public disclosure authorized obligasi daerah€¦ · obligasi daerah building capacity for the...

Obligasi Daerah

Building Capacity for the Development of Sub-National Government Capital Market for Municipal Bonds

2011

68756P

ublic

Dis

clos

ure

Aut

horiz

edP

ublic

Dis

clos

ure

Aut

horiz

edP

ublic

Dis

clos

ure

Aut

horiz

edP

ublic

Dis

clos

ure

Aut

horiz

edP

ublic

Dis

clos

ure

Aut

horiz

edP

ublic

Dis

clos

ure

Aut

horiz

edP

ublic

Dis

clos

ure

Aut

horiz

edP

ublic

Dis

clos

ure

Aut

horiz

ed

1

Gedung Radius Prawiro Lt. 12 Jl Dr Wahidin No. 1, JAKARTA 10710Telepon (021)3511505, Facsimile (021)3511486Gedung Radius Prawiro Lt. 12 Jl Dr Wahidin No. 1, JAKARTA 10710Telepon (021)3511505, Facsimile (021)3511486

PINJAMAN DAERAHPINJAMAN DAERAH

2011©

SUB POKOK BAHASAN

Pengertian Pinjaman Daerah;

PP 30/2011 t t Pi j D h PP 30/2011 tentang Pinjaman Daerah;

Batas Maksimal Defisit APBD dan Pinjaman Daerah;

Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Daerah melalui Sanksi Pemotongan DAU dan/atau DBH;DBH;

Obligasi Daerah.

2

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2010 tentangSTANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

CONTOH USULAN PINJAMAN DAERAH

No. Nama Kegiatan Nama Pemda JumlahPinjaman

Sumber Dana

1. Jakarta Emergency Dredging Initiatives Project (JEDI Project)

Prop. DKI Jakarta USD 69.34 Juta PemerintahPusat (SLA)

2. ∙ RSUD Prop. DKI Jakarta Rp 185 M Obligasi Daerah

∙ Rumah Susun Rp 500 M

∙ Terminal Bus Rp 757 M

∙ Pengelolaan Air Limbah Rp 253 M 3. ∙ Jalan Kabupaten Kab. Paser Rp703,741 M Pemerintah

Pusat (PIP)∙ Keramba Jaring Apung Kab. Bireuen Rp52 M

∙ Pembangkit Listrik Kota Palembang Rp152,546 M

∙ Terminal Kota Gorontalo Rp56,935 M

∙ Pabrik Minyak Kelapa Sawit Kab. Simeulue Rp47,898 M

∙ Pasar Modern Kab. Konawe Selatan Rp35 M

∙ Pasar Modern Kab. Kolaka Utara Rp32 M

∙ RSUD Kab. Buton Utara Rp52 M

∙ RSUD & Jalan Prov Prop. Sulawesi Tenggara Rp233 M

· Infrastruktur Kab. BolMong Timur Rp275 M

∙ RSUD Kab. Manggarai Barat Rp150 M

∙ RSUD Kab. Mukomuko Rp70 M

∙ RSUD Kota Surakarta Rp41 M

3

SUMBER PINJAMAN DAERAH

Pemerintah Pusat;

1. Penerusan Pinjaman Luar Negeri;j g ;

2. Penerusan Pinjaman Dalam Negeri;

3. Pusat Investasi Pemerintah.

Pemerintah Daerah Lain;

Lembaga Keuangan Bank;

Lembaga Keuangan Bukan Bank;

Masyarakat, dalam bentuk Obligasi Daerah.

Pinjaman Jangka Pendekmerupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau samadengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali

JENIS DAN PENGGUNAAN PINJAMAN DAERAH

g gg j p ypinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaranbersangkutan. Pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.

Pinjaman Jangka Menengahmerupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahunanggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatangubernur, bupati, atau walikota yang bersangkutan. Pinjaman jangkamenengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidakmenghasilkan penerimaan.

4

Pinjaman Jangka Panjang

merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi

JENIS DAN PENGGUNAAN PINJAMAN DAERAH

anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Pinjaman jangka panjang digunakan untuk mendanai Kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang :

a. Menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBDa. Menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;

b. Menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau

c. Memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

PERSYARATAN PINJAMAN DAERAH

Jumlah sisa pinjaman daerah + jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya

M hi i k k d h t k Memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR) yang ditetapkan oleh Pemerintah

Persyaratan lain yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman

DSCR = {PAD + DAU + (DBH-DBHDR)} – BW > 2,5 Pokok + Bunga + Biaya Lain

y y g p p p j Tidak mempunyai tunggakan Pinjaman kepada Pemerintah,

apabila Pinjaman Daerah yang akan diajukan bersumber dari Pemerintah,

Mendapat persetujuan DPRD untuk pinjaman Jangka Menengah dan Panjang.

5

Perubahan/Penyempurnaan PP No. 54/2005 PP No.30/2011

1. Peningkatan FleksibilitasPenggunaan Pinjaman

Pasal 7 Pasal 14

MATERI PERUBAHAN PP PINJAMAN DAERAHMatriks Perubahan Substansi

Penggunaan PinjamanDaerah

2. Penegasan Prinsip Umum Pinjaman Daerah

‐ Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7

3. Jenis dan Sumber Pinjaman Daerah

Pasal 5, Pasal 8 Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14

4. Persyaratan Pinjaman Daerah Pasal 12 Pasal 15, Pasal 16

5. Penegasan Peran Menteri ‐ Pasal 17 5 gKeuangan Selaku BUN yang Mempunyai Kewenangan untuk Memberikan Pinjaman Pemerintah kepada Pemda

7

6. Prosedur Pemberian Pinjaman Pemerintah kepada Pemda

Pasal 13, Pasal 15 Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21

Perubahan/Penyempurnaan PP No. 54/2005 PP No.30/2011

7. Perjanjian Pinjaman Daerah Pasal 14 Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24,

MATERI PERUBAHAN PP PINJAMAN DAERAHMatriks Perubahan Substansi

Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27

8. Penganggaran, Penatausahaan, Pemantauan Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 9 Pasal 28, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57

9. Mekanisme Penarikan/ Penyaluran Pinjaman Daerah

‐ Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32

10. Prosedur Pinjaman Daerah selain dari Pemerintah



11. Pengadaan Barang dan Jasa Terkait dengan Pinjaman Daerah

‐ Pasal 50

6

Tidak diatur Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman

PP 54/2005 PP 30/2011

PENEGASAN PRINSIP UMUM PINJAMAN DAERAH

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.

(2) Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pinjaman Daerah merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup:a. defisit APBD; b. pengeluaran pembiayaan; dan/atau c kekurangan arus kasc. kekurangan arus kas.

(4) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikan dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

(5) Pemerintah Daerah dapat meneruskan Pinjaman Daerah sebagai pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintahan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

Tidak diatur Pasal 3Pengelolaan Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip:a taat pada peraturan perundang-undangan;

PP 54/2005 PP 30/2011

PENEGASAN PRINSIP UMUM PINJAMAN DAERAH

a. taat pada peraturan perundang undangan;b. transparan;c. akuntabel;d. efisien dan efektif;dane. kehati-hatian.

Pasal 6

(1) Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.

(2) Gubernur, Bupati, Walikota, atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Gubernur, Bupati, Walikota untuk menandatangani perjanjian pinjaman bertindak atas nama Pemerintah Daerah.

(3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian pinjaman.

7

Pasal 5

(4) Pinjaman Jangka Panjang b i di k d d

Pasal 14

(4) Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari P i t h P i t h D h l i l b

PP 54/2005 PP 30/2011

JENIS DAN SUMBER PINJAMAN DAERAH

sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c merupakan Pinjaman Daerah dalam jangkawaktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang:a. menghasilkan penerimaan langsung berupa

pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;

b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila Kegiatan tersebut

Pasal 7

(3) Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk mebiayai Proyek investasi yang menghasilkan penerimaan

tidak dilaksanakan; dan/atau c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

(5) Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari masyarakat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

Pasal 13

(1) Usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan

Pasal 18

(1) Usulan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam

PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN PEMERINTAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH

PP 30/2011PP 54/2005

(1) Usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri harus tercantum dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

(2) Pemerintah Daerah menyampaikan rencana Pinjaman Daerah untuk membiayai usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan dengan sekurang-kurangnya melampirkan:

(1) Usulan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diajukan oleh gubernur, bupati, atau walikota kepada Menteri.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa Penerusan Pinjaman Dalam Negeri merupakan usulan yang sudah tercantum dalam daftar kegiatan prioritas yang dapat dibiayai dari Pinjaman Dalam Negeri.

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa Penerusan Pinjaman Luar Negeri merupakan usulan yang sudah tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah.

(4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:a. realisasi APBD selama 3 tahun terakhir berturut-

turut;b. APBD tahun bersangkutan;c. perhitungan tentang kemampuan Daerah dalam

memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman (proyeksi DSCR);

d. rencana keuangan (financing plan) pinjaman yang akan diusulkan; dan

e. surat persetujuan DPRD.

( ) g p y ( )melampirkan paling sedikit dokumen:a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3

(tiga) tahun terakhir;b. APBD tahun berkenaan;c. perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah

untuk mengembalikan pinjaman;d. rencana penarikan pinjaman; dan e. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8

Pasal 13

(3) Menteri Keuangan setelah mendapatkan ti b d i M t i D l N i

Pasal 18

(5) Dalam hal usulan berasal dari peneruspinjaman Pi j L N i l i l i k d k

PP 30/2011PP 54/2005

PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN PEMERINTAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH

pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri menetapkan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penetapan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sebelum pelaksanaan negosiasi dengan calon pemberi pinjaman luar negeri, dengan berdasarkan:

a. Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

b. alokasi pinjaman pemerintah menurut sumber dan persyaratannya;

c. kemampuan membayar kembali; dand k it fi k l d h

Pinjaman Luar Negeri, selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah harus juga melampirkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

(6) Kegiatan yang akan dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah.

(7) Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan yang diusulkan kepada Menteri.

Pasal 19(1) Menteri melakukan penilaian atas usulan Pinjaman

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17d. kapasitas fiskal daerah.

(5) Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya berasal

dari luar negeri dilakukan melalui perjanjian penerusan

pinjaman.

(6) Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan memperhatikan:a. kapasitas fiskal daerah yang ditetapkan secara

berkala oleh Menteri;b. kebutuhan riil pinjaman Pemerintah Daerah;c. kemampuan membayar kembali; dand. batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah

Daerah.

(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 9

Menteri Keuangan mengelola Pinjaman Daerah

Pasal 55

(1) Menteri melakukan penatausahaan Pinjaman

PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN,PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN

PP 54/2005 PP 30/2011

g g jyang bersumber dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pemerintah atas:

a. penarikan dan/atau penyaluran Pinjaman Daerah; dan

b. penerimaan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah.

(2) Gubernur, Bupati, atau Walikota melakukan penatausahaan Pinjaman Daerah atas:a. penerimaan dan penggunaan Pinjaman Daerah;

danb. kewajiban pembayaran kembali Pinjaman

Daerah.

(3) Gubernur, Bupati, atau Walikota melakukan penatausahaan atas:a. penerimaan dan penggunaan dana atas

penerbitan Obligasi Daerah;b. penerimaan dan penggunaan dana atas kegiatan

yang dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah; dan

c. pembayaran kewajiban atas penerbitan Obligasi Daerah.

9


P ik d / t l i j

MEKANISME PENARIKAN DAN/ATAU PENYALURAN PINJAMAN DAERAH

PP 30/2011PP 54/2005

Penarikan dan/atau penyaluran pinjaman Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui: a. pembayaran langsung;b. rekening khusus;c. pemindahbukuan ke Rekening Kas Umum

Daerah;d. Letter of Credit (L/C); atau e. pembiayaan pendahuluan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran dalam APBN, penarikan, dan penyaluran Pinjaman Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 19

1. Pemerintah Daerah wajib melaporkan rencana pinjaman yang bersumber selain dari Pemerintah kepada Menteri Dalam Negeri

Pasal 35

(1) Sebelum mengajukan usulan Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada calon pemberi pinjaman,

PP 30/2011PP 54/2005

PROSEDUR PINJAMAN DAERAH SELAIN DARI PEMERINTAH

untuk mendapatkan pertimbangan, dengan menyampaikan sekurang-kurangnya dokumen sebagai berikut:a. kerangka acuan Proyek;b. APBD tahun bersangkutan;c. perhitungan tentang kemampuan Daerah dalam memenuhi

kewajiban pembayaran kembali pinjaman (proyeksi DSCR);d. rencana keuangan (financing plan) pinjaman yang akan

diusulkan;e. surat persetujuan DPRD.

2. Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemantauan defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah.

3. Dalam hal Menteri Dalam Negeri telah memberikan pertimbangan, Pemerintah Daerah mengajukan usulan Pinjaman

Gubernur harus menyampaikan rencana Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pertimbangan.

(2) Sebelum mengajukan usulan Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada calon pemberi pinjaman, Bupati atau Walikota harus menyampaikan rencana Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan dan tembusannyadisampaikan kepada Gubernur.

(3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit melampirkan:a. Persetujuan DPRD;b. Salinan berita acara pelantikan gubernur, bupati, atau walikota;c. Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian

pinjaman yang berasal dari Pemerintah;Daerah kepada calon pemberi pinjaman sesuai dengan pertimbangan Menteri Dalam Negeri tersebut.

4. Pemerintah daerah mengajukan usulan pinjaman daerah kepada calon pemberi pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Calon pemberi Pinjaman Daerah melakukan penilaian atas usulan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

6. Pinjaman Daerah yang bersumber selain dari Pemerintah dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pemberi pinjaman.

7. Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

d. Kerangka acuan kegiatan;e. Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk

mengembalikan pinjaman;f. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun

terakhir;g. Rancangan APBD tahun berkenaan;h. Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman

yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaanumum APBD tahun sebelumnya; dan

i. rencana keuangan pinjaman. (4) Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan kepada gubernur,

bupati, atau walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah berkoordinasi dengan Menteri.

10


Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan yang

PENGADAAN BARANG DAN JASA TERKAIT PINJAMAN DAERAH

PP 30/2011PP 54/2005

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD DAN BATAS MAKSIMAL PINJAMAN DAERAH

Pendapatan

Belanja

APBD

–Pendapatan

Belanja

APBN

–

Prinsip Dasar• APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaran

pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah

• Prinsip pengelolaan fiskal yang hati-hati dan berkesinambungan menghendaki adanya

Jumlah Kumulatif Defisit Max 3% PDB

Peraturan perundanganUU 17/2003, UU 33/2004, UU 32/2004,PP 23/2003 PP 58/2005

Belanja

Defisit

=

Belanja

Defisit

=berkesinambungan menghendaki adanya keseimbangan fiskal

• APBD suatu daerah dapat defisit dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat

PP 23/2003, PP 58/2005

Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit APBD dan Pinjaman Daerah

Batas maksimal jumlah kumulatif Defisit APBN & APBD, Batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah & batas maksimal kumulatif pinjaman daerah

Menteri Keuangan

PMK 45/2006

PMK 95/2007

PMK 123/2008

PMK 138/2009

Batas maksimal Defisit APBD & Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah PMK 149/2010

11

PMK No. 149/PMK.07/2010tentang Batas Maksimal Defisit APBD dan

Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah TA 2011

Pasal 2

(1) Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebesar 0,3% dari proyeksiPDB Tahun Anggaran 2011.

(2) Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah defisit yang dibiayai oleh Pinjaman Daerah.( ) g p y ( ) y g y j

(3) PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunanAPBN Tahun Anggaran 2011.

Pasal 3

(1) Batas Maksimal Defisit APBD masing-masing Daerah ditetapkan sebesar 4,5% dari perkiraanPendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011.

(2) Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan defisit setelah memperhitungkan PengeluaranPembiayaan.

(3) Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan defisit yang dibiayai dari Pinjaman Daerah (3) Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan defisit yang dibiayai dari Pinjaman Daerah.

Pasal 5

(1) Daerah dapat melebihi Batas Maksimal Defisit APBD setelah mengajukan permohonan danmendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dengan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah yang masih menjadi kewajiban Daerah sampai dengan TahunAnggaran 2011 ditetapkan sebesar 0,35% dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2011.

Pemda(Kepala Daerah)

DPRDPersetujuanPersetujuan/Penolakan

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PELAMPAUAN BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD TA 2011

M k

Raperda APBD

Surat Permohonan(alasan dan

rencana pinjaman)

(25 hari kerja setelah diterima suratsurat permohonan dari Pemerintah

Daerah dengan persyaratan lengkap)

Mendagri c.q. Dirjen KD

Menkeu c.q. Dirjen

PK

Pertimbangan(10 hari kerja setelah

diterima surat permintaan pertimbangan dari DJPK)

Persetujuan/penolakan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas pelampauanBatas Maksimal Defisit APBD tidak menjadi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses evaluasi RancanganPeraturan Daerah tentang APBD.

12

PMK No. 47/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian TunggakanPinjaman Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Melalui

Sanksi Pemotongan DAU dan/atau DBH

SANKSI PEMOTONGAN DAU DAN/ATAU DBH

Ketentuan Bentuk Pelanggaran Bentuk Sanksi

• Pasal 64 UU 33/2004

Pemda tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah

Memperhitungkan kewajiban tersebut dengan DAU dan/atauDBH bagian Daerah

• Pasal 41 PP 54/2005

Daerah tidak memenuhi kewajibanmembayar pinjamannya kepada

Pemotongan DAU dan/atau DBHPP 54/2005 membayar pinjamannya kepada

Pemerintah

• Pasal 64PP 30/2011

Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah

Memperhitungkan kewajiban tersebut dengan DAU dan/atau DBH yang menjadi hak Daerahtersebut

Hanya dikenakan terhadap Pemda yang memiliki Tunggakanatas Kewajiban Pinjaman Pemda yang bersumber dariPemerintah.

LINGKUP PEMOTONGAN DAU DAN/ATAU DBH

Pinjaman Pemda yang bersumber dari Pemerintah berasal dari:

dana yang dialokasikan dalam APBN, termasuk pula dana investasi Pemerintah yang dikelola Pusat Investasi Pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri, penerusan pinjaman luar negeri.

Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah yang telah direstrukturisasi.

Sanksi pemotongan pemotongan DAU dan/atau DBH hanyadapat dikenakan terhadap Pinjaman Pemda yang naskahperjanjian pinjaman atau perubahannya mencantumkanketentuan mengenai sanksi pemotongan DAU dan/atau DBH.

13

Besaran pemotongan DAU dan/atau DBH dihitung sebesar jumlah Tunggakan (pokok, bunga, denda, dan biaya lainnya).

Besaran pemotongan DAU dan/atau DBH per tahun tidak melebihi

BESARAN SANKSI PEMOTONGAN DAU DAN/ATAU DBH

Besaran pemotongan DAU dan/atau DBH per tahun tidak melebihi besaran maksimum pemotongan DAU dan/atau DBH per tahun yang dihitung dengan mempertimbangkan Kapasitas Fiskal Daerah bersangkutan.

Dalam hal besaran maksimum pemotongan DAU dan/atau DBH per tahun yang dihitung berdasarkan formula dimaksud lebih kecil dari jumlah Tunggakan, pemotongan DAU dan/atau DBH akan dilakukan pada beberapa tahun hingga pembayaran Tunggakan selesai dilakukandilakukan.

Dalam hal pemotongan DAU dan/atau DBH dilakukan lebih dari satu tahun, besaran maksimum pemotongan DAU dan/atau DBH per tahun akan dihitung kembali dengan menggunakan data kapasitas fiskal dan jumlah DAU dan DBH yang dialokasikan untuk Pemda bersangkutan pada tahun anggaran berkenaan.

KapasitasFiskal Pemda

IndeksKapasitas Fiskal

Besaran MaksimumPemotongan DAU

BESARAN MAKSIMUM SANKSI PEMOTONGAN DAU/DBH PER TAHUN

SEBAGAI PENYELESAIAN TUNGGAKAN PINJAMAN

Fiskal Pemda Kapasitas Fiskal(IKF)*

Pemotongan DAU dan/atau DBH**

Sangat Tinggi

IKF ≥ 2 20% (DAU + DBH)

Tinggi 1 ≤ IKF < 2 20% (DAU + DBH)

Sedang 0 5 < IKF < 1 15% (DAU + DBH)Sedang 0,5 < IKF < 1 15% (DAU + DBH)

Rendah IKF ≤ 0,5 10% (DAU + DBH)

*) Peraturan Menteri Keuangan No. 245/PMK.07/2010 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

**) Besaran DAU dan DBH yang dialokasikan pada tahun anggaran berkenaan.

14

UU. No. 33/2004

LANDASAN HUKUM OBLIGASI DAERAH

Pasal 57

Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dalam mata uang Rupiah di pasar modal domestik;

Hasil penjualan Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat;

Penerbitan Obligasi Daerah wajib memenuhi ketentuan dalam

PMK No. 147/PMK.07/2006 tentang Tata cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah

Penerbitan Obligasi Daerah wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 54 dan 55 serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 57 UU No.33/2004

(1) Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dalam mata uang Rupiah di pasar modal domestik

PRINSIP OBLIGASI DAERAH

Rupiah di pasar modal domestik.

(2) Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan.

(3) Penerbitan Obligasi Daerah wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(4) Hasil penjualan Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan daninvestasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

(5) Penerimaan dari investasi sektor publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk membiayai kewajiban bunga dan pokok Obligasi Daerah terkait dan sisanya disetorkan ke kas Daerah.

15

Pasal 55 Ayat (3) UU No.33/2004

Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta

JAMINAN OBLIGASI DAERAH

Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik Daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

Pasal 59 UU No.33/2004

Pemerintah tidak menjamin Obligasi Daerah.

Ketentuan ini menegaskan bahwa segala risiko yang timbul sebagai akibat dari penerbitan Obligasi Daerah tidak dijamin dan/atau ditanggung oleh Pemerintah.

Proyek/Kegiatan• Pelayanan air minum;

BEBERAPA PROYEK YANG DAPAT DIBIAYAI OBLIGASI DAERAH

• Pelayanan limbah dan persampahan;

• Jalan dan jembatan;• Rumah sakit;• Pasar tradisional;• Tempat perbelanjaan;

Menghasilkan penerimaan

• Wilayah wisata dan pelestarian alam;

• Terminal dan sub terminal;• Pelabuhan lokal dan

regional.

16

ALUR PROSES PENERBITAN OBLIGASI DAERAH(PMK 147/PMK.07/2006 Tentang Tata Cara Penerbitan,

Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah)

PENAWARAN UMUM

PRA -REGISTRASI &REGISTRASI

PERSETUJUANMENTERI KEUANGAN

PERSIAPANDI DAERAH

1) Pencetakan &pendistribusianprospektus &formulir

2) Penawaran &penjatahan

3) Pembelian &pendistribusianobligasi daerah

4) Laporan pasar

1) Pemberian mandat kepadapenjamin emisi efek

2) Penunjukkan lembaga& profesi Penunjang

3) Due Diligence

4) Pemeringkatan

5) Penetapan strukturobligasi daerah

1) Kepala Daerahmengajukan SuratUsulan penerbitanobligasi daerahkepada MenteriKeuangan c.q . DJPK

2) DJPK melakukanpenilaian administrasi& keuangan

3) DJPK memberikanpersetujuan setelah

1) Kepala Daerahmembentuk TimPersiapan

2) Tim Persiapanmenyiapkandokumen -dokumenyang dibutuhkandalam rangkapenerbitan obligasidaerah

3) Kepala Daerah 4) Laporan pasarperdana &pencatatan dibursa efek

5) LaporanKeterbukaan

6) Persiapan dokumen, pembuatan perjanjian pendahuluan dengan BEI& KSEI serta pengajuan pernyataan pendaftaran

7) Pemasaran obligasi &penentuan tingkat bunga

8) Pembentukan Sindikasi

9) Pernyataan efektif

persetujuan setelahmendapatkanpertimbanganMendagri

3) Kepala Daerahmeminta persetujuanDPRD

Gedung Radius Prawiro Lt. 12 Jl Dr Wahidin No. 1, JAKARTA 10710Telepon (021)3511505, Facsimile (021)3511486Gedung Radius Prawiro Lt. 12 Jl Dr Wahidin No. 1, JAKARTA 10710Telepon (021)3511505, Facsimile (021)3511486

7/17/2011

1

PProsedur Prosedur Perereennccananaanaan Kegiatan yang Dibiayai Kegiatan yang Dibiayai

KementerianKementerian PPN/BPPN/BAPPENASAPPENAS

PinjamanPinjaman LuarLuar NegeriNegeri dan Dalam Negeridan Dalam Negeri(Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan)

1

Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan1 Februari 2010

Lombok 14 Juli 2011, Kementerian KeuanganRI

Materi Paparan2 p

Latar Belakang

Landasan Hukum :

Perubahan dari PP2/2006

Peraturan Pemerintah Nomor10/2011

Peraeturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011Peraeturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2008

7/17/2011

2

Latar Belakang3 g

Landasan Prioritas Pinjaman Luar Negeri

Sumber Pembiayaan

Arah Kebijakan Pinjaman Luar Negeri Kedepan

Sasaran Utama Pembangunan Nasional 2010-2014 Pertumbuhan Ekonomi rata-rata 6,3 – 6,8

LANDASAN PRIORITAS PINJAMAN LUAR NEGERI

4

Bidang Kesejahteraan Rakyat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Pendidikan

Kesehatan

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

Inflasi rata-rata 4 - 6 persen pertahun Tingkat Pengangguran (terbuka) 5 – 6 persen pada akhir tahun 2014 Tingkat Kemiskinan 8 - 10 persen pada akhir tahun 2014

Prioritas Nasional 2010‐2014

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Penanggulangan Kemiskinan

Infrastruktur

Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Energi

Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

Ketahanan Pangan

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Bidang Perekonomian

Bidang Kesejahteraan Rakyat

7/17/2011

3

5

SUMBER‐SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN

Sumber Pembiayaan Pembangunan

SWASTA (NON APBN)PEMERINTAH (APBN)

Pajak & Non Pajak

HibahDalam/

Luar Negeri

PinjamanDalamNegeri

PinjamanLuarNegeri

SBN/SBSN

LembagaKeuanganBank

LembagaKeuanganNon‐Bank

BadanUsaha

(Domestik/Multinasional)

Sumber‐sumberlainnya

SKEMA PENDANAAN PEMBANGUNAN: • KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS)/PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP), • CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Arah Kebijakan Pinjaman Luar Negeri Kedepan

Nilai total pinjaman berpedoman pada: RPJMN 2010-2014, debt to GDP ratio menjadi 24 % diakhir tahun 2014

6

dengan perkiraan disbursement pinjaman rata-rata 4.150 juta USD pertahun

Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri (RKPLN) 2010-2014 dengan perkiraan komitmen pinjaman sebesar rata-rata 3.600 – 4.500 juta USD pertahun

Pemanfaatan pinjaman luar negeri: Saat ini untuk pembiayaan seluruh prioritas nasional dalam RPJMN Saat ini untuk pembiayaan seluruh prioritas nasional dalam RPJMN

2010-2014 (11 prioritas nasional + 3 bidang prioritas) Kedepan akan dilakukan melalui kajian pembiayaan kegiatan yang lebih

strategis Instansi pelaksana kegiatan berdasarkan PP 10 tahun 2011 adalah

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN.

7/17/2011

4

Landasan Hukum7

Perubahan dari PP 2/1006

Peraturan Pemerintah Nomor 10/2011

Peraturan Pemerintah Nomor 30/2011

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008

Perubahan dari PP2/2006 … (1)

PP 2/2006 PP 10/2011

8

REVISIPP 2/2006 PP 10/2011

Tata Cara PengadaanPinjaman dan/atauPenerimaan Hibah

serta Penerusan Pinjamandan/atau Hibah Luar

Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan

Penerimaan Hibah

untuk meningkatkan efektivitas dan

efisiensi pemanfaatan pinjaman luar negeri

dan penerimaan hibah

dan/atau Hibah LuarNegeri

7/17/2011

5

Perubahan dari PP2/2006 … (2)

9

Pemisahan pengaturan Pinjaman dan Hibah Penyempurnaan Kebijakan PHLN

Menteri Keuangan : menetapkan Batas Maksimal Pinjaman (BMP) Menteri Keuangan : menetapkan Batas Maksimal Pinjaman (BMP) Menteri Perencanaan menetapkan :

Pinjaman : Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri (RPPLN) Hibah : Rencana Pemanfaatan Hibah (RPH)

Pemisahan dokumen perencanaan PHLN Pinjaman:

Jangka Menengah : Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) Tahunan : DRPPLN (Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri)

Hibah Jangka Menengah : RPH ( Rencana Pemanfaatan Hibah) Tahunan : DRKH (Daftar Rencana Kegiatan Hibah)

Penyempurnaan pemenuhan Readiness Criteria Pengaturan pengadaan barang jasa untuk kegiatan Pinjaman LN Hibah Trust Fund Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Kementerian Keuangan : realisasi penyerapan Bappenas : kinerja pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 201110

Pengadaan Pinjaman Luar Negeri

7/17/2011

6

Batang Tubuh11

Bab I. Ketentuan Umum Bab II. Pinjaman Luar Negeri Bab III. Hibah Bab IV. Penatausahaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Bab V. Pengadaan Barang dan Jasa Bab VI. Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Pengawasan Pinjaman

Luar Negeri dan Hibah Bab VII. Publikasi Bab VIII PertanggungjawabanBab VIII. Pertanggungjawaban Bab IX. Pajak dan Bea Masuk Bab X. Ketentuan Peralihan Bab XI. Ketentuan Penutup

Prinsip-prinsip Pinjaman Luar Negeri danPenerimaan Hibah

12

a. transparank b lb. akuntabel

c. efisien dan efektifd. kehati-hatiane. tidak disertai ikatan politik, danf tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu f. tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu

stabilitas keamanan Negara

7/17/2011

7

Ketentuan Umum13

Menteri Keuangan berwenang melakukan Pinjaman Luar Negeri dan/atau menerima Hibah yang berasal dari luar negeri dan dalam negerinegeri

Pinjaman Luar Negeri dapat :

diteruspinjamkan dan/atau

dihibahkan

Hibah dapat :

diterushibahkan dan/atau

dipinjamkan

K/L, Pemda, dan BUMN dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman Luar Negeri14 j g

Bentuk, Jenis, dan Sumber PLN

Penggunaan PLN

Perencanaan PLN

Penerusan PLN

Perundingan Perundingan

7/17/2011

8

Jenis & Penggunaan15

Pinjaman • membiayai defisit APBN• mengelola portofolio utang

PinjamanTunai

• membiayai kegiatan prioritas K/LPinjaman y g p• diteruspinjamkan kepada Pemda• diteruspinjamkan kepada BUMN• dihibahkan kepada Pemda

PinjamanKegiatan

Sumber16

• lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah

Kreditor Multilateral negara, yang memberikan pinjaman kepada PemerintahMultilateral

• pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah

Kreditor Bilateral

• lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar Kreditor g g y g gwilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor

Kreditor Swasta Asing

• lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia

Lembaga Penjamin

Kredit Ekspor

7/17/2011

9

Perencanaan Pinjaman Luar NegeriDokumen Perencanaan

17

RPPLN

• disusun dengan berpedoman pada RPJM dan memperhatikan rencana batas maksimal

• memuat indikasi kebutuhan dan rencana penggunaan Pinjaman Luar memuat indikasi kebutuhan dan rencana penggunaan Pinjaman Luar Negeri dalam jangka menengah

• disusun oleh Menteri PPN

DRPLN JM• daftar rencana kegiatan yang layak dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri untuk periode jangka menengah

• disusun berpedoman pada RPJM dan RPPLN• disusun oleh Menteri PPN

DRPPLN• daftar rencana kegiatan yang telah memiliki indikasi pendanaan dan siap dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri untuk jangka tahunanDRPPLN siap dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri untuk jangka tahunan

• disusun oleh Menteri PPN

DaftarKegiatan

• rencana kegiatan yang telah tercantum di dalam DRPPLN dan siap untuk diusulkan kepada dan/atau dirundingkan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri

• disusun oleh Menteri PPN • disampaikan oleh Menteri PPN kepada Menteri Keuangan

K/L/Pemda/BUMNMenteri PPN Menkeu

Usulan Kegiatan

RPPLN

Kelayakan

DRPLN JM

PENYUSUNAN RPPLN PENYUSUNAN BMP

RPJMN

Usulan Penerusan

PP10/11Setelah mendapat

PertimbanganMenteri Dalam Negeri

DRPLN-JM

RPJMNRenstra K/L

UsulanKeg PDN

RKPDN

EvaluasiK l k

Usulan PenerusanPinjaman Luar Negeri

*) Penetapan PenerusanPinjaman Luar Negeri

(Psl 22 ayat 1)

Kelayakan

Daftar Kegiatan PDNPeningkatan

KesiapanKeg PDN

Penilaian KesiapanPelaksanaan Daftar Kegiatan

Prioritas PDN

Usulan PenerusanPinjaman Dalam Negeri

PP54/08

*) PersetujuanPenerusanPinjaman Dalam Negeri

(Psl 12 ayat 1 dan 2)

*) Pengaturan Lebih Lanjut dalam PP 30/2011

7/17/2011

10

MenkeuMenteri PPN K/L/Pemda/BUMN

Usulan K i

RPPLN

Calon PPHLN

Kelayakan

PENYUSUNAN RPPLN

Alur Perencanaan Pinjaman Kegiatan Luar Neger

PENYUSUNAN BMP

RPJMN

Kegiatan

DRPLN-JM

PeningkatanKriteria Kesiapan

Penilaian Kesiapan

DRPPLN

Koordinasi, komunikasi, dan konsultasi

INDIKASI PENDANAAN

DRPPLN

Daftar Kegiatan

Perjanjian

Siap dirundingkan

PemenuhanKriteria Kesiapan

Pengusulan ke Mitra Pembangunan

Perundingan

PELAKSANAAN KEGIATAN

Diagram Alur Proses Perencanaan Pinjaman Dalam Negeri – Usulan Kementerian/Lembaga

Menteri KeuanganMenteri Perencanaan PPDN

RPJMN

K/L/Pemda/BUMN

Renstra K/L

RKPDN

Alur Perencanaan Pinjaman Dalam Neger i

Penilaian Kesiapan

Manajemen Resiko

Rencana Batas Maksimum PDN

Peningkatan Kesiapan

UsulanKeg PDN

EvaluasiKelayakan

Daftar Kegiatan PDN

Pencarian Sumber PDN

20

pPelaksanaan

Daftar Kegiatan Prioritas PDN

Negosiasi dan NPPDN

KesiapanKeg PDN

RKP RAPBN

7/17/2011

11

TERIMA KASIHTERIMA KASIHDirektoratDirektorat PerencanaanPerencanaan dandan PengembanganPengembangan PendanaanPendanaan Pembangunan, Pembangunan, KementerianKementerian PPN/BPPN/BAPPENASAPPENAS

Jl. Taman Jl. Taman SuropatiSuropati NomorNomor 2 Jakarta2 Jakarta--1031010310021021--3910 4863910 486

2121

7/17/2011

1

Sosialisasi PP no 30 tahun 2011 tentang Pinjaman DaerahMataram, 14 Juli 2011

Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan PermukimanDirektorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Stop buang air besar sembarangan

Peningkatan akses masyarakat ke sistem pengolahan air limbah

P li d b d i d i b hPerlindungan badan air dari pencemaran buangan rumah tangga

Pengurangan sampah dari sumber sampah

Pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir sampah

Pengurangan kawasan genangan air /banjir

Kegiatan Pembangunan:

S it iS it i t tt t (IPAL(IPAL

TPA TPA dandan TSTSIPAL IPAL dandan pipapipa

pengumpulpengumpul skalaskala kotakota

SanitasiSanitasi setempatsetempat (IPAL (IPAL dandan pipapipa pengumpulpengumpul

komunalkomunal

KegiatanKegiatanpendukungpendukung

SistemSistem DrainaseDrainasekotakota

PengumpulanPengumpulan dandanpemanfaatanpemanfaatan sampahsampah

komunalkomunal (3R)(3R)

7/17/2011

2

Cakupan pelayanan dan ketersediaan sarana pengolahan air limbah, persampahan dan dsistem drainase masih sangat rendah, baru mencapairata‐rata 10% dari kebutuhan yang ada.

Pembangunan infrastruktur membutuhkan pendanaan yang relatif besar,

I t i TPA k t b i R 200 ilInvestasi TPA kota besar : min Rp 200 milyar

Kendaraan angkutan sampah : min Rp 40 milyar/ kota (100 unit @ Rp400jt)

Prasarana pengolah air limbah : min Rp 300 milyar

Sistem Jaringan pipa air limbah : min Rp 200 milyar

Sistem drainase kota : min Rp 500 milyar

Dana pemerintah pusat difokuskan untuk program kemiskinan; Dana Pembangunan untuk infrastruktur melalui Pusat terbatas untuk komponenPembangunan untuk infrastruktur melalui Pusat terbatas untuk komponenutama ,lintas propinsi atau pilot projects

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan kewajiban dalampembengunan infrastruktur masing‐masing namun kemampuan danaterbatas

Kemampuan SDM dalam mengelola dana pembangunan masih terbatas(dalam perencanaan dan pelaksanaan)

Skala komunalSkala komunal

Skala komunal

Skala komunal

Stasiun pompa A

IPALIPAL Effluent

B

7/17/2011

3

B

Sumber sampah A

Sumber sampah

A

TPATPA

Sumber sampah

Saluran sekunder

Saluran sekunder Laut

A

B

7/17/2011

4

Pemerintah Pusat membiayai Kegiatan A

Dana APBN/Loan Pusat/

Pemerintah Daerah membiayai Kegiatan B

Dana APBD/ Sub Loan / Pinjaman daerah

Kegiatan dengan nilai investasi > Rp 250 mil untuk skala kota besar / metropolitan

Kegiatan dengan tingkat kesulitan relatif tinggi

Pembangunan TPA Regional >100 Ha dengansistem transportasi sampah untuk kota besar/metropolitan

Pembangunan Sistem drainase kota besar/Pembangunan Sistem drainase kota besar/ metropolitan

Pembangunan sistem pengolahan air limbahskala kota besar/ metropolitan

7/17/2011

5

Jakarta:

Peningkatan sistem pengelolaan sampah kota Jakarta (TPA baru Sarana angkutan sampah dan transfer depo)baru, Sarana angkutan sampah dan transfer depo)

Peningkatan sistem pengelolaan air limbah kota

Peningkatan Sistem penanganan banjir dan genangan skalakota

Bandung metropolitan:

P i k t i t l l h (TPA d l tPeningkatan sistem pengelolaan sampah (TPA dan alatangkut sampah termasuk stasiun antara)

Peningkatan sistem pengelolaan air limbah kota

Peningkatan dan perluasan jaringan drainase kota

Di Jawa : Tangerang, Bekasi, Bogor, Depok , Surabaya, belum semua wilayah terjangkaumemiliki sistem pengolahan air limbah

Di Sumatera : Banda Aceh, Medan, Padang, Lampung, Pekan baru, Batam, belum memilikisistem pengolahan air limbah

Di Kota‐kota besar lainnya : Belum ada saranaDi Kota kota besar lainnya : Belum ada saranapengolah air limbah dan sampah yang memadaidan aman bagi lingkungan dan masyarakat

7/17/2011

6

Di Jawa : Tangerang, Bekasi, Bogor, Depok , Semarang, Surakarta, Jogja, Surabaya, belum tersedia TPA danl t k t d i d b i li kalat angkut yang memadai dan aman bagi lingkungandan masyarakat

Di Sumatera : Banda Aceh, Medan, Padang, Lampung, Pekan baru, Batam, belum memiliki TPA dan saranaanngkutan sampah yang memadai dan aman bagilingkungan dan masyarakat

Di Kota‐kota besar lainnya : Mayoritas TPA masih open dumping dan tidak tersedia alat angkut sampah yang memadai

Jar pipa distribusi

Jar pipa distribusi Laut

IPA

Pinjaman Propinsi

7/17/2011

7

Kementerian Keuangan

Propinsi

Kabupaten/kota Kabupaten/kotaKabupaten/kota

Kabupaten/kota

Sekian

Terima kasih

Ir. Rina A Indriani, MURP

Kasubdit Perencanaan Teknik, Dit Pengembangan PLP,

Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU

0816868187; [email protected]

7/17/2011

1

MATARAM 14 JULI 2011

Gambaran Umum

Peran PIP sebagai Katalis dalamPercepatan Pembangunan

Infrastruktur

Bidang Investasi

Sumber Dana

Dasar Hukum

Visi Misi

Mitra Kerja

Lingkup Investasi

7/17/2011

2

M i l i b h k i i l

Menjadi lembaga investasi pemerintah kelas dunia yang mengedepankan kepentingan nasional.

Menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi di berbagai sektor strategis yang memberikan imbal hasil optimal dengan risiko yang terukur.

7/17/2011

3

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 41)

“Pemerintah dapat melakukan Investasi Jangka Panjang untukPemerintah dapat melakukan Investasi Jangka Panjang untukmemperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.”

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Daerah

PP Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum

PP Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah

7/17/2011

4

7/17/2011

5

Peran PIP diharapkan mampu menjadi katalis dalam keterlibatan pihak swasta bersama pemerintah daerah dalam percepatanpemerintah daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat sosial ekonomi kepada masyarakat (pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment).

7/17/2011

6

7/17/2011

7

7/17/2011

8

Jumlah sisa pinjaman dan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah Penerimaan Umum (PU) APBD tahun sebelumnya;tahun sebelumnya;

(DSCR) adalah kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman minimal 2,5 kali dari jumlah proyeksi penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya lain yang jatuh tempo setiap tahunnya selama jangka waktu pinjaman yang akan ditarik;

Tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat;berasal dari Pemerintah Pusat;

Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) minimal 3 (tiga) tahun terakhir;

Defisit Anggaran tidak melebihi 4,5% dari APBD kecuali ada izin pelampauan defisit dari Menteri Keuangan.

1. Peraturan Daerah yang menyatakan bahwa selama masa pinjaman seluruh kewajiban (pokok, bunga, dan apabila ada kewajiban lainnya) yang jatuh tempo, wajib dialokasikan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan;

2. Surat Persetujuan Ketua DPRD atas rencana pinjaman Pemerintah Daerah;

3. Surat Pernyataan Kepala Daerah bahwa bersedia dipotong DAU dan/atau DBH apabila Pemda mengalami gagal bayar atas kewajibannya ke PIP;

4. Surat Kuasa Kepala Daerah kepada Dirjen Perimbangan Keuangan untuk melakukan pemotongan DAU dan/atau DBH apabila Pemda mengalami gagal bayar atas kewajibannya ke PIP; g g y j y ;

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala Daerah atas pencairan pinjaman;

6. Legal Opinion dari Kepala Bagian/Biro Hukum Pemerintah Daerah;

7. Pemerintah Daerah telah memenuhi kewajiban pembayaran biaya‐biaya pinjaman.

7/17/2011

9

Pembangunan RSUD Type B dengan biaya Rp 350 milyar (dasar hitungan tahun ke‐1)

Pembangunan RSUD Type B dengan biaya Rp 350 milyar (dasar hitungan tahun ke‐1)

Sumber dari Pinjaman PIPDiselesaikan dalam waktu 2 tahun

APBD menyediakan : Rp50 miliarPinjaman PIP : Rp300 miliar

Asumsi Persyaratan : Suku bunga 9%, jangka waktu pinjaman 10 tahun dan masa tenggang angsuran pokokpinjaman selama 2 tahun

Jumlah Biaya (Pinjaman+Bunga+APBD) = Rp487,250 miliar

7/17/2011

10

Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

Dasar Hukum: Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2005

tentang Kerjasama Pemerintah dengan BadanU h d l P di I f k

Kerjasama dengan Mitra Luar Negeri

Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2010

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RINomor 67 Tahun 2005 tentang KerjasamaPemerintah dengan Badan Usaha dalam PenyediaanInfrastruktur

•Melalui skema co‐financing dan penyertaan modal.• Saat ini PIP sedang mengembangkan project pipeline diSaat ini PIP sedang mengembangkan project pipeline disektor ramah lingkungan dengan mitra luar negeri.Diharapkan PIP dapat menjadi katalis pengembanganproyek‐proyek energi terbarukan di daerah‐daerah yangrasio elektrifikasinya masih relatif rendah dan dapatmendukung terciptanya daerah‐daerah yang memilikikemandirian energi.

7/17/2011

11

public disclosure authorized obligasi daerah€¦ · obligasi daerah building capacity for the...

Documents