilayah
(Ha)
Jumlah Rumah
(unit)
Kepadatan Bangunan (unit /
Ha)
Kabupaten
1 Pandeglang 266.111,27 274.468 1,03
2 Lebak 296.445,24 296.034 0,99
3 Tangerang 104.329,09 703.042 6,74
4 Serang 132.086,19 324.502 2,46
Kota
5 Tangerang 13.445,87 490.736 21,45
6 Cilegon 17.173,57 92.002 5.36
7 Serang 18.839,86 128.387 6,81
8 Tangerang Selatan 16.688,92 345.934 20,72
Total Provinsi Banten 865.120,01 2.655.105 60,02
Sumber:Provinsi Banten Dalam Angka, 2010
Tabel 3.13
Kepadatan Bangunan Rumah di Provinsi Banten Tahun 2010
6.31 5 6.32 Tangerang 588.883 1.798.601 2.039.857 509.964
6.33 6 6.34 Cilegon 110.402 374.559 424.801 125.211
6.35 7 6.36 Serang 154.064 577.785 655.286 163.822
6.37 8 6.38 TangerangSelatan 415.121 1.290.322 1.463.400
365.850
TOTAL
3.186.125 10.632.166 12.058.315 3.033.589
Sumber : Analisa Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan PKP
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
155
Kondisi fisik rumah diartikan sebagai karakteristik fisik konstruksi bangunan
rumah atau dinding bangunan rumah. Sehingga, jika dibagi berdasarkan
karakteristik konstruksi, maka kondisi fisik rumah dibedakan atas bangunan
permanen, bangunan semi permanen dan bangunan non-permanen.
Untuk tipe rumah dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu rumah sederhana,
menengah dan mewah. Dasar pembagian kelompok ini amat relatif, karena
banyaknya kemungkinan perbedaan sudut pandang dan klasifikasi. Sehingga
digunakan data yang sudah terpublikasi dan tidak menimbulkan goncangan sosial
dalam hal ini adalah data-data yang tercantum dalam Banten dalam angka.
Tabel 3.14
Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Tipe Rumah
Jenis bangunan dibedakan atas kualitas bahan yang dipergunakan, sehingga
digunakan pengelompokan berdasarkan tingkat keawetan bangunan, yaitu
permanen, semi permanen dan temporer. Dengan rincian sebagai berikut:
Kabupaten/Kota
Tipe Rumah (Unit)
Rumah
Sederhana
(Unit)
Rumah
Menengah
(Unit)
Rumah
Mewah
(Unit)
Jumlah
(1) (2) (3) (4) (7) Pandeglang 96.574 169.010 8.884 274.468
Lebak 167.236 126.029 2.768 296.034
Tangerang 325.731 362.832 14.479 703.042
Serang 127.533 190.425 6.538 324.502
Kota Tangerang 255.285 196.422 39.029 490.736
Kota Cilegon 22.406 59.076 10.520 92.002
Kota Serang 27.759 82.759 17.869 128.387
Kota Tangsel 117.127 187.170 41.637 345.934
Banten 1.139.652 1.373.731 141.723 2.655.105
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
156
Tabel 3.15
Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Jenis Bangunan Rumah
Kepemilikan rumah terkait dengan kondisi kesejahteraan penduduk. Karena
dalam kenyataannya, tidak semua KK yang menempati rumah memiliki
rumah itu, karena ada yang berstatus mengontrak/sewa, rumah dinas, hingga
menumpang.
Data kepemilikan rumah di Provinsi Banten diperoleh dari Data Provinsi
Banten Dalam Angka Tahun 2010, di Kabupaten Pandeglang dan Lebak
status kepemilikan rumah hampir seluruhnya merupakan rumah milik
sendiri, sedangkan di beberapa Kabupaten/Kota, 50-60 % merupakan rumah
milik sendiri dan sisanya sebagian besar mengontrak maupun menyewa.
Untuk lebih jelasnya status kepemilikan rumah di Provinsi Banten dapat
dilihat paa tabel berikut:
Kabupaten/Kota Tipe Rumah (Unit)
Jumlah Permanen Semi
Permanen Temporer
(1) (2) (3) (4) (6) Pandeglang 134878 139.590 274.468
Lebak 146.475 148.909 650 296.034
Tangerang 619.261 81.721 2.060 703.042
Serang 273.213 51.289 324.502
Kota Tangerang 472.821 15.996 1.919 490.736
Kota Cilegon 88.306 3.355 341 92.002
Kota Serang 120.831 5.556 128.387
Kota Tangsel 328.034 17.511 389 345.934
Banten 2.183.819 46.3927 5.360 2.655.105
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
157
Kabupaten/
Kota
Status Tempat Tinggal
Milik
Sendiri
Kontra
k Sewa
Bebas
Sewa Dinas
Milik
Ortu/
Saudara
Lain-nya Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Pandeglang 249.458 3.371 934 1.800 1.116 17.357 433 274.468
Lebak 256.883 7.067 1.971 11.282 18.181 650 296.034
Tangerang 509.742 35.676 88.931 13.959 54.734 703.042
Serang 272.164 16.552 3.350 3.151 335 27.709 1.241 324.502
Kota
Tangerang 263.603 24.313 149.716 11.517 1.919 27.512 12.156 490.736
Kota Cilegon 55.606 3.412 15.726 . 905 5.460 9.381 512 92.002
Kota Serang 97.474 10.492 4.484 2.121 1.245 11.899 673 128.387
Kota Tangsel 215.576 90.667 12.841 7.393 17.122 2.335 345.934
Banten 1 920.506 19. 550 277. 953 53.127 10.075 183.894 18.000 2.655.105
Sumber: Bappeda Provinsi Banten 2011
Tabel 3.16
Jumlah Penguasaan Tempat Tinggal Berdasarkan Cara Perolehan Rumah
Di Provinsi Banten
Penggunaan lahan permukiman dimaksudkan sebagai lahan di suatu wilayah yang
digunakan sebagai lahan permukiman. Data terakhir menunjukkan bahwa
penggunaan lahan permukiman di Provinsi Banten yang diklasifikasikan di dalam
RTRW Provinsi Banten 2010-2030 sebagai kawasan perkotaan adalah seluas
100.529,79 Ha atau sebesar 11,62 % dari total luas daratan Provinsi Banten.
Wilayah dengan alokasi lahan untuk perukiman terluas adalah Kota Tangerang
yakni seluas 11.622,48 Ha atau 86,44 % dari luas total Kota Tangerang,
sedangkan alokasi pemanfaatan lahan utuk permukiman yang terendah adalah di
Kabupaten Lebak yakni hanya sekitar 7.646,60 atau hanya 2.58% dari luas total
wilayah Kabupaten Lebak.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
158
Uraian lengkap mengenai proporsi penggunaan lahan permukiman terhadap
luas daratannya adalah sebagai berikut.
No Kabupaten/Kota Luas (Ha) Presentasi (%) Terhadap
Kabupaten Provinsi
Kabupaten
1 Pandeglang 11.471,88 4,31% 11,41%
2 Lebak 7.646,60 2,58% 7,61%
3 Tangerang 17.928,45 17,18% 17,83%
4 Serang 28.539,46 21,61% 28,39%
Kota
5 Tangerang 11.622,48 86,44% 11,56%
6 Cilegon 7.837,16 45,64% 7,80%
7 Serang 10.167,25 53,97% 10,11%
8 Tangerang Selatan 5.316,51 31,86% 5,29%
Total Provinsi Banten 100.529,79
11,62 %
Sumber :RTRW Provinsi Banten 2010-2030
Tabel 3.17
Penggunaan Lahan Permukiman/Perkotaan
di Provinsi Banten Tahun 2011
Pengeloaan Perumahan dan kawasan Pemukiman dilakukan untuk
menyediakan tempat tinggal dan bermukim yang sehat dan aman dari
bencana alam serta dapat memberikan lingkungan yang sesuai untuk
pengembangan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian nilai-
nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam untuk
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
159
a) Kriteria Pengelolaan PKP
Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kawasan
permukiman yang aman dari bahaya bencana alam, sehat dan
mempunvai akses untuk kesempatan berusaha.
Kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pemukiman secara
ruang dapat memberikan manfaat:
- Ketersediaan areal pemukiman dan mendayagunakan prasarana dan
sarana investasi yang ada di daerah sekitarnya;
- Mendorong kegiatan lain yang ada di sekitarnya;
- Tidak mengganggu fungsi lindung;
- Tidak mengganggu upaya kelestarian sumber daya alam;
- Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- Meningkatkan kontribusi pada pendapatan daerah dan nasional;
- Meningkatkan kesempatan kerja;
- Mendorong perkembangan masyarakat.
b) Arahan pengelolaan PKP :
Pengembangan kawasan budidaya yang secara teknis dapat digunakan
untuk permukiman harus aman dari bahaya bencana alam, sehat,
mempunyai akses untuk kesempatan berusaha dan dapat memberikan
manfaat bagi peningkatan ketersediaan permukiman,
mendayagunakan fasilitas dan utilitas disekitarnya serta meningkatkan
sarana dan prasarana perkembangan kegiatan sektor ekonomi yang
ada.
Pengembangan permukiman perdesaan dilakukan dengan
menyediakan fasilitas dan infrastruktur secara berhirarki sesuai
dengan fungsinya sebagai: pusat pelayanan antar desa, pusat
pelayanan setiap desa, dan pusat pelayanan pada setiap dusun atau
kelompok permukiman
Menjaga kelestarian permukiman perdesan khususnya kawasan
pertanian.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
160
Pengembangan permukiman perkotaan dilakukan dengan tetap
menjaga fungsi dan hirarki kawasan perkotaan serta tetap
memperhatikan proporsi kawasan terbangun terhadap ruang terbuka
baik berupa ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.
Membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindari
penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara
cluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau
Pembentukan perkotaan metropolitan, dihubungkan dengan sistem
transportasi yang memadai diantaranya mass rapid transit.
Pengembangan KEK untuk kegiatan yang memiliki nilai ekonomi
tinggi.
Perkembangan perkotaan menengah dilakukan dengan membentuk
pelayanan wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah
sekitarnya.
Permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat
pelayanan skala kabupaten dan perkotaan kecamatan yang ada di
kabupaten.
Permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan
pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat
perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan
industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup
dan bersesuaian dengan rtrw masing-masing kabupaten/kota.
Kawasan peruntukan permukiman diarahkan tersebar di setiap
kabupaten/kota di provinsi banten
Penentuan prioritas pemanfaatan ruang Penunjang PKP di Provinsi Banten
diarahkan pada suatu upaya pengurangan keterisolasian daerah tertinggal
melalui peningkatan prasarana dan sarana komunikasi dan transportasi, serta
pembangunan prasarana dan sarana yang menunjang kegiatan ekonomi dan
pemberdayaan masyarakat sehingga memiliki keterkaitan dengan daerah
lainnya
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
161
Untuk lebih jelasnya mengenai program prioritas pemanfaatan ruang PKP di
Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2.13 berikut.
INFRASTRUKTUR LANGKAH PENANGANAN
3. Kota Cilegon :• Jalan Lingkar Selatan (PCI-Ciwandan)• Terminal Angkutan Kota (exit Cilegon
Timur)• Terminal Terpadu Merak (TTM)
• Penanganan bersama sesuai urusan• Lahan telah tersedia agar pembangunan fisik dibantu
provinsi• Penanganan bersama sesuai urusan
4. Kabupaten Pandeglang :• Terminal Tipe A Kadubanen• Gardu Induk Listrik untuk Kawasan
Tanjung Lesung• Taman Bambu Nusantara dan Taman
Hutan Raya• Bandara Panimbang
• Penanganan bersama sesuai urusan• Lahan telah tersedia agar pembangunan dibantu
provinsi dan PLN• Diperlukan penanganan bersama
• Penanganan bersama sesuai urusan
5. Kabupaten Lebak :• Ruas Jln. Cikande – Rangkasbitung
• Ruas Jln. Wr Gunung – Gn Kencana• Waduk Karian
• Sudah terkontrak dan perlu dukungan penertibankelebihan muatan angkutan
• Penanganan secara bertahap• Penyelesaian pembebasan lahan
INFRASTRUKTUR LANGKAH PENANGANAN
1. Kabupaten Serang :• Dermaga Penyeberangan P. Tunda
• Waduk Sindang Heula
• Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Regional Bojong Menteng
• Simpang susun (interchange) Cikande
•Perlu perbaikan dermaga dan pengadaan kapal penyeberangan P. Tunda kapasitas 15-20 orang•Pembebasan lahan oleh daerah, pembangunan fisik
oleh pusat•Perlu kesepakatan bersama pengelolaan dan Penyiapan
Lahan 119,5 Ha, pembangunan fisik oleh pusat•Realisasi Pembebasan lahan 8 Ha, dari kebutuhan 12
Ha
2. Kota Serang :• Drainase Kota• Pelebaran jalan Yumaga• Penataan Geometrik Simpang sebidang• Kawasan Situs Banten Lama• Peningkatan Status Pelabuhan Perikanan
Nusantara Karangantu• Pelebaran jalan lingkar selatan/Tb.
Suwandi (Kebon Jahe-Kepandean) • Terminal Pakupatan
• Penanganan bersama sesuai urusan• Penanganan bersama sesuai urusan• Penanganan bersama sesuai urusan• Perlu pelestarian bersama pusat dan daerah• Penyiapan lahan oleh daerah, pembangunan fisik oleh
pusat• Penanganan bersama sesuai urusan
• Penanganan bersama sesuai urusan
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
162
INFRASTRUKTUR LANGKAH PENANGANAN
6. Kabupaten Tangerang :•Tangerang Internasional City• Penanganan Banjir
• Abrasi Pantai Utara• Tempat Pembuangan Akhir Sampah Ciangirdan KarangJati•Penanganan ruas Jalan Hasyim Ashari•Situ Garukgak dan Situ Patrasana
• Pemprov telah memberikan rekomendasi• Penanganan terpadu dengan Pemprov DKI Jakarta
dan BKSP Jabodetabekjur • Penanganan bersama sesuai urusan• Penanganan bersama sesuai urusan
• Penanganan secara bertahap• Revitalisasi situ
7. Kota Tangerang :• Revitalisasi Situ Cipondoh• Penanganan Banjir
•Kemacetan Lalu intas •Akses jalan alternatif ke Bandara (STA 11)
• Penanganan bersama sesuai urusan• Penanganan terpadu dengan Pemprov DKI Jakarta
dan BKSP Jabodetabekjur• Penanganan bersama sesuai urusan• Sedang dilakukan proses pembebasan lahan
8. Kota Tangerang Selatan :• Revitalisasi Situ Gintung
• Situ Pamulang, Situ Ciledug dan Situ Parigi• Penataan Jalan Siliwangi mendukung Pusat
Pemerintahan Kota Tangsel
• Payung hukum tata ruang provinsi bahwa seluruhsempadan situ merupakan kawasan lindung danRehabilitasi fisik dan Rencana Tata Ruang Detail telahdilakukan dan disusun oleh Pemerintah Pusat
• Revitalisasi situ • Penanganan bersama sesuai urusan
INFRASTRUKTUR LANGKAH PENANGANAN
6. Kabupaten Tangerang :•Tangerang Internasional City• Penanganan Banjir
• Abrasi Pantai Utara• Tempat Pembuangan Akhir Sampah Ciangirdan KarangJati•Penanganan ruas Jalan Hasyim Ashari•Situ Garukgak dan Situ Patrasana
• Pemprov telah memberikan rekomendasi• Penanganan terpadu dengan Pemprov DKI Jakarta
dan BKSP Jabodetabekjur • Penanganan bersama sesuai urusan• Penanganan bersama sesuai urusan
• Penanganan secara bertahap• Revitalisasi situ
7. Kota Tangerang :• Revitalisasi Situ Cipondoh• Penanganan Banjir
•Kemacetan Lalu intas •Akses jalan alternatif ke Bandara (STA 11)
• Penanganan bersama sesuai urusan• Penanganan terpadu dengan Pemprov DKI Jakarta
dan BKSP Jabodetabekjur• Penanganan bersama sesuai urusan• Sedang dilakukan proses pembebasan lahan
8. Kota Tangerang Selatan :• Revitalisasi Situ Gintung
• Situ Pamulang, Situ Ciledug dan Situ Parigi• Penataan Jalan Siliwangi mendukung Pusat
Pemerintahan Kota Tangsel
• Payung hukum tata ruang provinsi bahwa seluruhsempadan situ merupakan kawasan lindung danRehabilitasi fisik dan Rencana Tata Ruang Detail telahdilakukan dan disusun oleh Pemerintah Pusat
• Revitalisasi situ • Penanganan bersama sesuai urusan
INFRASTRUKTUR LANGKAH PENANGANAN
3. Kota Cilegon :• Jalan Lingkar Selatan (PCI-Ciwandan)• Terminal Angkutan Kota (exit Cilegon
Timur)• Terminal Terpadu Merak (TTM)
• Penanganan bersama sesuai urusan• Lahan telah tersedia agar pembangunan fisik dibantu
provinsi• Penanganan bersama sesuai urusan
4. Kabupaten Pandeglang :• Terminal Tipe A Kadubanen• Gardu Induk Listrik untuk Kawasan
Tanjung Lesung• Taman Bambu Nusantara dan Taman
Hutan Raya• Bandara Panimbang
• Penanganan bersama sesuai urusan• Lahan telah tersedia agar pembangunan dibantu
provinsi dan PLN• Diperlukan penanganan bersama
• Penanganan bersama sesuai urusan
5. Kabupaten Lebak :• Ruas Jln. Cikande – Rangkasbitung
• Ruas Jln. Wr Gunung – Gn Kencana• Waduk Karian
• Sudah terkontrak dan perlu dukungan penertibankelebihan muatan angkutan
• Penanganan secara bertahap• Penyelesaian pembebasan lahan
Sumber : RTRW Provinsi Banten, 2010-2030
Tabel 3.18
Prioritas Pemanfaatan Ruang PKP di Provinsi Banten
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
163
Pelaku Pembangunan PKP di Provinsi Banten terdiri dari pemerintah,
swasta dan masyarakat di Provinsi Banten. Pelaku pembangunan PKP
tersebut dapat dibedakan menjadi pelaku internal dan pelaku eksternal PKP
berdasarkan kedekatan urusan PKP dalam keseharian dan tupoksi dari
masing-masing pelaku.
No. List Pelaku Sangat
Terkait
Cukup
Terkait
Kurang
Terkait
Program Sumber
Dana
1. Dinas SDAP Prov.
Banten
Peningkatan kualitas PKP,
peningkatan kualitas lingkungan
PKP, rehabilitasi fisik kawasan
berikut sarana dan prasarana
pendukung, pembangunan PKP
baru, serta penyediaan prasarana,
sarana dan utilitas penunjang pada
kawasan baru
APBN,
APBD
2. Dinas Teknis
Perkim kab/kota
se- Banten
Peningkatan kualitas PKP,
peningkatan kualitas lingkungan
PKP, rehabilitasi fisik kawasan
berikut sarana dan prasarana
pendukung, pembangunan PKP
baru, serta penyediaan prasarana,
sarana dan utilitas penunjang pada
kawasan baru
APBN,
APBD
3. Bappeda Prov.
Banten
Koordinator Pembangunan PKP,
peningkatan kualitas PKP berbasis
masyarakat
APBN,
APBD
4. Bappeda kab/kota
se-Banten
Koordinator Pembangunan PKP,
peningkatan kualitas PKP berbasis
masyarakat, Pengembangan PKP
APBN,
APBD
5. REI Banten Pembangunan dan pengembangan
kawasan perumahan baru
Swasta
6. Apersi Banten Pembangunan dan pengembangan
kawasan perumahan baru untuk
MBR
Swasta
7. Pengembang non
asosiasi
Pembangunan dan pengembangan
kawasan perumahan baru untuk
MBR
Swasta
8. Perumnas Banten Pembangunan dan pengembangan
kawasan perumahan baru untuk
MBR
Swasta
9. BPN Kanwil +
BPN Kab/Kota se-
Banten
Legalisasi Aset Masyarakat APBN
10 Dinas Tenaga Fasilitasi perumahan bagi pekerja APBD
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
164
Kerja dan
Transmigrasi
industri
11. Dinas Kesehatan +
Dinas Pendidikan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat APBD
12. BPPMD Prov
Banten
PNPM mandiri perdesaan APBD,
APBN
13. PLN Penyediaan sambungan listrik BUMN
14. PDAM Penyediaan sambungan air bersih
perpipaan
BUMD
15. BTN Pemberian KPR kepada Masyarakat BUMN
16. Dinas Sosial Bantuan Bahan Bangunan APBD/
APBN
17. BPS Survey pendataan perumahan APBN
18. Akademisi Penelitian Teknologi Bangunan tepat
Guna, tahan gempa, dll
Swaday
a
19. LSM Monitoring pembangunan PKP Swaday
a
Sumber: Hasil Rangkaian Pertemuan Penyusunan
Dokumen PKP, 2011
Tabel 3.19
Tabel Pelaku Pembangunan PKP Provinsi Banten
Dalam melaksanakan pembangunan PKP di Provinsi Banten, para pelaku
tersebut juga mengalami berbagai tantangan maupun permasalahan yang
mempengaruhi proses pembangunan PKP di Provinsi Banten. Beberapa
tantangan dan permasalahan yang terkait bidang pembangunan PKP tersebut
antara lain:
No
.
Tantangan dan Permasalahan Penanggung
Jawab
1. KOORDINASI
a. Belum adanya lembaga yang menangani perumahan
secara khusus.
Pemda
b. Kurangnya koordinasi antar instansi dan pelaku
pembangunan PKP.
Bappeda
c. Banyaknya program yang tumpang tindih. Bappeda
d. Program Rumah Sehat di tiap desa terkendala Pemdes
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
165
No
.
Tantangan dan Permasalahan Penanggung
Jawab
stakeholder desa belum maksimal.
e. Perijinan yang susah dan cenderung membebani
(harga rumah naik).
Unit Pelayanan
Terpadu
2. KEBIJAKAN
a. Lemahnya dukungan kebijakan dan aturan main di
daerah.
Pemda
b. Masalah perumahan dan kawasan permukiman belum
menjadi prioritas bagi daerah.
Pemda
c. Kegiatan Monev PKP belum maksimal, jangkauan
dan medan tempuh ke daerah jauh selain juga
pemangku kepentingan yang kurang.
Pemda
3. ANGGARAN
a. Anggaran yang terbatas. Pusat/
Provinsi/
Pemda
b. Pembangunan PKP belum menjadi prioritas dalam
perencanaan daerah.
Pemda
c. Alokasi anggaran untuk pembiayaan pembangunan
bidang Perumahan dan Permukiman untuk Kota
Banten baru di alokasikan mulai tahun 2008
Bidang
Perumahan
Rakyat pada
Dinas PU dan
Kimpraswil
Kota Banten
d. Besaran alokasi anggaran untuk bidang Perumahan
hanya 2% dari jumlah APBD Kota Banten
Bappeda Kota
Banten
e. Perhatian Pemerintah Kota Terhadap Bidang
Perumahan belum maksimal ini dilihat dari alokasi
Penanganan Perumahan dan Permukiman untuk
tahun 2011 ini hanya sebesar Rp 1. 500.000.000
Bidang
Perumahan
Rakyat pada
Dinas PU dan
Kimpraswil
Kota Banten
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
166
No
.
Tantangan dan Permasalahan Penanggung
Jawab
4. PERENCANAAN
a. Perencanaan PKP yang belum optimal. Bappeda
b. Konsep Kasiba belum optimal dilaksanakan. Bappeda
5. SARANA DAN PRASARANA
a. Penyediaan PSU primer yang seharusnya menjadi
tanggung jawab stakeholder belum terpenuhi.
Dinas PU
b. Banyaknya prasarana dan sarana terkait PKP yang
tidak terurus dengan baik.
Dinas PU
6. SUMBER DATA PKP
a. Keterbatasan data mengenai perumahan dan kawasan
permukiman.
Bappeda
b. Beberapa kebutuhan data sulit dikumpulkan dan
diakses di tingkat bawah.
Bappeda
7. LAHAN
a. Pembebasan lahan yang susah dan kriteria lokasi
yang tidak sesuai dengan tata ruang.
Bappeda/ BPN/
Kehutanan
b. Pembangunan perumahan tidak pada lahan
peruntukan yang tepat/sesuai sehingga menimbulkan
kekumuhan dan masalah sosial.
Bappeda
c. Keterbatasan ketersediaan tanah (tingginya harga
tanah).
Pemda
d. Penyiapan lahan Mahyani tidak disertai dengan
rencana tata ruang desa.
BPPMD
8. PEMBIAYAAN
a. Persyaratan untuk mengajukan KPR ada yang
menyulitkan konsumen antara lain SPT Tahunan.
BTN
b. Belum ada pembiayaan yang mudah, murah dan
cepat seperti misalnya Proses KPR terlambat (1
berkas maksimal 7 bulan) untuk dapat diselesaikan
BTN
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
167
No
.
Tantangan dan Permasalahan Penanggung
Jawab
(petugas 1 orang se Provinsi)
c. Banyaknya pemohon Mahyani kurang lebih 2000
RTM (Tahun 2011).
BPPMD
9 PARTISIPASI MASYARAKAT
a. Swadaya masyarakat kurang, khususnya dalam
program BSP2S dari Kemenpera, dikarenakan
masyarakat tahu adanya program Pemda (Mahyani)
yang tidak membutuhkan swadaya.
Pemda
b. Kurangnya sosialisasi di tingkat masyarakat,
sehingga masyarakat bersikap apatis terhadap
program PKP.
Pemda
Sumber: Hasil Rangkaian Pertemuan Penyusunan Dokumen PKP, 2011
Tabel 3.20
Tantangan dan Permasalahan Pelaku Pembangunan PKP di Provinsi Banten
Lembaga yang khusus menangani PKP di Provinsi Banten menjadi sesuatu
yang sangat urgen untuk diwujudkan dengan pertimbangan :
Apabila lembaga yang menangani PKP tidak khusus/berdiri sendiri maka
kebijakan otonomi daerah yang makin menciptakan kemandirian
wilayah, kemandirian sektoral yang terkadang kontraproduktif terhadap
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang menciptakan konflik
dan inkonsistensi dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan
permukiman.
Tingginya kompleksitas masalah pembangunan perumahan &
permukiman yang dihadapi dalam kondisi keterbatasan sistem
perencanaan dan implementasi yang berimplikasi terhadap kecendrungan
penanganan yang bersifat kuratif dan incremental (menunggu terjadinya
persoalan dan dengan penanganan sepotong sepotong) ketimbang
penanganan yang bersifat antisipatif.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
168
Belum terciptanya kepedulian masyarakat atau lembaga di masyarakat
dalam mendukung pembangunan perumahan dan permukiman khususnya
dalam penyediaan perumahan dan lingkungan yang memenuhi syarat
baik dari sisi syarat perumahan (sehat, nyaman, layak) maupun dari sisi
kesesuaian lokasi (bukan lahan ilegal, tidak melanggar tata ruang).
Arah pembangunan permukiman secara nyata nampak dalam
pembangunan perumahan pada kawasan baru yang diprakarsai oleh
swasta developer saedangkan pembangunan permukiman yang bersifat
rehabilitasi, penanganan lingkungan (mis : peremajaan kota) menjadi
tidak populer dan kurang mendapatkan prioritas, dan harus ditangani oleh
pemerintah sendiri karena swasta sulit untuk dilibatkan. Dengan
keterbatasan dana pemerintah maka program semacam itu menjadi tidak
berjalan sebagai mana mestinya.
Pembangunan sektor perumahan & permukiman yang belum terdukung
oleh sistem informasi untuk kepentingan perencanaan, implementasi &
evaluasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengambil keputusan di tingkat
kebijakan dan khususnya di tingkat teknis implementasi.
Pokja PKP yang sudah terbentuk saat ini yang didukung oleh Kementerian
Perumahan Rakyat melalui Dekonsentrasi TA 2011 merupakan faktor utama
dalam rangka akselerasi peningkatan pembangunan PKP yang lebih baik
dengan menitikberatkan kepada, antara lain :
Upaya menempatkan kebijakan otonomi daerah bukan sebagai upaya
mengedepankan kepentingan masing-masing daerah tapi lebih
mengembangkan kerja sama yang lebih baik dalam pelaksanaan
kebijakan & program pembangunan perumahan & permukiman.
Upaya penanganan masalah perumahan & permukiman yang lebih
antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya persoalan permukiman yang
akan terjadi dimasa yang akan datang seperti munculnya permukinan
kumuh, pelanggaran tata ruang atau kemungkinan terjadinya bencana
terkait perkembangan permukiman.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
169
Upaya meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat atau
lembaga yang ada dimasyarakat untuk berkontribusi langsung terhadap
upaya penyediaan perumahan dan penanganan lingkungan.
Penyusunan strategi kelembagaan dan tatalaksana kawasan bidang
perumahan dan permukiman di Provinsi Banten
Fasilitasi legaliasi dan implementasi Rencana Pengembangan dan
Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D)
Mengaktifkan BKP4P (Badan Koordinasi Pembangunan dan
pengembangan Perumahan dan permukiman Provinsi) atau sejenisnya
sebagai wadah perumusan operasionalisasi kebijakan permukiman di
Provinsi Banten,
Mendorong terbentuknya Dinas PKP Provinsi Banten sebagai lembaga /
SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang memiliki tupoksi
dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam
pengembangan PKP di Provinsi Banten.
Pembinaan dan penguatan terhadap lemabaga-lembaga di masyarakat
yang dibentuk dalam kerangka proyek (P2KP, PPS, PPK, dll) sebagai
instusi pendukung pelaksanaan program-program di sektor permukiman.
Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman banyak
diluncurkan dengan berbagai skim oleh perbankan, diantaranya Kredit
konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi dan berbagai jenis kredit
lainnya dengan persyaratan dan skala waktu yang berbeda sesuai dengan
kebutuhan. Dalam pelaksanaan pembiayaan pembangunan PKP sering
ditemui tantangan dan permasalahan yang terkadang menimbulkan
hambatan-hambatan.
Tantangan dan permasalahan yang sering ditemui terkait aspek pendanaan
dapat dilihat pada tabel berikut :
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
170
No. Tantangan dan Permasalahan
1. Program pembangunan PKP belum menjadi prioritas.
2. Belum adanya dokumen perencanaan pembangunan.
3. Minimnya alokasi dana yang dianggarkan untuk pembangunan PKP.
4. Harga material pembangunan PKP yang fluktuatif.
5. Perumahan belum menyentuh MBR, karena harga rumah yang tinggi.
6. Koordinasi di bidang pembiayaan yang belum maksimal.
Sumber: Hasil Rangkaian Pertemuan Penyusunan Dokumen PKP, 2011
Tabel 3.21 Tantangan dan Permasalahan Terkait Aspek Pembiayaan Dalam
Pembangunan PKP di Provinsi Banten
Kendala-kendala dan permasalahan yang memberikan pengaruh terhadap
pembangunan PKP dari aspek pembiayaan adalah :
a. Lemahnya dukungan pembiayaan pembangunan sektor perumahan &
permukiman dari sisi pemerintah akibat adanya skala prioritas sektor
pembangunan lain dan keterbatasan pendapatan pemerintah sehingga
penanganan pembangunan perumahan permukiman dalam penyediaan
prasarana dasar, pengaturan lahan dalam skala besar serta rehabilitasi
kawasan kumuh menjadi sulit direalisasikan.
b. Disisi lain pendanaannya melalui sumber pembiayaan komersial
(swasta) hanya dapat melayani kebutuhan non MBR (golongan
masyarakat menengah keatas) , sedangkan untuk MBR perlu dibiayai
oleh pemerintah.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
171
c. Terdapat potensi sumber pembiayaan lain yang bukan dari anggaran
pemerintah yang dapat dimobilisasi untuk kepentingan pembangunan
perumahan dan permukiman seperti penggunaan dana pensiun, asuransi
dll yang dapat dimanfaatkan dalam pembiayaan jangka panjang untuk
mengatasi kelangkaan dana namun memerlukan upaya melalui
pengaturan dan kebijakan.
d. Tingginya overhead cost atau biaya lain-lain diluar biaya pokok dalam
pelaksanaan pembangunan dan pengembangan PKP baik yang
dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta disebabkan oleh masih
kurangnya ketersediaan data dan informasi serta belum transparan dan
akuntabelnya pelaksanaan pembangunan PKP.
Arah penanganan yang dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan
pembiayaan dalam pembangunan PKP di Provinsi Banten dengan cara :
a. Pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman yang menggali
potensi masyarakat dan lembaga didalamnya dalam penyediaan
perumahan dengan mengakomodasi pembiayan sektor non formal
(swadaya masyarakat) dan menjadi bagian dalam upaya peningkatan
pendapatan masyarakat/ pengentasan kemiskinan dan peningkatan
tabungan masyarakat untuk membiayai kebutuhan rumah.
b. Pelibatan lembaga keuangan non bank untuk menjadi instrumen
pembiayan rumah jangka panjang seperti perusahaan asuransi,
pengelola dana pensiun dengan mekanisme kerja sama pemerintah dan
swasta dan koperasi.
c. Mengefektifkan sumber pembiayaan pemerintah melalui koordinasi
anggaran yang lebih terpadu antara pemerintah pusat, propinsi, kota &
kabupaten dalam mendukung program-program pembangunan
perumahan permukiman.
d. Pelaksanaan pendataan dan penyampaian informasi yang akurat dan
dapat dipertanggung jawabkan serta menerapkan pelaksanaan good
goovernance dalam pelayanan kepada masyarakat dengan menjalankan
perinsip transparan dan akuntable.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
172
Di sisi lain sampai saat ini tingkat pemenuhan kebutuhan rumah masih
menjadi permasalahan serius. Diperkirakan sampai dengan tahun
2020, rata-rata setiap tahun terdapat 1,15 juta unit rumah yang perlu
difasilitasi. Saat ini pembangunan/pengembangan rumah baru
mencapai 600.000 unit per tahun. Sementera itu, setiap tahun terjadi
penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru
rata-rata sekitar 820.000 unit rumah. Terdapat backlog pembangunan
perumahan yang terus meningkat dari 4,3 juta unit rumah pada tahun
2000 menjadi sebesar 7,4 juta unit rumah pada akhir tahun 2009.
Pembangunan/pengembangan unit baru diharapkan akan meningkat
sebesar 2,5% per tahun hingga tahun 2020. Untuk pembangunan unit
Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dalam rangka penataan
kawasan kumuh di perkotaan mencapai 18.000 unit (2009) dari 200
unit di tahun 2005. Sementara itu berdasarkan data SUSENAS tahun
2007 masih terdapat 5,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah.
Jumlah rumah saat ini hanya 51 juta unit. Dari jumlah tersebut hanya
17 juta rumah tergolong layak huni dan 34 juta masih tergolong tidak
layak huni yang terbagi sebanyak 40% di perdesaan dan 60% di
perkotaan.
Dalam konsep pengembangan tata ruang wilayah Provinsi Banten
memperhatikan, diantaranya mengenai ;
Pengembangan dan peningkatan fasilitas dan sarana yang sesuai
dengan fungsi dan hierarki pusat-pusat pelayanan
Pengembangan fungsi atau kegiatan baru pada pusat-pusat pelayanan
yang dapat meningkatkan kualitas pelayanannya
Mensinergikan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Provinsi Banten
dengan sistem pusat pelayanan nasional (PKN dan PKW);
Mewujudkan pusat kegiatan wilayah baru yang dipromosikan (PKWp)
pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah sebagai upaya sinergitas
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
173
sistem pelayanan perkotaan nasional dan pengembangan wilayah
provinsi dan pengembangan wilayah kabupaten/kota.
Secara internal, pola pemanfaatan Provinsi Banten diarahkan untuk
Kawasan Andalan yaitu Kawasan Bojonegara – Merak – Cilegon dengan
sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan
pertambangan. Selain itu diarahkan pula kawasan andalan Laut Krakatau
dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan
pariwisata.
Selain kawasan peruntukan tersebut di atas, di Wilayah Provinsi Banten
juga terdapat Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional
yaitu Kawasan Bojonegara – Merak – Cilegon dengan sektor unggulan
industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Selain itu
diarahkan pula pengembangan Laut Krakatau dan sekitarnya dengan sektor
unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata.
Adapun rencana pengembangan kawasan budidaya di wilayah Provinsi
Banten tahun 2030 seluas kurang lebih 604.277 Ha atau 69,85% dari luas
Wilayah Provinsi Banten.
Arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya
a) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi.
b) Kawasan Peruntukan Pertanian.
c) Kawasan Peruntukan Perkebunan.
d) Kawasan Peruntukan Perikanan
e) Kawasan Peruntukan Pertambangan
f) Kawasan Peruntukan Industri
g) Kawasan Peruntukan Pariwisata
h) Kawasan Peruntukan Permukiman.
Arahan Sistem Pusat Perwilayahan mengidentifikasikan bahwa di Provinsi
Banten akan terdapat beberapa jenjang sistem pusat.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
174
1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
Potensi perkembangan jumlah penduduk dan potensi perkembangan luasan
kawasan perkotaan mengindikasikan pola perkembangan yang berbeda.
Beberapa kawasan kota dan perkotaan menyatu melalui proses penyatuan
antar kawasan (konurbasi) sedangkan kawasan perkotaan mengalami
pemekaran secara monosentris. Berdasarkan potensi perkembangan kota –
perkotaan tersebut hirarki kota – perkotaan di Banten berdasarkan tipe kota
– perkotaan diklasifikasikan sebagai berikut :
1. Perkotaan Metropolitan meliputi : Perkotaan Tangerang sebagai
bagian dari Metropolitan Jabodetabekpunjur
2. Perkotaan Menengah meliputi : Perkotaan Serang, Perkotaan Cilegon
3. Perkotaan Kecil meliputi: Perkotaan Rangkasbitung, Pandeglang,
Saketi, Panimbang jaya, Labuan, Malingping, Bayah, Maja,
Kaduagung Timur, Balaraja, Cikupa, Cikande, Cikupa, Anyer,
Kasemen, Petir.
Propinsi Banten dibagi menjadi 3 Wilayah Kerja Pembangunan (WKP),
yakni: WKP I meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota
Tangerang Selatan, WKP II meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan
Kota Cilegon, WKP III meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten
Lebak.
Adapun arahan fungsi dan peranan masing-masing Wilayah Kerja
Pembangunan (WKP) tersebut meliputi :
a. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I diarahkan untuk
pengembangan kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertanian, dan
permukiman/ perumahan;
b. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) II diarahkan untuk
pengembangan kegiatan pemerintahan, pendidikan, kehutanan,
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
175
pertanian, industri, pelabuhan, pergudangan, pariwisata, jasa,
perdagangan, dan pertambangan;
c. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) III diarahkan untuk
pengembangan kegiatan kehutanan, pertanian, pertambangan,
pariwisata, kelautan dan perikanan
Untuk masa yang akan datang sesuai dengan proyeksi penduduk sampai
dengan tahun 2030, kebutuhan perumahan diperkirakan 4.720.276 unit.
Dengan asumsi penerapan konsep pembangunan permukiman dengan
lingkungan berimbang (konsep 1:3:6) dapat diperkirakan kebutuhan
perumahan tiap kelompok masyarakat berdasarkan luas kapling sebagai
berikut:
Rumah mewah (600 m²)
Rumah menengah (400 m²)
Rumah sederhana (200 m²)
Dengan komposisi jenis rumah tersebut serta asumsi luas kapling 60% dari
luas perumahan, maka sampai dengan tahun 2030 diperkirakan kebutuhan
lahan perumahan adalah seluas 141,608 ha.
No Konsepsi
Rencana
Strategi Pelaksanaan Langkah Penunjang
1 Pengembangan
Rumah Baru
Pola Swadaya :
Kesesuaian peruntukan
dengan RTRWP/RTRW
Kab/Kota setempat
Antisipasi ketidak
teraturan pembangunan
melalui aspek legal
(pertanahan) dan perijinan
dan arahan teknis
pembangunan (muka
bangunan, GSB, KLB,
perpetakan, dll)
Penyediaan sarana dan
prasarana umum sejalan
dengan perkembangan
Sinkronisasi perijinan
dengan aspek tata ruang
Kemudahan perijinan
bagi masyarakat
berpenghasilan rendah
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
176
No Konsepsi
Rencana
Strategi Pelaksanaan Langkah Penunjang
perumahan
Pola Developer/Pemerintah :
Kesesuaian peruntukan
dengan RTRWP/RTRW
Kab/Kota setempat
Memanfaatkan orientasi
pembangunan di wilayah
Provinsi Banten secara
merata
Integrasi pembangunan
pusat pemerintahan dan
pendidikan dengan
pembangunan perumahan
Pembangunan perumahan
KORPRI sebagai
pemancing pembangunan
perumahan yang lebih luas
Penyediaan sarana dan
prasarana umum sejalan
dengan perkembangan
perumahan
Kemudahan investasi bagi
pengembang perumahan
Intergasi program
pembangunan dengan
tingkat Pusat
(Menpera/PU)
Sinkronisasi perijinan
dengan aspek tata ruang
Kemudahan perijinan
investasi bagi
pengembang perumahan
Dukungan program
pembangunan dari Pusat
(PU/Menpera)
2 Peningkatan
Kualitas
Lingkungan
Permukiman
Penanganan Padat dan Kumuh
:
Prioritas penanganan
kawasan kumuh akan
dilihat dari tingkat
kekumuhan kawasan
tersebut
Pendekatan penanganan
dilakukan melalui
peningkatan kualitas
lingkungan atau
Memanfaatkan Pilar
Pembangunan Provinsi
Banten bebas kumuh
tahun 2030
Dukungan program
pembangunan dati Pusat
(PU/Menpera)
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
177
No Konsepsi
Rencana
Strategi Pelaksanaan Langkah Penunjang
peremajaan permukiman
kumuh yang memadukan
konsep TRIDAYA dalam
pelaksanaannya
Pendekatan TRIDAYA
akan mencangkup :
a. Pemberdayaan sosial
kemasyarakatan, yaitu
suatu proses untuk
menyiapkan
masyarakat (individu
maupun kelompok)
dalam menyiapkan,
melaksanakan dan
mengelola serta
memelihara program
b. Pemberdayaan
kegiatan usaha
ekonomi, yang
berbasiskan ekonomi
keluarga dan kelompok
usaha bersama.
c. Pendayagunaan
prasarana dan sarana
lingkungan yang
dilakukan secara
optimal agar dapat
mendukung pilihan
yang dikehendaki oleh
masyarakat
Penanganan Permukiman
Nelayan /Pesisir :
Entry point yang perlu
dilakukan dalam hal ini
adalah penguatan
kelembagaan serta
pemberdayaan masyarakat
nelayan, melalui
Memanfaatkan Pilar
Pembangunan Provinsi
Banten bebas kumuh
tahun 2030
Integrasi pembangunan
dan penanganan
kawasan pesisir
Dukungan program
pembangunan dati Pusat
(PU/Menpera)
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
178
No Konsepsi
Rencana
Strategi Pelaksanaan Langkah Penunjang
pendekatan TRIDAYA,
sehingga lambat laun
kesadaran untuk
memelihara lingkungan
permukiman akan tumbuh
dengan sendirinya.
Bantuan stimulan dari
pemerintah perlu
diberikan sebagai titik
awal bagi peningkatan
produktivitas nelayan,
disamping pula untuk
menata lingkungan
permukiman nelayan.
Dalam hal ini model
penanganan yang
dilakukan perlu
mengintegrasikan berbagai
sektor dan dilakukan
secara sinergis.
Penataan lingkungan
permukiman nelayan
mutlak diperlukan, selain
demi kenyamanan
bermukim dan peningkatan
kesehatan lingkungan,
lingkungan nelayan yang
telah tertata akan
memberikan nilai lebih,
dan bukan tidak mungkin
dapat menjadi potensi
wisata agro disamping pula
dalam rangka
meningkatkan
produktivitas masyarakat
nelayan.
Prioritas penanganan
kawasan nelayan dilakukan
pada kawasan-kawasan
dengan kualitas
lingkungan yang rendah
(kumuh).
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
179
Tabel. 3.22. Strategi Pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Dalam Strategi Pengembangan Sistem Pembiayaan Perumahan di Provinsi
Banten ada masalah – masalah yang dihadapi dan diperlukan arahan dalam
penangannya, yaitu :
A. Permasalahan
Lemahnya dukungan pembiayaan pembangunan sektor perumahan &
permukiman dari sisi pemerintah akibat adanya skala prioritas sektor
pembangunan lain dan keterbatasan pendapatan pemerintah sehingga
penanganan pembangunan perumahan permukiman dalam penyediaan
prasarana dasar, pengaturan lahan dalam skala besar serta rehabilitasi
kawasan kumuh menjadi sulit direalisasikan.
Disisi lain pendanaannya melalui sumber pembiayaan komersial (swasta)
hanya dapat melayanai kebutuhan non MBR (golongan masyarakat
menengah keatas) , sedangkan untuk MBR perlu dibiayai oleh
pemerintah.
Terdapat potensi sumber pembiayaan lain yang bukan dari anggaran
pemerintah yang dapat dimobilisasi untuk kepentingan pembangunan
perumahan dan permukiman seperti penggunaan dana pensiun, asuransi
dll yang dapat dimanfaatkan dalam pembiayaan jangka panjang untuk
mengatasi kelangkaan dana namun memerlukan upaya melalui
pengaturan dan kebijakan.
B. Arahan Penanganan
Pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman yang menggali
potensi masyarakat dan lembaga didalamnya dalam penyediaan
perumahan dengan mengakomodasi pembiayan sektor non formal
(swadaya masyarakat) dan menjadi bagian dalam upaya peningkatan
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
180
pendapatan masyarakat/ pengentasan kemiskinan dan peningkatan
tabungan masyarakat untuk membiayai kebutuhan rumah.
Pelibatan lembaga keuangan non bank untuk menjadi instrumen
pembiayan rumah jangka panjang seperti perusahaan asuransi, pengelola
dana pensiun dengan mekanisme kerja sama pemerintah dan swasta dan
koperasi.
Mengefektifkan sumber pembiayaan pemerintah melalui koordinasi
anggaran yang lebih terpadu antara pemerintah pusat, propinsi, kota &
kabupaten dalam mendukung program-program pembangunan
perumahan permukiman.
Dalam Strategi Pengembangan Sistem Kelembagaan di Provinsi Banten ada
masalah – masalah yang dihadapi dan Arahan penanganannya, yaitu :
A. Masalah
Kebijakan otonomi daerah yang makin menciptakan kemandirian wilayah,
kemandirian sektoral yang terkadang kontraproduktif terhadap
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang menciptakan konflik dan
inkonsistensi dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan
permukiman.
Tingginya kompleksitas masalah pembangunan perumahan & permukiman
yang dihadapi dalam kondisi keterbatasan sistem perencanaan dan
implementasi yang berimplikasi terhadap kecendrungan penanganan yang
bersifat kuratif dan incremental (menunggu terjadinya persoalan dan
dengan penanganan sepotong sepotong) ketimbang penanganan yang
bersifat antisipatif.
Belum terciptanya kepedulian masyarakat atau lembaga di masyarakat
dalam mendukung pembangunan perumahan dan permukiman khususnya
dalam penyediaan perumahan dan lingkungan yang memenuhi syarat baik
dari sisi syarat perumahan (sehat, nyaman, layak) maupun dari sisi
kesesuaian lokasi (bukan lahan ilegal, tidak melanggar tata ruang).
Arah pembangunan permukiman secara nyata nampak dalam
pembangunan perumahan pada kawasan baru yang diprakarsai oleh swasta
developer saedangkan pembangunan permukiman yang bersifat
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
181
rehabilitasi, penanganan lingkungan (mis peremajaan kota) menjadi tidak
populer dan kurang mendapatkan prioritas, dan harus ditangani oleh
pemerintah sendiri karena swasta sulit untuk dilibatkan. Dengan
keterbatasan dana pemerintah maka program semacam itu menjadi tidak
berjalan sebagai mana mestinya.
Pembangunan sektor perumahan & permukiman yang belum terdukung
oleh sistem informasi untuk kepentingan perencanaan, implementasi &
evaluasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengambil keputusan di tingkat
kebijakan dan khususnya di tingkat teknis implementasi.
B. Arahan Penanganan
Upaya menempatkan kebijakan otonomi daerah bukan sebagai upaya
mengedepankan kepentingan masing-masing daerah tapi lebih
mengembangkan kerja sama yang lebih baik dalam pelaksanaan kebijakan
& program pembangunan perumahan & permukiman.
Upaya penanganan masalah perumahan & permukiman yang lebih
antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya persoalan permukiman yang
akan terjadi dimasa yang akan datang seperti munculnya permukinan
kumuh, pelanggaran tata ruang atau kemungkinan terjadinya bencana
terkait perkembangan permukiman.
Upaya meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat atau lembaga
yang ada dimasyarakat untuk berkontribusi langsung terhadap upaya
penyediaan perumahan dan penanganan lingkungan.
Penyusunan strategi kelembagaan dan tatalaksana bidang permukiman di
Provinsi Banten
Fasilitasi legaliasi dan implementasi Rencana Pengembangan dan
Pembangunan perumahan dan Permukiman (RP4D)
Mengaktifkan BKP4P (Badan Koordinasi Pembangunan dan
pengembangan Perumahan dan permukiman Provinsi) atau sejenisnya
sebagai wadah perumusan operasionalisasi kebijakan permukiman di
Provinsi Banten,
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
182
Pembianaan dan penguatan terhadap lemabaga-lembaga di masyarakat
yang dibentuk dalam kerangka proyek (P2KP, PPS, PPK, dll) sebagai
instusi pendukung pelaksanaan program-program di sektor permukiman
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
Secara geografis, Provinsi Banten memiliki keuntungan berupa letak
strategis sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, dan
berbatasan langsung dengan Ibukota Negara DKI Jakarta. Dengan letak
yang strategis ini, maka telah mendorong Banten berperan sebagai agen
pembangunan (development agent) bagi pertumbuhan nasional, yaitu
menghubungkan dua kutub potensi 80% (kapital dan SDM) secara
nasional.
Beberapa permasalahan yang dihadapi Provinsi Banten antara lain:
penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan
pembangunan, kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial.
Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka arah kebijakan
pembangunan daerah jangka menengah 2012-2017, dititikberatkan pada
pengentasan kemiskinan berbasis kemandirian, dan peningkatan kualitas
hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan berbasis unggulan,
perluasan kesempatan lapangan kerja dan usaha baru, peningkatan
aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan,
pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri
pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan
serta penataan struktur pemerintah daerah menuju kemandirian masyarakat
Banten.
Dengan memperhatikan amanat RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 dan
RPJMN 2010-2014, serta mempertimbangkan aspek potensi/kondisi
aktual, dan permasalahan yang dihadapi, maka Visi Pembangunan
Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012–2017 adalah:
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
183
“Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera
Berlandaskan Iman dan Takwa”
Memperhatikan Visi tersebut dan perubahan paradigma serta kondisi yang
akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Banten
dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional,
nasional, maupun global.
Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan tetap
memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta
tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang
dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:
Misi Pertama, Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah
Mendukung Pengembangan Wilayah dan Kawasan yang
Berwawasan Lingkungan, ditujukan untuk konektivitas
pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan
pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar
masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip
pembangunan berkelanjutan;
Misi Kedua, Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan
kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah
dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan
masyarakat;
Misi Ketiga, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang
Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka
Penguatan NKRI, ditujukan untuk mewujudkan Sumber Daya
Manusia yang sehat, cerdas, agamis dan berdaya saing;
Misi Keempat, Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku
Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
184
Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang, ditujukan
untuk mewujudkan Banten rukun damai, membangun
kebersamaan yang sinergis antara pusat-daerah, beserta
stakeholders dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-
masing secara terintergrasi membangun Banten;
Misi Kelima, Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan
Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik dan Bersih, ditujukan untuk meningkatkan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan
akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
Tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya air dan Pemukiman
Provinsi Banten terkait dengan Visi dan Misi Pembangunan
Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012–2017 antara lain terkait
misi 1 dan misi 5 sebagai berikut:
1. Misi Terkait (Misi Pertama),
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung
Pengembangan Wilayah dan Kawasan yang Berwawasan
Lingkungan, yang memliki sasaran program:
- Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang
handal untuk mendukung upaya konservasi dan
pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya
rusak air;
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan
prasarana dasar pemukiman
Adapun faktor penghambat dan pendorong dari sasaran ini
dibagi ke dalam infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan
Infrastruktur Pemukiman sebagai berikut:
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
185
Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)
Faktor Penghambat Infrastruktur Sumber Daya Air ( SDA)
Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal, dimana
dari 20.474 ha luas daerah irigasi yang telah dibangun
diperkirakan masih sekitar 1.340 ha daerah irigasi yang belum
dapat berfungsi secara optimal karena adanya kerusakan
jaringan irigasi yang antara lain diakibatkan oleh umur
konstruksi, bencana alam, kurangnya operasi dan pemeliharaan
jaringan irigasi, dan masih rendahnya keterlibatan petani dan
stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi.
Perubahan garis pantai akan menimbulkan masalah dalam
kaitannya dengan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang
pantai.
Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang
mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah
longsor, tsunami, dan gempa bumi
Menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif kepada
pemerintah Kab/Kota dan stakeholders lainnya dalam
pengelolaan irigasi.
Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-
sumber air dari dampak berkurangnya areal terbuka hijau dan
menurunnya kapasitas wadah-wadah air baik alamiah maupun
buatan dengan cepat.
Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA
untuk mengurangi konflik antarpengguna sumber daya air.
Meningkatkan kinerja pengelolaan Sistem Informasi SDA
(SISDA) pada Dinas SDA dan melengkapi data dan informasi
tentang SDA untuk dapat digunakan dalam proses pengambilan
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
186
keputusan serta memperluas akses publik terhadap data dan
informasi SDA.
Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses
pelaksanaan kegiatan bidang SDA, baik dari segi akses, kontrol,
partisipasi, maupun manfaatnya.
Mencari peluang-peluang investasi baru dalam upaya
pengembangan infrastruktur SDA.
Faktor pendorong pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air
(SDA)
Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA,
baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak
dari laju deforestasi dan eksplorasi air tanah yang berlebihan
yang telah menyebabkan land subsidence dan intrusi air asin/laut.
Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum.
Penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minum
belum dapat mencukupi sepenuhnya dan dikhawatirkan dapat
mempengaruhi target Millennium Development Goals (MDGs)
yang menetapkan bahwa pada tahun 2015 bahwa 80 % jumlah
penduduk Provinsi Banten harus dapat dengan mudah mengakses
air untuk kebutuhan air minum.
Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan
air di berbagai sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di
musim hujan selama 5 bulan dapat digunakan untuk memasok
kebutuhan air pada musim kemarau yang berlangsung selama 7
bulan.
Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak
air seperti banjir, kekeringan, serta abrasi pantai.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
187
Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA
dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.
Infrastruktur Permukiman
Faktor Penghambat Infrastruktur Pemukiman
Proporsi penduduk perkotaan yang bertambah
- Arus urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat
tajam
- Saat ini Tingkat pengangguran terbuka tertinggi terdapat di Kota
Cilegon sebesar 19,84% dan Kota Serang sebesar 17,11% dan
terendah di Kota Tangsel sebesar 8,22%
Angka kemiskinan perkotaan yang masih tinggi
- Angka kemiskinan penduduk perkotaan mengalami kenaikan
relatif tinggi akibat krisis finansial lokal dan global.
- Saat ini penduduk Indonesia tinggal di kawasan kumuh yang
terletak di kawasan perkotaan dengan luas mencapai sekitar
46,59 Hektar.
Kab/Kota sebagai engine of growth
- pembentukan PDRB Banten pun secara spasial didominasi oleh ketiga
kabupaten/kota tersebut. Tercatat, ketiga kabupaten/kota tersebut pada
tahun 2009 masing-masing memberikan share sebesar 34,94 persen;
21,75 persen dan 14,15 persen terhadap pembentukan PDRB Nonimal
Banten. Sedangkan sisanya yang hanya sebesar 29,16 persen disumbang
oleh Kabupaten Serang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang,
Kabupaten Lebak dan Kota Serang. Sementara itu dari sisi pertumbuhan,
Kota Tangerang Selatan pada tahun 2009 ini menjadi daerah yang paling
tinggi pertumbuhan ekonominya yaitu mencapai 8,49 persen dan yang
terendah adalah Kabupaten Serang yang hanya tumbuh sebesar 3,18
persen. Sedangkan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
188
Cilegon masing-masing tumbuh sebesar 5,74 persen; 4,40 persen dan
4,84 persen. Meskipun demikian, andil terbesar bagi pertumbuhan
ekonomi Banten tetaplah dipegang oleh Kota Tangerang, Kabupaten
Tangerang, dan Kota Cilegon, dengan kontribusi masing-masing sebesar
1,19 bps (basispoints); 0,98 bps dan 0,71 bp.
Desentralisasi
- Persebaran penduduk di Indonesia saat ini lebih banyak
terpusat di wilayah Tangerang
- Di sisi lain, pembangunan yang ekspansif dan tidak terencana
justru akan membahayakan daya dukung kota, terutama di
kota-kota besar.
Kerusakan lingkungan hidup
- Meningkat dan tidak terkendalinya penggunaan ruang dan
sumber daya alam di permukaan, di bawah dan di atas tanah
kawasan perkotaan.
Daya saing kota dan demokratisasi
- Di era globalisasi saat ini, kota-kota di Indonesia tidak hanya
harus bersaing dengan kota-kota di dalam negeri semata.
- Bentuk persaingan pun bergeser dari comparative advantages
menuju ke era competitive advantages.
Perubahan Iklim dan bencana alam
- Meningkatnya temperatur rata-rata bumi dan meningkatnya
permukaan air laut menimbulkan bahaya banjir.
- Posisi Indonesia yang berada di kawasan ring of fire
memerlukan perencanaan permukiman yang terarah dan
berkelanjutan.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
189
Faktor pendorong pembangunan Infrastruktur Pemukiman
Perlunya menetapkan target-target kinerja yang lebih jelas untuk
meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan di kota
metropolitan/besar yang sampai saat ini masih belum menuai
hasil yang optimal. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap
pengelolaan sampah yang masih rendah, sementara konflik sosial
yang berkaitan dengan pengelolaan TPA sampah sampai saat ini
masih sering terjadi di samping ketersediaan sarana dan
prasarana persampahan yang masih belum memadai.
Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari
lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dalam satu
wilayah administrasi maupun antar kabupaten/kota.
Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek
kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan
kriteria kesehatan dan standar teknis.
Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas
fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap
kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai
bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.
Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta)
dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum.
Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air
minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan
air minum.
Memenuhi backlog perumahan sebesar 6 juta unit sebagai akibat
dari terjadinya penambahan kebutuhan rumah akibat
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
190
penambahan keluarga baru, rata-rata sekitar 820.000 unit rumah
setiap tahunnya.
Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa
maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan
persyaratan administrasi/perizinan.
Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun
bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan
sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir, longsor,
kekumuhan, dan rawan kriminalitas.
Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (green
building) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus
mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka
mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global.
Mendukung program pengembangan kawasan agropolitan.
Mengupayakan pengarusutamaan jender dalam proses
pelaksanaan kegiatan sub-bidang infrastruktur permukiman,
baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.
2. Misi Terkait (Misi Kelima),
Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang
Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan
Bersih, yang memliki sasaran program:
- Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin
aparatur yang berbasis kompetensi;
- Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah
daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang
akuntabel dan berbasis teknologi informasi;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
191
- Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang
dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan
masyarakat;
Adapun faktor penghambat dan pendorong dari sasaran
misi ke-lima terfokus pada kesekretariatan dan kelembagaan dan
Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman Provinsi Banten sebagai berikut:
Sekretariat
Faktor penghambat pada Sekretariat
Kualitas dan produktivitas SDM belum cukup memadai,
sehingga diperlukan peningkatan pengetahuan dan
keterampilan pegawai yang dijiwai semangat kewirausahaan
untuk menjadi basis bagi pelayanan publik yang berorientasi
pada kepuasan pelanggan/pengguna.
Diperlukan sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik
dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi program dan
kegiatan.
Diperlukan peningkatan tertib administrasi sesuai dengan
perkembangan pembangunan dan daya kritis masyarakat
yang terus berkembang.
Dibutuhkan langkah-langkah reformasi birokrasi yang
strategis, konkret dan terintegrasi.
Diperlukan koordinasi internal yang kuat: antarfungsi
manajemen, antarsub-bidang serta memenuhi prinsip-prinsip
good governance.
Pengelolaan: Masih sangat birokratik belum inovatif (ala
korporasi), masih bersifat manajemen proyek belum
manajemen aset, masih terkesan hanya mengelola supply
belum mengelola demand.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
192
Data aset infrastruktur nasional (pusat dan daerah) tidak
lengkap.
Diperlukan reformasi peraturan perundang-undangan untuk
mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi.
Diperlukan penyusunan produk-produk kajian untuk
pimpinan yang sifatnya early warning/pemecahan masalah
yang mendesak dan produk-produk yang sifatnya
permintaan.
Kelembagaan dan SDM
Faktor penghambat aspek kelembagaan dan SDM
Praktik penyelenggaraan Dinas Sumber Daya Air dan
Permukiman Provinsi Banten ke depan tidak lagi diwarnai
oleh sistem yang birokratis, kurang fleksibel, dengan
kapasitas inovasi dan kreativitas yang masih terbatas.
Kegiatan pengelolaan infrastruktur masih terkonsentrasi
pada aspek pembangunan, belum memperhatikan aspek
pemanfaatan dan pengembangan aset.
Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah ke depan akan semakin penting dalam
menentukan keberlangsungan pengelolaan infrastruktur dan
pemenuhan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur di
daerah.
Kapasitas institusi Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Provinsi Banten memiliki keterbatasan, seperti ukuran
organisasi yang dirasakan masih terlalu gemuk dan struktur
yang belum sepenuhnya efektif.
Kualitas dan produktivitas SDM Dinas Sumber Daya Air dan
Permukiman Provinsi Banten saat ini belum cukup memadai,
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
193
padahal secara kuantitas SDM Dinas Sumber Daya Air dan
Permukiman Provinsi Banten telah melampaui kebutuhan saat
ini (± 134 pegawai PNS).
Faktor pendorong pembangunan aspek kelembagaan dan SDM
Peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur Sumber
Daya Air dan permukiman di berbagai wilayah dan kualitas
pelayanannya kepada masyarakat.
Reformasi birokrasi dalam rangka mencapai 3 (tiga) strategic
goals Sumber Daya Air, yaitu: kontribusi bagi pertumbuhan
ekonomi, kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat, dan kontribusi bagi peningkatan kualitas
lingkungan.
Peningkatan koordinasi penyelenggaraan infrastuktur
Sumber Daya Air antar tingkatan pemerintahan dan
antarpelaku pembangunan.
Penyelenggaraan good governance yang efektif untuk
mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi
terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan
pembangunan.
3.3. TELAAHAN RENCANA STRATEGIS K/ L
Khusus Sub bidang Cipta Karya/ Perumahan Pemukiman, pada
prinsipnya hampir semua lingkup tugas pelaksanaan pembangunan
pada subbidang ini merupakan tanggungjawab pemerintah
kabupaten/ kota sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 32 tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat/ provinsi
melaksanakan tugas-tugas TURBINWAS dan yang bersifat concurent
atas permintaan daerah dalam upaya pencapaian sasaran
pembangunan nasional/ daerah dan Standar pelayanan Minimum
(SPM).
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
194
Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan
infrastruktur bidang PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN/CIPTA
KARYA yang bersifat multi tahun, multi sumber dana, dan multi
sektor diperlukan dokumen teknis sebagai consolidated FS (dokumen
kelayakan program/proyek) yang diperlukan untuk proses
perencanaan program/anggaran bersifat integratif menterpadukan
berbagai sumber daya, baik Pusat (bidang PU/CK: APBN) dengan
sumber daya Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota) melalui
Program RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah).
Dengan keterpaduan program dan anggaran diharapkan dapat
diciptakan hasil pembangunan Bidang PU/Cipta Karya di daerah
yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas melalui bentuk
kerjasama antara pusat dan daerah yang berbasis pada prinsip
pengembangan wilayah dan keberlanjutan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
Rencana dan Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman
(bidang PU/Cipta Karya) yang dapat dimasukkan dalam RPIJM
tersebut meliputi, antara lain:
a. Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan untuk
mendukung:
i). pengembangan kawasan agropolitan,
ii). pengembangan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa
(KTP2D) dan Desa Pusat Perturnbuhan (DPP), dan
iii). penyediaan infrastruktur bagi desa tertinggal dan terpencil,
a. Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh dan Nelayan,
melalui:
i) penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP),
ii) penataan dan perbaikan lingkungan permukiman (NUSSP),
dan
iii) peremajaan kawasaan kumuh/nelayan,
c. Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah, melalui :
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
195
i) penyediaan infrastruktur permukiman (air bersih, sanitasi,
drainase dan jalan lingkungan) untuk pengembangan kawasan
perumahan RSH bagi PNS/TNI-POLRI/pekerja,
ii) pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA),
dan
iii) penyediaan infrastruktur permukiman di daerah
terpencil/pulau kecil/kawasan perbatasan,
d. Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota, meliputi :
i) Sistem Penyediaan (prasarana dan sarana) Air Minum,
ii) Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat dan
sistem SANIMAS,
iii) Pengelolaan Persampahan dan Drainase, dan iv) Penataan
Revitalisasi kawasan/ lingkungan/ bersejarah di perkotaan,
e Pengembangan Kawasan Permukiman, termasuk penyediaan
infrastruktur pendukungnya baik melalui Peremajaan Kawasan di
dalam Kota, maupun untuk pengembangan/perluasan
permukiman kota dan kawasan ekonomi perbatasan,
f. Pembinaan teknis bangunan gedung, penataan bangunan dan
lingkungan untuk memenuhi standar keselamatan dan keamanan
bangunan gedung.
Dalam bidang Sumber Daya Air, Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman Provinsi Banten melakukan kerja sama dengan
Pemerintah Pusat (Kementerian Pekerjaan Umum) melalui Balai
Besar Wilayah Sungai Cidanau – Ciujung – Cidurian (BBWS C-3)
dan Pemerintah Kabupaten/ kota. Adapun kerjasama yang
dilaksanakan dalam rangka pengendalian banjir melalui
Pembangunan Sudetan Cibinuangeun di kabupaten Lebak dengan
pembagian pekerjaan sebagai berikut:
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
196
Tabel. 3.23. Pelaksanaan pekerjaan dan anggaran Pembangunan
Sudetan Cibinuangeun
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
No Rencana
Struktur Ruang Struktur Ruang Saat
Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada
Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan Pelayanan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I
Pengembangan Sistem Perkotaan
diprogramkan dalam Program Penataan Perumahan, Pemukiman dan Kawasan Sentra Produksi
PKN Tangerang
Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I
diprogramkan dalam Program Penataan Perumahan, Pemukiman dan Kawasan Sentra Produksi
PKN Tangerang Selatan
Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) II
diprogramkan dalam Program Penataan Perumahan, Pemukiman dan Kawasan Sentra Produksi
PKN Serang
Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) II
diprogramkan dalam Program Penataan Perumahan, Pemukiman dan Kawasan Sentra Produksi
PKN Cilegon
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
197
No Rencana
Struktur Ruang Struktur Ruang Saat
Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada
Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan Pelayanan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) III
Pengembangan Sistem Perkotaan
diprogramkan dalam Program Penataan Perumahan, Pemukiman dan Kawasan Sentra Produksi
PKW Pandeglang
Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) III
diprogramkan dalam Program Penataan Perumahan, Pemukiman dan Kawasan Sentra Produksi
PKW Rangkasbitung
Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) III
diprogramkan dalam Program Penataan Perumahan, Pemukiman dan Kawasan Sentra Produksi
PKWp Panimbang
Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) III
diprogramkan dalam Program Penataan Perumahan, Pemukiman dan Kawasan Sentra Produksi
PKWp Bayah
Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) III
diprogramkan dalam Program Penataan Perumahan, Pemukiman dan Kawasan Sentra Produksi
PKWp Maja
Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I
diprogramkan dalam Program Penataan Perumahan, Pemukiman dan Kawasan Sentra Produksi
PKWp Balaraja
Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I
diprogramkan dalam Program Penataan Perumahan, Pemukiman dan Kawasan Sentra Produksi
PKWp Teluk Naga
3 Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) III
Pengembangan Sistem Perkotaan
diprogramkan dalam Program Penataan Perumahan, Pemukiman dan Kawasan Sentra Produksi
PKL Labuan
Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) III
diprogramkan dalam Program Penataan Perumahan, Pemukiman dan Kawasan Sentra Produksi
PKL Cibaliung
Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) III
diprogramkan dalam Program Penataan Perumahan, Pemukiman dan Kawasan Sentra Produksi
PKL Malimping
Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I
diprogramkan dalam Program Penataan Perumahan, Pemukiman dan Kawasan Sentra Produksi
PKL Tigaraksa
Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I
diprogramkan dalam Program Penataan Perumahan, Pemukiman dan Kawasan Sentra Produksi
PKL Kronjo
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
198
No Rencana
Struktur Ruang Struktur Ruang Saat
Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada
Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan Pelayanan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) II
diprogramkan dalam Program Penataan Perumahan, Pemukiman dan Kawasan Sentra Produksi
PKL Anyar
Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) III
diprogramkan dalam Program Penataan Perumahan, Pemukiman dan Kawasan Sentra Produksi
PKL Baros
Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) II
diprogramkan dalam Program Penataan Perumahan, Pemukiman dan Kawasan Sentra Produksi
PKL Kragilan
4
Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Tahap Pembebasan Lahan dan Pembuatan Jalan Akses
Perwujudan dan Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
Perencanaan dan pelaksanaan oleh Pusat (BBWS C-3)
Bendungan Karian di Kabupaten Lebak
Tahap Pembebasan Lahan
Perencanaan melibatkan Provinsi, pelaksanaan oleh Pusat (BBWS C-3)
Bendungan Sindangheula di Kabupaten Serang
Pelaksanaan oleh pusat Bendungan Cidanau di Kabupaten Serang
Pelaksanaan oleh pusat Bendungan Pasir Kopo di Kabupaten Lebak
Pelaksanaan oleh pusat Bendung Ciliman di Kabupaten Lebak
Pelaksanaan oleh pusat
Bendungan Cibaliung di Kabupaten Pandeglang
terdapat kegiatan OP Irigasi oleh Provinsi
Bendung Pamarayan di Kabupaten Serang
Pelaksanaan oleh pusat
Bendung Ranca Sumur di Kabupaten Tangerang
Pelaksanaan oleh pusat Bendungan Pasar Baru di Kota Tangerang
Pelaksanaan oleh pusat
Bendung Cisadane pintu sepuluh di Kota Tangerang
Pelaksanaan oleh pusat
Cekungan Air Tanah (CAT) Rawa Danau di Serang-Pandeglang
Pelaksanaan oleh pusat
Cekungan Air Tanah (CAT) Serang-Tangerang
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
199
No Rencana
Struktur Ruang Struktur Ruang Saat
Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada
Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan Pelayanan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pelaksanaan oleh pusat Cekungan Air Tanah (CAT) Labuhan
Pelaksanaan oleh pusat Cekungan Air Tanah (CAT) Malimping
Pelaksanaan oleh pusat Cekungan Air Tanah (CAT) Jakarta
jumlah situ/ rawa/ bendung di Provinsi Banten tercatat berjumlah 120 buah, kondisinya sudah banyak yang baeralih fungsi dan mengalami pendangkalan
membutuhkan MoU dalam pelaksanaannya, karena belum ada payung hukum mengenai kewenangan pengelolaan situ/ waduk/ danau/ rawa
Situ/Waduk/Danau/Rawa yang terdapat di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang,Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan,dan Kota Cilegon diarahkan untuk kolam penyimpanan
ditangani Provinsi dan masih perlu peningkatan
Pengembangan dan Pemantapan Daerah Irigasi (DI)
diprogramkan pada kegiatan provinsi
DI Cicinta Kabupaten Serang
ditangani Provinsi dan masih perlu peningkatan
diprogramkan pada kegiatan provinsi
DI Cibanten Atas Kabupaten Serang
ditangani Provinsi dan masih perlu peningkatan
diprogramkan pada kegiatan provinsi
DI Cipari/Ciwuni Kabupaten Serang
ditangani Provinsi dan masih perlu peningkatan
diprogramkan pada kegiatan provinsi
DI Cisangu Kabupaten Serang
ditangani Provinsi dan masih perlu peningkatan
diprogramkan pada kegiatan provinsi
DI Cisangu Bawah Kabupaten Serang
ditangani Provinsi dan masih perlu peningkatan
diprogramkan pada kegiatan provinsi
DI Ciwaka Kabupaten Serang
ditangani Provinsi dan masih perlu peningkatan
diprogramkan pada kegiatan provinsi
DI Cikawa Bawah Kabupaten Serang
belum ditangani Provinsi dan perlu dikaji kewenangannya
belum diprogramkan pada kegiatan provinsi
DI Kedung Ingas Kota Cilegon
ditangani Provinsi dan masih perlu peningkatan
diprogramkan pada kegiatan provinsi
DI Cisata Kabupaten Pandeglang
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
200
No Rencana
Struktur Ruang Struktur Ruang Saat
Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada
Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan Pelayanan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
ditangani Provinsi dan masih perlu peningkatan
diprogramkan pada kegiatan provinsi
DI Pasir Eurih Kabupaten Pandeglang
ditangani Provinsi dan masih perlu peningkatan
diprogramkan pada kegiatan provinsi
DI Cilemer Kabupaten Pandeglang
ditangani Provinsi dan masih perlu peningkatan
diprogramkan pada kegiatan provinsi
DI Cibinuangeun Kabupaten Lebak
ditangani Provinsi dan masih perlu peningkatan
diprogramkan pada kegiatan provinsi
DI Cikoncang Kabupaten Lebak
ditangani Provinsi dan masih perlu peningkatan
diprogramkan pada kegiatan provinsi
DI Cilangkahan I Kabupaten Lebak
jumlah situ/ rawa/ bendung di Provinsi Banten tercatat berjumlah 120 buah, kondisinya sudah banyak yang baeralih fungsi dan mengalami pendangkalan
Rehabilitasi dan Pemantapan Prasarana Situ/ Waduk/ Danau/ Rawa
membutuhkan MoU dalam pelaksanaannya, karena belum ada payung hukum mengenai kewenangan pengelolaan situ/ waduk/ danau/ rawa
di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang
sudah ada penanganan
Pengembangan Wilayah Sungai (WS)
Pembuatan pola, Master Plan dan Desain Penanganan
WS Ciliman – Cibungur
sudah ada penanganan
Pembuatan pola, Master Plan dan Desain Penanganan
WS Cibaliung – Cisawarna
sudah ada penanganan
kewenangan pusat
WS Cidanau – Ciujung – Cidurian – Cisadane – Ciliwung – Citarum
5
Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya
terhambat pembangunannya karena terkait masalah pembebasan lahan
TPA untuk persampahan
sedang dikaji kelayakannya oleh Provinsi
1 TPST Bojong Menteng Kabupaten Serang
sedang dikaji kelayakannya oleh Provinsi
2 TPST Ciangir Kabupaten Tangerang
Tabel 2.24. Telaahan Struktur Ruang Wilayah PKN, PKW, PKL
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
201
3.5. PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS
Berdasarkan informasi-informasi yang telah dikemukakan
sebelumnya, dapt disimpulkan Isu strategis terkait Dinas Sumber Daya
Air dan Pemukiman Provinsi Banten sebagai berikut:
a. Isu Strategis Bidang Sumber Daya Air
1. Operasi dan Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan
Pembangunan Jaringan Irigasi yang berkelanjutan dalam
mendukung ketahanan pangan
2. Penanggulangan bencana akibat banjir, kekeringan, abrasi
pantai dan tsunami
3. Konservasi hulu-hilir sumber daya air
4. Percepatan pembangunan Bendungan Sindangheula dan
Bendungan Karian untuk penyediaan air baku
5. Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan
SDA untuk mengurangi konflik antarpengguna sumber daya
air
b. Isu Strategis Bidang Permukiman
1. Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan dan
perdesaan, kawasan tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil
2. Penyediaan air bersih, penyelenggaraan sanitasi lingkungan
dan persampahan
3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan
binaan, kawasan tradisonal/ bersejarah (agropolitan,
minapolitan, pariwisata, sentra produksi)
4. Pembangunan rumah layak huni dan rehabilitasi kawasan
kumuh
5. Penyelesaian Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan
Provinsi Banten (KP3B) dan gedung penunjang lainnya
6. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Sport Center.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
202
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 VISI DAN MISI
Pembangunan infrastrukur Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
Provinsi Banten diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka
panjang:
“Tersedianya Infrastruktur Sumber Daya Air dan Permukiman yang
Andal untuk Mendukung Banten Sejahtera”.
Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan
oleh Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten pada
tahun 2017, dimana infrastruktur Sumber Daya Air dan permukiman
yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai
perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal
seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.
Makna dari infrastruktur Sumber Daya Air dan permukiman yang
andal merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan
bidang Sumber Daya Air dan permukiman yang penjabarannya
meliputi:
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
203
1. Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang
dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya
kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan;
2. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas,
dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi
standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah
yang memadai serta jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat)
jam per hari;
3. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan
menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai
standar teknis;
4. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan,
kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
5. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua
infrastruktur PU dan permukiman yang andal tersebut berbasis
penataan ruang; dan
Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan
pelayanan infrastruktur Sumber Daya Air dan permukiman yang
semakin luas, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan
yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang
mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera.
Berdasarkan mandat yang diemban oleh Dinas Sumber Daya Air dan
Permukiman Provinsi Banten sebagaimana yang tercantum di dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan sejalan dengan tugas
dan fungsi Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten,
maka untuk mencapai Visi Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Provinsi Banten “Tersedianya Infrastruktur Sumber Daya Air dan
Permukiman yang Andal untuk Mendukung Banten Sejahtera 2017 ”,
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
204
ditetapkan Misi Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi
Banten tahun 2012 – 2017, yaitu:
1. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal
untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan
pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni
dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan
infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.
3. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber
daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif
dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.
4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
1. Tujuan
Sebagai penjabaran atas visi Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Provinsi Banten, maka tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Sumber
Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten dalam periode lima tahun
ke depan adalah:
1. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air
, bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan ketahanan
pangan
2 Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan
pelayanan (dasar) infrastruktur permukiman untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan
pelayanan (dasar) infrastruktur permukiman untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
205
4. Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM,
kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik
Sedangkan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Sumber Daya Air dan
Permukiman Provinsi Banten dalam periode 2012-2017 antara lain:
1. Tersedianya infrastruktur sumber daya air yang handal untuk mendukung
upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian
daya rusak air;
2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar
pemukiman;
3. Meningkatnya kualitas Lingkungan Pemukiman;
4. Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur;
5. Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas, kinerja dan disiplin aparatur
yang berbasis kompetensi
6. Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses
dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat
2. Sasaran
Sasaran Strategis
Sasaran strategis Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
Provinsi Banten dalam periode 2012-2017 secara keseluruhan
akan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut:
1. Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai (kuantitas,
kualitas, dan kontinuitas) guna pemenuhan berbagai kebutuhan
baik untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum
guna mendukung target MDGs 2015, maupun kebutuhan
pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada pangan
serta kebutuhan sektor-sektor untuk meningkatkan
produktivitas sektor produksi melalui
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
206
pembangunan/peningkatan/rehabilitasi serta operasi dan
pemeliharaan bendungan, waduk/embung/bangunan penampung
air lainnya serta prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi
dan jaringan rawa.
2. Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari
hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di
sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi.
3. Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan
permukiman melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan
air minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan
penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta
meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem
berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan, meningkatnya
sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas
genangan di perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan
persampahan untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan
penduduk, dan meningkatnya kualitas Tempat Pembuangan
Akhir (TPA) sampah, serta penerapan 3R (Reduce, Reuse,
Recycle) di perkotaan.
Sasaran Rinci
Adapun sasaran secara lebih rinci berdasarkan tujuan Dinas
Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten yang akan
dicapai meliputi:
1. Tersusunnya Strategi Pembangunan Permukiman dan
Infrastruktur Perkotaan (SPPIK) di daerah.
2. Tersusunnya Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman
(RPKP) di perkotaan dan perdesaan.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
207
3. Terlaksananya pendampingan penyusunan rencana tindak
penanganan kawasan kumuh di perkotaan.
4. Terlaksananya pembinaan kelembagaan (organisasi dan
SDM) serta peningkatan peran masyarakat dalam
penyelenggaraan pengembangan permukiman.
5. Terlaksananya pembinaan kelembagaan penataan bangunan
dan lingkungan (sosialisasi dan diklat).
6. Terlaksananya pembinaan kelembagaan (organisasi, SDM,
peran masyarakat) dalam rangka meningkatkan kemampuan
pengelolaan sanitasi lingkungan.
7. Terlaksananya pembinaan kelembagaan (organisasi, SDM,
peran masyarakat) dalam rangka meningkatkan kemampuan
pengelolaan persampahan.
8. Meningkatnya kapasitas kelembagaan termasuk Sumber Daya
Manusia dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM).
9. Terwujudnya adaptasi terhadap perubahan iklim.
10. Tersusunnya kebijakan, program dan anggaran, serta evaluasi
kinerja infrastruktur bidang permukiman.
11. Meningkatnya luas dan tingkat layanan jaringan irigasi dan
rawa melalui pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta
operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa.
12. Terwujudnya hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.
13. Terselenggaranya layanan teknis untuk meningkatkan
keandalan sistem jaringan infrastruktur SDA dan
permukiman.
14. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok
sehari-hari, perkotaan dan industri.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
208
15. Terwujudnya penataan kawasan permukiman kumuh di
perkotaan.
16. Terlaksananya pembangunan infrastruktur kawasan-kawasan
permukiman baru.
17. Terwujudnya penataan tertib pembangunan dan keselamatan
bangunan dan lingkungan.
18. Terwujudnya penataan bangunan pada kawasan strategis,
tradisional, bersejarah, dan ruang terbuka hijau.
19. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat mandiri dan
sejahtera.
20. Terwujudnya peningkatan pelayanan infrastruktur air
limbah.
21. Terwujudnya peningkatan pelayanan infrastruktur drainase.
22. Terwujudnya peningkatan pelayanan infrastruktur
persampahan.
23. Terwujudnya peningkatan pelayanan air bersih terhadap
Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan.
24. Meningkatnya kapasitas tampung sumber air melalui
pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan
waduk, embung, situ, dan bangunan penampung air lainnya,
serta terlindunginya kawasan sumber air.
25. Berkurangnya kawasan terkena dampak banjir melalui
pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan
sarana/prasarana pengendali banjir.
26. Terlindunginya garis pantai dari abrasi melalui
pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan
sarana/prasarana pengaman pantai.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
209
27. Terselenggaranya pengembangan kawasan- kawasan
potensial di perdesaan.
28. Terwujudnya penataan kawasan di daerah tertinggal,
perbatasan(Lintas Kab/Kota, Lintas Provinsi), dan pulau-
pulau kecil terluar.
29. Tersedianya Prasarana dan sarana air minum, air limbah,
persampahan dan drainase pada lokasi pasca
bencana/konflik sosial.
30. Terselenggaranya layanan teknis dalam percepatan
pembangunan kawasan strategis dan wilayah tertinggal.
31. Terwujudnya kelembagaan manajemen yang efektif, efisien,
terpadu, dan konsisten.
32. Terlaksananya komunikasi dan koordinasi antar pengelola
data SDA dan stakeholder.
33. Tersedianya pedoman pengawasan (persampahan, limbah,
drainase, audit perijinan tata bangunan dan jasa konstruksi
dan audit manfaat dll).
34. Meningkatnya dokumen rancangan dan hasil evaluasi
kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang SDA
dan permukiman yang dimanfaatkan.
35. Meningkatnya kualitas perencanaan pemograman,
penganggaran, koordinasi program, serta pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program.
36. Meningkatnya kualitas organisasi dan tata laksana serta
perencanaan SDM aparatur yang profesional dan
berkompeten sesuai dengan jabatan dan bidang tugasnya.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
210
37. Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan kemudahan
akses untuk memperoleh informasi bidang pekerjaan umum
secara elektronik.
38. Meningkatnya administrasi kegiatan pemerintahan dan
pembangunan yang tertib dan pelayanan prasarana dan
sarana SDA dan Pemukiman.
39. Meningkatnya kompetensi aparatur bidang sumber daya air
dan permukiman melalui pendidikan dan pelatihan.
40. Meningkatnya pendokumentasian dan penyebarluasan
informasi bidang sumber daya air serta dukungan terhadap
pimpinan dalam bentuk protokoler dan penyiapan laporan
pimpinan.
4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Strategi Dinas Sumber Daya Air dan pemukiman Provinsi Banten,
antara lain:
1) Mengembangkan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya;
2) Mengembangkan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya;
3) Meningkatkan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai;
4) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air minum di
wilayah rawan air minum dan daerah tertinggal;
5) Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan di perkotaan;
6) Meningkatkan infrastruktur dasar permukiman di daerah
tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan
kawasan rawan bencana
7) Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat;
8) Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah
Negara;
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
211
9) Meningkatkan kinerja, displin dan profesionalitas aparatur daerah;
10) Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian;
11) Menata regulasi manajemen kelembagaan, ketatalaksanaan dan
sumberdaya aparatur;
12) Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan
kepada masyarakat, antara lain melalui pengembangan pilihan
layanan bergerak;
13) Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional
SKPD;
14) Menyediakan dan menyelenggarakan norma, standar, prosedur dan
kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
15) Menyediakan data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir
dan akurat menuju data pembangunan Banten
Kebijakan Umum Dinas Sumber Daya Air dan pemukiman Provinsi
Banten, antara lain:
- Tersedianya jaringan irigasi yang handal, melalui pengembangan
daerah irigasi (DI) dan rehabilitasi irigasi;
- Meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, embung, dan
sumber daya air lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan air baku
untuk pertanian, domestik, dan industri, serta mendukung KEK
Pariwisata Tanjung Lesung;
- Tersedianya infrastruktur sumber daya air yang dapat mengendalikan
banjir dan kekering]an serta pengamanan pantai.
- meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik
- Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
- Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman di daerah tertinggal,
desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan
bencana.
- Meningkatnya pemberdayaan komunitas permukiman
- Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni melalui fasilitasi
pembangunan hunian vertikal (rusun), pengembangan kasiba/lisiba,
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
212
penataan kawasan kumuh, serta fasilitasi dan koordinasi
pengembangan perumahan dan permukiman.
- Terkendalinya proses alih status gedung/rumah negara
- Meningkatnya kinerja aparatur
- Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian;
- Mantapnya budaya aparatur yang profesional dan cerdas
- Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD dalam
mendukung tugas pokok dan fungsinya
- Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional SKPD;
- tersedianya data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan
akurat menuju satu data pembangunan Banten
Adapun hubungan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan pada Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
Tahun 2012-2017 dapat digambarkan antara lain sebagai berikut:
VISI : Tersedianya Infrastruktur Sumber Daya Air dan Permukiman yang Andal
untuk Mendukung Banten Sejahtera
MISI I : Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk
meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta
mengurangi resiko daya rusak air.
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan
kualitas
pembangunan
infrastruktur
Sumber Daya Air
, bagi
terwujudnya
pembangunan
yang
berkelanjutan
(termasuk
adaptasi dan
mitigasi terhadap
perubahan iklim)
untuk
meningkatkan
Tersedianya
infrastruktur sumber
daya air dan irigasi
yang handal untuk
mendukung upaya
konservasi dan
pendayagunaan
sumber daya air,
serta pengendalian
daya rusak air;
1) Mengembangkan
dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi,
Rawa dan
Jaringan
Pengairan
Lainnya;
Tersedianya jaringan
irigasi yang handal,
melalui
pengembangan
daerah irigasi (DI)
dan rehabilitasi
irigasi;
2) Mengembangkan,
Pengelolaan dan
Konservasi
Sungai, Danau
dan Sumber Daya
Air Lainnya;
Meningkatnya
kondisi dan fungsi
sungai, waduk, situ,
embung, dan sumber
daya air lainnya
yang dapat
memenuhi
kebutuhan air baku
untuk pertanian,
domestik, dan
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
213
industri, serta
mendukung KEK
Pariwisata Tanjung
Lesung;
3) Meningkatkan
Pengendalian
Banjir dan
Pengamanan
Pantai;
Tersedianya
infrastruktur sumber
daya air yang dapat
mengendalikan
banjir dan
kekeringan serta
pengamanan pantai.
MISI II : Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni
dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan
infrastruktur yang terpadu, andal dan berkelanjutan.
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan
pembangunan
kawasan
strategis,
wilayah
tertinggal,
perbatasan, dan
penanganan
kawasan rawan
bencana untuk
mengurangi
kesenjangan
antar wilayah.
Meningkatnya
akses masyarakat
terhadap sarana dan
prasarana dasar
pemukiman
1) Meningkatkan
ketersediaan
sarana dan
prasarana air
minum di
wilayah rawan air
minum dan
daerah tertinggal;
meningkatnya cakupan
pelayanan air limbah
domestik
2) Meningkatkan
cakupan
pelayanan
persampahan di
perkotaan;
Meningkatnya kualitas
lingkungan permukiman
3) Meningkatkan
infrastruktur
dasar
permukiman di
daerah tertinggal,
desa terpencil,
permukiman
kumuh nelayan
dan kawasan
rawan bencana;
Meningkatnya
infrastruktur dasar
permukiman di daerah
tertinggal, desa
terpencil, permukiman
kumuh nelayan dan
kawasan rawan
bencana.
Meningkatkan
kualitas
lingkungan
permukiman
dan cakupan
pelayanan
(dasar)
infrastruktur
permukiman
untuk
Meningkatnya
kualitas lingkungan
permukiman
1) Mengembangkan
Lingkungan
Permukiman
Sehat;
meningkatnya
pemberdayaan
komunitas permukiman
Terpenuhinya
kebutuhan rumah layak
huni melalui fasilitasi
pembangunan hunian
vertikal (rusun),
pengembangan
kasiba/lisiba, penataan
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
214
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
kawasan kumuh, serta
fasilitasi dan koordinasi
pengembangan
perumahan dan
permukiman.
Terwujudnya
keamanan dan
keserasian dalam
pembangunan
infrastruktur
1) Meningkatkan
kinerja
pengelolaan
bangunan
gedung/rumah
Negara;
terkendalinya proses
alih status
gedung/rumah negara
MISI III : Menyelenggarakan tata laksana kepemerintahan yang akuntabel dan
kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip
good governance.
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Optimalisasi
peran
(koordinasi,
sistem
informasi, data,
SDM,
kelembagaan
dan
administrasi)
dan
akuntabilitas
kinerja aparatur
untuk
meningkatkan
efektivitas dan
efisiensi
pelayanan
publik
Meningkatnya
pengawasan,
akuntabilitas,
kinerja dan
disiplin aparatur
yang berbasis
kompetensi
1) Meningkatkan
kinerja, displin
dan
profesionalitas
aparatur daerah;
Meningkatnya kinerja
aparatur;
Tabel 4.1 Hubungan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi kebijakan pada
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Tahun 2012-2017
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
215
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman Provinsi Banten periode Tahun 2012-2017 berdasarkan bidang
urusan dan indikator kinerjanya antara lain sebagai berikut:
I. Bidang Pemerintahan Umum, Otonomi dan Administrasi
Keuangan
1. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur, indikator kinerja programnya adalah:
a. Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm. Perkantoran serta
pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan, kegiatannya
adalah:
- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BPSDA
Ciliman-Cisawarna
- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BPSDA
Ciujung-Cidanau
- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BPSDA
Cidurian-Cisadane
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
216
b. Rasio Pembangunan, Penggandaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur, kegiatannya
adalah:
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BPSDA
Ciujung-Cidanau
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BPSDA
Ciliman-Cisawarna
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BPSDA
Cidurian-Cisadane
c. Rasio Pembinaan dan Peningkatan pelayanan, Tata Usaha dan
Administrasi Kepegawaian, kegiatannya adalah:
- Peningkatan Kapasitas Aparatur
2. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah,
indikator kinerja programnya adalah:
a. Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan, kegiatannya adalah:
- Penyusunan Pelaporan Kinerja Keuangan dan Aset SKPD
b.Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan, kegiatannya adalah:
- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
II. Bidang Statistik
1. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah, indikator kinerja
programnya adalah:
a. Rasio Penyediaan Data Pembangunan Daerah, kegiatannya
adalah:
- Penyediaan Data dan Informasi
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
217
III. Bidang Pekerjaan Umum
1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air,
indikator kinerja programnya adalah:
a. Kapasitas tampung sumber air yang dibangun, dijaga/
dipelihara, kegiatannya adalah:
- Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta
Bangunan Penampung Air Lainnya
- Pengadaan Lahan Pengairan
- Pengelolaan Kualitas Air pada Daerah Aliran Sungai
b. Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan dan
pemulihan banjir dan abrasi, kegiatannya adalah:
- Pengendalian Banjir
- Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air PSDA
Wilayah Sungai Cidurian-Cisadane
- Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air PSDA
Wilayah Sungai Ciujung-Cidanau
- Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air PSDA
Wilayah Sungai Ciliman-Cisawarna
- Pengadaan Bahan Banjiran
- Pengamanan Pantai
c. Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi teknis,
kegiatannya adalah:
- Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
- Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air yang Telah
di Bangun Wilayah Sungai Ciliman-Cisawarna
- Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air yang Telah
di Bangun WS Ciujung-Cidanau
- Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air yang Telah
di Bangun Wilayah Sungai Cidurian-Cisadane
- Pemberdayaan Petani Pemakai Air
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
218
- Optimalisasi Pengelolaan Perijinan Bidang Sumber Daya
Air
- Perencanaan Teknis, Sungai, Irigasi, Embung dan Jaringan
Pengairan Lainnya
- Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pemukiman dan SDA
Terpadu
- Pengawasan Teknis Bidang Sumber Daya Air
2. Program Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur Pemukiman,
indikator kinerja programnya adalah:
a. Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi, kegiatannya
adalah:
- Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih
- Pembangunan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan
Persampahan
b. Rasio Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman,
kegiatannya adalah:
- Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan
- Pembangunan jalan akses pusat pertumbuhan
- Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Bidang SDA dan
Pemukiman
c.Rasio Penyelesaian Gedung KP3B, kegiatannya adalah:
- Pembangunan Gedung Kantor di KP3B
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Infrastruktur Penunjang KP3B
d. Rasio Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan
Lingkungan, kegiatannya adalah:
- Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan
Lingkungan
- DED Gedung Kantor/Badan/Dinas dan Infrastruktur
Keciptakaryaan Lainnya
- Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
219
IV. Bidang Perumahan
1. Program Pembinaan dan Penataan Perumahan, indikator kinerja
programnya adalah:
a. Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan, kegiatannya
adalah:
- Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan
Masyarakat Kurang Mampu
- Pembinaan & Penataan Perumahan
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
220
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung Jawab
2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target target target target target target
1 Urusan Wajib
1 1 Bidang Pemerintahan Umum, Otonomi dan Adm. Keuangan
1 1 1 Peningkatan Sarana, Prasarana dan Kapasitas Aparatur
Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm. Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
a Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
100,00 100,00
100,00
100,00
100,00
100%
b Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BPSDA Ciliman-Cisawarna
100,00 100,00
100,00
100,00
100,00
100%
c Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada BPSDA Ciujung - Cidanau
100,00 100,00
100,00
100,00
100,00
100%
d
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada BPSDA Cidurian - Cisadane
100,00 100,00
100,00
100,00
100,00
100%
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
221
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung Jawab
2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target target target target target target
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
a Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
100% 100% 100% 100% 100% 100%
b Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
100% 100% 100% 100% 100% 100%
c Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BPSDA Ciliman-Cisawarna
100% 100% 100% 100% 100% 100%
d Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada BPSDA Ciujung - Cidanau
100% 100% 100% 100% 100% 100%
e Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada BPSDA Ciujung - Cidanau
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rasio Pembinaan dan Peningkatan pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
222
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung Jawab
2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target target target target target target
a. Peningkatan Kapasitas Aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 1 2 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
a Penyusunan Pelaporan Kinerja Keuangan dan Aset SKPD
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100%
Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
b Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
100% 100,00 100,00
100,00
100,00
100,00
100%
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
223
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung Jawab
2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target target target target target target
1 2 Bidang Pekerjaan Umum
1 2 1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air
Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
Kapasitas tampung sumber air yang dibangun, dijaga/ dipelihara
53,47 43,71
15,86
16,54
6,50
136,08
a Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
78% 2,52 3,00
3,00
4,50 6,00
19,02
b
Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
-27% 0,50 0,50
0,50
0,50 0,50
2,50
c Pengadaan Lahan Pengairan
0% 50,45 40,21
12,36
11,54
-
114,56
a Pengelolaan Kualitas Air pada Daerah Aliran Sungai
100% 100,00 100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi
0% 4,99 8,14
10,05
10,92
12,11
46,20
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
224
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung Jawab
2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target target target target target target
a Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai (km)
17% 4,00 7,00
9,00
10,00
10,91
40,91
b
Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air PSDA Wilayah Sungai Cidurian-Cisadane
100,00 100,00
100,00
100,00
100,00
100%
c
Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air PSDA Wilayah Sungai Ciujung-Cidanau
100,00 100,00
100,00
100,00
100,00
100%
d
Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air PSDA Wilayah Sungai Ciliman-Cisawarna
100,00 100,00
100,00
100,00
100,00
100%
e Pengadaan Bahan Banjiran
100,00 100,00
100,00
100,00
100,00
100%
f Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
0,99 1,14
1,05
0,92 1,20
5,29
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
225
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung Jawab
2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target target target target target target
Luas layanan peningkatan dan rehabilitas jaringan irigasi teknis (Ha)
1.071,72
2.448,88
2.534,82
3.911,98
5.151,10
15.118,50
a Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
3300 1.071,72
2.448,88
2.534,82
3.911,98
5.151,10
15.118,50
b
Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air yang Telah di Bangun Wilayah Sungai Ciliman-Cisawarna
100% 100,00 100,00
100,00
100,00
100,00
100%
c
Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air yang Telah di Bangun WS Ciujung-Cidanau
100% 100,00 100,00
100,00
100,00
100,00
100%
d
Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air yang Telah di Bangun Wilayah Sungai Cidurian-Cisadane
100% 100,00 100,00
100,00
100,00
100,00
100%
e Pemberdayaan Petani Pemakai Air
100% 100,00 100,00
100,00
100,00
100,00
100%
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
226
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung Jawab
2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target target target target target target
f Optimalisasi Pengelolaan Perijinan Bidang Sumber Daya Air
100% 100,00 100,00
100,00
100,00
100,00
100%
g
Perencanaan Teknis, Sungai, Irigasi, Embung dan Jaringan Pengairan Lainnya
100% 8,00 8,00
8,00
8,00 8,00
40,00
h Peningkatan Pengelolaan Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
100% 100,00 100,00
100,00
100,00
100,00
100%
a Pengawasan Teknis Bidang Sumber Daya Air
100% 100,00 100,00
100,00
100,00
100,00
100%
1 2 2 Program Pengembangan Infrastuktur Pemukiman
Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (m3)
1.976,25
1.537,50
1.826,25
1.830,00
1.983,75
9.153,75
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih
1.976,25
1.537,50
1.826,25
1.830,00
1.983,75
9.153,75
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
227
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung Jawab
2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target target target target target target
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Keciptakaryaan
5,00 5,00
5,00
5,00 5,00
25,00
Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman (desa/ kel)
335,00 336,00
335,00
335,00
336,00
1.677,00
Pembangunan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Perkotaan
31,00 30,00
31,00
31,00
32,00
155,00
Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan
15,00 15,00
15,00
15,00
15,00
75,00
Pembangunan jalan akses pusat pertumbuhan
42,00 42,00
42,00
42,00
42,00
210,00
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Bidang SDA dan Pemukiman
7,00 7,00
7,00
7,00 7,00
35,00
Penyelesaian Gedung KP3B 1,00 2,00
1,00
1,00 1,00
6,00
Pembangunan Gedung Kantor di KP3B
1,00 2,00
1,00
1,00 1,00
6,00
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
228
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung Jawab
2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target target target target target target
Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung
3,00 3,00
3,00
3,00 3,00
15,00
Pembangunan Gedung Kantor
3,00 3,00
3,00
3,00 3,00
15,00
Pembangunan Infrastruktur Penunjang KP3B
100,00 100,00
100,00
100,00
100,00
100%
DED Gedung Kantor/Badan/Dinas dan Infrastruktur Keciptakaryaan Lainnya
8,00 8,00
8,00
8,00 8,00
40,00
Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman
100,00 100,00
100,00
100,00
100,00
100%
1 3 Bidang Perumahan
1 3 1 Program Pembinaan dan Penataan Perumahan
Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan
Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
229
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung Jawab
2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target target target target target target
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
24,00 24,00
24,00
24,00
24,00
120,00
Pembinaan dan Penataan Perumahan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 4 Bidang Statistik
1 4 1 Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan
Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
a. Penyediaan Data dan Informasi
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tabel 5.1 Indikasi Rencana Program Kegiatan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
Pencapaian Target Kinerja sangat tergantung pada kebijakan, arahan program strategis dan konsistensi alokasi pendanaan setiap
tahunnya.
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
230
5.2 PENDANAAN
Pendanaan pada Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi
Banten antara lain sebagai berikut:
Program/ Bidang
Pagu Anggaran (Rp. X 1.000.000,00) Total
2013 2014 2015 2016 2017
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air
120.002
118.404
121.280
132.948
148.128
640.761
Pengembangan Infrastuktur Pemukiman
233.420
240.468
241.716
241.634
248.114
1.205.352
Pembinaan dan Penataan Perumahan
16.250
16.275
16.303
16.333
16.366
81.526
Peningkatan Sarana, Prasarana dan Kapasitas Aparatur
5.825
6.134
6.457
6.795
7.148
32.358
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
1.050
1.010
1.071
1.132
1.223
5.485
Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah
1.200
1.260
1.323
1.389
1.459
6.631
Total
377.747
383.551
388.149
400.230
422.437
1.972.113
Tabel. 5.2 Rencana Alokasi Anggaran Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman Provinsi Banten Periode Renstra Tahun 2012-2017
Untuk selanjutnya Perumusan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif disertakan dalam Lampiran
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
231
BAB VI INDIKATOR KINERJA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Penetapan indikator kinerja daerah pada RJMD Tahun 2012-2017
dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator
capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja
daerah berkenaan.Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja
penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Banten Tahun 2012-2017.
Adapun Indikator kinerja daerah, hubungan antara kebijakan umum, program
pembangunan daerah, indikator kinerja program, bidang urusan pada
RPJMD Tahun 2012-2017 terkait dengan Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017 antara lain sebagai berikut:
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KONDISI KINERJA
PADA AWAL
PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
2012 2013 2014 2015 2016 2017
B ASPEK PELAYANAN UMUM
1 Fokus Layanan Urusan Wajib
1.2 Pekerjaan Umum
e
Peningkatan dan Rehabilitasi
Jaringan Irigasi Teknis (ha)
17.029,64 18.218,52 19.407,39 20.596,26 21.785,14 22.974,00 22.974,00
C ASPEK DAYA SAING DAERAH
2 Fokus Fasilitas Wilayah /
Infrastruktur
2.1 Pekerjaan Umum
a Cakupan Akses Pelayanan Sanitasi Dasar (%)
67,01 70,53 74,05 77,57 81,09 84,61 84,61
b
Cakupan Pelayanan Air Bersih Perkotaan dan Pedesaan (%)
27,47 32,87 37,48 42,48 47,49 52,50 52,50
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi
Banten Tahun 2012-2017
NO KEBIJAKAN
UMUM
PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH
INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA
URUSAN SKPD
PENANGGUNG
JAWAB KONDISI
AWAL
KONDISI
AKHIR
Misi Pertama:
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan
1 Meningkatkan kondisi
infrastruktur sumber daya air untuk
mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air,
serta pengendalian daya rusak air
Program Pengembangan
dan Pengelolaan Sumberdaya
Air
Cakupan pelayanan
pencegahan, penanggulangan dan pemulihan
banjir dan abrasi (%)
35 46,2 Pekerjaan Umum
Dinas SDAP
Luas layanan
peningkatan dan rehabilitas jaringan irigasi teknis (Ha)
1360 15118,5 Pekerjaan
Umum
Dinas SDAP
2 Meningkatkan kinerja pengelolaan
bangunan gedung/ rumah negara
Program Pembinaan dan Penataan
Perumahan
Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan
45 100% Perumahan Dinas SDAP
3 Meningkatkan
pembangunan infrastruktur
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
233
NO KEBIJAKAN UMUM
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN KINERJA
URUSAN SKPD
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL
KONDISI AKHIR
permukiman
4 Mengembangkan
pembinaan dan penataan perumahan
5 Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum, sanitasi,
persampahan dan air limbah
6 Meningkatkan
dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam
pelayanan publik untuk mewujudkan clean
government and good governance
Program
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Daerah
Rasio ketersediaan
dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
100% 100% Otonomi
Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi
Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan
Persandian
Seluruh SKPD
Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan
100% 100% Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat
Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
Seluruh SKPD
Program Peningkatan Sarana,
Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran
serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
100% 100% Otonomi Daerah,
Pemerintahan
Umum, Administrasi
Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan
Persandian
Seluruh SKPD
Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm. Perkantoran serta
pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan
100% 100% Otonomi Daerah,
Pemerintahan
Umum, Administrasi
Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian
dan Persandian
Seluruh SKPD
Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017
234
NO KEBIJAKAN UMUM
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN KINERJA
URUSAN SKPD
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL
KONDISI AKHIR
Rasio
Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
100% 100% Otonomi
Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi
Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan
Persandian
Seluruh SKPD
Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian
100% 100% Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat
Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
Seluruh SKPD
7 Meningkatkan kualitas data dan informasi
pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan
pemerintahan
Program Penyediaan Data
Pembangunan Daerah
Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan
(unit)
41 Paket 205 Paket Statistik Seluruh SKPD
Tabel 6.2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Provinsi Banten Tahun
2012-2017