rencana aksi sub das cikapundung

RENCANA AKSI SUB-DAS CIKAPUNDUNG

AUGUST 2007 This publication was produced by Development Alternatives, Inc. for Environmental Services Program.

Kredit Foto: ESP JAWA BARAT Salah satu pemandangan agroforestry di kawasan Sub-DAS Cikapundung.

RENCANA AKSI SUB-DAS CIKAPUNDUNG Title: Rencana Aksi Sub-DAS Cikapundung Program, activity, or project number: Environmental Services Program,

DAI Project Number: 5300201.

Strategic objective number: SO No. 2, Higher Quality Basic Human Services Utilized (BHS).

Sponsoring USAID office and contract number: USAID/Indonesia,

Contract number: 497-M-00-05-00005-00.

Contractor name: DAI. Date of publication: August 2007

TABLE OF CONTENTS

DAFTAR GAMBAR.................................................................................................................... II DAFTAR TABEL .......................................................................................................................III KATA PENGANTAR ................................................................................................................IV RINGKASAN ..............................................................................................................................V 1. POTRET SUB-DAS CIKAPUNDUNG ............................................................................ 1

1.1. IKLIM ...........................................................................................................................................................1 1.2. TATA GUNA LAHAN..................................................................................................................................3 1.3. HIDROLOGI ................................................................................................................................................3 1.4. SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT..............................................................................................................4

2. MASYARAKAT SUB-DAS CIKAPUNDUNG DAN HASIL PERENCANAAN SEKOLAH LAPANGAN............................................................................................................ 5

2.1. KELEMBAGAAN JARINGAN ORGANISASI MASYARAKAT .........................................................................6 2.2. RENCANA AKSI MASYARAKAT .................................................................................................................8

3. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SUB-DAS CIKAPUNDUNG 17 4. PENGELOLAAN SUB-DAS CIKAPUNDUNG SAAT INI .......................................... 22

4.1. PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG .................................................................................... 22 4.2. PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI (TAHURA)........................................................................ 22 4.3. PENGELOLAAN KAWASAN BUDIDAYA .................................................................................................. 23 4.4. PETA STAKE HOLDER ............................................................................................................................. 25

5. MEMBANGUN KERJASAMA PARA PIHAK ................................................................ 30 6. RENCANA AKSI 2008 – 2009......................................................................................... 31

6.1. PERIODISASI IMPLEMENTASI RENCANA AKSI MASYARAKAT............................................ 31 6.2. RENCANA DETAIL PROGRAM TAHUN 2008 – 2009.............................................................. 40

7. INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN ....................................................... 46 8. PENUTUP......................................................................................................................... 48

DAFTAR GAMBAR GAMBAR 1: SKEMA SUNGAI CIKAPUNDUNG. .............................................................................................................2

DAFTAR TABEL TABEL 1: DATA DEBIT MEAN DAN Q80 DARI TAHUN 1996 S/D 2006. ..................................................................3 TABEL 2: RUMUSAN RENCANA AKSI LAPANGAN KELOMPOK MASYARAKAT DESA MEKARWANGI. ....................8 TABEL 3: BEBERAPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENYANGKUT PENGELOLAAN DAS. ................. 17 TABEL 4: INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN............................................................................................. 46

KATA PENGANTAR Dokumen Rencana Aksi Pengelolaan Sub-DAS Cikapundung ini disusun sebagai upaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Serta dengan mengacu pada prinsip Pengelolaan DAS yang meliputi : Berbasis pada rencana aksi masyarakat dan mendorong masyarakat menjadi pemilik Bersifat lokal spesifik dan dinamis Mencakup kawasan hulu hilir Lintas sektoral, lintas wilayah dan lintas generasi; Terpadu dan berkelanjutan Perubahan perilaku, penguatan sistem, dan perbaikan lingkungan, Pertimbangan ekologi, ekonomi dan sosial masyarakat.

Dokumen Rencana Aksi pengelolaan Sub-DAS Cikapundung ini merupakan bentuk kesadaran, partisifasi dan inisiatif masyarakat yang disusun dalam kurun 5 (lima) tahun yang ditampilkan dalam periodesasi berdasarkan skala prioritas. Dalam upaya integrasi. kolaborasi dan menggalang dukungan dilakukan proses sosialisasi kepada para pihak berdasarkan kewenangan, kepentingan, peran dan TUPOKSI terhadap keberadaan sub-DAS Cikapundung dalam arti yang luas. Proses sosialisasi ini dilakukan secara berkala, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan peluang program yang dapat diintegrasikan dan dikolaborasikan. Dokumen Rencana Aksi ini diharapankan menjadi salah satu rujukan dalam pengelolaan sub DAS Cikapundung dan dapat menjadi mediator bagi komitmen para pihak dalam menjaga dan mendukung kelestarian Cikapundung. Semoga Bermanfaat. Kelompok Kerja Cikapundung

RINGKASAN Secara garis besar penyusunan dokumen rencana aksi ini melalui tiga tahapan besar antara lain : 1) Identifikasi stakeholder yang ada diwilayah sepanjang Sub DAS Cikapundung 2) Penyusunan dokumen rencana aksi 3) Implementasi dokumen rencana aksi. Proses identifikasi diarahkan pada simpul pemerintah, simpul swasta, simpul masyarakat dan LSM, yang berkegiatan di sepanjang Sub DAS Cikapundung. Proses penyusunan dokumen dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan, antara lain : 1) Road Show tingkat desa. Tahap ini bertujuan menyusun periodesasi rencana kerja masyarakat berdasarkan pada potensi, kebutuhan dan peluang yang dimiliki oleh masing-masing desa. 2) Road Show Stakeholder, untuk mendapatkan peluang integrasi, tanggapan dan usulan dari masing-masing pihak yang berkompeten dan berkepentingan 3) Lokakarya Rencana Aksi. Proses ini merupakan konsultasi publik dan untuk mengikat komitmen dan dukungan masing-masing pihak. Dokumen Rencana Aksi Pengelolaan Sub DAS Cikapundung ini merupakan bentuk perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat yang berada dikawasan hulu dan tengah Sub DAS Cikapundung, setelah melalui kajian yang dilakukan dalam bentuk sekolah lapangan dengan isue utama Daerah Aliran Air (DAA ), ada 4 (empat) isue utama yang ada dalam dokumen ini antara lain : 1) Hutan, lahan dan Pertanian (konservasi) 2) Sanitasi 3) Sarana dan fisik 4) Penguatan Kelembagaan. Dokumen Rencana Aksi ini ditampilkan dalam 5 (lima) tahun kegiatan, dengan mengacu pada periodesasi dan skala priritas. Sipat konsultasi dokumen rencana aksi ini akan berjalan secara bertahap dan paralel sesuai dengan tata waktu dalam dokumen rencana aksi dan peluang yang berkembang dari masing-masing stakeholder, yang mencakup 2 (dua) tingkat pemerintahan antara lain Kabupaten /Kota dan Provinsi. Implementasi dokumen rencana Aksi ini akan diawali oleh pertemuan tingkat teknis, yang bertujuan memberikan rancangan detail dari masing-masing kegiatan atau program yang akan dijalankan. Pertemuan tingkat teknis akan dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berkepentingan terhadap isue atau program yang akan dijalankan, yang selanjut akan bergabung dalam kelompok kerja.

1. POTRET SUB-DAS CIKAPUNDUNG

1.1. IKLIM

1.1.1. UMUM Sungai Cikapundung memiliki panjang total ± 28 Km. Sungai Cikapundung meliputi luas daerah tangkapan di bagian hulu sebesar 111,3 Km2, di bagian tengah seluas 90.4 Km2 dan di bagian hilir seluas 76.5 Km2. Pada bagian hulu terdapat percabangan sungai yang membentuk dua sub sistem DAS, yang terletak di Maribaya. Percabangan kearah Barat merupakan sub sistem Cigulung meliputi sungai Cikidang, Cibogo, Ciputri dan Cikawari. Sedangkan yang kearah Timur meliputi sungai Cibodas dan sungai Cigalukguk. Cikapundung berfungsi sebagai drainase utama pusat kota. Panjang alur sungai Cikapundung yang melintasi Kota Bandung adalah sebesar ± 15.5 Km dan 68,2% diantaranya merupakan daerah pemukiman padat penduduk. Padatnya penduduk di sepanjang bantaran sungai ini telah menyebabkan timbulnya permasalahan lingkungan, seperti meningkatnya produksi sampah domestik yang dibuang ke sungai sehingga menambah tingkat pencemaran, sanitasi lingkungan dan lain-lain. Cikapundung merupakan penyedia air baku untuk berbagai pemanfaatan, diantaranya yaitu untuk konsumsi dan energi. Untuk keperluan konsumsi air dari sungai Cikapundung dikelola oleh PDAM Kota Bandung yang membangun instalasi penyadapan di Dago Pakar, Dago, dan di Badak Singa. Selain itu air sungai Cikapundung juga dimanfaatkan oleh perusahaan dan masyarakat untuk keperluannya masing-masing. Sedangkan untuk pemanfaatan energi dikelola oleh PT Indonesia Power – Unit Saguling yang mendirikan instalasi di PLTA Bengkok dam PLTA Dago Pojok. Pada aliran sungai Cikapundung juga terdapat instalasi irigasi, yang dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian, namun seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota, instalasi tersebut sekarang tidak berfungsi secara efektif. Cikapundung juga memiliki kontribusi yang penting bagi pelestarian alam. Taman Hutan Raya (Tahura) Ir. H. Djuanda merupakan kawasan pelestarian alam yang terletak di Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikapundung, DAS Citarum yang membentang mulai dari Curug Dago, Dago Pakar sampai Maribaya yang merupakan bagian dari kelompok hutan Gunung Pulosari. Sebagian besar kawasan Taman Hutan Raya Ir. Djuanda merupakan ekosistem pinggir sungai (riparian ecosystem) yang berlereng terjal dengan tonjolan-tonjolan batu cadas, yang mempunyai ketinggian antara 770 sampai 1.330 m dpl. Kedua lereng terjal setinggi 100 – 150 m dari permukaan Sungai Cikapundung ini telah menciptakan bentang lahan khusus berupa lembah yang sangat indah. Secara umum skema sungai Cikapundung tampak sebagaimana dalam gambar 1.


Gambar 1: Skema sungai Cikapundung.

Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Provinsi Jawa Barat

ENVIRONMENTAL SERVICES PROGRAM WWW.ESP.OR.ID 2


1.1.2. CURAH HUJAN Tinggi Curah hujan dari pemantauan 6 stasiun ( Margahayu, Kayu Ambon, Cemara, Dago Pakar, Lembang dan Buah Batu) berkisar antara 1500 – 2400 mm/ tahun. Adapun hari hujan berkisar antara 96 – 220 hari. Sedangkan curah hujan maksimum 89 mm.

1.2. TATA GUNA LAHAN Tataguna lahan di sub DAS Cikapundung, meliputi:

• Perkebunan : (53,8%) • Pemukiman : (25,3%), • Hutan : (3,71%), • Sawah : (6,62%), • Semak belukar : 5,3% dan • Lahan kosong : 5,64%.

1.3. HIDROLOGI

1.3.1. POTENSI Potensi air sungai Cikapundung dibagian hulu diperoleh dari data pengamatan PDA Cikapundung – Maribaya, dimana aliran efektif yang pernah terjadi Q maks = 200 m3/det dan Q min = 0,58 m3/det. Sedangkan potensi air sungai Cikapundung dibagian hilir diperoleh dari data pengamatan PDA Cikapundung – Gandok, dimana aliran efektif yang pernah terjadi Q maks =200m3/dt dan Q min =0,566 m3/dt. Selengkapnya menyangkut potensi debit air di sepanjang aliran sungai Cikapundung adalah sebagai berikut: Tabel 1: Data Debit Mean dan Q80 dari tahun 1996 s/d 2006.

Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Provinsi Jawa Barat

1.3.2. PEMANFAATAN Pemanfaatan sumber daya air yang terdapat di sungai Cikapundung meliputi:

• Air baku untuk air minum ( PDAM Kota Bandung 2 intake 2.851.200 m3/ bln ), • Pembangkit tenaga listrik ( 2 pembangkit PLTA pakar dan PLTA Bengkok 1.495.805

KWH / bln ), • Industri ( 5 Intake 15.406.400 m3/ bln ) serta • Irigasi ( 4 DI luas 742 Ha ).



1.4. SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT Kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat memiliki arti penting dalam merumuskan kebijakan pengelolaan kawasan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana, peran dan partisipasi masyarakat perlu diintegrasikan dalam pengelolaan kawasan. Sub-DAS Cikapundung Hulu meliputi wilayah yang berada di Kecamatan Lembang, Kecamatan Cimenyan dan Kecamatan Cilengkrang. Sebagian penduduk yang tinggal di wilayah Sub DAS Cikapundung dikelompokkan sebagai sebagai penduduk miskin. Jumlah penduduk yang tergolong keluarga pra sejahtera dan sejahtera I di Kecamatan Cilengkrang dan Kecamatan Cimenyan secara berurutan adalah 2447 dan 5393 KK. Sedangkan di Kecamatan Lembang terdapat 2 desa yang tergolong desa tertinggal yaitu Desa Cikidang dan Desa Wangun Harja. Tingkat pertumbuhan penduduk cukup tinggi. Kepadatan penduduk per Km2 di kecamatan Lembang, Kecamatan Cimenyan dan Kecamatan Cilengkrang secara berturut-turut adalah 1314, 1665, dan 1614 jiwa. Ditinjau dari segi mata pencaharian, sebgaian besar penduduk bergantung pada sektor pertanian (35.6%), baik bercocok tanam, beternak, maupun berkebun atau wana tani. Usaha di sektor pertanian yang hasilnya tidak menentu dan tidak sesuai dengan pertumbuhan ekonomi maupun perkembangan sosial masyarakat, memicu masyarakat untuk mencari pekerjaan di kota atau sektor swasta lain disekitar wilayahnya, dan juga memicu pelepasan lahan kepada pihak luar. Pelepasan kepemilikan lahan ini berdampak pada semakin sempitnya lahan pertanian milik dan memicu alih fungsi lahan yang cukup tinggi di kawasan Bandung Utara. Adapun dari segi pendidikan tergolong masih rendah karena sebagian besar penduduk hanya tamat SD bahkan terdapat juga penduduk yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD. Kegiatan sosial masyarakat berjalan dengan baik seperti gotong royong, ronda dan kegiatan keagamaan. Pertemuan di setiap dusun dan desa yang masih intensif dan aktivitas keagamaan bersama yang sering diselenggarakan, menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa kepedulian yang tinggi.



2. MASYARAKAT SUB-DAS CIKAPUNDUNG DAN HASIL PERENCANAAN SEKOLAH LAPANGAN

Masyarakat yang tinggal di lingkup wilayah Sub-DAS Cikapundung sebagian besar bermata pencaharian petani atau dari sektor pertanian. Sektor pertanian menyumbang 71.82% dari nilai PDB Kecamatan lembang dan merupakan yang terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Ketergantungan penduduk yang tinggi terhadap sektor pertanian sayangnya terancam dengan adanya tekanan alih fungsi lahan sebagai akibat dari pesatnya perkembangan kota metropolitan bandung. Dorongan untuk dapat memaksimalkan produktivitas lahan, telah menggiring para petani di hulu Sub-DAS Cikapundung untuk tergantung dengan segala produk pupuk dan obat-obatan kimia yang pada jangka panjang justru menyebabkan degradasi kualitas lahan. Di sisi lain nilai penting hulu Sub-DAS Cikapundung sebagai kawasan lindung bagi daerah bawahnya adalah sangat tinggi. Sebanyak 65 juta m3 atau 60% dari 108 juta m3 air tanah di Cekungan Bandung berasal dari kawasan Bandung utara, yang termasuk di dalamnya adalah hulu Sub-DAS Cikapundung. Namun demikian pola pemanfaatan pertanian sebagian besar kurang memperhatikan aspek-aspek konservasi lahan. Hal tersebut dapat dilihat dari pola usaha tani sayuran yang kurang memperhatikan aspekaspek konservasi lahan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan erosi serta pencucian (leaching) unsur hara, serta berkurangnya laju infiltrasi air hujan yang pada akhirnya dapat mengurangi supply air tanah. Sekolah Lapangan merupakan pendekatan pendidikan yang menggunakan metode ilmiah melalui penggalian daya kritis masyarakat untuk mengungkapkan persoalan yang dihadapi terkait dengan penghidupannya. Pendekatan SL-ESP menggunakan metode partisipatif dan warga belajar sebagai subyeknya dimana masyarakat belajar langsung kondisi ekologi dan sosial dari lingkungan di sekitarnya. Peserta SL mengumpulkan data tentang permasalahan utama yang dihadapi masyarakat; melakukan analisa terhadap kondisi sosial, ekonomi, sumber daya alam, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia; dan menyusun rencana aksi yang realistis dan bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Rencana aksi ini bisa terkait dengan pengelolaan daerah aliran sungai, akses air bersih dan perbaikan sumber daya air, air bersih dan perbaikan sanitasi. Pertama, peserta Sekolah Lapangan melakukan transek untuk menilai kondisi daerah aliran sungainya di desa mereka, khususnya untuk hal-hal yang terkait dengan pengelolaan daerah aliran sungai, akses air bersih dan sanitasi. Kedua, peserta juga melakukan analisa kecenderungan untuk melihat sejarah perkembangan situasi dan kondisi wilayah dan masayarakat desa yang difokuskan pada aspek penggunaan sumberdaya yang dimiliki, kondisi sosial, kesehatan dan faktor lain yang terkait dengan peri kehidupan masyarakat. Ketiga, apa yang mereka pelajari tentang kehidupan dan wilayah mereka melalui sebuah alat analisa yang terstuktur, akan menjadi dasar untuk menentukan kondisi seperti apa yang ingin mereka



wujudkan. Akhirnya, peserta menyusun rencana aksi nyata yang diprioritaskan untuk mewujudkan perbaikan kondisi masyarakat di desanya. Aksi masyarakat yang telah dilaksanakan sebagai hasil dari Sekolah Lapangan ESP terdiri dari perbaikan sistem penyaluran air, pembangunan sarana penjernihan air rumah tangga, pembibitan berbasis masyarakat, rehabilitasi lahan, penghijauan dan penanaman pohon serta pengelolaan sampah padat rumah tangga. Demi mengefektifkan implementasi rencana aksi masyarakat, kelompok masyarakat dimaksud kemudian juga mengorganisasikan diri dalam bentuk kelembagaan jaringan. Berikut ini diuraikan kelembagaan jaringan masyarakat dan rencana aksinya.

2.1. KELEMBAGAAN JARINGAN ORGANISASI MASYARAKAT

Kelompok masyarakat di 5 desa yang meliputi Desa Sunten Jaya, Desa Cibodas, Desa Mekar Wangi, Desa Wangun Harja, dan Desa Cikidang sepakat untuk menyatukan diri dalam satu wadah kelembagaan yang berbentuk jaringan. Identitas kelembagaan tersebut adalah sebagai berikut:

• Nama : Persatuan Organisasi Rakyat Tatar Alam Bandung (PORTAB) • Kedudukan : Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung • Logo : lingkaran dengan dominasi warna hijau, gambar pohon dan tulisan

nama lembaga. Sketsa logo adalah sebagai berikut:

Organisasi ini dibentuk dengan maksud untuk lebih mengefektifkan implementasi rencana aksi masyarakat di tiap desa serta guna menggalang dukungan terhadap para pihak terkait. Visi organisasi adalah mempersatukan langkah bersama mencintai alam & lingkungan untuk menjaga, melestarikan dan mengembangkan segenap potensi yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat. Adapun misi organisasi meliputi:

• Melestarikan, memelihara, menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

• Menggali dan mengembangkan potensi lokal; • Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan, termasuk mengembangkan

keanggotaan jaringan di wilayah lain.



Mekanisme organisasi: • Kekuasaan tertinggi berada ditangan anggota jaringan yang direpresentasikan

melalui dewan perwakilan anggota (DPA) yang mewakili tiap desa. • Anggota jaringan bersifat terbuka untuk setiap kelompok masyarakat dan bukan

individu yang memiliki kesamaan visi, misi, persepsi dan kepentingan dalam melestarikan, melindungi, menjaga dan memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan secara arif dan bijaksana untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat. Saat ini keanggotaan PORTAB meliputi 5 organisasi tingkat desa yaitu Golek Decol (Cikidang,), Mekarsari (Mekarwangi), PAWAL (Wangunharja), Surga Air/SAR (Suntenjaya), KMPC (Cibodas).

• Penyelenggaraan organisasi menggunakan dua alat kelengkapan, yaitu: DPA dan pengurus yang terdiri dari koordinator beserta staf di bawahnya;

• Susunan personalia adalah sebagai berikut: o DPA : Bp. Ayi (Cikidang), Bp. Ayat (Sunten Jaya), Bp Dase (Wangun

Harja), Bp. Undang (Mekar Wangi), Bp Asep (Cibodas) o Koordinator: bp Eson (Mekar Wangi) o Wakil koordinator: bp Didi (Sunten Jaya) o Bendahara: ibu Ros dan ibu Tanti o Sekretaris: ibu Cucun dan ibu Nur

• Adapun struktur organisasi portab adalah sebagai berikut:

DPA Koordinator

Wakil Koordinator

Sekretaris Bendahara

Humas Sarana Fisik

Konservasi Sanitasi dan Lingkungan

• Hal-hal administratif lain akan dilengkapi dan disiapkan pada pertemuan-

pertemuan berikutnya yang dihadiri oleh dewan perwakilan anggota (dpa), koordinator, wakil koordinator, sekretaris dan bendahara. Adapun penetapan dan pengesahannya akan dihadiri oleh segenap anggota dalam musyawarah besar yang akan diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Rencana lanjutan:

• Melengkapi struktur kepengurusan, mekanisme organisasi, dll dengan cara melakukan pertemuan rutin setiap satu bulan sekali.

• Pertemuan rutin tersebut merupakan pertemuan bergilir di masing-masing simpul jaringan;

• Menguatkan kapasitas kelembagaan dengan menggalang dukungan guna implementasi rencana aksi masyarakat terhadap para pihak terkait serta mengembangkan simpul jaringan di desa-desa yang lain yang termasuk dalam lingkup wilayah sub-das Cikapundung.



2.2. RENCANA AKSI MASYARAKAT

2.2.1. RENCANA AKSI DESA MEKAR WANGI Desa Mekarwangi adalah desa yang letaknya langsung berbatasan dengan wilayah Kota Bandung. Tidak heran jika atmosfir kota sangat terasa di desa yang berpenduduk hampir 5000 jiwa ini . Letak desa di ketingian sekitar 1200 dpl membuat desa ini memiliki daya tarik tersendiri bagi orang kota sehingga banyak vila dan rumah mewah dibangun di wilayah desa ini. Akibat dari pembangunan vila dan rumah mewah milik orang kota, lahan yang dimiliki oleh penduduk asli Mekarwangi semakin sempit. Sebagian besar penduduk Mekarwangi bermata pencarian sebagai petani. Mereka bercocok tanam di lahan sendiri maupun lahan sewaan. Akan tetapi jika musim kemarau tiba, sebagaian dari mereka beralih profesi sebagai tukang ojek dan kuli bangunan. Kekurangan air menjadi masalah utama di Desa Mekarwangi. Jika musim kemarau tiba, warga harus antri di pancuran umum untuk memperoleh air. Ada juga yang harus mengeluarkan uang ekstra untuk membeli air bagi kebutuhan sehari-hari. Banyaknya mata air tidak memecahkan masalah kekurangan air tersebut karena volume air yang keluar dari mata air tidak besar sehingga tidak bisa mengimbangi kebutuhan warga Desa Mekarwangi. Persoalan sampah yang ada di Desa Mekarwangi membuat para peserta menginginkan adanya pengelolaan sampah yang lebih baik. Selengkapnya rumusan rencana aksi Kelompok Masyarakat Desa Mekar Wangi adalah sebagai berikut: Tabel 2: Rumusan Rencana Aksi Lapangan Kelompok Masyarakat Desa Mekarwangi.

ISU KEGIATAN TUJUAN LOKASI LANGKAH-LANGKAH

Persemaian Penyediaan bibit Tanah milik Bpk. Isap

o Musyawarah kelompok o Pengaturan jadwal perawatan o Pengamatan o Menentukan jenis bibit : surian,

cengkeh, mahoni,kopi,duren total 10.000 bibit

Penanaman Penghijauan Penyimpan air Mencegah erosi

Tanah milik luas 5 ha

o Musyawarah kelompok o Kordinasi dengan desa dan

pemilik lahan o Menentukan kebutuhan dan

peralatan

Hutan lahan pertanian

Pertanian ekologis

Meningkatkan hasil pertanian yang ramah lingkungan tanpa tergantung pada obat-obatan.

Lahan pribadi dan lahan sewa

Musyawarah Menentukan jenis tanaman Menyiapkan peralatan

Opsih Lingkungan sehat dan bersih

o Musyawarah o Sosialisasi o Menyiapkan peralatan

Sanitasi

Membersihkan pemandian umum

Sarana pemandian umum aman dan bersih

RW 01 sampai RW 09

Penyuluhan

Sarana Fisik

Pengolahan air bersih

Masyarakat mudah memperoleh air bersih

RW 03 Musyawarah dengan ESP dan pemerintahan


RENC

ENVI

ANA AKSI SUB-DAS CIKAPUNDUNG

RONMENTAL SERVICES PROGRAM WWW.ESP.OR.ID 9

2.2.2. RENCANA AKSI DESA WANGUN HARJA Wangun Harja adalah desa di ujung batas utara kabupaten Bandung dengan Kabupaten Subang, dimana desa ini terletak di daerah Kawasan Bandung Utara dan juga sebagai salah satu desa daerah tangakapan air Sub Das Cikapundung. Desa Wangunharja juga merupakan sentra desa penghasil sayuran di kabupaten Bandung dengan potensi jumlah penduduk 2117 jiwa dan luasan desa 377,73 ha dengan ketinggian 1200 M dpl juga dibagi menjadi 2 Dusun terdiri dari lahan pertanian, pemukiman, hutan dan sawah. Masyarakat desa Wangunharja adalah petani/buruh sayuran yang masih menggunakan pestisida dan pupuk kimia secara rutin dan juga pengolahan lahannya masih bertentangan dengan kaidah-kaidah lingkungan. Situasi lingkungan hidup yang semakin memprihatinkan di Desa Wangunharja mengakibatkan terganggunya kebutuhan manusia. Perlu upaya serius, sistematik, dan berkelanjutan dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam agar tetap mampu memberikan kehidupan yang lebih baik kepada manusia. Untuk itu, sebagai salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan penguatan di tingkat masyarakat dalam menjaga agar sumberdaya alam tetap terjaga dengan munculnya inisiatif-inisiatif masyarakat. Kemudian pada gilirannya mengajak berbagai pihak yang terkait untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan tujuan tersebut. Kelompok masyarakat di Desa Wangunharja telah melaksanakan kajian melalui pendekatan Sustainable Livelihood Assessment (SLA). Dari hasil SLA ini telah teridentifikasi beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat Desa Wangunharja, yaitu:

• Penebangan pohon secara liar • Pencemaran oleh ternak • Pembuangan sampah ke aliran sungai • MCK • Kerusakan/pencemaran air oleh pestisida • Erosi • Sampah

Rencana aksi yang telah disusun oleh kelompok masyarakat Desa Wangunharja merupakan rencana aksi yang disusun berdasarkan hasil Analisa Lima Modal SLA yang dibagi menjadi 3 kelompok isu, yang secara rinci dapat dilihat di tabel berikut ini:


ENVIRONMENTAL SERVICES PROGRAM WWW.ESP.OR.ID

10

Kelompok Isu Kegiatan Tempat Waktu Sumber Dana Pelaksana

Penanaman pohon keras Tanah Milik 10 Ha Perhutani 30 Ha

Jangka Pendek dan Panjang

Masyarakat Pemerintah Perhutani Swasta

Masyarakat Pemerintah Perhutani

Percobaan pertanian ekologis Tanah Milik 100Ha Masyarakat Pemerintah Swasta

Alam, Hutan, Lahan dan Pertanian

Penyadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah

Seluruh Desa Wangunharja


Swadaya Masyarakat Pemerintah Swasta

Masyarakat Pemerintah Perhutani

Penyuluhan Dampak Limbah RT terhadap Kesehatan

RW01 dan RW 08

Pengurangan BAB sembarangan Seluruh Desa Wangunharja

Penyuluhan Dampak Pemeliharaan Hewan di Pemukiman

Seluruh Desa Wangunharja

Membuat Warung Hidup & Apotik Hidup

Halaman Rumah masing2

Jangka Pendek

Membersihkan Jalan Protokol Semua Jalan

Sanitasi, Bersih dan Sehat

Perbaikan Jalan Gang Seluruh Desa Jangka Pendek Jangka Pendek dan Panjang

- Swadaya Masayarakat - Pemerintah Swasta

Masyarakat Aparat setempat

Perbaikan Saluran air Bersih RW1 s/d RW 08 Perbaikan Selokan Seluruh Desa Perbaikan Jalan Seluruh Desa Mebangun Puskesmas Desa Pembuatan TPA Pasir Buluh

Secepatnya Sarana Fisik

Membangun Sarana Olahraga RW 2 RW 9 RW 5


- Masayarakat - Aparat setempat



11

2.2.3. RENCANA AKSI DESA CIBODAS Desa Cibodas cukup terkenal sampai di luar Jawa. Hasil pertaniannya telah menembus pasar mancanegara. Kisah sukses petani sayur banyak terdapat di desa yang berpenduduk hampir 10.000 jiwa ini, sehingga banyak orang yang menimba ilmu pertanian dari petani-petani sayur di Desa Cibodas. Hasil tani Desa Cibodas tidak berbeda dengan desa-desa lain di Lembang, yaitu buncis, selada bokor, timun, tomat, labu, cabe merah, cabe rawit, sawi putih, kentang, stroberi, dsb. Selain dalam pertanian, Desa Cibodas pun menjadi acuan bagi desa-desa yang akan membangun jaringan air bersih swadaya. BPAB Desa Cibodas yang diketuai oleh Bpk. H. Otoy kerap kali dikunjungi oleh mereka yang ingin mempelajari pengelolaan air bersih secara swadaya. Menurut keterangan Bpk. H. Otoy, BPAB Cibodas mampu memberikan kontribusi yang cukup besar kepada Desa Cibodas misalnya membantu pembangunan SMPN 4 Lembang. Selain dari pertanian, warga Cibodas banyak yang beternak sapi perah. Dari data potensi desa tahun 2005, volume produksi susu sapi di Desa Cibodas mencapai 1.883.640 lt/tahun. Setiap hari sekitar pukul empat dan lima sore, kita dapat menyaksikan di tepi jalan bergerombol para peternak yang sedang menunggu mobil yang akan mengambil hasil perasan susu mereka. Sekolah Lapangan di Desa Cibodas mengungkap beberapa persoalan yang ada yaitu hutan yang tidak tampak seperti hutan karena pohonnya jarang-jarang . Dalam sesi transek, peserta sempat mendiskusikan tentang kelebatan hutan. Dalam diskusi kecil tersebut, terungkap bahwa tanah yang tertutup oleh pepohonan dan serasah akan lebih tahan terhadap erosi daripada tanah gundul yang tidak ditumbuhi pepohonan/tanaman keras. Persoalan lain yang cukup besar adalah pengelolaan limbah ternak. Kelompok Sanitasi Desa Cibodas menyusun rencana aksi pengelolan limbah ternak sebagai tindak lanjut dari analisa mereka terhadap ribuan ternak di Desa Cibodas yang kemungkinan kotorannya bisa mencemari sungai dan sumber air lainnya. Bagi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani sayuran, menanam tanaman keras dianggap “tabu”, begitu pula seperti yang terjadi di Desa Cibodas. Akan tetapi para peserta SL Desa Cibodas telah menyusun rencana aksi untuk mematahkan kebiasaan tersebut. “Jika kita ingin melakukan perbaikan, kita harus terus berusaha dan bekerja sama. Maka dari itu, kami kelompok SL Desa Cibodas ingin mencoba sesuatu yang apabila berhasil bisa diterapkan kepada orang lain. Tujuannya tentu saja untuk kesejahteraan baik secara ekonomi dan pengaruh yang baik terhadap lingkungan hidup kita terutama menjaga proses sirkulasi air agar tetap berjalan dengan baik.”, ungkap Ato, peserta SL dari Desa Cibodas yang sehari-harinya bertani bersama keluarganya.



12

RENCANA AKSI KELOMPOK SEKOLAH LAPANGAN DESA CIBODAS KELOMPOK ISU JENIS KEGIATAN TUJUAN ALASAN LANGKAH2

Persemaian Siap menanam tanaman keras/penghijauan

Penyediaan bibit sendiri

Penanaman Penghijauan Banyak lahan kososng yang bisa ditanami untuk penghijauan

Pemeliharaan Supaya tanaman tumbuh bagus

Hutan Lahan Pertanian

Pelindungan Agar tanaman tidak rusak

- Musyawarah - Menentukan jadwal kerja - Pengamatan - Penyediaan peralaatan

Pertanian ekologis Untuk menganalisa hasil dari pertanian konvensional dengan ekologis/PHT

Mencoba bertani yang ramah lingkungan

- Penyiapan lahan - Pengolahan lahan - Pemberian pupuk dasar - Penyediaan benih - Tanam - Pemeliharaan - Pengamatan rutin

Sampah Mengetahui jenis sampah organik-non-organik, karakteristk sampah, manfaat sampah

Sampah adalah sumber penyakit, kotor, bau

- Musyawarah - Penyuluhan - Pelaksanaan - Pengontrolan wilayah - Mendaur ulang sampah

Pembuatan bak sampah Lingkunganbersih, tidak jijik, tidak bau, bakteri berkurang

Masyarakat bisa memilah sampah organik dan non-organik

- Musyawarah - Penyuluhan - Pelaksanaan - Pengontrolan wilayah

Got/Parit Lingkungan menjadi bersih, rapi, sehat, dan tidak jijik, serta mencegah terjadinya erosi

Air kotor, air limbah (keluarga, ternak, pabrik) bisa mengalir dengan baik dan tidak mencemari lingkungan serta menimbulkan erosi

- Musyawarah - Gotong royong - Penyuluhan - Pelaksanaan - Pengontrolan wilayah

Sanitasi

Pengelolaan limbah sapi Memperluas kegunaan biogas Meningkatkan kegunaan kompos sebagai pengganti pupuk kimia

Mengetahui manfaat kotoran ternak - Musyawarah - Penyuluhan - Pengontrolan jumlah peternak, jumlah ternak, ,

volume kotoran ternak, konsumen biogas - Pelaksanaan - Gotong royong

Pengairan peternakan dan pertanian

Meningkatkan produksi Fasilitas peternakan

Kebutuhan air di peternakan dan pertanian semakin bertambah

- Musyawarah - Bekerja sama dengan pihak terkait - Pengontrolan wilayah aliran air - Pengecekan jumlah konsumen

RENC

ENVI



2.2.4. RENCANA AKSI DESA CIKIDANG Desa Cikidang adalah daerah diujung batas utara kabupaten Bandung dengan Kabupaten Subang, dimana desa ini terletah didaerah Kawasan Bandung Utara dan juga sebagai salah satu desa daerah tangakapan air Sub Das Cikapundung. Desa Cikidang pun adalah salah satu sentra desa penghasil sayuran di kabupaten Bandung karena masyarakatnya kebanyakan petani dan buruh sayuran. Desa Cikidang dengan potensi jumlah penduduk 6611 jiwa dimana jumlah batita dan balitanya 415 jiwa dan luasan desa 523.861 ha dengan dibagi menjadi 5 Dusun terdiri dari lahan pertanian, pemukiman, hutan dan sawah. Air bersih untuk warga berasal dari 2 mata air yaitu mata air Citamiang dan Dusun II di daerah hutan pinus Cikareumbi dan dari sumur-sumur gali, dimana air dialirkan melalui pipa-pipa kerumah-rumah oleh perorangan dan juga ada yang dikelola RW setempat. Masyarakat Desa Cikidang juga ada yang memiliki peternakan sapi perah dan ayam. Di perbatasan dengan desa Wangunharja terdapat TPA yang sampahnya berasal dari kota Lembang dan sekitarnya. Masyarakat Desa Cikidang adalah petani/buruh sayuran yang masih menggunakan pestisida dan pupuk kimia secara rutin dan juga pengolahan lahannya masih bertentangan dengan kaidah-kaidah lingkungan. Keadaan tersebut menyebabkan masyarakat selalu mengedepankan ekonominya daripada menjaga unsur-unsur ekosistem daerah aliran air. Hasil Pelaksanaan Sekolah Lapangan ESP Desa Cikidang Selama dalam pelaksanaan Sekolah Lapangan ESP (SL ESP), kelompok masyarakat Desa Cikidang telah belajar bersama-sama memahami kondisi daerahnya khususnya hal-hal yang terkait dengan daerah aliran airnya. Dari hasil Sustainable Livelihood Assessment (SLA), peserta berhasil mengidentifikasi beberapa masalah utama terkait dengan pengelolaan ekosistem airnya yaitu:

• Pencemaran air dan lingkungan akibat limbah rumah tangga, peternakan, dan pemakaian pestisida, MCK, jalan rusak

• Mata air dan sumur yang tidak terurus, • Kebocoran pipa air minum dari mata air, • Pembuangan sampah di bantaran sungai atau langsung di aliran sungai, dan • Tempat mandi, cuci, dan kakus yang tidak sehat dan mencemari lingkungan,

Rencana Aksi Kelompok Masyarakat SL ESP Desa Cikidang Dari permasalahan tersebut kelompok SL ESP Desa Cikidang telah menyusun rencana aksi masyarakat sebagai bagian dari kegiatan SL ini. Rencana aksi ini disusun berdasarkan hasil yang muncul selama proses SLA. Rencana aksi yang disusun oleh masyarakat dibagi menjadi 3 kelompok isu, yang secara rinci dapat dilihat di tabel berikut ini:



14

Kelompok Isu Kegiatan Tempat Waktu Sumber Dana Pelaksana

Pembibitan pohon keras dan tanaman produktif

Dusun 1 s/d Dusun 5 Jangka panjang

Penanaman Pohon 20 ha di 5 dusun 3 bulan

- Masyarakat - Pemerintah - Perhutani

Alam, Hutan, Lahan dan Pertanian

Peningkatan Hasil Produksi Pertanian Dusun 1 s/d Dusun 5 1 bulan

- Swadaya Masyarakat - Pemerintah - Perhutani - Swasta Masyarakat dan

pemerintah Pelatihan Penangulangan Sampah Dusun 1 s/d 5 1 x/minggu

(pendek) - Masyarakat - Aparat setempat


Pembuatan Septik Tank bersama Desa Cikidang (jangka panjang)

- Swadaya Masyarakat - Pemerintah - Swasta - Masyarakat

- Aparat setempat - Pihak lain


Kesehatan Ibu dan Anak Desa Cikidang Tiap bulan - Swadaya Masyarakat - Pemerintah - Swasta

- Masyarakat Aparat setempat

Perbaikan Bak Penampungan Mata air - Citamiang - Kolega - Seke Pondok

(jangka pendek)

Pembuatan Bak Sampah Seluruh Dusun (jangka pendek) Pengkirmiran Selokan Dusun 1 (jangka panjang) Perbaikan Jalan Dusun 2

Dusun 3 Dusun 5

(jangka panjang)

Sarana Fisik

Perbaikan Madrasah/TPA RW 2 RW 9 RW 5

(jangka panjang)

- Swadaya Masayarakat - Pemerintah - Swasta

- Masayarakat - Aparat

setempat


2.2.5. RENCANA AKSI DESA SUNTEN JAYA Desa Suntenjaya merupakan salah satu desa yang berada di daerah hulu Sungai Cikapundung. Mata pencaharian utama penduduknya adalah bertani sayuran dan beternak sapi perah. Hasil pertanian Desa Suntenjaya pada umumnya sama dengan sentra-sentra pertanian lain yang ada di Kec. Lembang Kabupaten Bandung, yaitu kol, kentang, brokoli, blumkol, tomat, cabe, cabe rawit, jagung, labu sayur, kacang merah, kacang buncis, sawi, pecai, sosin, dan ketimun. Sementara untuk peternakan sapi perah, sekitar 3000 ekor sapi dimiliki oleh 35% penduduk desa yang bekerja sebagai peternak. Hasil produksinya per hari rata-rata 10-15 liter susu dari tiap ekor sapi. Berada di ketinggian 1200 m dpl, Desa Suntenjaya memiliki hawa yang sejuk, tanah pertanian yang subur dan sumber air yang berlimpah. Pemilihan Desa Suntenjaya menjadi salah satu lokasi SL ESP karena Desa Suntenjaya termasuk daerah tangkapan air Sub-DAS Cikapundung, dimana Sungai Cikapundung merupakan sumber air baku yang digunakan oleh warga kota Bandung sebagai sumber air minum yang dikelola oleh PDAM. Oleh karena itu, partispiasi warga Desa Suntenjaya dalam pengelolaan Sub-DAS Cikapundung diharapkan dapat mendukung kelestarian sumber air baku baik bagi kebutuhan warga di hulu maupun bagi penduduk di hilir yaitu warga kota Bandung. Dari hasil rumusan materi Analisa Transek terungkap bahwa usaha peternakan di Desa Suntenjaya berpotensi untuk menimbulkan pencemaran pada air Sungai Cikapundung dimana air sungai menjadi kotor dan mengeluarkan bau tidak sedap. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Didi “Setelah mengikuti SL, kami baru tahu bahwa air Sungai Cikapundung yang tidak dipakai oleh warga desa kami sebagai sumber air bersih ternyata digunakan oleh PDAM sebagai sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi kota Bandung, padahal air Sungai Cikapundung sudah sangat tercemar oleh limbah kotoran ternak”. Setelah mengikuti proses SLA, kelompok masyarakat Desa Sunten Jaya kemudian menyusun rencana aksi sebagai langkah awal untuk mengatasi segenap problematika yang ada di lingkungan/wilayah mereka berdasarkan kemampuan, kebutuhan, ketersediaan modal dan keterukuran waktu. Selengkapnya rencana aksi yang disusun tersebut adalah sebagai berikut:

Kegiatan Proses/Langkah Lokasi Tujuan

Reboisasi Menyiapkan bibit - - Lahan milik pribadi 10 ha - Lahan Perhutani 20 ha

Pembersihan sungai dari sampah

- Membuat peraturan pencegahan pembuangan sampah ke sungai,

- penanaman pohon di tepi sungai

Sungai Cikapundung

Pembersihan sungai dari kotoran sapi

- Musyawarah dg KPSBU, - Menghubungi Depkes

Sungai Cikapundung

Pertanian ekologis

- Tanah dipetak miring, - ditanami tanaman keras, - diberi saluran air

Kebun

Opsih - Kordinasi dg pemerintahan setempat,

- pelaksanaan opsih mingguan

Masing-masing RW

Menjadikan lingkungan bersih dan sehat

Membuat TPS - Memilih lokasi - Penyediaan peralatan

lingkungan bersih dan sehat

Pemisahan sampah

- Membuat bak pemisahan sampah, - pelatihan/percobaan pemisahan

sampah

Kadus I Untuk didaur ulang, lingkungan bersih



Kegiatan Proses/Langkah Lokasi Tujuan

Pembangunan MCK umum

- Musyawarah, - gotong royong

Kp. Gandok Supaya tidak BAB sembarangan

Distribusi Air - Membentuk kepengurusan, - mencari sumber dana, - pengadaan peralatan, - memperkirakan biaya

Desa Suntenjaya

Memanfaatkan kotoran ternak

Perbaikan jalan - Membentuk kepengurusan, - mengajukan proposal, - mencari sumber dana

Mempercepat transportasi

Perbaikan jembatan

- Membentuk kepengurusan, - mencari sumber dana, - pengadaan peralatan, - memperkirakan biaya

Perbaikan rumah

Fasilitas pendidikan



3. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SUB-DAS CIKAPUNDUNG

Secara umum telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah penataan air dengan pendekatan DAS (Wangsaatmaja, 2004), bahkan hal ini telah tersirat dalam UUD 1945 Alinea ke-4 Pembukaan dan Pasal 33 Ayat 3. Secara hierarkis peraturan perundang-undangan yang menyangkut pengelolaan sumber daya air tersaji pada Tabel 3.1. Tabel 3: Beberapa Peraturan Perundang-undangan Menyangkut Pengelolaan DAS.

No Topik Institusi Pengaturan Peraturan

1 Landasan Umum

Pemerintah Republik Indonesia

“….melindungi dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia..”

Alinea ke-4 Pembukaan, UUD 1945

2 Landasan Umum

Pemerintah Republik Indonesia

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

3 Pengaturan Pertanahan

BPN/ Agraria Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-undang No. 5 Tahun 1960

4 Bentuk Usaha Negara

Bentuk-bentuk Usaha Negara Undang-undang No. 9 Tahun 1969

5 Pengairan Departemen PU Pengairan Undang-undang No. 11 Tahun 1974

6 Konservasi Alam

Departemen Kehutanan

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya


7 Pertanian Departemen Pertanian

Budidaya Tanaman Undang-undang No. 12 Tahun 1992

8 Tata Ruang Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional

Penataan Ruang Undang-undang No. 24 Tahun 1992

9 Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kementrian Lingkungan Hidup

Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-undang No. 23 Tahun 1997

10 Otonomi Daerah

Departemen Dalam Negeri

Pemerintah Daerah Undang-undang No. 22 Tahun 1999

11 Otonomi Daerah


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah


12 Kehutanan Departemen Kehutanan

Kehutanan Undang-undang No. 41 Tahun 1999




13 Pengairan Departemen PU Tata Pengaturan Air Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982

14 Pengairan Departemen PU Irigasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1982

15 Pengendalian Pencemaran


Pengendalian Pencemaran Air Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990

16 Sungai Departemen PU Sungai Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991

17 Tata Ruang Kementrian Lingkungan Hidup

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1998

18 Pengedalian Dampak Lingkungan


Analisis Mengenai Dampak Lingkungan


19 Otonomi Daerah


Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom




Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001

21 Pendirian Perum

Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II

Peraturan Pemerintah RI No. 94 Tahun 1999

22 Konservasi Alam

Departemen Kehutanan

Pengelolaan Kawasan Lindung Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990

23 Tim Koordinasi Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian DAS

Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1999

24 Organisasi di Daerah

Pedoman Organisasi perangkat Daerah


25 Ketenaga Kerjaan

Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen


26 Susunan Kabinet 1999

Pembentukan Kabinet Periode tahun 1999-2004 jo. Keppres No. 289/M Tahun 2000

Keputusan Presiden No. 234/M Tahun 2000

27 Pengelolaan Kawasan Lindung

Pemda Provinsi Jawa Barat

Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

Peraturan Daerah Provinsi TK I Jawa Barat No. 2 Tahun 1996




28 Renstra Pemda Provinsi Jawa Barat

Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat 2001-2005

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2001

29 Pengelolaan Sumber Daya Air


Pola Induk Pengelolaan Sumberdaya Air di Jawa Barat


30 Pengelolaan Air Permukaan


Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan


31 Pengelolaan Air Tanah


Pengelolaan Air Bawah Tanah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2001

32 Pengelolaan Hutan


Pengurusan Hutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 19 Tahun 2001


Kabupaten/ Kota Ijin Pembuangan Limbah Cair Keputusan Bupati/ Walikota


Dinas Pengairan Jawa Barat

Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada Sumber Air di Jawa Barat

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 38 Tahun 1991


Dinas Pengairan Jawa Barat

Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada Sungai dan Anak-anak Sungainya di Jawa Barat

Kep. Gubernur

36 Tata Ruang Pemda Provinsi Jawa Barat

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat



BPLHD Jawa Barat

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air


Sumber: Wangsaatmaja, 2004 Terdapat banyak Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, beberapa Keputusan Gubernur ataupun Perda yang menyangkut pengelolaan DAS. Sebagai contoh, sekurang-kurangnya terdapat delapan Departemen/Kementrian Pemerintah Pusat, lebih dari lima Dinas/Badan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten/Kota serta Legislatif yang memberikan kontribusi pengaturan terhadap DAS, oleh karena itu seyogyanya pengaturan pengelolaan suatu DAS sudah cukup lengkap dan bersifat lintas sektoral, namun seringkali pada pelaksanaannya tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan karena seringkali pengaturan tersebut dilaksanakan secara sektoral serta saling kontradiktif antara peraturan pemerintah pusat, Provinsi dan daerah. Konflik dalam pelaksanaan peraturan ini dapat dirasakan setelah diterbitkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta walaupun ENVIRONMENTAL SERVICES PROGRAM WWW.ESP.OR.ID 19


telah dikeluarkan UU No. 32 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa urusan lingkungan hidup telah diserahkan kepada daerah (kabupaten/ kota) kecuali yang bersifat lintas wilayah, akan tetapi hal ini tidak sejalan diantaranya dengan UU No. 41 tentang Kehutanan yang mana berdasarkan hasil kajian akademis UGM, 1999 UU ini sangat dipengaruhi paham politik korporatisme dimana seluruh bentuk pengurusan dan pengaturan hutan berada di satu tangan pemerintah pusat, padahal untuk mempertahankan luas kawasan hutan 30% dari luas suatu DAS (UU No. 41/1999 Pasal 18 ayat 2) diperlukan upaya bersama baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat. Walaupun secara administratif DAS Citarum Hulu, termasuk didalamnya Sub-DAS Cikapundung berada di Wilayah Jawa Barat akan tetapi pengelola DAS ini masih banyak intervensi dari Pemerintah Pusat. Hal ini terjadi karena secara keseluruhan Sungai Citarum dianggap sebagai Sungai Strategis yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Institusi pengelola untuk air sungai Citarum terdiri dari Perum Jasa Tirta II (Waduk Jati Luhur), PT Indonesia Power (Waduk Saguling) dan PT Pembangkitan Jawa-Bali (Waduk Cirata), Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Citarum/ Proyek Pengendalian Banjir dan Perbaikan Pantai (Pengendalian Banjir dan Pemeliharaan Sungai Citarum). Dalam hal pengawasan/monitoring kualitas air sungai masih perlu untuk lebih ditingkatkan, kerjasama monitoring kualitas air sungai antar daerah/antar Provinsi akan lebih efisien dan efektif. BPLHD Jawa Barat telah mengkoordinasikan dalam hal monitoring walaupun masih diperlukan konsistensi dalam pelaksanaannya. Beberapa hal seperti penentuan stasiun sampling, jenis parameter, waktu, dan frekuensi pengambilan sampel masih perlu dikoordinasi dengan baik sehingga data dapat dianalisis secara seri untuk perencanaan ke depan yang lebih akurat. Untuk mengendalikan ijin pembuangan limbah cair pada awalnya masih tumpang tindih antara kabupaten/kota dengan Provinsi, namun pada akhirnya hal tersebut dapat diantisipasi sehingga pada tahun 2004 diterbitkanlah Perda No. 3 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang mana ihwal ijin pembuangan limbah cair diserahkan kepada kabupaten/kota. Dengan diberlakukannya Perda No. 3 tahun 2004 otomatis Perda No. 10 tahun 1995 tidak berlaku lagi. Kurang singkronnya pelaksanaan pembangunan di DAS disebabkan peraturan yang dibuat terlalu sektoral, serta terjadi perubahan paradigma pembangunan (desentralisasi), sehingga seringkali lahan dan SDA dieksploitasi secara berlebihan tanpa mempertimbangkan fungsi ekologisnya yang mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas DAS. Oleh karena itu untuk mendukung pembangunan yang berbasiskan DAS perlu segera direalisasikan konsep “One River Basin, One Plan, One Management”. Hulu sub-DAS Cikapundung merupakan bagian dari kawasan Bandung Utara yang merupakan komponen dari sistem penyangga kehidupan penting bagi cekungan Bandung. Kawasan ini selain sebagai kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air, fungsi kawasan yang memiliki hijau lestari, fungsi rekreatif alami juga mempunyai daya tarik wisata alam. Terkait dengan upaya pengendalian pemanfaatan ruang, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat telah mengeluarkan surat khusus kepada Walikotamadya / Bupati KDH Tingkat II Bandung agar kegiatan pembangunan yang sudah ada sudah perlu dibatasi agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan di kemudian hari. Sesuai dengan RUTRD Kabupaten Bandung beberapa kecamatan di Kawasan Bandung Utara yang ditetapkan/ direncanakan untuk menyandang lebih dari satu fungsi. Kecamatan Lembang yang wilayahnya tercakup dalam DAA Sub-DAS CIkapundung, selain berfungsi sebagai kawasan lindung (kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya) juga berfungsi sebagai kawasan pertanian (kawasan tanaman tahunan / perkebunan dan kawasan peternakan) juga sebagai kawasan Budidaya Non Pertanian (kawasan pariwisata/agrowisata).



Kebijakan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan Lindung Bandung Utara antara lain adalah kebijakan untuk mengendalikan Kawasan Bandung Utara daripembangunan perumahan. Pada tahun 1982, Gubernur KDH Tk. I Jabar membuat kebijakan mengenai Peruntukkan Lahan di Wilayah Inti Bandung Raya Bagian Utara. Dalam kebijakan tersebut Gubernur KDH Tk. I Jabar membagi Peruntukkan Lahan di Kawasan Bandung Utara dibagi ke dalam 3 bagian yaitu Peruntukkan Lahan untuk Hutan Lindung, Pertanian Tanaman Keras dan Pertanian Non Tanaman Keras. Dari tahun 1993 s.d. tahun 1998 Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat telah mengeluarkan 5 (lima) kebijakan. Kebijakan mengenai pemberian Ijin Lokasi kepada pengembang yang akan membangun perumahan di Kawasan Bandung Utara menjadi dasar diterbitkannya Ijin Lokasi untuk 47 pengembang pembangunan perumahan dengan luas lahan 4.620,2 Ha. Adanya kewenangan yang besar dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dalam menerbitkan Ijin Lokasi. Kebijakan dari Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat yang mengijinkan pemberian ijin Lokasi pembangunan perumahan di Kawasan Bandung Utara adalah Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat No. 593.82/1174-Bapp/1994, tanggal 19 April 1994 tentang Permohonan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah di Kawasan Bandung Utara dan Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat No. 660/4281-Bapp/1994, tanggal 3 Nopember 1994 tentang Studi AMDAL Bagi Rencana Kegiatan di Daerah-Daerah Rawan Lingkungan. Sedangkan kewenangan yang besar dari Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya dan Kabupaten Bandung merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal. Problematika penetapan kebijakan atas kawasan hulu Sub-DAS Cikapundung yang termasuk kedalam kawasan Bandung Utara bersumber pada adanya 2 kepentingan yang saling kontradiktif. Pentingnya kawasan Bandung Utara sebagai daerah pelindung sistem penyangga kehidupan berhadapan dengan desakan kebutuhan pemanfaatan ruang sebagai konsekwensi logis dari peningkatan pembangunan di daerah sekitarnya. Upaya pemerintah daerah untuk dapat memadukan dua kepentingan ini tampak dengan telah ditetapkannya peraturan daerah (PERDA) yang khusus mengatur pengelolaan kawasan bandung utara.



4. PENGELOLAAN SUB-DAS CIKAPUNDUNG SAAT INI

4.1. PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Pengelolaan kawasan hutan lindung di Sub DAS Cikapundung berada dalam kewenangan PERUM PERHUTANI KPH Bandung Utara, yaitu dalam lingkup kerja BKPH Manglayang Barat. BKPH Manglayang Barat terdiri dari 3 RPH yaitu RPH Ujung Berung, RPH Arca Manik, dan RPH Cibodas. Mengingat fungsinya maka kawasan hutan lindung diorientasikan untuk memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya. Kegiatan penebangan tidak ada lagi. Perambahan yang pernah dilakukan oleh masyarakat disekitar tahun 2000an sekarang diarahkan dan tanggulangi dalam skema PHBM. Adapun pemanfaatan yang dilakukan dalam kawasan hutan lindung terbatas pada pemanfaatan tumbuhan bawah (rumput) untuk HMT, pemanfaatan wisata alam, dan pemanfaatan sumber daya air. Guna meningkatkan fungsinya PERUM PERHUTANI juga melakukan rehabilitasi dibeberapa bagian wilayah hutan lindung tersebut dengan tanaman keras dari jenis-jenis lokal seperti Puspa, Salam, dll.

4.2. PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI (TAHURA)

Kawasan Konservasi meliputi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian. Adapun kawasan konservasi yang terdapat di wilayah Sub-DAS Cikapundung merupakan kawasan pelestarian dengan fungsi TAHURA. TAHURA atau taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alamuntuk tujuan koleksi dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. TAHURA Ir. H. Djuanda memiliki luas 527,08 ha yang membentang mulai dari Curug Dago, Dago Pakar sampai Maribaya yang merupakan bagian dari kelompok hutan Gunung Pulosari. Sebagian besar kawasan Taman Hutan Raya Ir. Djuanda merupakan ekosistem pinggir sungai (riparian ecosystem) yang berlereng terjal dengan tonjolan-tonjolan batu cadas, yang mempunyai ketinggian antara 770 sampai 1.330 m dpl. Kedua lereng terjal setinggi 100 – 150 m dari permukaan Sungai Cikapundung ini telah menciptakan bentang lahan khusus berupa lembah yang sangat indah. Salah satu fenomena geomorphologi yang paling khas di wilayah ini adalah adanya Patahan Lembang (Lembang Fault). TAHURA Ir. H Djuanda merupakan hutan alam sekunder dan hutan tanaman, didominasi oleh jenis Pinus (Pinus Merkusii), Kaliandra (Calliandra callothyrsus meissn), Mahoni (Switenia sp) dan Bambu (Bambussa sp). Sedangkan tumbuhan bawahnya didominasi jenis Kirinyuh (Euphatorium sp). Pada tahun 1963 dimasukan



berbagai jenis tanaman kayu asing yang berasal dari luar daerah dan luar negeri, ditanam pada wilayah seluas ± 30 ha di sekitar plaza dan Gua Jepang. Hutan tanaman ini terdiri dari 40 famili, 112 spesies dengan jumlah diperkirakan 2.500 pohon. Fauna yang dapat dilihat dan dinikmati di dalam kawasan TAHURA ini adalah suara beberapa jenis burung seperti Kacamata, Kutilang (Pycnonotus caferaurigaster), Ayam hutan (Galus-galus banriva) dan jenis burung lainnya. Sementara itu musang (Paradoxurus hermaproditus), Tupai (Callosciurus notatus) dan kera (Macaca fascularis) sering juga diketemukan. Dengan segenap potensi yang terkandung di dalamnya TAHURA merupakan kawasan yang berkontribusi penting terhadap upaya pelestarian alam sekaligus sebagai taman kebanggaan Propinsi Jawa Barat. Mengingat lokasi TAHURA Ir. H. Djuanda berada pada lintas wilayah administratif, yaitu Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, maka sesuai Peraturan Pemerintah No.25/2000 kewenangan pengelolaannya berada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Memperhatikan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk Bapai Pengelolaan TAHURA yang merupakan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat (Perda No. 5 tahun 2002). Secara ekologi, kawasan TAHURA bersifat sensitif karena kondisi fisiknya (topografi yang berat,jenis tanah dan iklim) sehingga apabila terjadi perubahan rona lingkunganseperti halnya pembukaan lahan pertanian (perambahan) atau pencurian kayu pada tingkat tertentu akan secara cepat mendegradasi kualitas lingkungan. Namun secara biologi kawasan ini aman karena merupakan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam dengan pengorganisasian yang telah efektif. Secara sosial-budaya, masyarakat di sekitar TAHURA telah merasakan manfaat keberadaan TAHURA, baik sebagai petugas/staf TAHURA, pedagang di dalam dan di sekitar kawasan, maupun usaha lainnya. Selain manfaat terukur (tangible value), masyarakat juga mendapatkan manfaat tak terukur (intangible value) seperti jasa lingkungan seperti sumber daya air dan kenyamanan lingkungan. Pemanfaatan TAHURA sebagai salah satu objek wisata telah meningkatkan perekonomian daerah. Selain itu TAHURA juga dapat dijadikan sebagai objek penelitian dan pengembangan budidaya. Balai Pengelolaan TAHURA sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan kawasan perlu mendapatkan dukungan dan penguatan kapasitas kelembagaannya demi semakin optimalnya fungsi kawasan.

4.3. PENGELOLAAN KAWASAN BUDIDAYA Kawasan Budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna bagai hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Di Sub-DAS Cikapundung hulu kawasan budidaya didominasi oleh kawasan pertanian lahan kering dan kawasan tanaman tahunan/perkebunan. Selain itu juga terdapat peternakan sapi perah yang cukup dominan di beberapa desa. Teknik pertanian konvesional yang diterapkan oleh mayoritas petani dimana kurang memperhatikan aspek konservasi tanah dan air serta memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap obat-obatan kimia cenderung berdampak pada menurunnya kualitas



lingkungan di daerah hulu Sub-DAS Cikapundung. Demikian pula dengan adanya populasi ternak besar yang cukup tinggi pada tingkat tertentu juga telah mennyebabkan menurunnya kualitas air karena limbah/kotoran ternak maupun air lindi ternak yang langsung dibuang ke sungai. Permasalahan lain yang tidak kalah strategisnya adalah menyangkut tingginya ancaman alih fungsi lahan pertanian untuk penggunaan lain. Perkembangan Kota Bandung yang terus meningkat mempengaruhi perkembangan wilayah Kecamatan Lembang sehingga berkembang wilayah rural menjadi wilayah urban yang dapat mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di wilayah Kecamatan Lembang telah mengakibatkan lahan pertanian seluas 361,08 ha berubah menjadi lahan terbangun (pemukiman, villa, hotel, dan restoran), sehingga dalam kurun tahun 1 992-1997, luas lahan pertanian di wilayah ini berkurang sebesar 3,4,%. Alih fungsi lahan pertanian tersebut menjadi permasalahan, karena kegiatan pertanian telah menjadi sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk Kecamatan Lembang (62,62°,%), sehingga keberlangsungan kegiatan pertanian di wilayah ini akan menyangkut nasib sekitar 22.913 KK atau 83,39% rumah tangga pertanian yang menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian. Disamping itu, sub sektor pertanian hortikultura ini telah mendominasi kegiatan perekonomian wilayahnya, dengan memberikan kontribusi terbesar pada nilai PDB Kecamatan Lembang (71,82%). Menurut Siti Fadjarini (2001) Alih fungsi lahan pertanian telah mengakibatkan perubahan kondisi sosial rumah tangga petani, namun hanya dialami oleh sebagian kecil rumah tangga petani di Kecamatan Lembang. Pengaruh alih fungsi lahan pertanian terhadap kondisi sosial rumah tangga pertanian tersebut diidentifikasi dari adanya (a) perubahan jenis mata pencaharian pokok di bidang pertanian, dari petani pemilik menjadi petani non pemilik, (b) penurunan konsumsi kebutuhan pokok sehari-hari keluarga, (c) penurunan kemampuan pemenuhan kebutuhan kesehatan keluarga, (d) penurunan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal keluarga, (e) penurunan kemampuan pengembangan pendidikan keluarga, serta (f) penurunan kemampuan mobilitas. Alih fungsi lahan pertanian juga mengakibatkan perubahan kondisi ekonomi rumah tangga petani, yang dialami oleh sebagian besar rumah tangga petani di Kecamatan Lembang. alih fungsi lahan pertanian terhadap kondisi ekonomi rumah tangga pertanian tersebut diidentifikasi dari adanya (a) penurunan tingkat pendapatan per bulan, (b) penurunan kemampuan investasi, (c) penuruman kemampuan modal saham, (d) penurunan kemampuan menabung, (e) penurunan kemampuan pemasaran hasil pertanian, serta (f) penurunan ke lembaga keuangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dampak alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Lembang adalah sempitnya luas lahan pertanian yang dimiliki petani, tingkat pendapatan petani yang rendah, status pekerjaan pokok petani sebagai petani pemilik, petani tidak memiliki pekerjaan sampingan, latar belakang pendidikan petani yang rendah, jumlah tanggungan keluarga yang kecil, serta penggunaan hasil penjualan lahan pertanian yang lebih bersifat konsumtif. Namun alasan penjualan lahan pertanian, ternyata tidak mempengaruhi dampak alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Lembang. Alih fungsi lahan pertanian yang terjadi perlu dikendalikan, agar tidak semakin berpengaruh negatif terhadap kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian, yang nampaknya mengalami proses marjinalisasi yang dapat mengakibatkan mereka menjadi kaum "urban poor".



4.4. PETA STAKE HOLDER Peta stake holder merupakan hasil identifikasi para pihak yang memiliki kepentingan, kompetensi, tugas pokok dan fungsi yang menyangkut pengelolaan Cikapundung. Para pihak tersebut meliputi kelompok pemerintahan, kelompok pengusaha, Kelompok akademisi dan kelompok masyarakat/LSM.

4.4.1. KELOMPOK PEMERINTAHAN Kelompok pemerintahan meliputi pemerintahan provinsi Jawa Barat dan pemerintahan Kabupaten Bandung. Berikut ini adalah beebrapa instansi strategis yang memeliki kewenangan dan TUPOKSI yang terkait dengan pengelolaan Sub-DAS Cikapundung

Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat

Pemerintah Propinsi Jawa Barat telah mereancang Dinas PSDA untuk bertanggung jawab dalam mengatur sumber air baik kuantitas maupun kualitas yang bekerjasama dengan institusi terkait lain. Sub DAS Cikapundung yang membentang diantara Wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota Bandung, yang merupakan anak Sungai Citarum, dikelola Balai Besar Wilayah Sungai Citarum yang sebelumnya Proyek Induk Pengembangan WS Citarum (mengacu pada Permen PU No 11A/PRT/2006 dan No 12/PRT/2006) yang sebagian tugasnya melaksanakan Kegiatan Pengendalian Banjir terkonsentrasi di Citarum Hulu. Sedangkan Kegiatan Penyediaan Air Baku terkonsentrasi di Citarum Hilir, terutama untuk kebutuhan air baku PDAM DKI Jakarta. Sedangkan Balai PSDA WS Citarum yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat menangani permasalahan yang bersifat lokal dan belum terjamah oleh Pemerintah Pusat. Dinas PSDA provinsi Jawa Barat merupakan institusi menangani kegiatan dan kebijakan pengelolaan sumberdaya air di wilayah instream atau sepanjang aliran sungai. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat berkantor di Jl. Braga No.1 Kota Bandung. Beberapa kegiatan dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air Cikapundung diantaranya yaitu:

• Pada tahun 2002 melakukan perbaikan bendungan Curug Ece di sungai Cikapundung

Kolot; • Pada tahun 2003 melakukan pengerukan sungai Cikapundung sebanyak 991.9 m3 • Pada tahun 2004 melakukan pembangunan tembok kirmir dan perbaikan tembok

kirmir di Sungai Cikapundung Kolot; • Pada tahun 2005 pembuatan trestrek di 12 anak sungai Cikapundung, perbaikan

tembok kirmir sungai Cikapundung Kolot, dan pengangkatan sampah. Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Lembaga pemerintah tingkat kabupaten yang berwenang dalam pembangunan sumberdaya pertanian termasuk juga kehutanan di wilayah Kabupaten Bandung. Kegiatan-kegiatan Dinas Pertanian yang terkait dengan pengelolaan Cikapundung diantaranya meliputi:

• Kegiatan optimalisasi produksi pertanian; • Kegiatan rehabilitasi lahan kritis. Yang telah dilakukan pada tahun 2006 adalah seluas

5779 Ha. Target rehabilitasi lahan kritis di Sub-DAS Cikapundung adalah seluas 720 Ha pada tahun 2007. Adapun total luas lahan kritis yang masih perlu direhabilitasi dengan target capaian 2010 adalah seluas 15.000 ha.



• Kegiatan optimalisasi fungsi lahan dalam skema GRLK dengan strategi pengenalan dan pembuatan Jamur Tiram dan Lebah Madu;

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Dinas Lingkungan Hidup merupakan lembaga pemerintahan di lingkup Kabupaten Bandung yang memiliki TUPOKSI sebagai institusi pemantauan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan-kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang terkait dengan pengelolaan Cikapundung diantaranya meliputi:

• Pada tahun 2006 melakukan kegiatan penyuluhan dengan metode PRA di desa-desa yang termasuk ke dalam lingkup Cikapundung yang meliputi: Desa Pagerwangi, Desa Mekar Saluyu, Desa Cimenyan dan Desa Mekar Wangi.

• Merencanakan untuk tahun 2007 menyelesaikan pembangunan model konservasi di 12 titik di lingkup Cikapundung.

Balai Pengelolaan TAHURA Ir. H. Djuanda Balai Pengelola Taman Hutan Raya IR. H. Djuanda sebagai pengelola taman hutan raya (TAHURA). TAHURA mempunyai fungsi sebagai kawasan yang dapat dimanfaatkan potensi alamnya untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa baik yang alami atau buatan, jenis alami atau bukan asli dan wisata alam; sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan serta sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa serta keunikan alam. Letak TAHURA Ir. H. Djuanda yang berada di bagian catchment area Sub-DAS Cikapundung berkontribusi penting pada pelestarian sumberdaya alam termasuk pelestarian sumberdaya air. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan meliputi:

• Kegiatan pengamanan kawasan yang meliputi kegiatan patroli, sosialisasi fungsi kawasan, dll.

• Kegiatan rehabilitasi kawasan yang belum berfungsi optimal; • Pengembangan flora/fauna koleksi; • Bekerjasama dengan para pihak terkait guna mewujudkan TAHURA sebagai kawasan

pelestarian alam yang mampu menjadi taman kebanggaan provinsi Jawa Barat. Beberapa instansi pemerintahan lain yang juga memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan Sub-DAS Cikapundung kirnyanya masih perlu ditambahkan di sini beberapa yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kimtawil, BPLHD Provinsi Jawa Barat, dll. Masing-masing institusi tersebut memiliki TUPOKSI dan wewenang yang saling melengkapi. Namun demikian perlu terus didorong untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral sedemikian sehingga upaya untuk mewujudkan pengelolaan DAS secaraterpadu semakin mendekati kenyataan.

4.4.2. KELOMPOK PENGUSAHA Kelompok pengusaha merupakan komponen penting dalam pemanfaatan sumber daya di Sub-DAS Cikapundung. Kelompok usaha tersebut meliputi BUMN, BUMD dan Swasta lain. Beberapa yang telah secara pro aktif menunjukkan kemauannya untuk terlibat dalam upaya mewujudkan pembangunan model di Sub DAS Cikapundung yaitu: PT. Indonesia Power PT. Indonesia Power memiliki kepentingan pemanfaatan sumberdaya air di Sub-DAS Cikapundung sebagai sumber energi. Untuk pemanfaatan air sebagai sumber energi diperlukan stabilitas aliran air. Hal ini dapat dijamin jika dan hanya jika pengelolaan daerah



resapan air untuk Sub-DAS Cikapundung memperhatikan aspek konservasi tanah dan air. Oleh karena itu PT. Indonesia Power berupaya sesuai dengan kemampuannya untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang terkait dengan upaya pelestarian catchment area. Namun demikian untuk di Cikapundung PT. Indonesia Power belum secara langsung terlibat, sampai dengan saat ini upaya PT. Indonesia Power kegiatannya terfokus pada upaya pelestarian waduk Saguling, sehingga tidak secara khusus terfokus pada Cikapundung saja. PT. Indonesia Power telah memiliki buku kajian yang secara komprehensif mencatat problematika sungai Citarum. Perusahaan lain yang telah ikut berperan aktif dalam mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan Sub DAS Cikapundung Hulu yaitu PDAM Kota Bandung dan PERUM PERHUTANI KPH Bandung Utara.

PDAM Kota Bandung PDAM Kota Bandung memiliki beberapa instalasi penyadapan air yang memanfaatkan aliran sungai Cikapundung. Distribusi air bersih ke kota Bandung saat ini belum mencukupi kebutuhan air bersih bagi warga Kota Bandung. Hal ini akan menjadi lebih sulit lagi jika kualitas dan kuantitas aliran air sungai Cikapundung akibat dari degradasi lingkungan di daerah tangkapannya. Kemauan PDAM Kota Bandung untuk turut mendukung inisiatif masyarakat perlu terus dikuatkan dan disalurkan dalam satu wadah kebersamaan dengan pihak lain guna meningkatkan efektivitas usaha pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan Sub-DAS Cikapundung.

Perum Perhutani KPH Bandung Utara Dengan ditetapkannya perubahan fungsi sebagian kawasan hutan di lingkup KPH Bandung Utara telah merubah orientasi bisnis PERUM PERHUTANI. Sebagian kawasan hutan di hulu Sub-DAS Cikapundung yang telah ditetapkan oleh Menteri kehutanan pada tahun 2003 sebagai hutan lindung. Pola PHBM yang diterapkan PERUM PERHUTANI sebagai bagian dari strategi perusahaan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan telah memberikan kontribusi terhadap masyarakat setempat. Peran perhutani sebagai pengelola kawasan hutan di Sub-DAS Cikapundung perlu untuk dilibatkan secara intensif. Hal ini penting untuk dapat mewujudkan satu model pengelolaan DAS secara terpadu. Perlu kiranya mengupayakan keterlibatan dari perusahaan-perusahaan lain yang telah memanfaatkan potensi sumberdaya di Sub DAS Cikapundung baik dari usaha jasa maupun industri. Dengan semakin bertambahnya perusahaan yang memiliki kesediaan untuk berperan aktif berkontribusi maka semakin besar peluang pencapaian tujuan dari pengelolaan DAS terpadu Sub-DAS Cikapundung.

4.4.3. KELOMPOK MASYARAKAT/LSM DAN LAINNYA Di sisi lain komponen yang tidak kalah strategisnya adalah kelompok masyarakat/LSM dan juga lembaga donor. Kelompok masyarakat setempat memiliki arti yang penting karena pada merekalah dampak langsung dari setiap program/aksi/kegiatan yang menyangkut pengelolaan DAS terpadu dirasakan. Demikian juga LSM yang memberikan upaya fasilitasi terhadap masyarakat untuk membangun kesadaran bersama akan pentingnya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Di bawh ini adalah beberapa lembaga yang memiliki peran dan beraktivitas di wilayah Sub-DAS Cikapundung:



Persatuan Organisasi Rakyat Tatar Alam Bandung (PORTAB) Kelahiran organisasi ini terbilang masih baru. Terinspirasi dari kegiatan yang difasilitasi oleh ESP-USAID dan Yayasan Lestari kelompok masyarakat di 5 desa yaitu Desa Sunten Jaya, Desa Wangun Harja, Desa Cikidang, Desa Cibodas, dan Desa Mekar Wangi tergerak untuk mengoragnisasikan kelompok basis di tiap-tiap desa menjadi satu simpul jaringan yang bertujuan untuk mengefektifkan upaya implementasi rencana aksi masyarakat di tiap-tiap desa. Anggota PORTAB saat ini adalah masyarakat petani, buruh tani, guru dan masyarakat setempat lainnya yang sehari-harinya bergelut dan berhadapan langsung dengan lingkungan Sub-DAS Cikapundung. Terdapat berbagai permaslahan yang berada disekitar lingkungan mereka yang perlu untuk segera di benahi diantaranya meliputi lahan kritis, pertanian yang belum ramah lingkungan/ekologis, aksesibilitas/distribusi air bersih yang tidak merata, pengelolaan sampah yang tidak baik, dll. Program dirancang dalam jangka menengah 5 tahun, dan pada tahun 2007 ini telah mulai dilakukan beberapa aksi rintisan diantaranya yaitu pembuatan persemaian, pemilahan sampah, dan kampanye kebersihan lingkungan. Aksi-aksi rintisan ini akan ditindaklanjuti dengan program yang lebih terencana, terukur dan melibatkan unsur-unsur yang lebih luas lagi berdasarkan skala prioritas yang telah disusun di tiap-tiap desa. ESP-USAID Enviromental Services Program atau ESP merupakan kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Amerika Srikat yang didanai oleh United States Agency for International Development (USAID). Yang memberikan dukungan pada upaya-upaya memperbaiki lingkungan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui perluasan akses dan pelayanan air bersih dibeberapa wilayah di Indonesia. Di Jawa Barat ESP-USAID memfokuskan kegiatannya di 2 Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Burangrang dan DAS Gede-Pangrango. Kegiatan ESP-USAID yang direncanakan sampai dengan tahun 2009 meliputi:

• Blue Thread in Sub-DAS Cikapundung, Bandung, • Blue Thread in Sub-DAS Cileuleuy-Cilamatan, Subang • Blue Thread in Sub-DAS Cikundul-Cilaku, Cianjur; • Clean, Green, & Hygiene in Mekar Jaya Bandung; • Think Nationally, Act Locally in Cikundul and TNGP (Gede-Pangrango) • Bogor District Innovative Financing for Expanded Access in Clean Water; • PDAM Institutional Development Programme; • Area and Human Profile and Other Activities.

Di Cikapundung kegiatan yang telah dan sedang dilakukan meliputi:

• Kegiatan penanaman pohon dan kampanye rehabilitasi lahan kritis yang dihadiri oleh Bupati;

• Komunikasi masyarakat melalui media massa; • Sekolah lapangan di 5 Desa yaitu Desa Cikidang, Desa Sunten Jaya, Desa Wangun

Harja, Desa Cibodas dan Desa Mekar Wangi. • Kegiatan kebersihan dan sanitasi di Kelurahan Taman Sari.

Yayasan LESTARI Yayasan Lestari adalah LSM yang berdiri sejak tahun 1998. Sejak tahun 2005 Yayasan Lestari mencoba mengembangkan dirinya menjadi salah satu lembaga yang terfokus pada pengembangan lahan, kehutanan dan lingkungan hidup (Land, Environment dan Forestry Reseach Institute). Kegiatan yang telah dilakukannya meliputi:

• Melaksanakan Kajian Studi Kerawanan TAHURA



• Fasilitator dalam pembentukan Forum LSM Peduli SDH bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2006;

• Fasilitator dalam kegiatan Temu Kader Konservasi Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2006;

• Penggagas dan Pelaksana Lomba Dongeng Interaktif dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, BPLHD Provinsi Jawa Barat, dan Balai Pengelolaan TAHURA;

• Sosialisasi dan Pendampingan kegiatan Pemeliharaan Tanaman Turus Jalan Tahun-1 di Jalur PANTURA, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat,

• Rehabilitasi Lahan Kritis melalui upaya pembangunan Hutan Rakyat di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru Kota Bandung bekerjasama dengan DPKLTS & MEDCO Group.

Kelompok masyarakat/LSM lain yang juga memiliki aktivitas strategis di wilayah Sub-DAS Cikapundung diantaranya yaitu: Warga Peduli Lingkungan (WPL), Masyarakat Peduli Lingkungan (MPL), FORBAT, Walhi Jawa Barat, K3A, DPKLTS, dll.



5. MEMBANGUN KERJASAMA PARA PIHAK

Legalitas dan aseptabilitas program menjadi salah satu modal keberlanjutan program masyarakat. Untuk mendapatkan modal ini dilakukan beberapa kegiatan, seperti Pertemuan Perencanaan Lintas Desa, Lokakarya Multipihak, dan sosialisasi. Kegiatan pertemuan perencanaan lintas desa merupakan media komunikasi untuk membahas dan mengambil keputusan bersama. Kegiatan ini juga digunakan untuk memasukan perencanaan masyarakat ke dalam materi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJMP) Tingkat Desa. Selain membahas rencana masyarakat masyarakat masing-masing desa, juga membahas rencana masyarakat lintas desa. Hasil pertemuan ini diantaranya yaitu Draf I Rencana Aksi Sub-DAS Cikapundung dan kelembagaan jaringan lintas desa yang bernama Persatuan Organisasi Rakyat Tatar Alam Bandung (PORTAB) yang dimaksudkan sebagai wadah koordinasi, reflkesi, monitoring dan penggalang dukungan para pihak. Secara paralel diselenggarakan juga inisiasi dialog para pihak guna mengidentifikasi peran, fungsi dan kewenangan beberapa institusi yang berada dalam lingkup Sub-DAS Cikapundung. Setelah proses penyusunan draf I Rencana Aksi Sub-DAS Cikapundung selesai tersusun maka kemudian diselenggarakan sosialisasi kepada para pihak yang telah teridentifikasi tersebut. Sosialisasi dimaksudkan untuk mendapatkan tanggapan awal dari para pihak. Sampai dengan tahap ini telah terdapat komitmen yang cukup baik dari beberapa pihak, yaitu PT. Indonesia Power, PDAM Kota Bandung, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, dan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung. Komitmen-komitmen tersebut kemudian ditindak lanjuti untuk mensinergikan dan mengukuhkan dalam satu bentuk perencanaan yang memiliki ruang lingkup lebih luas. Tindak lanjut yang dimaksud adalah penyelenggaraan Lokakarya. Dari lokakarya tersebut diharapkan dapat tersusun draf II Rencana Aksi Sub-DAS Cikapundung serta terbentuknya kelompok kerja/forum pengelolaan DAS. Dengan terbentuknya kelompok kerja/forum pengelolaan DAS dimaksud target selanjutnya adalah implementasi rencana aksi tersebut secara terukur, efektif dan terarah. Skenario pengembangan kerjasama para pihak melalui dialog, workshop dan sosialisasi secara skematis dapat digambarkan sebagaimana berikut:

Rotasi I (Satu)/Inisiasi dialogPeserta: Dinas Pertanian Kab. Bandung Balai Pengelolaan TAHURA Dinas Pengelolaan SDA PT. Indonesia PowerFasilitator: Yayasan LestariDidukung oleh ESP - USAID

Sekolah LapanganPeserta: Masyarakat 5 Desa

Rencana Aksi Masyarakat

Rotasi II (dua)-Road show multi pihakSASARAN: Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas KIMTAWIL dan Dinas Peternakan Kab. BandungDinas Kehutanan, Dinas Pengelolaan SDA Provinsi Jawa Barat, PDAM Kota Bandung, PERHUTANI KPH Bandung Utara

Wakil peserta Sekolah Lapangan

Perumusan draft Rencana Aksi Sub-DAS Cikapundung

Rotasi III (tiga)- LokakaryaPeserta: Kelompok pemerintahan, Kelompok Pengusaha/Perusahaan, Kelompok Akademisi, Kelompok Masyarakat/LSMFasilitator: Yayasan LestariDid k l h ESP USAID

RENCANA AKSI:1. Kelembagaan2. Teknis Pelaksanaan3. Tata Waktu & Pembiayaan4. MONEV

Refleksi/Feed back

Dengan terjalinnya kerjasama para pihak dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana pengelolaan DAS terpadu maka diharapkan pencapaian tujuan dan sasaran dapat lebih efektif, terstruktur, terukur, dan terarah. Forum multi pihak yang sedang dalam proses inisiasi perlu untuk terus ditindaklanjuti guna menguatkan kapasitas dan memperluas simpul jaringan sehingga menambah daya dukung dan daya dorong terhadap upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya di Sub-DAS Cikapundung secara adil dan berkelanjutan.


RENC

ENVI



6. RENCANA AKSI 2008 – 2009

6.1. PERIODISASI IMPLEMENTASI RENCANA AKSI MASYARAKAT

Rencana aksi yang telah dirumuskan selama proses SLA (Sustainable Livelihood Assesment) yang difasilitasi ESP-USAID selanjutnya oleh masyarakat dihadapkan dengan ketersediaan modal, keterukuran waktu, urgensi kebutuhannya dan besarnya manfaat yang didapatkan dari tiap rencana aksi tersebut. Pertimbangan ini perlu agar setiap rencana aksi dapat diimplementasikan dengan baik. Keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat terkait dengan waktu dan modal menjadi dasar dalam penetuan periodisasi implementasi kegiatan. Pembahasan yang dilakukan ditiap-tiap desa menghasilkan rumusan sebagai berikut:


1. Periodisasi Implementasi Rencana Aksi Desa Mekar Wangi

Isu/Program Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

ISU KONSERVASI Pembuatan persemaian di lahan seluas 140m2

aneka jenis tanaman produktif dan multi guna (MPTS)

Distribusi hasil persemaian dan pengembangan produksi bibit




Penanaman lahan kritis seluas 5 ha

Pemeliharaan tanaman seluas 5 ha Penanaman MPTS di lahan pertanian seluas 75 ha



Pemeliharaan tanaman seluas 6 ha

Pembuatan demplot pertanian ekologis seluas ±700m2

Evaluasi & penetapan tindak lanjut

Rehabilitasi dan optimalisasi lahan pertanian

Perlindungan mata air

ISU SANITASI DAN KEBERSIHAN Kampanye dan aksi kebersihan lingkungan

Pemeliharaan tempat pemandian umum

Pengelolaan sampah berbasis Masyarakat

Pemasangan plang peringatan

Penentuan lokasi Pengolahan sampah

Pembangunan instalasi pembuatan kompos

Bedah rumah sehat Merehabilitasi 2 unit rumah tidak layak huni

Merehabilitasi 2 unit rumah tidak layak huni




PENINGKATAN SARANA-PRASARANA FISIK

Prasarana Distribusi Air Bersih

Mendorong upaya pembangunan bak induk dan 1 bak penampungan

Mendorong upaya pembangunan 1 bak penampungan





32



Prasarana Jalan Mendukung upaya penyelesaian permasalahan peningkatan kualitas jalan desa antara Buniwangi s.d. Benteng

ISU PENGUATAN KELEMBAGAAN Penentuan lokasi perluasan jaringan Desa

Perluasan Jaringan Desa

Pelaksanaan perluasan jaringan Desa

2. Periodisasi Implementasi Rencana Aksi Desa Wangun Harja


ISU KONSERVASI Pembuatan persemaian di lahan seluas 140m2


Pemindahan lokasi persemaian untuk lebih memudahkan distribusi

Penanaman lahan kritis seluas 6 ha







33



ISU SANITASI DAN KEBERSIHAN

Kampanye pemilahan sampah

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat

Pelatihan pembuatan kompos

Pembangunan instalasi komposting seluas 6 m2

Kampanye budaya sehat Sosialisasi cuci tangan pake sabun (CTPS) ke anak sekolah, posyandu dan ibu-ibu pengajian

IISU PENINGKATAN SARANA-PRASARANA FISIK


Koordinasi dan musyawarah dengan para pihak terkait





Prasarana jalan Menngusulkan peningkatan kualitas jalan desa

Prasarana lingkungan Mendorong pembangunan TPS Sampah sejumlah 2 Lokasi

Mendorong pembangunan TPS Sampah sejumlah 2 Lokasi




ISU PENGUATAN KELEMBAGAAN

Penentuan lokasi perluasan jaringan Desa


Pelaksanaan perluasan Jaringan Desa


34


3. Periodisasi Implementasi Rencana Aksi Desa Cibodas

Isu/Program Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3

ISU KONSERVASI

Pembuatan persemaian di lahan seluas 140m2


Penanaman tanaman buah (Mangga) di lahan pekarangan

Penanaman MPTS di lahan pertanian seluas 4 ha




Perlindungan Mata Air

Kampanye pemilahan sampah Pengelolaan sampah berbasis Masyarakat


Pembangunan instalasi komposting/ TPS Sampah

Pengairan Mendorong upaya pembangunan AMPERA

ISU SARANA PRASARANA FISIK

Pengairan Mendorong upaya pembangunan AMPERA

Prasarana jalan Mengusulkan perbaikan drainase jalan


Perluasan Jaringan Desa Penentuan lokasi perluasan jaringan Desa

Pelaksanaan perluasan jaringan Desa


35


4. Periodisasi Implementasi Rencana Aksi Desa Sunten Jaya


ISU KONSERVASI

Pembuatan persemaian di lahan seluas 210m2







Kampanye dan aksi kebersihan lingkungan

Pemilahan sampah


Pembangunan TPS Sampah

Peningkatan sanitasi lingkungan

Pembangunan MCK – umum.

Pembangunan Septic Tank Ternak

Bedah rumah sehat Merehabilitasi 10 rumah tidak layak huni


36


ISU PENINGKATAN SARANA-PRASARANA FISIK

Pemerataan Distribusi Air Bersih

Pemasangan meteran air

Prasarana Jalan Mengusulkan perbaikan kualitas jalan Mengusulkan perbaikan jembatan

Mendorong perbaikan kualitas jalan desa sepanjang 5 Km. Mendorong perbaikan jembatan

Mengusulkan perbaikan kualitas jalan

Prasarana Jalan

Mengusulkan perbaikan jembatan

Pendidikan pembangunan SMP dan SMA

Mendorong pembangunan SMP dan SMA


Penentuan Lokasi perluasan jaringan desa


Pelaksanaan perluasan jaringan desa


37


5. Periodisasi Implementasi Rencana Aksi Desa Cikidang


ISU KONSERVASI

Pembuatan persemaian di lahan seluas @ 42m2

aneka jenis tanaman produktif dan multi guna (MPTS) tersebar di 3 lokasi

Penanaman tanaman buah (mangga) di pekarangan






ISU SANITASI DAN KEBERSIHAN

Kampanye dan aksi kebersihan lingkungan

Pemilahan sampah


Pendataan sebaran buangan sampah

Pembangunan TPS Sampah

ISU PENINGKATAN SARANA-PRASARANA FISIK

Pemerataan Distribusi Air Bersih

Perbaikan bak penampungan air

Prasarana Jalan Mengusulkan perbaikan drainasejalan

Mendorong perbaikan drainase jalan

Prasarana lingkungan Perbaikan saluran limbah


38



39


Penentuan Lokasi perluasan jaringan desa


Pelaksanaan perluasan jaringan desa

RENC

ENVI



Tiap-tiap desa memiliki perbedaan dalam hasil rumusan periodisasi rencana aksi serta target pencapaian setiap program. Hal ini terkait dengan sifat pengelolaan DAS berbasis masyarakat yang lokal spesifik dan dinamis. Rona dan problematika lingkungan di tiap desa yang berbeda, tingkat kesejahteraan penduduk, dll merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab perbedaan periodisasi implementasi rencana aksi. Oleh karena itu upaya koordinasi ditingkat jaringan masyarakat perlu terus untuk ditingkatkan kapasitasnya agar perbedaan ini tidak menjadi permasalahan, khususnya dibagian pengorganisasiannya namun justru dapat lebih mendekatkan masyrakat dalam mencapai tujuannya. Sebagai sebuah perencanaan periodisasi ini dapat digolongkan sebagai perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah yang memberikan gambara tujuan dan sasaran umum perlu diterjemahkan ke dalam rencana jangka pendek yang lebih kongkrit dan disesuaikan dengan kondisi aktual.

6.2. RENCANA DETAIL PROGRAM TAHUN 2008 – 2009

6.2.1. SEBARAN DAN DESKRIPSI KEGIATAN Pada 5 desa yang tergabung dalam satu wadah kelembagaan jaringan yang meliputi Desa Sunten Jaya, Desa Wangun Harja, Desa Cibodas, Desa Cikidang, dan Desa Mekar Wangi tidak memiliki jenis dan volume target program yang sama. Program yang diprioritaskan dan direncanakan untuk diimplementasikan pada periode tahun 2008 – 2009 di ke-5 Desa tersebut meliputi:

• Rehabilitasi dan optimalisasi lahan; • Pengelolaan sampah berbasis masyarakat; • Kampanye budaya sehat; • Bedah rumah sehat; dan • Prasarana distribusi air bersih

Program yang disusun diterjemahkan dalam bentuk satu atau beberapa kegiatan. Rancangan tata waktu tiap kegiatan disesuaikan dengan kalender musim, kebutuhan waktu persiapan, dll. Motor pelaksana kegiatan adalah organisasi basis di tiap desa yang dikoordinasikan secara lintas desa oleh kelembagaan jaringan yang telah terbentuk. Pihak-pihak yang terlibat disesuaikan dengan ruang lingkup dan sasaran kegiatan. Berikut ini digambarkan sebaran jenis kegiatan dan deskripsi singkat di tiap desa untuk jangka tahun 2008 – 2009.


Sebaran & Deskripsi Kegiatan/Program Tahun 2008 - 2009 DESKRIPSI SINGKAT

PROGRAM JENIS KEGIATAN Desa Mekar Wangi Desa Wangun Harja Desa Cibodas Desa Sunten Jaya Desa Cikidang

Persemaian Dengan memanfaatkan lahan milik Bp.Isap seluas 420 m2 ditargetkan untuk memproduksi bibit sebanyak 10.000 batang dari jenis Surian, Sobsi, Cengkeh, Mangga, Durian, Alpukat, Eucalyptus, Mahoni, Jeruk, Kopi. Masyarakat yang terlibat sejumlah 25 orang.

Dengan Luas lahan sebesar 10 Tumbak target hasilnya adalah ± 4.000 bibit terdiri dari jenis Suren dan Kopi. Masyarakat yang terlibat dalampembuatan persemaian ini adalah sebanyak 23 orang.

Berlokasi di Kp. Areng dengan menempati lahan milik seluas ± 140 m2. Saat ini telah siap dibumbun bibit sebanyak 4000 dan akan terus ditingkatkan sampe dengan 10.000 bibit. Adapun jenis yang disemaikan meliputi Surian, Sobsi, Kopi dan pinus. Diperlukan beberapa perlengkapan: slang air, dll

Berlokasi dekat dari akses jalan dan balai desa menempati lahan milik seluas ±210 m2 akan dimanfaatkan untuk memproduksi 5.000 bibit dari jenis Surian, Kopi dan alpuket. Diperlukan beberapa perlengkapan meliputi: naungan, slang air, sprayer/emprat, pupuk, sekam, bambu, dll

Persemaian yang sekarang menempati lahan seluas ±140 m2 akan ditambahkan dengan persemaian satelit sebanyak 4 lokasi seluas @ ±42 m2 terletak di Pengkolan, Cisalasih dan Cikareumbi. Target produksi bibit tahunan adalah sebesar 4.000 bibit surian.

Penanaman Dengan pola tanam kebun campur menanami lahan pertanian seluas 5 ha yang tersebar di RW I & RW II. Adapun jenis tanaman yang ditanam meliputi surian, jeruk, alpuket dan kopi.

Melaksanakan penanaman di lahan pertanian seluas 10 ha dengan pola tanam kebun campur. Jenis tanaman yang ditanam meliupti Suren dan Jeruk Manis.

Penanaman dilahan milik seluas ± 4 ha dengan pola kebun campur dan di kawasan hutan lindung seluas ± 11 ha dengan pola PHBM.. Jenis tanaman: Surian, Sobsi, Kopi dan Pinus.

Lahan milik yang selama ini berupa lahan pertanian sayuran dengan pepohonan keras yang sedikit akan diperkaya dengan tanaman MPTS (suren, kopi dan alpuket) seluas 20 ha. Tersebar di 2 dusun.

Penanaman di lahan pertanian dengan pola kebun campur dengan menggunakan jenis Suren, Kopi, Jeruk dan Mangga akan diselenggarakan di lahan seluas 13 ha meliputi blok Baru Kuray, Pasir panjang, pengkolan dan Ciselasih.

Rehabilitasi dan optimalisasi lahan

Pembuatan demplot pertanian ekologis/organik

Lahan milik seluas 700 m2 akan diuji dengan teknik konvensional dan ekologis/organik. Jenis tanaman utamanya adalah kembang kol dan sawi.

Lahan pertanian sayuran seluas ±420 m2 akan dicoba dan diamati dengan pendekatan pertanian yang ramah lingkungan dengan tidak menggunakan obat-obatan kimia

Lahan kebun campur seluas ±1680 m2 di Kp Areng akan dicoba dan diamati dengan pendekatan pertanian yang ramah lingkungan dengan tidak menggunakan obat-obatan kimia dan pertanian konvensional untuk dibandingkan proses dan hasilnya. Tanaman pokoknya adalah brokoli.

Lahan pertanian sayuran seluas ±420 m2 akan dicoba dan diamati dengan pendekatan pertanian yang ramah lingkungan dengan tidak menggunakan obat-obatan kimia

Lahan pertanian di Pengkolan dan Cisalasih masing-masing seluas 140 m2 akan diujicoba untuk sistem pertanian ekologis yang tidak bergantung dengan obat-obatan kimia yang tidak ramah lingkungan. Tanaman pokok adalah kembang kol.Jumlah warga yang terlibat adalah sebanyak 23 orang.


41


DESKRIPSI SINGKAT PROGRAM

Desa Mekar Wangi Desa Wangun Harja Desa Cibodas

JENIS KEGIATAN Desa Sunten Jaya Desa Cikidang

Aksi Kebersihan Dan pemilahan sampah

Dengan melibatkan warga ditiap RT/RW melakukan aksi kebersihan lingkungan yang diadakan rutin setiap 1 bulan sekali

Di tiap RW oleh segenap warga melaksanakan aksi rutin untuk menjadskan lingkungan bersih dan sehat





Tempat pemandian umum perlu dibersihkan dari sampah-sampah domestik agar dapat senantiasa terjaga kebersihan dan kenyamanannya. Pemeliharaan dimotivasi dan digerakkan oleh kelompok SL setiap 2 bulan sekali


Di awali dengan upaya pemilahan sampah rumah tangga kedalam sampah basah dan kering. Tindak lanjut berikutnya adalah menciptakan nilai ekonomi sampah. Pelatihan diikuti oleh 25 orang.

Dengan melibatkan semua peserta SL sebanyak 23 orang untuk dilatih dan menjadi contoh pemilhan sampah basah dan sampah organik. Selanjutnya sampah basah diolah menjadi kompos.


Pembuatan instalasi kompos/TPS Sampah

- Pembangunan TPS Sampah di Dusun 1 dan Dusun 2, dengan luas 6 m2 (3x2 m).

Memanfaatkan limbah sapi untuk diolah menjadi kompos. Luas lahan sebesar 140 m2 . Target produksi sebesar 5 ton untuk konsumsi kelompok.

Pembuatan biogas, penampungan kotoran ternak, dan TPS Sampah. Luas TPS Sampah adalah sebesar 16 m2 (4x4 m) di RW 3, 15 dan 4.

TPS perlu ada ditiap RW dan jauh dari pemukiman. Perlengkapan tong dan roda sampah juga perlu ada.

Kampanye budaya sehat

Sosialisasi budaya cuci tangan pake sabun (CTPS)

Sasaran sosialisasi adalah anak sekolah (TK dan SD), kader dan ibu-ibu yang hadir di posyandu dan ibu-ibu pengajian


42



43

DESKRIPSI SINGKAT PROGRAM

Desa Mekar Wangi Desa Wangun Harja Desa Cibodas

JENIS KEGIATAN Desa Sunten Jaya Desa Cikidang

Bedah rumah sehat

Rehabilitasi rumah tidak layak huni

Sasaran adalah rumah tidak layak huni yang keseluruhan sejumlah 9 unit akan dibedah secara bertahap. Bedah rumah dilaksanakan secara gotong royong oleh warga lingkungan setempat untuk 2 unit rumah di RW 1 dan RW 2.


Pembangunan bak penampungan air

Aksesibilitas air bersih merupakan permasalahan utama. Untuk itu perlu dibangun prasarana distribusi meliputi bak induk dan bak penampung sejumlah 5. Pembangunan dapat dilakukan secara bertahap dan pada tahun 1 diharapkan telah dapat terealisasi 1 bak induk dan 1 bak penampung

Distribusi air yang tdaik merata perlu penataan dan penambahan infrastruktur. Dengan koordinasi dengan badan pengelola dan pihak terkait lain diharapkan dapat secara kongkrit ditemukan solusinya.

Distribusi air yang tidak merata perlu penataan dan penambahan infrastruktur. Koordinasi dengan badan pengelola dan pihak terkait lain guna membangun meteran air bersih diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas warga terhadap air bersih.


6.2.2. RANCANGAN TEKNIS UMUM Rancangan teknis umum merupakan pedoman teknis pelaksanaan program. Pedoman ini mengacu pada pengetahuan dan kearifan lokal (indigineous knowledge) yang diaplikasikan dan dikompilasikan dengan dukungan dan kontribusi para pihak baik dalam bentuk asistensi/ fasilitasi maupun pendanaan. Di bawah ini diuraikan rancangan teknis umum setiap program.

Rehabilitasi dan optimalisasi lahan;

Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan tanaman produktif dan multi guna secara swadaya; meningkatkan fungsi ekologis (perlindungan terhadap bahaya longsor, dan meningkatkan resapan air) dan nilai ekonomis (produksi) lahan pertanian dengan pengayaan tanaman; serta melakukan perbandingan proses dan hasil produksi pertanian konvensional dan pertanian ekologis/organik. Program rehabilitasi hutan dan lahan diprioritaskan pada lahan kritis atau area yang secara potensial terdegradasi akibat erosi atau rawan longsor. Berdasarkan kegiatan jelajah kawasan, telah ditentukan titik-titik lokasi yang akan dilakukan rehabilitasi dengan pengkayaan vegetasi dari jenis produktif dan multi guna (MPTS) oleh masyarakat setempat. Beberapa jenis yang direncanakan untuk ditanam diantaranya pohon keras yang sesuai dengan kondisi setempat (:Suren, Sobsi, & Ekaliptus) dan pohon buah-buahan (alpuket & mangga), serta tumbuhan bawah seperti kopi dan jeruk. Pola tanam disesuaikan dengan kondisi eksisting karakteristik masing-masing lahan dengan satuan per luasan lahan milik. Program rehabilitasi dan optimalisasi lahan meliputi 3 kegiatan yaitu pembuatan persemaian berbasis desa, penanaman pohon penguat teras dan pengembangan kebun campur, serta studi perbandingan teknik pertanian konvensional dan pertanian ekologis/organik. Secara skematik flowchart program rehabilitasi dan optimalisasi lahan yang berlokasi di Desa Mekarwangi, Desa Wangunharja, Desa Cikidang, Desa Cibodas dan desa Suntenjaya adalah sebagai berikut: Skema pengembangan program rehabilitasi dan optimalisasi lahan :

Lahan Kritis

Pertanian konvensional tidak ramah lingkungan

Degradasi kualitas lahan

Rehabilitasi dan optimalisasi fungsi lahan

Persemaian berbasis desa

Penanaman pohon MPTS dg

pola Talun & Kebun Campur


1. Berkurangnya lahan kritis2. Ditemukannya pola & teknik pertanian yang lebih ramah lingkungan

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat;

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat bertujuan untuk membangun kebersamaan masyarakat dalam menciptakan lingkungan bersih dan sehat serta meningkatkan nilai ekonomi sampah. Program ini meliputi kampanye dan aksi kebersihan, pemilahan sampah berbasis rumah tangga, pelatihan pembuatan kompos sampai dengan pembangunan instalasi pembuatan kompos/TPS. Program ini merupakan salah satu strategi penyelesaian masalah pengelolaan limbah rumah tangga. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam jaringan



PORTAB menyadari bahwa pembenahan masalah pengelolaan sampah tidak terlepas dari peran dan partisipasi masyarakat. Pengetahuan akan pentingnya kebersihan lingkungan dengan meminimalkan produksi sampah rumah tangga, serta menjadikan sampah memiliki nilai ekonomis perlu dibangun dari kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah. Seandainya sampah telah dapat dipilahkan menjadi setidaknya dua kategori besar yaitu sampah basah dan sampah kering dengan tingkat kemurnian yang tinggi maka langkah berikutnya untuk dapat mendapatkan nilai ekonomis sampah menjadi mungkin. Ketrampilan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan demikian menjadi penting adanya. Selanjutnya perlu pula dibangun instalasi pengolahan sampah skala kecil yang dapat menampung sampah-sampah (limbah rumah tangga). Program ini memiliki ruang lingkup di 5 desa yaitu desa Suntenjaya, desa Mekarwangi, Desa Cibodas, Desa Cikidang, dan desa Wangunharja. Setiap desa memiliki karakteristik dan permasalahan yang lebih spesifik terkait dengan ketersediaan infrastruktur dan kesadaran masyarakat. Di desa Mekarwangi, misalnya, salah satu lingkungan RW telah memiliki prasarana pengolahan sampah, namun demikian prasarana tersebut belum cukup untuk dapat mengatasi permaslahan pengelolaan sampah di wilayah-wilayah lainnya. Kampanye budaya sehat;

Diare merupakan penyakit yang banyak timbul karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku bersih. Untuk mengurangi resiko penyakit ini perlu untuk membudayakan perilaku bersih sejak dini. Sasaran kepada anak sekolah di tingkat TK dan SD menjadi penting. Demikian juga kepada kader posyandu dan ibu-ibu pengajian yang memiliki peran penting di lingkungan rumah tangga. Lokasi program kampanye budaya sehat adalah di desa Wangunharja, Kecamatan Lembang.

Bedah rumah sehat;

Masih adanya beberapa unit rumah yang belum memenuhi standar seperti sanitasinya yang buruk dapat menyebabkan penghuninya hidup secara tidak layak. Kepedulian bersama warga masyarakat yang didukung oleh berbagai pihak dapat mendorong dan memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan dukungan sehingga dapat memiliki rumah sehat yang layak huni. Lokasi program bedah rumah sehat adalah di desa Mekarwangi, Kecamatan Lembang.

Prasarana distribusi air bersih

Kondisi lingkungan di hulu Sub-DAS Cikapundung yang bergelombang dan berbukit-bukit menyebabkan aksesibilitas terhadap air bersih menjadi terkendala. Distribusi air dari mata air yang jauh dari pemukiman memerlukan parasarana fisik yang memadai. Beberapa prasarna tersebut seperti bak induk dan bak penampungan perlu untuk segera di bangun. Dengan terbangunnya prasarana tersebut diharapkan aksesibilitas masyarakat terhadap air menjadi lebih baik dan mudah. Lokasi program prasarana distribusi air bersih adalah di desa Mekarwangi, desa Wangunharja dan desa Suntenjaya. Di desa Mekarwangi pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan yang mendesak. Sulitnya masyarakat mendapatkan akses air bersih, terutama di musim kemarau merupakan kendala yang harus segera dapat diatasi. Adapun didesa Wangunharja dan desa Suntenjaya tahapan yang akan dilakukan berupa fase persiapan dimana dilakukan dengan melaksanakan koordinasi dengan para pihak terkait di lingkup setempat maupun dalam arti yang lebih luas.



7. INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN

Tujuan dan sasaran pengelolaan DAS perlu dirumuskan dengan jelas, dapat terukur tingkat capaiannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Ukuran-ukuran tingkat capaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk kriteria dan indikator tujuan dan sasaran. Tujuan dari suatu pengelolaan sumberdaya dalam suatu kurun waktu tertentu perlu mempertimbangkan :

a. Isu-isu utama (critical issues), yaitu suatu keadaan/fenomena yang perlu segera diatasi/ ditanggulangi/dikendalikan.

b. Kondisi sumberdaya kini dan kecenderungannya yang terkait dengan isu utama c. Kapasitas sumberdaya (manusia, finasial dan infrastruktur, kelembagaan) yang dimiliki

oleh “DAS” (institusi pemerintah dan non pemerintah yang ada di suatu DAS) d. Kondisi eksternal yang mempengaruhi pengurusan dan pengelolaan sumberdaya di

dalam DAS (misal : UU dan Peraturan Regional dan Nasional, Iklim Global dll) yang mempengaruhi pengelolaan sumberdaya di dalam DAS.

Secara keseluruhan pengelolaan DAS yang baik akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai hasil dari pembangunan yang berkelanjutan (Sutainable Development). Indikator penting dari berhasil-tidaknya implementasi pengelolaan bersama DAS Cikapundung adalah peningkatan kesejahteraan dengan ditinjau dari meningkatnya modal peri kehidupan masyarakat yang meliputi modal Alam, Manusia, Fisik, Finansial, dan Sosial. Kemudian guna mengukur pencapaian tujuan dari setiap program dan kegiatan yang diimplemetasikan disusunlah suatu kerangka indikator keberhasilan yang mempertimbangkan aspek hasil/teknis, tingkat partisipasi masyarakat dan/atau dukungan para pihak. Di bawah ini diuraikan indikator keberhasilan pengelolaan di setiap program/kegiatan Tabel 4: indikator keberhasilan pengelolaan.

Program Kegiatan Keluaran Indikator Keberhasilan

Persemaian berbasis masyarakat

Persemaian tanaman produktif dan multiguna (MPTS) di 5 Desa

Persentase tumbuh tanaman 80% Semua anggota kelompok

memahami proses pembuatan persemaian dengan terlibat secara aktif sesuai kapasitasnya

Adanya dukungan dan kontribusi dari para pihak

Penanaman pohon penguat teras

Terlindunginya lahan pertanian dari bahaya longsor dan erosi

Tertanaminya lahan seluas 52 ha yang tersebar di Desa Sunten Jaya, Mekarwangi, Cibodas, Cikidang dan Wangun Harja;

Adanya dukungan dan kontribusi dari para pihak

Rehabilitasi dan Optimalisasi lahan


Terbangunnya demplot pertanian ekologis di 5 Desa dengan luasan yang cukup

Masyarakat dapat membandingkan proses dan hasil produksi teknik pertanian konvesional dengan pertanian ekologis/organik



Program Kegiatan Keluaran Indikator Keberhasilan

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat

Aksi kebersihan dan pemilahan sampah

Tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungannya

Teragendakannya aksi kebersihan lingkungan secara berkala


Terpeliharanya semua tempat pemandian umum di Desa Mekar Wangi

Terselenggaranya aksi pemeliharaan tempat pemandian umum oleh warga secara rutin.


Adanya pengetahuan dan ketrampilan pengolahan kompos warga di Desa Mekar Wangi dan Wangun Harja

Terselenggaranya pelatihan pembuatan kompos dengan diikuti oleh sekurang-kurangnya 25 warga per desa.

Pembuatan instalasi kompos/TPS Sampah

Terolahnya sampah basah dari masyarakat menjadi kompos

Terbangunnya 4 instalasi pengolahan sampah

Kampanye budaya sehat

Sosialisasi budaya cuci tangan pake sabun (CTPS)

Adanya pertemuan dengan kader posyandu & ibu-ibu pengajian, serta berjalannya proses diskusi dengan anak sekolah

Terselenggaranya forum sosialisasi ctps di Desa Wangun Harja yang meliputi 3 posyandu, 5 perkumpulan pengajian, 2 SD dan 1 TK.

Bedah rumah sehat

Rehabilitasi rumah tidak layak huni

Berkurangnya rumah tidak layak huni di desa Mekar wangi

Terehabilitasinya 2 dua rumah tidak layak huni menjadi rumah sehat


Pembangunan bak penampungan air

Terbangunnya 1 bak induk dan 1 bak penampung

Terdistribusikannya air bersih secara mencukupi dan merata di desa Mekar Wangi



8. PENUTUP

Sungai Cikapundung memiliki arti yang vital dan strategis merupakan satu sub-sistem penyangga kehidupan yang penting bagi Cekungan Bandung. Yang melintasi 3 (tga) wilayah administrasi (Kota Bandung, Kabupaten Bandung Dan Kabupaten Bandung Barat) dengan Kondisi aktual yang menunjukkan kecenderungan degradasi kualitas menjadi keprihatinan bersama dan menjadi DAS prioritas I. Banyak program dan inisiatif telah dilakukan oleh para pihak atau pemangku kepentingan. Baik Pemerintah, Swasta dan Masyarakat sebagai ujung tombak keberhasilan yang harus dikoordinasikan dalam sebuah perencaaan bersama dan terintegrasi dengan mengoptimalakan potensi yang dimiliki oleh nasing-masing pihak sesuai dengan kewenagan, fungsi dan perannya secara proporsional. Penguatan partisipasi dan komitmen para pihak dilakukan melalui beberapa tahapan konsultasi publik yang tertuang dalam Memorandum of Discussion (MoD) sebagai bahan yang akan ditindak lanjuti pada tingkat teknis dalam sebuah kelompok kerja sesuai dengan isue atau kegiatan.


ENVIRONMENTAL SERVICES PROGRAM Ratu Plaza Building, 17th. Fl.

Jl. Jend. Sudirman No. 9 Jakarta 10270

Indonesia

Tel. +62-21-720-9594 Fax. +62-21-720-4546

www.esp.or.id

rencana aksi sub das cikapundung

Documents

environmental services

or project number

strategic objective

date of publication

dai project number

rencana aksi sub

rencana aksi sub

das cikapundung program