BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan bergulirnya era reformasi yang antara lain memunculkan

tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya perubahan dan transparansi dalam

penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya yang mencakup segi kualitas dan kinerja

birokrasi Pemerintah.

Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998, telah membuka cakrawala baru

dalam sistem dan pola penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan dengan

peinsip otonomi daerah. Sejalan dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang

Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang –

undang nomor 3 tahun 2005 tentang pemerintahan Daerah menjadi undang – undang

ditekankan pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan

memperhatikan potensi keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam

sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip – prinsip tersebut diatas, telah membukapeluang dan kesempatan

yang sangat luas kepada daerah otonomi untuk melaksanakan kewenangannya secara

mandiri, luas, nyata dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan

masyarakat melalui mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta

daya saing daerah.

Rencana Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari

pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak – banyaknya

pengetahuan antisipatif dan mengorganisaikannya secara sistematis untuk usaha –

usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik

yang sitematis. Jadi perencanaan Strategis merupakan proses yang berorientasi

pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 - 5 tahun secara sistematis

1

dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang

ada atau mungkin timbul.

B. Landasan Hukum

1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencananan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan

Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008,

Nomor 59, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang - undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2007,

Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89,

Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

2

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaaan

Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Kecamatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008, Nomor 40,

Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Penataan Organisasi Pemerintah Daerah;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strartegis Kecamatan Susukan ini adalah untuk

memenuhi apa yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 dan

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang

menyebutkan bahwa system Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan

Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi pemerintah,

agar mampu menjawab tututan lingkungan Strategis Lokal Nasional dan Global dan

tetap berada dalam tatanan Sistem administrasi Negara Kesatuan Republik

Indonesia, serta Surat Menteri dalam Negari Nomor 050/2020/ SJ Tahun 2005

tentang Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah bahwa dalam upaya

mendapatkan RPJM Daerah yang dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan

daerah dalam jangka waktu lima tahun, makapenyusunannya perlu dilakukan secara

komprehensif dan lintas pemangku kepentingaan ( Stakeholder ) pembangunan.

Sebagai tahap awal penyusunan RPJM daerah tersebut adalah penyusunan rancangan

Renana Strategis Satuan Kerja Perangkat daerah (Renstra SKPD ) yang dilakukan

oleh seluruh SPD, termasuk Kecamatan.

Adapaun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Susukan

yaitu :

3

1. Agar Organisasi Pemerintah kecamatan Susukan dapat menyiapkan perubahan

secara proaktif, tidak hanya sekedar bersifat reaktif.

2. Memberikan komitmen pada kegiatan masa mendatang.

3. Optimalisasi kapabilitas dan sumber daya yang dimiliki.

4. Agar Kecamatan Susukan dapat lebih memberikan pelayana prima.

5. Memfasilitasi terciptannya komunikasi antara perangkat Pemerintah Kecamatan

Susukan, baik vertical, horizontal maupun diagonal.

D. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

2. Landasan Hukum

3. Maksud dan Tujuan

4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2. Sumber Daya SKPD

3. Kinerja Pelayanan SKPD

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Identifkasi Permasalahan

2. Telaahan Visi dan Misi dan Program

3. Telaahan Renstra

4. Telaahan Rencana Tata Ruang

5. Penetuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Visi dan Misi

2. Tujuan dan Sasaran

4

3. Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

5

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Susukan

Instansi Pemerintahan Kecamatan Susukan merupakan salah satu unit

organisasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2004

Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Cirebon yang langsung di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat sebagai Perangkat Derah yang mempunyai tugas pokok membantu

Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kehidupan

Kemasyarakatan dalam Wilayah Kerja Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas

pokok dimaksud Camat mempunyai Uraian Tugas :

1. Membantu Bupati, dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan;

2. Mengelola rencana dan program Kerja Kecamatan, sebagai pedoman

pelaksanaan tugas, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah;

3. Memimpin, mengkordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan Kecamatan

di wilayah kerjanya;

4. Menyusun dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan tugas kedinasan

secara operasional dan administrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

5. Membina dan memotivasi bawahan serta memelihara secara terus menerus

kemampuan berprestasi pegawai di Kecamatan, dalam rangka peningkatan

produktifitas pegawai dan pengembangan karier pegawai;

6. Mendistribusikan dan memeberi petunjuk serta arahan kepada Sekretaris

Kecamatan dan para Kepala Seksi, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas,

sesuai bidang tugasnya;

7. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas

bawahan;

6

8. Menyelenggarakan Pemerintahan Umum Daerah;

9. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

10. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa di Wilayah Kerjanya;

11. Menyelenggarakan kegiatan ketenteraman dan ketertiban;

12. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat;

13. Melaksanakan pembinaan ideologi dan kesatuan bangsa;

14. Memfasilitasi kegiatan Pemilihan Umum;

15. Melaksanakan pembinaaan administrasi meliputi urusan ketatausahaan dan

program Kecamatan;

16. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas operasional perangkat otonom

di Kecamatan yang menangani bidang-bidang pekerjaan umum, pendidikan,

kebudayaan, kesehatan dan keluarga berencana, pertanian, peternakan,

perikanan, perkebunan dan kehutanan;

17. Menyelenggarakan pembinaan dalam bidang pertanahan, industri dan

perdagangan, lingkungan hidup, koperasi dan tenaga kerja di wilayah kerjanya;

18. Menyelenggarakan pemerintahan bidang tertentu lainnya, yaitu informasi dan

komunikasi, kesejahteraan sosial, penanaman modal, pertambangan, pemukiman,

pertimbangan keuangan dan penataan ruang;

19. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kecamatan, dengan Satuan

Kerja terkait;

20. Mengkoordinasikan UPT di wilayah kerjanya;

21. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan

kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan, baik yang dilakuakan oleh

pemerintah maupun oleh masyarakat;

22. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati, yang berkaitan dengan

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan

7

kemasyarakatan di wilayah kerjanya, dalam rangka pengambilan

keputusan/kebijakan;

23. Melaporkan secara rutin, baik tertulis maupun lisan kepada Bupati, setiap

kegiatan yang dilakukan atau kejadian di wilayah kerjanya.

24. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah

kerja kecamatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

25. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai

bidang tugasnya.

Struktur Organisasi

Kecamatan Susukan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada

Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dipimpin oleh seorang Camat, yang dalam

pelaksanaan tugasnya adalah melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan dari

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di lingkup kerja

(Kecamatan) yang membawahi 12 ( duabelas ) desa.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2004

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Struktur Organisasi Kecamatan

Susukan adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Kecamatan Susukan

CAMAT

SEKRETARIAT KECAMATAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

INSTANSI VERTIKAL

SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

SUBBAGIAN PROGRAM

UPT SEKSI TRANTIB

SEKSI PEMERIN

TAHAN

SEKSI EKBANG

SEKSI KESRA

SEKSI PENDAPATAN

DAN PELAYANAN

UMUM

8

Dengan susunan kepegawaian dan perlengkapan Kecamatan Susukan adalah

sebagai berikut :

NO N A M A JABATAN

1. Toto Misnoto,S.Sos Camat

2. H. Taya Zaenudin, S.Pd Sekretaris Kecamatan

3. Hj. Entin Sofiatin Kepala Seksi Pendapatan dan Pelayanan Umum

4. H. Hasanudin Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

5. Maswanda Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

6. Mashudi, S.Sos Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

7. Agus Susanto, S.Sos Kepala Seksi Pemerintahan

8. Nurhamim, SE Subbagian Umum dan Keuangan

9. Sarnadi Subbagian Program

10. Syafii Widjaya Pelaksana

11 Suwali Pelaksana

12. Toto Sugiarto, A.Md Pelaksana

13. Rohmat Hidayatullah Pelaksana

B. Sumber Daya Kecamatan Susukan

1. Pegawai

Jumlah Aparatur Kecamatan Susukan adalah 13 Pegawai Negeri Sipil dan

4 tenaga kontrak dan 1 tenaga sukwan jumlah tersebut terdiri dari :

a. Kondisi  Aparatur berdasarkan Golongan Ruang :

Golongan IV : 2       orang

Golongan III : 9       orang

Golongan  II     : 2      orang

Golongan   I            :   -        orang

Tenaga Kontrak : 4 orang9

Sukwan       : 1 orang

Jumlah         : 18       orang

b. Kondisi  Aparatur berdasarkan Pendidikan  :

Sarjana Strata 2  : -        orang

Sarjana Strata 1   : 6 orang

SLTA                    : 7 orang

SD                       : - orang

Jumlah             : 13 orang

c. Kondisi  Aparatur berdasarkan Pendidikan Penjenjangan  :

Sepama/Diklatpim III : 2     orang

Adum/Diklatpim IV     : 6 orang

Jumlah                 :     8        orang

2. Pejabat Struktural

Untuk Pejabat Struktural di Kecamatan Susukan terdapat 9 (sembilan ) orang

dengan rincian sebagai berikut :

Eselon  III a  : 1 orang

Eselon  III b        :          1      orang

Eselon  IV a          :          5      orang

Eselon  IV b            : 2 orang

Jumlah            : 9 orang.

3. Sarana dan Prasarana Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelengaraan tugas

pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan

Susukan meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain :

Ruang Rapat

Ruang Kerja Camat

Ruang Kerja Sekretariat

Ruang Kerja Seksi

10

Ruang Operator Komputer dan data

Ruang Pelayanan

Mushola

Kamar mandi dan WC.

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di

Kantor Kecamatan Susukan yang sekarang ini ada adalah :

Roda empat 1( satu) buah dengan rincian :

1 unit Suzuki APV Tahun 2007

Roda dua 9 ( sembilan ) buah dengan rincian :

5 unit Honda WIN Tahun 2005

1 unit Suzuki Smash Tahun 2006

1 unit Honda Supra Fit Tahun 2006

1 Unit Hodan Revo Tahun 2012

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah komputer sejumlah  3

(tiga) unit, meja, kursi, mesin ketik, telepon, modem dan alat pendukung

pencetakan KTP dan peralatan lain yang masih diperlukan peningkatan baik

dalam kuantitas maupun kualitas.

4. Anggaran Tahun  2010 – 2014

Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan setiap tahun di Kecamatan Susukan yaitu :

Tahun 2010    sebesar                          :    Rp. 1.182.487.276,-

Tahun 2011    sebesar                          :    Rp. 1.268.974.654,-

Tahun 2012    sebesar                          :    Rp. 1.533.073.900,-

Tahun 2013    sebesar                          :    Rp. 1.608.596.100,-

Tahun 2014    sebesar                          :    Rp. 1.759.472.100,-

C. Kinerja Pelayanan

11

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Susukan dapat dilihat dari beberapa

indikator kinerja :

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur.

Meningkatnya Disiplin Aparatur.

Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan .

MeningkatnyaPengembangan Sistem perencanaan Sektoral

Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Disamping Kinerja Kecamatan Susukan sebagaimana tercantum dalam

penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan

Susukan sebagaimana tersebut di bawah ini.

1. Kinerja Pelayanan di Bidang Keamanan dan Ketertiban

Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa agar dapat

berfungsi sebagaimana mestinya ;

Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau

lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;

Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa

untuk  melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling.

Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa

bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;

Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban antara lain ; Operasi PKL, 

Operasi WTS, Waria dan operasi pelajar serta operasi  penyakit masyarakat

(PEKAT) bersama Muspika dan instansi terkait;

Melaksanakan PAM tahun baru oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI,

PMK, Satpol PP dan Puskesmas;

Melakukan penataan dan penertiban PKL dan parkir liar di Jalan raya Ki

Bagus Rangin / Pasar Tradisional Susukan;

12

Melaksanakan  kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI,

Karnaval Umum, PAM Lebaran, dan Hari Jadi Kabupaten Cirebon;.

Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan

kebersihan,  ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Susukan;

2. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk

membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;

Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas rayon  di desa;.

Mengadakan pekan panutan PBB di desa;.

Memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang

lunas PBB sebelum jatuh tempo.

Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan di desa se Kecamatan

Susukan;

Pembinaan perangkat desa secara rutin;

Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;

Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat

Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana

Pemerintahan Desa;

Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-

kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan

ketrampilan perangkat desa;

Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa terkait dengan adanya berbagai

peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan

perubahan;

Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan

13

Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara

lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan

ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan,

swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);

Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian,

perkebunan, peternakan,kehutanan dan perikanan;

Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang

kecamatan;

Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan

seluruh elemen di tingkat kecamatan;

Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;

Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa

dengan melibatkan para tokoh masyarakat;

Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan

kebersihan,  ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Susukan;

Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyakat

(SANIMAS);

Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan

demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan

sehari-hari;

4. Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial

Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin).

Monitoring penyaluran Jamkesgakin;

Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;

Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;

Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;

Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga,

kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;

14

Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan

serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya,

ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;

Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta

Kesehatan;

Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;

Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera.

Memfasilitasi dan monitoring pengelolaan tempat pengolahan sampah

terpadu (TPST) .

5. Kinerja Pelayanan Bidang Pelayanan Umum dan Pendapatan

Mempasilitasi pembuatan KTP reguler, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran,

Keterangan Pindah dan perekaman E KTP

D. Tantangan dan Peluang

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi

penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

1. Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli

masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi

masyarakat;

2. Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat

maraknya kasus korupsi yang terekspos;

3. Income perkapita masyarakat masih rendah;

4. Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat

dari tidak seimbangnya pertumbuhan  penduduk angkatan kerja dengan

kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi

antara lain :

15

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan

sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati

kepada Camat;

2. Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam

mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;

3. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan

masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi

motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat

yang cukup tinggi;

4. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam

penyelenggaraan pembanguan;

5. Ketersediaan dana APBD dalam mendorong perkembangan perekonomian dan

pembangunan insfrastruktur wilayah;

16

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas

dan fungsi pada kantor Kecamatan Susukan antara lain :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya sarana prasarana aparatur kecamatan

dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;

2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu,

antara lain: operator komputer disetiap bidang ;

3. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan

desa;

4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana

belum berjalan secara optimal;

5. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;

6. Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang

kurang memadai;

7. Wilayah Kabupaten Cirebon yang luas dan masih lemahnya Anggaran

Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan insfrastruktur

masyarakat secara lebih memadai;

8. Keberadaan Pusat Pemerintahan atau Pelayanan admnistrasi kependudukan yang

jauh, sehingga mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

B. Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019

Visi Kabupaten Cirebon adalah “MEWUJUDKAN MASYARAKAT

KABUPATEN CIREBON YANG AGAMIS, MAJU, ADIL, SINERGI DAN

SEJAHTERA”.

17

Visi Kabupaten Cirebon adalah “ MEWUJUDKAN MASYARAKAT

KABUPATEN CIREBON YANG AGAMIS, MAJU, ADIL, SINEGI DAN

SEJAHTERA ”.

Dalam mendukung Visi Misi Kabupaten Cirebon maka Kecamatan Susukan

memantapkan Visi : “MEWUJUDKAN MASYARAKAT KECAMATAN

SUSUKAN YANG AGAMIS, MAJU, ADIL, SINEGI DAN SEJAHTERA ”.

dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan kecamatan yang akuntabel untuk

mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Cirebon di Kecamatan Susukan dan

mempunyai Misi : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pelayanan

masyarakat dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati yang meliputi perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan

dan fasilitasi.

Potensi pertanian, peternakan berada di Desa se kecamatan Susukan

Sedangkan potensi industri berada di Desa Gintung Lor dan sekitarnya dengan

beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk

unggulan Kecamatan Susukan antara lain : penggilingan batu, rotan, dan masih

banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang

mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor

pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah

dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh

kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga

sesuai dengan makna visi Kabupaten Cirebon :

1. Agamis yaitu Suatu kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

yang berlandaskan pada pengalaman nilai – nilai agama menuju tatanan

masyarakat dan aparatur pemerintah yang beriman, bertakwa dan berakhlak

mulia.

2. Maju yaitu  Suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis, produktif,

kreatif, inovatif dan berdaya saing nasional dan global berdasarkan kemampuan,

18

ketrampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan

ketersediaan sumber daya yang berorentasi pada pencapaian hasil kinerja yang

lebih baik, berprestasi, dan berguna.

3. Adil yaitu Suatu kondisi masyarakat yang memiliki kesempatan yang sama

untuk berpartisipasi dan menikmati hasil – hasil pembangunan sesuai dengan

peran dan fungsi;

4. Sinergi yaitu suatu kondisi pembangunan dan maju; dengan semakin

meningkatnya kualitas kinerja masyarakat dan meningkatnya perekonomian

masyarakat  maka camat mendorong pertubuhan pembangunan dengan

memfasilitasi setiap rencana kegiatan pembangunan yang diprakarsai oleh

masyarakat dan pelaku usaha dengan upaya meningkatkan kemandirian

masyarakat dalam membangun wilayahnya dengan harapan akan berdampak

semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil

pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnyarah yang menjadi

bagian dari pembangunan Jawa barat dan Nasional yang merupakan satu

kesatuan gerak dari seluruh pemangku kepentingan masyarakat, dunia usaha,

pemerintah dan akademik.

5. Sejahtera yaitu Suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan pokok /

dasarnya secara lahir dan batin dalam berbagai aspek dan memiliki rasa aman,

damai dan tentram.

Misi Kabupaten Cirebon :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berakhlak mulia yang berdasarkan pada

pelaksanaan pendidikan agama yang baik.

2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya,

berilmu dan berketrampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan

kewirausahaan.

3. Mendorong pemerataan pembangunan tematk / sektoral dan kewilayahan

berdasarkan potensi yang tersedia.

19

4. Menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antar berbagai pemangku

kepentingan ( pemerintah, dunia usaha, akademik dan komuniti.

5. Mewujudkan standar hidup layak masyarakat malaui pemenuhan hak – hak dasar

terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan

tentram.

6. Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokasi menuju sistem

berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme

( KKN ).

C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan

Susukan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra :

1. Belum Optimalnya pelayanan administrasi perkantoran.

2. Sarana dan prasarana aparatur belum terpenuhi secara keseluruhan;

3. Belum optimalnya disiplin aparatur.

4. Perlu adanya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

5. Peningkatan sistem internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

6. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional sesuai

dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

7. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanan,

pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;

8. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat

memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Susukan

dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Cirebon adalah letak geografis

20

Kecamatan Susukan yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW)

Kabupaten Cirebon termasuk wilayah pengembangan Kabupaten Cirebon sehingga

pertumbuhan Kabupaten Cirebon mengarah ke Kecamatan Susukan baik dari sisi

ekonomi, industri, dan jasa.

Sebagai wilayah pengembangan Kabupaten Cirebon Kecamatan Susukan

kaya akan  potensi wilayah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan, seperti

peninggalan sejarah Patilasan Nyi Mas Kejaksan di desa Ujunggebang dan Perang

Kedongdong di Desa Kedongdong.

Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis bahwa wilayah Kecamatan

Susukan  merupakan wilayah dataran rendah namum mempunyai potensi

sumberdaya alam, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup

utamanya manusia sehingga perlu adanya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian

sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan

permukiman pada lahan hijau dan analisis dampak lingkungan.

E. Penentuan Isu-isu strategis

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan

penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Dari pelayanan SKPD adalah :

Belum Optimalnya pelayanan administrasi perkantoran.

Sarana dan prasarana aparatur belum terpenuhi secara keseluruhan;

Belum optimalnya disiplin aparatur.

Perlu adanya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Peningkatan sistem internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas;

Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan funsional sesuai

dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

21

Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan

terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan

hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;

Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan dan monitoring

evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang

peningkatan kualitas hidup warga miskin masih kurang.

2. Sasaran jangka menengah pada Rentra adalah :

Peningkatan administrasi Perkantoran

Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Peningkatan Disiplin Pegawai

Peningkatan sistem perencanaan sektoran

Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

Peningkatan Sistem Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH

3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Kecamatan Susukan.

Peningkatan administrasi Perkantoran

Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Peningkatan Disiplin Pegawai

Peningkatan sistem perencanaan sektoran

Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

Peningkatan Sistem Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH

4. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati

Cirebon kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap

potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan

Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas

kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang

kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik

potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah,  potensi

22

wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi

Kabupaten Cirebon;

5. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.

Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha

dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan

insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh

memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility ( CSR ), maka

kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat;

6. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten

Cirebon yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar

mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan

cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan

pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam

penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan

yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya

dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali  kepercayaan masyarakat

kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu

mendorong berkembangnya dinamikan ativitas  masyarakat;

7. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan

aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan

fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka

aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan

secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan

sumber daya aparatur, yaitu :

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

23

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Peningkatan Disiplin Aparatur.

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan

Keuangan .

Peningkatan Pengembangan Sistem perencanaan Sektoral

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

24

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi Kecamatan Susukan

Dalam rencana strategis, langkah pertama yang harus dirumuskan adalah

Visi. Tujuan penetapan visi antara lain adalah mencerminkan apa yang akan dicapai

oleh suatu organisasi, memberikan arah fokus strategi yang jelas, menjadi perekat

dan menyatukan berbagai gagasan strategis dan memiliki orientasi terhadap masa

depan.

Di dalam Inpres Nomor : 7 tahun 1999, Visi di definisikan sebagai cara

pandang jauh kedepan kemana instansi Pemerintah harus di bawa agar dapat eksis,

antisipatif dan inovatif. Lebih lanjut dinyatakan bahwa visi adalah suatu gambaran

yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Instansi

Pemerintah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya instansi Kecamatan Susukan yang

telah mengacu pada Renstra dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala

yang ada atau mungkin yang timbul sehingga Kecamatan Susukan mempunyai Visi:

” MEWUJUDKAN MASYARAKAT KECAMATAN SUSUKAN YANG

AGAMIS, MAJU, ADIL, SINEGI DAN SEJAHTERA ”.

Visi ini digali dari hasil pemikiran yang didasarkan kepada kondisi wilayah

dan tugas, fungsi Instansi Kecamatan yang merupakan bagian dari Kabupaten

Cirebon dan telah disosialisasikan kepada 12 (dua belas) Desa yang ada di wilayah

Kecamatan Susukan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dan operasionalisai dari

misi. Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu sampai dengan 5 ( lima ) tahun, sehingga fokus organisasi dapat lebih

25

dipertajam dan memberikan arah bagi sasaran yang akan dicapai. Oleh karena itu

Kecamatan Susukan dapat menentukan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Meningkatkan Disiplin Aparatur.

4. Meningkatkan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian

Kinerja Keuangan.

5. Meningkatkan pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

6. Meningkatkan Sistem Internal dan Pengendalain Pelaksanaan

kebijakan KDH.

C. Strategi dan Kebijakan

Kecamatan Susukan sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan

organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur,

lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang

terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan

Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang

yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (Strengths. Weaknesses,

Opportunities, Treaths) seperti yang telah diuraikan pada Bab II.

Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakaan strategi unit kerja yang

berisi rencana secara menyeluruh  dan terpadu tentang upaya-upaya  organisasi

dalam mencapai tujuan. Kebijakan  Kecamatan Susukan tidak bisa berdiri sendiri

dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka berdasarkan

Rancangan RPJM Kabupaten Cirebon 2014-2019 kebijakan yang dilaksanakan oleh

Kecamatan Susukan adalah : Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran,

Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, Peningkatan disiplin Aparatur, Peningkatan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Peningkatan Pengembangan Sitem

26

Perencanan Sektoral, Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Kebijakan

pelaksanaan KDH, Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Keamanan,

Ketertiban, Kesejahteraan Sosial.

27

BAB V

PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan Indikatif di Kecamatan Susukan disajikan dengan menggunakan matrik. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.1  pada lampiran.

28

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SUSUKAN YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Kecamatan Susukan yang mengacu pada tujuan dan sasaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disajikan dengan

menggunakan matrik.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.1  pada lampiran.

29

BAB VII

PENUTUP

Melalui Penulisan laporan Rencana Strategis (Renstra) kecamatan Susukan

diharapkan dapat memberikan gambaran kepada semua pihak yang membutuhkan

informasi kinerja Kecamatan Susukan untuk tahun 2014.

Selanjutnya Renstra ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi unit kerja

lain. Pada dasarnya bahwa tugas-tugas yang diberikan kepada Kecamatan Susukan telah

dapat memenuhi fungsinya sebagai lembaga pemerintahan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra Kecamatan Susukan ini masih jauh

dari sempurna, oleh karena itu kami senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang

bersifat membangun

Rencana Strategis  merupakan rencana operasional untuk menjalankan tupoksi

yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis  Kecamatan Susukan 2014 – 2019

dilakukan seiring dengan agenda penyusunan RPJM Pemerintah Kabupaten Cirebon

Tahun  2014 – 2019.

Semoga dengan disusunnya rencana strategis Kecamatan Susukan ini dapat

dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan

kemasyarakatan di  Kecamatan Susukan.

30