rencana kerja badan lingkungan hidup kabupaten …bogorkab.go.id/uploads/images/bogorkab/rencana...

I-1

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL :

RENCANA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra)

SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode

sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta

kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Badan Lingkungan Hidup tahun 2014

sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun- tahun sebelumnya,

dimana Renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra terbaru,

karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun 2008-

2013 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil

Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen RKPD tahun

2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada

RPJMD tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuensi dari hal

tersebut, Renstra Badan Lingkungan Hidup tahun 2008-2013 masih

tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014.

Dokumen Renja Badan Lingkungan Hidup tahun 2014 akan

dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Badan

Lingkungan Hidup periode tahun 2013-2018. Disamping itu, Renja

Badan Lingkungan Hidup harus terintegrasi dengan prioritas dan

I-2

fokus pembangunan daerah tahun 2014, bersinergi dengan prioritas

pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta harus

menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Badan Lingkungan

Hidup. Dst........ (disesuaikan oleh SKPD dan Kecamatan)

I-1

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR

NOMOR : TANGGAL :

RENCANA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra)

SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode

sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta

kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Badan Lingkungan Hidup tahun 2014

sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun- tahun sebelumnya,

dimana Renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra terbaru,

karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun 2008-

2013 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil

Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen RKPD tahun

2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada

RPJMD tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuensi dari hal

tersebut, Renstra Badan Lingkungan Hidup tahun 2008-2013 masih

tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014.

Dokumen Renja Badan Lingkungan Hidup tahun 2014 akan

dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Badan

Lingkungan Hidup periode tahun 2013-2018. Disamping itu, Renja

I-2

Badan Lingkungan Hidup harus terintegrasi dengan prioritas dan

fokus pembangunan daerah tahun 2014, bersinergi dengan prioritas

pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta harus

menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Badan Lingkungan

Hidup.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.

Badan Lingkungan Hidup (BLH) merupakan Perangkat Daerah

yang menjadi unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah

di bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Badan yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu

Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan mempunyai

fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di

Bidang Lingkungan Hidup

c. Pembinaan pelaksanaan tugas di Bidang Lingkungan Hidup dan

d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Dengan mengusung VISI “Terwujudnya Peningkatan Kualitas

Sumber Daya melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

berkelanjutan”, diharapkan lima MISI yang ada, yakni mewujudkan

organisasi yang handal, meningkatkan penataan lingkungan hidup

guna mendukung pengendalian dampak lingkungan hidup,

meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan kualitas SDA,

meningkatkan pemulihan lingkungan hidup, meningkatkan

pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup dapat terwujud.

Badan Lingkungan Hidup (BLH) sebagai Badan yang

bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup, telah

melakukan berbagai upaya pengelolaan dan pengendalian lingkungan

hidup yang dilakukan setiap tahunnya secara langsung ataupun

I-3

tidak langsung yang tertuang didalam Rencana Strategis (Renstra)

dimana didalamnya memuat sasaran dan program yang akan

dilaksanakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut berdasarkan

kemampuan baik secara internal maupun eksternal beserta berbagai

peluang dan ancaman yang mungkin timbul.

Penjabaran Rencana Strategis (Renstra) adalah Rencana Kerja

(Renja), yang disusun setiap tahun oleh badan dalam bentuk kegiatan

operasional terperinci.

Rencana Kerja merupakan penghubung antara Renstra dengan

perencanaan operasional yang lebih terperinci serta merupakan alat

untuk monitoring dan evaluasi kinerja.

Melalui Rencana Kerja Tahunan diupayakan untuk mengadakan

perencanaan, penataan dan pengendalian lingkungan sehingga

pengelolaannya sejalan dengan pelestarian lingkungan. Rencana Kerja

BLH Tahun 2014 menguraikan seluruh program dan kegiatan yang ada

dimasing-masing bidang dan bagian Sekretariat.

1.1. LANDASAN HUKUM :

Penyusunan Renja BLH Kabupaten Bogor didasarkan kepada :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Undang-undang Nomor 4

Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

I-4

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,


5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan


59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



9. Undangan-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara



10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



11. Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4577);

12. Peraturan Pemerintahan Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

I-5

4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4741);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia



20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata

I-6

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia



22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman


59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

23. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

24. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan

Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;

25. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Program

Pembangunan yang Berkeadilan;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jawa Barat

Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 24

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 SERI E);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa

Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 SERI E, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 64);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang

I-7

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah

Daerah (Lembran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);


Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);


Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12

Tahun 2008);


Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun

2005-2025 (Lembran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor

19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Bogor Tahun 2005-2025 (Lembran Daerah Kabupaten Bogor Tahun

2008 Nomor 27);


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor

Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009

Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah

Kabupaten Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor

Tahun 2011 Nomor 16);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah :

1. Menjabarkan Visi, Misi dan Program yang telah ditetapkan melalui

Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup (BLH)

2. Sebagai sarana dalam menampung aspirasi masing-masing bidang

untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan BLH

3. Tersedianya pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan dalam

pelaksanaan kegiataan

4. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan

daerah Kabupaten Bogor

I-8

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN :

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Lingkungan

Hidup tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang Latar Belakang, Dasar Hukum,

Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN

LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2011 DAN TAHUNH 2012

Bab II ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja BLH

Tahun Lalu dan Capaian Renstra BLH, Isu-isu Penting

Penyelenggaran Tugas dan Fungsi BLH, Review terhadap

Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan

Kegiatan Masyarakat.

3. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja BLH, Program

dan Kegiatan.

4. BAB IV PENUTUP

Berisikan catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan

dan rencana tindak lanjut.

II-1

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

BADAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2012 DAN

CAPAIAN RENSTRA BLH.

Anggaran Belanja Daerah Badan Lingkungan Hidup (BLH) pada

Tahun 2012 sebesar Rp. 7.857.877.000,- terdiri dari Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp. 3.777.650.000,- dan Belanja Langsung, sebesar

Rp. 4.480.227.000.

Anggaran Belanja Tidak Langsung digunakan untuk Gaji Pokok

dan Tunjangan sementara Belanja Langsung digunakan untuk

pelaksanaan program dan kegiatan dilingkup Badan Lingkungan Hidup

yang terdiri dari 10 (sepuluh) Program dan 50 (limapuluh) kegiatan.

Realisasi hasil pelaksanaan dari anggaran tersebut adalah

sebagai berikut : Anggaran Belanja sebesar Rp. 7.857.877.000,- ,

Realisasi sebesar Rp. 7.239.800.558,- atau terserap 93,17%, terdiri dari

Belanja Tidak Langsung yang ditargetkan sebesar Rp. 3.777.650.000,-

terealisasi sebesar Rp. 3.322.604.118,- atau terserap98,37%, sementara

Belanja Langsung dari target sebesar Rp. 4.480.227.000,- terealisasi

sebesar Rp. 3.917.196.440,- atau terserap 87,43% maka

Surplus/Defisitsebesar 93,17% atau sebesar Rp. 7.239.800.558,-

.Secara garis besar realisasi anggaran Badan Lingkungan Hidup sebagai

berikut:

No. Uraian Anggaran

(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

%

Realisasi

A. PENDAPATAN

B. BELANJA 7.857.877.000 7.239.800.558 93,17

1. BELANJA TIDAK

LANGSUNG 3.777.650.000 3.322.604.118 98,37

2. BELANJA LANGSUNG 4.480.227.000 3.917.196.440 87,43

C. SURPLUS / (DEFISIT) 7.857.877.000 7.239.800.558 93,17

II-2

Uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya sebagai

berikut :

1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup, terdiri dari 8 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1.1. Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan, dari

rencana anggaran Rp.200.000.000,- realisasinya mencapai

Rp.184.374.900,- atau sebesar 92,19% dengan output dari

rencana jumlah pemantauan kualitas lingkungan, dari rencana

sebanyak 100 perusahaan dan 8 sungai (S.Ciliwung,

S.Cisadane, S. Cileungsi, S. Cipamingkis, S. Cikaniki, S. Cikeas,

S. Kalibaru dan S. Cibeet) realisasinya tercapai 100 perusahaan

dan 8 sungai atau sebesar 100%.

1.2. Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3, dari


Rp.139.559.500,- atau sebesar 93,04% dengan outputdari

rencana jumlah perusahaan pengelolaan limbah B3 yang dibina,

dari rencana sebanyak 160 perusahaan, realisasinya tercapai

160 perusahaan atau sebesar 100%

1.3. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan peran serta Masyarakat

Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup, dari rencana anggaran

Rp.200.000.000,- realisasinya mencapai Rp.177.649.575,- atau

sebesar 88,82% dengan outputdari rencana Jumlah masyarakat

yang peduli lingkungan, dari rencana sebanyak 50 orang,

realisasinya tercapai 50 orang atau sebesar 100%

1.4. Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Penerapan Amdal dan

UKL/UPL, dari rencana anggaran Rp.162.500.000,- realisasinya

mencapai Rp.154.149.800,- atau sebesar 95% dengan

outputdari rencana Jumlah perusahaan yang dibina dalam

penerapan AMDAL dan UKL/UPL dan jumlah sosialisasi evaluasi

tanggapan yang terlaksana, dari rencana sebanyak 72

perusahaan di 12 kecamatan yakni Pamijahan, Cisarua, Cijeruk,

Parung, Gunung Sindur, Kemang, Cibinong, Citeureup,

Babakan Madang, Gunung Putri, Klapanunggal dan Cileungsi,

realisasinya tercapai 72 perusahaan atau sebesar 100%

II-3

1.5. Kegiatan Pelaksanaan Analisa Pengujian Air Limbah, dari


Rp.74.998.500,- atau sebesar 100% dengan outputdari rencana

Jumlah industri yang dianalisa pengujian air limbah, dari

rencana sebanyak 20 industri di 6 kecamatan yakni Cibinong,

Gunung Putri, Babakan Madang, Leuwisadeng, Cileungsi,

Citeureup, Ciomas, Cigudeg dan Kemang, realisasinya tercapai

20 industri atau sebesar 100%

1.6. Kegiatan Pelaksanaan Analisa Pengujian Air Permukaan, dari



Jumlah sertifikat hasil uji air di 8 sungai (S. Kalibaru,

S.Ciliwung, S.Cisadane, S. Cileungsi, S. Cipamingkis, S.

Cikaniki, S. Cikeas dan S. Cibeet), dari rencana sebanyak 107

titik, realisasinya tercapai 107 titik atau sebesar 100%

1.7. Kegiatan Pelaksanaan Analisa Pengujian Udara (Ambient), dari



Jumlah sertifikat hasil uji udara, dari rencana sebanyak 40 titik

di 6 kecamatan yakni Ciawi, Gunung Sindur, Cibinong,

Citeureup, Gunung Putri, Cileungsi dan Klapanunggal,

realisasinya tercapai 40 titik atau sebesar 100%

1.8. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Sengketa Akibat

Dampak Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dari



rencana Jumlah kasus yang ditangani terdapat pengaduan

dugaan adanya pencemaran/kerusakan lingkungan, dari

rencana sebanyak 5 kegiatan, realisasinya tercapai 5 kegiatan

atau sebesar 100%

2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam,

terdiri dari 2 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

2.1. Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan

Pemanfaatan SDA, dari rencana anggaran Rp.100.000.000,-

II-4

realisasinya mencapai Rp.83.405.000,- atau sebesar 83%

dengan outputdari rencana Jumlah pengendalian kerusakan

lingkungan yang terlaksana, dari rencana sebanyak 40 kegiatan,

realisasinya tercapai 40 kegiatan atau sebesar 100%

2.2. Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Informasi Status Kerusakan

Lahan/Tanah untuk Produksi Biomasa, dari rencana anggaran

Rp. 235.750.000,- realisasinya mencapai Rp. 218.400.000,- atau

sebesar 93% dengan outputdari rencana jumlah informasi data

kondisi lahan/tanah dan status kerusakannya, dari rencana

sebanyak 10 buku, realisasinya tercapai 10 buku atau sebesar

100%

3) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam,

terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

3.1. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Pedoman Standar dan

Prosedur Pemulihan Lingkungan, dari rencana anggaran


sebesar 70% dengan outputdari rencana jumlah buku pedoman

standar dan prosedur pemulihan yang tersusun, dari rencana

sebanyak 1 buku, realisasinya tercapai 1 buku atau sebesar

100%.

4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup, terdiri dari 1 kegiatan dengan

perincian sebagai berikut :

4.1. Kegiatan Data Pengembangan dan Informasi Lingkungan, dari



rencana jumlah buku tentang data dan informasi lingkungan,

dari rencana sebanyak 10 laporan, realisasinya tercapai 1

laporan atau sebesar 100%

5) Program Peningkatan Pengendalian Polusi, terdiri dari 1 kegiatan

dengan perincian sebagai berikut :

5.1. Kegiatan Pelaksanaan Pengujian Emisi Udara Akibat Aktivitas

Industri, dari rencana anggaran Rp.100.000.000,- realisasinya

mencapai Rp.93.997.400,- atau sebesar 94% dengan outputdari

II-5

rencana Jumlah kegiatan usaha industri dalam pengelolaan

pengendalian pencemaran udara, dari rencana sebanyak 90

kegiatan usaha, realisasinya tercapai 90 kegiatan usaha atau

sebesar 100%

6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 18

kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

6.1. Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dari


Rp.993.000,- atau sebesar 19,94% dengan outputdari rencana

jumlah kebutuhan surat menyurat dan dokumen kerja kantor,

dari rencana sebanyak 1.130 lembar, realisasinya tercapai 228

lembar atau sebesar 100%

6.2. Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik, dari rencana anggaran Rp.102.600.000,-

realisasinya mencapai Rp.75.747.162,- atau sebesar 73,83%

dengan outputdari rencana jumlah kebutuhan sarana

komunikasi dan listrik, dari rencana sebanyak 6 line Telepon, 2

internet, 5 listrik dan 2 PAM, realisasinya tercapai 6 line

Telepon, 2 internet, 5 listrik dan 2 PAM atau sebesar 100%

6.3. Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dari rencana anggaran


sebesar 68.84% dengan outputdari rencana jumlah STNK

kendaraan dinas operasional yang tersedia, dari rencana

sebanyak 1 unit roda 6, 7 unit roda 4 dan 9 unit roda 2,

realisasinya tercapai 1 unit roda 6, 7 unit roda 4 dan 9 unit roda

2 atau sebesar 100%

6.4. Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dari



rencana jumlah tenaga kebersihan kantor, dari rencana

sebanyak 4 orang, realisasinya tercapai 4 orang atau sebesar

100%

6.5. Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja, dari rencana anggaran Rp.13.200.000,- realisasinya

mencapai Rp.5.950.000,- atau sebesar 45% dengan outputdari

II-6

rencana jumlah peralatan kerja yang diperbaiki, dari rencana

sebanyak 94 unit, realisasinya tercapai 42 unit atau sebesar

100%

6.6. Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dari



rencana jumlah kebutuhan ATK untuk pelaksaan tupoksi, dari

rencana sebanyak 69 jenis, realisasinya tercapai 69 jenis atau

sebesar 100%

6.7. Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan, dari rencana anggaran Rp.65.000.000,-


dengan outputdari rencana jumlah barang dan cetakan dan

penggandaan, dari rencana sebanyak 15 cetakan dan 84

penggandaan, realisasinya tercapai 15 cetakan dan 61

penggandaan atau sebesar 100%

6.8. Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dari rencana anggaran


sebesar 83.70% dengan outputdari rencana jumlah kebutuhan

komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor,

dari rencana sebanyak 8 jenis, realisasinya tercapai 8 jenis atau

sebesar 100%

6.9. Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor, dari rencana anggaran Rp.54.312.000,- realisasinya

mencapai Rp.50.560.400,- atau sebesar 93,09% dengan

outputdari rencana Jumlah pemeliharaan gedung kantor, dari

rencana sebanyak 2 unit meja kerja+kaca, 30 unit meja kerja ½

biro, 1 unit sofa sice, 22 unit kursi lipat, 5 unit meja rapat dan 1

unit papan struktur, realisasinya tercapai 2 unit meja

kerja+kaca, 30 unit meja kerja ½ biro, 1 unit sofa sice, 22 unit

kursi lipat, 5 unit meja rapat dan 1 unit papan struktur atau

sebesar 100%

6.10. Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan, dari rencana anggaran Rp.20.000.000,-


II-7

dengan outputdari rencana Jumlah kebutuhan surat kabar,

majalah dan buku peraturan perundang-undangan, dari

rencana sebanyak 5.042 jenis dan 2 buku, realisasinya tercapai

5.040 jenis dan 2 buku atau sebesar 100%

6.11. Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dari


Rp.1.111.000,- atau sebesar 74,07% dengan outputdari rencana

jumlah kebutuhan tabung gas yang tersedia, dari rencana


100%

6.12. Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Makanan dan Minuman, dari



rencana jumlah kebutuhan jamuan makan dan minum, dari

rencana sebanyak 250 galon, 150 dus, 2705 orang “rapat” dan

150 orang “tamu”, realisasinya tercapai 60 galon, 18 dus, 2.140

orang “rapat” dan 150 orang “tamu” atau sebesar 100%

6.13. Kegiatan Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Dalam dan Luar Daerah, dari rencana anggaran


sebesar 77,15% dengan outputdari rencana jumlah rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah, dari rencana

sebanyak 311 Dalam Daerah dan 183 Luar Daerah, realisasinya

tercapai 164 Dalam Daerah dan 146 Luar Daerah atau sebesar

100%

6.14. Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran, dari rencana anggaran


sebesar 100% dengan outputdari rencana jumlah honor bulanan

bagi para pegawai kontrak, dari rencana sebanyak 2 orang,

realisasinya tercapai 2 orang atau sebesar 100%

6.15. Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD,

dari rencana anggaran Rp.35.232.000,- realisasinya mencapai


rencana jumlah dokumen dan arsip dinas, dari rencana

II-8

sebanyak 1000 arsip, realisasinya tercapai 1000 arsip atau

sebesar 100%

6.16. Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Pelayanan Administrasi

Kepegawaian, dari rencana anggaran Rp.90.000.000,-


dengan outputdari rencana jumlah pengelolaan administrasi

kepegawaian di BLH, dari rencana sebanyak 9 laporan,

realisasinya tercapai 9 laporan atau sebesar 100%

6.17. Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Pelayanan Administrasi

Barang, dari rencana anggaran Rp.35.000.000,- realisasinya

mencapai Rp.27.080.000,- atau sebesar 77,37% dengan output

dari rencana jumlah pengelolaan administrasi barang dinas,

dari rencana sebanyak 6 dokumen, realisasinya tercapai 6

dokumen atau sebesar 100%

6.18. Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor,



rencana jumlah piket pengamanan kantor setiap hari, dari

rencana sebanyak 6 orang, realisasinya tercapai 6 orang atau

sebesar 100%

7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 8

kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

7.1. Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor,



rencana jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor, dari

rencana sebanyak 11 unit, realisasinya tercapai 11 unit atau

sebesar 100%

7.2. Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Kantor, dari rencana

anggaran Rp.90.000.000,- realisasinya mencapai


rencana jumlah kebutuhan peralatan kantor, dari rencana


100%

7.3. Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung


II-9


outputdari rencana jumlah pemeliharaan gedung kantor, dari

rencana sebanyak 2 gedung, realisasinya tercapai 2 gedung atau

sebesar 100%

7.4. Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional, dari rencana anggaran Rp.90.000.000,-


dengan outputdari rencana jumlah kendaraan operasional 7

mobil dan 9 motor, dari rencana sebanyak 7 mobil dan 9 motor,

realisasinya tercapai 7 mobil dan 9 motor atau sebesar 100%

7.5. Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor, dari rencana anggaran

Rp.50.000.000,- realisasinya mencapai Rp. 19.318.200,- atau

sebesar 38.64% dengan output dari rencana jumlah kondisi

peralatan kantor, dari rencana sebanyak 64 unit, realisasinya

tercapai 42 unit atau sebesar 100%

7.6. Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan



outputdari rencana jumlah kondisi peralatan kantor, dari

rencana sebanyak 8 macam, realisasinya tercapai 6 macam atau

sebesar 100%

7.7. Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Alat-Alat Labolatorium, dari



rencana jumlah alat laboratorium, dari rencana sebanyak 1

unit, realisasinya tercapai 1 unit atau sebesar 100%

7.8. Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Alat-Alat Labolatorium, dari



rencana jumlah alat laboratorium yang terkalibrasi, dari

rencana sebanyak 15 unit, realisasinya tercapai 15 unit atau

sebesar 100%

8) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan

dengan perincian sebagai berikut :

II-10

8.1. Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya, dari rencana anggaran Rp.9.300.000,-

realisasinya mencapai Rp.9.225.000,- atau sebesar 99% dengan

outputdari rencana jumlah pakaian dinas dan perlengkapan,

dari rencana sebanyak 6 keamanan dan 4 kebersihan,

realisasinya tercapai 6 keamanan dan 4 kebersihan atau sebesar

100%

9) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari

2 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

9.1. Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-undangan, dari rencana anggaran


sebesar 38,81% dengan outputdari rencana jumlah peserta

bimbingan teknis/implementasi peraturan, dari rencana

sebanyak 12 orang, realisasinya tercapai 4 orang atau sebesar

100%

9.2. Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Mental dan Rohani bagi

Aparatur, dari rencana anggaran Rp.25.000.000,- realisasinya

mencapai Rp.20.000.000,- atau sebesar 80,-% dengan

outputdari rencana jumlah aparat yang dibina, dari rencana

sebanyak 24 kali ceramah dan 44 kali senam, realisasinya

tercapai 24 kali ceramah dan 44 kali senam atau sebesar 100%

10) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 8 kegiatan dengan perincian

sebagai berikut :

10.1. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dari rencana anggaran


sebesar 100% dengan outputdari rencana Jumlah dokumen

lakip yang tersedia, dari rencana sebanyak 15 buku,

realisasinya tercapai 15 buku atau sebesar 100%

10.2. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran, dari rencana anggaran Rp.20.000.000,-

realisasinya mencapai Rp.20.000.000,- atau sebesar 100%

dengan output dari rencana jumlah dokumen laporan

II-11

keuangan semesteran yang tersedia, dari rencana 1 dokumen,

realisasinya tercapai 1 dokumen atau sebesar 100%

10.3. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun, dari rencana anggaran Rp.25.000.000,- realisasinya

mencapai Rp.25.000.000,- atau sebesar 100% dengan

outputdari rencana jumlah keluaran dokumen keuangan akhir

tahun, dari rencana sebanyak 5 buku realisasinya tercapai 5

buku atau sebesar 100%

10.4. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Anggaran, dari



jumlah dokumen anggaran perubahan 2011 dan anggaran TA

2012, dari rencana sebanyak 160 buku, realisasinya tercapai

160 buku atau sebesar 100%

10.5. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan SKPD, dari


Rp.148.500.000,- atau sebesar 99%, dengan outputdari

rencana jumlah administrasi keuangan kegiatan BLH, dari

rencana sebanyak 12 laporan, realisasinya tercapai 12 laporan

atau sebesar 100%

10.6. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD,



jumlah dokumen renja 2011 yang tersedia, dari

rencana sebanyak 15 buku, realisasinya tercapai 15 buku atau

sebesar 100%

10.7. Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

SKPD, dari rencana anggaran Rp.20.000.000,- realisasinya


outputdari rencana jumlah dokumen laporan kegiatan pada

dinas, dari rencana sebanyak 12 dokumen, realisasinya

tercapai 12 dokumen atau sebesar 100%

10.8. Kegiatan Pelaksanaan Publikasi Kinerja SKPD, dari rencana

anggaran Rp.25.000.000,- realisasinya mencapai

Rp.22.500.000,- atau sebesar 90% dengan output jumlah

II-12

kinerja SKPD, dari rencana sebanyak 3 dokumen, realisasinya

tercapai 3 dokumen atau sebesar 100%.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, ada 12

kegiatan yang realisasikegiatannyatidak mencapai 100 %. Hal ini

disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain adalah :

- Anggaran belanja BLH yang relatif kecil sehingga pelaksanaan

kegiatan menjadi kurang maksimal.

- Sumber Daya Manusia yang terbatas baik yang teknis maupun non

teknis membuat pelaksanaan kegiatan kurang optimal

- Sarana dan prasarana yang terbatas mengakibatkan pelaksanaan

kegiatan tidak maksimal

- Adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran

Tabel 2.1……

II-13

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pendelegasian Kewenangan Dokumen Administrasi Pelayanan

Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah, Kepala Badan Lingkungan Hidup memiliki kewenangan

meliputi:

1. Perijinan, terdiri atas:

a. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (LB3); dan

b. Izin Pengumpulan Limbah B3 , kecuali minyak pelumas dan oli

bekas

2. Non Perijinan, terdiri atas:

a. Pengesahan Kelayakan Lingkungan; dan

b. Pengesahan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan

Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Kewenangan tersebut diatas penunjang pencapaian Indikator

Kinerja Kunci Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.

Dalam implementasi kinerja pelayanan, BLH melakukan

pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan atau

usaha yang telah memperoleh pengesahan dan rekomendasi kelayakan

lingkungan. Secara umum permasalahan dapat diatasi dengan cara

melakukan koordinasi bersama sektor terkait dan aparat lapangan.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor memberikan

kontribusi bagi pencapaian kebijakan prioritas Pembangunan Daerah

yang Kesatu, yaitu Peningkatan infrastruktur sarana prasarana wilayah

dan pengendalian kualitas lingkungan, kontribusi Pencapaian kebijakan

tersebut ditandai dengan capaian rata-rata indikator kinerja kunci (IKK)

sebesar 104,73%, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Uraian capaian

kinerja indikator kinerja kunci tersebut sebagai berikut :

II-14

1) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL

dari rencana sebesar 60 %, realisasinya mencapai 60,09 % atau

100,15%;

2) Penegakan hukum lingkungan dari rencana 70% realisasinya

mencapai 78,43%; atau 112,04%

3) Luas lahan dan/tanah untuk produksi biomassa yang telah

ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya dari rencana

sebesar 80% realisasinya mencapai 89,15 %, atau 111,44%;

4) Pencemaran status mutu air dari rencana 80% realisasinya mencapai

80 %, atau 100%;

5) Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan

teknis persyaratan pengendalian pencemaran udara dari rencana

80% realisasinya mencapai 80% atau 100%.

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut telah mencapai

sasaran antara lain sebagai berikut :

1) Meningkatnya pengendalian pencemaran air, udara dan kerusakan

tanah

2) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan

lingkungan hidup

Pencapaian kinerja dari indikator kinerja kunci di atas,

dikontribusikan oleh 10 program dan 50 kegiatan, yaitu :


Hidup, dengan 8 kegiatan;

2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan 2

kegiatan;


dengan 1 kegiatan;


Alam dan Lingkungan Hidup, dengan 1 kegiatan;

5) Program Peningkatan Pengendalian Polusi, dengan 1 kegiatan;

6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 18 kegiatan;

7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 8

kegiatan;

8) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan 1 kegiatan;

II-15

9) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 2

kegiatan;


Kinerja dan Keuangan, dengan 8 kegiatan.

Badan Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas dan

fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai

permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan

tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus

dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka

meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Tantangan yang paling nyata

dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika

pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh

adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat

yang tidak dapat dihindari.Seiring dengan perkembangan global

tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan

oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi

pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah

daerah Kabupaten Bogor agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam

menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun

eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis.

Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan)

dan Weaknesses (Kelemahan), sedangkan Lingkungan eksternal

meliputi Oppurtunity (Peluang)dan Ancaman Threaths (Ancaman).

Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal

antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan (S):

a. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

b. Peraturan daerah nomor 12 tahun 2008 tentang pembentukan

lembaga teknis daerah;

II-16

c. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium

Lingkungan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bogor

Nomor 70 Tahun 2008;

d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Izin

Pembuangan Air Limbah dan Peraturan Bupati Nomor 74

Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan

Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (LB3)

e. Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2011 tentang

Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen

Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Kepada

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

f. SDM yang berkompeten di bidang lingkungan sebagai Pejabat

Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Penyedik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan

g. Pegawai yang berpendidikan Stara-1 (S1) keatas di Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor diatas 66,63 % dari total

jumlah pegawai;

Kelemahan (W) :

a. Sarana dan prasarana kerja belum memadai;

b. Keterbatasan anggaran;

c. Masih lemahnya koordinasi dengan lintas SKPD lain, instansi

vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM,

Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian

d. Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik

metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya.

2. Lingkungan Eksternal

Peluang (O):

a. UU nomor 25 tentang sistem perencanaan pembangunan

nasional dan Permendagri nomor 54 tahun 2010;

b. Apresiasi dan Harapan yang tinggi oleh pimpinan daerah,

DPRD, dan Masyarakat Kabupaten Bogor tentang peran

maksimal Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dalam

II-17

pembangunan daerah yang dimulai dari perencanaan sampai

dengan evaluasi;

c. Kepercayaan pimpinan daerah, DPRD dan masyarakat

terhadap Badan Lingkungan Hidup.

d. Banyaknya Industri-industri berpartisipasi dalam

pembangunan.

e. Kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah serta

perguruan tinggi dan LSM ;

f. Sumber daya alam.

Ancaman (T):

a. Belum maksimalnya penegakkan hukum;

b. Kurangnya keterpaduan program kerja Organisasi Perangkat

Daerah;

c. Luas wilayah yang besar, dan keterbatasaan sumber

pendapatan dan pembiayaan untuk pembangunan sangat

menyulitkan menentukan skala prioritas ;

d. Banyaknya pendekatan-pendekatan sebagai sumber masukan

perencanaan pembangunan sehingga menyulitkan

menentukan kegiatan prioritas pembangunan.

Tabel 2.2…….

II-18

2.3. ISU– ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN

LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, lembaga

lingkungan hidup mempunyai tugas utama membantu kepala daerah

dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi bidang

lingkungan hidup sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.

Kewenangannya meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan

pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan

hidup, memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian

dampak lingkungan, melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa

lingkungan, melakukan pembinaan dan peningkatan partisipasi

masyarakat, pelayanan bidang lingkungan hidup dan penyelenggaraan

unit pelaksana teknis laboratorium lingkungan.

Badan Lingkungan Hidup sesuai tugasnya yaitu sebagai

membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang Lingkungan Hidup, dan dalam melaksanakan tugas

pokok tersebut Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor mempunyai

fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di

Bidang lingkungan Hidup

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Lingkungan Hidup

dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

II-19

Ditinjau dari sisi tugas bidang lingkungan hidup, secara umum

tugas Badan Lingkungan Hidup terkait dengan pencapaian visi dan

seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara

khusus, tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup berkontribusi

langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 3 yaitu Meningkatkan

infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi secara berkelanjutan.

Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang

terjadi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di daerah-

daerah pertambangan, dan pembangunan kawasan-kawasan

industri.Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air,

maupun suara sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan

masyarakat di sekitar kawasan industri. Demikian pula alih fungsi

lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat

mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat

mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi,

banjir, polusi dan lain-lain.

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut,

maka Badan Lingkungan Hidup perlu merancang berbagai rencana

pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka

peningkatan kompetensi SDM khususnya dibidang lingkungan hidup

perlu ditingkatkan.Selanjutnya perumusan rencana pembangunan

berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga

kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen

penting lainnya dalam bidang lingkungan hidup yang berwawasan

lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan

akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga di masa yang

akan datang sistem data dan informasi lingkungan hidup menjadi salah

satu sumber informasi dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial

maupun lainnya.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan lingkungan hidup

di Kabupaten Bogor selama periode 2008-2012 diukur dari semakin

luasnya kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air yang

dipantau status mutu airnya, yaitu dari 10% pada tahun 2008 menjadi

80% tahun 2012.

II-20

Sementara berkaitan dengan kewajiban para pelaku

usaha/kegiatan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan,

dilakukan pengawasan, yang cakupannya meningkat setiap tahunnya,

yaitu dari 35% pada tahun 2008 menjadi 60,09% pada tahun 2012.

Berkaitan dengan jumlah kegiatan usaha yang mentaati

persyaratan administrasi dan teknis persyaratan pengendalian

pencemaran udara, yaitu dari 10% pada tahun 2008 menjadi 80% pada

tahun 2012.

Guna memperoleh gambaran tentang areal yang berpotensi

mengalami kerusakan lahan/tanah maka dalam rangka pengendalian

kerusakan lahan/tanah, yaitu Luas lahan dan/tanah untuk produksi

biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status

kerusakannya, yaitu dari 10% pada tahun 2008 menjadi 89,15% tahun

2012.

Sejak tahun 2009, BLH Kabupaten Bogor telah secara aktif

berupaya untuk menegakkan hukum lingkungan, dengan memfasilitasi

penyelesaian kasus lingkungan yang terjadi di Kabupaten Bogor.

Efektivitas penegakan hukum lingkungan telah meningkat dari 10%

pada tahun 2009 menjadi 78,43% pada tahun 2012.

II-21

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan

bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan

pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta

kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan

tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup.

Usulan program dan kegiatan tersebut diperoleh berdasarkan

masih banyak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan serta

masyarakat dan stakeholder lainnya belum sepenuhnya menyadari

bahwa pelestarian lingkungan hidup, penanggulangan dan pencegahan

kerusakan lingkungan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama,

bukan hanya pemerintah saja.

Namun untuk Tahun Anggaran 2014, tidak ada program dan

kegiatan yang berdasarkan usulan dari masyarakat, program dan

kegiatan diusulkan dalam rangka memenuhi amanah Permendagri No.

6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan

SPM.

III-1

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Kebijakan nasional dan provinsi merupakan penjabaran tujuan

dan sasaran pada misi serta menjadi strategi pembangunan Pemerintah

Daerah Kabupaten Bogor. Kebijakan tersebut menjadi pedoman dalam

melaksanakan program dan kegiatan dengan kata lain kebijakan

nasional dan provinsi adalah cara untuk mengarahkan pencapaian

tujuan dan sasaran misi yang ditetapkan dan dijadikan pedoman dalam

melaksanakan program dan kegiatan pembangunan.

Dalam penyusunan program dan kegiatan Badan Lingkungan

Hidup tahun 2014, tidak ada Kebijakan Nasional dan Provinsi yang

dijadikan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan

pembangunan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA BADAN LINGKUNGAN

HIDUP

Visi Badan Lingkungan Hidup adalah : ”Terwujudnya

Perbaikan Kualitas Sumber Daya melalui Pengelolaan Lingkungan

yang Berkelanjutan”. Misi Badan Lingkungan Hidup adalah sebagai

berikut :

a. Mewujudkan Organisasi yang Handal.

b. Meningkatkan Penataan Lingkungan Hidup guna Mendukung

Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.

c. Meningkatkan Pemanfaatan Dan Pengembangan Kualitas Sumber

Daya Alam.

d. Meningkatkan Pemulihan Lingkungan Hidup

e. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran

Lingkungan Hidup.

Perumusan Tujuan Strategis BLH sesuai dengan Visi dan Misi

yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Misi Pertama :

1. Melengkapi Sarana dan Prasarana Kerja BLH

2. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dalam Pengelolaan

Lingkungan Hidup

III-2

3. Melengkapi Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Kompeten dibidang

Lingkungan Hidup

Misi Kedua :

1. Meningkatkan Ketaatan Pelaku Kegiatan/Usaha

2. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Meningkatkan Kualitas dan Akses Informasi

4. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan

Hidup.

Misi Ketiga :

1. Meningkatkan Dukungan dan Peran Aktif Aparatur, Kegiatan

Usaha, Perguruan Tinggi, LSM dan Masyarakat

2. Mengoptimalkan Jejaring Lingkungan Hidup sebagai Forum

Komunikasi

3. Tersedianya Kajian Lingkungan Hidup

4. Mendorong Penggunaan Teknologi Tepat Guna dan Ramah

Lingkungan Hidup.

Misi Keempat :

1. Meningkatkan Kualitas dan Akses Informasi;

2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Lingkungan Hidup.

Misi Kelima :

1. Meningkatkan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup;

2. Menurunkan Tingkat Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

Hidup;

3. Meningkatkan Kapasitas dan Pelayanan Jasa Laboratorium

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu

tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran

menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan

dilakukan pencapaian tujuan. Sasaran memberikan fokus pada

penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dan terukur.

Sasaran Badan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Sasaran sesuai dengan Misi Pertama :

1. Melengkapi sarana dan prasarana kerja BLH;

III-3

2. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

hidup;

3. Melengkapi peraturan pengelolaan lingkungan hidup;

4. Mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang

lingkungan hidup.

Sasaran sesuai dengan Misi Kedua :

1. Meningkatkan ketaatan pelaku kegiatan/usaha;

2. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup;

3. Meningkatkan kualitas dan akses informasi;

4. Meningkatkan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan

hidup.

Sasaran sesuai dengan Misi Ketiga :

1. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan usaha;


3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan

lingkungan hidup.

Sasaran sesuai dengan Misi Keempat :


2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan

lingkungan hidup

Sasaran sesuai dengan Misi Kelima :

1. Meningkatkan pemantauan kualitas lingkungan hidup;

2. Menurunkan tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;

3. Meningkatkan kapasitas dan pelayanan jasa laboratorium.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, Badan Lingkungan Hidup

merasa perlu untuk menaikkan anggarannya agar upaya pengelolaan

lingkungan hidup bisa lebih baik lagi. Tahun 2013 anggaran Belanja

yang direncanakan sebesar Rp. 9.568.269.000,- terdiri dari Belanja Tak

Langsung sebesar Rp. 3.629.663.000,- dan Belanja Langsung sebesar

Rp. 5.938.606.000,- Rincian Anggaran Belanja Badan Lingkungan

Hidup sebagai berikut :

III-4

Secara keseluruhan, program dan kegiatan pada Anggaran

Belanja BLH adalah sebagai berikut:

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

TAHUN 2013

No. NAMA PROGRAM BANYAK

KEGIATAN ANGGARAN KET

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

18 Keg 1.264.847.849

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

9 Keg 1.043.598.000

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Keg 15.960.000

IV. Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3 Keg 98.700.000

V.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

8 Keg 430.000.000

VI. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH

9 Keg 1.851.250.151

VII. Program Perlindungan dan Konservasi SDA

2 Keg 530.000.000

VIII. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA

1 Keg 100.000.000

IX. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LH

4 Keg 454.250.000

X. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

1 Keg 150.000.000

Jumlah 56 Keg 5.938.606.000

Sementara BLH juga telah menetapkan Target Pencapaian

Indikator Kinerja Kunci sebagai berikut :

No. URAIAN ANGGARAN ANGGARAN

+/- KET 2013 2014

A. Pendapatan - - -

B. Belanja 9.568.269.000 13.516.297.000 3.948.028.000

Belanja Tidak Langsung

3.629.663.000 3.964.517.000 334.854.000

Belanja Langsung

5.938.606.000 9.551.780.000 3.613.174.000

C. Surplus/Defisit 9.568.269.000 13.516.297.000 3.948.028.000

III-5

- Prosentase Cakupan Pengawasan Kegiatan/Usaha Wajib AMDAL

dengan target sebesar 65 %

- Prosentase Pencemaran Status Mutu Air : 100 %

- Prosentase Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Mentaati

Persyaratan Administrasi dan Teknis Pengendalian Pencemaran

Udara : 100 %

- Prosentase Luasan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi

Biomassa yang telah ditetapkan Status dan Diinformasikan Status

Kerusakannya dengan target : 100 %

- Prosentase Penegakan Hukum dengan target 90 %

Untuk pencapaian target yang telah ditetapkan BLH maka

langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut :

- Menyusun Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup tahun 2013

- Menyusun tahapan kegiatan/anggaran

- Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan

Adapun Program kegiatan Tahun 2014 terdiri atas :


Hidup, dengan 13 kegiatan;

2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan 3

kegiatan;


dengan 1 kegiatan;


Alam dan Lingkungan Hidup, dengan 10kegiatan;

5) Program Peningkatan Pengendalian Polusi, dengan 1 kegiatan;

6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 18 kegiatan;

7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 9

kegiatan;

8) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan 1 kegiatan;

9) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 3

kegiatan;


Kinerja dan Keuangan, dengan 9 kegiatan.

III-6

Adapun yang menjadi program prioritas Badan Lingkungan Lingkungan

Hidup Tahun 2014 adalah :

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,

dengan kegiatan antara lain :

1. Pemantauan Kualitas Lingkungan;

2. Pengelolaan B3 dan Limbah B3;

3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Pembinaan Penerapan AMDAL dan UKL/UPL;

5. Analisa Pengujian Air Limbah;

6. Analisa Pengujian Air Permukaan;

7. Analisa Pengujian Udara Ambient;

8. Koordinasi Penyelesaian Sengketa Akibat Dampak Pencemaran Dan

Kerusakan Lingkungan;

9. Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air dari

kegiatan/usaha;

10. Perhitungan Daya dukung dan Daya Tampung Sungai Ciliwung,

Cileungsi dan Cisadane;

11. Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik, UKM dan Peternakan;

12. Pendampingan Kegiatan Pembangunan IPAL Komunal dan Biogas dari

Limbah Domestik;

13. Pembuatan Raperbup.

BAB IV

PENUTUP

Renja Badan Lingkungan Hidup tahun 2014 merupakan dokumen

perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi

pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 di lingkup Badan

Lingkungan Hidup, guna mendukung tercapainya target pembangunan

daerah tahun 2014 yang tercantum dalam Rencana kerja Pembangunan

Daerah Tahun 2014. Renja Badan Lingkungan Hidup tahun 2014 dipastikan

masih mempedomani Renstra Badan Lingkungan Hidup tahun 2008-2013,

telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun

sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Badan Lingkungan

Hidup dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir

usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting

yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan

urusan lingkungan hidup yang diemban oleh Badan Lingkungan Hidup

sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. Oleh

karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang

terkait dengan pelaksanaan isi Renja Badan Lingkungan Hidup.

Semoga Renja Badan Lingkungan Hidup tahun 2014 ini dapat

dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga

diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor

tahun 2014. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh

pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

: Cibinong

: 28 Juni 2013

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR

Drs. RONNY SUKMANA,M.Si. PembinaTk.I

NIP. 196104271986081001

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR

Drs. RONNY SUKMANA,M.Si.

PembinaTk.I NIP. 196104271986081001

BAB IV

P E N U T U P

Renja Badan Lingkungan Hidup tahun 2014 merupakan dokumen

perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi

pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 di lingkup Badan

Lingkungan Hidup, guna mendukung tercapainya target pembangunan

daerah tahun 2014 yang tercantum dalam Rencana kerja Pembangunan

Daerah Tahun 2014. Renja Badan Lingkungan Hidup tahun 2014 dipastikan

masih mempedomani Renstra Badan Lingkungan Hidup tahun 2008-2013,

telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun

sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Badan Lingkungan

Hidup dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir

usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting

yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan

urusan lingkungan hidup yang diemban oleh Badan Lingkungan Hidup

sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. Oleh

karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang

terkait dengan pelaksanaan isi Renja Badan Lingkungan Hidup.

Semoga Renja Badan Lingkungan Hidup tahun 2014 ini dapat

dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga

diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor

tahun 2014. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh

pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

rencana kerja badan lingkungan hidup kabupaten …bogorkab.go.id/uploads/images/bogorkab/rencana...

Documents