badan lingkungan hidup kota mataram

PROFIL BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA MATARAM

1.1. Sejarah/Latar Belakang

Pembangunan disatu pihak menunjukkan dampak positif terhadap lingkungan dan

masyarakat, seperti tersedianya jaringan jalan, telekomunikasi, listrik, air, kesempatan kerja

serta produknya sendiri memberi manfaat bagi masyarakat luas dan juga meningkatkan

pendapatan bagi daerah yang bersangkutan.Masyarakat sekitar pabrik langsung atau tidak

langsung dapat menikmati sebagian dari hasil pembangunannya. Dipihak lain apabila

pembangunan ini tidak diarahkan akan menimbulkan berbagai masalah seperti konflik

kepentingan, pencemaran lingkungan, kerusakan pengurusan sumberdaya alam, masyarakat

konsumtif serta dampak sosial lainnya yang pada dasarnya merugikan masyarakat.

Perkembangan ilmu dan teknologi manusia telah banyak membawa kesejahteraan

hidup.Namun tampaknya kesejahteraan ini diperoleh melalui resiko yang teramat besar, yaitu

ancaman eksistensi manusia sendiri sebagai oranisme hidup.Produk-produk industri dibarengi

dengan hasil sampingan yang merusak kualitas lingkungan hidup dan menggerogoti kehidupan

manusia. Manusia dan lingkungan saling mempengaruhi, maka kemerosotan mutu lingkungan

hidup akan mempengaruhi juga mutu kehidupan manusia.

Kota merupakan pusat kreativitas, budaya, dan perjuangan keras manusia.Kota, selain

merefleksikan vitalitas dan berbagi peluang umat manusia, juga melambangkan kemajuan

sosial dan ekonomi.Kota identik dengan taburan bangunan-bangunan yang dibuat

manusia.Bangunan perumahan, perkantoran, sarana umum seperti pasar atau pusat

perbelanjaan, rumah sakit, terminal, jalan raya, tempat hiburan, dan lain-lain dibangun demi

kepentingan manusia.Bertambahnya jumlah manusia diperkotaan membuat lahan yang tersisa

yang bisa ditanam menjadi semakin sedikit.Nafsu membangun tempat-tempat yang masih

tersisa ini untuk diubah menjadi hunian manusia membuat keserasian lingkungan sudah tidak

terpikirkan lagi. Setiap jengkal tanah di kota besar lantas menjadi buruan. Pembangunan

gedung berpacu dengan waktu dan pertambahan penduduk.Bahkan setelah lahan semakin

sulit diperoleh alternatif pembangunan gedung tetap saja tidak berhenti.Hanya orientasi

pembangunannya tidak lagi horizontal melainkan vertikal.

Pertumbuhan kegiatan ekonomi dan pembangunan yang masih terpusat pada daerah

perkotaan (70 % industri diperkirakan berlokasi di kawasan perkotaan dan sekitarnya),

memacu arus urbanisasi sehingga berpengaruh terhadap penyebaran penduduk. Dengan

meningkatnya jumlah penduduk dan luas lahan yang terbatas akan berakibat terhadap

menurunnya kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Kota Mataram merupakan suatu kota dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi.

Jumlah penduduk Kota Mataram sesuai data BPS Kota Mataram tahun 2015 sebanyak 420.019

jiwa dengan tingkat kepadatan penduduknya mencapai 6.678 jiwa per kilometer persegi

dengan laju pertumbuhan sebesar 1,020 persen. Perkembangan jumlah penduduk dan

Frofil Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram

Kepadatan Penduduk Kota Mataram dari Tahun 2006 s/d 2012, menunjukkan trend yang terus

meningkat, hal tersebut tidak lepas selain dari adanya pertumbuhan penduduk alami juga

karena adanya migrasi yang dikarenakan kedudukan dan fungsi Kota Mataram selain sebagai

Ibu Kota Provinsi juga sebagai pusat pemerintahan, pendidikan serta perdagangan dan jasa.

Kondisi faktual berupa kepadatan penduduk yang cukup tinggi dengan trend yang makin

meningkat setiap tahunnya merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus dikelola

dengan baik. Tantangan yang dihadapi yang berhubungan dengan lingkungan berupa

timbulnya berbagai macam permasalahan lingkungan mulai dari tingkat pencemaran yang

meningkat (kualitas air, tanah dan udara), alih fungsi lahan yang tinggi, permasalahan

persampahan dan isu lingkungan lainnya, disamping masalah lingkungan global berupa

pemanasan global (global warming). Sedangkan peluangnya adalah tersedianya jumlah

sumber daya manusia sebagai pelaku/aktor penggerak perekonomian guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Sebagai informasi tentang kondisi lingkungan hidup di Kota Mataram terkini sekaligus

sebagai bentuk laporan dan pertanggungjawaban maka disusunlah Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram. Dalam

Penyusunan Laporan ini, akan disajikan beberapa data yang berkaitan dengan profil Badan

Lingkungan Hidup Kota Mataram, program kerja, realisasi anggaran, hambatan dan tantangan

yang dihadapi serta langkah-langkah solutif dan antisipatif terhadap masalah dan tantangan

yang sedang dan akan dihadapi. Laporan ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada

semua pihak yang berkepentingan guna meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang

lebih baik di masa mendatang.

1.2. Dasar Hukum Pembentukan Instansi

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran

Negara Tahun 1974 Nomor : 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3041)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor : 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat

II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993, Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara

Nomor : 3531);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437);


5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4438);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor : 59 Tambahan Lembaran Negara

Nomor : 3838);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan

Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001, Nomor : 138 Tambahan Lembaran Negara

Nomor : 4153);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan

Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001, Nomor : 153 Tambahan

Lembaran Negara Nomor : 4161);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007, Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara

Nomor : 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2007, Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4741);

12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan

Kelurahan di Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2007, Nomor : 1, Seri

D);

13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang

Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota

Mataram Tahun 2008, Nomor : 2, Seri D);

14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008, Nomor :

3, Seri D);

15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi

Perangkat daerah Kota Mataram;

16. Peraturan Walikota Mataram Nomor 29 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan

Fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kota Mataram;

1.3. Struktur Ogranisasi


Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok

dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram, maka Struktur Organisasi Badan

Lingkungan Hidup Kota Mataram adalah sebagai berikut:

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

A. Tugas Pokok


Tugas Pokok Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram adalah: “Menyelenggarakan

Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup”.

B. Fungsi

Berdasarkan tugas pokok tersebut, dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud diatas, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

C. Rincian Tugas Unsur Organisasi

Dalam melaksanakan kegiatan tugas pokok dan fungsi organisasi, diuraikan rincian dan

tugas unsur organisasi sebagai berikut:

KEPALA BADAN mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, membina,

mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan

pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan.

Disamping itu Kepala Badan mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerjaBadan;

b. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Lingkungan Hidup berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku ;

c. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana KerjaAnggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan KinerjaBadan;

d. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sertabimbingan dibidang Lingkungan Hidup ;

e. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Badandengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait;

f. Pelaksanaan kerjasama/kemitraan dengan Lembaga penelitian/pengkajian bidangLingkungan Hidup, Instansi Pemerintah , Lembaga Organisasi SwadayaMasyarakat, perorangan dan swasta sesuai ketentuan yang berlaku ;

g. Pemberian pertimbangan terhadap penetapan perijinan serta rekomendasi teknistertentu terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku;

h. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan SDM perlindungan dan pengelolaanLingkungan Hidup ;

i. Pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Badan ;j. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

sesuai peraturan perundang-undangan; k. Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup ; l. Pemberian fasilitasi dan bantuan teknis dibidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup;


m. Pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan ketatausahaan ;n. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang

tugasnya.

SEKRETARIS mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur,

mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan

pembinaan teknis dan pelayanan administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan,

rumah tangga dan perlengkapan.

Fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, RencanaKerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Badan;

b. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen pelaksanaanAnggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Badan;

c. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkupBadan;

d. Perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;e. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional

Prosedur Pelaksanaan kegiatan lingkup Badan;f. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum,

perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;g. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan;h. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum,

perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

kesekretariatan;j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian,

mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengkoordinasian penyusunan program

dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan.

Fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen PelaksanaanAnggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja lingkup Badan;

b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan danpenyusunan program lingkup Badan;

c. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra ) dan Rencana KerjaTahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja lingkup Badan;

d. pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka penyusunan LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) lingkup Badan;


e. penyiapan bahan Koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku;

f. penyiapan bahan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur pelaksanaankegiatan lingkup Badan;

g. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan dan penyusunanprogram lingkup Badan;

h.. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

SUB BAGIAN KEUANGAN dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang


mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan keuangan lingkup Badan.

Fungsi:

a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan keuangan;c. penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang

penyusunan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawabankeuangan lingkup Badan;

d. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka analisa pelaksanaan anggaran,perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi;

e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas ;f. pengkoordinasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan lingkup

Badan;g. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan lingkup Badan;h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur,

mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan administrasi

kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan.

Fungsi:

a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi

kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;c. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pengelolaan administrasi

kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;d. pengumpulan, pengolahan dan analisa data kebutuhan perlengkapan;e. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian

perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan yangberlaku ;


f. penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;

g. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Badan;h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Pengurus dan Penyimpan Barang; i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Bidang Tata Lingkungan &AMDAL dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang


mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan program kerja

dibidang penaatan lingkungan dan AMDAL.

Fungsi:

a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang;b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan

Anggaran ( RKA/DPA) dan Program Kerja Sub Bidang dibawahnya;c. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang tata lingkungan dan AMDAL

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja

perangkat daerah (SKPD)/Instansi terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaanprogram/kegiatan di bidang tata lingkungan dan AMDAL;

e. pelaksanaan fasilitasi bagi jenis usaha atau kegiatan yang berdampak padalingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan;

f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama/kemitraan dengan instansi terkait,masyarakat dan/atau swasta dalam rangka pengelolaan tata lingkungan danamdal;

g. pelaksanaan investigasi perubahan iklim;h. pengkoordinasian pelaksanaan perijinan dibidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan dan AMDAL sesuai ketentuan yang berlaku;i. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup terhadap jenis

usaha dan atau kegiatan diluar usaha yang wajib dilengkapi AMDAL sesuaiperaturan perundang-undangan;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

SUB BIDANG KONSERVASI DAN TATA LINGKUNGAN dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur,

mengawasi dan mengkoordinasikan bawahan dalam penyusunan program dan

pelaksanaan kegiatan dibidang Konservasi dan Tata Lingkungan.

Fungsi:

a penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bidang ;


b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang konservasi dan TataLingkungan ;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait dengan konservasi danpenaatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

d. penyiapan bahan perumusan pengaturan, pembinaan, pengawasan danpengendalian dibidang konservasi dan Tata Lingkungan;

e. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dibidang konservasi danTata Lingkungan dengan Instansi Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakatdan/atau Swasta ;

g. pengumpulan, pengolahan dan analisa data dibidang konservasi dan TataLingkungan;

h. pelaksanaan pengelolaan administrasi dan pelayanan dibidang konservasi dan TataLingkungan ;

i. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibidang konsevasi dan Tata Lingkungan; j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang ;k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

SUB BIDANG AMDAL dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas

pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan

bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan dibidang analisis

mengenai dampak lingkungan.

Fungsi:

a penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja seksi;b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang AMDAL;c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait dengan pemanfaatan Sumber

Daya Alam (SDA), penganggulangan pencemaran, dan kerusakan lingkungansesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. penyiapan bahan perumusan pengaturan, pembinaan, pengawasan danpengendalian dibidang AMDAL;

e. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dibidang AMDAL denganInstansi Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau Swasta sesuaiperaturan perundang-undangan;

f. penyiapan bahan pertimbangan teknis terhadap penetapan perijinan danrekomendasi teknis dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupsesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. pengumpulan, pengolahan dan analisa data dibidang AMDAL;h. pelaksanaan pengelolaan administrasi dan pelayanan dibidang AMDAL;i. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibidang AMDAL; j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang;k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin,

merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan


dalam rangka pelaksanaan program kerja dibidang pencemaran dan kerusakan

lingkungan.

Fungsi:

a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Sub Bidang dibawahnya;c. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang pencemaran dan kerusakan

lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja

perangkat daerah (SKPD)/Instansi terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaanprogram/kegiatan di bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan;

e. pelaksanaan pengawasan atas pengendalian pencemaran dan kerusakanlingkungan hidup yang berkaitan dengan polusi atau pencemaran lainnya sesuaiperaturan perundang-undangan;

f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama/kemitraan dengan instansi terkait,masyarakat dan/atau swasta dalam rangka pengendalian pencemaran dankerusakan lingkungan;

g. pelaksanaan penyediaan laboratorium lingkungan hidup sesuai ketentuan yangberlaku;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

SUB BIDANG PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,

mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan

program dan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kerusakan

lingkungan.

Fungsi:

a penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja sub bidang;b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pe gendalian pencemaran

dan kerusakan lingkungan;c. penyiapan bahan perumusan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan

pengendalian dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;d. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dibidang pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan Instansi Pemerintah, LembagaSwadaya Masyarakat dan/atau Swasta sesuai ketentuan yang berlaku;

e. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan bantuan teknis pengendalianpencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;

f. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan atas pengendalian pencemaran dankerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan limbah dan atau pencemaranlainnya sesuai peraturan perundang-undangan;

g. pengumpulan, pengolahan dan analisa data dibidang pengendalian pencemarandan kerusakan lingkungan;


h. penyiapan bahan kerjasama/kemitraan dengan Lembaga penelitian/pengkajianbidang Lingkungan Hidup, Instansi Pemerintah , Lembaga Organisasi SwadayaMasyarakat dan atau swasta dalam rangka pengendalian pencemaran dankerusakan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;

i. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibidang pengendalian pencemaran dankerusakan lingkungan hidup;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang;k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

SUB BIDANG PENGELOLAAN PEMULIHAN LINGKUNGAN dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur,

mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan

pelaksanaan kegiatan pengelolaan pemulihan kerusakan lingkungan.

Fungsi:

a penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja sub bidang;b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan pemulihan

lingkungan;c. penyiapan bahan perumusan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan

pengendalian dibidang pengelolaan pemulihan lingkungan;d. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dibidang pengelolaan

pemulihan lingkungan dengan Instansi Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakatdan/atau Swasta sesuai ketentuan yang berlaku;

e. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan bantuan teknis pengelolaan pemulihanlingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;

f. pengumpulan, pengolahan dan analisa data dibidang pengelolaan pemulihanlingkungan;

g. penyiapan bahan kerjasama/kemitraan dengan Lembaga penelitian/pengkajianbidang Lingkungan Hidup, Instansi Pemerintah , Lembaga Organisasi SwadayaMasyarakat dan atau swasta dalam rangka pengelolaan pemulihan lingkungansesuai ketentuan yang berlaku;

h. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibidang pengelolaan pemulihanlingkungan;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang;j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Penaatan Lingkungan dan Peningkatan kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur,

mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan

program kerja dibidang penaatan lingkungan dan peningkatan kapasitas.

Fungsi:

a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang;b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan

Anggaran ( RKA/DPA) dan Program Kerja Sub Bidang dibawahnya;c. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang penaatan lingkungan dan

peningkatan kapasitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;


d. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan satuan kerjaperangkat daerah (SKPD)/Instansi terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaanprogram/kegiatan di bidang penaatan lingkungan dan peningkatan kapasitas;

e. pelaksanaan koordinasi pengembangan program kelembagaan dan programpeningkatan kualitas dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan hidup sesuaiperaturan perundang-undangan;

f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama/kemitraan dengan instansi terkait,masyarakat dan/atau swasta dalam rangka penaatan lingkungan;

g. pelaksanaan koordinasi dibidang penaatan lingkungan dalam rangka pemberianpertimbangan teknis terhadap sengketa /gugatan lingkungan hidup yangmelibatkan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yangberlaku;

h. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakkan kebijakan daerah dibidangpenegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan berpedoman padaperaturan perundang-undangan yang berlaku;

i. pelaksanaan kegiatan dibidang penaatan lingkungan dalam rangka peningkatankualitas dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

SUB BIDANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi

dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan program

dan pelaksanaan kegiatan dibidang penegakan hukum lingkungan.

Fungsi:

a penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bidang;b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang penegakan hukum

lingkungan;c. penyiapan bahan perumusan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan

pengendalian dibidang penegakan hukum lingkungan sesuai peraturanperundang-undangan yang berlaku;

d. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dibidang penegakanhukum lingkungan dengan Instansi Pemerintah, masyarakat dan atau Swasta;

e. penyiapan bahan pertimbangan teknis terhadap sengketa /gugatan lingkunganhidup yang melibatkan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undanganyang berlaku;

g. pengumpulan, pengolahan dan analisa data dibidang penegakan hukumlingkungan;

h. penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakkan kebijakan daerahdibidang penegakan hukum lingkungan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. pelaksanaan kegiatan dibidang penegakan hukum lingkungan; j pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang;k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang,



mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan program dan

pelaksanaan kegiatan dibidang peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan

masyarakat.

Fungsi:

a penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bidang;b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang peningkatan kapasitas

kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat;c. penyiapan bahan perumusan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan

pengendalian dibidang peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaanmasyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dibidang peningkatankapasitas dan pemberdayaan masyarakat dengan Instansi Pemerintah, masyarakatdan atau Swasta;

e. penyiapan bahan penyusunan pengembangan program kelembagaan dan programpeningkatan kualitas dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;

f. penyiapan bahan pelaksanaan penyediaan fasilitas laboratorium lingkungan hidupsesuai peraturan perundang-undangan;

g. pengumpulan, pengolahan dan analisa data dibidang peningkatan kapasitaskelembagaan dan pemberdayaan masyarakat;

h. pelaksanaan kegiatan dibidang peningkatan kapasitas kelembagaan,pemberdayaan masyarakat, dan informasi dan komunikasi perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang;j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup sesuai dengan keahlian dan

kebutuhan. Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya

dimana setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional

senior yang ditetapkan oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan,

dimana jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

1.5. Sumber Daya Manusia

Badan Lingkungan Hidup secara struktural dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan

dibantu oleh:

Sekretaris, yang dibantu oleh Kasubbag Penyusunan Program, Kasubbag Umum dam

Kepegawaian dan Kasubbag Keuangan.

Kepala Bidang Tata Lingkungan & AMDAL, yang dibantu Kasubbid Konservasi dan Tata

Lingkungan dan Kasubbid AMDAL.

Kepala Bidang Penataan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas, yang dibantu oleh

Kasubbid Penegakan Hukum Lingkungan dan Kasubbid Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat.


Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, yang dibantu

oleh Kasubbid Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kasubbid Pengelolaan

Pemulihan Lingkungan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibantu oleh beberapa staf yang berjumlah:

26 orang

Adapun kualifikasi pendidikan seluruh pegawai adalah sebagai berikut:

Pendidikan S2 : 4 orang

Pendidikan S1 : 15 orang

SLTA : 7 orang

sehingga di Badan Lingkungan Hidup terdapat pegawai berjumlah : 28 Orang. Distribusi

pegawai berdasarkan tingkat pendidikan terlihat pada diagram dibawah ini.

Diagram 1.1. Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenis pendidikan yang dimiliki oleh tenaga-tenaga tersebut diatas bervariasi/ berasal

dari berbagai disiplin ilmu seperti: S2 Manajemen, S2 Perencanaan, S2 Akutansi, S2

Lingkungan, S1 Teknik Lingkungan, S1 Kimia, S1 Biologi, S1 Pertanian, S1 Pertambangan, S1

Ekonomi,dan SMU. Jumlah dan komposisi staf pada saat ini masih dirasakan kurang, terutama

tenaga teknis seperti, S1 Kimia, Akutansi dikarenakan banyaknya agenda dan program yang

membutuhkan tenaga teknis, terlebih saat ini status kelembagan telah berubah menjadi Badan

Lingkungan Hidup.

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram terdiri dari

21 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin

adalah sebagai berikut.


Diagram 1.2.Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai

oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun

secara sistematis dan berkesinambungan. Dalam hal ini, visi dan misi suatu organisasi

sangat penting. Disamping itu, dibutuhkan kajian – kajian internal dan eksternal

sebagai dasar perumusan visi dan misi tersebut.


Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram

1. Visi

Untuk dapat memberikan arah, semangat dan dorongan terhadap gerak

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran masa depan yang diinginkan Badan

Lingkungan Hidup Kota Mataram telah menerapkan visi yang sengaja dirancang secara

teliti dan seksama dengan berpijak kepada arah pembangunan yang ada dalam tugas

pokok dan fungsi organisasi.

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab tersebut, maka Visi Badan

Lingkungan Hidup Kota Mataram “ Terwujudnya Masyarakat Yang Berbudaya

Dan Berwawasan Lingkungan Hidup Menuju Kota Mataram Yang

Berkelanjutan “

2. Misi

Misi adalah suatu rumusan pernyataan umum sebagai pemandu dalam

mencapai tujuan inti organisasi. Agar tercapai gambaran Visi di atas, maka perlu

merumuskan kebijakan-kebijakan secara umum sebagai pemandu seluruh komponen

kegiatan kantor, sehingga tercapai satu pendapat, satu gerak langkah, satu arah untuk

bersama-sama menuju tercapainya Visi yang dimaksud.

Misi yang diselenggarakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram adalah:

1. Menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup;

2. Meningkatkan kesadaran dan prilaku masyarakat akan pentingnya perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik;

3. Meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup;

4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengawasan dan pengendalian

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

5. Meningkatkan sumberdaya, sarana dan prasarana dalam perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup;

6. Membangun sistem informasi dan perencanaan partisipatif dalam perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup;

Tujuan dan Sasaran

Seiring dengan visi dan misi Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram, maka tujuan dan

sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Terwujudnya kondisi lingkungan Kota Mataram yang hijau, bersih dan bebas dari

pencemaran baik air, tanah, udara maupun suara.

2. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan agar peduli terhadap

keberlangsungan lingkungan hidup untuk jangka panjang.

3. Adanya sinkronisasi kebijakan dalam program pembangunan yang mengedepankan

aspek lingkungan hidup sebagai landasan operasionalnya.

Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran


Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang diinginkan, Badan Lingkungan

Hidup Kota Mataram berusaha dengan segala kemampuan dan dengan menggunakan fasilitas

yang tersedia untuk mewujudnya tujuan dan sasaran yang dimaksud diatas.

Cara Mencapai Tujuan

Cara pencapaian tujuan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan fasilitas publik yang berorientasi pada pelestarian Lingkungan Hidup.

2. Merancang, membuat dan mengaplikasikan peraturan-peraturan daerah yang berkaitan

dengan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Melakukan upaya-upaya positif untuk melakukan pemulihan terhadap berbagai

komponen lingkungan yang telah mengalami kerusakan atau telah mengalami penurunan

kualitas maupun kuantitasnya.

4. Meningkatkan kerjasama atau koordinasi dengan pihak lain dalam rangka pengawasan,

pengendalain dan pemulihan lingkungan hidup.

Cara Pencapaian Sasaran

Guna tercapainya sasaran yang diinginkan dapat ditempuh dengan cara sebagai

berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dalam bidang pembinaan pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Mengoptimalkan peran institusi lingkungan hidup dalam rangka pelestarian kualitas

lingkungan (penguatan kelembagaan)

3. Penyediaan anggaran, sarana, prasarana dan SDM untuk mendukung program

peningkatan kinerja.

4. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan bagi pengelola Laboratorium Badan Lingkungan

Hidup.

5. Melakukan Evaluasi dan Monitoring di Bidang Lingkungan Hidup.

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum, seluruh kegiatan yang diprogramkan Badan Lingkungan Hidup Kota

Mataram yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) 2014 tidak dapat

dilaksanakan semua sesuai rencana. Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran. Adapun

kegiatan yang disetujui berikut capaian kinerja organisasi adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan


Input : Terlaksananya pembelian kendaraan bermotor roda tiga dan tersedianya

Bangunan pusat pengolahan sampah Kota Mataram.Output : Bertambahnya 28 unit kendaraan bermotor roda tiga dan 1 paket Bangunan

pusat pengolahan sampah Kota Mataram.Outcome : Bertambahnya jumlah Kendaraan Bermotor Pengangkut Sampah Roda Tiga

dan Bangunan pusat pengolahan sampah Kota Mataram.Benefit : Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang lebih efektif

dan efisien.Impact : Meningkatnya system pengelolaan persampahan pada masyarakat.

Hambatan : Jumlah Kendaraan Bermotor Pengangkut Sampah Roda Tiga dan

Bangunan pusat pengolahan sampah Kota Mataram hasil pengadaan

tidak sebanding dengan jumlah yang dibutuhkan masyarakat.Solusi : Jumlah Kendaraan Bermotor Pengangkut Sampah Roda Tiga, dan

Bangunan pusat pengolahan sampah Kota Mataram akan ditambah

melalui perencanaan tahun-tahun mendatang secara bertahap.

2. Peningkatan Peran Sera Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

Input : Terlaksananya sosialisasi program lingkungan dengan sampah nihil dan

bimtek peningkatan kapasitas kader gerakan menuju lisan.Output : Meningkatnya system pengelolaan persampahan yang lebih efektif dan

efisien sesuai dengan semangat UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan

persampahan. Outcome : Meningkatnya pemanfaatan peserta sosialisasi tentang program LISAN dan

terbentuknya kader gerakan menuju lisan. Benefit : Tersedianya system pengelolaan persampahan yang lebih efektif dan efisien.

Impact : Meningkatnya system pengelolaan persampahan pada masyarakat.

Hambatan : Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Solusi : Lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dan lebih menggiatkan lagi

sosialisasi masalah penanganan persampahan.

3. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Input : Tersedianya Dokumen Profil Adipura.

Output : Tersedianya 1 paket Dokumen Profil Adipura,.

Outcome : Tersedianya salah satu instrument penilaian Adipura,

Benefit : Masuknya Kota Mataram sebagai Penerima Penghargaan Adipura

Impact : Kota Mataram mendapat penghargaan Adipura

Hambatan : Persiapan penilaian dan pemantauan Adipura masih lemah

Solusi : Peningkatan Koordinasi yang lebih intensif antar SKPD untuk

mempertahankan Adipura Kota Mataram

4. Pemantauan Kualitas Lingkungan

Input : Adanya data kualitas udara ambient .


Output : Tersedianya 1 paket data kualitas udara ambient.

Outcome : Adanya 1 paket data kualitas udara ambient.

Benefit : Mempermudah pengambil kebijakan untuk mengambil kebijakan terkait

peningkatan kualitas udara ambient.Impact : Bertambahnya data kualitas dan kuantitas Lingkungan Hidup (media udara)

yang terukurHambatan : Terbatasnya sarana dan prasarana laboratorium

Kualitas dan kuantitas pengelolah laboratorium yang terbatasSolusi : Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium melalui penambahan

anggaran

Memperbanyak kesempatan pelatihan bagi pengelolah laboratorium dan

meningkatkan jumlah pengelolah laboratorium5. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Input : Tersedianya data dokumen hasil identifikasi kondisi social, ekonomi dan social

budaya (sosekbud) masyarakat sempadan sungai.Output : Tersedianya 1 paket data dokumen hasil identifikasi kondisi social, ekonomi,

dan social budaya (sosekbud) masyarakat sempadan sungai.Outcome : Mempermudah pengambilan kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang

berkaitan dengan sumber pencemaran air dan biomassa Benefit : Mempermudah pengambil kebijakan dalam mengambil keputusan yang

berkaitan dengan program restorasi sungai.Impact : Adanya data dokumen hasil identifikasi kondisi social, ekonomi, dan social

budaya (sosekbud) masyarakat sempadan sungai.Hambatan : Anggaran yang tersedia belum memenuhi target untuk menghasilkan data

yang lebih baik.Solusi : Peningkatan anggaran untuk tahun-tahun mendatang

6. Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Input : Pembentukan Tim pengaduan kasus lingkungan.

Output : Terbentuknya Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Outcome : Terlayaninya pengaduan-pengaduan masyarakat tentang lingkungan dengan

baikBenefit : Tertanganinya kasus-kasus lingkungan secara cepat dan lebih baik

Impact : Menurunnya jumlah kasus lingkungan yang tidak tertangani

Hambatan : Dana yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah kasus lingkungan yang

ditanganiSolusi : Peningkatan anggaran untuk tahun berikutnya guna peningkatan layanan

pengaduan

7. Koordinasi Penyusunan AMDAL

Input : Tersedianya data ekolabel perusahaan ramah lingkungan.

Output : Tesedianya 1 paket data ekolabel perusahaan ramah lingkungan.

Outcome : Tersedianya data ekolabel perusahaan ramah lingkungan.

Benefit : Bertambahnya jumlah dokumen lingkungan yang sesuai dengan norma,


standart, prosedur dan kapasitas.

Impact : Terwujudnya data ekolabel perusahaan ramah lingkungan.

Hambatan : Masih banyaknya usaha dan atau kegiatan yang belum dilengkapi dengan

dokumen lingkunganSolusi : Peningkatan anggaran untuk tahun berikutnya.

8. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

Input : Penyediaan pohon penghijauan.

Output : Tersedianya Pohon Penghijauan

Outcome : Bertambahnya Kuantitas Pohon untuk Penghijauan

Benefit : Bertambahnya salah satu sarana peningkatan kualitas lingkungan

Impact : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Hambatan : a.i.1. Tingkat keberhasilan hidup pohon yang ditanam masih rendah, karena

minimnya anggaran untuk biaya pemeliharaan

a.i.2. Kesadaran masyarakat akan pentingnya penghijauan masih rendahSolusi : a.i.1. Mengalokasikan biaya pemeliharaan dalam perencaanaan program

penghijauan berikutnya

a.i.2. Terus melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya

program penghijauan

9. Pantai dan Laut Lestari

Input : Terlaksananya pemberdayaan masyarakat pesisir.

Output : Meningkatnya system pengelolaan persampahan yang lebih efektif dan

efisien sesuai dengan semangat UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan

persampahan. Outcome : Terwujudnya masyarakat pesisir yang peduli perlindungan dan pengelolaan

lingkungan pesisir.Benefit : Terlaksananya pemberdayaan masyarakat pesisir pantai.

Impact : Meningkatnya system pengelolaan persampahan pada masyarakat.

Hambatan : Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pesisir.


sosialisasi masalah pengelolaan lingkungan pesisir.

10. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber – Sumber Air.

Input : Pembuatan sumur resapan.

Output : Tersedianya sumur resapan sebanyak 3 paket

Outcome : Bertambahnya jumlah sumur resapan

Benefit : Meningkatnya sarana konservasi sumber daya air

Impact : Memperkecil debit air larian dan menambah debit air tanah

Hambatan : Pemahaman masyarakat yang kurang akan pentingnya sumur resapan

Solusi : Sosialisasi kepada masyarakat


11. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan

Input : Terlaksananya kegiatan Sekolah Adiwiyata dan Pekan Bumi Nasional.

Output : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan

lingkungan. Outcome : Terwujudnya Sekolah Adiwiyata dan Terlaksananya Pekan Bumi Nasional

Benefit : Meningkatnya system pengelolaan persampahan yang lebih efektif dan

efisien.Impact : Meningkatnya system pengelolaan persampahan pada masyarakat.

Hambatan : Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan.


sosialisasi masalah penanganan persampahan.12. Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair Yang Menimbulkan

Polusi

Input : Penyediaan IPAL Domestik dan IPAL Loundry.

Output : IPAL Domestik dan IPAL Loundry sebanyak 1 paket.

Outcome : Bertambahnya jumlah IPAL Domestik dan IPAL Loundry.

Benefit : Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membuang sumber pencemaran

pada tempat yang semestinya.Impact : Menurunnya jumlah pencemaran yang diakibatkan oleh tinja manusia

Hambatan : Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pembangunan IPAL Domestik dan

IPAL Loundry yang lebih banyak.Solusi : Peningkatan anggaran untuk tahun berikutnya

13. Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran

Input : Pembentukan Sosialisasi PERDA perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup.Output : Terlaksananya Sosialisasi PERDA perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup.Outcome : Adanya salah satu payung hukum yang mampu meningkatkan perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup.Benefit : Terbentuknya PERDA perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Impact : Meningkatnya kesadaran masyarakat akan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidupHambatan : Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk melakukan sosialisasi terhadap

PERDA yang baru terbentuk.Solusi : Penyediaan anggaran untuk tahun berikutnya


PENUTUP

Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram sebagai instansi terdepan yang mengurusi

masalah Lingkungan Hidup Kota Mataram untuk ke depannya akan terus berusaha

memberikan pelayanan terbaik di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada tahun 2015,

capaian kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram secara kuantitatif untuk

kegiatan pembangunan (fisik) mencapai 100% sedangkan untuk keuangan

terealisasi 65.08%.Angka ini hanyalah salah satu instrument pengukur bahwa memang

selama ini kami telah bekerja optimal sekaligus membuat kami sedikit bernapas lega dengan

hasil yang dicapai.Akan tetapi bukan berarti kami telah puas dengan nilai tersebut. Masih

sangat banyak kendala dan tantangan yang akan dihadapi untuk tahun-tahun berikutnya

seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah kebutuhan/konsumsi masyarakat,

terlebih lagi dengan adanya krisis finansial global dan permasalahan Lingkungan global yang

mau tidak mau harus disikapi secara lebih cerdas.

Beberapa kendala, ancaman dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi,

diantaranya:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat berkaitan dengan permasalahan Lingkungan Hidup.

2. Alokasi dana yang tidak seimbang dengan jumlah permasalahan Lingkungan Hidup

yang dihadapi.

3. Kurangnya sosialisasi terhadap masdyarakat akan pentingnya pengelolaan Lingkungan

hidup.

4. Penegakan hukum yang masih rendah.

5. Untuk DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Juknis sering tidak sesuai dengan

kebutuhan atau kondisi yang ada di Kabupaten / Kota sehingga dapat mempengaruhi

prosentase keuangan.

Terkait beberapa permasalahan tersebut diatas, ada beberapa strategi penyelesaian

masalah yang sudah, sedang dan akan diterapkan:

a.i.1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait masalah Lingkungan Hidup

seperti melalui Kampanye Lingkungan Hidup, Sosialisasi dan Pelatihan-pelatihan.


a.i.2. Mengadakan kerjasama dengan stakeholder (pencinta alam dan LSM,

mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh agama) untuk mengkampanyekan pentingnya

menjaga Lingkungan hidup.

a.i.3. Mengusulkan kepada pengambil Kebijakan agar alokasi dana untuk Pengelolaan

Lingkungan Hidup dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun, mengingat permasalahan

Lingkungan Hidup yang semakin kompleks.

a.i.4. Merencanakan berbagai program yang mampu menurunkan atau meminimalkan

dampak Perubahan Iklim (Pemanasan Global dan Bencana Alam).

a.i.5. Lebih meningkatkan koordinasi terutama dengan Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan sehingga Juknis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa

lebih sesuai dengan kebutuhan Kabupaten / Kota.

Demikian ProfilBadan Lingkungan Hidup Kota Mataram kami susun.Semoga

dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.


badan lingkungan hidup kota mataram

Documents