rencana aksi nasional - yankes.kemkes.go.id
TRANSCRIPT
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 1
RENCANA AKSI NASIONAL DIREKTORAT MUTU DAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN 2016 - 2019
DIREKTORAT MUTU DAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 2
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas
perkenanNya, Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Mutu dan Akreditasi
Pelayanan KesehatanTahun 2016-2019 dapat tersusun.
Rencana Aksi Kegiatan ini merupakan salah satu jawaban
dalam upaya meingimplementasikan 3 pilar kebijakan utama
Kementerian Kesehatan dalam pembangunan Kesehatan Nasional, yaitu;1). Menekankan pada
pentingnya paradigma sehat, 2). Penguatan Pelayanan Kesehatan, dan 3). Pelaksanaan
Jaminan Kesehatan yang bermutu dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya. Diharapkan Rencana Aksi Kegiatan ini akan menjadi arah perencanaan, program dan
kegiatan serta implementasinya terkait pelaksanaan Program Mutu dan Akreditasi Pelayanan
Kesehatan dalam mendukung pencapaian salah satu target Indikator Kinerja Program (IKP)
pembangunan kesehatan.
Rencana Aksi Kegiatan ini merupakan proses pemilihan tujuan, kebijakan, sasaran dan
penentuan strategi, program dan kegiatan yang diperlukan dalam meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan melalui Akreditasi.
Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil
pencapaiannya dapat diukur sebagai bahan laporan kinerja tahunan Direktorat Mutu dan
Akreditasi sampai dengan tahun 2019.
Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan
kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga selesainya Rencana Aksi Kegiatan ini.
Semoga Rencana Aksi Kegiatan ini bermanfaat bagi kemajuan pembangunan kesehatan di
Indonesia. Selamat bekerja, mari membangun Negara Indonesia tercinta. Salam sehat.
Jakarta, Januari 2016 Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan,
dr. Eka Viora, Sp.KJ NIP 195806301987092001
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan
C. Sasaran
D. Dasar hukum
E. Ruang Lingkup
BAB II SITUASI DAN PERMASALAHAN KESEHATAN DI INDONESIA
BAB III ANALISA SITUASI DAN PETA JALAN UPAYA PENINGKATAN MUTU
DAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN
A. Analisa Situasi (SWOT), Analisis Posisi Bersaing dan Peta Jalan Upaya
Peningkatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer
B. Analisa Situasi (SWOT), Analisis Posisi Bersaing dan Peta Jalan Upaya
Peningkatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan
C. Analisa Situasi (SWOT), Analisis Posisi Bersaing dan Peta Jalan Upaya
Peningkatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Lainnya
D. Analisa Situasi (SWOT), Analisis Posisi Bersaing dan Peta Jalan Upaya
Peningkatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT MUTU DAN AKREDITASI
PELAYANAN KESEHATAN
A. Kebijakandan Strategi Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
B. Kebijakandan Strategi dalam Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi
Pelayanan Kesehatan Primer
C. Kebijakandan Strategi dalam Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi
Pelayanan Kesehatan Rujukan
D. Kebijakandan Strategi dalam Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi
Pelayanan Kesehatan Lainnya
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 4
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN MUTU DAN AKREDITASI PELAYANAN
KESEHATAN
A. Program dan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan
Kesehatan Primer
B. Program dan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan
Kesehatan Rujukan
C. Program dan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan
Kesehatan Lainnya
BAB VI PERAN PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DALAM PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB VII PEMBIAYAAN
BAB VIII PENUTUP
DAFTAR LAMPIRAN
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 5
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan
merupakan investasi untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia, mendukung
pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan
kemiskinan.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019,
diharapkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu telah mulai
mantap. Hal ini harus dibuktikan dengan membaiknya mutu pelayanan kesehatan yang
didukung dengan ketersediaan Sumber Daya seperti sarana, prasarana, alat, tenaga, dan
anggarandengan sasaran akhir meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi
masyarakat,serta menurunnya kesenjangan antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan
antar daerah.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 14 menyatakan,
“Pemerintah bertanggungjawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina,
dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh
masyarakat”.Hal ini selaras dengan pasal 55 yang intinya mengamanahkan bahwa
pemerintah wajib menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan.
Untuk mewujudkan sasaran pokok tersebut maka upaya peningkatan akses dan mutu
pada tahun 2015 menjadi salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Upaya
Kesehatan khususnya Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar, Direktorat Bina Upaya
Kesehatan Rujukan dan Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana
Kesehatan sebagaimana tercantum dalam RAN Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar
tahun 2015 – 2019 dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan Tugas Pokok
berdasarkan Permenkes Nomor 1144 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan. Setelah adanya restrukturisasi organisasi berdasarkan
Permenkes Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan maka sejak Januari tahun 2016 tugas pokok dan fungsi peningkatan mutu
menjadi tanggung jawab Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan
Kesehatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis RPJMN dan Renstra
Kemenkes 2015 – 2019 yaitu meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, maka perlu disusun
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 6
Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan periode tahun
2016 – 2019.
B. TUJUAN
Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
Tahun 2016– 2019 bertujuan untuk:
1. Mendukung Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019
2. Tersedianya panduan pelaksanaan kegiatan mutu dan akreditasi pelayanan Kesehatan
2016 - 2019
3. Mendukung tercapainya indikator Kementerian Kesehatan
4. Adanya kesinambungan dan kelanjutan program mutu dan akreditasi pelayanan
kesehatan tahun 2016 - 2019
C. SASARAN
1. Dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota
2. Lintas program
3. Lintas sektor/Kementerian/Lembagaterkait
4. Pemerintah daerah, Organisasi Profesi, Asosiasi Fasilitas Kesehatan Primer, Organisasi
perumahsakitan, Badan Pengawas Rumah Sakit,Asosiasi Institusi Pendidikan,
Organisasi non pemerintah, swasta, dunia usaha dan masyarakat madani serta
pemerhati mutu dan akreditasipelayanankesehatanlainnya.
D. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (INDIKATOR KELUARAN)
1. Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional
3. Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang siap diakreditasi
4. Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang memenuhi standar mutu pemantapan
mutu eksternal tingkat nasional
E. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan
Konsumen,
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tetang PelayananPublik,
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang
PraktikKedokteran,
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan,
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 7
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan
Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang
TenagaKesehatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentangKeperawatan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentangKerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia,
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentangSistem
Kesehatan Nasional,
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMNTahun
2016 – 2020;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2008 tentang
Akreditasi Laboratorium Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2010tentang Izin
dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2010 tentang
Laboratorium Klinik;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 Tahun 2011tentang Izin
Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang
Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Akreditasi Rumah Sakit;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013tentang
Perubahanatas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/3/2010
tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014tentang Klinik;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang
Perizinan dan Klasifikasi Rumah Sakit;
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 8
26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015tentang
Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik MandiriDokter, dan Tempat
Praktik Mandiri Dokter Gigi;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
30. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Standar Pelayanan Minimal
31. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Manajemen Puskesmas,
32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1435 Tahun 2011 tentang Komite Akreditasi
Laboratorium Kesehatan;
33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 390 Tahun 2014 tentang Penetapan Rumah
Sakit Rujukan Nasional;
34. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 391 Tahun 2014 tentang Penetapan Rumah
Sakit Rujukan Provinsi dan Regional;
35. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2015 tentang RenstraKementerian
Kesehatan Tahun 2016 – 2020;
36. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 400 Tahun 2016 tentang Penetapan BBLK
Palembang, BBLK Jakarta, BBLK Surabaya dan BBLK Makassar sebagai
Penyelenggara PME Tingkat Nasional.
37. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 432 Tahun 2016 tentang Komisi Akreditasi
FKTP
F. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Rencana Aksi Kegiatan Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan
Kesehatan meliputi:
1. Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi Puskesmas
2. Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi Rumah Sakit
3. Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi Laboratorium Kesehatan
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 9
BAB II
SITUASI DAN PERMASALAHAN KESEHATAN DI INDONESIA
A. SITUASI SAAT INI Beberapa Isu permasalahan Mutu Pelayanan Kesehatan:
1. Sistem peningkatan mutu pelayanan kesehatan merupakan sebuah sistem yang dinamis
dapat mengikuti berbagai perubahan baik dari peribahan sistem kesehatan maupun dari
perubahan sistem di luar kesehatan. Salah satu perubahan besar dalam sistem
kesehatan adalah perubahan dalan sistem jaminan kesehatan nasional. Di luar sistem
kesehatan perubahan yang sangat terasa adalah semakin meningkatnya tuntutan
keterbukaan yang terkait dengan keterbukaan publik.
a. Pelayanan kesehatan di tingkat primer,Termasuk pelayanan penunjang
b. Pelayanan Kesehatan di tingkat rujukan, termasuk pelayanan penunjang
c. Pelayanan Kesehatan Lainnya
2. JKN telah membuat perubahan mendasar dalam sub sistem pembiayaan di dalam
Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Perubahan ini belum diikuti dengan perubahan
mendasar pada sub sistem yang lainnya secara optimal termasuk perubahan dalam
pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan melalui regulasi mutu kesehatan.
Kerangka kerja regulasi kesehatan yang terdiri dari upaya perijinan, peningkatan mutu
pelayanan kesehatan, pengaturan jumlah dan penyebaran fasilitas SDM kesehatan,
serta sosialisasi kepada masyarakat berjalan seperti sebelum penerapan JKN kecuali
untuk regulasi yang terkait dengan tarif INA CBGs dan Sistem Kapitasi.
a. Pelayanan kesehatan ditingkat primer
Sejak tahun 2012 ada inisiasi dari kemenkes melalui Dit BUKD Ditjen BUK akan
dijadikan gate keeper dalam mendukung sistem JKN, oleh karena itu dibutuhkan
pelayanan kesehatan di FKTP yang berkualitas. Sejalan dengan itu maka Permenkes
75 tahun 2014 tentang Puskesmas telah mengamanatkan bahwa Puskesmas wajib
terakreditasi, demikian juga dengan klinik pratama sebagimana yang diamanatkan
dalam permenkes nomor 9 tahun 2014. Pada saat yang bersamaan pada tahun
kedua Tahun 2012-2013 menyusun standar akreditasi. Kemudian ujicoba standar
pada tahun 2014. Kemudian ujicoba implementasi akreditasi puskesmas di 2 provinsi
yaitu NTT dan Jatim pada tahun 2015 dengan dana AIPHSS. Pada tahun 2015 ada
100 Puskesmas yang terakreditasi di 93 Kecamatan dengan kategori kelulusan
tingkat Paripurna 2 (0,2%) dari puskesmas yang disurvei, dari kategori kelulusan
tersebut menunjukan bahwa puskesmas yang sudah memberikan pelayanan sesuai
standar khususnya terkait dengn mutu baru 0,2%. Dengan demikian dapat
disimpulkan sementara masih rendahnya mutu pelayanan kesehatan di puskesmas.
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 10
Periode 2015-2017 lebih mengedepankan lebih pada tahap pengenalan, Sosialisasi
dan pemahaman serta sosialisasi budaya mutu dan keselamatan, dan pengenalan
tata kelola yang baik (manajemen puskesmas) dan tata kelola klinisnya. Periode
2018-2019 diharapkan sudah muncul kesadaran bagi Dinkes dan Puskesmas bahwa
akreditasi adalah kebutuhan dalam upaya meningkatkan mutu dan keselamatan
pasien yang bertahap dan berkesinambungan.
b. Pelayanan kesehatan ditingkat rujukan
Upaya peningkatan mutu banyak dilakukan dalam berbagai macam kegiatan dan
diselenggarakan oleh barbagai macam institusi pemerintah dan swasta. Sejak tahun
1995 pemerintah melakukan inisiasi untuk mengukur mutu pelayanan RS melalui
akreditasi. Akreditasi dilaksanakan oleh lembaga Komisi Akreditasi RS dan sarana
kesehatan lainnya (KARS) di bawah koordinasi Ditjen Yanmed. Secara bertahap
KARS menerapkan standar akreditasi: 5 pelayanan, 12 pelayanan dan 16 pelayanan
dengan orientasi pada input dan dokumen yang berlaku sampai dengan Juni 2012.
Sejak tahun 2012 KARS menerapkan standar versi 2012 yang diadopsi dari JCI edisi
4. Dalam standar Versi 2012 sudah menerapkan input, proses, dan output secara
terintegrasi. Pada tahun 2015 KARS menjadi lembaga independen dan
mendapatkan Sertifikasi ISQUA yaitu lembaga internasional yang melaksanakan
akreditasi lembaga akreditasi secara kelembagaan dan pelatihan surveior.
Pencapaian akreditasi RS di indonesia sampai dengan 2017 sebanyak 44%
dinyatakan lulus Paripurna dari seluruh RS di Indonesia. Dengan demikian masih
perlu ditingkatkan pelayanan mutu dan keselamatan pasien agar dapat memenuhi
standar akreditasi akreditasi dengan kelulusan Paripurna.
c. Pelayanan kesehatan lainnya
Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan lainnya, salah satunya peningkatan
mutu laboratorium kesehatan telah dilakukan sejak tahun 2008 yaitu dengan
ditetapkannya Kepmenkes 298 tahun 2008 tentang akreditasi laboratorium
kesehatan. Hingga saat ini jumlah labkes yang terakreditasi baru mencapai 121
Labkes dari 1000..... Labkes.
3. Beberapa permasalahan mutu pelayanan kesehatan antara lain: pelayanan yang belum
sesuai dengan kebutuhan pasien, minimnya keterlibatan pasien dan keluarga, belum
optimalnya pemenuhan terhadap hak pasien dan keluarga, rendahnya mutu dan
keselamatan pasien, serta fragmentasi sistem pelayanan kesehatan, dll. Selama era
JKN, indikator mutu yang mengukur akses dan efisiensi sangat menjadi perhatian.
Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mutu pelayanan kesehatan seperti
efektifitas, keselamatan, responsiveness, dll. Beberapa upaya peningkatan mutu yang
telah ada dilakukan melalui mekanisme:
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 11
a. Lisensi atau perijinan seperti: perijinan RS, Ijin Klinik, Ijin Apotik yang diberikan
Kementerian Kesehatan atau Dinkes.
b. Mekanisme Sertifikasi seperti RS Sayang Ibu dan Anak, Bidan Delima, Sertifikat
ACLS dan ATLS
c. Akreditasi seperti Akreditasi RS, Akreditasi Puskesmas, Akreditasi Laboratorium,
Akreditasi Klinik, dll
B. SITUASI YANG DIHARAPKAN Kondisi umum kesehatan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu lingkungan,
perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh
berbagai faktor antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan
perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan.
Meskipun fasilitas pelayanan kesehatan tersebut sudah terdapat di hampir semua
Kecamatan, Kabupaten/kota dan Provinsi, namun pemerataan dan keterjangkauan
pelayanan kesehatan masih menjadi kendala. Fasilitas ini belum sepenuhnya dapat
dijangkau oleh masyarakat, terutama terkait dengan biaya dan jarak transportasi. Demikian
juga dengan sistem rujukan, belum dapat berjalan dengan optimal.
Dalam aspek manajemen pembangunan kesehatan, dengan diterapkannya desentralisasi
kesehatan, permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sinkronisasi kegiatan antara
Pusat dan Daerah, kapasitas SDM daerah terutama dalam perencanaan dan sistem
informasi.Di sisi lain, jumlah, jenis, mutu pelayanan kesehatan juga masih belum merata,
terutama karena ketersediaan SDM kesehatan baik jumlah, jenis dan mutuserta
kompetensi yang belum merata terutama di daerah terpencil, sangat terpencil dan
perbatasan. Demikian juga ketersedian sarana prasarana dan peralatan masih kurang
memadai terutama di daerah terpencil, sangat terpencil dan perbatasan.
Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan antara lain :
1. Penguatan upaya promotif dan preventif
2. Perubahan Pola Penyakit
Beban ganda penyakit, dimana pola penyakit yang diderita oleh masyarakat adalah
penyakit infeksi menular dan pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit
tidak menular, sehingga Indonesia menghadapi beban ganda pada waktu yang
bersamaan (double burden)
3. Masih tingginya disparitas status kesehatan. Meskipun secara nasional mutu kesehatan
masyarakat telah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial
ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-pedesaan masih cukup tinggi.
4. Mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan belum optimal.
5. Distribusi Tenaga Kesehatan yang tidak merata.
6. Jangkauan Akses Menuju Universal Health Coverage.
7. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat.
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 12
8. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. Masih rendahnya kondisi kesehatan
lingkungan juga berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat.
9. Diberlakukannya Permenkes Nomor 99 tahun 2015 tentang Pelayanan JKN :
a. akreditasi FKTP merupakan salah satu syarat untuk dapat bekerjasama dengan BPJS
Bidang Kesehatan yang akan diberlakukan pada tahun 2021
b. akreditasi Rumah Sakit merupakan salah satu syarat untuk dapat bekerjasama dengan
BPJS Bidang Kesehatan yang akan diberlakukan pada tahun 2019
10. Kesiapan tenaga Indonesia menghadapi dan bersaing dengan diberlakukannya
Masyarakat Ekonomi ASEAN sehingga perdagangan bebas yang mencakup barang dan
jasa, termasuk jasa kesehatan antar sesama negara anggota ASEAN tidak ada
batasnya lagi.
Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, maka Kementerian Kesehatan telah
menetapkan 3 (tiga) pilar utama kebijakan pembangunan kesehatan yaitu; 1) Menekankan pada
pentingnya paradigma sehat, 2) Penguatan Pelayanan Kesehatan, dan 3) Pelaksanaan
Jaminan Kesehatan yang bermutu dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang setingggi-
tingginya.
Paradigma sehat merupakan upaya Kementerian Kesehatan untuk merubah pola pikir
stakeholder dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan, dengan peningkatan upaya
promotif-preventif, pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga, peningkatan
keterlibatan lintas sektor dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
Penguatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menjamin keterjangkauan dan
mutu pelayanan kesehatan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengacu pada 3 (tiga) hal penting
sebagai berikut:
a. Peningkatan akses, Optimalisasi Sistem Rujukan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan
b. Penerapan pendekatancontinuum of care.
c. Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk).
Program JKN ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh
masyarakat Indonesia, baik Penerima Bantuan Iuran (PBI) ataupun Non-PBI. Dalam
pengembangan JKN ini Kementerian Kesehatan fokus pada pengembangan benefit package,
menggunakan sistem pembiayaan asuransi dengan azas gotong royong, serta melakukan
kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan.
Fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan
upaya kesehatan perseorangan dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif
untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setingi-tingginya di wilayah kerjanya.
Puskesmas memiliki peranan penting dalam Sistem Kesehatan Nasional, khususnya dalam sub
sistem upaya kesehatan oleh karena itu Puskesmas dituntut agar dapat memberikan pelayanan
kesehatan yang bermutu.
Agar fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan dapat menjalankan fungsinya
secara optimal, perlu dikelola dengan baik, baik kinerja pelayanan, proses pelayanan maupun
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 13
sumberdaya yang digunakan. Masyarakat menghendaki pelayanan kesehatan yang aman dan
bermutu, serta dapat menjawab kebutuhan mereka, oleh karena itu upaya peningkatan mutu,
manajemen resiko dan keselamatan pasien perlu diterapkan dalam pengelolaan Puskesmas
dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat dengan
menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan kesehatan yang bermutu.
Penilaian keberhasilan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan dapat
dilakukan oleh internal organisasi fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan itu sendiri,
yaitu dengan Penilaian Kinerja fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang
mencakup manajemen sumber daya termasuk alat, obat, keuangan dan tenaga, serta didukung
dengan manajemen sistem pencatatan dan pelaporan.
Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan
manajemen resiko dilaksanakan secara berkesinambungan di fasilitas pelayanan kesehatan
primer dan rujukan, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan
standard yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi.
Sejalan dengan hal tersebut, maka melalui Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75
tahun 2014, pasal 39 telah mengamanatkan bahwa Puskesmas dalam peningkatan mutu
pelayanan, maka Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun
sekali. Demikian juga dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa RS wajib
terakreditasi minimal 3 tahun sekali. Akreditasi Puskesmas dan rumah sakitjuga telah
ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang
juga sekaligus indikator Kinerja Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 sebagaimana yang
diamanatkan dalam Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019 dan RPJMN tahun 2015-2019, yaitu
Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal1 (satu) Puskesmas tersertifikasi akreditasi, dan
jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 (satu) RSUD tersertifikasi akreditasi nasional.
Selain itu diberlakukannya Permenkes Nomor 99 tahun 2015 tentang Pelayanan JKN dimana
akreditasi dipersyaratkan sebagai salah syarat untuk dapat bekerjasama dengan BPJS Bidang
Kesehatan yang akan diberlakukan pada tahun 2019 untuk akreditasi Rumah Sakit dan tahun
2021 untuk akreditasi Puskesmas.
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 14
BAB III
ANALISA SITUASI DAN PETA JALAN UPAYA PENINGKATAN MUTU DAN
AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN
Dalam menyusun Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan,
perlu dilakukan analisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan dan
pencapaian target akreditasi pelayanan kesehatan. Dengan menggunakan analisis SWOT
(Strength, Weakness, Oppurtinties, Threats) akan terindentifikasi faktor kekuatan dan
kelemahan relatif terhadap pencapaian tujuan.
A. Pelayanan Kesehatan Primer
1. Analisa Situasi
a. Faktor Internal
1) Kekuatan
a) Ditetapkannya Akreditasi Puskesmas sebagai salah satu Indikator Kinerja
Kementerian Kesehatan
b) Terdapat kebijakan pemerintah dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan
kesehatan
c) Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan program
Akreditasi Puskesmas.
d) Adanya Direktorat Mutu Dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
e) Tersedianya Roadmap pelaksanaan akreditasi Puskesmas
f) Tersedia sistem upaya kesehatan sampai tingkat Puskesmas.
g) Adanya tenaga surveior dan pendamping Akreditasi.
h) Kewenangan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pembangunan bidang
kesehatan
i) Terdapat Standar Pelayanan Minimal
j) Sudah memiliki standar akreditasi Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama lainnya
k) Adanya Komisi Akreditasi FKTP
2) Kelemahan
a) Pelaksanaan UU NO. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum optimal.
b) Perencanaan pembangunan kesehatan sering tidak dilaksanakan secara terpadu
baik dilintas program maupun lintas sektor.
c) Penyelenggaraan manajemen kesehatanbelum terpadu dan berkesinambungan
d) Belum semua pelayanan bidang kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan
Minimal (SPM).
e) Penempatan tenaga belum sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan.
f) Pelaksanaan pembinaan teknis bidang kesehatan masih kurang.
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 15
g) Keterbatasan sarana prasarana dan alkes
h) Sistem Informasi kesehatan untuk mendukung manajemen kesehatan masih
belum optimal.
i) Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan akreditasi cukup besar
j) Jumlah tenaga pendamping dan surveior masih kurang
k) Penyelenggara akreditasi FKTP belum independen
b. Faktor Eksternal
1) Peluang
a) Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan di
Puskesmas
b) Akreditasi merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS.
c) Terdapat peraturan perundangan yang terkait dengan Akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
d) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
e) Adanya kebijakan nasional tentang percepatan pembangunan dalam bidang
kesehatan.
f) Adanya desentralisasi yang memberikan peluang cukup besar kepada pemerintah
daerah untuk menggali potensi sumber daya, mengelola dan memanfaatkannya
sesuai dengan kompetensi dan kepentingannya.
g) Kemajuan yang pesat ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan.
2) Tantangan
a) Semakin terbukanya pasar bebas dengan diberlakukannya MEA.
b) Pemahaman surveior tentang konsep penilaian akreditasi tidak seragam
c) Banyaknya lembaga yang memberikan pelatihan akreditasi tetapi tidak sesuai
standar
d) Sarana dan prasarana, serta tenaga kesehatan di Puskesmas belum terpenuhi
sesuai kebutuhan
e) Pencairan dana pelaksanaan akreditasi tidak sesuai dengan jadwal yang telah
direncanakan.
2. Analisi Posisi Bersaing
Setelah mengetahui faktor internal dan faktor eksternal, selanjutnya dilakukan Analisis
Posisi Bersaing. Namun sebelum dilakukan Analisis Posisi Bersaing maka perlu
ditentukan faktor internal dan eksternal tersebut yang menjadi faktor kunci keberhasilan
(FKK) atau faktor strategis yang dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran.
FKK adalah faktor yang memiliki potensi atau kekuatan lebih besar dari pada faktor-
faktor lain yang terkait dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 16
ditetapkan atau faktor apa yang menyebabkan organisasi dapat berhasil mewujudkan
tujuan dan sasaran organisasi.Untuk memperoleh FKK dilakukan pembobotan semua
elemen yang ada pada faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.
Dalam menentukan bobot faktor dilakukan Focus Discution Group (FGD) berdasarkan
urgensi faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa faktor strategis yang dianggap
dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:
2.1. Kekuatan
NO STRENGH BOBOT RATING NILAI
TERBOBOT
1 Ditetapkannya Akreditasi Puskesmas
sebagai salah satu Indikator Kinerja
Kementerian Kesehatan
0,3 80 24
2 Terdapat kebijakan pemerintah dalam
mendukung peningkatan mutu pelayanan
kesehatan
0.25 75 18,75
3 Terdapat berbagai sumber alokasi
anggaran dalam pelaksanaan program
Akreditasi Puskesmas.
0.25 75 18,75
4 Adanya Direktorat Mutu Dan Akreditasi
Pelayanan Kesehatan 0.2 70 14
TOTAL 1
79
2.2. Kelemahan
NO WEAKNESS BOBOT RATING NILAI
TERBOBOT
1 Pelaksanaan UU NO. 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah belum
optimal.
0.3 80 24
2 Perencanaan pembangunan kesehatan
sering tidak dilaksanakan secara terpadu
baik dilintas program maupun lintas
sektor.
0.25 75 18,75
3 Penyelenggaraan manajemen kesehatan
belum terpadu dan berkesinambungan 0.25 70 17,5
4 Belum semua pelayanan bidang
kesehatan sesuai dengan Standar
Pelayanan Minimal (SPM).
0.2 70 14
TOTAL 1
74,25
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 17
2.3. Peluang
NO OPPORTUNITY BOBOT RATING NILAI
TERBOBOT
1 Tuntutan masyarakat terhadap
peningkatan mutu pelayanan kesehatan
di Puskesmas
0.35 80 28
2 Akreditasi merupakan salah satu
persyaratan kredensial sebagai fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat pertama
yang bekerja sama dengan BPJS.
0.3 75 22,5
3 Terdapat peraturan perundangan yang
terkait dengan Akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
0.2 70 14
4 Undang-undang nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah 0.15 70 10,5
TOTAL 1
75
2.4. Tantangan
NO THREAT BOBOT RATING NILAI
TERBOBOT
1 Semakin terbukanya pasar bebas. 0,3 75 22,5
2 Pemahaman surveior tentang konsep
penilaian akreditasi tidak seragam 0.25 70 17,5
3 Banyaknya lembaga yang memberikan
pelatihan akreditasi tetapi tidak sesuai
standar
0.25 65 16,25
4 Terbatasnya rekrutmen tenaga
kesehatan sehingga tidak dapat
memenuhi kebutuhan
0.2 65 13
TOTAL 1
69,25
Setelah pembobotan selesai, maka kita menentukan koordinat untuk grafik
analisis. Untuk koordinat x diisi dengan bagian jumlah skor dari strengh dan jumlah
skor dari weakness, sedangkan di koordinat y diisi dengan bagian jumlah skor dari
threat dan jumlah skor dari opportunity. Dari hasil pembobotan, ditetapkan posisi
bersaing sebagai berikut:
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 18
Dari penetapan kuadran di atas, Program Akreditasi Puskesmas berada di kuadran I yang
mengindikasikan, Akreditasi Puskesmas mempunyai posisi bersaing dengan kondisi
kekuatan lebih menonjol daripadakelemahan, dan mempunyai peluang yang masih lebih
tinggi dari ancamannya, sehingga Akreditasi Puskesmas merupakan alat ukur yang tepat
untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan.
Peta Jalan Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi Puskesmas
Salah satu Indikator Kinerja Utama Kementerian Kesehatan (IKK) sebagaimana yang
tercantum dalam Renstra Kemenkes tahun 2015-2019 dan RPJMN tahun 2015-2019 yaitu
jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas tersertifikasi akreditasi. Hingga saat
ini ada 7.160 Kecamatan (Permendagri No. 56 tahun 2015), dan ada 9.754 Puskesmas
(Pusdatin, Des 2015). Indikator ini sejalan dengan diberlakukannya Permenkes nomor 99
tahun 2015 tentang Pelayanan JKN dimana akreditasi dipersyaratkan sebagai salah syarat
untuk dapat bekerjasama dengan BPJS Bidang Kesehatan yang akan diberlakukan pada
tahun 2021
Untuk mengupayakan terwujudnya percepatan pencapaian target tersebut, perlu disusun
Peta Jalan Akreditasi Puskesmas tahun 2016-2020 yang dibagi dalam beberapa tahapan,
dan pelaksanaan kegiatannya dikelompokkan dalam 5 tahun, guna menjamin
terlaksananya akreditasi Puskesmas secara sistematis dengan skala prioritas mengingat
keterbatasan sumber daya.
1. Tahun 2016
Target kumulatif : 700 kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas tersertifikasi akreditasi.
Pada tahun ini diutamakan pada 470 Puskesmas belum tersertifikasi pada tahun 2015
di 64 kab/kota yang ditambah minimal 1 Puskesmas pada Kab/kota yang memperoleh
dukungan DAK Non Fisik untuk Akreditasi Puskesmas.
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 19
Sampai dengan tahun ini, 1484 Puskesmas telah tersertifikasi akreditasi yang tersebar
di 1312 kecamatan. Dengan demikian masih ada 8.270 Puskesmas yang belum
tersertifikasi akreditasi yang tersebar di 5.848 Kecamatan. Keseluruhan Puskesmas
tersebut diupayakan tersertifikasi akreditasi dalam kurun waktu 4 tahun ( 2017 – 2020).
Untuk mencapai target seluruh puskesmas terakreditasi di tahun 2020 maka perlu
diketahui jumlah Puskesmas yang harus diakreditasi per Kecamatan per tahun dari total
9.754 Puskesmas yang tersebar di 7.160 Kecamatan.
Untuk mendapatkan jumlah Puskesmas yang harus diakreditasi per Kecamatan maka
perlu membandingkan antara jumlah Kecamatan dengan Puskesmas di seluruh
Indonesia.
Base line data didasarkan data pada tahun 2016 sebagai berikut:
Diketahui :
a. Ada 9.754 Puskesmas ( Pusdatin, 31 Desember 2015)
b. Ada 7. 160 Kecamatan ( Permendagri 56/2015)
c. Ada 1.484 Puskesmas telah terakreditasi yang tersebar di 1.312 Kecamatan
(Komisi Akreditasi FKTP, 31 Desember 2016)
d. Berdasarkan data pada poin a,b, dan c maka masih ada 8.270 Puskesmas yang
belum terakreditasi yang tersebar di 5.848 Kecamatan yang harus terakreditasi dalam
jangka 4 tahun ke depan ( 2017-2020)
e. Untuk menentukan target Puskesmas tersertifikasi per tahun (2017-2020) maka
dilakukan perbandingan antara Jumlah Puskesmas dengan jumlah Kecamatan yang
belum terakreditasi adalah : 8.270 dibagi 5.848 adalah 1, 414, sehingga disetiap satu
kecamatan, ada 1,414 Puskesmas yang harus terakreditasi.
f. Target kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas tersertifikasi didasari pada
jumalah Kecamatan yang sudah tercapai tahun 2016, jumlah kecamatan yang
pencapainnya harus selesai tahun 2020 dan target pertahun yang tercantum dalam
Renstra Kemenkes tahun 2015 -2019 revisi tahun 2016, yaitu:
Tahun 2016 sudah tercapai 1. 312 Kecamatan
Tahun 2017 ditargetkan : 2. 100 Kecamatan
Tahun 2018 ditargetkan : 2. 100 Kecamatan
Tahun 2019 ditargetkan : 1000 Kecamatan
Tahun 2020 ditargetkan : 648 Kecmatan
2. Tahun 2017
a. Berdasarkan target tahun 2017, harus ada 2.100 kecamatan yang memiliki minimal
satu Puskesmas terakreditasi dengan jumlah Puskesmas 2.969 Puskesmas (2100 x
1,414).
b. Target kumulatif: 3.412 kecamatan memiliki minimal satu Puskesmas terakreditasi,
dengan 4.453 Puskesmas, diprioritaskan pada kab/kota yang memilki Puskesmas
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 20
yang diutamakan untuk melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan
Keluarga tahap pertama dengan tetap mempertimbangkan unsur pemerataan
Puskesmas yang terakreditasi
3. Tahun 2018
a. Berdasarkan target tahun 2018, harus ada 2.100 kecamatan yang memiliki minimal
satu Puskesmas terakreditasi dengan jumlah Puskesmas 2.969 Puskesmas (2100 x
1,414).
b. Target kumulatif: 5.512 kecamatan memiliki minimal satu Puskesmas terakreditasi,
dengan 7.422 Puskesmas, diprioritaskan pada kab/kota yang memilki Puskesmas
yang diutamakan untuk melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan
Keluarga tahap kedua dengan tetap mempertimbangkan unsur pemerataan
Puskesmas yang terakreditasi
4. Tahun 2019
a. Berdasarkan target tahun 2019, harus ada 1.000 kecamatan yang memiliki minimal
satu Puskesmas terakreditasi dengan jumlah Puskesmas 1.414 Puskesmas (1.000 x
1,414).
b. Target kumulatif: 6.512 kecamatan memiliki minimal satu Puskesmas terakreditasi,
dengan 8.836 Puskesmas, diprioritaskan pada kab/kota yang memilki Puskesmas
yang diutamakan untuk melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan
Keluarga tahap ketiga dengan tetap mempertimbangkan unsur pemerataan
Puskesmas yang terakreditasi
5. Tahun 2020
a. Berdasarkan target tahun 2020, harus ada 648 kecamatan yang memiliki minimal
satu Puskesmas terakreditasi dengan jumlah Puskesmas 916 Puskesmas (652 x
1,414).
b. Target kumulatif: 7.160 kecamatan memiliki minimal satu Puskesmas terakreditasi,
dengan 9.754 Puskesmas, sehingga pada tahun 2020, seluruh Puskesmas di
Indonesia telah terakreditasi.
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 21
B. Pelayanan Kesehatan Rujukan
1. Analisa Situasi
a. Faktor Internal
1) Kekuatan
a) Adanya Regulasi terkait kewajiban RS memberikan pelayanan yang
bermutu dan wajib terakreditasi minimal 3 tahun sekali
b) Dukungan Pemerintah dibentuknya Direktorat Mutu dan Akreditasi
Pelayanan Kesehatan dalam SOTK baru
c) Adanya Program Upaya Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan melalui
akreditasi RS sesuai Peta Strategi Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan
d) Dukungan Penetapan Indikator sesuai RPJMN dan Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan 2015 – 2019 yaitu Jumlah Kabupaten/ Kota yang
memiliki minimal 1 RSUD terakreditasi
e) Pemantauan indikator- indikator mutu pelayanan sesuai standar mutu
pelayanan dan akreditasi
f) Dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah terkait upaya
Pemenuhan standar RS dan pencapaian akreditasi
g) Dukungan Anggaran yang dialokasikan di RSUD sesuai pencapaian target
pencapaian indikator dalam bentuk Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Akreditasi sejak tahun 2016
h) Tersedia program-program yang memperkuat proses upaya peningkatan
mutu dan persiapan akreditasi RS
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 22
2) Kelemahan
a) Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
belum optimal.
b) Koordinasi Perencanaan pembangunan kesehatan sering belum
dilaksanakan secara terpadu baik dilintas program maupun lintas sektor.
c) Penyelenggaraan manajemen rumah sakitbelum terpadu dan
berkesinambungan
d) Belum ada Kerangka Mutu Nasional yang mengintegrasikan Kebijakan,
dan Strategi Mutu Pelayanan Kesehatan.
e) Distribusi tenaga yang kompeten belum merata sesuai dengan kompetensi
dan kebutuhan rumah sakit.
b. Faktor Eksternal
3) Peluang
a) Sudah ada Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi RS yang
terakreditasi ISQua
b) Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu pelayanan rumah sakit
c) Akreditasi RS merupakan salah satu persyaratan mutlak kerja sama
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS)
d) Adanya perubahan RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD)
e) Adanya desentralisasi yang memberikan peluang cukup besar kepada
pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber daya, mengelola dan
memanfaatkannya sesuai dengan kompetensi dan kepentingannya.
f) Dukungan dalam perencanaan penyusunan Kerangka Mutu Nasional
yang mengintegrasikan Kebijakan, dan Strategi Mutu Pelayanan
Kesehatan dari WHO
i) Dukungan Pemantauan Indikator Mutu terpadu melalui Sistem Informasi
Data dan Dokumen Lembaga Akreditasi Independen
4) Tantangan
a) Mutu dan Keselamatan Pasien belum menjadi budaya kinerja SDM di
Rumah sakit
b) Perubahan Pejabat/ SDM di daerah yang sangat cepat sehingga
pemahaman dan monitoring evaluasi standar mutu pelayanan dan
akreditasi rumah sakit tidak optimal
c) Pemeliharaan Sarana dan prasarana, serta kompetensi tenaga kesehatan
di rumah sakit belum terpenuhi sesuai kebutuhan
d) Pencairan dana pelaksanaan akreditasi tidak sesuai dengan jadwal yang
telah direncanakan.
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 23
2. Analisa Posisi Bersaing
Setelah mengetahui faktor internal dan faktor eksternal, selanjutnya dilakukan Analisis
Posisi Bersaing. Namun sebelum dilakukan Analisis Posisi Bersaing maka perlu
ditentukan faktor internal dan eksternal tersebut yang menjadi faktor kunci keberhasilan
(FKK) atau faktor strategis yang dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran.
FKK adalah faktor yang memiliki potensi atau kekuatan lebih besar dari pada faktor-
faktor lain yang terkait dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah
ditetapkan atau faktor apa yang menyebabkan organisasi dapat berhasil mewujudkan
tujuan dan sasaran organisasi.Untuk memperoleh FKK dilakukan pembobotan semua
elemen yang ada pada faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Dalam
menentukan bobot faktor dilakukan Focus Group Discussion (FGD)berdasarkan urgensi
faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa faktor strategis yang dianggap dapat
mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:
1. Kekuatan
NO. KEKUATAN BOBOT RATING NILAI
TERBOBOT
1 Adanya Regulasi terkait kewajiban RS memberikan pelayanan yang bermutu dan wajib terakreditasi minimal 3 tahun sekali
0,3 4 1,2
2 Dukungan Pemerintah dibentuknya Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan dalam SOTK baru
0.2 4 0,8
3 Adanya Peta Strategi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Penetapan Indikator sesuai RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019 yaitu Jumlah Kabupaten/ Kota yang memiliki minimal 1 RSUD terakreditasi nasional
0.1 3 0,3
4 Dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah terkait upaya Pemenuhan standar RS dan pencapaian akreditasi
0,2 4 0,8
5 Dukungan Anggaran yang dialokasikan di RSUD sesuai pencapaian target pencapaian indikator dalam bentuk Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi sejak tahun 2016
0,2 4 0,8
TOTAL 1
3,9
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 24
2. Kelemahan
NO. KELEMAHAN BOBOT RATING NILAI
TERBOBOT
1 Pelaksanaan UU Nomor23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum optimal.
0,2 2 0,4
2 Koordinasi Perencanaan pembangunan kesehatan sering belum dilaksanakan secara terpadu baik dilintas program maupun lintas sektor.
0,3 3 0,9
3 Belum ada Kerangka Mutu Nasional yang mengintegrasikan Kebijakan, dan Strategi Mutu PelayananKesehatan
0,25 4 1,0
4 Distribusi tenaga belum merata sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan rumah sakit
0,25 3 0,75
TOTAL 1
3,05
3. Peluang
NO. OPPORTUNITY BOBOT RATING NILAI
TERBOBOT
1 Akreditasi RS merupakan salah satu persyaratan mutlak kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS)
0.4 4 1,6
2 Adanyaperubahan RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
0.2 2 0,4
3 Dukungan dalam perencanaan penyusunan Kerangka Mutu Nasional yang mengintegrasikan Kebijakan, dan Strategi Mutu Pelayanan Kesehatandari WHO
0.3 3 0,9
4 Dukungan Pemantauan Indikator Mutu terpadu melalui Sistem Informasi Data dan Dokumen Lembaga Akreditasi Independen
0.1 4 0,4
TOTAL 1
3,3
4. Tantangan
NO. THREAT BOBOT RATING NILAI
TERBOBOT
1 Mutu dan Keselamatan Pasien belum menjadi budaya kinerja SDM di Rumah sakit
0,3 2 0,6
2 Perubahan Pejabat/ SDM di daerah yang sangat cepat sehingga pemahaman dan monitoring evaluasi standar mutu pelayanan dan akreditasi rumah sakit tidak optimal
0,2 2 0,4
3 Pemeliharaan Sarana dan prasarana, serta kompetensi tenaga kesehatan di rumah sakit belum terpenuhi sesuai kebutuhan
0,25 2 0,5
4 Pencairan dana pelaksanaan akreditasi tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
0,25 2 0,5
TOTAL 1 2,0
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 25
Setelah pembobotan selesai, maka kita menentukan koordinat untuk grafik analisis. Untuk
koordinat x diisi dengan bagian jumlah skor dari strengh dan jumlah skor dari weakness,
sedangkan di koordinat y diisi dengan bagian jumlah skor dari threat dan jumlah skor dari
opportunity. Dari hasil pembobotan, ditetapkan posisi bersaing sebagai berikut:
Gambar 2. Posisi bersaing Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan
Dari penetapan kuadran di atas, Program Akreditasi Laboratoriun Kesehatan berada di
kuadran I yang mengindikasikan bahwa Sub Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan
Kesehatan Rujukan berada dalam posisi situasi yang menguntungkan karena memiliki
kekuatan dan peluang sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada dengan
menerapkan strategi mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif.
Peta Jalan Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan
1. Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan
Salah satu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan
kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak Kinerja Direktorat Mutu dan
Akreditasi Pelayanan Kesehatan tahun 2017 yaitu jumlah kabupaten/kota yang memiliki
minimal 1 RSUD tersertifikasi akreditasi nasional.
Target pencapaian Indikator Jumlah Kab/ Kota yang memiliki 1 RSUD terakreditasi
sampai tahun 2019 sebanyak 481 Kabupaten/ Kota. Indikator ini sejalan target dalam
RPJMN 2015 - 2019 dan sejalan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 tahun 2015 di
manaakreditasi dipersyaratkan sebagai salah satu syarat untuk dapat bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2019. Dalam
penyusunan target RPJMN 2015 -2019 telah ditetapkan target pencapaian akreditasi
rumah sakit melalui peta jalan adalah sebagai berikut:
S
O
T
W
1,3
0,85
Sumbu “X” : selisih total Nilai Bobot Kekuatan – Kelemahan (3,9- 3,05 = 0,85)
Sumbu “Y” : selisih total Nilai Bobot Peluang – Ancaman (3.3 – 2,0 = 1,3
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 26
Tahun 2015 : 94 Kabupaten/ Kota
Tahun 2016 : 190 Kabupaten/ Kota
Tahun 2017 : 287 Kabupaten/ Kota
Tahun 2018 : 434 Kabupaten/ Kota
Tahun 2019 : 481 kabupaten/ Kota
Gambar 3.Peta Jalan Sub Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan
Tahap pelaksanaan
Tahun 2015:
Kegiatan Pencapaian Target Indikator Akreditasi RS merupakan tugas pokok dan
fungsi Sub Direktorat Bina Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan lainnya di bawah Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan (BUKR).
Upaya percepatan pencapaian akreditasi hanya dilakukan oleh Sub Direktorat Bina
Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya berkoordinasi
dengan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) untuk memfasilitasi RSUD yang akan
melaksanakan akreditasi RS menggunakan Standar Akreditasi Rumah Sakit versi
2012. Target jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki RSUD terakreditasi pada tahun
2015 adalah 94 Kabupaten/Kota. Hingga saat ini ada 65RSUD yang terakreditasi
tersebar pada 53 Kabupaten/ Kota.
Tahun 2016:
Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang
SOTK Kementerian Kesehatan, maka telah terbentuk Direktorat Mutu dan Akreditasi
Pelayanan Kesehatan membawahi 3 Sub Direktorat, salah satunya adalah Sub
Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
Pada tahun 2016, upaya pencapaian target akreditasi didukung dengan Dana
Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Akreditasi yang pemanfaatannya diatur dengan
JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI MINIMAL 1 RSUD YANG TERSERTIFIKASI
AKREDITASI NASIONAL
2015
2016
20172018 2019
94*)
190*)
287*)
384*)481*)*Jumlah Kumulatif
434*)
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 27
Permenkes Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Bidang Kesehatan serta Sarana dan Prasarana Penunjang Sub
Bidang Sarpras Bidang Kesehatan tahun Anggaran 2016. RSUD yang diprioritaskan
mendapatkan DAK Non Fisik Akreditasi adalah RSUD yang ditetapkan sebagai
Rumah Sakit Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional.
Pada tahun 2016 ditargetkan 96 Kabupaten/ Kota memiliki RSUD terakreditasi
sehingga secara akumulasi tercapai 190 Kabupaten/ Kota memiliki 1 RSUD
terakreditasi.
Adanya Permenkes Nomor 99 Tahun 2015 tentang Revisi Permenkes Nomor 71
Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN maka diusulkan perubahan
yaitu penambahan target pencapaian dalam Peta Jalan Akreditasi Rumah Sakit tahun
2018 dan 2019. Dengan demikian target pada Peta Jalan akreditasi Rumah Sakit
tahun 2018 adalah 147 Kab/Kota (target kumulatif adalah 434 Kab/Kota) dan pada
tahun 2019 adalah 47 Kab/Kota (target kumulatif adalah 481 Kab/Kota).
Tahun 2017
Pada tahun 2017, upaya pencapaian target akreditasi dengan dukungan Dana
Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Akreditasi. Pada tahun 2017 ditargetkan 97
Kabupaten/ Kota memiliki RSUD terakreditasi sehingga secara akumulasi tercapai
287 Kabupaten/ Kota memiliki 1 RSUD terakreditasi.
Tahun 2018
Sehubungan dengan akan diberlakukannya ketentuan persyaratan akreditasi sebagai
syarat mutlak kredensial rumah sakit yang akan bekerja sama dengan BPJS maka
sesuai dengan perubahan target Peta Jalan Akreditasi Rumah Sakit ditargetkan 147
Kabupaten/Kota yang memiliki 1 RSUD terakreditasi. Hal ini berarti secara kumulatif
akan tercapai 434 Kabupaten/Kota.
Perlu dipertimbangkan bahwa pada tahun 2018 akan dilaksanakan re-akreditasi bagi
65 RSUD di 53 Kabupaten/Kota yang telah terakreditasi pada tahun 2015.
Mengingat akreditasi merupakan syarat mutlak kredensial untuk bekerja sama
dengan BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2019 diasumsikan
masih terdapat 47 Kabupaten/Kota yang harus memiliki RSUD terakreditasi.
Oleh karena itu perlu dibuat terobosan untuk mempercepat pencapaian akreditasi
pada akhir tahun 2018.
Tahun 2019
Pada tahun 2019 diasumsikan masih tersisa 47 Kabupaten/Kota yang belum memiliki
RSUD terakreditasi. Selain melakukan upaya inovasi untuk percepatan pencapaian
akreditasi rumah sakit, maka perlu dipertimbangkan penyiapan re-akreditasi RSUD
yang telah terakreditasi pada tahun 2016.
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 28
2. Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan
Tahun 2016
Dengan terbentuk Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan membawahi
3 Sub Direktorat, salah satunya adalah Sub Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan
Kesehatan Rujukan yang memiliki tugas pokok fungsinya menyiapkan kebijakan,
bimbingan teknis dan monitoring serta evaluasi tentang mtu pelayanan kesehatan
rujukan. Diawali dengan melakukan kajian-kajian terkait mutu pelayanan kesehatan
rujukan. Pada saat bersamaan telah dilakukan pembahasan Draf Peraturan
Pemerintah tentang Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai turunan dari UU
Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit khususnya tentang Mutu Pelayanan.
Dalam perjalanannya ternyata diperlukan adanya Kerangka Mutu Nasional yang akan
menjadi acuan dalam menetapkan Kebijakan dan Strategi Mutu Nasional. Pada awal
tahun 2016 telah dilakukan upaya-upaya mendapatkan referensi untuk menyusun
Kerangka Mutu Nasional dan mulai menyusun indikator-indikator mutu pelayanan
kesehatan rujukan mengacu pada 6 dimensi mutu yang ditetapkan oleh WHO.
Pada tahun 2016 direncanakan penyusunan pedoman dalam 4 NSPK (Norma,
Standar, Prosedur dan Kriteria) mengacu pada pemenuhan standar akreditasi rumah
sakit versi 2012 yaitu Hak Pasien dan Keluarga, Manajemen dan Penggunaan Obat,
Kualifikasi dan Pendidikan Staf dan Sasaran Keselamatan Pasien.
Selain kegiatan tersebut di atas, perlu dilakukan koordinasi lintas program dengan
Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan terkait implementasi keselamatan pasien di
rumah sakit yang merupakan salah satu upaya peningkatan mutu pelayanan rumah
sakit.
Tahun 2017
Pada tahun 2017 akan dilakukan penyusunan Kerangka Mutu Nasional sebagai
acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam upaya peningkatan mutupelayanan.
Kerangka Mutu Nasional akan dilengkapi dengan Pedoman Evaluasi Mutu Pelayanan
di Rumah Sakit dan penetapan indikator mutu pelayanan di Rumah Sakit secara
nasional.
Evaluasi mutu pelayanan di rumah sakit akan dilakukan dengan menyelenggarakan
pemantauan pencapaian indikator mutu pelayanan rumah sakit yang didukung
teknologi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit secara terintegrasi dan melalui
kegiatan verifikasi kunjungan lapangan ke rumah sakit.
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 29
Tahun 2018
a. Kerangka Mutu Nasional diharapkan telah dapat diselesaikan dan ditetapkan
sebagai produk hukum setingkat Peraturan Pemerintah sebagaimana amanah UU
Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Kerangka Mutu Nasional akan
menjadi acuan dalam program upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
di seluruh rumah sakit di Indonesia.
b. Melaksanakan pemantauan indikator mutu pelayanan yang telah ditetapkan
sebagai alat ukur mutu pelayanan di seluruh rumah sakit di Indonesia
C. Pelayanan Kesehatan Lainnya
1. Analisa Situasi
a. Faktor Internal
1) Kekuatan
a) Ditetapkannya Akreditasi Laboratorium Kesehatan sebagai salah satu Indikator
Kinerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
b) Terdapat kebijakan pemerintah dalam mendukung peningkatan mutu
pelayanan kesehatan, diantaranya ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2008 tentang Akreditasi Laboratorium
Kesehatan
c) Terdapat sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan program Akreditasi
Laboratorium Kesehatan.
d) Adanya Direktorat Mutu Dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
e) Tersedianya peta jalan pelaksanaan akreditasi Laboratorium Kesehatan tahun
2016-2020
f) Tersedia sistem upaya kesehatan sampai tingkat Puskesmas.
g) Adanya tenaga surveior dan pendamping Akreditasi.
h) Kewenangan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pembangunan bidang
kesehatan
i) Tersedianya Standar Pelayanan Minimal sebagaimana yang tercantum dalam
PMK 43/2016
j) Sudah memiliki standar akreditasi Laboratorium Kesehatansebagaimana yang
tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 298
Tahun 200
k) Adanya Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan
2) Kelemahan
a) Pelaksanaan UU NO. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum
optimal.
b) Perencanaan pembangunan kesehatan sering belum dilaksanakan secara
terpadu baik dilintas program maupun lintas sektor.
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 30
c) Penyelenggaraan manajemen kesehatanbelum terpadu dan
berkesinambungan
d) Belum semua daerah mampu melaksanakan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) bidang kesehatan
e) Penempatan tenaga belum sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan.
f) Pelaksanaan pembinaan teknis bidang kesehatan masih kurang.
g) Keterbatasan sarana prasarana dan alkes
h) Sistem Informasi kesehatan untuk mendukung manajemen kesehatan masih
belum optimal.
i) Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan akreditasi cukup besar
j) Jumlah tenaga pendamping masih kurang
b. Faktor Eksternal
1) Peluang
a) Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu pelayanan Laboratorium
Kesehatan
b) Akreditasi Laboratorium Kesehatanmerupakan salah satu persyaratan
perpanjangan ijin operasional Laboratorium Kesehatan.
c) Terdapat peraturan perundangan yang terkait dengan Akreditasi Laboratorium
Kesehatan.
d) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
e) Adanya kebijakan nasional tentang percepatan pembangunan dalam bidang
kesehatan.
f) Adanya desentralisasi yang memberikan peluang cukup besar kepada
pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber daya, mengelola dan
memanfaatkannya sesuai dengan kompetensi dan kepentingannya.
g) Kemajuan yang pesat ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan
2) Tantangan
a) Semakin terbukanya pasar bebas dengan diberlakukannya MEA.
b) Belum tersedia tenaga pendamping di daerah yang mampu menyiapkan
Laboratorium Kesehatan untuk diakreditasi
c) Sarana dan prasarana, serta tenaga kesehatan di Laboratorium Kesehatan
belum terpenuhi sesuai kebutuhan
d) Pencairan dana pelaksanaan akreditasi tidak sesuai dengan jadwal yang telah
direncanakan.
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 31
2. Analisis Posisi Bersaing
Setelah mengetahui faktor internal dan faktor eksternal, selanjutnya dilakukan Analisis
Posisi Bersaing. Namun sebelum dilakukan Analisis Posisi Bersaing maka perlu
ditentukan faktor internal dan eksternal tersebut yang menjadi faktor kunci keberhasilan
(FKK) atau faktor strategis yang dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran.
FKK adalah faktor yang memiliki potensi atau kekuatan lebih besar dari pada faktor-
faktor lain yang terkait dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah
ditetapkan atau faktor apa yang menyebabkan organisasi dapat berhasil mewujudkan
tujuan dan sasaran organisasi.Untuk memperoleh FKK dilakukan pembobotan semua
elemen yang ada pada faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Dalam
menentukan bobot faktor dilakukan Focus Discution Group (FGD) berdasarkan urgensi
faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa faktor strategis yang dianggap dapat
mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:
1. Kekuatan
NO. STRENGH BOBOT RATING NILAI
TERBOBOT
1 Ditetapkannya Akreditasi Laboratorium Kesehatan sebagai salah satu Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
0,3 80 24
2 Terdapat kebijakan pemerintah dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan, diantaranya ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2008 tentang Akreditasi Laboratorium Kesehatan
0.25 75 18,75
3 Terdapat sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan program Akreditasi Laboratorium Kesehatan.
0.25 75 18,75
4 Adanya Direktorat Mutu Dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
0.2 70 14
TOTAL 1
79
2. Kelemahan
NO. WEAKNESS BOBOT RATING NILAI
TERBOBOT
1 Pelaksanaan UU NO. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum optimal.
0.3 80 24
2 Perencanaan pembangunan kesehatan sering tidak dilaksanakan secara terpadu baik dilintas program maupun lintas sektor.
0.25 75 18,75
3 Penyelenggaraan manajemen kesehatan belum terpadu dan berkesinambungan
0.25 70 17,5
4 Belum semua daerah mampu melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan
0.2 70 14
TOTAL 1
74,25
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 32
3. Peluang
NO. OPPORTUNITY BOBOT RATING NILAI
TERBOBOT
1 Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu pelayanan Laboratorium Kesehatan
0.35 80 28
2 Akreditasi Laboratorium Kesehatanmerupakan salah satu persyaratan perpanjangan ijin operasional Laboratorium Kesehatan.
0.3 75 22,5
3 Terdapat peraturan perundangan yang terkait dengan Akreditasi Laboratorium Kesehatan.
0.2 70 14
4 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
0.15 70 10,5
TOTAL 1
75
4. Tantangan
NO. THREAT BOBOT RATING NILAI
TERBOBOT
1 Semakin terbukanya pasar bebas. 0,3 75 22,5
2 Belum tersedia tenaga pendamping di daerah yang mampu menyiapkan Laboratorium Kesehatan untuk diakreditasi
0.25 70 17,5
3 Sarana dan prasarana, serta tenaga kesehatan di Laboratorium Kesehatan belum terpenuhi sesuai kebutuhan
0.25 65 16,25
4 Pencairan dana pelaksanaan akreditasi tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
0.2 65 13
TOTAL 1
69,25
Setelah pembobotan selesai, maka kita menentukan koordinat untuk grafik analisis.
Untuk koordinat x diisi dengan bagian jumlah skor dari strengh dan jumlah skor dari
weakness, sedangkan di koordinat y diisi dengan bagian jumlah skor dari threat dan
jumlah skor dari opportunity. Dari hasil pembobotan, ditetapkan posisi bersaing sebagai
berikut:
Gambar 2. Posisi bersaing Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasyankes Lainnya
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 33
Dari penetapan kuadran di atas, Program Akreditasi Laboratoriun Kesehatanberada di
kuadran I yang mengindikasikan bahwa Akreditasi Laboratoriun Kesehatanmempunyai
posisi bersaing dengan kondisi kekuatan lebih menonjol daripadakelemahan, dan
mempunyai peluang yang masih lebih tinggi dari ancamannya, sehingga Akreditasi
Laboratoriun Kesehatan merupakan alat ukur yang tepat untuk menilaimutu pelayanan
Laboratoriun Kesehatan.
Peta Jalan Akreditasi Laboratoriun Kesehatan
Salah satu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Mutu dan akreditasi
sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak Kinerja Direktorat Mutu dan akreditasi tahun
2017 yaitu jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal laboratorium kesehatan
tersertifikasi akreditasi. Hingga saat ini ada 1.206 laboratorium kesehatan mandiri yang
tersebar di 321 kabupaten/kota. Indikator ini sejalan dengan diberlakukannya Permenkes
nomor 99 tahun 2015 tentang Pelayanan JKN dimana akreditasi dipersyaratkan sebagai
salah syarat untuk dapat bekerjasama dengan BPJS Bidang Kesehatan yang akan
diberlakukan pada tahun 2021. Sampai dengan tahun 2017, ada 120laboratorium
kesehatan telah tersertifikasi akreditasi yang tersebar di 34 kabupaten/kota. Dengan
demikian masih ada 1.086laboratorium kesehatan yang belum tersertifikasi akreditasi yang
tersebar di 480kabupaten/kota. Keseluruhan laboratorium kesehatan tersebut diupayakan
tersertifikasi akreditasi dalam kurun waktu 4 tahun ( 2017 – 2020).
Untuk mengupayakan terwujudnya percepatan pencapaian target tersebut, perlu
disusun Peta Jalan Akreditasi laboratorium kesehatan tahun 2017-2020 yang dibagi dalam
4 tahapan. Penentuan target per tahun (tahun 2017 – 2020) kabupaten/kota yang memiliki
minimal 1 laboratorium kesehatan tersertifikasi akreditasi didasarkan pada base line data
laboratorium kesehatan yang terakreditasi di tahun 2016. Dan target pertahun telah
tercantum dalam Renaksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan tahun 2016 -2020,
yaitu :
(1) Tahun 2016 sudah tercapai 25 laboratorium kesehatan
(2) Tahun 2017 ditargetkan : 100 laboratorium kesehatan
(3) Tahun 2018 ditargetkan : 200 laboratorium kesehatan
(4) Tahun 2019 ditargetkan : 320 laboratorium kesehatan
(5) Tahun 2020 ditargetkan : ..... laboratorium kesehatan
Tahap pelaksanaan
a. Tahun 2017
1) Target pada tahun ini adalah 75 laboratorium kesehatan tersertifikasi akreditasi.
2) Target kumulatif: 100 laboratorium kesehatan
b. Tahun 2018
1) Target pada tahun ini adalah 100 laboratorium kesehatan tersertifikasi akreditasi.
2) Target kumulatif: 200 laboratorium kesehatan tersertifikasi akreditasi
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 34
c. Tahun 2019
1) Target pada tahun ini adalah 120 laboratorium kesehatan tersertifikasi akreditasi.
2) Target kumulatif: 320 laboratorium kesehatan tersertifikasi akreditasi,
d. Tahun 2020
1) Target pada tahun ini adalah ........ laboratorium kesehatan tersertifikasi akreditasi.
2) Target kumulatif: ....... laboratorium kesehatan tersertifikasi akreditasi.
Gambar 3. Peta Jalan Akreditasi Laboratorium Kesehatan tahun 2016 - 2020
Dari hasil analisis SWOT dan peta jalan upaya peningkatan mutu dan akreditasi Puskesmas,
Rumah Sakit dan Laboratorium Kesehatan diatas, maka dapat teridentifikasi faktor kekuatan,
kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan
Kesehatan sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Direktorat.
D. Analisa Situasi Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
1. Faktor Internal
a. Kekuatan
1) Ditetapkannya Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah sebagai salah
satu Indikator dalam Renstra 2015 – 2019 Kementerian Kesehatan
2) Ditetapkannya kebijakan bahwa setiap Laboratorium klinik Kesehatan wajib
terakreditasi
3) Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan program
Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
4) Tersedianya tenaga surveior dan pendamping Akreditasi.
5) Tersedianya Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan
2015
2016
2017
2018
2019
25 LabTerakreditasi
2015
150LabTerakreditasi
PETAJALANAKREDITASILABORATORIUMKESEHATANTAHUN2015-2019
75 LabTerakreditasi
130LabTerakreditasi
• Revisipedomanakreditasilabkes
• Refreshsurveiorakreditasilabkes
• PenyusunanJuknisAkreditasiLabkes
• Pemantapansurveiorakreditasi
*DAK Non Fisik Tahun 2018
Ditargetkan 204
2019
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 35
6) Tersedianya peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
7) Adanya Komisi Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
8) Terbentuknya Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
9) Tersedianya dana dan sumber daya Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan
Kesehatan yang mendukung pencapaian target
10) Tersedianya dukungan dana DAK NF dan Dekonsentrasi untuk akreditasi fasilitas
pelayanan kesehatan
11) Tersedia program-program yang memperkuat proses upaya peningkatan mutu dan
persiapan akreditasi RS
Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi keberhasilan mutu pelayanan
kesehatan maka perlu ditentukan faktor-faktor mana saja yang sangat
berpengaruh dengan menentukan faktor kunci keberhasilan (FKK). Untuk
menentukan FKK, maka dilakukan penilaian scoring melalui FGD dengan
melibatkan perwakilan dari masing-masing subdit di lingkungan Dit. MAY. Dalam
FGD ini disepakati oleh Tim FGD tentang kriteria penentuan Adapun hasil FGD
sebagai berikut:
Kriteria Penilaian:
1. Kebijakan/Regulasi = 5
2. Dukungan Dana = 4
3. SDM (Pendamping)= 4
4. Komisi = 3
5. Adanya dukungan kegiatan yang mempercepat proses = 3
6. Sumber Daya Direktorat = 5
NILAI Tauf
iq
Kam
al
Ber
ta
Roml
ah
T
ri
Tiar
ni
E
Y
Ardju
na
De
sri
De
wi
Di
ni
Ak
as
Juml
ah
RANGKI
NG
1. 5 5 5 5 5 5 30 1
2 5 4 4 3 4 4 24 4
3 4 4 4 4 4 4 24 4
4 5 4 3 3 4 5 24 4
5 3 2 5 5 3 4 22
6 5 4 5 5 5 5 29 2
7 3 4 2 4 5 5 23 5
8 5 5 5 5 5 5 30 1
9 5 5 4 5 5 5 29 2
10 5 5 4 4 4 4 26 3
11 3 4 3 3 5 5 23 5
JUML
AH
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 36
b. Kelemahan
1) Pelaksanaan UU NO. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum optimal.
2) Belum semua pemerintah daerah memiliki komitmen untuk mendukung
pelaksanaan akreditasi
3) Belum semua pemerintah Kab/kota berorientasi pada Standar Pelayanan Minimal
(SPM) sebagai indikator kinerja
4) Pembinaan teknis bidang kesehatan belum terintegrasi
5) Masih terbatasnya data dan informasi ketersediaan sarana dan prasarana termasuk
alkes yang sesuai dengan standar
6) Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan sesuai standar masih di bawah
50%
7) Masih banyaknya fasyankes yang belum memiliki SPA sesuai standar
8) Distribusi Sumber Daya Manusia tidak merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan
9) Sistem Informasi Manajemen Fasyankes masih kurang.
10) Jumlah tenaga pendamping dan surveior belum sesuai dengan kebutuhan
11) Penyelenggara akreditasi FKTP belum independen
12) Perencanaan Pembangungan bidang kesehatan yang terpadu belum berjalan
sesuai dengan harapan
13) Belum ada Kerangka Mutu Nasional yang mengintegrasikan Kebijakan, dan Strategi
Mutu Pelayanan Kesehatan.
14) Penyelenggaraan manajemen rumah sakit belum terpadu dan berkesinambungan
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 37
2. Faktor Eksternal
a. Peluang
1) Adanya Akreditasi fasyankes merupakan salah satu persyaratan kredensialing dan
rekredensialing dalam bekerjasama dengan BPJS
2) Adanya tuntutan Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang
berkualitas
3) Akreditasi merupakan metode atau tools untuk melakukan proses peningkatan
mutu di Fasyankes
4) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5) Akreditasi Fasyankes termasuk dalam program prioritas nasional
6) Kemajuan yang pesat ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan.
7) Sudah ada Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi RS yang terakreditasi
ISQua
8) Adanya beberapa lembaga donor yang mendukung peningkatan mutu dan
akreditasi pelayanan kesehatan
9) Dukungan Pemantauan Indikator Mutu terpadu melalui Sistem Informasi Data dan
Dokumen Lembaga Akreditasi Independen
b. Ancaman
1) Semakin terbukanya pasar bebas dengan diberlakukannya MEA.
2) Banyaknya lembaga yang memberikan pelatihan akreditasi tetapi tidak sesuai
standar
3) Masih adanya lembaga penyelenggara sertifikasi standar pelayanan di luar Bidang
Kesehatan yang memberikan sertifikasi pada Fasyankes
4) Masih ada stigma di kalangan praktisi kesehatan bahwa akreditasi sangat sulit
dilakukan
5) Masih ada
6) Pencairan dana pelaksanaan akreditasi tidak sesuai dengan jadwal yang telah
direncanakan
7) Mutu dan Keselamatan Pasien belum menjadi budaya kerja SDM di Fasyankes
8) Adanya mobilisasi tinggi terhadap SDM kesehatan baik di Dinas Kesehatan
maupun di Fasyankes
Belum tercukupinya tenaga pendamping di Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk
akreditasi Laboratorium kesehatan
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 38
Analisis Posisi Bersaing
Setelah mengetahui faktor internal dan faktor eksternal, selanjutnya dilakukan Analisis
Posisi Bersaing. Namun sebelum dilakukan Analisis Posisi Bersaing maka perlu ditentukan
faktor internal dan eksternal tersebut yang menjadi faktor kunci keberhasilan (FKK) atau
faktor strategis yang dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran. FKK adalah faktor
yang memiliki potensi atau kekuatan lebih besar dari pada faktor-faktor lain yang terkait
dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan atau faktor apa yang
menyebabkan organisasi dapat berhasil mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.Untuk
memperoleh FKK dilakukan pembobotan semua elemen yang ada pada faktor kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman. Dalam menentukan bobot faktor dilakukan Focus
Discution Group (FGD) berdasarkan urgensi faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa
faktor strategis yang dianggap dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran adalah
sebagai berikut:
1. Kekuatan
NO STRENGH BOBOT RATING NILAI
TERBOBOT
1 Ditetapkannya Akreditasi Puskesmas sebagai salah satu
Indikator Kinerja Kementerian Kesehatan 0,14 80
11,20
2 Terdapat kebijakan pemerintah dalam mendukung
peningkatan mutu pelayanan kesehatan 0.07 75 5,25
3 Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam
pelaksanaan program Akreditasi Puskesmas. 0.10 75 7,50
4 Dukungan Pemerintah dibentuknya Direktorat Mutu dan
Akreditasi Pelayanan Kesehatan dalam SOTK baru 0.05 70 3,50
5 Adanya Regulasi terkait kewajiban RS memberikan pelayanan yang bermutu dan wajib terakreditasi minimal 3 tahun sekali
0,06 80 4,80
6 Adanya Peta Strategi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Penetapan Indikator sesuai RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019 yaitu Jumlah Kabupaten/ Kota yang memiliki minimal 1 RSUD terakreditasi nasional
0.14 75 10,50
7 Dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah terkait upaya Pemenuhan standar RS dan pencapaian akreditasi
0,06 70 4,20
8 Dukungan Anggaran yang dialokasikan di RSUD sesuai pencapaian target pencapaian indikator dalam bentuk Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi sejak tahun 2016
0,10 80 8,00
9 Ditetapkannya Akreditasi Laboratorium Kesehatan sebagai salah satu Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
0,14 80 11,20
10 Terdapat kebijakan pemerintah dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan, diantaranya ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2008 tentang Akreditasi Laboratorium Kesehatan
0.05 75 3,75
11 Terdapat sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan program Akreditasi Laboratorium Kesehatan.
0.09 75 6,75
TOTA
L 1 76,65
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 39
2. Kelemahan
NO WEAKNESS BOBOT RATING NILAI
TERBOBOT
1 Pelaksanaan UU NO. 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah belum optimal. 0.15 80
1200
2 Koordinasi Perencanaan pembangunan kesehatan sering
belum dilaksanakan secara terpadu baik dilintas program
maupun lintas sektor.
0.10 75 750
3 Penyelenggaraan manajemen kesehatan belum terpadu
dan berkesinambungan 0.12 70 840
4 Belum semua daerah mampu melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan
0.10 70 700
5 Belum ada Kerangka Mutu Nasional yang mengintegrasikan Kebijakan, dan Strategi Mutu Pelayanan Kesehatan
0,11 70 770
6 Distribusi tenaga belum merata sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan rumah sakit
0,07 75 525
7 Sistem Informasi kesehatan untuk mendukung manajemen kesehatan masih belum optimal
0,13 80 1040
8 Pelaksanaan pembinaan teknis bidang kesehatan masih kurang
0,10 75 750
9 Keterbatasan sarana prasarana dan alkes 0.12 75
900
TOTAL 1
74,75
3. Peluang
NO OPPORTUNITY BOBOT RATING NILAI
TERBOBOT
1 Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu pelayanan
kesehatan di Puskesmas 0.10 80
8,00
2 Akreditasi merupakan salah satu persyaratan kredensial
sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang
bekerja sama dengan BPJS.
0.14 75 10,50
3 Terdapat peraturan perundangan yang terkait dengan
Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. 0.10 70 7,00
4 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah 0.10 70 7,00
5 Akreditasi RS merupakan salah satu persyaratan mutlak kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS)
0.14 80 11,20
6 Adanya perubahan RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
0.07 70 4,90
7 Dukungan dalam perencanaan penyusunan Kerangka Mutu Nasional yang mengintegrasikan Kebijakan, dan Strategi Mutu Pelayanan Kesehatan dari WHO
0.08 75 6,00
8 Dukungan Pemantauan Indikator Mutu terpadu melalui Sistem Informasi Data dan Dokumen Lembaga Akreditasi Independen
0.09 80 7,20
9 Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu pelayanan Laboratorium Kesehatan
0.10 80 8,00
10 Akreditasi Laboratorium Kesehatanmerupakan salah satu persyaratan perpanjangan ijin operasional Laboratorium Kesehatan.
0.08 75 6,00
TOTAL 1
75,80
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 40
4. Tantangan
NO THREAT BOBOT RATING NILAI
TERBOBOT
1 Semakin terbukanya pasar bebas. 0,14 75 10,50
2 Pemahaman surveior tentang konsep penilaian akreditasi
tidak seragam 0.10 70 7,00
3 Banyaknya lembaga yang memberikan pelatihan akreditasi
tetapi tidak sesuai standar 0.10 65 6,50
4 Terbatasnya rekrutmen tenaga kesehatan sehingga tidak
dapat memenuhi kebutuhan 0.08 65 5,20
5 Mutu dan Keselamatan Pasien belum menjadi budaya kinerja SDM di Rumah sakit
0,14 75 10,50
6 Perubahan Pejabat/ SDM di daerah yang sangat cepat sehingga pemahaman dan monitoring evaluasi standar mutu pelayanan dan akreditasi rumah sakit tidak optimal
0,10 75 7,50
7 Pemeliharaan Sarana dan prasarana, serta kompetensi tenaga kesehatan di rumah sakit belum terpenuhi sesuai kebutuhan
0,08 70 5,60
8 Pencairan dana pelaksanaan akreditasi tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
0,10 75 7,50
9 Belum tersedia tenaga pendamping di daerah yang mampu menyiapkan Laboratorium Kesehatan untuk diakreditasi
0.08 70 5,60
10 Sarana dan prasarana, serta tenaga kesehatan di Laboratorium Kesehatan belum terpenuhi sesuai kebutuhan
0.08 65 5,20
TOTAL 1
71,10
Setelah pembobotan selesai, maka kita menentukan koordinat untuk grafik analisis. Untuk
koordinat X diisi dengan bagian jumlah skor dari strengh dan jumlah skor dari weakness,
sedangkan di koordinat Y diisi dengan bagian jumlah skor dari threat dan jumlah skor dari
opportunity. Dari hasil pembobotan, ditetapkan posisi bersaing sebagai berikut:
Dari penetapan kuadran di atas, Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan berada di
kuadran I yang mengindikasikan, Akreditasi Pelayanan Kesehatan mempunyai posisi
bersaing dengan kondisi kekuatan lebih menonjol daripada kelemahan, dan mempunyai
peluang yang masih lebih tinggi dari ancamannya, sehingga Akreditasi Pelayanan
Kesehatan merupakan alat ukur yang tepat untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan .
GROWTH STRATEGI
Sumbu X: Selisih total nilai bobot Kekuatan dikurangi total nilai bobot Kelemahan (76,65-74,75 = 1,90) Sumbu Y: Selisih total nilai bobot Peluang dikurangi total nilai bobot Ancaman (75,80-71,10 = 4,70)
(1,90 , 4,70)
DIVERSIFICATION STRATEGI
STABILITY STRATEGI
SURVIVAL STRATEGI
S
T
O
W
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 41
BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU
PELAYANAN KESEHATAN
A. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Agar akreditasi dapat digunakan sebagai alat/tools dalam peningkatan mutu pelayanan
kesehatan maka perlu ditetapkan kebijakan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan
dapat terselenggara dengan baik maka perlu ditetapkan kebijakan dan strategi berdasarkan
hasil analisi SWOT.
Kebijakan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan antara lain :
1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada setiap level fasilitas pelayanan
kesehatan
Strategi 1 : Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui Akreditasi di FKTP
Strategi 2 : Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui Akreditasi di Rumah Sakit
Strategi 3 :
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui Akreditasi di Laboratorium
Kesehatan
Meningkatkan mutu Laboratorium melalui pelaksanaan PME
2. Meningkatkan peran pemangku kebijakan dalam mendukung peningkatan mutu
pelayanan
Strategi 1 : Memasukkan Akreditasi Puskesmas dalam Program Kegiatan Daerah yang
dituangkan dalam PP Konkuren
Strategi 2 : Memasukkan Akreditasi Rumah Sakit dalam Program Kegiatan Daerah yang
dituangkan dalam PP Konkuren
Strategi 3 : Memasukkan Akreditasi Laboratorium Kesehatan dalam Program Kegiatan
Daerah yang dituangkan dalam PP Konkuren
3. Bagaimana mempertahankan Budaya Mutu supaya setelah akreditasi tetap baik.
4. Bagaimana akreditasi puskesmas bisa meningkatkan kinerja Fasyankes.
Strategi 1
Kebijakan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan:
1. Akreditasi merupakan tools/alat atau metode yang digunakan untuk terwujudnya mutu
pelayanan kesehatan pada setiap level fasyankes.
2. Semua Kelulusan Akreditasi dicapai secara bertahap
3. Untuk memenuhi poin (1) dan (2) pemenuhan SPATU
Agar akreditasi Pelayanan Kesehatan dapat diimplementasikan sebagai alat/tools dalam
menilai mutu pelayanan Kesehatan maka perlu ditetapkan kebijakan sebagai berikut :
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 42
1. Akreditasi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagai unsur pengakuan eksternal setelah
dinilai oleh Lembaga Independen bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah
memberikan pelayanan sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan yang berlaku
2. Akreditasi Pelayanan Kesehatan dijadikan sebagai salah satu Indikator Kinerja Pelayanan
Kesehatan tahun 2016 – 2020
3. Dikeluarkannya peraturan sebagai acuan dalam pelaksanaan Akreditasi Pelayanan
Kesehatan
4. Bagi dinkes provinsi dan kabupaten/kota: Akreditasi Pelayanan Kesehatan dijadikan
wahana pembinaanpeningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan
terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan
pelayanan Kesehatan, serta penerapan manajemen risiko.
Setelah peta kekuatan organisasi diketahui, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah
formulasi strategi dan dilanjutkan dengan penyusunan program dan rencana kegiatan yang
dilengkapi dengan jadwal pelaksanaannya.
Formulasi Strategi SWOT Factor internal Fakt eksternal STRENGTH WEAKNESS
1. Ditetapkannya Akreditasi Pelayanan Kesehatan sebagai salah satu Indikator Kinerja Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan
2. Terdapat kebijakan pemerintah dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan sehingga semua fasilitas kesehatan wajib terakreditasi
3. Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan program Akreditasi Pelayanan Kesehatan.
4. Adanya Direktorat Mutu Dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
1. Pelaksanaan UU NO. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum optimal.
2. Perencanaan pembangunan kesehatan sering tidak dilaksanakan secara terpadu baik dilintas program maupun lintas sektor.
3. Penyelenggaraan manajemen kesehatan belum terpadu dan berkesinambungan
4. Belum semua pelayanan bidang kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
OPPORTUNITIES
Strategi SO Strategi WO
1. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan
2. Terdapat peraturan perundangan yang terkait dengan Akreditasi Pelayanan Kesehatan.
3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Laksanakan akreditasi Pelayanan Kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara bertahap dan berkesinambungan
Optimalisasi peran dan dukungan stake holder terkait dalam pelaksanaan akreditasi Pelayanan Kesehatan
THREATS Strategi ST Strategi WT
1. Semakin terbukanya pasar bebas.
2. Terbatasnya rekrutmen tenaga kesehatan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan
Optimalkan Kompetensi Sumber Daya Kesehatan untuk dalam pemamahan konsep akreditasi Pelayanan Kesehatan
Penguatan dinkes kabupaten/kota dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mulai dari perencanaan, penyelenggaraan hingga evaluasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 43
Berdasarkan tabel formulasi strategi SWOT tersebut maka strategi dirumuskan agar terjadi
sinergisitas dalam mencapai tujuan dan sasaran. Penentuan rumusan strategi tersebut
didasari selain pertimbangan efektifitas dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja, juga
pertimbangan kemudahan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya ditentukan
strategi organisasi dengan mengintegrasikan faktor-faktor dalam mencapai tujuan yang ingin
dicapai, yang menghasilkan empat kelompok strategis sebagai berikut :
a. Strategi S-O, yaitu Laksanakan akreditasi sebagai upaya untuk meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan secara bertahap dan berkesinambungan
b. Strategi W-O, yaitu Optimalisasi peran dan dukungan stakeholder terkait dalam
pelaksanaan akreditasi
c. Strategi S–T,Optimalkan Kompetensi Sumber Daya Kesehatan untuk dalam pemamahan
konsep akreditasi
d. Strategi W–T, Penguatan dinkes kabupaten/kota dalam meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan hingga evaluasi dan
tindak lanjut sesuai Standar yang berlaku
B. Kebijakan dan Strategi Upaya Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan Primer
Agar akreditasi Puskesmas dapat diimplementasikan sebagai alat/tools dalam menilai
pelayanan kesehatan maka perlu ditetapkan kebijakan sebagai berikut :
1. Akreditasi FKTP ditetapkan sebagai unsur pengakuan eksternal setelah dinilai oleh
Lembaga Independen bahwa Puskesmas dan FKTP lainnya telah memberikan
pelayanan sesuai dengan standar berdasaarkan ketentuan yang berlaku
2. Akreditasi Puskesmas dijadikan sebagai salah satu Indikator Kinerja Program (IKP)
Kementerian Kesehatan tahun 2015 – 2019
3. Dikeluarkannya Permenkes 46 tahun 2015 sebagai acuan dalam pelaksanaan
Akreditasi Puskesmas dan FKTP lainnya
4. Bagi dinkes provinsi dan kabupaten/kota: Akreditasi Puskesmas dijadikan wahana
pembinaanpeningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan
terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan
pelayanan klinis, serta penerapan manajemen risiko.
5. Puskesmas yang akan digunakan sebagai wahana pendidikan harus terakreditasi.
Setelah peta kekuatan organisasi diketahui, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah
formulasi strategi dan dilanjutkan dengan penyusunan rencana kegiatan yang dilengkapi
dengan jadwal pelaksanaannya.
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 44
Formulasi Strategi SWOT
Factor internal
Fakt eksternal STRENGTH WEAKNESS
1. Ditetapkannya Akreditasi
Puskesmas sebagai salah satu
Indikator Kinerja Kementerian
Kesehatan
2. Terdapat kebijakan pemerintah
dalam mendukung peningkatan
mutu pelayanan kesehatan
3. Terdapat berbagai sumber alokasi
anggaran dalam pelaksanaan
program Akreditasi Puskesmas.
4. Adanya Direktorat Mutu Dan
Akreditasi Pelayanan Kesehatan
1. Pelaksanaan UU NO. 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah belum
optimal.
2. Perencanaan pembangunan kesehatan
sering tidak dilaksanakan secara terpadu
baik dilintas program maupun lintas
sektor.
3. Penyelenggaraan manajemen kesehatan
belum terpadu dan berkesinambungan
4. Belum semua pelayanan bidang
kesehatan sesuai dengan Standar
Pelayanan Minimal (SPM).
OPPORTUNITIES
Strategi SO Strategi WO
1. Tuntutan masyarakat terhadap
peningkatan mutu pelayanan
kesehatan di Puskesmas
2. Akreditasi merupakan salah
satu persyaratan kredensial
sebagai fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat pertama
yang bekerja sama dengan
BPJS.
3. Terdapat peraturan
perundangan yang terkait
dengan Akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Tingkat
Pertama.
4. Undang-undang nomor 23
tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
Laksanakan akreditasi Puskesmas
untuk meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan
Optimalisasi peran dan dukungan stake
holder terkait dalam pelaksanaan akreditasi
Puskesmas
THREATS Strategi ST Strategi WT
5. Semakin terbukanya pasar
bebas.
6. Pemahaman surveior tentang
konsep penilaian akreditasi
tidak seragam
7. Banyaknya lembaga yang
memberikan pelatihan
akreditasi tetapi tidak sesuai
standar
8. Terbatasnya rekrutmen
tenaga kesehatan sehingga
tidak dapat memenuhi
kebutuhan
Optimalkan Kompetensi untuk
meningkatkan pemamahan tentang
konsep akreditasi puskesmas
Penguatan dinkes kabupaten/kota dalam
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
mulai dari perencanaan, penyelenggaraan
hingga evaluasi sesuai Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
Berdasarkan tabel formulasi strategi SWOT tersebut maka strategi dirumuskan agar
terjadi sinergisitas dalam mencapai tujuan dan sasaran. Penentuan rumusan
strategi tersebut didasari selain pertimbangan efektifitas dalam mencapai tujuan
dan sasaran kinerja, juga pertimbangan kemudahan dan efisiensi pelaksanaan
kegiatan. Selanjutnya ditentukan strategi organisasi dengan mengintegrasikan
faktor-faktor dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, yang menghasilkan empat
kelompok strategis sebagai berikut :
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 45
a. Strategi S-O, yaitu Melaksanakan akreditasi Puskesmas untuk meningkatkan
mutu pelayanan kesehatan
b. Strategi W-O, yaitu Optimalisasi peran dan dukungan stake holder terkait dalam
pelaksanaan akreditasi Puskesmas
c. Strategi S–T,Optimalkan Kompetensi untuk meningkatkan pemamahan tentang
konsep akreditasi puskesmas
d. Strategi W–T, Penguatan dinkes kabupaten/kota dalam meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan mulai dari perencanaan, penyelenggaraan hingga evaluasi
dan tindak lanjut sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)
C. Kebijakan dan Strategi Upaya Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Formulasi Strategi SWOT
Faktor internal Fakt eksternal STRENGTHS WEAKNESS
1. Regulasi kewajiban RS memberikan pelayanan bermutu dan wajib terakreditasi minimal 3 tahun sekali
2. Dukungan Pemerintah dibentuknya Dit.MAY dalam SOTK baru
3. Adanya Peta Strategi Ditjen Yankes dan Penetapan Indikator sesuai RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 – 2019 yaitu Jumlah Kab/ Kota memiliki minimal 1 RSUD terakreditasi
4. Dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemda terkait upaya Pemenuhan standar RS dan pencapaian akreditasi
5. Dukungan Anggaran yang dialokasikan di RSUDmelalui DAK NF Akreditasi sejak tahun 2016
5. Pelaksanaan UU NO. 23/ 2014 tentang Pemda belum optimal.
6. Koordinasi Perencanaan pembangunan kesehatan belum dilaksanakan secara terpadu
7. Belum ada Kerangka Mutu Nasional sbg acuan Kebijakan, dan Strategi Mutu Pelayanan
8. Distribusi tenaga belum merata sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan RS
OPPORTUNITIES
Strategi SO Strategi WO
9. Akreditasi RS sebagaipersyaratan mutlak kerja sama dengan BPJS
10. Perubahan RSUD jadi BLUD
11. Dukungananggaran dalam Penyusunan Kerangka Mutu Nasional
12. Pemantauan Indikator Mutu terpadu melalui Sistem Informasi RS terintegrasi
Mendorong RS melaksanakan Akreditasi
Memfasilitasi dan Monev pemanfaatan DAK Non Fisik
Memfasilitasi dan berperan aktif dalam penyusunan Kerangka Mutu Nasional
Meningkatkan Kerjasama dengan Lembaga Akreditasi Independen
Koord Lintas K/L utk percepatan Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi
Memfasilitasi dan berperan aktif dalam penyusunan Kerangka Mutu Nasional
Mendorong RS utk pelaksanaan Sistem Informasi RS terintegrasi
THREATS Strategi ST Strategi WT
13. Mutu dan keselamatanPasien belum menjadi budaya kinerja SDM
14. Penggantian SDM di daerah yang sangat cepat
15. Pemeliharaan Sarpras, serta kompetensi Nakes di RS belum terpenuhi sesuai kebutuhan
16. Pencairan dana pelaksanaan akreditasi tidak sesuai dengan jadwal.
Meningkatkan Binwasdal konsistensi implementasi standar
Koord Lintas K/L utk percepatan Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi
Meningkatkan Monev terpadu lintas Direktorat (Fasyankes dan PKR)
Mendorong Pemda untuk koordinasi pencairan dana di Daerah
Memfasilitasi upaya peningkatan budaya mutu dan keselamatan pasien
Koordinasi utk peningkatan binwasdal bersama stakeholder
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 46
Berdasarkan formulasi Strategi SWOT tersebut di atas, maka dapat dirumuskan Startegi
sebagai berikut:
1. Strategi Srengths-Oportunities
a. Mendorong RS melaksanakan Akreditasi
b. Memfasilitasi dan Monev pemanfaatan DAK Non Fisik
c. Memfasilitasi dan berperan aktif dalam penyusunan Kerangka Mutu Nasional
d. Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Akreditasi Independen
2. Strategi Strengths-Threats
a. Meningkatkan Binwasdal konsistensi implementasi standar
b. Koord Lintas K/L utk percepatan Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi
c. Meningkatkan Monev terpadu lintas Direktorat (Fasyankes dan PKR)
d. Mendorong Pemda untuk koordinasi pencairan di Daerah
3. Strategi Weakness-Oportunities
a. Koord Lintas K/L utk percepatan Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi
b. Memfasilitasi dan berperan aktif dalam penyusunan Kerangka Mutu Nasional
c. Mendorong RS utk pelaksanaan Sistem Informasi RS terintegrasi
4. Strategi Weakness-Threats
a. Memfasilitasi upaya peningkatan budaya mutu dan keselamatan pasien
b. Koordinasi utk peningkatan binwasdal bersama stakeholder
D. Kebijakan dan Strategi Upaya Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan Lainnya
Agar akreditasi Laboratorium Kesehatan dapat diimplementasikan sebagai alat/tools dalam
menilai mutu pelayanan Laboratorium Kesehatan maka perlu ditetapkan kebijakan sebagai
berikut :
5. Akreditasi Laboratorium Kesehatan ditetapkan sebagai unsur pengakuan eksternal
setelah dinilai oleh Lembaga Independen bahwa Laboratorium Kesehatan telah
memberikan pelayanan sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan yang berlaku
6. Akreditasi Laboratorium Kesehatan dijadikan sebagai salah satu Indikator Kinerja
Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan tahun 2016 – 2020
7. Dikeluarkannya Permenkes 298 tahun 2010 sebagai acuan dalam pelaksanaan Akreditasi
Laboratorium Kesehatan
8. Bagi dinkes provinsi dan kabupaten/kota: Akreditasi Laboratorium Kesehatan dijadikan
wahana pembinaanpeningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan
terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan
pelayanan Laboratorium Kesehatan, serta penerapan manajemen risiko.
Setelah peta kekuatan organisasi diketahui, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan
adalah formulasi strategi dan dilanjutkan dengan penyusunan program dan rencana
kegiatan yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaannya.
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 47
Formulasi Strategi SWOT Factor internal Fakt eksternal STRENGTH WEAKNESS
5. Ditetapkannya Akreditasi Laboratorium Kesehatan sebagai salah satu Indikator Kinerja Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
6. Terdapat kebijakan pemerintah dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan
7. Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan program Akreditasi Laboratorium Kesehatan.
8. Adanya Direktorat Mutu Dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
9. Pelaksanaan UU NO. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum optimal.
10. Perencanaan pembangunan kesehatan sering tidak dilaksanakan secara terpadu baik dilintas program maupun lintas sektor.
11. Penyelenggaraan manajemen kesehatan belum terpadu dan berkesinambungan
12. Belum semua pelayanan bidang kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
OPPORTUNITIES
Strategi SO Strategi WO
17. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan
18. Terdapat peraturan perundangan yang terkait dengan Akreditasi Laboratorium Kesehatan.
19. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Laksanakan akreditasi Laboratorium Kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara bertahap dan berkesinambungan
Optimalisasi peran dan dukungan stake holder terkait dalam pelaksanaan akreditasi Laboratorium Kesehatan
THREATS Strategi ST Strategi WT
20. Semakin terbukanya pasar bebas.
21. Terbatasnya rekrutmen tenaga kesehatan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan
Optimalkan Kompetensi Sumber Daya Kesehatan untuk dalam pemamahan konsep akreditasi Laboratorium Kesehatan
Penguatan dinkes kabupaten/kota dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mulai dari perencanaan, penyelenggaraan hingga evaluasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Berdasarkan tabel formulasi strategi SWOT tersebut maka strategi dirumuskan agar terjadi
sinergisitas dalam mencapai tujuan dan sasaran. Penentuan rumusan strategi tersebut
didasari selain pertimbangan efektifitas dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja, juga
pertimbangan kemudahan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya ditentukan
strategi organisasi dengan mengintegrasikan faktor-faktor dalam mencapai tujuan yang
ingin dicapai, yang menghasilkan empat kelompok strategis sebagai berikut :
a. Strategi S-O, yaitu Laksanakan akreditasi Laboratorium Kesehatan sebagai upaya
untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara bertahap dan
berkesinambungan
b. Strategi W-O, yaitu Optimalisasi peran dan dukungan stakeholder terkait dalam
pelaksanaan akreditasi Laboratorium Kesehatan
c. Strategi S–T,Optimalkan Kompetensi Sumber Daya Kesehatan untuk dalam
pemamahan konsep akreditasi Laboratorium Kesehatan
d. Strategi W–T, Penguatan dinkes kabupaten/kota dalam meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan hingga evaluasi
dan tindak lanjut sesuai Standar yang berlaku
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 48
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN
Berdasarkan analisis SWOT maka diperoleh formulasi strategis sebagai berikut :
1. Laksanakan akreditasi sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
secara bertahap dan berkesinambungan
2. Optimalisasi peran dan dukungan stakeholder terkait dalam pelaksanaan akreditasi
3. Optimalkan Kompetensi Sumber Daya Kesehatan untuk dalam pemamahan konsep
akreditasi
4. Penguatan dinkes kabupaten/kota dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mulai
dari perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan hingga evaluasi dan tindak lanjut sesuai
Standar yang berlaku
Setelah melakukan langkah formulasi strategi, maka langkah selanjutnya adalah membuat
rencana kerja. Untuk menjamin agar strategi dapat terlaksana dengan baik dalam mencapai
sasaran perlu disusun dalam program dan kegiatan aksi sebegaimana dibawah ini.
A. Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer
Untuk menjamin agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan, perlu
disusun suatu kebijakan operasional sebagai pedoman atau acuan dalam menjabarkan
strategi ke dalam program dan rencana kerja, yaitu :
1. Mewujudkan tersedianya regulasi dan NSPK dalam peningkatan mutu dan
pelaksanaan akreditasi Puskesmas.
2. Menguatkan tugas dan fungsi Dinkes Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Penguatan Komisi Akreditasi FKTP
4. Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dalam pelaksanaan akreditasi
Puskesmas dan FKTP lainnya
5. Penguatan dukungan Stakeholder terkait
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 49
Langkah selanjutnya penyusunan program kerja dan kegiatan sebagaimana
diuraikan dalam lampiran tabel 1.
KKEEBBIIJJAAKKAANN OOPPEERRAASSIIOONNAALL DDAANN SSTTRRAATTEEGGII
DDAALLAAMM RRAANNGGKKAA PPEERRCCEEPPAATTAANN PPEENNCCAAPPAAIIAANN TTAARRGGEETT
AAKKRREEDDIITTAASSII PPUUSSKKEESSMMAASS
1. Optimalisasi Kinerja Komisi Akreditasi FKTP
1. Penyedian
Peraturan
Internal Komisi
2. Menyusun Road
Map dan RAN
Akreditasi FKTP
3. Menambah Tim
Pelatih Surveior
4. Memperbanyak
Tim Surveior
(Minimal 1 Tim
per Provinsi)
5. Memperbanyak
Surveior dgn
Merekrut calon
Surveior dari
Nakes Purna
Tugas
6. Pengembangan
sistem IT
7. Penyedian
Ruang
Sekretariat
Komisi
8. Penyediaan
Dukungan Dana
Operasional
Komisi
2.Tingkatkan Kompetensi
SDM
1. TOT Surveior
2. TOT
pendamping,
3. Pelatihan
Pendamping
4. Pelatihan
surveior
5. Workshop
Teknis
6. Bimtek Teknis
7. Refreshing
3. Wujudkan Penguatan Dinkes
Provinsi dan Kab/kota
1. Penyediaan minimal 1
Tim pelatih Pendamping
di tiap prov
2. Penyediaan minimal 1
Tim pendamping per
provinsi
3. Penyediaan minimal 1
Tim pendamping terlatih
di tiap Kab/kota
4. Penyediaan minimal 1
Tim Surveior di tiap
provinsi
5. Dukungan Dana DAK
Non Fisik untuk
pendampingan dan
Survei
6. Dukungan Dana DAK
Fisik
7. Dukungan Dana Dekon
untuk Pelatihan
pendamping, Bimtek
Teknis, dan Workshop
8. Menyediakan Paket
Buku Pedoman/
standar/instrument
pelaksanaan Akreditasi
FKTP untuk setiap
Kab/kota
9. Advokasi dan Sosialisasi
ke seluruh Provinsi
melalui Forum
Rakerkesda, Seminar,
dll
10. Penyediaan Pedoman
Peningkatan Mutu
Yankes Primer Bagi
Dinkes Kab/kota
4. Laksanakan
penyediaan NSPK
1. Standar/Instrume
nt Akreditasi
2. Pedoman
Pendampingan
3. Pendoman
Penyusunan
Dokumen
4. Pedoman Survei
5. Pedoman
peningkatan mutu
Yankes Primer
6. Pedoman
penyelenggaraan
Keselamatan
Pasien
7. Pedoman Bimtek
dan Evaluasi
peningkatan mutu
yankes primer
8. Pedoman
pelaksanaan
audit internal
9. Pedoman
pelaksanaan
tinjauan
manajemen
10. Pedoman bimtek
dan evaluasi
akreditasi FKTP
11. Sistem informasi
pelaksanaan
akreditasi FKTP
berbasis web
12. Kurmod Pelatihan
Pendamping &
Survei
5.Optimalisasi
kekuatan Dukungan
Stakeholder
terkait
1. SKB Kemenkes
dan Kemendagri,
Pergub, Perbup
dan Perwali
dalam rangka
memperoleh
dukungan
percepatan
pencapaian
target akreditasi
Puskesmas
2. Advokasi dan
sosialisasi
Akademisi, OP,
Asosiasi Faskes,
NGO/LSM,
3. Advoksi dan
Sosialisasi ke
Bappeda dan
DPRD
4. Melakukan
koordinasi lintas
program untuk
pemenuhan
standar (Sarana,
Prasarana, alat
dan SDM)
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 50
B. Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan
Berdasarkan analisis SWOT maka diperoleh formulasi strategis sebagai berikut :
1. Mendorong RS melaksanakan Akreditasi
a. Koordinasi dengan stake holder (KARS, PKR, Fasyankes, Dinkes, PERSI, ARSADA,
Biro Perencanaan, Bagian Program dan Informasi, Bagian Hukum dan Organisasi)
1) RapatperencanaanAnggaran
2) Rapat perencanaan lokus RSsesuai target
3) Rapat evaluasi anggaran
4) Rapat evaluasi pencapaian target indikator
b. Memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM Rumah Sakit dan DinkesProvinsi.
1) Workshop Peningkatan Kapasitas SDM RS di 3 wilayah Barat, Tengah dan Timur
2) Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Dinkes Provinsi di 3 wilayah Barat,
Tengah dan Timur
3) Magang sebagai tim pendamping surveior verifikasi bagi SDM Dinkes Provinsi
2. Memfasilitasi dan Monev pemanfaatan DAK NF dan Dana Dekonsentrasi
a. Monev terpadu pemanfaatan DAK NF pada pra dan pasca akreditasi
1) Melaksanakan monev RSUD pra dan pasca Akreditasi
b. Memfasilitasi penyelenggaraan persiapan akreditasi.
1) Melakukan pendampingan bimbingan teknis dan advokasi kepada RSUD melalui
pemanfaatan DAK Non Fisik
2) Melakukan pendampingan bimbingan teknis dan advokasi kepada RSUD melalui
pemanfaatan Dana Dekonsenrasi yang difasilitasi Dinas Kesehatan provinsi
3) Melakukan pendampingan bimbingan teknis dan advokasi kepada RSUD melalui
Dana APBD/BLUD
3. Memfasilitasi dan berperan aktif dalam penyusunan Kerangka Mutu Nasional
a. Koordinasi dengan Stake Holder terkait
1) Rapat Penetapan Pedoman Pemantauan Indikator Mutu
2) Rapat Penetapan Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit
3) Uji coba pelaksanaan Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit
4) Pemantauan Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit
5) Rapat penyusunan Kerangka Mutu Nasional
6) Harmonisasi regulasi Kerangka Mutu Nasional
7) Sosialisasi Kerangka Mutu Nasional melalui forum Rakerkesnas atau Rakerkesda
8) Evaluasi implementasi Mutu Nasional
b. Rapat-rapat workshop proses penyusunan Kerangka Mutu Nasional
4. Meningkatkan Kerjasama dengan lembaga akreditasi Independen
a. Koordinasi dengan Lembaga Akreditasi Independen
1) Rapat koordinasiuntuk Strategi PercepatanPencapaian Target Indikator RSUD
2) Pelaksanaan Bimbingan Teknis persiapan akreditasi internasional untuk RS
rujukan nasional.
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 51
3) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Akreditasi RSUD dan RS TNI/ POLRI dengan
Nara sumber dari Lembaga Akreditasi Independen
5. Meningkatkan Binwas konsistensi implementasi standar
a. Koordinasi denganstakeholder melakukan binwasdal.
1) Sosialisasi Standar Akreditasi RS kepada Dewan Pengawas RS Vertikal, RS
rujukan nasional, RS rujukan provinsi dan RS rujukan regional.
2) Sosialisasi Standar Akreditasi RS versi baru kepada Dinas Kesehatan Provinsi.
6. Koordinasi Lintas K/L utk percepatan Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi
a. Peningkatan Pemahaman dalam Pelaksanaan Mutu dan Keselamatan Pasien
1) Penyelenggaraan lokakarya-lokakarya terkait mutu dan keselamatan pasien di 3
wilayah: Barat, Tengah dan Timur
b. Penyusunan NSPK
1) Rapat penyusunan NSPK
2) Harmonisasi NSPK sebagai regulasi
7. Meningkatkan Monev terpadu lintas Direktorat (Fasyankes dan PKR)
a. Koordinasi dengan stakeholder melakukan binwasdal.
1) Pelaksanaan Monev terpadu ke Lokus Penerima DAK Non Fisik Akreditasi
8. Mendorong Pemda untuk Koordinasi Pencairan di Daerah
a. Koordinasi dengan Pemda
1) Rapat koordinasi melalui Forum Rakerkesda dan Rakerkesnas
9. Koordinasi Lintas K/L utk percepatan Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi
a. Rapat koordinasi berkala dengan stake holder terkait
10. Mendorong RS utk pelaksanaan Sistem Informasi terintegrasi
a. Workshop terkait penggunaan Program Sistem Informasi Terintegrasi
11. Memfasilitasi upaya peningkatan budaya mutu dan keselamatan pasien
a. Workshop terkait upaya peningkatan budaya mutu dan keselamatan pasien.
Langkah selanjutnya penyusunan program kerja dan kegiatan sebagaimana diuraikan
dalam lampiran tabel 2.
C. Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Lainnya
Berdasarkan analisis SWOT maka diperoleh formulasi strateis sebagai berikut :
1. Laksanakan akreditasi Laboratorium Kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan
mutu pelayanan kesehatan secara bertahap dan berkesinambungan
2. Optimalisasi peran dan dukungan stakeholder terkait dalam pelaksanaan akreditasi
Laboratorium Kesehatan
3. Optimalkan Kompetensi Sumber Daya Kesehatan untuk dalam pemamahan konsep
akreditasi Laboratorium Kesehatan
4. Penguatan dinkes kabupaten/kota dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan hingga evaluasi dan tindak
lanjut sesuai Standar yang berlaku
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 52
Setelah melakukan langkah formulasi strategi, maka langkah selanjutnya adalah membuat
rencana kerja. Untuk menjamin agar strategi dapat terlaksana dengan baik dalam
mencapai sasaran perlu disusun dalam program dan kegiatan aksi sebegaimana diuraikan
dalam lampiran tabel 3.
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 53
BAB VI PERAN PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DALAM PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Di era desentralisasi pelaksanaan program pelayanan kesehatan dilakukan secara berjenjang
baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai tugas pokok dan fungsi setiap tingkat
administrasi.
1. Tingkat Pusat
a. Menyiapkan NSPK terkait implementasi pelaksanaan akreditasi
b. Melakukan penguatan pada lembaga/komisi akreditasi
c. Dukungan operasional komisi akreditasi
d. Pelatihan surveior
e. Pemetaan akreditasi tingkat nasional
f. Pelaksanaan suvei akreditasi
g. Dukungan Dekon dan DAK bagi daerah
h. Bimbingan teknis pelaksanaan akreditasi
2. Tingkat Provinsi
a. Melaksanakan pelatihan pendamping akreditasi
b. Melaksanakan pendampingan Kab/Kota oleh tim mutu provinsi
c. Pemetaan akreditasi tingkat Provinsi.
d. Mengusulkan ke pusat, prioritas fasilitas Kesehatan yang akan diakreditasi
e. Menyiapkan dana pendampingan ke kab/kota.
3. Tingkat Kabupaten/kota
a. Pemetaaan akreditasi fasilitas Kesehatan tingkat Kab/Kota.
b. Menyiapkan dana pendampingan dan survei.
c. Melakukan pendampingan pre dan pasca akreditasi oleh tim pendamping akreditasi
Kab/Kota
d. Menyiapkan fasilitas Kesehatan yang akan di akreditasi
4. Fasilitas Kesehatan
a. Lokakarya penggalangan komitmen.
b. Membentuk tim/Pokja Akreditasi
c. Menyiapkan fasilitas Kesehatan untuk akreditasi
d. Self assessment secara kontinyu
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akreditasi
dilaksanakan secara berjenjang sesuai tingkat administrasi.
a. Pemerintah
Kementerian Kesehatan bertanggung jawab melakukan bimbingan dan evaluasi.
b. Pemerintah Provinsi
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 54
Dinas Kesehatan Provinsi selaku perpanjangan tangan Kementerian Kesehatan,
mengkoordinasikan serta membantu pengembangan program di kabupaten/kota.
c. Pemerintah Kabupaten/Kota
Merupakan penanggung jawab pelaksanaan program pelayanan kesehatan melalui
berbagai kegiatan yang dikembangkan baik di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
maupun di fasilitas kesehatan.
Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Interen
Pemerintahan yang telah ditetapkan melalui PP 60 tahun 2008, dimana pemantauan tidak
hanya pada proses pelaksanaan tetapi meliputi juga proses perencanaan. Sistem
pelaporan pelaksanaan akreditasifasilitas Kesehatan, tidak terpisah dari program lain yang
telah ada, karena pelaksanaan akreditasi fasilitas Kesehatan merupakan bagian dari
pembangunan kesehatan.
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 55
BAB VII PEMBIAYAAN
Pembiayaan akreditasi dapat bersumber dari:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meliputi:
a. Dana Dekonsentrasi
b. Dana Alokasi Umum
c. Dana Alokasi Khusus
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3. Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 56
BAB VIII PENUTUP
Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan ini
diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
dan evaluasi serta uapaya tindak lanjut terhadap proses pelaksanaan Akreditasi dalam kurun
waktu empat tahun (2016-2020), sehingga Akreditasi dapat berjalan secara bertahap dan
berkesinambungan, serta dapat terukur dalam meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan.
Penyusunan RAN ini melibatkan stakeholder terkait, baik di lingkup Direktorat Mutu dan
Akreditasi Pelayanan Kesehatan, lintas program maupun lintas sektor. Kepada semua pihak
yang terlibat dalam penyusunan RAN ini diucapkan terima kasih. RAN ini akan dapat terlaksana
dan mencapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 57
TABEL 1. RENCANA AKSI AKREDITASI PUSKESMAS TAHUN 2016 – 2019
PROGRAM KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI PIHAK YANG
TERLIBAT OUTPUT
SUMBER
DANA PIC
2015 2016 2017 2018 2019
Mewujudkan tersedianya regulasi dan NSPK dalam peningkatan mutu dan pelaksanaan akreditasi Puskesmas.
Review Standar/Instrument Akreditasi
Maret-Juni
Maret-Juni
Jakarta Dit. PKP
Dit. Fasyankes
Dit. PKR
Dit. Kestrad
Ditjen. Binfar dan Alkes
PPSDM
Ditjen. Binkesmas
P2P Litbang
Standar/Instrument Akreditasi
APBN Subdit MAP
Review Pedoman Pendampingan
Maret-Juni
Maret-Juni
Jakarta Dit. PKP
Dit. Fasyankes
Dit. PKR
Dit. Kestrad.
Pedoman Pendamping
an
APBN Subdit MAP
Review Pendoman Penyusunan Dokumen
Maret-Juni
Maret-Juni
Jakarta Dit. PKP
Dit. Fasyankes
Dit. PKR
Dit. Kestrad
Pedoman Penyusunan
Dokumen
APBN Subdit MAP
Review Pedoman Survei
Maret-Juni
Maret-Juni
Jakarta Dit. PKP
Dit. Fasyankes
Dit. PKR
Dit. Kestra
Pedoman Survei
APBN Subdit MAP
Penyusunan Pedoman peningkatan mutu Yankes Primer
Maret-Juni
Jakarta • Dit. PKP • Dit. Fasyankes • Dit. PKR • Dit. Kestrad • Ditjen. Binfar dan
Alkes • PPSDM • Ditjen. Binkesmas • P2P • Litbang
Pedoman peningkatan mutu Yankes
Primer
APBN Subdit MAP
Penyusunan Pedoman penyelenggaraan Keselamatan Pasien
Maret-Juni
Jakarta • Dit. PKP • Dit. Fasyankes • Dit. PKR • Dit. Kestrad • Ditjen. Binfar dan
Alkes • PPSDM • Ditjen. Binkesmas • P2P • Litbang
Pedoman penyelengga
raan Keselamatan
Pasien
APBN Subdit MAP
Review Pedoman Pendampingan
Maret-Juni
Maret-Juni
Jakarta Dit. PKP
Dit. Fasyankes
Dit. PKR
Dit. Kestrad.
Pedoman Pendamping
an
APBN Subdit MAP
Review Pendoman Penyusunan Dokumen
Maret-Juni
Maret-Juni
Jakarta Dit. PKP
Dit. Fasyankes
Dit. PKR
Dit. Kestrad
Pedoman Penyusunan
Dokumen
APBN Subdit MAP
Review Pedoman Survei
Maret-Juni
Maret-Juni
Jakarta Dit. PKP
Dit. Fasyankes
Dit. PKR
Dit. Kestra
Pedoman Survei
APBN Subdit MAP
Penyusunan Pedoman peningkatan mutu Yankes Primer
Maret-Juni
Jakarta • Dit. PKP • Dit. Fasyankes • Dit. PKR • Dit. Kestrad • Ditjen. Binfar dan
Alkes • PPSDM • Ditjen. Binkesmas • P2P • Litbang
Pedoman peningkatan mutu Yankes
Primer
APBN Subdit MAP
Penyusunan Pedoman penyelenggaraan Keselamatan Pasien
Maret-Juni
Jakarta • Dit. PKP • Dit. Fasyankes • Dit. PKR • Dit. Kestrad • Ditjen. Binfar dan
Alkes • PPSDM • Ditjen. Binkesmas • P2P
Pedoman penyelengga
raan Keselamatan
Pasien
APBN Subdit MAP
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 58
• Litbang
Penyusunan Pedoman Bimtek dan Evaluasi peningkatan mutu yankes primer
Maret-Juni
Jakarta • Dit. PKP • Dit. Fasyankes • Dit. PKR • Dit. Kestrad • Ditjen. Binfar dan
Alkes • PPSDM • Ditjen. Binkesmas • P2P • Litbang
Pedoman Bimtek dan
Evaluasi peningkatan mutu yankes
primer
APBN Subdit MAP
Penyusunan Pedoman pelaksanaan audit internal
Maret-Juni
Jakarta • Dit. PKP • Dit. Fasyankes • Dit. PKR • Dit. Kestrad
Pedoman pelaksanaan audit internal
APBN Subdit MAP
Penyusunan Pedoman pelaksanaan tinjauan manajemen
Maret-Juni
Jakarta • Dit. PKP • Dit. Fasyankes • Dit. PKR • Dit. Kestrad
Pedoman pelaksanaan
tinjauan manajemen
APBN Subdit MAP
Penyusunan Pedoman bimtek dan evaluasi akreditasi FKTP
Maret-Juni
Jakarta • Dit. PKP • Dit. Fasyankes • Dit. PKR • Dit. Kestrad
Pedoman bimtek dan
evaluasi akreditasi
FKTP
APBN Subdit MAP
Penyusunan Sistem informasi pelaksanaan akreditasi FKTP berbasis web
Maret-Juni
Jakarta Dit. PKP • Dit. Fasyankes • Dit. PKR • Dit. Kestrad
Pusdatin
Sistem informasi
pelaksanaan akreditasi
FKTP berbasis
web
APBN Subdit MAP
Review Kurmod Pelatihan Pendamping & Survei
Maret-Juni
Jakarta Dit. PKP • Dit. Fasyankes • Dit. PKR • Dit. Kestrad
Kurmod Pelatihan
Pendamping & Survei
APBN Subdit MAP
Menguatkan tugas dan fungsi Dinkes Provinsi dan Kabupaten / Kota
Penyediaan minimal 1 Tim pelatih Pendamping di tiap provinsi
Feb-April
Feb-April
Feb-April
Feb-April
Feb-April
Jakarta
Dinkes Provinsi Tersedianya minimal 1
Tim pelatih Pendamping
di tiap provinsi
APBN Subdit MAP
Penyediaan minimal 1 Tim pendamping per provinsi
Maret-September
Maret-September
Maret-September
Maret-September
Maret-Septem
ber
Masing-masing provinsi
Dinkes Provinsi Tersedianya minimal 1
Tim pendamping per provinsi
APBN Subdit MAP
Penyediaan minimal 1 Tim pendamping terlatih di tiap Kabupaten/ kota
Maret-September
Maret-September
Maret-September
Maret-September
Maret-Septem
ber
Masing-masing provinsi
Dinkes Provinsi
Dinkes kabupaten/ kota
Tersedianya minimal 1
Tim pendamping
terlatih di tiap
Kabupaten/kota
APBN Subdit MAP
Penyediaan minimal 1 Tim Surveior di tiap provinsi
Maret-Oktob
er
Maret-Oktob
er
Maret-Oktob
er
Maret-Oktob
er
Maret-Oktober
Yogjakarta Surabaya
Dinkes Provinsi Tersedianya minimal 1
Tim Surveior di tiap
provinsi
APBN Subdit MAP
Dukungan Dana DAK Non Fisik untuk pendampingan dan Survei
Februari
Februari
Februari
Februari
Februari
Jakarta Biro Perencanaan
Dinkes Provinsi
Dinkes kabupaten/ kota
Tersedianya Dana DAK Non Fisik
untuk pendamping
an dan Survei
APBN Subdit MAP
Dukungan Dana DAK Fisik
Februari
Februari
Februari
Februari
Februari
Jakarta Biro Perencanaan
Dinkes Provinsi
Dinkes kabupaten/ kota
Tersedianya Dana DAK
Fisik
APBN Subdit MAP
Dukungan Dana Dekon untuk Pelatihan pendamping, Bimtek Teknis, dan Workshop
Februari
Februari
Februari
Februari
Februari
Jakarta Biro Perencanaan
Dinkes Provinsi
Dinkes kabupaten/ kota
Tersedianya Dana Dekon
untuk Pelatihan
pendamping, Bimtek
Teknis, dan Workshop
APBN Subdit MAP
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 59
Menyediakan Paket Buku Pedoman/ standar/instrument pelaksanaan Akreditasi FKTP untuk setiap Kabupaten/ kota
Oktober -
November
Oktober -
November
Oktober -
November
Oktober -
November
Oktober -
November
Pengadaan Barang dan Jasa
Tersedianya Paket Buku Pedoman/ standar/
instrument pelaksanaan
Akreditasi FKTP untuk
setiap Kabupaten/k
ota
APBN Subdit MAP
Advokasi dan Sosialisasi ke seluruh Provinsi melalui Forum Rakerkesda, Seminar, dll
Juli - September
Juli - September
Juli - September
Juli - September
Juli - September
Jakarta Dinkes Provinsi
Dinkes kabupaten/ kota
Terlaksananya Advokasi
dan Sosialisasi ke seluruh Provinsi melalui Forum
Rakerkesda, Seminar, dll
APBN Subdit MAP
Penyediaan Pedoman Peningkatan Mutu Yankes Primer Bagi Dinkes Kabupaten/ kota
Maret-Juni
Maret-Juni
Maret-Juni
Maret-Juni
Maret-Juni
Jakarta Dit. PKP
Dit. Fasyankes
Dit. PKR
Dit. Kestrad
Ditjen.Binfar dan Alkes
PPSDM
Ditjen. Binkesmas
P2P
Litbang
Dinkes Provinsi
Dinkes kabupaten/ kota
Tersedianya Pedoman
Peningkatan Mutu Yankes Primer Bagi
Dinkes Kabupaten/k
ota
APBN Subdit MAP
Bimbingan Tehnis Khusus Pesiapan Akreditasi Puskesmas
Juni-September
Juni-September
Juni-September
Juni-September
Juni-September
Provinsi Terpilih
Dinkes Provinsi
Dinkes kabupaten/ kota
Percepatan pelaksanaan Akreditasi
Puskesmas siap di akreditasi
APBN Subdit MAP
Penguatan Komisi Akreditasi FKTP
Penyedian Peraturan Internal Komisi
Maret-Juni
Maret-Juni
Maret-Juni
- - Jakarta Komisi Akreditasi FKTP
Sesditjen
Biro Hukum
Tersedianya Peraturan Internal Komisi
APBN Subdit MAP
Menyusun Road Map dan RAN Akreditasi FKTP
Maret-Juni
Maret-Juni
Maret-Juni
- - Jakarta Dit. PKP
• Dit. Fasyankes • Dit. PKR • Dit. Kestrad
Tersedianya Road Map dan RAN Akreditasi
FKTP
APBN Subdit MAP
Menambah Tim Pelatih Surveior
Maret-Oktob
er
Maret-Juni
Maret-Juni
Maret-Juni
Maret-Juni
Jakarta Dinkes Provinsi
Dinkes kabupaten/ kota
Tersedianya Tim Pelatih
Surveior
APBN Subdit MAP
Memperbanyak Tim Surveior ( Minimal 1 Tim per Provinsi)
Maret-Oktob
er
Maret-Juni
Maret-Juni
Maret-Juni
Maret-Juni
Jakarta Dinkes Provinsi
Dinkes kabupaten/ kota
Tersedianya Tim Surveior (Minimal 1
Tim per Provinsi)
APBN Subdit MAP
Memperbanyak Surveior dgn Merekrut calon Surveior dari Nakes Purna Tugas
Maret-Oktob
er
Maret-Oktob
er
Maret-Oktob
er
Maret-Oktob
er
Maret-Oktober
Jakarta Dinkes Provinsi
Dinkes kabupaten/ kota
Tersedianya Surveior dgn
Merekrut calon
Surveior dari Nakes Purna
Tugas
APBN Subdit MAP
Pengembangan sistem IT
Maret-Juni
Maret-Oktob
er
Maret-Oktob
er
Maret-Oktob
er
Maret-Oktober
Jakarta Dit. PKP • Dit. Fasyankes • Dit. PKR • Dit. Kestrad
Pusdatin
Tersedianya sistem IT
APBN Subdit MAP
Penyedian Ruang Sekretariat Komisi
Maret-Juni
Maret-Oktob
er
Maret-Oktob
er
Maret-Oktob
er
Maret-Oktober
Jakarta Komisi Akreditasi FKTP
Sesditjen
Biro Hukum
Tersedianya Ruang
Sekretariat Komisi
APBN Subdit MAP
Penyediaan Dukungan Dana Operasional Komisi
Februari
Maret-Juni
Maret-Juni
Maret-Juni
Maret-Juni
Jakarta Komisi Akreditasi FKTP
Sesditjen
Tersedianya Dukungan
Dana Operasional
APBN Subdit MAP
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 60
Biro Hukum Komisi
Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dalam pelaksanaan akreditasi Puskesmas dan FKTP lainnya
TOT Surveior Maret-Juni
Maret-Juni
Maret-Juni
Maret-Juni
Maret-Juni
Jakarta Dinkes Provinsi
Dinkes kabupaten/ kota
Terlaksananya TOT Surveior
APBN Subdit MAP
TOT pendamping
Feb-April
Feb-April
Feb-April
Feb-April
Feb-April
Jakarta Dinkes Provinsi
Dinkes kabupaten/ kota
Terlaksananya TOT
pendamping,
APBN Subdit MAP
Pelatihan Pendamping
Maret-Juni
Maret-Juni
Maret-Juni
Maret-Juni
Maret-Juni
Jakarta Dinkes Provinsi
Dinkes kabupaten/ kota
Terlaksananya Pelatihan Pendamping
APBN Subdit MAP
Pelatihan surveior
Maret-Oktob
er
Maret-Oktob
er
Maret-Oktob
er
Maret-Oktob
er
Maret-Oktober
Jakarta Dinkes Provinsi
Dinkes kabupaten/ kota
Terlaksananya Pelatihan
surveior
APBN Subdit MAP
Workshop Teknis
Maret-Juni
Maret-Juni
Maret-Juni
Maret-Juni
Maret-Juni
Jakarta Dinkes Provinsi
Dinkes kabupaten/ kota
Terlaksananya Workshop
Teknis
APBN Subdit MAP
Bimtek Teknis Maret-Oktob
er
Maret-Oktob
er
Maret-Oktob
er
Maret-Oktob
er
Maret-Oktober
Jakarta Dinkes Provinsi
Dinkes kabupaten/ kota
Terlaksananya Bimtek
Teknis
APBN Subdit MAP
Refreshing Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober Jakarta Dinkes Provinsi
Dinkes kabupaten/ kota
Terlaksananya
Refreshing
APBN Subdit MAP
Penguatan dukungan Stakeholder terkait
SKB Kemenkes dan Kemendagri, Pergub, Perbup dan Perwali dalam rangka memperoleh dukungan percepatan pencapaian target akreditasi Puskesmas
Maret-Juni
Maret-Juni
Maret-Juni
- - Jakarta Dit. PKP
Dit. Fasyankes
Dit. PKR
Dit. Kestrad
Sesditjen
Ditjen.Binfar dan Alkes
PPSDM
Ditjen. Binkesmas
P2P
Biro Hukum
Litbang
Dinkes Provinsi
Dinkes kabupaten/ kota
Kemendagri
Tersedianya SKB
Kemenkes dan
Kemendagri, Pergub,
Perbup dan Perwali dalam rangka
memperoleh dukungan
percepatan pencapaian
target akreditasi
Puskesmas
APBN Subdit MAP
Advokasi dan sosialisasi Akademisi, OP, Asosiasi Faskes, NGO/LSM,
Juli Juli Juli Juli Juli Jakarta Dit. PKP
Dit. Fasyankes
Dit. PKR
Dit. Kestrad
Ditjen.Binfar dan Alkes
PPSDM
Ditjen. Binkesmas
P2P
Litbang
Akademisi
OP
Assosiasi Faskes
NGO
Terlaksananya Advokasi
dan sosialisasi Akademisi,
OP, Asosiasi Faskes,
NGO/LSM,
APBN Subdit MAP
Advoksi dan Sosialisasi ke Bappeda dan DPRD
Agustus
Agustus
Agustus
Agustus
Agustus Jakarta Dinkes Provinsi
Dinkes kabupaten/ kota
Pemerintah Daerah
Kemendagri
Terlaksananya Advoksi
dan Sosialisasi
ke Bappeda dan DPRD
APBN Subdit MAP
Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor untuk pemenuhan standar (Sarana, Prasarana, alat dan SDM)
Maret-Juni
Maret-Juni
Maret-Juni
Maret-Juni
Maret-Juni
Jakarta Dit. PKP
Dit. Fasyankes
Dit. PKR
Dit. Kestrad
Ditjen.Binfar dan Alkes
PPSDM
Ditjen. Binkesmas
P2P
Litbang
Akademisi
OP
Assosiasi Faskes
Kemendagri
Bappenas
Bappeda
Kemenpan dan
Terlaksananya koordinasi
lintas program
untuk pemenuhan
standar (Sarana,
Prasarana, alat dan SDM)
APBN Subdit MAP
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 61
RB
BKD
TABEL 2. RENCANA AKSI AKREDITASI RUMAH SAKIT TAHUN 2016 - 2019
PROGRAM KEGIATA
N
WAKTU PELAKSANAAN LOKASI
PIHAK YANG TERLIBAT
OUTPUT SUMB
ER DANA
PIC 2015 2016 2017 2018 2019
Koordinasi dengan stake holder (KARS, PKR, Fasyankes, Dinkes, PERSI, ARSADA, Biro Perencanaan, Bagian Program dan Informasi, Bagian Hukum dan Organisasi)
1.
Rapat perencanaan anggaran
Sep-Nov
Sep-Nov
Sep-Nov
Sep-Nov
Sep-Nov Kemenkes Subdit MAR, PI, Keuangan Yankes, Roren, Hukormas
Usulan perencanaan anggaran
DIPA Sdt MAR
2.
Rapat perencanaan lokus RS sesuai target
Sep-Nov
Sep-Nov
Sep-Nov
Sep-Nov
Sep-Nov Kemenkes Subdit MAR, PI, Keuangan Yankes, Roren, Hukormas
Usulan lokus RS
DIPA Sdt MAR
3.
Rapat evaluasi anggaran
- Mar, Jun, Sep, Des
Mar, Jun, Sep, Des
Mar, Jun, Sep, Des
Mar, Jun, Sep, Des
Kemenkes Subdit MAR, PI, Keuangan Yankes, Roren, Hukormas
Laporan realisasi anggaran per triwulan
DIPA Sdt MAR
4. Rapat
evaluasi pencapaian target indikator
- Mar, Jun, Sep, Des
Mar, Jun, Sep, Des
Mar, Jun, Sep, Des
Mar, Jun, Sep, Des
Kemenkes Subdit MAR, PI, Keuangan Yankes, Roren, Hukormas
Laporan realisasi pencapaian target indikator per triwulan
DIPA Sdt MAR
Memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM rumah sakit dan dinkes provinsi
1.
Workshop Peningkatan Kapasitas SDM RS di 3 wilayah Barat, Tengah dan Timur
- Apr-Jun
Apr-Jun
Apr-Jun
Apr-Jun Jakarta dan luar Jakarta
Subdit MAR, KARS, RS terpilih yang sudah terakreditasi paripurna
Jumlah SDM RS terlatih sebagai tim pendamping persiapan akreditasi
DIPA Sdt MAR
2.
Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Dinkes Provinsi di 3 wilayah Barat, Tengah dan Timur
- Apr-Jun
Apr-Jun
Apr-Jun
Apr-Jun Jakarta dan luar Jakarta
Subdit MAR, KARS, Dinkes Provinsi
Jumlah SDM Dinkes Provinsi terlatih sebagai tim pendamping surveior verifikator
DIPA Sdt MAR
3.
Magang sebagai tim pendamping surveior verifikasi bagi SDM Dinkes Provinsi
- - Jul-Nov
Jul-Nov
Jul-Nov Jakarta dan luar Jakarta
Subdit MAR, KARS, RS lokus terpilih, Dinkes Provinsi
Jumlah SDM Dinkes Provinsi terlatih sebagai tim pendamping surveior verifikator
DIPA Sdt MAR
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 62
Monev terpadu pemanfaatan DAK NF pada pra dan pasca akreditasi
1 Melaksanakan monev RSUD pra dan pasca Akreditasi
- Apr-Nov
Apr-Nov
Apr-Nov
Apr-Nov RSUD di Kabupaten penerima DAK NF Akreditasi RS
Ditjen Yankes Data evaluasi pelaksanaan DAK NF di RSUD
DIPA Sdt MAR
Memfasilitasi penyelenggaraan persiapan akreditasi
1.
Melakukan pendampingan bimbingan teknis dan advokasi kepada RSUD melalui pemanfaatan DAK Non Fisik
- Apr-Nov
Apr-Nov
Apr-Nov
Apr-Nov RSUD di Kabupaten penerima DAK NF Akreditasi RS
Ditjen Yankes Data evaluasi pelaksanaan DAK NF di RSUD
DIPA Sdt MAR
2.
Melakukan pendampingan bimbingan teknis dan advokasi kepada RSUD melalui pemanfaatan Dana Dekonsentrasi yang difasilitasi Dinas Kesehatan provinsi
- Apr- Okt
Apr- Okt
Apr- Okt
Apr- Okt ibukota provinsi sesuai lokus alokasi Dana Dekon berdasarkan permohonan kepada Dit MAY
Subdit MAR, Dinkes Provinsi, KARS
Peningkatan kapasitas SDM RS dan SDM Dinkes Prov/Kab/Kota terkait standar akreditasi RS
Dekonsentra
si
Sdt MAR
3.
Melakukan pendampingan bimbingan teknis dan advokasi kepada RSUD melalui Dana APBD/BLUD
- Apr-Des
Apr-Des
Apr-Des
Apr-Des RSUD sesuai pengajuan permintaan pendampingan persiapan akreditasi kepada Dit MAY
Subdit MAR, Dinkes Provinsi, KARS, RSUD
Peningkatan kapasitas SDM RS terkait standar akreditasi RS
APBD, BLUD
Sdt MAR
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 63
Memfasilitasi dan berperan aktif dalam penyusunan Kerangka Mutu Nasional
1.
Rapat Penetapan Pedoman Pemantauan Indikator Mutu
- Jun-Des
Jan-Des
- - Jakarta dan luar Jakarta
Kemenkes, KARS, Perhimpunan Perumahsakitan, akademisi, BPJS, LSM, RS
Draft Pedoman Pemantauan Indikator Mutu Pelayanan RS
DIPA Sdt MAR
2.
Rapat Penetapan Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit
- Jun-Des
Jan-Nov
- - Jakarta dan luar Jakarta
Kemenkes, KARS, Perhimpunan Perumahsakitan, akademisi, BPJS, LSM, RS
Draft Indikator Mutu Pelayanan RS
DIPA Sdt MAR
3.
Uji coba pelaksanaan Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit
- Okt-Nov
Nov-Des
- - Jakarta dan luar Jakarta
Kemenkes, KARS, RS terpilih mewakili RS milik pemerintah pusat dan daerah
Penyempurnaan draft Indikator Mutu Pelayanan RS
DIPA Sdt MAR
4.
Pemantauan Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit
- - - Jan-Des
Jan-Des Kemenkes Kemenkes, KARS, RS terpilih mewakili RS milik pemerintah pusat dan daerah
Data indikator mutu pelayanan RS
DIPA Sdt MAR
5.
Rapat penyusunan Kerangka Mutu Nasional
- Jun-Des
Jul-Nov
- - Jakarta Kemenkes, KARS, Akademisi, Perhimpunan Perumahsakitan, Dinkes
Draft Kerangka Mutu Nasional
DIPA Sdt MAR
6.
Harmonisasi regulasi Kerangka Mutu Nasional
- - - Jan-Jun
- Jakarta Kemenkes, KARS, Akademisi, Perhimpunan Perumahsakitan, Dinkes
PP tentang Kerangka Mutu Nasional
DIPA Sdt MAR
7.
Sosialisasi Kerangka Mutu Nasional melalui forum Rakerkesnas atau Rakerkesda
- - - Jul-Des
Jan-Jun Jakarta dan luar Jakarta
Kemenkes, Perhimpunan Perumahsakitan, Dinkes
Peningkatan pemahaman tentang upaya peningkatan mutu terintegrasi
DIPA Sdt MAR
8.
Evaluasi implementasi Mutu Nasional
- - - - Jan-Des Jakarta dan luar Jakarta
Kemenkes, Perhimpunan Perumahsakitan, Dinkes
Laporan evaluasi implementasi mutu nasional per triwulan
DIPA Sdt MAR
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 64
Koordinasi dengan Lembaga Akreditasi Independen
1.
Rapat koordinasi untuk Strategi Percepatan Pencapaian Target Indikator RSUD
- Jan, Apr, Jul, Okt
Jan, Apr, Jul, Okt
Jan, Apr, Jul, Okt
Jan, Apr, Jul, Okt
Kemenkes dan KARS
Kemenkes, KARS, SDM RS yang sudah terakreditasi, Dinkes
Draft perencanaan pelaksanaan bimbingan
DIPA Sdt MAR
2.
Pelaksanaan Bimbingan Teknis persiapan akreditasi internasional untuk RS rujukan nasional
- Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des Jakarta dan luar Jakarta
Kemenkes, KARS, SDM RS yang sudah terakreditasi internasional, Dinkes, organisasi profesi
Peningkatan kesiapan RS rujukan nasional untuk survei akreditasi internasional
DIPA Sdt MAR
3.
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Akreditasi RSUD dan RS TNI/ POLRI dengan Nara sumber dari Lembaga Akreditasi Independen
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des Jakarta dan luar Jakarta
Kemenkes, KARS, SDM RS yang sudah terakreditasi, Dinkes, organisasi profesi
Peningkatan kesiapan RSUD dan RS TNI/POLRI untuk survei akreditasi
DIPA Sdt MAR
Koordinasi dengan stakeholder melakukan binwasdal konsistensi implementasi standar
1.
Sosialisasi Standar Akreditasi RS versi baru kepada Dewan Pengawas RS Vertikal, RS rujukan nasional, RS rujukan provinsi dan RS rujukan
- - Jul-Nov
Jul-Nov
Jul-Nov Jakarta dan luar Jakarta
Kemenkes, KARS, Dewas RS UPT Vertikal, RS rujukan nasional, RS rujukan provinsi dan RS rujukan regional
Peningkatan pemahaman dan komitmen Dewas dalam pemenuhan standar akreditasi
DIPA Sdt MAR
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 65
regional.
2.
Sosialisasi Standar Akreditasi RS versi baru kepada Dinas Kesehatan Provinsi
- - Jul-Nov
Jul-Nov
Jul-Nov Jakarta dan luar Jakarta
Kemenkes, KARS, Dinkes Provinsi
Peningkatan pemahaman dan komitmen Dinkes Provinsi dalam pemenuhan standar akreditasi
DIPA Sdt MAR
Koordinasi lintas K/L untuk percepatan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
1.
Penyelenggaraan lokakarya terkait mutu dan keselamatan pasien di 3 wilayah: Barat, Tengah dan Timur
- - - Mar-Jun
Mar-Jun Jakarta dan luar Jakarta
Kemenkes, KARS, Dinkes Provinsi, perhimpunan perumahsakitan
Peningkatan pemahaman tentang upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
DIPA Sdt MAR
2.
Rapat penyusunan NSPK
- Jul-Des
- - - Jakarta Kemenkes, KARS, perhimpunan perumahsakitan
Draft NSPK tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien
DIPA Sdt MAR
3.
Harmonisasi NSPK sebagai regulasi
- Jan-Jun
- - Jakarta Kemenkes, KARS, perhimpunan perumahsakitan
Permenkes tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien
DIPA Sdt MAR
Meningkatkan monev terpadu lintas Direktorat (Fasyankes dan PKR)
1.
Koordinasi dengan stake holder melakukan binwasdal monev terpadu ke lokus penerima DAK Non Fisik Akreditasi
- - Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des Jakarta dan luar Jakarta
Ditjen Yankes Laporan evaluasi pemanfaatan DAK NF
DIPA Sdt MAR
Meningkatkan koordinasi dengan Pemda dalam upaya peningkatan mutu dan akreditasi
1.
Koordinasi dengan Pemda untuk pencairan dana akreditasi
- Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des
Jan-Des Jakarta dan luar Jakarta
Kemenkes, Dinkes Prov/Kab/Kota
Pencairan dana akreditasi (DAK NF, APBD, Dekon) tepat waktu
DIPA Sdt MAR
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 66
(DAK NF, APBD, Dekon di daerah
2.
Rapat koordinasi melalui Forum Rakerkesnas dan Rakerkesda
- Jun-Des
Jun-Des
Jun-Des
Jun-Des Jakarta dan luar Jakarta
Kemenkes, Dinkes Prov/Kab/Kota, RS
Peningkatan komitmen Pemda dalam upaya peningkatan mutu dan akreditasi
DIPA Sdt MAR
Mendorong RS untuk pelaksanaan Sistem Informasi Terintegrasi
1.
Workshop terkait penggunaan program Sistem Informasi Terintegrasi di 3 regional : Barat, Tengah, Timur
- - - Mar-Des
Jan-Des Jakarta dan luar Jakarta
Kemenkes, KARS, Perhimpunan Perumahsakitan, RS
Peningkatan pemahaman SDM RS terkait penggunaan Sistem Informasi Terintegrasi
DIPA Sdt MAR
Memfasilitasi upaya peningkatan budaya mutu dan keselamatan pasien bagi masyarakat
1.
Sosialisasi terkait upaya peningkatan budaya mutu dan keselamatan pasien
- - Jul-Des
Jul-Des
Jul-Des Jakarta dan luar Jakarta
Kemenkes, Pemda Prov/Kab/Kota, Dinkes Prov/Kab/Kota, stake holder, organisasi kemasyarakatan, LSM
Peningkatan pemahaman terkait budaya mutu dan keselamatan pasien
DIPA SbgTU
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 67
TABEL 3. RENCANA AKSI AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN , TAHUN 2016 – 2020
Tahun PROGRAM KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI PIHAK YANG
TERLIBAT OUTPUT
SUMBER DANA
PIC
2016
PENYEDIAAN REGULASI /NSPK AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN
1 Penyusunan Pedoman peningkatan mutu Laboratorium Kesehatan
Maret-Juni Jakarta Dit. PKR, Dit. Fasyankes, PPSDM , P2P, Farmalkes
Drat Pedoman peningkatan mutu Yankes Laboratorium Kesehatan
APBN Sdt MAL
2
Penyusunan Pedoman Bimtek dan Evaluasi peningkatan mutu Laboratorium Kesehatan
Maret-Juni Jakarta Dit. PKR, Dit. Fasyankes, PPSDM , P2P, Farmalkes
Drat Pedoman Bimtek dan Evaluasi peningkatan mutu Laboratorium Kesehatan
APBN Sdt MAL
3
Penyusunan Pedoman bimtek dan evaluasi akreditasi Laboratorium Kesehatan
Jakarta Dit. PKR, Dit. Fasyankes, PPSDM , P2P, Farmalkes
Drat Pedoman bimtek dan evaluasi akreditasi Laboratorium Kesehatan
APBN Sdt MAL
4
Penyusunan Pedoman bimtek dan evaluasi akreditasi Laboratorium Kesehatan
Jakarta Dit. PKR, Dit. Fasyankes, PPSDM , P2P, Farmalkes
Drat Pedoman bimtek dan evaluasi akreditasi Laboratorium Kesehatan
APBN Sdt MAL
PENGUATKAN DINKES PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
5 Penyediaan minimal 1 Tim pendamping per provinsi
Januari – Agustus
Dinkes Prov dan Kab/kota, Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan dan OP
Tersedianya minimal 1 Tim pelatih Pendamping di tiap provinsi
APBN Sdt MAL
6 Penyediaan minimal 1 Tim pendamping terlatih di tiap Kabupaten/ kota
Januari – Agustus
Dinkes Prov dan Kab/kota, Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan dan OP
Tersedianya minimal 1 Tim pendamping terlatih di tiap Kabupaten/kota
APBN Sdt MAL
7 Penyediaan minimal 1 Tim Surveior di tiap provinsi
Januari – Agustus
Dinkes Prov dan Kab/kota, Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan dan OP
Tersedianya minimal 1 Tim Surveior di tiap provinsi
APBN Sdt MAL
8
Dukungan Dana DAK Non Fisik untuk pendampingan dan Survei
Dinkes Prov dan Kab/kota, Kemendagri, Kemenkeu
Tersedianya Dana DAK Non Fisik untuk pendampingan dan Survei
APBN Sdt MAL
9
Dukungan Dana Dekon untuk Pelatihan pendamping, Bimtek Teknis, dan Workshop
Dinkes Prov dan Kab/kota, Kemendagri, Kemenkeu
Tersedianya Dana Dekon untuk Pelatihan pendamping, Bimtek Teknis, dan Workshop
APBN Sdt MAL
10
Advokasi dan Sosialisasi ke seluruh Provinsi melalui Forum Rakerkesda, Seminar, dll
Januari – Agustus
Dinkes Prov dan Kab/kota, Kemendagri, Kemenkeu
Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi ke seluruh Provinsi melalui Forum Rakerkesda, Seminar, dll
APBN Sdt MAL
11 Bimbingan Tehnis Khusus Pesiapan Akreditasi Laboratorium Kesehatan
Januari – Juli Kab/kota yang terpilih
Percepatan pelaksanaan Akreditasi
Laboratorium Kesehatan siap di akreditasi
APBN Sdt MAL
PENGUATAN KINERJA KOMISI AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN
12
Penyusunan draft
Peraturan Internal Komisi
draft Peraturan
Internal Komisi APBN Sdt MAL
13
Menyusun Road Map dan
RAN Akreditasi
Laboratorium Kesehatan
Road Map dan RAN
Akreditasi
Laboratorium
Kesehatan tahun
2017
APBN Sdt MAL
14
Memperbanyak Tim
Surveior ( Minimal 1 Tim
per Provinsi)
Tersedianya minimal 1 Tim Surveior per Provinsi
APBN Sdt MAL
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 68
15 Pengembangan sistem IT
Sistem Informasi Akreditasi Laboratorium Kesehatan berbasis WEB
APBN
Sdt MAL
16
Penyedian Ruang
Sekretariat Komisi
Tersedianya Ruang Skretariat Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan
APBN Sdt MAL
17
Penyediaan Dukungan
Dana
Operasional Komisi
Laporan
pelaksanaan
operasinalisasi
Komisi Akreditasi
Laboratorium
Kesehatan
APBN
Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan
PENINGKATAN KOMPETENSI SDM KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN
18 Pelatihan Pendamping
Tim Pendamping Dekon Subdit MAL
19 Pelatihan surveior
Surveior APBN Subdit MAL
20 Workshop Teknis
Laporan pelaksanaan Workshop
APBN Subdit MAL
21 Bimtek akreditasi
Laporan pelaksanaan Bimtek
Subdit MAL
22 Refreshing
Laporan Pelaksanaan
Subdit MAL
PENGUATAN DUKUNGAN STAKEHOLDER KUNCI
1
SKB Kemenkes dan
Kemendagri, Pergub,
Perbup dan Perwali
dalam rangka
memperoleh dukungan
percepatan pencapaian
target akreditasi
Laboratorium Kesehatan
SKB APBN Subdit MAL
2
Advokasi dan sosialisasi
Akademisi, OP, Asosiasi
Faskes, NGO/LSM,
Laporan pelaksanaan kegiatan
APBN Subdit MAL
3
Advoksi dan Sosialisasi
ke Bappeda dan DPRD Laporan pelaksanaan kegiatan
APBN Subdit MAL
4
Melakukan koordinasi
lintas program dan lintas
sektor untuk pemenuhan
standar (Sarana,
Prasarana, alat dan
SDM)
Laporan pelaksanaan kegiatan
APBN Subdit MAL
Tahun Program
Kegiatan
Waktu Lokasi Pihak yg terlibat Output Sumber Dana
PIC
2017
PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN REGULASI /NSPK AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN
1 Revisi Standar Akreditasi
Laboratorium Kesehatan Maret-Oktober Jakarta
Dit. PKR, Dit. Fasyankes, PPSDM , P2P, Farmalkes, KALK dan OP
Drat Standar Akreditasi Laboratorium Kesehatan
APBN Subdit MAL
2
PENGUATKAN DINKES PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
1 Penyediaan minimal 1 Tim pendamping per provinsi
Januari – Agustus
Dinkes Prov dan Kab/kota, Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan dan OP
Tersedianya minimal 1 Tim pelatih Pendamping di tiap provinsi
APBN Subdit MAL
2 Penyediaan minimal 1 Tim pendamping terlatih di tiap Kabupaten/ kota
Januari – Agustus
Dinkes Prov dan Kab/kota, Komisi Akreditasi Laboratorium
Tersedianya minimal 1 Tim pendamping terlatih
APBN Subdit MAL
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 69
Kesehatan dan OP di tiap Kabupaten/kota
3 Penyediaan minimal 1 Tim Surveior di tiap provinsi
Januari – Agustus
Dinkes Prov dan Kab/kota, Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan dan OP
Tersedianya minimal 1 Tim Surveior di tiap provinsi
APBN Subdit MAL
4
Dukungan Dana DAK Non Fisik untuk pendampingan dan Survei
Dinkes Prov dan Kab/kota, Kemendagri, Kemenkeu
Tersedianya Dana DAK Non Fisik untuk pendampingan dan Survei
APBN Subdit MAL
5
Dukungan Dana Dekon untuk Pelatihan pendamping, Bimtek Teknis, dan Workshop
Dinkes Prov dan Kab/kota, Kemendagri, Kemenkeu
Tersedianya Dana Dekon untuk Pelatihan pendamping, Bimtek Teknis, dan Workshop
APBN Subdit MAL
6
Advokasi dan Sosialisasi ke seluruh Provinsi melalui Forum Rakerkesda, Seminar, dll
Januari – Agustus
Dinkes Prov dan Kab/kota, Kemendagri, Kemenkeu
Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi ke seluruh Provinsi melalui Forum Rakerkesda, Seminar, dll
APBN Subdit MAL
7 Bimbingan Tehnis Khusus Pesiapan Akreditasi Laboratorium Kesehatan
Januari – Juli Kab/kota yang terpilih
Percepatan pelaksanaan Akreditasi
Laboratorium Kesehatan siap di akreditasi
APBN Subdit MAL
1 Penyediaan Dukungan Dana Operasional Komisi
Laporan
pelaksanaan
operasinalisasi
Komisi Akreditasi
Laboratorium
Kesehatan
APBN
Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Pelatihan Pendamping
Tim Pendamping Dekon Subdit MAL
2 Pelatihan surveior
Surveior APBN Subdit MAL
3 Workshop Teknis
Laporan pelaksanaan Workshop
APBN Subdit MAL
4 Bimtek akreditasi
Laporan pelaksanaan Bimtek
Subdit MAL
5 Refreshing
Laporan Pelaksanaan
Subdit MAL
6
1
Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor untuk pemenuhan standar (Sarana, Prasarana, alat dan SDM)
Laporan pelaksanaan kegiatan
APBN Subdit MAL
| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 70