redefinisi, reorientasi, dan redesain pembelajaran ekonomi...

18
Redefinisi, Reorientasi, dan Redesain Pembelajaran Ekonomi mengacu pada Amandemen pasal 33 UUD 1945 Mit Witjaksono Abstract Teaching-learning economics needs to be redefined, reoriented, and redesigned based upon thefourth amendment of the Pasal 33 UUD 1945. This paper examines critically and presents constructively about what, why, and haw to redefine, reorient, and redesign teaching-learning economics as to the implementation of national curriculum 2013 at high schools level. Upon the constructive ideas suggested here, hopefully economics teachers at secondary levels being awareofand starting to redesign teaching economics. Keywords: teaching-learning economics

Upload: phamthuan

Post on 11-Aug-2019

213 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Redefinisi, Reorientasi, dan Redesain Pembelajaran Ekonomi mengacu pada Amandemen pasal 33 UUD 1945

Mit Witjaksono

Abstract

Teaching-learning economics needs to be redefined, reoriented, and redesigned based upon thefourth amendment of the Pasal 33 UUD 1945. This paper examines critically and presents constructively about what, why, and haw to redefine, reorient, and redesign teaching-learning economics as to the implementation of national curriculum 2013 at high schools level. Upon the constructive ideas suggested here, hopefully economics teachers at secondary levels being awareofand starting to redesign teaching economics. Keywords: teaching-learning economics

Abstract

JPE-Volume 6, Nomor 1, 2013

Demikian dengan pembelajaran ekonomi disekolah menengah di Indonesia, sudahsaatnya diamandemen, paling tidak dalamkesempatan ini diawali dengan redefinisi,reorientasi, dan redesain pembelajaranekonomi yang mengacu pada Pasal 33UUD 1945.

Artikel ini secara kritis dan konstruktifmencermati lebih dahulu apa, mengapa, danbagaimana perekonomian nasional kitaseharusnya disusun dan diselenggarakan

Keywords: teaching-learning economics, Pasal33 UUD 1945.naJionalcurriculum 2013

(1) Perekonomian disUSilll sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai bajat hidup

orang banyak dikuasai oleb negara(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleb negara

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.(4) Perekonomiao nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan

prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasanlingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangao kemajuan dankesatuan ekonomi nasionaJ.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.(Kuti pan Amandemen Ke 4, UUD 1945, 10 Agustus 2002)

BABXJVPEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

Teaching-learning economics needs to be redefined, reoriented, and redesigned based upon thefourth amendment of the Pasal 33 UUD /945. This paper examines critically and presentsconstructively about what, why, and haw to redefine, reorient, and redesign teaching-learningeconomics as to the implementation ofnational curriculum 20/3 at high schools level. Upon theconstructive ideas suggested here, hopefully economics teachers at secondary levels being awareofand starting to redesign teaching economics.

Alamat korespondensi:Mit Witjaksono. Jurusan Ekonomi Pembangunan,Fakultas EkonomiUniversitas Negeri Malang.E-mail: [email protected]

ISebetulnya sudah ada wacana untuk ayat (5) tersebutdalam bentuk dan denganjudul "Undang-Undang PokokPerekonomian Nasional" , seperti yang diusulkan Prof.Sri-Edi Swasono, misaJnya dalam "KeparipumaanEkonomi Pancasila: Menegakkan Ekonomi Pancasila."Naskah disampaikan daJam Konggres Pancasila,bekerjasama dengan UGM & Mahkamah Konstitusi,Yogyakarta, 30 Mei - l1uni 2009, him. 54-55.

Meski sampai saat ini ketentuan lebih lanjut. mengenai undang-undang yang dimaksuddalam ayat (5) belum ada!, tidak berartiperekonomian nasional tidak berjalan.