redd & implikasinya terhadap hak hak masyarakat adat &

12
REDD & Implikasinya Terhadap Hak-hak Masyarakat Adat & lokal : Rekomendasi Kebijakan Lokal ANDIKO, SH Dialog Publik Keadilan Iklim “REDD di Indonesia: Peluang dan Tantangannya” Jambi & Kalteng 18 & 21 Januari 2009

Upload: yayasan-cappa

Post on 21-Jun-2015

1.405 views

Category:

Education


4 download

DESCRIPTION

Climate Change

TRANSCRIPT

Page 1: Redd & implikasinya terhadap hak hak masyarakat adat &

REDD & Implikasinya Terhadap Hak-hak Masyarakat Adat & lokal :

Rekomendasi Kebijakan Lokal

ANDIKO, SH

Dialog Publik Keadilan Iklim“REDD di Indonesia: Peluang dan Tantangannya”

Jambi & Kalteng18 & 21 Januari 2009

Page 2: Redd & implikasinya terhadap hak hak masyarakat adat &

Apa dan Bagaimana Perubahan Iklim

Page 3: Redd & implikasinya terhadap hak hak masyarakat adat &

Reduksi Karbon

• Sistem Pendanaan1. Kredit Karbon –

Protokol Kyoto2. Kredit Karbon

dibawah UNFCC3. Kredit Karbon UNFCC

model Annex 14. Kompensasi REDD non

Market5. REDD Pasar Sukarela

Page 4: Redd & implikasinya terhadap hak hak masyarakat adat &

Reduksi Karbon…2• Ongkos untuk mengurangi emisi dari industri jauh lebih besar. Kelompok

pengguna bahan bakar fosil di Amerika menyebut angka 300 milyar USD untuk menrestrukturisasi industrinya;

• Negara-negara utara menawarkan skema untuk tetap melakukan polusi emisi dan menggantinya dengan skema kompensasi atas upaya-upaya konservasi karbon yang dilakukan lewat jeda tebang atau menambah luasan hutan-hutan tropis. Skema ini jauh lebih murah daripada skema mengubah proses dan hasil produksi;

• Secara global, Bank Dunia memperkirakan bahwa untuk menurunkan 20 % laju deforestasi di negara berkembang, dana yang dibutuhkan adalah US $ 2-20 milyar. Sementara harga dari penghentian deforestasi secara keseluruhan adalah US $ 100 milyar USD/thn. Bdk dengan 300 milyar USD utk revolusi proses dan hasil produksi hanya di Amerika

• Skema kompensasi terakhir yang cukup besar adalah CDM dimana ada 10 proyek besar WB.

• Saat ini WB mengembangkan RED berbasis pasar adalah skema jual beli karbon, dimana negara-negara selatan dibayar oleh negara-negara utara atas upaya mereka untuk menghentikan penebangan demi mempertahankan cadangan karbon dalam hutan. Sebagai kontraprestasinya, negara-negara utara berhak mendapat kredit polusi. Dengan kredit tersebut mereka dibolehkan untuk tetap menggerakan industri penghasil emisi gas rumah kaca mereka.

Page 5: Redd & implikasinya terhadap hak hak masyarakat adat &

REDD Indonesia1. Demonstration activities

pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan adalah pengujian dan pengembangan metodologis, teknologi dan institusi pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang berupaya untuk mengurangi emisi karbon.

2. Di Hutan Negara atau Hutan Hak

3. Izin Menteri Kehutanan, (Bagaimana Desentralisasi Kehutanan ?)

Page 6: Redd & implikasinya terhadap hak hak masyarakat adat &

REDD Indonesia..24. Perkiraan pemerintah, Indonesia akan mendapat 3,75

milyar dollar AS (33,75 triliyun) tiap tahun dari skema REDD (Reduced Emissions from Deforestation and Degradation).

5. Dana kompensasi bisa dibagikan kepada otoritas pengelola kawasan lindung, perusahaan kayu bersertifikat yang menerapkan manajemen hutan lestari, inisatif memberantas illegal logging, skema pembayaran jasa lingkungan dan manajemen hutan berbasis masyarakat (Proposal Avoided Deforestation yang dibuat pemerintah Indonesia ke United Nation Framework Convention on Climate Change )

6. Penerima pembayaran pengurangan deforestasi difokuskan kepada pemerintah khususnya Departemen Keuangan, Contoh kasus Ulumasen Aceh, yang terima adalah Pemda Aceh melalui perusahaan.

Page 7: Redd & implikasinya terhadap hak hak masyarakat adat &

Peraturan Perundangan

1. UU Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Perubahan Iklim)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

4. Peraturan Presiden No 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim

5. Permenhut No. 68 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan (Inisiatif uji coba harus seizin menteri)

6. RPP Hutan Adat

Page 8: Redd & implikasinya terhadap hak hak masyarakat adat &

Isu Penting

Kegiatan mereduksi Deforestasi-Degradasi Hutan/Lahan

– SFM (tata ruang, Mgt, lembaga)

– Program Men LH Menuju Indonesia Hijau

– Program Dephut (belum ada evaluasi): Pembangunan Htn Rakyat, DAK Reboisasi, GNRLH/Gerhan, HTI

– REDD

Kegiatan Mempercepat Deforestasi-Degradasi Hutan/Lahan

– HPH /over cutting– Hutan Produksi (36,8 jt

Ha Forest + 18,3 Jt Ha Non Forest)

– Conversi Hutan ke peruntukan lain (Sawit, jalan, transmigrasi, pertambangan)

– Illegal Logging

Page 9: Redd & implikasinya terhadap hak hak masyarakat adat &

Isu Penting.., 2

04/13/23 9

Page 10: Redd & implikasinya terhadap hak hak masyarakat adat &

Contoh Tumpang Tindih Klaim Tenurial

Page 11: Redd & implikasinya terhadap hak hak masyarakat adat &

Isu Penting…31. Kontrak REDD

internasional adalah kontrak/perjanjian jasa pengamanan hutan untuk menjaga karbon tidak lepas. Kontrak yang ada (Ulu Masen) memilih arbitrase Singapura untuk penyelesaian sengketa. Jika dilihat sederhana, maka kontrak ini seperti kontrak dagang biasa (KK, PKPB) yang justru saat ini telah berubah menjadi perizinan. Isu-isu yang akan muncul adalah sama dengan isu-isu kontrak eksploitasi SDA lainnya.

2. Hal spesifik dalam REDD adalah metodologi penentuan kandungan karbon yang membutuhkan pengetahuan tinggi.

3. Isu penting lain mengenai penerima manfaat dan akuntabilitas publik

Page 12: Redd & implikasinya terhadap hak hak masyarakat adat &

Posisi Kunci

1. Penurunan deforestasi (REDD satu skema saja)

2. Ruang pengakuan hak masyarakat3. Penguatan akuntabilitas 4. Aktor dan penerima manfaat

langsung5. Penguasaan metodologi6. Kemampuan negosiasi (harga,

pilihan hukum,mekanisme penyelesaian sengketa)