prospektus obligasi berkelanjutan dan obligasi subordinasi

Kantor PusatGedung Bank Panin PusatJl. Jenderal Sudirman, Senayan - Jakarta 10270, IndonesiaTelepon: (021) 573 5555, Faksimili: (021) 2700 340www.panin.co.id

JADWALTanggal Efektif : 17 Juni 2016 Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik : 28 Juni 2016 Masa Penawaran Umum : 21 – 23 Juni 2016 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 29 Juni 2016Tanggal Penjatahan : 24 Juni 2016 :

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK PAN INDONESIA Tbk. (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT BANK PAN INDONESIA Tbk. Kegiatan Usaha: Jasa PerbankanBerkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor PusatGedung Bank Panin Pusat

Jl. Jenderal Sudirman, SenayanJakarta 10270, Indonesia

Telepon: (021) 573 5555, Faksimili: (021) 2700 340www.panin.co.id

Kantor Cabang59 Kantor Cabang, 452 Kantor Cabang Pembantu,53 Kantor Kas, 1 Kantor Cabang Luar Negeri dan

1 Kantor Perwakilan di Luar Negeri

PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK PANIN DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2016 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

PENAWARAN UMUM OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK PANIN DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2016 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp100.000.000.000,-

(SERATUS MILIAR RUPIAH)Obligasi ini ditawarkan pada nilai nominal berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan memperhatikan ketentuan mengenai Pembelian Kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yang dapat dilaksanakan oleh Perseroan setelah ulang tahun ke-1 (satu) sejak Tanggal Emisi. Obligasi diterbitkan dengan tingkat bunga tetap untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-5 (lima) adalah sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 28 September 2016 dan terakhir kali sekaligus jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2021.

Obligasi Subordinasi ini ditawarkan pada nilai nominal berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tingkat bunga tetap untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-7 (tujuh) adalah sebesar 9,60 % (sembilan koma enam persen) per tahun. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 28 September 2016 dan terakhir kali sekaligus jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2023.

PENTING UNTUK DIPERHATIKANOBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN PIHAK LAIN MANAPUN, SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG TELAH DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARIPASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG UNDANG PERDATA.

OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN ATAU PENGGANTINYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DAN MENGIKUTI KETENTUAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF F PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO: 11/POJK.03/2016 DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI, SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 5.18 PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI BUY BACK DAPAT DILIHAT PADA BAB XVIII PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SUBORDINASI

OBLIGASI SUBORDINASI TIDAK MEMILIKI PERSYARATAN PERCEPATAN PEMBAYARAN BUNGA ATAU POKOK OBLIGASI SUBORDINASI

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari :

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO)

id AA (Double A) untuk Obligasi dan id A+ (Single A Plus) untuk Obligasi Subordinasi

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVI perihal Keterangan Mengenai Pemeringkatan Efek dalam Prospektus ini.

Pencatatan atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT DANAREKSASEKURITAS

PT EVERGREENCAPITAL

PT INDO PREMIER SECURITIES

PT MANDIRISEKURITAS

PT TRIMEGAHSECURITIES TBK

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI

PT EVERGREEN CAPITAL

PENJAMIN EMISI OBLIGASI SUBORDINASIPT NISP SEKURITAS

EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

WALI AMANATPT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROANRISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT DIMANA APABILA TERJADI DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL AKAN MENGAKIBATKAN MENURUNNYA KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB V DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM BIASA ATAU DI WRITE DOWN APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (POINT OF NON-VIABILITY) SESUAI DENGAN PASAL19.1.C PERATURAN OJK NO. 11/POJK.03/2016 TANGGAL 29 JANUARI 2016, (ii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL19.1.C PERATURAN OJK NO. 11/POJK.03/2016 TANGGAL 29 JANUARI 2016. PELAKSANAAN KONVERSI OBLIGASI SUBORDINASI MENJADI SAHAM BIASA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DI ATAS WAJIB MENGIKUTI KETENTUAN DI BIDANG PASAR MODAL YANG BERLAKU.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2016

PE

NA

WA

RA

N U

MU

M O

BL

IGA

SI B

ER

KE

LA

NJU

TAN

II BA

NK

PA

NIN

TAH

AP

I TAH

UN

2016 P

EN

AW

AR

AN

UM

UM

OB

LIG

AS

I SU

BO

RD

INA

SI B

ER

KE

LA

NJU

TAN

II BA

NK

PA

NIN

TAH

AP

I TAH

UN

2016

PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 melalui surat No. 058/DIR/EXT/16 pada tanggal 19 April 2016 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”).

Perseroan akan mencatatkan “Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016” dengan nilai pokok sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dan “Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016” dengan nilai pokok sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00008/BEI.PP1/04-2016 tanggal 18 April 2016 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi di BEI tidak terpenuhi maka Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini dengan tegas menyatakan tidak merupakan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi “Afiliasi” dalam UUPM.

Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/6/DPNP tanggal 8 Maret 2013 tentang perihal Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti dan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK sesuai dengan Surat Kepala Departemen Pengawasan Bank 3 OJK No. S-65/PB.33/2016 tanggal 30 April 2016 perihal Rencana Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin dan/atau Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin dengan Penawaran Umum Berkelanjutan.

PENAWARAN UMUM “OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2016” DAN “OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2016” INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ......................................................................................................................................... i

DEFINISI DAN SINGKATAN .............................................................................................................. iii

RINGKASAN ...................................................................................................................................... xv

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN .............................................................................. 1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM ........................................... 14

III. PERNYATAAN UTANG ........................................................................................................... 15

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN ........................................................... 23

A. UMUM .............................................................................................................................. 23

B. KEUANGAN ..................................................................................................................... 23

C. PRINSIP – PRINSIP KEUANGAN YANG SEHAT ............................................................ 33

D. PROSPEK USAHA ........................................................................................................... 41

E. MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN DAN PENGENDALIAN INTERN ........................... 44

V. RISIKO USAHA ................................................................................................................ 45

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ............... 50

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN .............................................................................. 51

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN .................................................................................. 51

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN ............................................. 52

3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM YANG MEMILIKI 5% ATAU LEBIH SAHAM PERSEROAN .................................................................................................................... 53

4. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN PENYERTAAN ........................................................................................ 56

5. KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN ........................................................................ 72

6. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN DALAM PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA SERTA ENTITAS ANAK DAN PERUSAHAAN PENYERTAAN ................................................................................................................. 80

7. HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PENGURUS DAN PENGAWAS PERSEROAN DENGAN PENGURUS DAN PENGAWAS PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM ............................................................................................................... 81

8. HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PENGURUS DAN PENGAWAS PERSEROAN DENGAN PENGURUS DAN PENGAWAS ENTITAS ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN PENYERTAAN ........................................................................................ 81

9. SUMBER DAYA MANUSIA ............................................................................................... 82

10. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA ......................................................................... 84

11. PERKARA – PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN ................................ 85

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN ............................................................... 94

1. UMUM .............................................................................................................................. 94

2. KEGIATAN USAHA ........................................................................................................... 94

3. PENGHIMPUNAN DANA ................................................................................................. 127

ii

4. PENEMPATAN ATAU PENYALURAN DANA .................................................................... 128

5. KEBIJAKAN PENDANAAN .............................................................................................. 136

6. PENDAPATAN IMBALAN JASA (FEE BASED INCOME) ................................................ 137

7. PEMASARAN DAN OPERASIONAL ................................................................................ 137

8. TINGKAT KESEHATAN .................................................................................................... 138

9. TEKNOLOGI ..................................................................................................................... 141

10. ASURANSI ....................................................................................................................... 142

11. PROSPEK USAHA ........................................................................................................... 143

12. MANAJEMEN RISIKO, KEPATUHAN DAN PENGENDALIAN INTERN .......................... 146

13. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) .................................................................... 147

14. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI .......................................................................... 148

15. PERSAINGAN USAHA DAN STRATEGI MENGHADAPI PERSAINGAN ....................... 150

16. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) ................................................................ 152

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ................................................................................ 154

X. EKUITAS ................................................................................................................................. 159

XI. PERPAJAKAN ......................................................................................................................... 160

XII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI ........................................ 162

XIII. LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ............................................................. 164

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ............................................................................................ 167

XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ...................................................................................... 214

XVI. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN .................................................................... 445

XVII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN ....................................................................................... 447

XVIII. KETRERANGAN MENGENAI OBLIGASI ............................................................................... 485

XIX. KETRERANGAN MENGENAI OBLIGASI SUBORDINASI ..................................................... 500

XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI ... 516

XXI. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT .......................................................................... 521

XXII. AGEN PEMBAYARAN ............................................................................................................. 530

XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI ........................................................................... 531

iii

Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi

: Berarti perubahan dan/atau tambahan pada Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.

Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi

: Berarti perubahan dan/atau tambahan dan/atau pembaharuannya pada Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat yang syarat dan ketentuannya harus disetujui bersama oleh Perseroan dan Wali Amanat.

ALCO : Adalah singkatan dari “Asset Liabilities Committee” yaitu komite yang merupakan kumpulan dari para pengambil keputusan dibidang pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan yang diketuai oleh Presiden Direktur.

Afiliasi : Berarti:a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai

derajat ke dua baik secara horizontal maupun vertikal;b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris

dari pihak tersebut;c. Hubungan antara dua perusahaan dimana terdapat satu atau lebih

anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung

maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e. Hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau

f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Aset Tetap : Berarti harta tetap berwujud yang digunakan dalam kegiatan sebuah usaha.

Agen Pembayaran : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta. beserta pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang ditunjuk oleh Perseroan serta berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan Bunga serta denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan, setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana akan diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Anak Perusahaan atau Entitas Anak

: Berarti perusahaan yang dimiliki Perseroan dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia.

ATM : Berarti Anjungan Tunai Mandiri (Automated Teller Machine) yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi teller seperti penarikan uang tunai, pemeriksaaan saldo dan pemindahbukuan.

BAI : Berarti PT Bank ANZ Indonesia.

Bagian Penjaminan : Berarti bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (full commitment) akan menawarkan dan menjual Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada Masyarakat dan akan membeli sisa Obligasi dan

DEFINISI DAN SINGKATAN

iv

Obligasi Subordinasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi pada tanggal penutupan Masa Penawaran, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.

Bank Kustodian : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian.

Bapepam : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Pasar Modal atau lembaga otoritas pasar modal yang berwenang.

Bapepam dan LK : Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember tahun dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober tahun dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

BPS : Berarti PT Bank Panin Dubai SyariahTbk

Bursa Efek : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan system dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkeudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan/atau penerus hak dan kewajibannya atau bursa lain yang akan ditentukan dikemudian hari, dimana Obligasi dan Obligasi Subordinasi dicatatkan.

Bunga Obligasi : Berarti tingkat bunga Obligasi pertahun yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sesuai dengan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan

Bunga Obligasi Subordinasi : Berarti tingkat bunga Obligasi Subordinasi pertahun yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi, kecuali Obligasi Subordinasi yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

CAR : Berarti Capital Adequacy Ratio.

CFI : Berarti PT Clipan Finance Indonesia Tbk.

Daftar Pemegang Obligasi : Berarti daftar yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi dan Obligasi Subordinasi oleh seluruh Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Denda : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi yaitu sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

v

Dokumen Emisi : Berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus Awal, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini.

Efek : Berarti Surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersil, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Infestasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.

Efektif : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Ketentuan angka 4 Peraturan nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Atas dasar lewatnya waktu yaitu:

(i) 45 (empat puluh lima) hari sejak Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam formulir Pernyataan Pendaftaran,

(ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJKdipenuhi, atau,

b. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Emisi : Berarti penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordinasi oleh Perseroan untuk ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.

Force Majeure : Berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Formulir Konfirmasi Penjatahan : Berarti formulir hasil penjatahan atas nama pemesan yang diterbitkan oleh masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi

: Berarti formulir pemesanan yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau Agen Penjualan yang ditunjuk oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam rangka Emisi.

Grup Bank Panin : Berarti Perseroan dan Entitas Anak.

GWM : Berarti Giro Wajib Minimum.

Hari Bank : Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

Hari Bursa : Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jum’at, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

Hari Kalender : Berarti setiap hari dalam satu tahun tanpa kecuali.

Hari Kerja : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jum’at, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur.

Harga Pasar Yang Wajar : Berarti harga tunai dari suatu aset yang dapat dinegosiasikan dalam suatu transaksi komersial yang wajar antara penjual dan pembeli.

vi

Utang Senior : Berarti seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada para kreditur baik yang dijamin dengan jaminan khusus maupun kreditur yang tidak diberikan jaminan khusus (konkuren) baik yang merupakan kewajiban tidak bersyarat atau bersyarat, baik yang aktual maupun kontinjen, baik yang telah ada saat ini atau yang akan ada di kemudian hari tidak termasuk kewajiban pembayaran Perseroan kepada para kreditur lainnya yang disubordinasi yang berdasarkan syarat-syaratnya menempati peringkat hak tagih yang sama dengan atau di bawah Obligasi Subordinasi.

Jumlah Terutang : Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi sehubungan dengan Emisi, yakni berupa jumlah Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.

Jadwal Emisi : Berarti jadwal waktu Penawaran Umum yang ditentukan bersama oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Konfirmasi Tertulis : Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran bunga, pelunasan pokok dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Konfirmasi Tertulis Untuk

RUPO (KTUR)

: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO.

KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi dan Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi di KSEI.

Kustodian : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

Kreditur Preferen : Berarti para kreditur sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 21 Undang-undang Perpajakan.

LDR : Berarti Loan to Deposit ratio.

Likuidasi : Berarti pemberesan harta benda/harta kekayaan (aset-aset) sebagai tindak lanjut dari Penutupan Usaha.

Masyarakat : Berarti perorangan dan/atau badan hukum baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal yang berlaku.

vii

Material : Berarti kejadian atau peristiwa yang mempunyai nilai materil, yakni sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan (revenues) atau 20% (dua puluh persen) dari modal sendiri yang diperhitungkan dari Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan Perseroan.

Masa Penawaran : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur dalam Prospektus.

Manajer Penjatahan : Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam hal ini PT Evergreen Capital.

Nasabah Penyimpanan : Berarti nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian Perseroan dengan nasabah yang bersangkutan.

NPL : Berarti Non Performing Loan.

Obligasi Berkelanjutan : Berarti Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah).

Obligasi : Berarti surat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan pelaksanaan pembelian kembali (buy back) sebagai pelunasan Obligasi, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

Obligasi Subordinasi : Berarti surat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dengan nama Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap, yang merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui penawaran umum Obligasi Subordinasi dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi Di KSEI.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan

: Berarti Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah).

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK

: Berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-undang OJK) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari BAPEPAM dan/atau BAPEPAM dan LK dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

viii

PBI No. 17/11/PBI/2015 : Berarti Peraturan Bank Indonesia Nomor: 17/11/PBI/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional tanggal 25 Juni 2015.

Pemegang Obligasi : Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan: (1) dalam Rekening Efek pada KSEI, atau (2) dalam Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau

Perusahaan Efek.

Pemegang Obligasi Subordinasi

: Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi Subordinasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi Subordinasi, yang terdiri dari: (1) pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas

Obligasi Subordinasi; dan/atau(2) masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi

atas Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening.

Pemegang Rekening : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan Undang-undang Pasar Modal dan peraturan KSEI.

Pemeringkat : Berarti perusahaan pemeringkat efek yang terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan yang telah disetujui oleh Wali Amanat sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor : IX.C.11 yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Uang dan/atau Sukuk.

Penawaran Umum : Berarti kegiatan penawaran umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi oleh Perseroan untuk menjual Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya, dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Penawaran Umum Berkelanjutan

: Berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Pengakuan Utang : Berarti pengakuan Perseroan atas utang yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, dengan syarat dan ketentuan yang termaktub dalam akta Pengakuan Utang yang dibuat dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 28 tanggal 10 Juni 2016 dan Akta Pengakuan Utang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 32 tanggal 10 Juni 2016 yang keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan berikut segala perubahan dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.

Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

ix

Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi

: Berarti pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana

Emisi Obligasi

: Berarti PT Evergreen Capital, PT Indo Premier Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Securities Tbk, kesemuanya berkedudukan di Jakarta yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan Emisi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

Penjamin Pelaksana

Emisi Obligasi Subordinasi

: Berarti pihak yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan UUPM, yang dalam hal ini adalah PT Evergreen Capital, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.

Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penutupan Usaha : Berarti keadaan dimana Perseroan dinyatakan atau diperintahkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan atau Bank Indonesia atau lembaga otoritas keuangan yang berwenang, yang mempunyai kewenangan terhadap Perseroan untuk membubarkan, membekukan atau menutup atau dengan suatu keputusan pengadilan yang berwenang yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan dalam keadaan pailit.

Peraturan IX.A.2 : Berarti Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2009 (dua ribu sembilan) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Peraturan VI.C.3 : Berarti Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor Kep-309/BL/2008 tanggal 1 (satu) Agustus 2008 (dua ribu delapan) tentang Hubungan Kredit Dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten.

Peraturan VI.C.4 : Berarti Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor Kep-412/BL/2010 tanggal 6 (enam) September 2010 (dua ribu sepuluh) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Peraturan IX.C.11 : Berarti Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-712/BL/2012 tanggal 26 (dua puluh enam) Desember 2012 (dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

POJK No. 11/POJK.03/2016 : Berarti Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

POJK No. 30/POJK.04/2015 : Berarti Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

POJK No.32 /POJK.04/2014 : Berarti Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

x

POJK No. 33/POJK.04/2014 : Berarti Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 34/POJK.04/2014 : Berarti Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 36/POJK.04/2014 : Berarti Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

POJK No. 55/POJK.04/2015 : Berart i Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

POJK No. 56/POJK.04/2015 : Berart i Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau Point of Non Viability

: Berarti peristiwa yang terjadi dalam hal OJK (dahulu Bank Indonesia) telah menetapkan kondisi dimana Perseroan dinyatakan terganggu kelangsungan usahanya dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan untuk melakukan konversi Obligasi Subordinasi menjadi saham biasa atau Write Down atas kewajibannya terhadap Obligasi Subordinasi.

Perjanjian Agen Pembayaran : Berarti perjanjian antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi berdasarkan Akta No. 29 tanggal 18 April 2016 untuk Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2016 dan Akta No. 33 tanggal 18 April 2016 untuk Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah dan dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi

: Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 28 tanggal 18 April 2016 jo. Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 29 tanggal 10 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah dan dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

xi

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi

: Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 32 tanggal 18 April 2016 jo. Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 33 tanggal 10 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah dan dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi

: Berarti perjanjian perwaliamanatan yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Wali Amanat dengan syarat dan ketentuan yang dibuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 27 tanggal 18 April 2016 jo. Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 27 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah dan dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi

: Berarti perjanjian perwaliamanatan yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Wali Amanat dengan syarat dan ketentuan yang dibuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 31 tanggal 18 April 2016 jis. Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 16 tanggal 16 Mei 2016 dan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 31 tanggal 10 Juni 2016 keseluruhannya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah dan dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi di KSEI

: Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI dengan No. SP-0022/PO/KSEI/0416 tanggal 18 April 2016 dan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI SP-0023/PO/KSEI/0416 tanggal 18 April 2016yang dibuat di bawah tangan, bermaterai cukup, berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah dan dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen-dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sesuai ketentuan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan UUPM.

xii

Perseroan : Berarti badan hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Bank Pan Indonesia Tbk., disingkat PT Bank Panin Tbk., suatu bank yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya telah diuraikan pada bagian komparisi akta ini.

Persyaratan Obligasi dan Obligasi Subordinasi

: Berarti ketentuan dan persyaratan yang berlaku untuk Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan tingkat Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Pokok Obligasi : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi dalam jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).

Pokok Obligasi Subordinasi : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi berdasarkan Obligasi Subordinasi dalam jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

Prospektus : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasidengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM, juncto Peraturan Bapepam Nomor : IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor : Kep-51/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996 dan dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.2 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 36/POJK.04/2014.

Prospektus Awal : Berarti prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.8 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-41/PM/2000 Tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.A.8 Tentang Prospektus Awal dan Info Memo yang merupakan dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Obligasi dan Obligasi Subordinasi, Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, tingkat suku bunga obligasi dan Obligasi Subordinasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

Prospektus Ringkas : Berarti prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-43/PM/2000 Tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.3 Tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum, ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Perseroan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan diumumkan dalam sekurang kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan yang diterbitkan di tempat kedudukan Perseroan.

xiii

Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

RUPO : Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

Satuan Pemindahbukuan : Berarti satuan jumlah Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp.1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.

Sertifikat Jumbo Obligasi : Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam penitipan kolektif KSEI yang diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.

Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi :

Berarti bukti penerbitan Obligasi Subordinasi yang disimpan dalam penitipan kolektif KSEI yang diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening.

Sindikasi Penjamin Emisi Obligasi

: Berarti Penjamin Emisi Obligasi yang secara bersama-sama bertindak selaku para pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dengan kesanggupan penuh (full commitment), sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Sindikasi Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi

: Berarti Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang secara bersama-sama bertindak selaku para pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dengan kesanggupan penuh (full commitment), sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi ini.

Tanggal Emisi : Berarti tanggal distribusi Obligasi dan Obligasi Subordinasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterima KSEI dari Perseroan, yang jatuh pada tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran.

Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi

: Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang wajib dibayar oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, dikenal sebagai “Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi”, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, sebagaimana dicantumkan dalam Prospektus.

Tanggal Pencatatan : Berarti tanggal pencatatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi untuk diperdagangkan di Bursa Efek yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Tanggal Pembayaran : Berarti Tanggal Emisi yang merupakan tanggal pembayaran seluruh nilai pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada Perseroan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek (in good funds) dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebagaimana dicantumkan dalam Prospektus.

xiv

Tanggal Penjatahan : Berarti tanggal di mana Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi menetapkan penjatahan Obligasi dan Obligasi Subordinasi. Tanggal yang mana selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal berakhirnya Masa Penawaran yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Tanggal Pelunasan PokokObligasi dan Obligasi Subordinasi

: Berarti tanggal dimana seluruh jumlah Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang termuat dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yaitu pada ulang tahun ke-5 (lima) dan ke-7 (tujuh) sejak Tanggal Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan apabila tanggal tersebut jatuh pada bukan Hari Bursa, maka akan dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 dari Perjanjian Perwaliamanatan.

Undang-Undang Pasar Modal (UUPM)

: Berarti Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3608 Tahun 1995) yang diundangkan pada tanggal 10 November 1995 dan peraturan pelaksanaannya.

VMF : Berarti PT Verena Multi Finance Tbk

VTL : Berarti Votraint No. 1103 Pty, Ltd.

Wali Amanat : Berarti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang bertindak selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Write Down : Berarti pengurangan nilai kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) Perseroan dan/atau pengurangan sebagian atau seluruh pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 5.18 huruf F Perjanjian Perwaliamanatan, dalam jumlah yang setara dengan nilai yang akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pemberitahuan tertulis.

xv

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam jutaan Rupiah dan secara konsolidasian, kecuali dinyatakan lain, serta disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. PERSEROAN

Perseroan memulai kegiatan operasi perbankan sebagai bank umum pada tanggal 18 Agustus 1971 dan memperoleh status Bank Devisa pada tanggal 21 April 1972. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan yang berkantor pusat di Jakarta dan per 31 Desember 2015 memiliki 566 jaringan kantor cabang, dimana 59 kantor merupakan kantor cabang yang berlokasi di Senayan - Jakarta, Palmerah – Jakarta, Menara Imperium – Jakarta, Pecenongan – Jakarta, CBD Pluit – Jakarta, Kopi – Jakarta, A.M. Sangaji – Jakarta, Plaza Pasifik – Jakarta, Puri Tirta – Jakarta, Sultan Iskandar Muda – Jakarta, Serang, Gading Serpong, Bandung, Cirebon, Bogor, Sukabumi, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Bekasi Square, Solo, Semarang, Tegal, Purwokerto, Yogyakarta, Coklat – Surabaya, Malang, Bojonegoro, Cendana – Surabaya, Kediri, Jember, Kuta, Mataram, Kupang, Banda Aceh, Lhokseumawe, Medan, Pematang Siantar, Padangsidimpuan, Pekanbaru, Batam, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Manado, Palu, Kendari, Makassar, Gorontalo, Ambon, Jayapura, Sorong dan yang berdomisili di luar negeri merupakan Kantor Cabang unit yakni di Cayman Islands dan Kantor Perwakilan di Singapura serta didukung oleh 452 kantor cabang pembantu dan 53 kantor kas.

Perluasan jaringan kantor didasarkan atas beberapa kriteria, antara lain: a) meningkatkan jaringan guna memenuhi kebutuhan kegiatan usaha nasabah, b) perkembangan perekonomian daerah yang bersangkutan, c) situasi dan kondisi sosial ekonomi daerah yang bersangkutan dan d) mempermudah akses internasional (khusus untuk kantor di luar negeri).

PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra pada tanggal 1 April 2016 melalui Surat No. 002/DIR-RS/PNBN/2016, susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KeteranganNilai nominal per saham Rp 100.-

Jumlah SahamJumlah Nominal

(Rp)(%)

Modal Dasar 96.000.000.000 9.600.000.000.000,-

Pemegang Saham :

1.PT Panin Financial Tbk (d/h PT Panin Life Tbk) 11.089.071.285 1.108.907.128.500,- 46,04

2.Votraint No. 1103 Pty Ltd 9.349.793.152 934.979.315.200,- 38,82

3.Masyarakat lainnya masing-masing dengan Kepemilikan dibawah 5%

3.648.781.561 364.878.156.100,- 15,14

Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor penuh 24.087.645.998 2.408.764.599.800,- 100,00

Saham Dalam Portepel 71.912.354.002 7.191.235.400.200,-

RIWAYAT CORPORATE ACTION PERSEROAN

Sejak Penawaran Umum pada tahun 1982, Perseroan telah melakukan beberapa corporate action yang dilakukan melalui Penawaran Umum dan Dividen Saham, sebagai berikut :

Keterangan Tanggal PelaksanaanPencatatan pada Bursa

EfekJumlah (Saham)

A. Penerbitan Saham

Penawaran Umum Perdana 28 Oktober 1982 29 Desember 1982 1.637.500

Penawaran Umum Kedua 18 Mei 1983 17 Juni 1983 3.162.500

Penawaran Umum Terbatas I 1 Oktober 1989 2 November 1989 914.655

Penawaran Umum Terbatas II 1 Juni 1990 26 Juni 1990 2.614.410

Dividen Saham 30 Agustus 1990 416.305

RINGKASAN

xvi

Keterangan Tanggal PelaksanaanPencatatan pada Bursa

EfekJumlah (Saham)

Penawaran Umum Terbatas III 10 Juni 1995 29 Juni 1995 60.180.462

Pemecahan Nilai Nominal Saham 26 Mei 1997 601.804.624

Penawaran Umum Terbatas IV 10 Juni 1997 27 Juni 1997 300.902.312

Penawaran Umum Terbatas V 24 Juni 1998 13 Juli 1998 702.105.395

Penawaran Umum Terbatas VI 30 Juni 1999 05 Juli 1999 1.210.406.221

Pemecahan Nilai Nominal Saham 1 Oktober 1999 2.977.753.764

Pemecahan Nilai Nominal Saham 1 Agustus 2002 8.933.605.053

Saham Bonus/Dividen Saham 28 Juni 2004 1.176.091.818

Penawaran Umum Terbatas VII 28 Juni 2006 13 Juli 2006 4.016.358.393

Pelaksanaan Konversi Waran Seri IV s.d 10 Juli 2009 13 Juli 2006 4.005.854.032Jumlah total Waran Seri IV yang telah dikonversi sampai dengan tanggal 10 Juli 2009 adalah sebesar 4.005.854.032 dan yang tidak di konversi adalah sebesar 10.504.361.

Rasio Perbandingan antara Waran Seri IV yang sudah dikonversi dan total waran yang tidak dikonversi adalah sebesar 0,262%

Masa berlaku Waran Seri IV adalah sampai dengan tanggal 10 Juli 2009.

Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan Perseroan sebelum diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan Tanggal EfektifPencatatan pada

Bursa Efek

Jumlah Obligasi (juta

Rp)Jatuh Tempo

Jumlah Obligasi Terutang (juta Rp)

B. Penerbitan Surat Utang

Obligasi Bank Panin I Tahun 2000 28 Desember 1999 15 Maret 2000 500.000 6 Maret 2005 Lunas

Obligasi Subordinasi Bank Panin I Tahun 2003 5 Juni 2003 23 Juni 2003 1.300.000 18 Juni 2008 Lunas

Obligasi Bank Panin II Tahun 2007 :

• Seri A 7 Juni 2007 20 Juni 2007 50.000 19 Juni 2010 Lunas

• Seri B 7 Juni 2007 20 Juni 2007 1.400.000 19 Juni 2012 Lunas

• Seri C 7 Juni 2007 20 Juni 2007 200.000 19 Juni 2014 Lunas

Obligasi Subordinasi Bank Panin II Tahun 2008 27 Maret 2008 10 April 2008 1.500.000 9 April 2018 Lunas

Obligasi Bank Panin III Tahun 2009 29 September 2009 7 Oktober 2000 800.000 6 Oktober 2015 Lunas

Obligasi Bank Panin IV Tahun 2010 29 Oktober 2010 10 November 2010 540.000 9 November 2015 Lunas

Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010 29 Oktober 2010 10 November 2010 2.460.000 9 November 2017 2.460.000

Obligasi Berkelanjutan Bank Panin Tahap I Tahun 2012 12 Desember 2012 21 Desember 2012 1.000.000 20 Desember 2017 1.000.000

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 12 Desember 2012 21 Desember 2012 2.000.000 20 Desember 2019 2.000.000

Maka jumlah Obigasi Terutang Perseroan adalah sebesar Rp5.460 juta.

2. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan entitas anak secara konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 2012 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya masing-masing tertanggal 12 Mei 2016, 6 Februari 2015, 24 Maret 2014, 25 Maret 2013 dan 15 Maret 2012. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 tertanggal 12 Mei 2016 memuat paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa PSAK secara retrospektif dan angka-angka tahun sebelumnya telah disajikan kembali, dan adopsi metode revaluasi untuk jenis tertentu dari aset tetap Perseroan. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 tertanggal 15 Maret 2012 memuat paragraf penjelasan mengenai perubahan akuntansi atas penyisihan penghapusan aset non-produktif dan transaksi rekening administratif.

xvii

(dalam Jutaan Rupiah, Kecuali tercatat sebagai persentase)

KETERANGAN31 Desember

2015 2014*) 2013*) 2012*) 2011

Jumlah Pendapatan 17.932.746 17.369.678 14.334.380 13.327.467 12.083.440

Jumlah Beban 15.507.250 13.836.481 11.071.060 10.359.591 9.427.878

Laba Bersih 1.567.845 2.593.743 2.499.033 2.279.708 2.053.115

Jumlah Aset 183.120.540 172.638.682 164.190.587 149.069.468 124.755.428

Jumlah Liabilitas 152.314.331 149.581.791 144.638.097 132.252.262 108.857.192

Jumlah Ekuitas 30.806.209 23.056.891 19.552.490 16.817.206 15.898.236

Total Kredit Yang Diberikan 117.743.573 111.944.302 103.071.931 91.651.941 69.079.311

Total Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 3.032.010 2.150.142 1.920.353 1.528.227 2.107.347

Simpanan 133.811.045 130.858.149 125.132.390 109.477.500 91.118.761

Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Rata-Rata Jumlah Aset (%)

1,38

2,18

2,11

2,22

2,34

Laba Bersih / Rata - Rata Jumlah Ekuitas (%) 5,82 12,17 13,74 13,94 13,97

Capital Adequacy Ratio - Risiko Kredit, Pasar dan Operasional

20,13 17,30 16,74 16,31 19,25

NPL (net) (%) 0,55 0,52 0,75 0,47 0,87

Kredit Yang Diberikan / Simpanan(%) 87,99 85,55 82,37 83,72 75,81

ROA (%) 1,38 2,18 2,11 2,22 2,34

BOPO (%) 70,49 56,30 56,13 59,36 62,60

*) Disajikan kembali sehubungan dengan PSAK 24 (revisi 2013)

3. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG AKAN DITERBITKAN

Ringkasan Penawaran Umum Obligasi adalah sebagai berikut:

Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016.

Jumlah Nilai Obligasi : Sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah)

Jangka Waktu : 5 (lima) tahun. Jatuh tempo tanggal 28 Juni 2021.

Harga Penawaran : Harga penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Tingkat Bunga : Obligasi tanpa warkat yang diadministrasikan pada penitipan kolektif di KSEI. Besarnya bunga tetap Obligasi untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-5 (lima) adalah sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima) per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan).

Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah).

Satuan Perdagangan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannnya.

Pembelian Kembali Obligasi (Buy Back)

: 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (buy back) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang telah dijaminkan secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara pari passu berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, sesuai pasal 1131 dan 1132 kitab undang undang hukum perdata

xviii

Wali Amanat : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan (covenants)

: Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dan biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi ini. Perseroan diwajibkan mematuhi pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban tersebut yang diuraikan dalam Bab XVIII Prospektus ini.

Hasil Pemeringkatan : Berdasarkan surat PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) No. 585/PEF-Dir/IV/2016 tanggal 1 April 2016, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 untuk periode 1 April 2016 sampai dengan 1 April 2017 adalah:

id AA (Double A)

Ringkasan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi adalah sebagai berikut:

Nama Obligasi Subordinasi

: Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016.

Jumlah Nilai Obligasi Subordinasi

: Sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)

Jangka Waktu : 7 (tujuh) tahun. Jatuh tempo tanggal 28 Juni 2023.

Harga Penawaran : Harga penawaran Obligasi Subordinasi ini adalah 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi.

Tingkat Bunga : Obligasi Subordinasi tanpa warkat yang diadministrasikan pada penitipan kolektif di PT KSEI. Besarnya bunga tetap Obligasi Subordinasi untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-7 (tujuh) adalah sebesar 9,60 % (sembilan koma enam persen) per tahun. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan).

Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah).

Satuan Perdagangan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannnya.

Pembelian Kembali Obligasi Subordinasi (Buy Back)

: Obligasi Subordinasi ini tidak mempunyai opsi untuk pembelian kembali (buy back) sampai dengan jatuh tempo Obligasi Subordinasi.

Jaminan : Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan Pasal 19 ayat (1) hurut f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:11/ POJK. 03/ 2016 dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 5.18 Perjanjian Perwaliamanatan.

Wali Amanat : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan (covenants)

: Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dan biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi Subordinasi ini. Perseroan diwajibkan me-matuhi pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban tersebut yang diuraikan dalam Bab XIX Prospektus ini.

Hasil Pemeringkatan : Berdasarkan surat PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) No. 586/PEF-Dir/IV/2016 tanggal 1 April 2016, hasil pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 untuk periode 1 April 2016 sampai dengan 1 April 2017 adalah:

id A+ (Single A Plus)

xix

Sifat-sifat Khusus : POJK No. 11/POJK.03/2016 mengatur mengenai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu obligasi subordinasi untuk dapat diperlakukan sebagai modal pelengkap (tier 2) suatu bank, yang pada pokoknya mencakup bahwa telah memperoleh persetujuan OJK untuk dapat diperhitungkan sebagai komponen modal, bersifat subordinasi, memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme Write Down dalam hal Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usaha (point of non-viability) dan memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih serta hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan OJK.

Terkait dengan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi, POJK No. 11/POJK.03/2016 memuat ketentuan bahwa pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi juga dapat ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (cummulative) apabila pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi dapat menyebabkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) secara individu atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 POJK No. 11/POJK.03/2016.

Obligasi Subordinasi merupakan obligasi yang kewajiban pembayarannya tidak dijamin dengan suatu agunan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga, hal tersebut tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamantan, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi terhadap pemegang utang senior.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk: Modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang.

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi seluruhnyaakan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit dan memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap (Tier 2) serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang sesuai dengan ketentuan POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

5. RISIKO USAHA

Risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah risiko kredit yaitu ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali kredit yang diberikan Perseroan, dimana apabila terjadi dalam jumlah yang cukup material akan mengakibatkan menurunnya kinerja keuangan Perseroan dan mempengaruhi tingkat kesehatan Perseroan.

A. Selain itu Perseroan juga menghadapi risiko-risiko usaha lainnya, antara lain:

o Risiko kredit

o Risiko likuiditas

o Risiko pasar

• Risiko suku bunga dan

• Risiko valuta asing

o Risiko operasional

• Risiko hukum

• Risiko reputasi

• Risiko strategik

• Risiko kepatuhan

o Risiko teknologi

o Risiko persaingan pangsa pasar

xx

o Risiko makro ekonomi

o Risiko perubahan kebijakan Pemerintah

o Risiko anak perusahaan

o Risiko atas kepemilikan terhadap anak perusahaan

B. Risiko investasi bagi investor pembeli Obligasi dan Obligasi Subordinasi

6. STRATEGI USAHA

Perseroan terus melanjutkan fokus strategi usahanya pada sektor ritel dan komersial selaras dengan visi-misinya. Strategi tersebut mampu mendorong pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) sejak tahun 2004 dengan rata-rata pertumbuhannya mencapai sekitar 25% (yoy) per tahun. Selain itu, strategi ini juga membuat Perseroan lebih tahan terhadap krisis, terbukti dengan menjadi satu-satunya bank yang tidak masuk dalam program rekapitalisasi pemerintah ketika krisis ekonomi 1997/1998.

Segmen perbankan ritel memiliki prospek yang baik bagi arah pengembangan usaha Perseroan ke depan dengan beberapa keuntungan antara lain:

• Potensi pasar yang luas dan terus berkembang

• Interest spread yang relatif besar

• Penyebaran risiko kredit yang lebih luas

• Potensi untuk melakukan cross selling produk, dan

• Sumber peningkatan fee based income.

Dalam mempersiapkan diri menghadapi pemulihan ekonomi nasional, Perseroan tetap menjalankan kebijakan dan strategi yang konservatif dan prudent melalui target pertumbuhan yang moderat cenderung rendah (moderate-to-low) dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan konsolidasi internal. Penguatan struktur pendanaan dilakukan bersamaan dengan penurunan ketidaksesuaian maturitas (maturity missmatch) dengan memperpanjang jangka waktu simpanan. Di luar deposito, produk-produk pendanaan yang menjadi andalan Bank antara lain GiroPanin, Tabungan Panin, Tabungan Junior, Tabungan Bisnis, Tabungan Rencana, dan PanDollar. Produk pengembangan seperti Tabungan Power Saver dan E-Saver yang menawarkan tingkat bunga menarik serta Giro Multicurrency juga disiapkan dan terus dikembangkan.

Di samping perbaikan komposisi dana dan penurunan cost of fund, Bank akan memprioritaskan peningkatan kualitas aset, meningkatkan marjin serta menjaga permodalan dan likuiditas internal di level yang kuat. Dalam strategi pertumbuhan kredit, penggerak utama pertumbuhan akan ditekankan pada segmen usaha kecil dan menengah (Small-Medium Business/SMB). Perluasan jaringan distribusi masih menjadi program yang penting guna meraih pangsa pasar yang lebih besar dengan basis nasabah yang lebih luas. Perluasan jaringan dilakukan dengan terus membuka kantor-kantor cabang dan layanan automated teller machine (ATM) di seluruh kota-kota penting di Indonesia.

KEGIATAN PENYERTAAN

Tabel berikut ini menguraikan penyertaan Perseroan pada pihak-pihak berelasi pada posisi 31 Desember 2015 sebagai berikut:

Nama PerusahaanJumlah

Penyertaan(Rp Juta)

Kepemilikan(%)

Kegiatan UsahaPenyertaan

Sejak

Entitas Anak

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk 506.077 51,86 Bank Syariah 2008

PT Verena Multi Finance Tbk. 42.953 42,87 Lembaga Pembiayaan 2003

PT Clipan Finance Indonesia Tbk. 708.361 51,49 Lembaga Pembiayaan 1982

Perusahaan Penyertaan

PT Sarana Kalsel Ventura 40 1,04 Modal Ventura 1997

PT Bank ANZ Indonesia 16.500 1,00 Bank Umum 1990

PT Panin Sekuritas Tbk 304.020 29,00 Perantara PedagangEfek. Manajer Investasi. Penjaminan Emisi Efek

1989

xxi

Nama PerusahaanJumlah

Penyertaan(Rp Juta)

Kepemilikan(%)

Kegiatan UsahaPenyertaan

Sejak

PT First Asia Capital 750 2,50 Perantara Pedagang Efek 1989

PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia 625 9,33 Lembaga Pembiayaan 1981

PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. 147.440 7,76 Asuransi Umum 1980

7. PROSPEK USAHA

Kondisi perbankan nasional dinilai semakin kuat dan mampu mengarungi masa-masa krisis dengan baik, termasuk krisis ekonomi dan utang Amerika Serikat dan Eropa pada tahun-tahun ini. Berbagai lembaga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 akan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pelonggaran kebijakan moneter dan fiskal melalui penurunan BI Rate pada awal tahun 2016, penurunan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) serta berbagai paket kebijakan ekonomi sejak akhir tahun 2015 mengiringi beberapa kebijakan macroprudential seperti kenaikan loan-to-value kredit konsumer diharapkan mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat dalam tiga tahun terakhir.

Penurunan suku bunga acuan juga diharapkan kian mengurangi tensi persaingan penghimpunan dana antarbank, menurunkan suku bunga dan biaya dana memperlebar marjin dan memberi ruang peningkatan sumber-sumber dana sehingga akhirnya mendorong kenaikan total aset. Pemulihan ekonomi akan mendorong naiknya permintaan kredit dan pertumbuhan pendapatan bunga serta meningkatkan profitabilitas bank.

Prediksi pemulihan ekonomi nasional tersebut juga didukung oleh prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih tinggi dari tahun lalu kendati harga komoditas diperkirakan masih belum naik signifikan. Pemulihan ekonomi global memang masih menyimpan risiko misalnya terkait dampak kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat yang diperkirakan akan berlangsung bertahap selama beberapa tahun serta pemulihan di Jepang dan Eropa yang masih berjalan lambat.

Secara umum, bisnis perbankan masih sangat prospektif di mana potensi pasar masih sangat besar dengan rasio kredit maupun dana pihak ketiga terhadap produk domestik bruto (PDB) yang masih rendah di bawah 40%. Tingkat profitabilitas perbankan Indonesia juga masih sangat tinggi secara relatif dibandingkan negara lain dengan rasio marjin bunga bersih (NIM) dan tingkat kembalian aset (ROA) salah satu yang tertinggi di Asia.

xxii

Halaman ini sengaja dikosongkan

1

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK PANINDENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN

SEBESAR Rp10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2016 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK PANIN

DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2016DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP100.000.000.000,- (SERATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini ditawarkan pada nilai nominal berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi diterbitkan dengan tingkat bunga tetap untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-5 (lima) adalah sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 28 September 2016 dan terakhir kalinya sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 28 Juni 2021. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”) sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I.

Obligasi Subordinasi ini ditawarkan pada nilai nominal berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tingkat bunga tetap untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-7 (tujuh) adalah sebesar 9,60% (sembilan koma enam persen) per tahun. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 28 September 2016 dan terakhir kalinya sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 28 Juni 2023. Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang akan diterbitkan Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”) sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I.

Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap selanjutnya dan/atau Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap selanjutnya akan ditentukan kemudian.

1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (buy back) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh pemeringkat Obligasi dan Obligasi Subordinasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yaitu:

id AA (Double A) untuk Obligasi dan id AA- (Double A Minus) untuk Obligasi Subordinasi

Untuk keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkat tersebut dapat dilihat pada Bab XVI Prospektus ini

2

PT BANK PAN INDONESIA Tbk

(PT BANK PANIN Tbk)

Kegiatan Usaha : Jasa Perbankan

Kantor Pusat :Bank Panin Pusat. Jl. Jend. Sudirman. Jakarta 10270. Indonesia

Telp. : (021) 573-5555. Fax. : (021) 270-0340. Telex : 47384, 47394 PIBHO IA

www.panin.co.id

Kantor Cabang:

Dengan 59 Kantor Cabang, 452 Kantor Cabang Pembantu, 53 Kantor Kas, 1 Kantor Cabang Luar Negeri dan 1 Kantor Perwakilan di Luar Negeri, dengan alamat lengkap yang disajikan pada

Bab VII Prospektus ini.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, DIMANA APABILA TERJADI DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL AKAN MENGAKIBATKAN MENURUNNYA KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB V DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM BIASA ATAU DI WRITE DOWN APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (POINT OF NON-VIABILITY) SESUAI DENGAN PASAL19.1.C PERATURAN OJK NO. 11/POJK.03/2016 TANGGAL 29 JANUARI 2016, (ii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL19.1.C PERATURAN OJK NO. 11/POJK.03/2016 TANGGAL 29 JANUARI 2016. PELAKSANAAN KONVERSI OBLIGASI SUBORDINASI MENJADI SAHAM BIASA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DI ATAS WAJIB MENGIKUTI KETENTUAN DI BIDANG PASAR MODAL YANG BERLAKU.

3

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG AKAN DITERBITKAN

OBLIGASI

Nama Obligasi

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2016

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo Obligasi dan Bunga Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah). Obligasi berjangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) sejak Tanggal Emisi.

Besarnya bunga tetap Obligasi untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-5 (lima) adalah sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada tanggal pembayaran Bunga yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening yang dibayar melalui KSEI selaku Agen Pembayaran.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 28 September 2016 dan terakhir kalinya sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 28 Juni 2021.

Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harga Penawaran

Harga penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.

Satuan Perdagangan

Satuan perdagangan adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-1 : 28 September 2016 Bunga Ke-11 : 28 Maret 2019

Bunga Ke-2 : 28 Desember 2016 Bunga Ke-12 : 28 Juni 2019

Bunga Ke-3 : 28 Maret 2017 Bunga Ke-13 : 28 September 2019

Bunga Ke-4 : 28 Juni 2017 Bunga Ke-14 : 28 Desember 2019




4




Pembelian Kembali Obligasi (Buy Back)

1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (buy back) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang telah dijaminkan secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara pari passu berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, sesuai pasal 1131 dan 1132 kitab undang undang hukum perdata.

Wali Amanat

Berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan dengan ini menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk menjalankan tugas selaku wali amanat dalam rangka Emisi Obligasi.

Alamat Wali Amanat:PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

International Banking & Financial Institution GroupPlaza Mandiri Lt. 22

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38Jakarta 12910

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan (Covenants)

Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi ini, Perseroan diwajibkan mematuhi pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban tersebut yang diuraikan dalam Bab XVIII Prospektus ini.

Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan Obligasi harus dilakukan dalam jumlah minimal sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Perpajakan

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai Perpajakan diuraikan dalam Bab XI Prospektus ini.

Rapat Umum Pemegang Obligasi

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab XVIII Prospektus ini.

Hasil Pemeringkatan

Untuk memenuhi Peraturan No. IX.C.1 lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-04/PM/2000, tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan telah memperoleh pemeringkatan Obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan surat No. 585/PEF-Dir/IV/2016 tanggal 1 April 2016 hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Bank

5

Panin Tahap I Tahun 2016 untuk periode 1 April 2016 sampai dengan 1 April 2017 adalah:

idAA (Double A)

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk.

Rating Rationale

Pefindo menetapkan kembali peringkat “idAA” untuk PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin atau Perusahaan) serta obligasi-obligasi yang telah diterbitkan Perusahaan. Pefindo juga menetapkan kembali peringkat “idA+” untuk Obligasi Subordinasi yang telah diterbitkan Perusahaan. Prospek dari peringkat Perusahaan adalah “stabil”. Peringkat mencerminkan posisi Perusahaan yang sangat kuat di segmen kredit komersial, tingkat permodalan yang sangat baik dan profil likuiditas yang sehat. Pefindo juga mengakui dukungan yang kuat dari kelompok ANZ Banking Group sebagai salah satu pemegang saham Perusahaan. Namun peringkat tersebut dibatasi oleh tingkat profitabilitas Perusahaan yang moderat dan potensi tekanan pada kualitas aset.

Dana Pelunasan Obligasi (Sinking Fund)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

Hak Senioritas Atas Utang

Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

Tambahan Utang yang Dapat Diperoleh Perseroan pada masa Yang Akan Datang

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang yang harus dibayar oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (dimana ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar dan jika Wali Amanat tidak memberikan tanggapan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan Wali Amanat menganggap dokumen pendukung yang dibutuhkan telah lengkap selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak diterimanya kelengkapan dokumen terakhir dan Perseroan tidak menerima tanggapan apa pun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya), Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran obligasi atau medium term notes yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang Obligasi.

Hak-hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.

2. Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.

3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda yang merupakan hak Pemegang Obligasi atas kelalaian membayar Jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi tersebut sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku atas Jumlah Terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tigaratus enampuluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

6

Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

4. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku. RUPO dapat diselenggarakan bilamana:

i. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (duapuluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (buy back) dan/atau milik Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;

ii. Wali Amanat atau OJK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.

5. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari poin ini, antara lain untuk maksud-maksud berikut:

a. berkaitan menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat;

b. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;

c. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang yang dimuat dalam lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2010, tanggal 6 September 2010

d. mengambil keputusan sehubungan dengan usaha Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, persyaratan dari Perjanjian Perwaliamanatan khusus untuk perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi tersebut hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Perseroan membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

e. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI.

f. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; dan

g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tata Cara Rapat Umum Pemegang Obligasi

a. RUPO dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.

b. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO

7

c. Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua.

d. Pemanggilan RUPO arus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:

• Tanggal, tempat dan waktu penyelenggaraan RUPO;

• Agenda RUPO;

• Pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;

• Pemegang Oblligasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan

• Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.

e. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO.

f. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO

g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran.

h. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat

i. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

j. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan

k. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

l. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diselenggarakannya RUPO, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat seluruh jumlah Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Emiten

m. Pada saat pelaksanaan RUPO:

• Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan; dan

Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimilikinya baik yang terafiliasi dengan Perseroan maupun yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

n. Kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat pengunduran diri Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3.9 Perjanjian Perwaliamanatan, biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPO serta semua biaya penyelenggaraan RUPO termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat

8

o. Atas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Emiten. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal diselenggarakannya RUPO.

p. Setelah KTUR dikeluarkan hingga RUPO ditutup, tidak diperkenankan melakukan pemindahan hak atas Obligasi yang dimiliki seseorang yang menghadiri RUPO tersebut.

q. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta berita acara RUPO.

Keterangan selengkapnya tentang Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat Bab Keterangan Tentang Obligasi.

OBLIGASI SUBORDINASI

Nama Obligasi Subordinasi

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2016

Jenis Obligasi Subordinasi

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi bagi Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo Obligasi Subordinasi dan Bunga Obligasi Subordinasi

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah). Obligasi Subordinasi berjangka waktu 7 (tujuh) tahun dan jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) sejak Tanggal Emisi. Besarnya bunga tetap Obligasi Subordinasi untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-7 (tujuh) adalah sebesar 9,60% (sembilan koma enam persen) per tahun.

Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening pada tanggal pembayaran Bunga yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening yang dibayar melalui KSEI selaku Agen Pembayaran.

Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 28 September 2016 dan terakhir kalinya sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 28 Juni 2023. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harga Penawaran

Harga penawaran Obligasi Subordinasi ini adalah 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi.

Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.

Satuan Perdagangan

Satuan perdagangan adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

9

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah sebagai berikut:















Pembelian Kembali Obligasi Subordinasi (Buy Back)

Obligasi Subordinasi ini tidak mempunyai opsi untuk pembelian kembali (buy back) sampai dengan jatuh tempo Obligasi Subordinasi.

Jaminan

Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan Pasal 19 ayat (1) hurut f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:11/POJK. 03/ 2016 dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 5.18 Perjanjian Perwaliamanatan.

Wali Amanat

Berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan dengan ini menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk menjalankan tugas selaku wali amanat dalam rangka Emisi Obligasi Subordinasi.

Alamat Wali Amanat:PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

International Banking & Financial Institution GroupPlaza Mandiri Lt. 22

Jl. Jend. Sudirman Kav 36-38Jakarta 12910

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan (Covenants)

Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi Subordinasi, Bunga Obligasi Subordinasi dan biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan diwajibkan mematuhi pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban tersebut yang diuraikan dalam Bab XIX Prospektus ini.

Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi Subordinasi

Pemesanan Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah minimal sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Perpajakan

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi Subordinasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai Perpajakan diuraikan dalam Bab XI Prospektus ini.

10

Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi

Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi (RUPO) dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab XIX Prospektus ini.

Hasil Pemeringkatan

Untuk memenuhi Peraturan No. IX.C.1 lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-04/PM/2000, tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, Perseroan telah memperoleh pemeringkatan Obligasi Subordinasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan surat No. 586/PEF-Dir/IV/2016 tanggal 1 April 2016 hasil pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 untuk periode 1 April 2016 sampai dengan 1 April 2017 adalah:

idA+ (Single A Plus)

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Rating Rationale

Pefindo menetapkan kembali peringkat “idAA” untuk PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin atau Perseroan) serta obligasi-obligasi yang telah diterbitkan Perseroan. Pefindo juga menetapkan kembali peringkat “idA+” untuk Obligasi Subordinasi yang telah diterbitkan Perseroan. Prospek dari peringkat Perseroan adalah “stabil”. Peringkat mencerminkan posisi Perseroan yang sangat kuat di segmen kredit komersial, tingkat permodalan yang sangat baik dan profil likuiditas yang sehat. Pefindo juga mengakui dukungan yang kuat dari kelompok ANZ Banking Group sebagai salah satu pemegang saham Perseroan. Namun peringkat tersebut dibatasi oleh tingkat profitabilitas Perseroan yang moderat dan potensi tekanan pada kualitas aset.

Dana Pelunasan Obligasi (Sinking Fund)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

Hak Senioritas Atas Utang

Hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur subordinasi Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari tetapi menempati prioritas terhadap hak tagih para pemegang semua kelompok modal sendiri Perseroan, termasuk para pemegang saham preferen Perseroan.

Tambahan Utang yang Dapat Diperoleh Perseroan pada masa Yang Akan Datang

Di dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamantan tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh tambahan utang pada masa yang akan datang namun Perseroan berkewajiban menjaga jumlah aktiva yang tidak diagunkan minimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Utang Perseroan yang belum dibayar lunas (outstanding) dalam bentuk obligasi dan medium term note dalam mata uang rupiah yang diperdagangkan di pasar modal.

Hak-hak Pemegang Obligasi Subordinasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi.

11

2. Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Subordinasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi Subordinasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi Subordinasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi pada periode Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.

3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, maka Perseroan harus membayar denda yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi atas kelalaian membayar Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi tersebut sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi yang berlaku atas Jumlah Terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.

4. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku. RUPO dapat diselenggarakan bilamana:

i. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (duapuluh persen) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.Pencabutan pembekuan Obligasi Subordinasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat

ii. Wali Amanat atau OJK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.

5. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud berikut:

a. Berkaitan menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat;


c. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang yang dimuat dalam lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2010, tanggal 6 September 2010.

d. Mengambil keputusan sehubungan dengan usaha Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, tingkat Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, persyaratan dari Perjanjian Perwaliamanatan khusus untuk perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, tingkat Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi tersebut hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Perseroan membayar Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

e. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat, untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI.

12

f. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; dan


Tata Cara Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi

(a) RUPO dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain dimana Obligasi Subordinasi dicatatkan atau yang disepakati Perseroan dan Wali Amanat.

(b) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO

(c) Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua.

(d) Panggilan harus dengan tegas memuat tanggal, jam, tempat dan acara-acara RUPO.

(e) RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseraon atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk notaris yang harus membuat berita acara RUPO.

(f) Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam daftar KTUR yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO

(g) Pemegang Obligasi Subordinasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.

(h) Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi Subordinasi memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

Keterangan selengkapnya tentang Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi (RUPO) dapat dilihat Bab Keterangan Tentang Obligasi Subordinasi.

Sifat-sifat Khusus Obligasi Subordinasi

POJK No. 11/POJK.03/2016 mengatur mengenai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu obligasi subordinasi untuk dapat diperlakukan sebagai modal pelengkap (tier 2) suatu bank, yang pada pokoknya mencakup bahwa telah memperoleh persetujuan OJK untuk dapat diperhitungkan sebagai komponen modal, bersifat subordinasi, memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme Write Down dalam hal Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usaha (point of non-viability)dan memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih serta hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan OJK.

Terkait dengan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi, POJK No. 11/POJK.03/2016 memuat ketentuan bahwa pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi juga dapat ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (cummulative) apabila pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi dapat menyebabkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) secara individu atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 POJK No. 11/POJK.03/2016.

Obligasi Subordinasi merupakan obligasi yang kewajiban pembayarannya tidak dijamin dengan suatu agunan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga, hal tersebut tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamantan, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan

13

dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi terhadap pemegang utang senior.

Tata Cara Pembayaran Bunga Pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dilakukan oleh Perseroan kepada Agen Pembayaran tersebut dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi atas Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang terutang dan telah jatuh tempo.

Dengan dilakukannya pembayaran kepada Agen Pembayaran tersebut, maka tanggung jawab pembayaran kepada Pemegang Obligasi beralih kepada Agen Pembayaran, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.

Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian membayar jumlah Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi dari jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan.

Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang telah lewat), sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar Perseroan dilaksanakan. Untuk menghitung denda dilakukan perhitungan hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.

PEMENUHAN KETENTUAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 36/POJK.04/2014 yaitu :

a. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;

b. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Perseroan yang mendukung pernyataan Perseroan Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan;

c. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

14

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang.

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit dan memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap (Tier 2) serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang sesuai dengan ketentuan POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini digunakan seluruhnya, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini kepada OJK serta Wali Amanat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi digunakan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan juga kepada para Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Wali Amanat.

Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu oleh Perseroan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPO, sesuai dengan Peraturan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam dan LK nomor SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam rangka Penawaran Umum, total biaya sebelum PPN yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah 0,434% dari nilai emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi. Biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk penjamin emisi Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 0,15% dari total nilai emisi Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 yang terdiri dari:

a. 0,10% Jasa Penyelengaraan (Management Fee)

b. 0,025% Jasa Penjualan (Selling Fee)

c. 0,025% Jasa Penjaminan (Underwriting Fee)

2. Biaya jasa untuk penjamin emisi Obligasi Berkelanjutan II Subordinasi Bank Panin Tahun 2016 Tahap I 0,2% dari total nilai emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 yang terdiri dari:

a. 0,1% Jasa Penyelengaraan (Management Fee)

b. 0,05% Jasa Penjualan (Selling Fee)

c. 0,05% Jasa Penjaminan (Underwriting Fee)

3. Biaya lembaga penunjang pasar modal: 0,071% (terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik 0,040%; Konsultan Hukum 0,029%; dan Notaris 0,002%)

4. Biaya jasa profesi penunjang pasar modal: 0,059% (terdiri dari biaya jasa Wali Amanat 0,007% dan Pemeringkat Efek 0,052%)

5. Biaya pencatatan: 0,009% (terdiri dari biaya KSEI 0,001% dan BEI 0,008%)

6. Biaya pendaftaran ke OJK: 0,071%

7. Biaya lain-lain (percetakan, iklan, public expose dan lain-lain): 0,070%

Penggunaan dana atas penerbitan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya telah habis dipergunakan sesuai rencana penggunaan dana seperti yang telah dilaporkan melalui surat, No. 123/DIR/EXT/13 Tanggal 10 April 2013

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

15

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan dan entitas anak secara konsolidasian mempunyai liabilitas sebesar Rp152.314.331 juta dan liabilitas karena komitmen dan kontinjensi sebesar Rp31.782.383 juta. Jumlah liabilitas ini diambil dari angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak yang telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Eny (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa PSAK secara retrospektif dan angka-angka tahun sebelumnya telah disajikan kembali dan adopsi metode revaluasi untuk jenis tertentu dari aset tetap Perseroan, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian Jumlah Liabilitas

LIABILITAS

Liabilitas segera 196.301

Simpanan

Giro 9.622.794

Tabungan 41.604.074

Deposito 77.089.541

Jumlah Simpanan 128.316.409

Simpanan dari Bank Lain 5.494.636

Efek yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali – Pihak Ketiga 4.606.512

Liabilitas Derivatif – Pihak Ketiga 821

Liabilitas Akseptasi 1.577.080

Surat Berharga yang Diterbitkan - Bersih 2.000.912

Pinjaman yang Diterima – Pihak Ketiga 3.308.999

Utang Pajak 242.473

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja 776.201

Beban yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-Lain 1.352.084

Obligasi Subordinasi - Bersih 4.441.903

Jumlah Liabilitas 152.314.331

Liabilitas Komitmen dan Kontinjensi

Liabilitas Komitmen 31.014.410

Liabilitas Kontinjensi 767.973

Jumlah Liabilitas Komitmen dan Kontinjensi 31.782.383

LIABILITAS

1. Liabilitas Segera

Posisi liabilitas segera pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp196.301 juta.

2. Simpanan

Liabilitas dalam bentuk simpanan sebesar Rp128.316.409 juta yang terdiri dari :


Keterangan Rupiah Valuta Asing Jumlah

Giro 6.551.907 3.070.887 9.622.794

Tabungan 32.851.227 8.752.847 41.604.074

Deposito Berjangka 71.765.750 5.323.791 77.089.541

Jumlah 111.168.884 17.147.525 128.316.409

Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun :

Keterangan Rupiah Valuta Asing

Giro 3,15% 0,13%

Tabungan 3,36% 0,15%

Deposito Berjangka 8,64% 1,05%

Giro sebesar Rp14.078 juta, tabungan sebesar Rp51.142 juta dan deposito berjangka sebesar Rp3.760.204 juta diblokir dan dijadikan jaminan kredit.

III. PERNYATAAN UTANG

16

3. Simpanan dari Bank Lain

Liabilitas dalam bentuk simpanan dari bank lain sebesar Rp5.494.636 juta terdiri dari :


Keterangan Rupiah Valuta Asing Jumlah

Giro 189.419 6.540 195.959

Tabungan 96.932 - 96.932

Deposito Berjangka 165.065 - 165.065

Call Money 4.375.000 661.680 5.036.680

Jumlah 4.826.416 668.220 5.494.636

Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun :

Keterangan Rupiah Valuta Asing

Giro 5,27% 0,15%

Tabungan 4,91% -

Deposito Berjangka 6,80% -

Call Money 7,86% 0,52%

4. Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali – Pihak Ketiga

Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali – pihak ketiga terdiri dari:


KeteranganJangka Waktu

Tanggal Jatuh Tempo

Jumlah

IDSD220116182S 39 Hari 4 Januari 2016 448.834


IDBI200516273C 7 Hari 6 Januari 2016 487.263



FR0045 41 Hari 6 Januari 2016 202.626

SPN12160512 35 Hari 7 Januari 2016 528.163

FR0060 37 Hari 7 Januari 2016 203.794

FR0045 38 Hari 7 Januari 2016 101.349

SPN12161111 32 Hari 11 Januari 2016 508.339

FR0028 44 Hari 15 Januari 2016 102.353

PBS008 29 Hari 19 Januari 2016 501.443

PBS008 28 Hari 25 Januari 2016 300.998

PBS008 34 Hari 1 Februari 2016 224.574

PBS008 35 Hari 3 Februari 2016 224.514

Jumlah 4.606.512

5. Liabilitas Derivatif - Pihak Ketiga

Posisi liabilitas derivatif pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp821 juta yang terdiri dari transaksi forward sebesar Rp821 juta.

6. Liabilitas Akseptasi

Posisi liabilitas akseptasi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.577.080 juta yang terdiri dari liabilitas dalam Rupiah sebesar Rp674.512 juta dan liabilitas dalam mata uang asing sebesar Rp902.568 juta.

7. Surat Berharga yang Diterbitkan – Bersih

Surat berharga yang diterbitkan-bersih pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp2.000.912 juta terdiri dari:

17


Uraian Jumlah Kewajiban

Bank

Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 1.000.000

Entitas Anak

Medium Term Note II Clipan Finance Indonesia Tahun 2015 700.000

Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014

Seri B 132.000

Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013

Seri A 113.000

Seri B 40.000

Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012

Seri C 23.000

Jumlah 2.008.000

Surat Berharga yang dibeli kembali -

Diskonto yang belum diamortisasi (7.088)

Surat Berharga Yang Diterbitkan-Bersih 2.000.912

- Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012

Bank melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin yang akan diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap dalam periode paling lama 2 tahun sejak efektifnya pernyataan pendaftaran (12 Desember 2012) dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000 juta.

Dalam rangka penerbitan obligasi berkelanjutan tersebut pada tanggal 20 Desember 2012, Bank menerbitkan obligasi nilai nominal sebesar Rp1.000.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,15% per tahun yang ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi, berjangka waktu 5 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2017.

Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 20 Maret 2013 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 20 Desember 2017.

Berdasarkan surat PT Pefindo tanggal 12 Oktober 2015 No. 1299/PEF-Dir/X/2015 peringkat Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 untuk periode 9 Oktober 2015 sampai dengan 1 Oktober 2016 adalah idAA.

Setelah ulang tahun ke-1 (satu) sejak tanggal emisi, Bank dapat melakukan pembelian kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruhnya untuk disimpan yang di kemudian hari dapat dijual kembali atau sebagai pelunasan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bank telah melakukan pembayaran bunga melalui KSEI sesuai dengan jadwal.

- Medium Term Notes II Clipan Finance Indonesia Tahun 2015 (MTN)

Pada tanggal 26 Maret 2015, CFI menerbitkan Penawaran Terbatas MTN II dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,75% per tahun dan jumlah nominal sebesar Rp700.000 juta. Jatuh tempo MTN II ini adalah pada tanggal 26 Maret 2018.

Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 26 Juni 2015 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 26 Maret 2018.

Berdasarkan hasil pemeringkatan PT Pefindo No.445/PEF-Dir/III/2015 tanggal 24 Maret 2015, peringkat MTN II Clipan Finance Indonesia tahun 2015 adalah A+ (Single A Plus) untuk periode 24 Maret 2015 sampai dengan 1 Maret 2016.

CFI memberikan jaminan fidusia berupa piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen kepada pihak ketiga.

18

Wali amanat untuk penerbitan MTN II ini adalah PT Bank Mega Tbk. CFI telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan. Pembayaran bunga dan nominal MTN II dilakukan melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai jadwal.

- Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014

Pada tanggal 19 Maret 2014, VMF menerbitkan obligasi tahap III diberi nama Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 dengan nilai nominal Rp135.000 juta, tingkat bunga tetap, yang ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dan terdiri dari:

- Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000 juta berjangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 11,00% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Maret 2015. Obligasi seri A telah dilunasi oleh VMF pada tanggal 27 Maret 2015.

- Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp132.000 juta berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 12,55% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Maret 2017.

Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan. Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 19 Juni 2014 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 29 Maret 2015 untuk Seri A dan tanggal 19 Maret 2017 untuk Seri B.

Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk. VMF telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nominal obligasi melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai jadwal.

- Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013

Pada tanggal 24 Desember 2013, VMF menerbitkan obligasi tahap II diberi nama Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013 dengan nilai nominal Rp153.000 juta, tingkat bunga tetap, yang ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dan terdiri dari:

- Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp113.000 juta berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 11,84% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2016.

- Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp40.000 juta berjangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 12,15% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2017.

Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan. Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 24 Maret 2014 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 24 Desember 2016 untuk Seri A dan tanggal 24 Desember 2017 untuk Seri B.

Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk. VMF telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nominal obligasi melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai jadwal.

- Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012

Pada tanggal 11 Desember 2012, VMF menerbitkan obligasi tahap I diberi nama Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 dengan nilai nominal Rp300.000 juta, tingkat bunga tetap, yang ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dan terdiri dari:

- Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp50.000 juta berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 7,25% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2013. Obligasi Seri A telah dilunasi pada tanggal 21 Desember 2013.

- Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp227.000 juta berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,00% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Desember 2015. Obligasi seri B ini telah dilunasi oleh VMF pada tanggal 11 Desember 2015.

- Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp23.000 juta berjangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,05% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Desember 2016.

Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan. Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 11 Maret

19

2013 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 21 Desember 2013 untuk Seri A, tanggal 11 Desember 2015 untuk Seri B dan tanggal 11 Desember 2016 untuk Seri C.

Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Sinarmas Tbk. VMF telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nominal obligasi melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai jadwal.

8. Pinjaman Yang Diterima

Posisi pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp3.308.999 juta yang terdiri dari:


Keterangan Jangka waktuTingkat bunga rata-

rata per tahunJumlah

Bank

Dollar Amerika Serikat

Pinjaman dari Lembaga Keuangan Non-Bank 5 Tahun LIBOR 6 Bulan + 2,5% 409.811

7 tahun LIBOR 6 Bulan + 3,0% 156.612

Sub Jumlah 566.423

CFI

Rupiah

PT Bank Central Asia Tbk 2 -3 Tahun 11,71% 293.804

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten 3 Tahun 11,54% 269.275

PT Bank KEB Hana Indonesia 1 - 3 Tahun 12,00% 257.626

PT Bank ICBC Indonesia 3 Tahun 12,00% 222.773

PT Bank Victoria International 1 - 4 Tahun 11,90% 220.037

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 1 - 4 Tahun 12,34% 150.928

PT Bank Danamon Indonesia Tbk 1 - 4 Tahun 12,67% 126.533

PT Maybank Indonesia (d/h PT Bank International Indonesia 3 Tahun 12,16% 106.566

VMF

Rupiah

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 1 Tahun 11,00% 505.245

PT Bank Victoria International 1 Tahun 11,58% 150.000

PT Bank ICBC Indonesia 3 Tahun 13,00% 93.889

PT Bank Permata 3 Bulan - 3,5 Tahun 12,78% 92.559

PT Bank Resona Perdania 39 - 40 Bulan COLF + 3,75% 92.222

PT Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga 4 Tahun 12,75% 69.995

Lainnya (masing-masing di bawah 5%) 91.124

Jumlah 3.308.999

9. Utang Pajak

Posisi utang pajak pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp242.473 juta yang terdiri dari :


Uraian Jumlah

Perseroan

Pajak Penghasilan Badan 95.497

Pajak Penghasilan

Pasal 21 16.121

Pasal 23/26 118.025

Pajak Pertambahan Nilai - Bersih 906

Entitas Anak

20

Pajak Penghasilan Badan 2.219

Pajak Penghasilan

Pasal 21 1.549

Pasal 23/26 7.762

Pasal 25 34

Pajak Pertambahan Nilai – Bersih 360

Jumlah 242.473

Pada tanggal 30 Januari 2015, VMF mengajukan keberatan dengan surat No. 008/VMF-ACC/XIII/I/15-033/VMF-ACC/XIII/I/15 untuk tahun pajak 2011 dan 2010, masing-masing sebesar Rp11.293 juta dan Rp5.953 juta, yang dicatat sebagai beban yang ditangguhkan dalam akun aset lain-lain-lainnya.

Pada tanggal 17 Februari 2015, CFI mengajukan keberatan dengan surat No. 046/CFI/DIR/II/2015-060/CFI/DIR/II/2015 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk tahun pajak 2010 dan 2011 masing-masing sebesar Rp6.612 juta dan Rp20.902 juta. CFI juga mengajukan permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak dengan surat No. 061/CFI/DIR/II/2015-073/CFI/DIR/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 atas Surat Tagihan Pajak untuk tahun pajak 2010 dan 2011 masing-masing sebesar Rp302 juta dan Rp1.126 juta, yang dicatat sebagai beban yang ditangguhkan dalam akun aset lain-lain-lainnya.

10. Beban Yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-lain

Liabilitas lain-lain per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.352.084 juta yang terdiri dari :


Keterangan Jumlah

Perseroan

Pendapatan diterima di muka 423.363

Bunga yang masih harus dibayar 403.216

Setoran jaminan 149.030

Liabilitas pada pihak ketiga 10.644

Lainnya 151.126

Entitas Anak

Liabilitas titipan setoran nasabah 118.845

Biaya yang masih harus dibayar 22.029

Lainnya 73.831

Jumlah 1.352.084

11. Obligasi Subordinasi – Bersih

Posisi Obligasi Subordinasi - Bersih pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp4.441.903 juta yang terdiri atas:


Keterangan Jumlah

Rupiah

Nilai nominal

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I

Tahun 2012 2.000.000

Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010

2.460.000

Obligasi yang beredar 4.460.000

Obligasi yang dibeli kembali -

Diskonto yang belum diamortisasi (18.097)

Bersih 4.441.903

21

- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012

Bank melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin yang akan diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap dalam periode paling lama 2 tahun sejak efektifnya pernyataan pendaftaran (12 Desember 2012) dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp4.000.000 juta.

Dalam rangka penerbitan obligasi subordinasi berkelanjutan tersebut pada tanggal 20 Desember 2012, Bank menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 sebesar Rp2.000.000 juta. Wali amanat dari penerbitan obligasi subordinasi ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Obligasi subordinasi berjangka waktu 7 tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2019. Tingkat bunga obligasi subordinasi menggunakan tingkat bunga tetap sebesar 9,40% per tahun.

Bank tidak mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali seluruh atau sebagian pokok obligasi subordinasi. Bunga obligasi subordinasi ini dibayarkan setiap triwulan mulai tanggal 20 Maret 2013 dan terakhir pada tanggal 20 Desember 2019.

Dalam hal terjadi penutupan usaha, pembagian harta kekayaan Bank hasil likuidasi untuk pembayaran jumlah terutang oleh Bank kepada pemegang obligasi subordinasi hanya akan dibayarkan setelah dipenuhinya seluruh liabilitas pembayaran Bank kepada utang senior. Hak tagih sehubungan dengan obligasi subordinasi menempati peringkat paripassu tanpa preferensi di antara para pemegang obligasi subordinasi.

Obligasi subordinasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aset lain Bank dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun.

Berdasarkan surat PT Pefindo tanggal 12 Oktober 2015 No. 1300/PEF-Dir/X/2015 peringkat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 untuk periode 9 Oktober 2015 sampai dengan 1 Oktober 2016 adalah idAA-.

- Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010

Pada tanggal 9 November 2010, Bank menerbitkan Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010 sebesar Rp2.460.000 juta. Wali amanat dari penerbitan obligasi subordinasi ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Obligasi subordinasi berjangka waktu 7 tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 November 2017. Tingkat bunga obligasi subordinasi menggunakan tingkat bunga tetap sebesar 10,5% per tahun.

Bank tidak mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali seluruh atau sebagian pokok obligasi subordinasi.

Bunga obligasi subordinasi ini dibayarkan setiap triwulanan mulai tanggal 9 Februari 2011 dan terakhir pada tanggal 9 November 2017.

Dalam hal terjadi penutupan usaha, pembagian harta kekayaan Bank hasil likuidasi untuk pembayaran jumlah terutang oleh Bank kepada pemegang obligasi subordinasi hanya akan dibayarkan setelah dipenuhinya seluruh liabilitas pembayaran Bank kepada utang senior. Hak tagih sehubungan dengan obligasi subordinasi menempati peringkat paripassu tanpa preferensi di antara para pemegang obligasi subordinasi.

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aset lain Bank dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun.

Berdasarkan surat PT Pefindo tanggal 12 Oktober 2015 No. 1300/PEF-Dir/X/2015 peringkat Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010 untuk periode 9 Oktober 2015 sampai dengan 1 Oktober 2016 adalah idAA-.

Dalam perjanjian perwaliamanatan, telah diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank dimana Bank tidak diperbolehkan melakukan beberapa hal berikut ini:

• Mengurangi Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.

• Mengadakan perubahan bidang usaha

• Melakukan penyertaan modal melebihi ketentuan Bank Indonesia atau lembaga otoritas keuangan yang berwenang.

22

• Melakukan penggabungan atau peleburan atau reorganisasi dengan perusahaan lain, kecuali karena adanya ketentuan pemerintah atau Bank Indonesia.

• Menjual atau mengalihkan atau memindah tangankan dengan cara apapun juga sebagian atau seluruh aset tetap berupa tanah dan bangunan di atasnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

• Menjaminkan atau membebani dengan cara apapun harta kekayaan Bank, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga manapun.

12. Liabilitas Komitmen dan Kontinjensi

Liabilitas komitmen dan kontinjensi per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp31.782.383 juta yang terdiri dari:


Keterangan Jumlah

Perseroan

Komitmen

Liabilitas Komitmen

Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan 30.293.687

L/C yang irrevocable dan masih berjalan dalam rangka ekspor dan impor 720.723

Jumlah Liabilitas Komitmen 31.014.410

Kontinjensi

Bank Garansi 698.484

Standby L/C 69.489

Jumlah Liabilitas Komitmen 767.973

Jumlah 31.782.383

LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DIATAS DAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DIATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM BAB XV PROSPEKTUS INI

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANT) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN PEMEGANG SAHAM PUBLIK, SEHINGGA TIDAK ADA PENCABUTAN DARI PEMBATASAN-PEMBATASAN TERSEBUT.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2015 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDENPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DAIR KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

23

A. UMUM

Kondisi ekonomi makro Indonesia dalam tiga tahun terakhir dipenuhi tantangan dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat sampai dengan semester II-2015 serta pasar finansial yang volatil di tengah isu kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS), Fed Fund Rate. Perekonomian nasional dalam tren perlambatan sejak mencapai rekor tertinggi di era reformasi sebesar 6,5% (year-on-year/yoy) pada 2011 dan 6,23% (yoy) pada 2012. Perlambatan menjadi semakin dalam sejak kenaikan BI Rate sebesar 175 bps dalam tempo lima bulan di tahun 2013. Pada tahun 2015, ekonomi hanya tumbuh 4,79% (yoy) atau hampir menyamai level pertumbuhan sebelum 2004.

Kondisi tersebut berpengaruh pada pertumbuhan kredit bank umum juga turut melambat dari 24,59% (yoy) [2011] menjadi hanya 10,44% (yoy) [2015]. Demikian pula dengan pertumbuhan pendapatan bunganya yang melambat menjadi hanya 13,84% (yoy) [2015] dari 44,83% (yoy) [2011]. Di sisi lain, kenaikan BI Rate mendorong kenaikan suku bunga pasar uang antarbank dan meningkatnya persaingan penghimpunan dana serta menaikkan biaya dana dan beban bunga perbankan. Beban bunga melonjak dari turun 1,03% (yoy) [2012] menjadi naik 36,59% (yoy) [2014] kendati kemudian melambat menjadi 15,12% (yoy) [2015]. Kenaikan biaya dana di tengah melambatnya pendapatan bunga dan kredit tadi menyebabkan melambatnya penghimpunan dana dan, dengan demikian, kenaikan total aset. Kenaikan dana pihak ketiga (DPK) melambat dari 19,07% (yoy) [2011] menjadi 7,26% (yoy) [2015]. Peningkatan total aset melambat dari 21,54% (yoy) [2011] menjadi 9,21% (yoy) [2015].

Sentimen negatif dari isu kenaikan suku bunga The Fed menyebabkan tekanan pada harga obligasi dan nilai tukar rupiah. Kurs rupiah melemah hingga sempat menembus level psikologis Rp14.000 per dollar AS. Bersama dengan perlambatan kegiatan ekonomi dan bisnis nasional, tekanan di market tersebut menyebabkan penurunan kualitas aset yang terlihat dari meningkatnya beban pencadangan dan aktiva (terutama kredit dan surat berharga) bermasalah. Rasio NPL naik dari 1,90% (2012) menjadi 2,49% (2015).

Kondisi perbankan umum nasional tersebut juga terefleksi pada PT Panin Bank Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”). Total Aset Perseroan naik secara moderat cenderung rendah sebesar 6,1% (yoy) menjadi Rp183,12 triliun. Kenaikan tersebut sedikit lebih baik dibandingkan pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,2% (yoy). Pertumbuhan ekonomi nasional yang masih lambat menyebabkan kredit sebagai komponen terbesar aset dibukukan sebesar Rp117,74% triliun atau tumbuh 5,2% (yoy), melambat dari 8,6% (yoy) di tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang lambat terjadi pada kredit rupiah sedangkan kredit valas cenderung stagnan atau tidak berubah dari posisi tahun lalu sebagai dampak kehati-hatian di tengah kurs rupiah yang tertekan sepanjang 2015. Sementara itu, kenaikan total aset terutama berasal dari kenaikan ekuitas yang meningkat 33,6% (yoy) menjadi Rp30,8 triliun terutama karena timbulnya surplus revaluasi aset tetap. Simpanan nasabah relatif tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp128,3 triliun sebesar sejalan dengan lambatnya pertumbuhan kredit yang diberikan. Kenaikannya hanya sebesar 1,8% (yoy) atau lebih rendah dari pada 2014 yang sebesar 4,9% (yoy).

Dikendalikannya kenaikan simpanan dan kewajiban secara umum membantu Perseroan memperlambat kenaikan beban bunga dari 34,6% (yoy) menjadi 4,6% (yoy). Sehingga, pendapatan bunga bersih (NII) dibukukan sebesar Rp7,20 triliun atau tumbuh membaik dari 2,0% (yoy) menjadi 16,0% (yoy). Meskipun pada saat yang sama kondisi ekonomi yang digambarkan di atas tadi menyebabkan lambatnya kenaikan aktiva produktif terutama kredit sehingga berimbas pada pendapatan bunga. Pertumbuhan pendapatan bunga melambat menjadi 9,2% (yoy) dibandingkan 19,3% (yoy) di tahun sebelumnya dengan nilai Rp16,92 triliun. Beban pencadangan mengalami kenaikan sebesar 194,4% (yoy) di tengah menurunnya kualitas kredit beberapa debitur sebagai imbas perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dalam tiga tahun terakhir. Hal itu menyebab laba bersih setelah pajak tersesuaikan menjadi Rp1,57 triliun dari Rp2,59 triliun di tahun sebelumnya. Dengan realisasi tersebut, rasio CAR dan NIM membaik, kendati beberapa parameter profitabilitas lainnya seperti ROA dan ROE mengalami penurunan. LDR pada level yang optimal dalam memanfaatkan sumber dana namun rasio-rasio likuiditas lainnya masih relatif mencukupi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

Perlambatan kredit Perseroan tersebut menyebabkan penyesuaian pada pangsa pasar Panin Bank di industri perbankan nasional. Per Desember 2015, pangsa total aset Panin Bank sebesar 2,76%, pangsa kredit 2,82% dan pangsa DPK 2,77% dari perbankan umum. Perseroan senantiasa mencari peluang pasar yang prospektif guna meningkatkan portofolio kredit dan pembiayaannya agar mampu sejalan dengan tren industri khususnya beberapa bank yang menjadi pesaing (peers). Meskipun demikian, fokus strategi pada

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

24

konsolidasi internal dianggap cukup tepat di tengah situasi saat ini terlebih bila menengok beberapa peers yang juga cenderung membatasi ekspansinya setelah sebelumnya mengalami pertumbuhan kredit yang cukup tinggi.

Di tengah lingkungan eksternal yang kurang menguntungkan pada beberapa tahun terakhir, Perseroan secara umum dinilai mampu memelihara kinerja yang sehat dengan permodalan yang kuat. Pengakuan atas kinerja Bank secara keseluruhan terlihat dari penghargaan dari pihak eksternal yang diraih. Pada pertengahan tahun 2015, Bank meraih penghargaan dari majalah Infobank sebagai bank terbaik pada kategori bank dengan aset Rp100 triliun ke atas. Sedangkan dalam Indonesia Banking Award yang diselenggarakan oleh Indonesia Banking School dan Tempo Media Group di September 2015, Bank bersama dua bank meraih penghargaan pada kategori The Most Efficient Bank untuk kelompok bank swasta nasional beraset Rp20 triliun-100 triliun dan The Most Reliable Bank bersama satu bank swasta nasional lain untuk kelompok bank yang sama.

Perseroan tetap melanjutkan berbagai pengembangan dan penataan bisnis internal baik dalam jaringan pelayanan, teknologi informasi dan sumber daya manusia kendati ekspansi bisnis dilakukan dengan sangat selektif. Perseroan berusaha lebih kompetitif dalam persaingan dengan memanfaatkan perubahan kemajuan teknologi. Tim pemasaran dibentuk dan dibina serta dilatih sejalan dengan pertumbuhan jumlah cabang untuk menjaring nasabah-nasabah baru secara nasional. Dari sisi produk, Perseroan akan terus mengembangkan dan menambah produk dan jasa baru untuk melayani nasabah-nasabah dengan menerapkan konsep consumer centric. Dengan senantiasa melalui tahap analisis risiko yang sangat matang, rencana pengembangan produk dan/atau aktivitas baru dilanjutkan dalam rangka menjawab tantangan kompetisi maupun perkembangan kebutuhan nasabah. Produk dan/atau aktivitas baru yang tengah disiapkan terutama difokuskan pada produk/aktivitas baru yang bertujuan meningkatkan fee-based income dan diversifikasi sumber dana murah misalnya penjualan reksadana dan bancassurance, merchant acquiring, Tabungan Rencana Emas, kerja sama co-brand antarbank serta sumber dana jangka panjang seperti rencana penawaran umum obligasi ini.

Langkah diversifikasi tersebut dimaksudkan untuk semakin mengarahkan preferensi konsumen perbankan agar mengedepankan keunggulan dan manfaat produk ketimbang tingkat suku bunga sekaligus sejalan dengan upaya pemerintah memperdalam pasar keuangan dan perbankan nasional (financial deepening). Hal tersebut semakin relevan jika menengok perilaku nasabah terutama menengah-atas dalam memilih produk berbunga tinggi (deposito) dalam kondisi bisnis yang lesu dua tahun terakhir di tengah masih terbatasnya keragaman produk perbankan. Untuk itu, di luar deposito, produk-produk simpanan lain yang ditawarkan oleh Panin Bank antara lain GiroPanin, Tabungan Panin, Tabungan Junior, Tabungan Bisnis, Tabungan Rencana dan PanDollar. Produk pengembangan seperti Tabungan Power Saver dan E-Saver yang menawarkan tingkat bunga menarik serta Giro Multicurrency juga disiapkan dan terus dikembangkan.

Bertambahnya pelaku baru dalam industri perbankan nasional memberikan dampak yang cukup signifikan antara lain semakin baiknya produk jasa, pelayanan dan praktek perbankan nasional. Perseroan berusaha lebih kompetitif dalam persaingan dengan memanfaatkan perubahan kemajuan teknologi. Pemasaran dan layanan disediakan dalam berbagai platform seperti internet banking, SMS banking, telephone banking, call Panin dan jaringan ATM dengan fitur yang lengkap dan terintegrasi dalam suatu paket layanan Panin One Access. Perseroan juga telah menyediakan layanan cash management bagi nasabah korporasi serta mengembangkan layanan wealth management bagi nasabah Prioritas.

Perseroan menjalankan operasional bisnisnya melalui sekitar 566 kantor cabang yang terdiri dari 61 Kantor Cabang, 452 Kantor Cabang Pembantu dan 53 Kantor Kas yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk melayani nasabah-nasabah Perseroan di luar negeri, Perseroan memiliki 1 (satu) kantor cabang di Cayman Islands dan 1 (satu) kantor perwakilan di Singapura. Perseroan juga memiliki hubungan korespondensi dengan bank-bank di luar negeri antara lain dengan Australia & New Zealand Bank (Australia), Overseas-Chinese Banking Corporation dan United Overseas Bank Ltd., (Singapura), The Bank of New York, American Express Bank, Standard Chartered Bank, JP Morgan Chase Bank, Wachovia Bank dan Citibank N.A. (Amerika Serikat), Mizuho Corporate Bank (Jepang), Toronto Dominion Bank (Kanada), UBS AG (Switzerland), Commerzbank (Frankfurt), ANZ Bank (New Zealand) dan lain-lain.

Cabang-cabang baru telah dibuka di lokasi-lokasi yang potensial dan teknologi yang lebih mutakhir telah digunakan sebagai platform teknologi yang lebih kokoh, handal dan fleksibel dalam mendukung operasi Perseroan. Setelah menerapkan disaster recovery center, core banking dan teller system telah selesai diimplementasikan di seluruh cabang pada tahun 2011. Pengakuan atas keberhasilan ini dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan “Country and Regional Awards, Best Improved Bank in Asia” untuk ketegori Bank Ritel dari The Asian Banker.

25

Kemajuan terus diupayakan dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, tidak saja di bidang kompetensi pelayanan nasabah dan pengembangan produk tetapi juga di bidang-bidang penting lainnya seperti pengelolaan risiko dan aspek kepatuhan. Komitmen Perseroan pada praktek tata kelola perusahaan yang sehat juga tetap memegang peran penting. Perseroan telah memantapkan diri untuk terus mempertahankan strategi sesuai visi-misi sebagai bank ritel dan bisnis terkemuka dalam lingkungan yang semakin dinamis dan global ini. Kami percaya bahwa pengalaman, jaringan, kemitraan dan kepercayaan yang telah kami bina selama bertahun-tahun akan terus menjadi kunci keunggulan yang menempatkan Perseroan pada posisi yang menguntungkan di industri perbankan. Konsolidasi bisnis internal, peningkatan efisiensi dan produktivitas, penataan organisasi dan sumber daya manusia, pemeliharaan kualitas aset terutama kredit serta peningkatan porsi dana murah melalui perluasan basis nasabah mass market adalah beberapa strategi yang ditempuh guna perningkatan kineja ke depan.

Kinerja perbankan nasional termasuk Perseroan diperkirakan akan lebih baik pada tahun 2016 ini sejalan dengan outlook perekonomian yang relatif lebih cerah terutama setelah kebijakan moneter dan fiskal diperlonggar melalui penurunan BI Rate dan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) serta berbagai paket kebijakan ekonomi yang mendorong peningkatan belanja pemerintah. Prospek ekonomi dan perbankan yang lebih cerah mendorong Perseroan untuk memutuskan menggelarkan corporate action ini.

B. KEUANGAN

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan entitas anak secara konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 2012 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak yang telah diaudit -oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya masing-masing tertanggal 12 Mei 2016, 6 Februari 2015, 24 Maret 2014, 25 Maret 2013 dan 15 Maret 2012. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 tertanggal 12 Mei 2016 memuat paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa PSAK secara retrospektif dan angka-angka tahun sebelumnya telah disajikan kembali, dan adopsi metode revaluasi untuk jenis tertentu dari aset tetap Perseroan. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 tertanggal 15 Maret 2012 memuat paragraf penjelasan mengenai perubahan akuntansi atas penyisihan penghapusan aset non-produktif dan transaksi rekening administratif.

IKHTISAR DATA KEUANGAN

(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali dalam Persentase)

KETERANGAN 31 Desember

2015 2014*) 2013*)

Jumlah Pendapatan Bunga 16.914.828 15.491.547 12.982.087

Beban Bunga 9.713.532 9.284.606 6.896.413

Pendapatan Bunga - Bersih 7.201.296 6.206.941 6.085.674

Pendapatan Operasional Lainnya 1.017.918 1.878.131 1.352.293

Beban - kerugian penurunan nilai/penyisihan penghapusan 1.362.457 462.871 538.511

Beban Operasional Lainnya 4.431.261 4.089.004 3.636.136

Beban Operasional Lainnya - Bersih 4.775.800 2.673.744 2.822.354

Laba Operasional 2.425.496 3.533.197 3.263.320

Pendapatan Non-Operasional - Bersih 32.188 143.800 48.281

Laba Sebelum Pajak Penghasilan 2.457.684 3.676.997 3.311.601

Beban Pajak 889.839 1.083.254 812.568

Laba Bersih 1.567.845 2.593.743 2.499.033

Jumlah Aset 183.120.540 172.638.682 164.190.587

Jumlah Liabilitas 152.314.331 149.581.791 144.638.097

Jumlah Ekuitas 30.806.209 23.056.891 19.552.490

Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas 183.120.540 172.638.682 164.190.587

Jumlah Liabilitas /Jumlah Aset (%) 83,18 86,64 88,09

26

Jumlah Liabilitas/ Jumlah Ekuitas (%) 494,43 648,75 739,74

Jumlah Kredit yang diberikan - bersih / Jumlah Aset 64,30 64,84 62,78

Kredit yang diberikan-bersih /

Jumlah aset produktif - bersih(%) 63,00 60,03 59,43

Jumlah Aset Produktif - Bersih / Jumlah aset (%) 102,05 108,02 105,62

Jumlah Simpanan / Jumlah aset (%) 73,07 75,80 76,21

Rasio Usaha

Pendapatan Bunga / Jumlah Aset Produktif – Bersih (%) 9,05 8,31 7,49

Pendapatan Bunga - Bersih / Rata - rata Jumlah

Aset (%) 4,05 3,69 3,89

Pendapatan Bunga - bersih / Rata - rata Jumlah

Ekuitas (%) 26,74 29,13 33,47

Pendapatan Bunga - bersih / Rata - Rata Aset

Produktif – Bersih (%) 3,86 3,45 3,67

Laba Operasional / Rata - Rata

Jumlah Aset (%) 1,36 2,10 2,08

Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah

Pendapatan Bunga (%) 14,53 23,74 25,51

Laba Bersih / Jumlah Pendapatan Bunga (%) 9,27 16,74 19,25

Laba Bersih / Rata - Rata Jumlah Aset (%) 0,88 1,54 1,60

Laba Bersih / Rata - Rata Jumlah Ekuitas (%) 5,82 12,17 13,74

Laba Bersih / Rata - Rata Jumlah Aset Produktif (%) 0,84 1,44 1,51

Rasio Pertumbuhan

Pendapatan Bunga (%) 9,19 19,33 12,90

Pendapatan Operasional – Bersih (%) 16,02 1,99 11,18

Laba Bersih (%) (39,55) 3,79 9,62

Jumlah Aset (%) 6,07 5,15 10,14

Jumlah Liabilitas (%) 1,83 3,42 9,37

Jumlah Ekuitas (%) 33,61 17,92 16,26

Rasio Likuiditas

LDR (%) 93,83 90,35 87,17

Rasio Kualitas Aset

NPL Net (%) 0,55 0,52 0,75

Rasio Permodalan

CAR - Risiko Kredit Dan Pasar (%) 22,24 19,20 18,62

CAR - Risiko Kredit(%) 22,36 19,33 18,88

*) Disajikan kembali sehubungan dengan penerapan PSAK 24 (revisi 2013).

1. Pendapatan Bunga

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Pendapatan Bunga untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp16.914.828 Juta yang telah meningkat sebesar Rp1.423.281 Juta atau sebesar 9,19% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sebesar Rp15.491.547 Juta . Hal ini terutama berasal dari peningkatan pada pinjaman yang diberikan dan piutang sebesar Rp1.202.693 Juta atau 8,77%.


Pendapatan Bunga untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp15.491.547 Juta yang telah meningkat sebesar Rp2.509.460 Juta atau sebesar 19,33% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sebesar Rp12.982.087 Juta .

27

Hal ini terutama berasal dari peningkatan pada pinjaman yang diberikan dan piutang sebesar Rp1.918.713 Juta atau 16,28%.

2. Beban Bunga


Beban bunga untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp9.713.532 Juta yang telah meningkat sebesar Rp428.926 Juta atau 4,62% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sebesar Rp9.284.606 Juta. Peningkatan tersebut terutama dikarenakan adanya peningkatan pada simpanan dari bank lain yang meningkat sebesar Rp148.588 Juta atau sebesar 57,67% dari tahun sebelumnya.


Beban bunga untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp9.284.606 Juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp2.388.193 Juta atau 34,63% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sebesar Rp6.896.413. Kenaikan tersebut terutama dikarenakan adanya kenaikan pinjaman yang diterima sebesar Rp 103.007 atau 61,98% dan kenaikan pada simpanan sebesar Rp2.353.881 atau 43,07%.

3. Pendapatan Bunga – Bersih


Pendapatan bunga bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp7.201.296 Juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp994.355 Juta atau 16,02% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sebesar Rp6.206.941 Juta.


Pendapatan bunga bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp6.206.941 Juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp121.267 Juta atau 1,99% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sebesar Rp6.085.674 Juta.

Grafik Pertumbuhan Pendapatan Bunga – Bersih(dalam Jutaan Rupiah)

28

4. Pendapatan Operasional Lainnya


Pendapatan operasional lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.017.918 Juta yang mengalami penurunan sebesar Rp 860.213 Juta atau 45,80% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp1.878.131 Juta. Penurunan tersebut terutama berasal dari kerugian yang belum direalisasi oleh Perseroan akibat penurunan nilai efek yang diperdagangkan sebesar Rp160.252 atau 143,86% dari periode sebelumnya.


Pendapatan operasional lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.878.131 Juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp525.838 Juta atau 38,88% yang dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sebesar Rp1.352.293 Juta. Kenaikan tersebut terutama dikarenakan adanya kenaikan pada nilai wajar efek yang diperdagangkan sebesar Rp257.260 Juta atau 176.37%, namun belum direalisasi dan kenaikan pada laba bersih entitas asosiasi sebesar Rp48.527 Juta atau 86,07%

5. Beban Operasional Lainnya


Beban operasional lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp4.431.261 Juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp342.257 atau 8,37% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sebesar Rp4.089.004 Juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pemeliharaan dan perbaikan sebesar Rp36.000 Juta atau 26,24%, beban pajak sebesar Rp46.336 Juta atau 62,71% dan beban honorarium sebesar Rp24.178 Juta atau 84,43%.


Beban operasional lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp4.089.004 Juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp452.868 Juta atau 12,45% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sebesar Rp3.636.136 Juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp93.910 Juta atau 31,69%, beban sewa sebesar Rp30.897 Juta atau 36,37% dan beban pajak sebesar Rp20.708 Juta atau sebesar 38,94%.

6. Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya – Bersih


Beban operasional lain bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp4.775.800 Juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp2.102.056 atau 78,62% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sebesar Rp2.673.744 Juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban kerugian nilai sebesar Rp899.586 Juta atau sebesar 194,35%.


Beban operasional lain bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp2.673.744 Juta yang mengalami penurunan sebesar Rp148.610 atau 5,27% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sebesar Rp2.822.354 Juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan operasional lainnya, sebesar Rp525.838 Juta atau 38,88%, yang dapat mengimbangi dengan penurunan beban operasional lainnya – bersih.

29

Grafik Perkembangan Beban Operasional lainnya – Bersih(Dalam Jutaan Rupiah)

7. Laba Operasional


Laba operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp2.425.496 Juta yang mengalami penurunan sebesar Rp1.107.701 Juta atau sebesar 31,35% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sebesar Rp3.533.197 Juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban operasional – bersih lainnya yang berasal dari jumlah beban kerugian penurunan nilai wajar efek dari aspek keuangan dan non-keuangan sebesar Rp899.586 atau 194,35%.


Laba operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp3.533.197 Juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp269.877 Juta atau 8,27% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sebesar Rp3.263.320 Juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dalam rupiah atas efek yang diperdagangkan Perseroan sebesar Rp36.027 atau 103,59% dan juga disebabkan oleh penurunan beban operasional – bersihlainnya sebesar Rp148.610 Juta atau 5,27%

Grafik Pertumbuhan Laba Operasional(Dalam Jutaan Rupiah)

8. Laba Bersih


Laba bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.567.845 Juta yang mengalami penurunan sebesar Rp1.025.898 Juta atau 39,55% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sebesar Rp2.593.743 Juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan nilai efek yang diperdagangkan yang mengalami penurunan sebesar Rp160.252 Juta atau 143,86% dan penurunan bagian laba bersih entitas asosiasi sebesar Rp85.323 Juta atau 81,33%

30


Laba bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp2.593.743 Juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp94.710 Juta atau 3,79% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sebesar Rp2.499.033 Juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada pendapatan non –operasional - bersih lainnya yang mengalami kenaikan sebesar Rp95.519 Juta atau 197,84%.

Grafik Pertumbuhan Laba Bersih(dalam Jutaan Rupiah)

9. Aset


Total aset pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 ada sebesar Rp183.120.540 Juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp10.481.858 Juta atau 6,07% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sebesar Rp172.638.682 Juta. Kenaikan tersebut terutama dikarenakan adanya penambahan aset tetap sebesar Rp6.632.557 Juta atau 265,11% yang terdiri dari pembelian tanah dan bangunan, inventaris kantor dan revaluasi pada aset tetap untuk kategori tanah dan bangunan yang sudah dimiliki oleh Perseroan. Dan juga penambahan akun giro pada bank lain yang mengalami kenaikan sebesar Rp606.186 Juta atau 117,55% dari periode sebelumnya.


Total aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp172.638.682 Juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp8.448.095 Juta atau 5,15% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sebesar Rp164.190.587 Juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan efek-efek sebesar Rp2.559.577 Juta atau 11,61% dari periode sebelumnya serta mendapatkan dorongan dari piutang-piutang usaha yang berasal dari Sewa Pembiayaan dan Pembiayaan Konsumen yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar Rp122.961 Juta dan Rp878.861 atau 6,60% dan 23,78%.

10. Liabilitas


Total liabilitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp152.314.331 Juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp2.732.540 Juta atau 1,83% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sebesar Rp149.581.791 Juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar Rp1.389.585 Juta atau 43,20% dan kenaikan simpanan sebesar Rp2.211.156 atau 1,75%.

31


Total liabilitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp149.581.791 Juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp4.943.694 atau 3,42% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sebesar Rp144.638.097 Juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah simpanan sebesar Rp5.848.600 Juta atau 4,86%.

Bank masih mampu melunasi seluruh kewajiban dan pinjaman yang dimilikinya, hal ini terlihat terjadi kenaikan bagi hasil rata-rata selama tahun dari tahun 2013-2015.

Jenis 2015 2014 2013

Giro Rupiah 3,15% 3,22% 3,04%

Giro Valas 0,13% 0,14% 0,15%

Tabungan Rupiah 3,36% 1,43% 1,91%

Tabungan Valas 0,15% 0,14% 0,15%

Deposito Rupiah 8,64% 7,63% 5,93%

Deposito Valas 1,05% 1,26% 0,98%

Selain itu kenaikan suku bunga pinjaman yang diterima tidak mengalami kenaikan yang signifikan sehingga tidak mempengaruhi pengembalian.

Dengan pengakuan beban bunga yang masih harus dibayar adalah :

Beban yang masih harus dibayar 2015 2014 2013

Bank 403.216 295.971 250.522

Entitas Anak 22.029 21.865 26.694

Total 425.245 317.836 277.216

Hal ini seiiring dengan kenaikan jumlah liabilitas dan suku bunga.

11. Ekuitas


Total ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp30.806.209 Juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp7.749.318 Juta atau 33,61% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sebesar Rp23.056.891 Juta. Kenaikan tersebut terutama dikarenakan kenaikan pada pendapatan komprehensif lain sebesar Rp6.142.124 Juta atau 2.856,35% yang terutama terdiri dari revaluasi pada aset tetap.


Total ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp23.056.891 Juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp3.504.401 Juta atau 17,92% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sebesar Rp19.552.490 Juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 2.658.850 Juta atau 14,65%.

Grafik Perkembangan Jumlah Aset, Liabilitas dan Ekuitas(Dalam Jutaan Rupiah)

32

12. Likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya dengan menjaga Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai cadangan wajib (perbandingan antara saldo rekening giro Perseroan pada Bank Indonesia dengan dana pihak ketiga) seperti yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. GWM primer Rupiah Perseroan untuk tahun 2015, 2014 dan 2013 adalah 7,52%,8,05% dan 8,20%. GWM primer valas Perseroan untuk tahun 2015, 2014 dan 2013 adalah 11,59%, 8,58% dan 8,09%.

Giro pada Bank Indonesia dalam Rupiah yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah tercatat sebesar Rp8.525.588 Juta atau mengalami penurunan sebesar Rp925.135 Juta atau 9,79% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp9.450.723 Juta. Giro pada Bank Indonesia yang dimiliki Perseroan dalam Dollar Amerika Serikat pada periode 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp2.274.621 Juta (setara USD165 juta dengan kurs Rp13.785,00/1 USD).

Giro pada Bank Indonesia dalam Rupiah yang dimiliki Perseroan pada periode laporan tanggal 31 Desember 2014 adalah tercatat sebesar Rp9.450.723 Juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp503.028 Juta atau 5,62% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013 yang berjumlah Rp8.947.695 Juta. Giro pada Bank Indonesia dalam Dollar Amerika Serikat pada periode 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp1.435.464 Juta (setara USD116 Juta dengan kurs Rp 12.385,00/1 USD), dan pada periode 31 Desember 2013 tercatat sebesar Rp1.483.522 Juta (setara USD122 juta dengan kurs Rp12.170,00/1 USD) .

Grafik Pertumbuhan Giro pada Bank Indonesia(Dalam Persentase)

13. Solvabilitas

Solvabilitas Perseroan telah memenuhi ketentuan yakni rasio kecukupan modal/KPMM atau CAR di atas aturan BI (9%-10%). Solvabilitas Perseroan relatif lebih besar di banding bank lain, hal ini sebagai respons Perseroan untuk menjalankan sistem perbankan yang prudent serta untuk mengantisipasi risiko yang ada. Rasio KPMM Perseroan per tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 berturut-turut adalah 20,13%, 17,30% dan 16,74%.

14. Imbal Hasil Aset (ROA) dan Ekuitas (ROE)

Imbal Hasil Aset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba sebelum pajak dari aset yang dimilikinya. Rasio ini didapat dengan membandingkan laba sebelum pajak dengan rata-rata jumlah aset (penjumlahan saldo awal dan akhir tahun dibagi dua). Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 rasio laba sebelum pajak penghasilan dengan rata-rata jumlah aset masing-masing sebesar 1,38%, 2,18% dan 2,11%.

Imbal Hasil Ekuitas (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan. Rasio ini didapat dengan membandingkan antara laba bersih dengan rata-rata jumlah ekuitas (penjumlahan saldo awal dan akhir tahun dibagi dua). Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, rasio laba bersih dengan rata-rata jumlah ekuitas masing-masing sebesar 5,82%, 12,17% dan 13,74%.

Untuk lebih meningkatkan ROA dan ROE dalam tahun 2015 Perseroan telah dan akan melakukan upaya-upaya berikut:

- Meningkatkan Net Interest Margin dengan meningkatkan pemberian kredit dan pembiayaan konsumen serta memperbaiki komposisi pendanaan dengan meningkatkan porsi tabungan dan giro.

- Meningkatkan fee based income dari transaksi trade finance, kiriman uang, transaksi luar negeri, perdagangan surat-surat berharga dan lain-lain.

33

Grafik Pertumbuhan LDR, ROA dan ROE(Dalam Persentase)

C. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, maka Perseroan terus mengidentifikasikan permasalahan yang mungkin timbul dari kegiatan operasionalnya. Penilaian kondisi ini digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu mendatang. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, maka kondisi kesehatan suatu bank dinilai secara kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor berikut

1. Permodalan (Capital)

a. Faktor permodalan ditentukan oleh komponen-komponen berikut: kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku (Capital Adequacy Ratio/CAR), komposisi permodalan, proyeksi KPMM. Aset Produktif Yang Diklasifikasi (APYD) dibandingkan dengan modal, kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan), rencana permodalan yang mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan. Semakin kuat modal yang dimiliki oleh bank maka akan membuat bank semakin mampu untuk mengembangkan usaha dan menampung risiko kerugian.

b. Dari komponen-komponen yang menentukan tingkat kekuatan dari faktor permodalan, maka yang memiliki bobot terbesar adalah komponen kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku (Capital Adequacy Ratio/CAR). Saat ini Bank Indonesia mewajibkan bank-bank untuk memiliki struktur perbandingan antara jumlah modal dengan aset tertimbang perhitungan modal minimum sesuai Profil Risiko Bank seperti yang tercantum pada POJK No. 11/POJK.03/2016.

c. Rasio KPMM Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 berturut-turut adalah 20,13%, 17,30% dan 16,74% yang berarti jauh melampaui batas minimum yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Berikut ini adalah Tabel perhitungan KPMM Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah:

(dalam jutaan Rupiah dan Persentase)

Perhitungan CAR 31 Desember

2015 2014*) 2013*)

Modal Inti 27.386.685 19.869.467 16.835.759

Modal Pelengkap 4.079.220 4.850.193 5.326.569

Total Modal 31.465.905 24.719.660 22.162.328

Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

ATMR untuk risiko kredit 140.716.684 127.851.778 117.370.443

ATMR untuk risiko pasar 790.353 893.125 1.662.538

ATMR untuk risiko operasional 14.808.825 14.135.688 13.308.763

Total ATMR 156.315.862 142.880.591 132.341.744

Rasio KPMM

Rasio CET 1 (%) 17,52 - -

Rasio Tier 1 (%) 17,52 13,91 12,72

Rasio Tier 2 (%) 2,61 3,39 4,02

Rasio Total (%) 20,13 17,30 16,74

Rasio Minimum Tier 1 (%) 6,00 5,00 5,00

Rasio Minimum CET 1 (%) 4,50 - -

KPMM Minimum Berdasarkan Profil Risiko (%) 9,00 9,00 9,00

Dasar kebijakan untuk mempertahankan rasio yang cukup tinggi:

34

- Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.01/SK-DK/2014 tentang Wewenang dan Prosedur Persetujuan Komite Kredit Tingkat Direksi. Perseroan menerapkan kebijakan untuk memelihara Rasio Kecukupan Modal (CAR) sekurang-kurangnya 14,50%.

- Manfaat yang diperoleh dengan mempertahankan rasio tersebut dibandingkan dengan pengelolaan penempatan aset Perseroan agar pendapatan yang diterima lebih meningkat.

Dengan Rasio CAR yang tinggi Perseroan memperoleh manfaat berupa:

- Kemampuan menyerap risiko yang lebih besar sehingga tidak rentan terhadap perubahan kondisi perekonomian, gejolak pasar dan risiko usaha lainnya.

- Memiliki kesempatan yang lebih besar untuk merebut peluang usaha yang ada tanpa adanya hambatan dari aspek permodalan.

- Kepercayaan yang lebih besar dari nasabah, kreditor dan pasar uang sehingga dapat memperoleh dana dengan suku bunga yang lebih baik.

2. Kualitas Aset (Asset Quality)

a. Faktor kualitas aset ditentukan oleh komponen-komponen berikut: Aset Produktif Yang Diklasifikasi (APYD) dibandingkan dengan total aset produktif, debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit, perkembangan aset produktif bermasalah (non performing asset) dibandingkan dengan aset produktif, tingkat kecukupan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), kecukupan kebijakan dan prosedur aset produktif, sistem kaji ulang (review) internal terhadap aset produktif, dokumentasi aset produktif dan kinerja penanganan aset produktif bermasalah. Semakin baik kualitas aset yang dimiliki bank akan meminimalisasi risiko yang harus dihadapi.

b. Aset produktif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp186.882.541 Juta, meningkat sebesar Rp390.407 Juta atau 0,21% dari 31 Desember 2014, sebesar Rp186.492.134 Juta. Komposisi aset produktif terbesar merupakan kredit yaitu sebesar Rp117.743.573 Juta atau 63,00%, efek-efek sebesar Rp19.079.117 Juta atau 10,21%, penempatan pada bank lain sebesar Rp4.592.209 Juta atau 2,46%.

c. Aset produktif Perseroan pada akhir tahun 2014 adalah sebesar Rp186.492.134 Juta, meningkat sebesar Rp13.069.252 Juta atau 7,01% dari 31 Desember 2013 sebesar Rp173.422.882 Juta. Komposisi aset produktif terbesar merupakan kredit yaitu sebesar Rp111.944.302 Juta atau 60,03%, efek-efek sebesar Rp24.600.681 Juta atau 13,19%, penempatan pada bank lain sebesar Rp3.353.557 Juta atau 1,80%.

Perkembangan nilai rasio NPL

Berikut tabel perkembangan NPL Perseroan sejak tahun 2013 hingga 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Keterangan 2015 2014 2013

NPL (Gross) 2,44 2,01 2,07

NPL (Net) 0,55 0,52 0,75

Dari tahun ke tahun Perseroan berusaha menurunkan rasio NPL dan memperbaiki kualitas aktiva. Walau NPL gross masih cukup tinggi, namun Perseroan berhasil menyisihkan cadangan dalam jumlah yang mencukupi, sehingga NPL nett senantiasa berada dibawah 5% sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Pada tahun 2015 NPL menurun menjadi 0,55% dan pada tahun 2014 NPL menurun menjadi 0,52% dari 0,75% tahun 2013. Kualitas kredit debitur sedikit meningkat walaupun terdapat krisis makro ekonomi global yang memberikan dampak pada perekonomian Indonesia.

Upaya untuk menjaga agar NPL tetap sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia antara lain melalui:

1. Melakukan usaha untuk menerapkan sistem pengawasan dan deteksi dini dalam memonitor kredit, penagihan secara intensif terhadap kredit-kredit yang memiliki tunggakan, serta restrukturisasi dalam rangka penyelamatan kredit.

2. Langkah lain yang bisa ditempuh oleh bank adalah berupaya mencari penyelesaian kredit

35

bermasalah melalui pengambilalihan agunan sehingga total kredit bermasalah dapat menurun.

3. Sebagai langkah terakhir apabila debitur benar-benar sudah tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kreditnya dan apabila diperlukan untuk menjaga nilai NPL, maka bank dapat melakukan hapus buku terhadap kredit bermasalah.

3. Manajemen (Management)

a. Komponen-komponen yang menentukan faktor manajemen adalah: manajemen umum, penerapan sistem Manajemen Risiko dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.

b. Kemampuan untuk melakukan Manajemen Risiko.

Salah satu proses pelaksanaan prinsip Manajemen Risiko dilakukan melalui rapat Asset and Liabilities Committee (ALCO) yang diadakan sekali dalam sebulan. Tim ALCO yang terdiri dari seluruh anggota direksi dan kepala Divisi/Biro terkait mengevaluasi kinerja usaha Perseroan pada periode laporan sebelumnya, seperti kualitas aset, likuiditas, earnings, komposisi sumber dan penggunaan dana, kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan internal Perseroan serta melakukan analisa terhadap risiko-risiko potensial, seperti risiko tingkat bunga, risiko likuiditas, risiko perubahan kurs mata uang asing dan lain-lain. Pada saat yang sama juga dirumuskan sasaran usaha untuk masa mendatang serta memformulasikan strategi pencapaiannya.

Di kantor pusat dan di setiap cabang telah dibentuk satuan khusus tim penyelamat kredit bermasalah yang bertugas mengintensifkan penagihan kredit, khususnya atas kredit yang mempunyai potensi bermasalah. Jika penagihan kredit tidak memungkinkan, maka dilakukan upaya restrukturisasi kredit dengan skema yang terbaik bagi kedua belah pihak serta melakukan upaya hukum atas tagihan yang tidak dapat diselesaikan melalui restrukturisasi, sehingga kualitas aset produktif Perseroan semakin membaik.

Untuk memitigasi risiko reputasi, Perseroan telah menunjuk Koordinator Penyelesaian Pengaduan Nasabah di Kantor Cabang dan di Kantor Pusat dengan tugas melakukan pemantauan media untuk memonitor setiap pemberitaan yang berkenaan dengan Perseroan, terutama pemberitaan yang dapat menimbulkan citra negatif bagi Perseroan. Perseroan mengadministrasikan, memfasilitasi dan menyelesaikan setiap pengaduan nasabah yang diterima dengan sebaik mungkin. Dalam mengelola risiko reputasi, Perseroan senantiasa berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Penanganan Pengaduan Nasabah dan Buku Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan seluruh jajaran Komisaris dan Direksi serta sebanyak 1.886 orang pejabat dan staf telah lulus dalam program sertifikasi Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP).

c. Jumlah pejabat senior yang melapor pada direktur dan rata-rata lamanya pengalaman dari pejabat senior dibidang perbankan.

Divisi dan Biro yang berjumlah 19 orang melapor dan berkomunikasi langsung kepada masing-masing direktur terkait yang terdiri dari 11 orang. Setiap bulan diadakan Rapat Koordinasi antar Divisi dan Biro untuk membahas strategi yang akan diimplementasikan dalam menjalankan bisnis dengan mempertimbangkan kondisi eksternal maupun internal. Setiap tahun diadakan Rapat Kerja yang dihadiri oleh seluruh Direksi dan Kepala Divisi/Biro. Pimpinan Cabang dan Staff Senior di Kantor Pusat dan Cabang dan diselenggarakan secara bergiliran di kota-kota di mana terdapat Kantor Cabang Perseroan. Pertemuan-pertemuan rutin ini memungkinkan pucuk pimpinan Perseroan dapat mengantisipasi dampak dari perubahan yang terjadi dan mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan terkoordinasikan dengan baik dalam menjalankan Perseroan.

Seluruh anggota Direksi, Kepala Divisi/Biro dan Pimpinan cabang sudah mempunyai pengalaman rata-rata 15 tahun dalam bidang perbankan dan sebagian besar pejabat senior diangkat dari pegawai yang telah lama bergabung dengan Perseroan dan telah menunjukkan performance dan loyalitas yang baik.

36

d. Kebijakan Perseroan dan metode pengendalian transaksi terhadap pihak-pihak terafiliasi.

Semua transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi dilaksanakan dengan persyaratan yang sama dengan yang berlaku bagi pihak ketiga lainnya dan senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh otoritas moneter/ Bank Indonesia.

e. Metode yang digunakan eksekutif senior Perseroan dalam mengelola risiko khususnya:

- Pengembangan dan penerapan kebijaksanaan, prosedur dan pelaksanaan berkenaan dengan standar operasi bank yang hati-hati.

Agar kebijaksanaan, prosedur dan pelaksanaan operasi Perseroan dilaksanakan dengan baik dan hati-hati. Perseroan telah membuat suatu Pedoman Sistem Operasi dan Prosedur yang jelas dan seragam dan senantiasa diperbaharui sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Beberapa ketentuan Bank Indonesia telah disadur dan diterapkan pemberlakuannya bagi kantor-kantor cabang Perseroan serta dimonitor ketaatannya dalam bentuk laporan ke kantor pusat. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh cabang akan dikenakan denda/pinalti yang besarnya disesuaikan dengan denda yang diberlakukan oleh Bank Indonesia terhadap Perbankan pada umumnya. Dengan terpenuhinya ketentuan Bank Indonesia oleh cabang-cabang, maka pemenuhan ketentuan Bank Indonesia oleh Perseroan secara keseluruhan akan lebih mudah dilaksanakan.

- Program audit intern dan lingkungan pengendalian intern.

Pengendalian intern dilakukan dengan menerapkan pola kerja “Maker - Checker – Approval”, yang dilakukan secara hirarkis guna memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi setiap harinya telah terlaksana seluruhnya secara benar. Sebelum suatu transaksi dijalankan haruslah diperiksa oleh petugas yang lebih tinggi dan mendapat approval dari pejabat pada bagian tersebut. Selanjutnya Satuan Kerja Audit Intern Cabang yang tidak terlibat dalam proses transaksi melakukan pemeriksaan guna memastikan kebenaran dan keakuratan pelaksanaan seluruh proses transaksi. Di tingkat pusat terdapat pula Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) di bawah Biro Pengawasan dan Pemeriksaan yang menerima laporan dan melakukan pengawasan terhadap seluruh cabang dan unit-unit kerja di kantor pusat. Disamping melakukan pengawasan berdasarkan laporan secara berkala satuan audit intern juga melakukan pemeriksaan langsung ke cabang-cabang dan unit-unit kerja di kantor pusat.

- Pertimbangan Kredit dan Proses Penelaahannya.

Dalam pemberian kredit Perseroan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan pertimbangan yang sangat konservatif. Semua pengajuan kredit harus disertai studi kelayakan. analisa keuangan dan proyeksi untuk mengetahui prospek perusahaan yang akan dibiayai. Sebelum suatu proposal kredit disetujui harus terlebih dahulu dilakukan pembahasan oleh Komite Kredit sesuai dengan batas wewenangnya. Komite Kredit Cabang hanya berwenang memutuskan pemberian kredit sebesar jumlah maksimum yang ditetapkan oleh Direksi bagi masing-masing cabang, sedangkan untuk proposal kredit yang jumlahnya melampaui wewenang Komite Kredit Cabang, selain telah disetujui oleh Komite Kredit Cabang juga harus dimintakan approval dari Komite Kredit Pusat.

- Metode Pengelolaan Risiko dengan Kontrak Derivatif dan Valuta Asing.

Untuk menjaga risiko transaksi kontrak derivatif dan valuta asing, Perseroan senantiasa menjaga Posisi Devisa Netto sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Transaksi derivatif valuta asing hanya boleh dilakukan oleh Divisi Treasury yang memiliki keahlian dan prasarana yang lengkap untuk melakukan transaksi tersebut. Analisa risiko dan pengajuan persetujuan kepada Komite Kredit Pusat dilakukan oleh Financial Institution Department yang khusus bertugas menganalisa risiko transaksi Treasury.

Kepada masing-masing dealer ditetapkan limit transaksi yang dapat dilakukan sesuai dengan senioritas dan pengalaman yang dimilikinya. Demikian pula posisi valuta asing yang terbuka (open position) dalam satu hari dibatasi seminimal mungkin.

- Metode Pengelolaan Risiko Harga.

Penentuan tingkat suku bunga dana maupun kredit dilakukan oleh ALCO melalui rapat ALCO yang dilakukan secara rutin. Suku bunga dana ditentukan dengan mempertimbangkan

37

tingkat likuiditas Perseroan, suku bunga bank-bank kompetitor, suku bunga SBI dan suku bunga maksimum program penjaminan pemerintah serta forecast tim ALCO terhadap arah perkembangan suku bunga pasar uang.

Setelah ditetapkan suku bunga dana yang dikehendaki, maka ditetapkan suku bunga minimum (prime lending rate) untuk kredit dengan menambahkan margin tertentu. Cabang-cabang diperkenankan menetapkan suku bunga untuk masing-masing debiturnya sesuai dengan tingkat risiko usaha dan jenis kredit yang diberikan, sepanjang tidak lebih rendah dari prime lending rate.

f. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sebagai implementasi dari Peraturan Bank Indonesia No. 7/25/PBI/2005 yang telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Perseroan telah mengikutsertakan pengurus dan pejabat Perseroan dalam program sertifikasi manajemen risiko oleh lembaga yang ditunjuk.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan seluruh jajaran Komisaris dan Direksi serta sebanyak 1.886 orang pejabat dan staf telah lulus dalam program sertifikasi Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP).

4. Rentabilitas (Earnings)

a. Faktor rentabilitas ditentukan oleh komponen-komponen berikut: Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Net Interest Margin (NIM), biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional (BOPO), perkembangan laba operasional, komposisi portofolio aset produktif dan diversifikasi pendapatan, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya dan prospek laba operasional.

Return on Asset (ROA) dihitung berdasarkan laba sebelum pajak dalam periode satu tahun dibandingkan dengan rata-rata jumlah aset dalam periode yang sama. Laba sebelum pajak untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp2.457.684 Juta dan rata-rata aset sebesar Rp177.879.611 Juta . ROA tahun 2015, 2014 dan 2013, masing-masing sebesar 1,38%, 2,18% dan 2,11%. Return on equity (ROE) dihitung dengan membandingkan laba bersih dalam periode satu tahun dengan rata-rata ekuitas (hanya modal inti) dalam periode yang sama. Laba bersih untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.567.845 Juta dan rata-rata modal inti sebesar Rp23.628.076 Juta. ROE tahun 2015, 2014 dan 2013, masing-masing sebesar 5,82%, 12,17% dan 13,74%.

b. Net Interest Margin (NIM) diperoleh dengan membagi total Pendapatan bunga bersih dalam satu tahun terhadap rata-rata aset produktif. Pendapatan bunga bersih untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp7.201.296 Juta dan rata-rata aset produktif yang menghasilkan bunga sebesar Rp152.282.589 Juta. NIM pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, masing-masing sebesar 4,73%, 4,20% dan 4,44%. Biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional (BOPO). Biaya operasional untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp5.793.718 Juta dan total pendapatan operasional sebesar Rp8.219.214 Juta. BOPO perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 2015, 2014 dan 2013, masing-masing sebesar 70,49%, 56,30% dan 56,13%.

5. Likuiditas (Liquidity)

a. Faktor likuiditas ditentukan oleh komponen-komponen berikut: aset likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan. Loan to Deposit ratio (LDR), proyeksi cash flow 3 bulan mendatang, ketergantungan pada dana antar bank dan deposan inti, kebijakan dan pengelolaan likuiditas (Assets and Liabilities Management / ALMA), kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya dan stabilitas dana pihak ketiga (DPK).

b. Manajemen Perseroan senantiasa menjaga likuiditas Perseroan agar dapat memenuhi kewajiban terhadap nasabah dan memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai Giro Wajib Minimum yaitu 8% untuk mata uang Rupiah (untuk posisi per 31 Desember 2015) dan 8% untuk valuta asing, serta ketentuan mengenai Loan to Deposit ratio yaitu berada di antara 78%-100%.

38

c. Loan to Deposit ratio pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar 93,83%, dengan kredit sebesar Rp120.403.114 Juta dan dana pihak ketiga sebesar Rp128.316.409 Juta. LDR pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, masing-masing adalah sebesar 93,83%, 90,35% dan 87,17%.

d. Maturity gap antara kredit dan simpanan nasabah terjadi gap yang negatif pada maturity sampai dengan 1 bulan yang dikarenakan struktur pendanaan perbankan yang sebagian besar berada pada simpanan yang jatuh tempo kurang dari 1 bulan yang terdiri dari Giro. Tabungan dan sebagian besar Deposito kurang 1 bulan. Sedangkan Kredit memiliki jatuh tempo lebih bersifat jangka panjang, sehingga gap positif berada pada jatuh tempo diatas 3 bulan hingga 5 tahun.

6. Sensitivitas Terhadap Risiko Pasar

a. Faktor sensitivitas terhadap risiko pasar ditentukan oleh komponen-komponen berikut: modal atau cadangan yang dibentuk untuk meng-cover fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potential loss sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) suku bunga, modal atau cadangan yang dibentuk untuk meng-cover fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potential loss sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) nilai tukar dan kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar.

b. Modal inti pada Desember 2015 yang dialokasikan untuk meng-cover risiko pasar adalah Rp24.344 milliar. Modal inti yang dimiliki perseroan cukup untuk meng-cover kerugian akibat risiko pasar atas fluktuasi suku bunga dan nilai tukar.

Penilaian tingkat kesehatan Bank dilakukan secara semesteran. Realisasi penilaian pada tanggal 30 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

No. Komposit Peringkat Analisis

1 Profil Resiko 1.66 Secara keseluruhan trend Risiko Komposit Bank atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajeman risiko menunjukkan kondisi yang Stabil yaitu berada pada kisaran Low to moderate

2 Good Corporate Governance

1.85 Kepatuhan bank terhadap regulasi, penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal (internal control) yang memadai dan efektif menjadi faktor yang sangat penting dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Good Corporate Governance di Bank.

3 Rentabilitas 2.29 Kemampuan Bank dalam mengelola rentabilitas dinilai memadai dengan melihat berbagai aspek sebagai berikut:• Laba Bank dapat melebihi target yang telah ditetapkan• Laba Bank dapat mendukung permodalan dengan melihat

besarnya pertumbuhan Laba Ditahan Bank.• Sumber utama rentabilitas Bank berasal dari pendapatan inti

(core earning) yang terdiri dari NII dan net fee income.• Komponen-komponen yang mendukung core earning Bank

seperti NII dan net fee income dinilai cukup stabil dan secara umum memiliki prospek meningkat.

4 Permodalan 1.40 Kemampuan Bank dalam mengelola permodalan dinilai memadai dengan melihat berbagai aspek sebagai berikut:• Pengelolaan permodalan Bank disesuaikan dengan skala

usaha dan kompleksitas usaha Bank.• Tingkat permodalan memadai untuk mengantisipasi semua

risiko sesuai dengan profil risiko Bank, serta menunjang kepentingan ekspansi usaha Bank.

• Komponen permodalan Bank bersifat permanen, mempunyai kemampuan dalam menyerap kerugian dengan baik.

• Bank memiliki manajemen pengelolaan permodalan yang baik yaitu mempunyai prosedur standar dalam menilai kecukupan modalnya, serta telah melakukan stress-test yang hasilnya dapat menutupi kerugian Bank dengan baik.

• Bank memiliki akses ke sumber permodalan dengan mudah, baik itu sumber permodalan yang dipupuk dari laba secara internal maupun sumber permodalan yang berasal dari eksternal.

39

GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Bank Indonesia telah menerbitkan peraturan untuk pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) bagi bank umum pada tanggal 30 Januari 2006 dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 dan dilengkapi dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang akan mempengaruhi operasi industri perbankan dan kinerja keuangan. Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi peraturan ini dan akan terus bekerja memperbaiki kualitas GCG sehingga memenuhi kewajiban yang ditentukan dan transparansi yang menjadi keharusan.

Dalam bidang kepengurusan, persyaratan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi kewajiban peraturan tersebut, baik dari sisi jumlah, komposisi, kriteria, independensi, peran dan tanggung jawabnya, Direksi dan Komisaris mengadakan rapat secara berkala dan rapat-rapat yang dilakukan senantiasa dibuat risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

Untuk menjamin terlaksananya Manajemen Risiko dan pengendalian yang lebih efektif terhadap operasi Perseroan, beberapa komite kerja telah dibentuk, yaitu:

1. Komite Kredit.

- Komite Kredit Kantor Pusat

Bertanggung jawab atas pemberian dan persetujuan kredit yang diajukan ke tingkat Direksi. Dewan Komisaris menentukan wewenang pemberian kredit kepada Anggota Direksi yang ditunjuk sebagai Komite Kredit Direksi (KKD) melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.

- Komite Kredit Kantor Cabang

Bertanggung jawab atas pemberian dan persetujuan kredit dalam batasan wewenang Pimpinan Cabang yang ditetapkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi.

Pemberian kredit yang berjumlah diatas batas wewenang pemberian kredit cabang wajib terlebih dahulu diajukan kepada KKD Kantor Pusat melalui Divisi Perkreditan.

2. Komite Aset & Liability (ALCO).

Komite ALCO terdiri dari Direktur Bidang dan Kepala Divisi/Biro yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko likuiditas dan risiko pasar, termasuk risiko suku bunga dan nilai tukar, serta memonitor rasio-rasio keuangan penting.

Komite ALCO menyelenggarakan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota sedikitnya sekali dalam sebulan untuk membahas kondisi pasar dan perubahan-perubahan yang berdampak terhadap keuangan Perseroan, khususnya sumber-sumber dan penggunaan dana, serta rasio-rasio keuangan.

Kinerja Keuangan tahun berjalan dianalisa mengacu kepada proyeksi yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Perseroan.

3. Komite Manajemen Risiko.

Komite Manajemen Risiko melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama meliputi hal-hal yang terkait dengan tentang hal-hal yang terkait dengan penyusunan kebijakan Manajemen Risiko, penyesuaian dan penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko Perseroan secara keseluruhan. Komite Manajemen Risiko (KMR) terdiri dari Anggota Tetap yaitu Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, Direktur Bidang Perkreditan, Direktur Treasury, Direktur International Banking dan Operational Support dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta Anggota Tidak Tetap yaitu para Kepala Divisi (Biro) terkait.

4. Komite Audit.

Bertanggung jawab untuk mengkaji seluruh aspek pengawasan dan untuk memberikan pendapat serta rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Komite Audit memiliki independensi dalam mengevaluasi permasalahan yang terkait dengan policy dan mengantisipasi akibat atau risiko yang mungkin timbul sehingga membutuhkan perhatian khusus. Komite Audit juga memastikan bahwa manajemen memahami dan melaksanakan peraturan serta kebijakan yang berlaku termasuk mengawasi persiapan pembuatan laporan keuangan dan independensi dari auditor eksternal. Komite Audit terdiri dari 1 orang ketua yang merupakan Komisaris Independen Perseroan serta 2 orang anggota.

40

5. Komite Pemantau Risiko.

Bertindak mewakili Dewan Komisaris dan bertanggung jawab serta berfungsi memantau dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko bank.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah mengevaluasi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank serta mengevaluasi dan memberikan masukan atas rekomendasi dari Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

6. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Bertugas merancang dan mengevaluasi remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif serta menominasikan calon/ kandidat pengurus Bank.

Komite ini juga berwenang menyampaikan usulan paket remunerasi anggota Direksi dan Komisaris kepada Dewan Komisaris serta memberikan masukan mengenai remunerasi calon Anggota Direksi pada Dewan Komisaris untuk diputuskan dalam RUPS.

7. Komite Manajemen Risiko.

Bertugas memberikan rekomendasi kepada Diresi, yang paling kurang meliputi; Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko; Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dimaksud; Penetapan (justification) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal (irregularities).

8. Komite Pengarah teknologi Informasi

Bertugas memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan rencana Strategis Teknologi Informasi (Information Technology Strategic Plan) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank; antara lain : kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi; kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (project charter), dan lain-lain.

Transparansi

Perseroan menyadari pentingnya transparansi dan penyediaan informasi yang jelas, cepat dan konsisten terutama untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh ketentuan Bank Indonesia, otoritas pasar modal dan Bursa Efek dan otoritas lainnya. Untuk memberikan informasi secara berkala mengenai kinerja, strategi usaha dan data keuangan, Direksi Perseroan menunjuk Corporate Secretary dan Investor Relations Officer yang melayani pemegang saham publik serta investor asing.

Laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan dipublikasikan secara triwulanan sesuai ketentuan yang berlaku dan kewajiban untuk menyelenggarakan Public Expose dilakukan sedikitnya sekali dalam setahun. Sebagai bagian dari keterbukaan Perseroan melakukan ”Roadshow” secara berkala bersama perusahaan sekuritas terkemuka dalam maupun luar negeri.

BELANJA MODAL (CAPITAL ExPENDITuRE)

Penggunaan belanja modal terutama ditujukan untuk mendanai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana maupun prasarana pendukung operasional, perluasan/perbaikan jaringan kantor secara umum, teknologi informasi, serta saluran distribusi lainnya. Realisasi belanja modal selama lima tahun terakhir tersaji dalam tabel di bawah ini:

(dalam Jutan Rupiah)

Uraian 2015 2014 2013 2012 2011

Capital expenditure 401.184 403.401 654.768 519.064 261.803

Berdasarkan Revisi Rencana Bisnis Bank tahun 2015 Perseroan menganggarkan belanja modal sekitar Rp 418 Milyar. Sedangkan realisasi belanja modal terealisasi 4% dibawah target. Deviasi pencapaian target tersebut masih dalam kategori wajar.

41

Capital expenditure seluruhnya menggunakan sumber pendanaan Rupiah yang tidak perlu dilakukan transaksi lindung nilai. Pembelian barang modal yang dilakukan dalam batas yang sesuai dengan kemampuan dan arus kas Perseroan sehingga tidak mengganggu kinerja keuangan Perseroan. Investasi dalam perluasan jaringan kantor dan pengembangan teknologi diharapkan akan meningkatkan volume usaha Perseroan serta meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan nasabah untuk menunjang kinerja Perseroan.

LIkuIDITAS DAN SuMBER PENDANAAN

Dalam kegiatan operasinya Perseroan membutuhkan likuiditas yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi baik pemberian kredit, penanaman dalam surat-surat berharga, transaksi antar bank, pembayaran bunga dan lain-lain. Sesuai Laporan Arus Kas Perseroan per 31 Desember 2015, kebutuhan likuiditas diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut:

• Pendapatan bunga, provisi dan komisi yang diterima Rp16.868.060 Juta

• Kenaikan simpanan Rp2.211.156 Juta

• Penurunan efek-efek Rp5.298.596 Juta

• Kenaikan simpanan dari bank lain Rp741.740 Juta

• Kenaikan efek yang dijual dengan janji dibeli kembali Rp1.389.585 Juta

Arus Kas diperoleh dari aktivitas operasional terutama dari simpanan dimana untuk masing-masing periode 31 Desember 2015 dan 2013 adalah sebesar Rp5.628.708 Juta dan Rp8.360.282 Juta, dan arus kas digunakan untuk aktivitas operasional periode 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp8.294.869 Juta.

Arus Kas digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari hasil penjualan aset tetap dimana untuk masing-masing periode 31 Desember 2015 dan 2013 adalah sebesar Rp221.196 Juta dan Rp555.193 Juta, dan arus kas diperoleh dari aktivitas investasi periode 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp206.514 Juta.

Arus Kas digunakan untuk aktivitas pendanaan berasal dari hasil modal disetor dimana untuk masing-masing periode 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp1.378.915 Juta, Rp1.457.756 Juta dan Rp832.988 Juta.

SESUAI DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/21/PBI/2015 PERIHAL GWM BANK UMUM, GWM PRIMER RUPIAH PERSEROAN YANG DIWAJIBKAN PER POSISI DESEMBER 2015 ADALAH 7,5%. PERSEROAN TELAH MEMENUHI KEWAJIBANNYA DENGAN MENYEDIAKAN GWM SEBESAR 7,52%.

D. PROSPEK USAHA

Kondisi Makroekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bergerak dengan sangat baik, dengan ekspektasi pertumbuhan ekonomi triwulan I-2016 yang membaik signifikan disbanding tahun sebelumnya, merupakan indikator yang paling tepat dalam menggambarkan ekonomi Indonesia saat ini dan ke depan. Disamping pertumbuhan ekonomi, berbagai indikator makroekonomi Indonesia lainnya, khususnya yang menunjang pertumbuhan ekonomi, juga tercatat turut membaik. Perkembangan yang semakin baik ini tidak hanya tercatat secara nilai, tapi juga diiringi dengan kualitas yang semakin baik dan semakin meratanya pertumbuhan ekonomi antar daerah di Indonesia. Terlebih pemerintah (sebagai pemegang kebijakan fiskal) dan Bank Indonesia (sebagai pemegang kebijakan moneter) dalam negeri berinisiatif serta memfasilitasi dengan sangat baik berbagai aktivitas ekonomi dalam negeri. Setidaknya hal ini tercermin dari paket kebijakan ekonomi I hingga XI yang telah dikeluarkan oleh pemerintah semenjak akhir tahun 2015 hingga triwulan-I Tahun 2016 ini. Karenanya sebuah optimisme akan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan (sustainable development) hingga beberapa puluh tahun ke depan, sepertinya akan terealisasi dengan cukup baik.

42

Tabel 1. Indikator Makroekonomi Indonesia

Indikator Makroekonomi Indonesia 2014 20152016 (Proyeksi)

APBN BI IMF Worldbank Panin

Pertumbuhan Ekonomi (%, Yoy)Menurut PengeluaranPengeluaran KonsumsiRumahTanggaPMTDB*Menurut Lapangan UsahaJasa Keuangan&AsuransiJasa Perantara Keuangan

5,02

4,725,154,58

4,682,92

4,79

4,924,965,07

8,579,23

5,3

---

--

5,2-5,6

---

--

4,9

5,14,9

-

--

5,1

5,04,95,1

--

5,0

---

--

Tingkat Inflasi IHK (%, Yoy) 8,36 3,35 4,7 4 (±1) 4,5 4,0 4,9

BI Rate (%, rata-rata) 7,54 7,52 - - - - -

Kurs (Rp-USD, rata-rata) 12.440 13.795 13.900 13.900 - 13.800 -

Ket; PMTDB; Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

Sumber; Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, IMF, WorldBank, dan RBB-Panin (2016).

Berbagai kondisi makro Indonesia yang diperkirakan akan semakin baik ke depan, selain didorong oleh faktor dari dalam negeri (internal) yang baik, juga turut didukung oleh kondisi ekonomi global (eksternal) yang sepertinya juga menguntungkan Indonesia. Kondisi ekonomi negara-negara maju yang belum pulih layaknya sebelum krisis di tahun 2008, diikuti dengan slowdown pertumbuhan ekonomi Tiongkok, begitupun dengan resesi di Brazil dan Rusia menjadikan pelaku ekonomi (khususnya investor) global melakukan manuver terhadap kegiatan ekonomi mereka. Hal ini menjadikan mereka mulai mengarahkan kegiatan ekonomi (dan investasi) mereka pada negara yang lebih berpotensi (khususnya Asia-Pasifik). Sehingga tidak salah bila pasar Indonesia, yang memiliki fundamental dan potensi ekonomi yang baik, diperkirakan akan turut merasakan dampak positif dari kondisi ekonomi global yang berkembang.

Gambar 1. Indikator Likuiditas Global(Local Claims)

Sumber; Bank for International Settlement (2016)

Tabel 2. Nilai Pertumbuhan Ekonomi Global

Kawasan 2014 2015e 2016e

Global 2,6 2,4 2,9

Negara MajuAmerika SerikatUni EropaJepangRusia

1,72,40,9

-0,10,6

1,62,51,50,8

-3,8

2,12,71,71,3

-0,7

Negara BerkembangTiongkokBrazilIndiaTurkiNigeria

4,97,30,17,32,96,3

4,36,9

-3,77,34,23,3

4,86,7

-2,57,83,54,6

Ket: e: nilai ekspektasi/proyeksi

Sumber; WorldBank (2016)

Kondisi dan proyeksi berbagai indikator ekonomi makro dalam negeri dan kondisi ekonomi global yang dirasa akan menguntungkan Indonesia, diperkirakan juga berimbas pada daya beli penduduk. Setidaknya hal ini tercermin dari jumlah penduduk miskin Indonesia. Selama 2013 hingga 2016, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 400 ribu orang. Yakni dari 28,55 juta orang (11,47% dari total penduduk Indonesia) di September 2013, hingga berada di angka 28,51 juta orang (11,13% dari total penduduk Indonesia) pada September 2015. Selain tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, angka inflasi yang terkendali di angka yang rendah juga dirasa sebagai salah satu faktor pendorong yang turut menurunkan tingkat kemiskinan, dan juga meningkatkan daya beli penduduk.

43

Gambar 2. Indeks Produksi Industri Besar dan Sedang Indonesia

Sumber; Otoritas Keuangan Masing-Masing Negara (2016)

Selain dari sisi daya beli (demand), kondisi industri yang membaik juga turut menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indikasinya tercermin dari nilai Indeks Produksi Industri Besar dan Sedang yang secara rata-rata bergerak meningkat dalam dua tahun terakhir. Peningkatan indeks produksi industri ini sendiri setidaknya mampu menggambarkan makin kuatnya sisi supply dalam perekonomian riil dalam negeri.

Layaknya sebuah sistem perekonomian yang saling terhubung satu sama lain, kondisi industri yang baik tentunya diharapkan akan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. Dengan penyerapan yang lebih tinggi, diharapkan tingkat dependency ratio juga akan mampu menurun. BPS (2016) memperkirakan angka dependency ratio sendiri menurun dari angka 50,5% di Tahun 2010 menjadi 48,6% di Tahun 2015, seterusnya semakin menurun mencapai angka 47,4% di Tahun 2020. Penurunan nilai dependency ratio ini merupakan salah satu sinyal yang cukup baik dalam memperkirakan bahwa kemampuan daya beli penduduk, kebutuhan hasil produksi industri, dan pertumbuhan ekonomi secara umum akan bergerak meningkat di waktu mendatang.

Perkembangan Industri Perbankan Dalam Negeri

Kondisi industri perbankan yang berfungsi sebagai intermediaries dalam perekonomian tentunya akan sangat diuntungkan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang turut membaik. Masih besarnya pangsa pasar perbankan di dalam negeri merupakan suatu hal yang sangat menarik bagi perkembangan industri perbankan ke depan. Dengan baru hanya sepertiga dari penduduk Indonesia yang memiliki rekening (account) di perbankan, berbagai cara intensifikasi dan berbagai bentuk penetrasi pasar di industri perbankan pada masa mendatang tampaknya masih sangat berpeluang besar untuk dilakukan.

Gambar 3. Perbandingan Jumlah RekeningTerhadap Total Penduduk

Tahun 2014

Sumber; WorldBank (2015)

Gambar 4. Perbandingan Net Interest Margin Perbankan ASEAN

Desember 2015

Sumber; Otoritas Keuangan Masing-Masing Negara (2016)

Selain dari besarnya peluang yang masih terbuka lebar bagi industri perbankan, besaran profit (keuntungan) yang ditawarkan juga relatif lebih tinggi dibanding negara-negara lain di kawasan. Lebih lanjut hal ini dapat dilihat dari besaran net interest margin (NIM) yang dimiliki oleh rata-rata perbankan di Indonesia. Dimana nilai NIM Indonesia bahkan tercatat dua kali lipat lebih besar dibanding Thailand, apalagi Malaysia, ataupun Singapura.

Besarnya peluang pasar perbankan tampaknya dimanfaatkan dengan cukup baik oleh industri perbankan dalam negeri. Sehingga DPK (dana pihak ketiga) tumbuh dengan cukup signifikan dalam dua tahun terakhir. Sehingga tidak heran bila jumlah DPK di akhir tahun 2015 mampu mencapai angka Rp4.413,1 triliun di akhir tahun 2015. Angka tersebut sendiri merupakan yang tertinggi dalam sejarah.

44

Selain nilai DPK yang meningkat, prestasi perbankan dengan menurunkan komposisi dana mahal di DPK, terlebih pada tahun 2015 patut diapresiasi. Sehingga tidak mengherankan bila komposisi Simpanan Berjangka turun secara signifikan, dari 47,16% di tahun 2014, menjadi hanya 45,99% di akhir tahun 2015. Sebaliknya hal ini menjadikan nilai dana murah (atau CASA) perbankan meningkat dari 52,84% di tahun 2014 menjadi 54,01% di akhir tahun lalu.

Gambar 5. Perkembangan DPK Bank UmumIndonesia

Ket: LHS : left hand side, menggunakan axis sebelah kiriRHS : right hand side, menggunakan axis sebelah kanan

Sumber; Otoritas Jasa Keuangan (2016)

Gambar 6. Komposisi DPK Bank UmumIndonesia


Selain dari sisi DPK, pertumbuhan kredit di Indonesia juga cukup signifikan dalam dua tahun terakhir. Walau mengalami perlambatan pertumbuhan di akhir tahun lalu, tapi pertumbuhan kredit perbankan masih berkisar di angka 10% (Yoy). Hal ini turut mendorong nilai Kredit mencapai nilai tertinggi dalam sejarahnya, yakni di angka Rp4057,9 triliun.

Dari komposisi kredit, dapat terlihat bahwa kredit Investasi memiliki nilai yang semakin besar. Lebih lanjut, hal ini mengindikasikan adanya keadaan ekonomi yang relatif makin kondusif bagi pelaku ekonomi dan perbankan, dikarenakan sifat kredit ini yang relatif memiliki nilai lebih panjang dibanding dua macam kredit lainnya.

Gambar 7. Perkembangan Kredit Bank Umum Indonesia

Ket: LHS : left hand side, menggunakan axis sebelah kiriRHS : right hand side, menggunakan axis sebelah kanan


Gambar 8. Komposisi Kredit Bank Umum Indonesia


Melihat semua kemungkinan dan prospek yang ada ke depan, baik dari sisi makro maupun dari industri perbankan sendiri, tampaknya industri perbankan masih akan tumbuh dengan baik di masa depan. Pertumbuhan sendiri dimungkinkan akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, dan berkelanjutan, yang tentunya juga menawarkan berbagai peluang yang baik di masa depan.

E. MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN DAN PENGENDALIAN INTERN

Sistem manajemen risiko Perseroan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan sesuai Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 13/23/DPNP, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2011, dan dokumen terkait lainnya dari Komite Basel tentang Pengawasan Perbankan Banking, terutama sesuai dengan Basel II, maka Perseroan melaksanakan pengawasan dan audit intern dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

Pembahasan Manajemen Risiko Perseroan secara lengkap terdapat pada Bab VIII Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan.

45

Dalam menjalankan usahanya Perseroan tidak lepas dari risiko yang ada. Risiko-risiko yang material yang dihadapi Perseroan yang dapat mempengaruhi pendapatan maupun permodalan Perseroan, telah disusun berdasarkan bobot dari yang paling signifikan dan dampak masing-masing risiko terhadap kinerja adalah sebagai berikut:

A. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN PERSEROAN

1. RISIKO KREDIT

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan, sebagian besar dari aset produktif yang dimiliki Perseroan adalah dalam bentuk pemberian kredit kepada para debitur. Risiko kredit dikaitkan dengan ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya, baik pokok pinjaman maupun bunganya. Semakin besar porsi kredit yang bermasalah (Non Performing Loans atau NPL) karena adanya keraguan atas kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjaman yang diberikan, menurunkan pendapatan dan permodalan Perseroan. Semakin tinggi tingkat NPL, semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan kerugian kredit, yang akan menurunkan keuntungan Perseroan. Dimana apabila terjadi dalam jumlah yang cukup material akan mengakibatkan menurunnya kinerja keuangan Perseroan dan mempengaruhi tingkat kesehatan Perseroan.

Untuk posisi 31 Desember 2015, segmen industri terbesar yang memperoleh penyaluran kredit dari Perseroan adalah bidang komersial terutama bidang usaha perdagangan/distribusi serta kredit ke sektor konsumsi terutama Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pemilikan Mobil .

2. RISIKO LIKUIDITAS

Sebagian besar keperluan pendanaan Perseroan diperoleh melalui sumber-sumber pendanaan jangka pendek, sedangkan sebagian besar kredit yang disalurkan berjangka menengah dan panjang. Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa menganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Dengan adanya kesenjangan antara sumber pendanaan dengan pemberian kredit maka terdapat Risiko Likuiditas yang menyebabkan Perseroan mungkin tidak dapat memenuhi komitmennya kepada nasabah (deposan) dan pihak lainnya. Ketidakmampuan Perseroan memenuhi komitmen pada nasabah atau pihak lain akan menyebabkan turunnya kepercayaan Nasabah dan penarikan dana secara besar-besaran oleh Nasabah (rush) yang akan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi Giro Wajib Minimum (GWM) sesuai ketentuan Bank Indonesia akan menyebabkan dikenakannya denda yang cukup besar atau jika hal ini terjadi secara berulang akan berpengaruh negatif terhadap tingkat kesehatan dan dimasukkannya Perseroan dalam pengawasan khusus Bank Indonesia.

3. RISIKO PASAR

Risiko Pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portfolio yang dimiliki Perseroan yang dapat merugikan Perseroan (adverse movement). Variabel pasar adalah suku bunga dan nilai tukar, termasuk derivatif (produk turunan) dari kedua jenis risiko tersebut. Risiko pasar melekat pada aktivitas fungsional Perseroan seperti kegiatan treasury dan investasi dalam surat-surat berharga dan pasar uang, penyediaan dana, kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang. Risiko yang terjadi akibat perubahan suku bunga dan harga pasar surat-surat berharga akan menurunkan pendapatan Perseroan dan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Risiko pasar ini juga mencakup risiko-risiko antara lain:

a. Risiko Tingkat Bunga

Risiko tingkat bunga adalah risiko kemungkinan turunnya pendapatan bunga bersih dan nilai pasar portfolio aset akibat perubahan tingkat bunga di pasar uang. Komposisi portofolio termasuk instrumen aset, pasiva dan rekening administratif cukup sensitif terhadap tingkat bunga. Karena sumber-sumber dan penggunaan dana bank seperti deposito pada bank lain, investasi dalam surat berharga, pinjaman, deposito berjangka, pinjaman jangka panjang dan kewajiban-kewajiban pasar uang lainnya memiliki berbagai tingkat bunga dan jangka waktu, maka perubahan-perubahan pada tingkat bunga mengakibatkan kenaikan atau penurunan pendapatan bunga bersih. Disamping itu terjadinya kenaikan tingkat suku bunga yang signifikan akan menurunkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya sehingga berdampak pada meningkatnya NPL Perseroan.

V. RISIKO USAHA

46

b. Risiko Valuta Asing

Sebagai bank devisa, Perseroan memiliki aset dan kewajiban dalam valuta asing, sehingga nilai dari aset dan kewajiban tersebut selalu terkait dengan perubahan kurs valuta asing terhadap Rupiah. Apabila terjadi perubahan pada kurs mata uang asing terhadap Rupiah pada saat Perseroan memiliki posisi mata uang asing yang kurang menguntungkan akan menimbulkan kerugian yang berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Oleh karena itu kekurang hati-hatian dalam memprediksi perubahan nilai tukar dan mempertahankan keseimbangan jumlah aset dan kewajiban dana valuta asing akan mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Perseroan.

4. RISIKO OPERASIONAL

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan.

Sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank maka dalam mengelola risiko operasional termasuk pula pengelolaan risiko lainnya yaitu:

a. Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Adanya risiko hukum yang terjadi pada perseroan akan meningkatkan biaya yang pada akhirnya akan menurunkan kinerja Perseroan.

b. Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank Perseroan mengelola risiko reputasi. Sebagai lembaga kepercayaan publik, Perseroan wajib memberikan perhatian khusus terhadap potensi timbulnya Risiko Reputasi.

c. Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, misalnya seperti pada penetapan strategi investasi yang kurang tepat misalnya dalam melakukan penyertaan modal atau mengakuisisi perusahaan lain akan mengakibatkan peningkatan biaya dan/atau penurunan pendapatan yang akan berpengaruh negatif terhadap keuntungan Perseroan.

d. Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan Regulator (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, Perpajakan, dll)dan/atau keterlambatan dalam pelaporan akan menyebabkan dikenakannya denda yang cukup besar terhadap Perseroan atau dibatasinya kegiatan usaha Perseoan atau turunnya reputasi Perseroan yang akan berpengaruh secara negatif terhadap kinerja Perseroan.

Ketidak berhasilan Perseroan dalam menangani risiko operasional yang timbul akan menyebabkan terjadinya kerugian secara finansial maupun non finansial. Kerugian finansial dapat berupa pengenaan denda oleh regulator, fraud, dan tuntutan hukum. Kerugian non finansial dapat berupa menurunnya reputasi dan mengurangi kepercayaan nasabah terhadap Perseroan.

5. RISIKO TEKNOLOGI

Dengan semakin ketatnya persaingan dalam industri perbankan, teknologi merupakan salah satu basis keunggulan persaingan suatu bank. Dengan teknologi yang mendukung, kalangan perbankan mampu menciptakan produk baru dan meningkatkan mutu pelayanan serta kenyamanan kepada nasabah yang semakin kritis dalam menilai kualitas pelayanan bank. Apabila Perseroan tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka hal ini akan berpengaruh terhadap pelayanan kepada nasabah yang pada gilirannya akan menurunkan daya saing dan kinerja Perseroan.

6. RISIKO PERSAINGAN PANGSA PASAR

Sejalan dengan perkembangan industri perbankan yang pesat terutama dengan masuknya Investor asing yang menguasai mayoritas saham perbankan Indonesia. Perseroan menghadapi persaingan yang semakin ketat. Masing-masing bank berusaha mempertahankan dan memperluas pangsa pasar dengan memberikan pelayanan yang prima kepada para nasabah dan calon nasabah dalam hal tingkat suku bunga yang ditawarkan dan keunggulan produk-produk lainnya. Kegagalan Perseroan dalam mengembangkan produk yang sesuai kebutuhan nasabah penetapan pricing yang kompetitive dan meningkatkan pelayanan untuk menjaga loyalitas nasabah maupun menarik nasabah baru akan menurunkan portfolio simpanan, pinjaman atau pangsa pasarnya yang pada gilirannya akan menurunkan kinerja Perseroan.

47

7. RISIKO MAKRO EKONOMI

Industri perbankan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perekonomian nasional maupun internasional. Perubahan kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan seperti penurunan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kenaikan suku bunga akan mempengaruhi kegiatan usaha perbankan di dalam penghimpunan dana, pemberian kredit, pengembalian pokok kredit dan bunganya, serta aktivitas lainnya yang berdampak negatif pada pendapatan Perseroan.

8. RISIKO PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Industri perbankan memperoleh pengawasan yang cukup ketat dari pemerintah karena kegiatan-kegiatannya banyak menyangkut kepentingan umum. Pengawasan yang ketat ini tercermin dari banyaknya peraturan-peraturan Pemerintah dan Bank Indonesia yang mengatur penyelenggaraan kegiatan perbankan dan senantiasa dilakukan pembaharuan dari waktu ke waktu. Perubahan kebijaksanaan pemerintah dalam industri perbankan dari waktu ke waktu ini akan mempengaruhi kinerja dan kegiatan usaha Perseroan karena menuntut dilakukannya penyesuaian-penyesuaian tata cara pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengantisipasi, memenuhi dan/atau menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan tersebut akan menimbulkan kerugian atau dikenakan sanksi yang berdampak negatif terhadap performance Perseroan.

9. RISIKO ENTITAS ANAK

Perseroan telah melakukan manajemen risiko secara terkonsolidasi dengan 3 Entitas Anak, sebagai berikut :

- PT Clipan Finance Indonesia Tbk

- PT Verena Multi Finance Tbk

- PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Risiko-risiko yang material yang dihadapi Entitas Anak yang dapat mempengaruhi pendapatan maupun permodalan, telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja adalah sebagai berikut:

a. PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFI):

1. Risiko Kredit

CFI yang bergerak di bidang jasa pembiayaan aktif dalam pemberian pembiayaan kepada para nasabah. Semakin besar porsi pembiayaan yang bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan nasabah dalam membayar kembali pinjaman yang diberikan, menurunkan pendapatan dan permodalan CFI. Semakin tinggi tingkat jumlah pembiayaan bermasalah, semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan kerugian aktifa produktif, yang akan menurunkan keuntungan.

2. Risiko Pasar

Sebagai lembaga pembiayaan CFI menghadapi risiko pasar, khususnya Risiko Tingkat Bunga. Karena sumber-sumber dan penggunaan dana CFI seperti penerbitan surat berharga, pinjaman bank, pembiayaan jangka menengah dan panjang, investasi dalam surat berharga dan deposito berjangka memiliki berbagai tingkat bunga dan jangka waktu, maka perubahan-perubahan pada tingkat bunga dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan pendapatan bunga bersih. Disamping itu terjadinya kenaikan tingkat suku bunga yang signifikan akan menurunkan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sehingga berdampak pada meningkatnya pembiayaan bermasalah CFI.

3. Risiko Operasional

Risiko Operasional yang dihadapi CFI meliputi risiko lainnya yaitu risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategik berpotensi muncul bilamana ada faktor penyebabnya yaitu ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional yang pada akhirnya akan mempengaruhi laba usaha. Disamping itu, adanya faktor penyebab risiko operasional secara umum akan mengakibatkan terganggunya kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah dan pada gilirannya akan menurunkan kinerja CFI.

48

b. PT Verena Multi Finance Tbk (VMF) :

1. Risiko Kredit

VMF yang bergerak di bidang jasa pembiayaan aktif dalam pemberian pembiayaan kepada para nasabah. Semakin besar porsi pembiayaan yang bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan nasabah dalam membayar kembali pinjaman yang diberikan, menurunkan pendapatan dan permodalan VMF. Semakin tinggi tingkat jumlah pembiayaan bermasalah, semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan kerugian aktifa produktif, yang akan menurunkan keuntungan.

2. Risiko Pasar

Sebagai lembaga pembiayaan VMF menghadapi risiko pasar, khususnya Risiko Tingkat Bunga. Karena sumber-sumber dan penggunaan dana VMF seperti penerbitan surat berharga, pinjaman bank, pembiayaan jangka menengah dan panjang, investasi dalam surat berharga dan deposito berjangka memiliki berbagai tingkat bunga dan jangka waktu, maka perubahan-perubahan pada tingkat bunga dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan pendapatan bunga bersih. Disamping itu terjadinya kenaikan tingkat suku bunga yang signifikan akan menurunkan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sehingga berdampak pada meningkatnya pembiayaan bermasalah VMF.


Risiko Operasional yang dihadapi VMF meliputi risiko lainya yaitu risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategik berpotensi muncul bilamana ada faktor penyebanya yaitu ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional yang pada akhirnya akan mempengaruhi laba usaha. Disamping itu, adanya faktor penyebab risiko operasional secara umum akan mengakibatkan terganggunya kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah dan pada gilirannya akan menurunkan kinerja VMF.

c. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (BPS):

1. Risiko Kredit

BPS yang bergerak di bidang jasa perbankan Syariah dalam keadaan usaha yang normal akan aktif dalam pemberian pembiayaan kepada para nasabah. Semakin besar porsi kredit yang bermasalah (Non Performing Loans atau NPL) karena adanya keraguan atas kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjaman yang diberikan, menurunkan pendapatan dan permodalan BPS. Semakin tinggi tingkat NPL, semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan kerugian kredit, yang akan menurunkan keuntungan.

2. Risiko Likuiditas

Sebagian besar keperluan pendanaan BPS merupakan dana jangka pendek, sedangkan sebagian besar kredit yang disalurkan berjangka menengah dan panjang. Kesenjangan antara sumber pendanaan dengan pemberian kredit maka terdapat Risiko likuiditas yang menyebabkan BPS tidak dapat memenuhi komitmennya kepada nasabah dan pihak lainnya. Ketidakmampuan BPS memenuhi komitmen pada nasabah atau pihak lain akan menyebabkan turunnya kepercayaan Nasabah dan penarikan dana secara besar-besaran oleh Nasabah (rush) yang akan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha BPS.

3. Risiko Pasar

Sebagai Bank Syariah non-devisa BPS menghadapi risiko pasar, khususnya Risiko Tingkat Bunga. Karena sumber-sumber dan penggunaan dana BPS seperti penempatan pada bank lain, investasi dalam surat berharga, deposito berjangka dan kewajiban-kewajiban pasar uang lainnya memiliki berbagai tingkat bunga dan jangka waktu, maka perubahan-perubahan pada tingkat bunga mengakibatkan kenaikan atau penurunan pendapatan bunga bersih.


Risiko Operasional yang dihadapi BPS meliputi risiko lainya yaitu risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan berpotensi muncul bilamana ada faktor penyebanya yaitu ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank berpotensi meningkatkan risiko operasional yang dapat memperngaruhi operasional bank Lemahnya sistem operasional

49

akan mengakibatkan peningkatan biaya operasional yang pada akhirnya akan mempengaruhi laba usaha. Disamping itu, adanya faktor penyebab risiko operasional secara umum akan mengakibatkan terganggunya kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah dan pada gilirannya akan menurunkan kinerja dan daya saing BPS

5. Risiko Makro Ekonomi

Industri perbankan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perekonomian nasional maupun internasional. Perubahan kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan seperti penurunan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kenaikan suku bunga akan mempengaruhi kegiatan usaha perbankan di dalam penghimpunan dana, pemberian kredit, pengembalian pokok kredit dan bunganya, serta aktivitas lainnya yang berdampak negatif pada pendapatan BPS.

6. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Perubahan kebijaksanaan pemerintah dalam industri perbankan dari waktu ke waktu mempengaruhi kinerja dan kegiatan usaha BPS karena menuntut dilakukannya penyesuaian-penyesuaian tata cara pelaksanaan kegiatan operasional Bank. Ketidakmampuan BPS dalam mengantisipasi, memenuhi dan/atau menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan tersebut akan menimbulkan kerugian atau dikenakan sanksi yang berdampak negatif terhadap kinerja BPS.

10. RISIKO ATAS KEPEMILIKAN TERHADAP ENTITAS ANAK

Disamping melakukan penilaian profil risiko Perseroan dan profil risiko Entitas Anak secara individu. Perseroan juga melakukan penilaian profil risiko secara konsolidasi. Dengan profil risiko (Komposit) Entitas Anak yang berada dalam kisaran kategori Low dan low to moderate, maka konsolidasi profil risiko Entitas Anak tersebut (yang bobotnya hanya 15% dari total profil risiko konsolidasi) tidak meningkatkan profil risiko Perseroan atas kepemilikan Entitas Anak tersebut. Dengan profil risiko (Komposit) Entitas Anak yang berada dalam kisaran kategori Low dan low to moderate, maka konsolidasi profil risiko Entitas Anak tersebut (yang bobotnya hanya 15% dari total profil risiko konsolidasi) tidak meningkatkan profil risiko Perseroan atas kepemilikan Entitas Anak tersebut.

Salah satu jenis risiko yang dihadapi Perseroan atas kepemilikan terhadap anak perusahaan adalah Risiko reputasi. Sebagai Bank publik dan mengingat usaha Perseroan berlandaskan kepercayaan masyarakat. Perseroan wajib memberikan perhatian terhadap potensi timbulnya Risiko Reputasi. Reputasi yang tidak baik pada anak perusahaan dapat mempengaruhi reputasi Perseroan secara umum.

B. RISIKO INVESTASI BAGI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

1. Obligasi Subordinasi dapat dikonversi menjadi saham biasa atau di Write Down apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (Point of Non-Viability) sesuai dengan pasal 19.1.c. POJK No. 11/POJK.03/2016

2. Dengan adanya pengaturan pada Pasal 19.1.e. POJK No. 11/POJK.03/2016 maka pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi atas Pokok dan/atau imbal hasil Obligasi Subordinasi ditangguhkan akan diakumulasikan antar periode (cumulative) apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPMM secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan pemenuhan modal minimum sesuai profil risiko.

3. Risiko tidak likuidnya Obligasi Subordinasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi Subordinasi sebagai Investasi jangka panjang

4. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi Subordinasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MENGENAI RISIKO YANG MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN SUSUNAN BERDASARKAN BOBOT DAN DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

50

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak yang cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 12 Mei 2016 atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa PSAK secara retrospektif dan angka-angka tahun sebelumnya telah disajikan kembali dan adopsi metode revaluasi untuk jenis tertentu dari aset tetap Perseroan, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

51

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Bank Pan Indonesia Tbk. disingkat PT Bank Panin Tbk. (“Perseroan”) didirikan pada tanggal 17 Agustus 1971 sebagai hasil penggabungan (merger) 3 (tiga) buah bank swasta, yaitu Bank Kemakmuran, Bank Industri & Dagang Indonesia dan Bank Industri Djaja Indonesia dengan tujuan memperkuat struktur permodalan mereka. Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 85, tanggal 17 Agustus 1971, dibuat dihadapan Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora, S.H., Notaris di Jakarta yang kemudian diubah dengan Akta No. 48 tanggal 10 April 1972 dan No. 66 tanggal 13 April 1972, keduanya dibuat di hadapan Adrian Jimmie Tumonggor, S.H., Notaris pengganti dari Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora, Notaris di Jakarta. Ketiga akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. J.A.5/81/24, tanggal 19 April 1972. didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No 1121, 1122, 1123, tanggal 22 April 1972 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45, tanggal 6 Juni 1972, Tambahan Berita Negara No. 210.

Perseroan telah beberapa kali mengadakan perubahan anggaran dasar. Perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan guna memenuhi Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan anggaran dasar tersebut telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat Nomor Tanda Daftar Perusahaan 09051801414. Nomor Agenda Pendaftaran 677/BH.09.05/V/1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 11 Juli 1997. Tambahan B.N. No. 2740, Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentan Perseroan Terbatas termaktub dalam akta No. 81 tanggal 25 Juli 2008 dibuat dihadap Benny Kristianto, S.H., dahulu Notaris di Jakarta untuk penyesuaian seluruh anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 dan Peraturan nomor IX.J.1. tentang pokok-pokon anggaran dasar perseroan yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas dan perusahaan publik, lampiran keputusan ketua Bapepam-LK Nomor Kep.-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008. Permohonan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia disampaikan oleh Notaris tersebut dan memperoleh persetujuan sebagamana termaktub dalam Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.78480.AH.01.02. tahun 2008, tanggal 27 Oktober 2008 dan untuk pengumuman dalam berita negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-undang republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada tanggal 13 Februari 2009 No. 13, Tambahan No. 4246,

Anggaran dasar Perseroan kemudian diubah sehubungan dengan perubahan pasal mengenai jumlah anggota Direksi sebagaimana termaktub dalam akta No. 11 tanggal 10 September 2009 yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah No. AHU-AH.01.10-18383 tanggal 22 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0069259.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 21 September 2010 No. 76 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1433

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta No. 30 tanggal 10 Juni 2010 dibuat oleh Benny Kristianto, S.H., dan dinyatakan dalam akta No. 09 tanggal 09 Juli 2010, dibuat di hadapan Benny Kristianto,S.H., dahulu Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan sebagaimana termaktub dalam Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-46590.AH.01.02.Tahun 2010 Tgl. 1 Oktober 2010 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan AD dari Kemenhuk dan HAM No. AHU-AH.01.10-26581 Tgl. 20 Oktober 2010 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2 Maret 2012 nomor 18 dan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 5579.

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir sehubungan dengan penyesuaian anggaran dasar dengan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik adalah sebagaimana termaktub dalam akta No. 42 tanggal 19 Mei 2016, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masing-masing di bawah No. AHU-AH.01.03-0055417 (untuk perubahan anggaran dasar

52

Perseroan) dan No. AHU-AH.01.03-0055418 (untuk perubahan data Perseroan) keduanya tertanggal 8 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0070433.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016.

Untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai bank umum dan sebagai bank devisa, Perseroan memiliki izin untuk beroperasi sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Kep-205/DDK/II/8/1971, tanggal 18 Agustus 1971 dan izin dari Bank Indonesia sebagai bank devisa dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/2-Kep.Dir, tanggal 21 April 1972.

Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan Perseroan sebelum diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

KeteranganTanggalEfektif

Pencatatanpada Bursa Efek

Jumlah Obligasi(juta Rp)

JatuhTempo

Jumlah Obligasi Terutang (juta Rp)

B. Penerbitan Surat Utang

Obligasi Bank Panin I Tahun 2000 28 Desember 1999 15 Maret 2000 500.000 6 Maret 2005 Lunas

Obligasi Subordinasi Bank Panin ITahun 2003 5 Juni 2003 23 Juni 2003 1.300.000 18 Juni 2008 Lunas

Obligasi Bank Panin II Tahun 2007 :

• Seri A 7 Juni 2007 20 Juni 2007 50.000 19 Juni 2010 Lunas

• Seri B 7 Juni 2007 20 Juni 2007 1.400.000 19 Juni 2012 Lunas

• Seri C 7 Juni 2007 20 Juni 2007 200.000 19 Juni 2014 Lunas

Obligasi Subordinasi Bank Panin II Tahun 2008 27 Maret 2008 10 April 2008 1.500.000 9 April 2018 1.500.000

Obligasi Bank Panin III Tahun 2009 29 September 2009 7 Oktober 2000 800.000 6 Oktober 2015 Lunas

Obligasi Bank Panin IV Tahun 2010 29 Oktober 2010 10 November 2010 540.000 9 November 2015 Lunas

Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010 29 Oktober 2010 10 November 2010 2.460.000 9 November 2017 2.460.000

Obligasi Berkelanjutan Bank Panin Tahap I Tahun 2012 12 Desember 2012 21 Desember 2012 1.000.000 20 Desember 2017 1.000.000

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 12 Desember 2012 21 Desember 2012 2.000.000 20 Desember 2019 2.000.000

*) Maka jumlah Obigasi Terutang Perseroan adalah sebesar Rp6.960 juta.

2. PERKEmBANGAN KEPEmIlIKAN SAhAm PERSEROAN

Struktur permodalan Perseroan terhitung sejak Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012 sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan belum mengalami perubahan. Struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Sehubungan Dengan Pengeluaran Saham-Saham Baru yang Berasal Dari Penawaran Umum Terbatas VII dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pan Indonesia Tbk. disingkat PT Bank Panin Tbk. No. 9 tanggal 9 Juli 2010 dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-46590.AH.01.02. Tahun 2010, tanggal 1 Oktober 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0071414.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 serta diumumkan Tambahan No. 5579, BNRI No. 18 tanggal 2 Maret 2012.

Struktur permodalam Perseroan tersebut telah dinyatakan kembali dalam akta No. 42 tanggal 19 Mei 2016, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

53

masing-masing di bawah No. AHU-AH.01.03-0055417 (untuk perubahan anggaran dasar Perseroan) dan No. AHU-AH.01.03-0055418 (untuk perubahan data Perseroan) keduanya tertanggal 8 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0070433.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra pada tanggal 1 April 2016 melalui Surat No. 002/DIR-RS/PNBN/2016, susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai nominal per saham Rp 100.-

Jumlah SahamJumlah Nominal

(Rp)(%)

Modal Dasar 96.000.000.000 9.600.000.000.000,-

Pemegang Saham :

1.PT Panin Financial Tbk (d/h PT Panin Life Tbk) 11.089.071.285 1.108.907.128.500,- 46,04

2.Votraint No. 1103 Pty Ltd 9.349.793.152 934.979.315.200,- 38,82

3.Masyarakat lainnya masing-masing dengan Kepemilikan dibawah 5%

3.648.781.561 364.878.156.100,- 15,14

Jumlah modal ditempatkan dan Disetor penuh 24.087.645.998 2.408.764.599.800,- 100,00


3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEmEGANG SAhAm DAlAm PERSEROAN BERBENTUK BADAN hUKUm YANG mEmIlIKI 5% ATAU lEBIh SAhAm PERSEROAN

a. Riwayat Singkat

PF didirikan dengan nama PT Asuransi Jiwa Panin Putra berdasarkan Akta No. 192 tanggal 19 Juli 1974, yang kemudian diubah dengan Akta No. 226 tanggal 27 Februari 1975, keduanya dibuat di hadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, yang disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/83/6. tanggal 4 April 1975, didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1196 dan 1197, tanggal 14 April 1975 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 30. tanggal 15 April 1975. Tambahan No. 203.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan dalam rangka penyesuaian seluruh anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Nomor IX.J.1. tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, berdasarkan Akta No. 25, tanggal 30 Juni 2009 dibuat di hadapan Erni Rohaini, S.H., MBA, Notaris di Jakarta, untuk permohonan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia disampaikan oleh Notaris tersebut dan memperoleh persetujuan sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.49691.AH.01.02. Tahun 2009, Tentang Persetujuan Perubahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tangal 14 Oktober 2009, Daftar Perseroan Nomor AHU-0067248.AH.01.09. Tahun 2009, tanggal 14 Oktober 2009 dan untuk pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, perubahan nama sebagaimana termaktub dalam Akta No. 15, tanggal 8 Desember 2009 dibuat di hadapan Erni Rohaini, S.H., MBA, Notaris di Jakarta, untuk perubahan pasal 1 dan pasal 4 ayat 2 anggaran dasar, permohonan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia disampaikan oleh Notaris tersebut dan memperoleh persetujuan sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.02074.AH.01.02. Tahun 2010, Tentang Persetujuan Perubahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 14 Januari 2010, Daftar Perseroan Nomor AHU-0003064.AH.01.09. Tahun 2010, tanggal 14 Januari 2010 dan udan untuk pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan perubahan terakhir dalam rangka perubahan maksud dan tujuan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 43, tanggal 30 Juni 2010 dibuat oleh Adi Triharso, S.H., Notaris di Jakarta, untuk perubahan pasal 3 angggaran dasar, yang kemudian ditegaskan pada Akta no. 9 tanggal 12 Oktober 2010 dan ditegaskan kembali pada Akta

54

nomor 60 tanggal 31 Maret 2011, oleh notaris yang sama dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam Surat Keputusannya nomor AHU-27951.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011, kemudian dirubah lagi dengan Akta nomor 73 tanggal 30 Juni 2011 dibuat oleh notaris yang sama dan telah mendapat persetujuan sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-42326.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011 dan terakhir dirubah dengan Akta nomor 111 tanggal 26 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah dilaporkan sesuai dengan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0951426 tanggal 14 Juli 2015.

PF berkantor pusat di Kota Jakarta Pusat dan memiliki 35 kantor pemasaran yang tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1976.

b. Bidang Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 60 tanggal 31 Maret 2011 SK Menkumham No. AHU-27951.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011, maksud dan Tujuan Perseroan ini, ialah menjalankan usaha sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi.

Kegiatan Usaha :Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Menjalankan usaha dalam bidang penyediaan jasa konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi kepada masyarakat umum.

Kegiatan Usaha Utama :Menjalankan usaha dalam bidang penyediaan jasa konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi kepada masyarakat umum.

Kegiatan Usaha Penunjang :- Melakukan investasi pada aset bergerak maupun tidak bergerak sepanjang tidak bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Permodalan

Struktur permodalan dan pemegang saham PF telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum dalam Akta nomor 72 tanggal 30 Juni 2011 dibuat dihadapan Benny Kristianto, Sarjana Hukum, dahulu Notaris di Jakarta, yang dirubah dengan :• Akta nomor 73 tanggal 30 Juni 2011 dibuat oleh notaris yang sama dan telah mendapat persetujuan

sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-42326.AH.01.02.tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011 dan dirubah lagi dengan

• Akta nomor 30 tanggal 7 Maret 2012 dibuat dihadapan Erni Rohaini, SH, MBA, Notaris di Jakarta serta terakhir dirubah dengan

• Akta no. 111 tanggal 26 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah dilaporkan sesuai dengan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0951426 tanggal 14 Juli 2015.

Susunan para pemegang saham PF sebagaimana termaktub dalam Akta No. 111/2015 juncto Daftar Pemegang Saham per 29 Februari 2016 yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut:

KeteranganNilai nominal per saham Rp125.-

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) (%)

Modal Dasar 95.850.000.000 11.981.250.000.000,-

Pemegang Saham :

1. PT Paninvest Tbk (d/h PT Panin Insurance Tbk) 17.372.468.860 2.171.558.607.500,- 54,25

2. PT Prudential Life Assurance 1.974.973.400 246.871.675.000,- 6,17

3. Masyarakat (masing-masing kurang dari 5%)* 12.674.631.033 1.584.328.879.125,- 39,58

Jumlah modal ditempatkan dan Disetor Penuh 32.022.073.293 4.002.759.161.625,- 100,00


*) Saham yang dimiliki PF (pembelian kembali) sejumlah 78.035.500 dengan nilai nominal seluruhnya Rp.9.754.437.500,-

55

a. manajemen dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PF berdasarkan Berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2015, sebagaimana termaktub dalam akta pernyataan keputusan Rapat nomor 110 tanggal 26 Juni 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH. MH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari No. AHU-AH.01.03-0951403 tanggal 14 Juli 2015, dan sampai dengan prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan KomisarisPresiden Komisaris Mu’min Ali GunawanWakil Presiden Komisaris Suwirjo JosowidjojoKomisaris/Komisaris Independen Sophie Soelaiman.

DireksiPresiden Direktur Lianna Loren LimantoWakil Presiden Direktur Bhindawati GunawanDirektur Marwan Noor

2) Votraint No. 1103 Pty. ltd. (“VTl”)

a. Pendirian

VTL adalah suatu perusahaan terbatas dengan saham (Company Limited By Shares) yang sah didirikan berdasarkan Articles of Association of Votraint No. 1103 Pty Limited.

Anggaran dasar VTL yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Constitution of Votraint No. 1103 Pty Ltd ACN 082 564 369 (constitution adopted by the Company’s Shareholder(s) by Special Resolution dated 5 February 2014).

Berdasarkan Certificate of Registration of a Company tanggal 8 Mei 1998 yang diterbitkan oleh Australian Securities Commission:- VTL dengan Australian Company Number 082 564 369 adalah suatu perusahaan terdaftar berdasarkan

Divisi 1 dari Bagian 2.2 dari Undang-Undang Perusahaan New South Wales dan karena pendaftarannya tersebut merupakan suatu perusahaan berbentuk badan hukum (incorporated company).

- VTL terbatas dengan saham (limited by shares)- VTL adalah suatu perusahaan tertutup (proprietary company).

Berdasarkan dokumen Forms Manager yang dikeluarkan oleh Australian Securities & Investment Commission, VTL berkantor terdaftar di ANZ Centre Melbourne Level 9, 833 Collins Street, Docklands Vic 3008.

b. Bidang Usaha

Berdasarkan dokumen Votraint No. 1103 Pty Ltd ACN: 082 564 369 Special Purpose Financial Report (unaudited) for year ended 30 September 2015, kegiatan utama VTL adalah untuk melakukan investasi dalam perusahaan asosiasi.

c. Permodalan

Berdasarkan dokumen Votraint No. 1103 Pty Ltd ACN: 082 564 369 Special Purpose Financial Report (unaudited) for year ended 30 September 2015:

- Share Capital VTL adalah AU$ 502,854,000;- VTL dimiliki 100% oleh ANZ Funds Pty Ltd.; dan- Perusahaan Induk Paling Atas (Ultimate) dari VTL adalah Australian and New Zealand Banking Group

Limited.

d. manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan dokumen Forms Manager yang dikeluarkan oleh Australian Securities & Investments Commission, susunan pengurus VTL adalah sebagai berikut:

• Joanne Scanlan (Direktur)• Angela Mary Milne (Sekretaris)• Neville Stephen Mallard (Direktur)• Alison Louise Groves (Sekretaris)• Alistair Marshall Bulloch (Direktur)• Natasha Jane Carter (Sekretaris)

56

4. KETERANGAN mENGENAI ENTITAS ANAK PERUSAhAAN DAN PERUSAhAAN

Perseroan memiliki penyertaan di beberapa perusahaan. Penyertaan tersebut menyebar dalam berbagai sektor jasa keuangan seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan sekuritas, dan asuransi. Per Desember 2015 Perseroan memiliki 3 (tiga) Entitas Anak dan 6 (enam) Perusahaan Penyertaan. Selain sebagai bagian dari strategi pertumbuhan anorganik, penyertaan tersebut juga diharapkan menghasilkan sinergi positif yang bermanfaat baik bagi bisnis bank maupun kepuasan nasabah. Strategi penyertaan ini dimaksudkan untuk mewujudkan “One-Stop Financial Service” dengan bertumpu pada visi-misi menjadi bank ritel dan bisnis terkemuka.

57

Entitas Anak dan Perusahaan Penyertaan PT Bank Panin Tbk

Entitas Status Penyertaan Bidang UsahaTahun

Penyertaan

Penyertaan

Nilai modal (Rp juta)

Jumlah Saham (lembar)

PT Clipan Finance Indonesia Tbk Entitas Anak Perusahaan Pembiayaan 1982 708.361 2.051.421.264

PT Verena Multi Finance Tbk Entitas Anak Perusahaan Pembiayaan 2003 42.953 429.529.600

PT Bank Panin Syariah Tbk Entitas Anak Perbankan 2007 506.077 5.119.951.790

PT Panin Sekuritas Tbk Perusahaan Penyertaan Perusahaan Investasi 1989 26.560 208.800.000

PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk Perusahaan Penyertaan Perasuransian 1980 147.440 388.000.000

PT First Asia Capital Perusahaan Penyertaan Perusahaan Investasi 1989 750 750.150

PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia Perusahaan Penyertaan Perusahaan Modal Ventura 1981 625 625

PT Sarana Kal-Sel Ventura Perusahaan Penyertaan Perusahaan Modal Ventura 1997 40 193.066

PT Bank ANZ Indonesia Perusahaan Penyertaan Perbankan 1990 16.500 16.500

Berikut ini adalah gambaran entitas anak yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan beserta persentase kepemilikan Perseroan dalam perusahaan-perusahaan tersebut pada tanggal dikeluarkannya prospektus ini :

Nama Perusahaan Bidang Usaha Tanggal Penyertaan Penyertaan

PT Clipan Finance Indonesia Tbk Perusahaan Pembiayaan 1982 51,49%

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk Perbankan 2007 51,86%

PT Verena Multi Finance Tbk Perusahaan Pembiayaan 2003 42, 87%

1) PT Clipan Finance Indonesia Tbk (“CFI”)

a. Riwayat Singkat

CFI didirikan berdasarkan akta No. 47 tanggal 15 Januari 1982, yang diubah dengan akta No. 363 tanggal 29 Juni 1982, keduanya dibuat oleh Ny. Kartini Muljadi, S.H., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-396.HT.01.01.Th.82 tanggal 2 Agustus 1982 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut No. 2771 dan 2772 tanggal 10 Agustus 1982, serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 1 Oktober 1982, Tambahan No. 1189.

Anggaran dasar CFI telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan Akta No. 116 tanggal 26 Juni 2015 yang dibuat di hadapan notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH. MH. Mkn. notaris di Jakarta dalam rangka perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, POJK No. 32/POJK.04/2014 dan POJK No. 33/POJK.04/2014. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0939550.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 24 Juli 2015.

Visi CFI adalah menjadi perusahaan pembiayaan terdepan yang memberikan solusi keuangan terbaik bagi nasabah yang senantiasa menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan secara sehat dan berperan aktif dalam pertumbuhan industri pembiayaan nasional. Sedangkan misi CFI adalah meningkatkan market share dan database pelanggan dengan membangun budaya pelayanan yang bermutu tinggi dan inovasi produk melalui jaringan distribusi yang komperhensif.

CFI berkedudukan di Jakarta dan per Desember 2015 Perseroan memiliki 45 kantor cabang yang tersebar di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Rata-rata jumlah karyawan pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebanyak 1.306 karyawan dan 1.115 karyawan.

b. Bidang Usaha

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar CFI, ruang lingkup kegiatan utama CFI meliputi usaha pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan multiguna.

CFI memperoleh izin usaha lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No. 1402/KMK.013/1990 tanggal 3 November 1990.

58

c. Permodalan

Struktur permodalan dan pemegang saham CFI berdasarkan Akta No. 40 tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Tetiyana, S.H., pengganti notaris Erni Rohaini, S.H., MBA., notaris di Jakarta, modal ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham adalah sebesar 3.984.520.457 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 996.130.114.250. Struktur permodalan CFI per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

KeteranganNilai Nominal Per Saham Rp250,-

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) (%)

Modal Dasar 10.412.000.000 2.603.000.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor 3.984.520.457 996.130.114.250,-

Pemegang Saham:

1 PT Bank Pan Indonesia Tbk 2.051.431.264 512.857.816.000,- 51,49%

2 BNYM S/A Mackenzie Cundill Emerging Markets Value CL - 2039924582

280.000.000 70.000.000.000,- 7,03%

3 BNYM S/A Mackenzie Cundill RecoveryFD - 2039924282

240.000.000 60.000.000.000,- 6,02%

4 Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 1.413.089.193 353.272.298.250,- 35,46%

Jumlah 3.984.520.457 996.130.114.250,- 100,00%



Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan PT Clipan Finance Indonesia Tbk No. 108 tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo S.H., MH, M.Kn, Notaris di Jakarta dan perubahannya berdasarkan Akta No. 115 tanggal 26 Juni 2015. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi CFI per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Mu’min Ali GunawanKomisaris : Roosniati SalihinKomisaris Independen : Veronika LindawatiKomisaris Independen : Lukman Abdullah

Direksi

Direktur Utama : Gita Puspa Kirana DarmawanDirektur Independen : Jahja AnwarDirektur : Engelbert Rorong JR

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut disajikan data keuangan pokok CFI yang angka-angkanya berasal dan dihitung dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 memuat penjelasan mengenai penerapan PSAK 24 (revisi 2013), Imbalan Kerja, secara retrospektif dan angka-angka koresponding tahun sebelumnya telah disajikan kembali.

59

(dalam Jutaan Rp)

Uraian31 Desember

2015 2014 2013

laporan Posisi Keuangan

Kas dan Setara Kas 30.396 35.768 70.045

Deposito Berjangka - - 25.597

Investasi Jangka Pendek - 20.576 50.834

Investasi Neto Sewa Pembiayaan 1.355.290 1.201.030 1.054.658

Piutang Pembiayaan Konsumen 3.625.824 3.383.056 2.612.660

Tagihan Anjak Piutang 1.428.088 18.520.664 2.156.949

Piutang Lain-lain 29.423 27.561 22.027

Biaya Dibayar Di Muka 7.768 8.254 6.308

Pajak Dibayar Di Muka - - -

Aset Pajak Tangguhan 4.749 5.615 4.179

Aset yang Disewagunausahakan 20.659 15.821 13.249

Aset Tetap 101.314 54.418 42.254

Aset Lain-lain 29.762 34.586 13.345

Total Aset 6.646.672 6.641.043 6.074.469

Total Liabilitas 3.047.744 3.384.319 3.309.639

Total Ekuitas 3.598.890 3.256.724 2.764.831

(dalam Jutaan Rp)

Uraian31 Desember

2015 2014 2013

laporan laba Rugi Komprehensif

Pendapatan 1.111.251 1.046.948 973.333

Beban 721.523 520.344 466.620

Laba (Rugi) Bersih 286.349 397.518 382.884

Laba (Rugi) Komprehensif 343.249 397.518 382.884

Rasio-Rasio Penting

Laba Bersih / Rata-Rata Aset (%) 4,31 6,25 7,01

Laba Bersih / Rata-Rata Ekuitas (%) 8,35 13,20 14,68

Total Libilitas / Total Ekuitas 0,85 1,04 1,20

CFI pada tahun 2015 masih membukukan kinerja positif. Total Aset per 31 Desember 2015 mencapai Rp6.647 miliar atau naik tipis 0,08% (yoy) dibandingkan kenaikan pada tahun 2014, 2013 dan 2012 yang masing-masing sebesar 9,33% (yoy), 25,15% (yoy) dan 1,42% (yoy). Peningkatan Aset tahun 2015 yang hanya mencapai 0,08% (yoy) dipengaruhi oleh penurunan jumlah anjak piutang sebesar Rp424 miliar atau 22,89% (yoy). Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya customer yang melakukan pelunasan kontrak. Sedangkanpeningkatanyangcukupsignifikan terjadipadaAsetTetap,AsetyangDisewagunausahakandan Aset Properti Investasi yang masing-masing sebesar 86,18% (yoy), 30,58% (yoy) dan 354,69% (yoy) yang disebabkan pada Desember 2015 dilakukan pencatatan Fixed Assets berdasarkan hasil revaluasi.

60

Total Aset 31 Desember 2014 mencapai Rp6.641 miliar atau naik 9,33% (yoy). Peningkatan ter sebut sejalan dengan pertumbuhan usaha antara lain dikarenakan peningkatan Piutang Sewa Guna Usaha sebesar Rp146 miliar atau 13,88% (yoy) dan Piutang Pembiayaan Konsumen sebesar Rp770 miliar atau naik 29,49% (yoy). Total Aset per 31 Desember 2013 mencapai Rp6.074 miliar atau naik 25,15% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan usaha antara lain dikarenakan peningkatan Piutang Pembiayaan Konsumen naik sebesar Rp369 miliar atau 16,44% (yoy) dan Anjak Piutang naik sebesar Rp942 miliar atau 77,54% (yoy). Total Aset 31 Desember 2012 mencapai Rp4.854 miliar atau naik 1,42% (yoy). Peningkatan ini selain dipengaruhi oleh pertumbuhan pada Anjak Piutang sebesar Rp137 miliar atau naik 12,70% (yoy), juga dipengaruhi oleh meningkatnya saldo Deposito sebesar Rp100 miliar atau naik 162,89% (yoy) dan Investasi Jangka Pendek yang tumbuh sebesar Rp40 miliar atau 263,05%(yoy).

Posisi Liabilitas CFI pada tanggal 31 Desember 2015 turun sebesar Rp337 miliar atau 9,95% (yoy) dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang mencapai Rp3.384 miliar. Penurunan terutama dipengaruhi oleh menurunnya Utang Bank, Utang MTN, Utang Pajak dan Utang Lain-lain yang masing-masing menurun sebesar 7,59%, 12,79%, 97,24% dan 9,95%. Posisi Liabilitas CFI pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 meningkat sebesar Rp75 miliar atau 2,26% (yoy) dan Rp906 miliar atau 37,69% (yoy). Peningkatan terutama karena stategi CFI dalam mendukung pertumbuhan usahanya ditandai dengan kenaikan Utang Bank dan Utang MTN. Pada tanggal 31 Desember 2014 Utang Bank naik sebesar Rp632 miliar atau 36,70% (yoy) dan Utang MTN naik sebesar Rp3 miliar atau 0,32% (yoy). Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2013 Utang Bank naik sebesar Rp975 miliar atau 130,19% (yoy) dan Utang MTN naik sebesar Rp2 miliar atau 0,29% (yoy). Posisi Liabilitas CFI pada tanggal 31 Desember 2012 turun sebesar Rp208 miliar atau 7,96% (yoy). Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh turunnya Utang Bank sebesar Rp748 miliar atau turun 49,98% (yoy) dan Utang Obligasi yang turun sebesar Rp243 miliar atau 24,53% (yoy).

Saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp342 miliar atau 10,51% (yoy) dikarenakan naiknya saldo laba pada periode tersebut sebesar Rp288 miliar atau 13,39% (yoy). Saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 meningkat masing-masing sebesar 17,79% dan 12,86% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dikarenakan naiknya saldo laba masing-masing sebesar 22,68% (yoy) dan 27,95% (yoy) untuk tahun 2014 dan 2013. Modal disetor pada tanggal 31 Desember 2014 naik sebesar Rp52 miliar atau 5,56% (yoy) serta agio saham naik sebesar Rp42 miliar atau 13,53% (yoy). Saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp276 miliar atau naik 12,70% (yoy) yang disebabkan oleh naiknya Saldo Laba pada periode tersebut sebesar Rp333 miliar atau 32,07% (yoy).

Pendapatan CFI selama tahun 2015 sebesar Rp1.111 miliar atau naik 6,14% (yoy) dibandingkan tahun 2014 yang mencapai Rp1.047 miliar. Melambatnya jumlah pembiayaan baru sewa pembiayaan (non-otomotif) dan pembiayaan baru bisnis anjak piutang Clipan menyebabkan Pendapatan hanya tumbuh Rp64 miliar. Pendapatan dari Anjak Piutang / Factoring turun sebesar Rp71 miliar atau 23,53% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya, penurunan tersebut dipengaruhi penurunan produksi Factoring yang lebih rendah dibandingkan tahun 2014. Pendapatan dari Sewa Guna Usaha – Operating Lease turun sebesar Rp1 miliar atau 9,77% (yoy), dikarenakan kontrak OPL yang diperpanjang untuk aset yang sama dimana harga sewanya mengalami penurunan.

61

Pendapatan CFI selama tahun 2014 dan 2013 sebesar Rp 1.047 miliar dan Rp973 miliar. Pertumbuhan pendapatan pada tahun 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar 7,56% (yoy) dan 10,60% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan pada pendapatan dari sewa guna usaha sebesar Rp15 miliar atau 9,23% (yoy) pada tahun 2014 mempengaruhi pendapatan yang hanya mampu tumbuh Rp74 miliar. Sedangkan di tahun 2013 perlambatan dari pembiayaan sewa guna usaha sebesar Rp19 miliar atau turun 10,30% (yoy) dan pembiayaan konsumen sebesar Rp19 miliar atau turun 4,80% (yoy), menyebabkan pendapatan hanya mampu tumbuh Rp93 miliar atau 10,60% (yoy). Selain itu pertumbuhan pendapatan pada tahun 2013 juga didukung oleh naiknya pendapatan dari Keuntungan Kurs Mata Uang Asing sebesar Rp9 miliar atau 182,24% (yoy).

Pertumbuhan Pendapatan CFI pada tahun 2012 adalah sebesar Rp180 miliar atau naik 25,66% (yoy). Pertumbuhan tersebut disebabkan karena terjadi pertumbuhan usaha CFI ditandai dengan naiknya pendapatan dari hampir semua pos pendapatan. Tahun 2012 Pendapatan Sewa Guna Usaha, Pembiayaan Konsumen, Factoring dan Pendapatan Sewa Guna Usaha – Operating Lease meningkat masing-masing sebesar 10,50%, 20,81%, 58,96% dan 17,48% dibandingkan tahun sebelumnya.

Laba Komprehensif CFI pada tahun 2015 turun 13,65% (yoy) atau sebesar Rp54 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh naiknya jumlah Beban Usaha CFI yang didorong oleh naiknya Beban Bunga dan Pembiayaan Lainnya, Beban Umum dan Administrasi serta Beban Penyisihan Piutang Ragu-Ragu masing masing sebesar 13,23%, 17,83% dan 256,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Beban Umum dan Administrasi meningkat di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan oleh meningkatnya jumlah cabang yang dibuka pada tahun 2015 sehingga Beban Gaji Karyawan juga meningkat disamping juga dipengaruhi oleh kenaikan gaji karyawan pada periode tersebut. Beban Penyisihan Piutang Ragu-Ragu yang meningkat dipengaruhi oleh situasi perekonomian yang kurang kondusif sehingga CFI lebih konservatif untuk mengantisipasi terjadinya tunggakan. Tahun 2015 terdapat Pendapatan Komprehensif Lain sebesar Rp57 miliar, yang disebabkan oleh adanya Keuntungan Revaluasi Aktiva Tetap dan OPL sebesar Rp59 miliar.

Laba Komprehensif CFI tahun 2014 dan 2013 naik sebesar 3,82% (yoy) dan 15,09% (yoy). Tahun 2014 Laba Komprehensif hanya mampu tumbuh Rp15 miliar lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun 2013 yang mencapai Rp50 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Laba Komprehensif di tahun 2014 hanya mampu tumbuh Rp15 miliar atau 3,82% disebabkan oleh naiknya Beban Usaha CFI sebesar Rp54miliar atau 11,51% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatannya pada periode tersebut yang hanya tumbuh Rp74 miliar atau 7,56% (yoy). Pertumbuhan Beban Usaha CFI tahun 2014 didorong oleh naiknya Beban Bunga dan Pembiayaan Lainnya sebesar Rp54 miliar atau 19,72% (yoy) serta Beban Umum dan Administrasi meningkat sebesar Rp11 miliar atau naik 9,00% (yoy). Sedangkan di tahun 2013 Laba Komprehensif yang tumbuh Rp50 miliar atau 15,09% (yoy) dipengaruhi oleh pertumbuhan Pendapatan Usaha CFI yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan Beban Usahanya pada periode tersebut. Pendapatan CFI tahun 2013 mampu tumbuh sebesar Rp94 miliar atau 10,60% (yoy) sedangkan Beban Usahanya hanya tumbuh sebesar Rp24 miliar atau 5,29% (yoy). Pertumbuhan pada Beban Usaha di tahun 2013 didorong oleh naiknya Beban Umum dan Administrasi Rp27 miliar atau 28,03% (yoy) dan Beban Penyisihan Piutang Ragu-Ragu yang naik sebesar Rp5 miliar atau 7,62% (yoy).

Laba Komprehensif di tahun 2012 mampu tumbuh Rp56 miliar atau naik 20,43% (yoy). Pada tahun 2012 Beban Usaha CFI naik Rp109 miliar atau 32,45% (yoy), dipengaruhi oleh meningkatnya Beban Bunga dan Pembiayaan Lainnya sebesar Rp71 miliar atau naik 33,83% (yoy) dan Beban Penyisihan Piutang Ragu-Ragu sebesar Rp29 miliar atau naik 92,90% (yoy). Sedangkan Pendapatan pada periode tersebut mampu tumbuh sebesar Rp180 miliar atau naik 25,66% (yoy).

62

a. Riwayat Singkat

BPS didirikan dengan akta No. 12 tanggal 8 Januari 1972 dari Indrawati Setiabudhi, S.H, notaris di Malang dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Jaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/284/4 tanggal 11 Desember 1979. BPS telah melakukan perubahan nama beberapa kali terakhir dari PT Bank Harfa menjadi PT Bank Panin Syariah yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU 43152.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 2 September 2009. Selanjutnya, berdasarkan akta No. 74 tanggal 19 Juni 2013 dari Fathiah Helmi, S.H, notaris di Jakarta, nama BPS diubah menjadi PT Bank Panin Syariah Tbk sehubungan dengan perubahan status BPS yang semula perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka. Akta perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-34775.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013.

Anggaran Dasar BPS telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan dalam rangka penyesuaian sehubungan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 dan No. 33/POJK.04.2014.adalah sebagaimana termaktub dalam akta No. 5 tanggal 2 Oktober 2015 dari Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta, Akta perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHUAH.01.03-0973015 tanggal 19 Oktober 2015.

Anggaran Dasar BPS terakhir diubah sehubungan dengan perubahan nama dari PT Bank Panin Syariah Tbk. menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. sebagaimana termaktub dalam akta No. 54 tanggal 19 April 2016, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0008935.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 11 Mei 2016.

Pada tanggal 30 Desember 2013, BPS memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. S-483/D.04/2013 untuk melakukan penawaran umum saham perdana atas 4.750.000.000 lembar saham kepada masyarakat disertai dengan waran sebanyak 950.000.000 waran seri I yang diberikan secara cuma-cuma. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Januari 2014. Setiap pemegang waran seri I berhak membeli 1 (satu) saham dengan harga pelaksanaan Rp 110 per saham, yang dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan yaitu mulai tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan 14 Januari 2017. Apabila waran seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka waran seri I tersebut menjadi kadaluarsa.

Pada tanggal 31 Desember 2015, sejumlah 9.765.717.000 saham BPS telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan sejumlah 107.000.000 saham yang merupakan saham pendiri tidak dicatatkan di bursa.

Visi BPS adalah menjadi bank ritel yang amanah, bertanggung jawab, dan membawa berkah bagi masyarakat.

Sedangkan misi BPS adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan layanan keuangan syariah secara profesional, amanah dan bertanggung jawab.

2. Memberikan produk dan layanan dengan standar terbaik sesuai kebutuhan nasabah.

3. Menjalin hubungan muamalah yang saling menguntungkan dan profesional dengan seluruh stakeholder.

4. Menumbuhkan dan menjaga pertumbuhan usaha perbankan syariah yang sehat.

BPS berkedudukan di Jakarta Barat dan memiliki 12 kantor cabang. Selama tahun 2015 dan 2014, rata-rata jumlah karyawan BPS adalah 513 dan 386 karyawan.

b. Bidang Usaha

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar BPS, ruang lingkup kegiatan BPS adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam.

BPS mendapat ijin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah. BPS mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 2 Desember 2009. Sesuai dengan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. S-225/PB.131.2015 tanggal 8 Desember 2015, BPS telah mendapat persetujuan menjadi bank devisa.

c. Permodalan

Struktur permodalan dan pemegang saham BPS adalah berdasarkan Akta No. 50 tanggal 19 April 2016, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., yang telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-AH.01.03-0041457 tanggal 19 April 2016 . Struktur permodalan BPS per 31 Maret 2016 adalah sebagai berikut :

63

Keterangan

Nilai Nominal Per Saham Rp100,-

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)Presentase

(%)

Modal Dasar 39.000.000.000 3.900.000.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor 9.872.717.000 987.271.700.000,-

Pemegang Saham:

1 PT Bank Pan Indonesia Tbk 5.119.951.790 511.995.179.000,- 51,86

2 Dubai Islamic Bank PJSC 3.900.000.000 390.000.000.000,- 39,50

3 Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 852.765.210 85.276.521.000,- 8,64

Jumlah 9.872.717.000 987.271.700.000,- 100,00



Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir dimuat dalam akta Nomor: 53 tanggal 19 April 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0047121 tertanggal 4 Mei 2016. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BPS per tanggal prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Adnan Abdus Shakoor Chilwan *)Komisaris Independen Rahma Novianti Hardi **)Komisaris Independen Zarmedi Abidin **)Komisaris Jasman Ginting Munthe

Direksi

Direktur Utama Deny Hendrawati Direktur Bisnis Doddy Permadi Syarief **) Direktur Keuangan dan Operasi Edi Setijawan Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan Budi Prakoso

Dewan Pengawas Syariah

Ketua Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA.Anggota Drs. H. Aminudin Yakub, MA.

*) Jabatan Bapak Adnan Abdus Shakoor Chilwan sebagai Komisaris berakhir dengan sendirinya apabila jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan berlaku efektif, yaitu setelah diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

**) pengangkatan : - Bapak Doddy Permadi Syarief selaku Direktur; - Ibu Rahma Novianti Hardji selaku Komisaris Independen; dan - Bapak Zarmedi Abidin selaku Komisaris Independen;

Berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut disajikan data keuangan pokok BPS yang angka-angkanya berasal dan dihitung dari laporan keuangan yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan

64

auditor independen atas laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 memuat penjelasan mengenai BPS menerapkan beberapa PSAK secara retrospektif dan angka-angka koresponding tahun sebelumnya telah disajikan kembali.

(dalam Jutaan Rp)

Uraian31 Desember

2015 2014 2013


Kas 17.484 9.708 4.853

Penempatan Pada BI 1.045.962 1.231.472 1.277.885

Giro Pada BI 191 772 412

Penempatan Pada Bank Lain - - -

Efek-Efek 333.380 151.524 137.457

Piutan Murabahah 526.898 617.337 1.231.835

Pembiayaan Mudharabah 1.018.378 854.378 659.220

Pembiayaan Musyarakah 4.074.373 3.252.749 690.827

Aset Lainnya 116.538 76.713 50.211

Total Aset 7.134.235 6.206.504 4.052.701

Dana Pihak Ketiga 791.661 833.856 370.914

Liabilitas Lainnya 49.687 52.194 31.695

Total Liabilitas 841.348 887.050 402.609

Dana Syirkah Temporer 5.137.397 4.243.137 3.124.096

Total Ekuitas 1.155.491 1.076.317 525.995

(dalam Jutaan Rp)

Uraian31 Desember

2015 2014 2013


Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

711.206 526.520 273.812

Pendapatan Usaha Lainnya 23.031 33.269 9.947

Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Kontemporer

421.249 295.597 146.009

Beban Kerugian Penurunan Nilai 41.388 38.621 25.234

Beban Premi Program Penjaminan Simpanan - - -

Beban Usaha Lainnya 193.673 128.063 8.341

Laba (Rugi) Usaha 77.927 97.507 29.075

Laba (Rugi) Sebelum Pajak 75.373 95.729 29.162

Manfaat (Beban) Pajak (21.794) (24.792) (7.829)

Laba (Rugi) Bersih 53.678 70.937 21.332


Rasio-Rasio Penting

Laba Bersih / Rata-Rata Aset (%) 1,14% 1,99% 1,03%

Laba Bersih / Rata-Rata Ekuitas (%) 4,94% 7,01% 4,44%

Total Liabilitas / Total Ekuitas 0,73 0,82 0,77

Lini bisnis perbankan syariah melalui Bank Panin Dubai Syariah masih mampu menorehkan kinerja keuangan yang mengesankan. Total Aset Bank Panin Dubai Syariah pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp7.134 miliar tumbuh sebesar Rp928 miliar atau sebesar 14,95% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp6.207 miliar. Peningkatan jumlah aset tahun 2015 sejalan dengan pertumbuhan usaha bank ditandai dengan meningkatnya Pembiayaan Mudharabah sebesar Rp164 miliar atau naik 19,20% (yoy), Pembiayaan Musyarakah naik sebesar Rp822 miliar atau 25,26% (yoy) dan Investasi pada Sukuk – Pihak Ketiga yang meningkat sebesar Rp182 miliar atau naik 120,02% (yoy), dikarenakan pembelian sukuk negara, sukuk retail & SBPMS - lainnya AFS.

Total Aset BPS pada tanggaal 31 Desember 2014 dan 2013 mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 53,14% dan 89,68% dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2014 total aset BPS mencapai Rp6.207 miliar atau naik sebesar Rp2.154 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini sejalan juga pertumbuhan usaha BPS ditandai dengan peningkatan pada Pembiayaan Mudharabah yang naik sebesar Rp195 miliar atau 29,60% (yoy), Pembiayaan Musyarakah naik sebesar Rp2.562 miliar atau 370,85% (yoy), Investasi pada Sukuk – Pihak Ketiga sebesar Rp14 miliar atau naik 10,23% (yoy) dan Giro

65

pada Bank Lain sebesar Rp361 juta atau naik sebesar 87,61% (yoy).

Pada 31 Desember 2013 total Aset BPS adalah sebesar Rp4.053 miliar atau tumbuh sebesar Rp1.916 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan karena pertumbuhan yang cukup signifikanantaralainpadaPembiayaanMurabahahyangtumbuhsebesarRp467miliaratau61,08%(yoy), Pembiayaan Mudharabah sebesar Rp142 miliar atau naik 27,42% (yoy), Pembiayaan Musyarakah sebesar Rp461 miliar atau naik 200,41% (yoy), Penempatan pada Bank Indonesia naik sebesar Rp858 miliar atau 204,17% (yoy) dan Giro pada Bank Lain sebesar Rp357 miliar atau naik sebesar 646,59% (yoy).

Pada tahun 2012 total Aset BPS bertumbuh sebesar Rp1.120 miliar atau 110,11% (yoy) menjadi sebesar Rp2.137 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mampu mencapai Rp1.017 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan pada Pembiayaan Murabahah sebesar Rp387 miliar atau naik 102,22% (yoy), Pembiayaan Mudharabah sebesar Rp248 miliar atau naik 91,91% (yoy), Pembiayaan Musyarakah naik sebesar Rp181 miliar atau 372,56% (yoy) dan Penempatan pada Bank Indonesia meningkat sebesar Rp326 miliar atau 346,00% (yoy).

Jumlah Dana Syirkah Temporer pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp5.137 miliar, mengalami peningkatan sebesar 21,08% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp4.243 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya Deposito Mudharabah sebesar Rp911 miliar atau naik 21,80% (yoy). Jumlah Dana Syirkah Temporer pada tanggal 31 Desember 2014 mencapai Rp4.243 miliar, tumbuh sebesar Rp1.119 miliar atau naik 35,82% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini juga disebabkan oleh meningkatnya Deposito Mudharabah sebesar Rp1.745 milar atau 71,80% (yoy).

JumlahDanaSyirkahTemporerpatatanggal31Desember2013dan2012meningkatcukupsignifikanyaitusebesar 117,01% (yoy) dan 168,66% (yoy). Peningkatan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp1.685 miliar dan di tahun 2012 Jumlah Dana Syirkah Temporer tumbuh Rp904 miliar, peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya Tabungan Mudharabah sebesar Rp40 miliar atau 131,58% (yoy) dan Deposito Mudharabah sebesar Rp1.425 miliar atau naik 141,62% (yoy) pada tahun 2013. Sedangkan tahun 2012 Tabungan Mudharabah naik sebesar Rp22 miliar atau naik 292,12% (yoy) dan Deposito Mudharabah naik sebesar Rp613 miliar atau 155,96% (yoy).

Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.155 miliar, mengalami pertumbuhan sebesar Rp79 miliar atau naik 7,36% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp1.076 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan Modal Saham sebesar Rp5 miliar atau naik 0,49% (yoy), Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp20 miliar atau naik 567,80% (yoy) dan Saldo Laba meningkat sebesar Rp54 miliar atau 55,30% (yoy).

Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar Rp550 miliar atau 104,62% (yoy) dan Rp38 miliar atau 7,86% (yoy). Tahun 2014 peningkatan Ekuitas disebabkan oleh pertumbuhan Modal Saham sebesar Rp482 miliar atau naik 96,49% (yoy), Saldo Laba sebesar Rp 71 miliar atau naik 272,68% (yoy) dan terdapat Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp4 miliar. Sedangkan di tahun 2013 peningkatan Ekuitas disebabkan oleh meningkatnya Modal Saham sebesar Rp50 miliar atau tumbuh 11,23% (yoy).

Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar Rp35 miliar atau naik 7,75% (yoy) menjadi sebesar Rp488 miliar. Peningkatan ini terutama karena naiknya Saldo Laba sebesar Rp35 miliar pada periode tersebut.

66

Pendapatan BPS pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp734 miliar meningkat 31,16%, yang disebabkan oleh naiknya Pendapatan Pengelolaan Dana oleh BPS sebagai Mudharib sebesar Rp185 miliar menjadi Rp711 miliar atau naik 35,08% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut seiiring dengan pertumbuhan pembiayaan, pertumbuhan pendapatan dari hasil pendapatan margin murabahah, bagi hasil mudaharabah dan musyarakah.

Pendapatan BPS pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 meningkat masing-masing sebesar 97,28%, 86,11% dan 103,58% dibandingkan dengan pendapatan di tahun sebelumnya. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya Pendapatan Pengelolaan Dana oleh BPS sebagai Mudharib dan Pendapatan Usaha Lainnya. Tahun 2014 Pendapatan Pengelolaan Dana oleh BPS sebagai Mudharib tumbuh sebesar Rp253 milar atau 92,29% (yoy) dan Pendapatan Usaha Lainnya naik sebesar Rp23 miliar atau 234,47% (yoy). Tahun 2013 Pendapatan Pengelolaan Dana oleh BPS sebagai Mudharib tumbuh sebesar Rp128 milar atau 87,89% (yoy) dan Pendapatan Usaha Lainnya naik sebesar Rp3 miliar atau 47,59% (yoy). Tahun 2012 Pendapatan Pengelolaan Dana oleh BPS sebagai Mudharib tumbuh sebesar Rp76 milar atau 107,51% (yoy) dan Pendapatan Usaha Lainnya naik sebesar Rp2 miliar atau 44,43% (yoy).

Jumlah Laba Komprehensif BPS pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp74 miliar naik sebesar 0,01% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 pertumbuhan Beban Usaha yang lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Usahanya menyebabkan laba bank naik tipis pada periode tersebut. Total Pendapatan hanya tumbuh 31,16% (yoy), sedangkan Total Beban naik 41,97% (yoy) atau naik sebesar Rp194 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laba Komprehensif bank hanya mampu tumbuh tipis sebesar 0,01% terutama disebabkan oleh naiknya Hak Pemilik Dana atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer sebesar Rp126 miliar atau 42,51% (yoy), Beban Kerugian Penurunan Nilai naik sebesar Rp3 miliar atau 7,17% (yoy) dan Beban Usaha Lainnya naik sebesar Rp66 miliar atau 51,23% (yoy) serta pada tahun 2015 terdapat Pendapatan Komprehensif Lain sebesar Rp20 miliar atau naik 588,18% (yoy) terutama disebabkan oleh adanya surplus revaluasi aset tetap.

Jumlah Laba Komprehensif BPS pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp74 miliar naik sebesar 246,38% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp21 miliar. Pada tahun 2014 pertumbuhan Beban Usaha yang lebih rendah dibandingkan dengan Pendapatan Usahanya menyebabkan laba bank naik signifikan pada periode tersebut.Total Pendapatan tumbuh 97,28% (yoy), sedangkan Total Beban naik 81,51% (yoy) atau naik sebesar Rp208 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2014 Hak Pemilik Dana atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer naik sebesar Rp150 miliar atau 102,45% (yoy), Beban Kerugian Penurunan Nilai naik sebesar Rp13 miliar atau 53,05% (yoy) dan Beban Usaha Lainnya naik sebesar Rp45 miliar atau 53,48% (yoy) serta pada tahun 2014 terdapat Pendapatan Komprehensif Lain sebesar Rp3 miliar terutama disebabkan oleh adanya pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti.

Jumlah Laba Komprehensif BPS pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp21 miliar turun sebesar 39,15% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp35 miliar. Pada tahun 2013 pertumbuhan Beban Usaha yang lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Usahanya menyebabkan laba bank turun cukupsignifikanpadaperiode tersebut.TotalPendapatanhanya tumbuh86,11%(yoy), sedangkan Total Beban naik 140,83% (yoy) atau naik sebesar Rp149 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2013 Hak Pemilik Dana atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer naik sebesar Rp88 miliar atau 153,55% (yoy), Beban Kerugian Penurunan Nilai naik sebesar Rp17 miliar atau 224,13% (yoy) dan Beban Usaha Lainnya naik sebesar Rp43 miliar atau 106,63% (yoy).

Jumlah Laba Komprehensif BPS pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp35 miliar naik sebesar 279,68% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp9 miliar. Pada tahun 2013 pertumbuhan Beban Usaha yang lebih rendah dibandingkan dengan Pendapatan Usahanya menyebabkan laba bank naik

67

signifikanpadaperiodetersebut.TotalPendapatanhanyatumbuh103,58%(yoy), sedangkan Total Beban naik 68,95% (yoy) atau naik sebesar Rp43 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2012 Hak Pemilik Dana atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer naik sebesar Rp31 miliar atau 113,07% (yoy), Beban Kerugian Penurunan Nilai naik sebesar Rp3 miliar atau 58,45% (yoy) dan Beban Usaha Lainnya naik sebesar Rp11 miliar atau 35,60% (yoy).

3) PT Verena multi Finance Tbk (“VmF”)

a. Riwayat Singkat

VMF didirikan dengan nama PT. Maxima Perdana Finance berdasarkan akta No. 43 tanggal 21 Juli 1993 dari Sri Nanning, S.H., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-11503.HT.01.01.Th.93 tanggal 29 Oktober 1993 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 4 November 1994, Tambahan No. 8832. Berdasarkan akta No. 46 tanggal 14 Februari 2003 dari Eliwaty Tjitra, S.H., notaris di Jakarta, nama VMF diubah menjadi PT Victoria Finance Indonesia. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C-11197 HT.01.04.TH.2003 tanggal 21 Mei 2003 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 30 September 2003 Tambahan No. 9255.

Selanjutnya, berdasarkan Akta No. 6 tanggal 11 Juni 2003 dari Herlien Widjaja, S.H., notaris di Jakarta, nama VMF diubah menjadi PT. Verena Oto Finance. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-15620 HT.01.04.TH.2003 tanggal 7 Juli 2003 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2003 Tambahan No. 10899.

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Verena Oto Finance Tbk No. 33 tanggal 27 Agustus 2010 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, nama VMF diubah menjadi PT. Verena Multi Finance Tbk. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, masing-masing dengan Surat Keputusan No. AHU-45965.HT.01.02. Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 dan No. KEP-654/KM/10.2010 tanggal 9 Desember 2010.

Anggaran Dasar VMF telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor : 88 tanggal 24 Juni 2015 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya tentang perubahan seluruh Anggaran Dasar VMF dalam rangka menyesuaikan dengan POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, POJK Nomor 32/POJK.04/2014 serta POJK Nomor : 33/POJK.04/2014. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : AHU-AH.01.03-0933612 tertanggal 21 Mei 2015 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-0935603.AH.01.02 Tahun 2015 tertanggal 21 Mei 2015.

Visi VMF adalah menjadi Perusahaan Pembiayaan 10 Besar di Indonesia dengan cara senantiasa berusaha membangun citra perusahaan yang melekat dihati masyarakat dan disegani di industri pembiayaan dengan memilki jaringan usaha yang tersebar luas dan mudah dijangkau serta menyediakan produk pembiayaan yang menjawab kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan ekonomi di Indonesia. Sedangkan misi Perseroan adalah memberikan solusi pembiayaan yang prima dengan didukung oleh pelaksanaan operasional yang berkualitas serta manajemen risiko yang menerapkan prinsip kehati-hatian untuk bertumbuh dan berkembang secara sehat serta didukung oleh sumber daya manusia yang dapat diandalkan. VMF senantiasa berupaya menyediakan lingkungan bekerja yang kondusif serta terus menerus mendidik dan melatih karyawan untuk menghasilkan individu yang tangguh dan kompeten.

Untuk memperkuat posisinya di industri pembiayaan nasional, VMF membentuk perusahaan patungan PT IBJ Verena Finance dengan perusahaan Jepang IBJ Leasing Co. Ltd. pada Agustus 2010. IBJ Leasing Co., Ltd. Jepang adalah sebuah perusahaan pembiayaan yang telah berdiri lebih dari 40 tahun yang lalu dan telah terdaftar pada Tokyo Stock Exchange sejak tahun 2004. Perusahaan ini juga bagian dari Mizuho FinancialGroupyangmerupakansalahsatulembagafinansialterbesardiJepang.

68

VMF berkedudukan di Jakarta dan saat ini VMF mempunyai 23 (dua puluh tiga) kantor cabang yang terletak di kota Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin, Bogor, Cikarang, Jakarta, Makasar, Malang, Medan, Palembang, Pekanbaru, Rantau Prapat, Samarinda, Semarang, Serang, Surabaya dan Tangerang. Rata-rata jumlah karyawan pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebanyak 701 karyawan dan 799 karyawan.

b. Bidang Usaha

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar VMF, ruang lingkup kegiatan utama VMF meliputi usaha di bidang pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna dan sewa operasi. Saat ini VMF menjalankan usaha utamanya dibidang pembiayaan konsumen.

VMF dengan nama sebelumnya PT Maxima Perdana Finance, memperoleh izin usaha lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No.994/KMK.017/1993 tanggal 30 Desember 1993. VMF mulai beroperasi pada tanggal 21 Juni 2003, dengan izin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-161/KM.6/2004 tanggal 4 Mei 2004 Jo. No. KEP-654/KM.10/2010 tanggal 9 Desember 2010.

c. Permodalan

Struktur permodalan dan pemegang saham VMF berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor : 88 tanggal 24 Juni 2015 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya tentang perubahan seluruh Anggaran Dasar VMF dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, POJK No. 32/POJK.04/2014 serta POJK No. 33/POJK.04/2014. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : AHU-AH.01.03-0933612 tertanggal 21 Mei 2015 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-0935603.AH.01.02 Tahun 2015 tertanggal 21 Mei 2015. Struktur permodalan VMF per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Keterangan

Nilai Nominal Per Saham Rp100,-

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)Presentase

(%)

Modal Dasar 4.000.000.000 400.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor 1.002.000.352 100.200.035.200

Pemegang Saham:

1 PT Bank Pan Indonesia Tbk 429.529.600 42.952.960.000 42,87

2 PT Verena Kapital 243.965.040 24.396.504.000 24,35

3 Murniaty Santoso 97.586.016 9.758.601.600 9,74

4 Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 230.919.696 23.091.969.600 23,04

Jumlah 1.002.000.352 100.200.035.200 100

Saham Dalam Portepel 2.997.999.648 299.799.964.800


Susunan Direksi VMF telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 05 tertanggal 23 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Kristanti Suryani, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Pusat, dalam rangka perubahan Direksi VMF. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan No. AHU-AH.01.03-0976986 tertanggal 03 November 2015.

Susunan Dewan Komisaris VMF telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir adalah sebagaimana

69

tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan VMF No.82 tanggal 30 Juni 2014 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 18 tanggal 11 September 2014. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berturut-turut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-19768.40.22.2014 tanggal 15 Juli 2014 dan No. AHU-29164.40.22.2014 tanggal 11 September 2014. Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi VMF per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris Murniaty Santoso Komisaris Gunawan Santoso Komisaris Independen Evi Firmansyah

Direksi

Direktur Utama Hadi Budiman Direktur Keuangan/Independen Andi Harjono Direktur Pemasaran Iman Syahrizal

Berikut disajikan data keuangan pokok VMF yang angka-angkanya berasal dan dihitung dari laporan keuangan yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 memuat penjelasan mengenai penerapan PSAK 24 (revisi 2013), Imbalan Kerja, secara retrospektif dan angka-angka koresponding tahun sebelumnya telah disajikan kembali.

(dalam Jutaan Rp)

Uraian31 Desember

2015 2014 2013


Kas dan Setara Kas 9.373 47.132 20.121

Deposito Berjangka - - 81.500

Investasi Jangka Pendek - - -

Investasi Neto Sewa Pembiayaan 492.084 786.279 809.690

Piutang Pembiayaan Konsumen 1.255.481 1.192.380 1.083.914

Tagihan Anjak Piutang 4.378 - -

Piutang Lain-lain 3.847 2.865 2.977

Biaya Dibayar Di Muka 6.143 4.891 6.779

Pajak Dibayar Di Muka - - -

Aset Pajak Tangguhan 4.829 3.881 2.478

Aset yang Disewagunausahakan - - -

Aset Tetap 3.551 31.038 36.996

Aset Lain-lain 41.434 47.867 25.882

Total Aset 1.894.358 2.154.745 2.102.208

Total Liabilitas 1.610.010 1.871.737 1.843.551

Total Ekuitas 284.348 283.008 258.656

70

(dalam Jutaan Rp)

Uraian31 Desember

2015 2014 2013


Pendapatan 379.016 393.489 377.205

Beban 372.924 361.362 331.104

Laba (Rugi) Bersih 2.419 24.484 34.555


Rasio-Rasio Penting

Laba Bersih / Rata-Rata Aset (%) 0,12 1,15 1,70

Laba Bersih / Rata-Rata Ekuitas (%) 85 9.04 14.48

Total Libilitas / Total Ekuitas 5.6 6.61 7.13

Kinerja Verena sepanjang tahun 2015 masih cukup positif meskipun mengalami perlambatan sebagaimana bisnis pembiayaan / multifinance secara umum. Total Asetnya per 31 Desember 2015 mencapai Rp 1.894 miliar atau turun 12,08% (yoy). Sedangkan ditahun 2014, 2013 dan 2012 Total Aset VMF mampu tumbuh masing-masing sebesar 2,50%, 7,51% dan 29,31% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Total Aset VMF tahun 2015 turun Rp260 miliar atau 12,08% (yoy), dipengaruhi oleh menurunnya Piutang Sewa Guna Usaha – bersih sebesar Rp294 miliar atau 37,42% (yoy) dikarenakan CKPN Piutang Sewa Pembiayaan naik sebesar Rp5 miliar atau 51,77% (yoy), disamping nilai Piutang Sewa Pembiayaannya juga menurun sebesar Rp289 miliar atau turun 36,31% (yoy) dikarenakan penurunan penjualan berbasis Financial Lease pada tahun 2015 sehingga Outstanding Piutang Sewa Guna Usaha pun menurun. Selain itu pos Aset lainnya juga menurun, yang dipengaruhi oleh menurunnya Uang Muka Pembelian sebesar Rp4 miliar atau turun 36,28% (yoy) dikarenakan pada tahun 2015 program Dealer mengalami penurunan, sejalan dg menurunnya disburse.

Sedangkan Total Aset VMF tahun 2014 hanya mampu tumbuh sebesar Rp53 miliar atau 2,50% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan usaha VMF antara lain dikarenakan peningkatan Piutang Pembiayaan Konsumen sebesar Rp108 miliar atau 10,01% (yoy), peningkatan saldo Kas dan Setara Kas sebesar Rp27 miliar atau 134,24% (yoy), peningkatan Investasi pada PT IBJ Verena Finance sebesar Rp7 miliar atau 20,53% (yoy) dan peningkatan saldo Aset Lain-Lain sebesar Rp23 miliar atau naik 82,47% (yoy).

Total Aset VMF tahun 2013 mampu tumbuh sebesar Rp147 miliar atau 7,51% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan usaha VMF antara lain dikarenakan peningkatan pada Piutang Sewa Guna Usaha sebesar Rp438 miliar atau 118,03% (yoy), peningkatan Piutang Lain-Lain sebesar Rp386 juta atau 14,90% (yoy) dan peningkatan Investasi pada PT IBJ Verena Finance sebesar Rp11 miliar atau sebesar 52,42% (yoy).

71

Total Aset VMF tahun 2012 mampu tumbuh sebesar Rp443 miliar atau 29,31% (yoy). Peningkatan ini sejalan dengan pertumbuhan usaha VMF antara lain dikarenakan adanya peningkatan pada Piutang Pembiayaan Konsumen sebesar Rp100 miliar atau 8,31% (yoy), peningkatan Piutang Sewa Guna Usaha sebesar Rp325 miliar atau 698,96% (yoy), Piutang Lain-Lain naik sebesar Rp915 juta atau 54,57% (yoy), Investasi pada PT IBJ Verena Finance sebesar Rp863 juta atau 4,30% (yoy) dan Aset Tetap naik sebesar Rp9 miliar atau 34,93% (yoy).

Liabilitas VMF tahun 2015 turun sebesar Rp262 miliar atau turun sebesar 13,98% (yoy). Penurunan terjadi karena menurunnya Utang Lain-Lain sebesar Rp11 miliar atau 25,48% (yoy) dan menurunnya Surat Berharga Yang Diterbitkan sebesar Rp229 miliar atau turun 42,65% (yoy), yang disebabkan oleh adanya pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 Seri A dan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 Seri B oleh VMF pada tanggal 27 Maret 2015 dan 10 Desember 2015.

Liabilitas VMF tahun 2014 dan 2013 meningkat masing-masing sebesar Rp28 miliar atau 1,53% (yoy) dan sebesar Rp107 miliar atau 6,14% (yoy). Peningkatan di tahun 2014 terutama dikarenakan strategi VMF dalam mendukung pertumbuhan pembiayaan konsumen ditandai dengan peningkatan Utang Usaha sebesar Rp2 miliar atau 42,78% (yoy), Utang Bank sebesar Rp369 miliar atau naik 41,95% (yoy) dan Utang Lain-Lain sebesar Rp6 miliar atau naik 18,65% (yoy). Sedangkan di tahun 2013 peningkatan terutama pada Utang Bank sebesar Rp137 miliar atau 18,47% (yoy) dan Utang Lain-Lain sebesar Rp6 miliar atau sebesar 19,32% (yoy).

Liabilitas VMF tahun 2012 meningkat sebesar Rp410 miliar atau naik 30,92% (yoy). Peningkatan ini terutama dikarenakan strategi VMF dalam mendukung pertumbuhan pembiayaan konsumen ditandai dengan Utang Usaha sebesasr Rp404 miliar atau 31,89% (yoy), Utang Lain-Lain sebesar Rp13 miliar atau naik 80,23% (yoy), Utang Bank naik sebesar Rp171 miliar atau 29,97% (yoy) dan Surat Berharga Yang Diterbitkan naik sebesar Rp233 miliar atau naik 33,46% (yoy) berupa Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 sebesar Rp300 miliar yang terdiri dari Seri A sebesar Rp50 miliar, Seri B sebesar Rp227 miliar dan Seri C sebesar Rp23 miliar.

Ekuitas VMF tahun 2015 naik tipis sebesar Rp1 miliar atau 0,47% (yoy). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh naiknya Saldo Laba Ditahan sebesar Rp2 miliar atau naik 1,35%. Ekuitas per Desember 2014 dan 2013 masing-masing tumbuh sebesar Rp24 miliar atau naik 9,41% (yoy) dan sebesar Rp40 miliar atau 18,33% (yoy). Peningkatan tersebut juga disebabkan karena naiknya Saldo Laba Ditahan pada tahun 2014 sebesar Rp24 miliar atau naik 15,80% (yoy), sedangkan pada tahun 2013 tumbuh sebesar Rp34 miliar atau naik 28,28% (yoy). Pada tahun 2013 terdapat Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp6 miliar.

Ekuitas VMF tahun 2012 naik sebesar Rp33 miliar atau naik 17,84% (yoy). Peningkatan ini juga disebabkan oleh naiknya Saldo Laba Ditahan VMF sebesar Rp33 miliar atau naik 37,73% (yoy).

Total Pendapatan VMF per Desember 2015 turun sebesar Rp14 miliar atau 3,68% (yoy). Penurunan ini sejalan dengan perlambatan usaha perusahaan yang ditandai dengan menurunnya Pendapatan Operasional VMF sebesar Rp22 miliar atau turun 6,54% (yoy), yang terdiri dari Pendapatan Sewa Guna Usaha yang menurun sebesar Rp43 miliar atau 31,86% (yoy) dan Pendapatan Penerusan Pinjaman / Chanelling sebesar Rp11 miliar atau turun 21,06% (yoy). Pendapatan Sewa Guna Usaha turun karena terdapat penurunan disburse Financial Lease pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 yang berimbas pada Outstanding dan penurunan Income. Pendapatan Penerusan Pinjaman / Chanelling turun karena terdapat penurunan droping Channeling pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 yang berimbas pada pengakuan income.

72

Total Pendapatan VMF per Desember 2014 dan 2013 masing-masing meningkat sebesar Rp16 miliar atau naik 4,32% (yoy) dan sebesar Rp52 miliar atau naik 15,88% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan Pendapatan VMF pada tahun 2014 dipengaruhi oleh peningkatan Pendapatan Sewa Guna Usaha sebesar Rp39 miliar atau naik 40,30% (yoy). Sedangkan pertumbuhan Pendapatan VMF pada tahun 2013 dipengaruhi juga oleh peningkatan Pendapatan Operasional VMF yaitu dari peningkatan Pendapatan Sewa Guna Usaha sebesar Rp64 miliar atau naik 200,02% (yoy), Penadapatan Penerusan Pinjaman / Chanelling sebesar Rp28 miliar atau naik 85,40% (yoy) dan Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp10 miliar atau naik 19,43% (yoy).

Total Pendaptan VMF per Desember 2012 naik sebesar Rp80 miliar atau 32,68% (yoy). Peningkatan ini dipengaruhi oleh naiknya Pendapatan Operasional VMF sebesar Rp92 miliar atau 51,23% (yoy) yang terdiri dari peningkatan Pendapatan Pembiayaan Konsumen sebesar Rp28 miliar atau naik 15,70% (yoy), Pendapatan Sewa Guna Usaha dan Pendapatan Penerusan Pinjaman / Chanelling masing-masing naik sebesar Rp31 miliar dan Rp33 miliar pada periode tersebut.

Laba Komprehensif VMF tahun 2015 turun sebesar Rp22 miliar atau turun 94,23% (yoy). Penurunan ini sejalan dengan pertumbuhan usaha VMF yang sedikit melambat yang ditandai dengan menurunnya pendapatan usaha VMF sedangkan beban usahanya mengalami peningkatan . Beban usaha ini meningkat terutama pada Total Beban Bunga yang tumbuh sebesar Rp5 miliar atau naik 2,32% (yoy), dikarenakan terdapatpenambahan fasilitasfixed loandenganbeberapabankbaru,BebanOperasionalnaiksebesarRp4 miliar atau 12,02% (yoy) dikarenakan terdapat kenaikan untuk biaya promosi dan jasa profesional di tahun 2015 dan Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sebesar Rp8 miliar menjadi Rp50 miliar atau naik 18,47% pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dikarenakan terdapat kenaikan kerugian penyelesaian piutang yang default pada tahun 2015.

Laba Komprehensif VMF tahun 2014 mengalami penurunan sebesar Rp14 miliar atau turun sebesar 37,59% (yoy). Penurunan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan beban usaha VMF yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatannya. Beban usaha VMF tahun 2014 meningkat terutama pada Total Beban Bunga naik sebesar Rp37 miliar atau 21,75% (yoy), Beban Tenaga Kerja naik sebesar Rp5 miliar atau 8,35% (yoy), Beban Operasional sebesar Rp1 miliar atau naik 3,50% (yoy) dan Beban Lain-Lain naik sebesar Rp3 miliar atau 877,19% (yoy).

Laba Komprehensif pada tahun 2013 dan 2012 masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 12,38% (yoy) dan 34,22% (yoy). Tahun 2013 Laba Komprehensif meningkat sebesar Rp4 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh adanya Pendapatan Komprehensif Lain sebesar Rp3 miliar, disamping peningkatan pada tahun tersebut dipengaruhi juga oleh pertumbuhan Pendapatan Usaha sebesar Rp52 miliar atau 15,88% (yoy) dan Beban Usaha yang tumbuh sebesar Rp50 miliar atau naik 17,80% (yoy). Beban Usaha tumbuh dipengaruhi oleh meningkatnya Beban Tenaga Kerja sebesar Rp7 miliar atau 12,47% (yoy), Beban Operasional naik sebesar Rp3 miliar atau 10,92% (yoy) dan Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sebesar Rp25 miliar atau 78,66% (yoy).

Tahun 2012 Laba Komprehensif meningkat sebesar Rp8 miliar atau naik 34,22% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh pertumbuhan Pendapatan Usaha yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan Beban Usahanya. Pendapatan Usaha VMF naik sebesar Rp80 miliar atau 32,68% (yoy), sedangkan Beban Usaha VMF tumbuh sebesar Rp68 miliar atau naik 32,14% (yoy). Peningkatan ini dipengaruhi oleh naiknya Total Beban Bunga sebesar Rp40 miliar menjadi Rp157 miliar atau naik 34,40% (yoy), Beban Tenaga Kerja naik sebesar Rp10 miliar atau 22,90% (yoy), Beban Operasional naik sebesar Rp7 miliar atau tumbuh 28,78% (yoy) dan Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai naik sebesar Rp13 miliar atau meningkat 66,02% (yoy).

5. KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Perseroan dipimpin oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan Komisaris dipilih serta diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal dari RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS tahunan yang ketiga untuk anggota Direksi dan penutupan RUPS tahunan yang kedua untuk anggota Komisaris setelah tanggal pengangkatan mereka.

Tugas dan wewenang Komisaris beserta Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan untuk pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS serta RUPS dapat memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan untuk pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi yang saat ini menjabat telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pembagian Tugas Direksi PT Bank Panin Tbk No.01/SK-DK/2010 tanggal 10 Februari 2010.

73

Berdasarkan Akta No. 42 tanggal 19 Mei 2016, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah No. AHU-AH.01.03-0055418 tanggal 8 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0070433.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016, anggota Dewan Komisaris dan Direksi menjabat sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 yang akan diadakan pada tahun 2018, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Drs. Johnny N. WiraatmadjaWakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen : Lintang Nugroho*) Wakil Presiden Komisaris : Chandra Rahardja Gunawan*)Komisaris Independen : Drs. H. RiyantoKomisaris Independen Drs. H. Bambang Winarno Komisaris : Lianna Loren Limanto

Presiden Direktur : Herwidayatmo Wakil Presiden Direktur : Lionto Gunawan*)Wakil Presiden Direktur : Roosniati Salihin Direktur Retail Banking : Ng Kean YikDirektur Komersial Banking : Edy HeryantoDirektur Perkreditan dan Korporasi : Iswanto TjitradiDirektur Institutional Banking : Hendrawan DanusaputraDirektur Treasury : Gunawan SantosoDirektur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Antonius Ketut DwiriantoDirektur Administrasi Keuangan : H. Ahmad HidayatDirektur Operasional : Suwito Tjokrorahardjo*)*) berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

DEWAN KOmISARIS

Drs. Johnny N. Wiraatmadja, Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 62 tahun.

Lulus dari Akademi Bank Nasional Jurusan Ilmu Keuangan Perbankan tahun 1976 dan meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 1984.

Menjabat sebagai Presiden Komisaris Panin Bank sejak 28 Juni 2007. Bergabung dengan Panin Bank sejak tahun 1979, dengan posisi sebagai Asisten Manajer. Sebelumnya, beliau adalah Direktur Tresuri sejak 28 Juni 1991 hingga 2007.

lintang Nugroho, Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen


Ditunjuk sebagai Wakil Presiden Komisaris Bank Panin tanggal 1 September 2014. Memulai karirnya pada tahun 1984 ketika bergabung dengan PT Bank Niaga, dan sejak saat itu telah memegang berbagai posisi, sebelum menjabat sebagai Kepala Divisi Operasi PT. Bank Niaga Tbk pada Februari 1999. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Kepatuhan, SDM, Operation & IT PT Bank Tiara Asia (1999 –2000), Direktur Utama PT Quantum Konservasi Energi (2000 –2003), Komisaris PT Bank Shinta Indonesia (2002 –2003), dan menjabat sebagai Direktur Operasi & IT (2003 –2005), Mercy Corps Jakarta, (2005 – 2009) Direktur Keuangan & Operasi, serta Direktur Bisnis PT PNM Persero (2009 –2013), dan terakhir sebagai Komisaris Utama PT PNM Ventura Syariah (2009 – Mei 2014).

74

Chandra Rahardja Gunawan, Wakil Presiden Komisaris


Lulus dari jurusan Business Administration, University of San Francisco, Amerika Serikat pada tahun 1979.

Menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Panin Bank sejak 29 Mei 2015. Beliau memulai karir perbankannya di Crocker National Bank, San Francisco, Amerika Serikat pada tahun 1980, dan pernah menjabat sebagai Vice President pada Chase Manhattan Bank pada periode 1985-1989, dan di beberapa Bank swasta lainnya sampai akhirnya bergabung dengan Panin Bank pada 26 Juni 1993 sebagai Direktur.

Drs. h. Riyanto, Komisaris Independen


Lulus sebagai Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1971.

Menjabat sebagai Komisaris Panin Bank sejak 28 Mei 2004.Sebelum bergabung dengan Panin Bank, beliau pernah menjadi Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan periode 1973 – 1976, Kepala Internal Audit di PT Petro Kimia Gresik periode 1975 – 1978, dan Pemeriksa Bank Eksekutif di Bank Indonesia dari 1978 hingga 2001, dan Komisaris di PT Bank Mitra Niaga dari tahun 2001 hingga 2007.

Drs. h. Bambang Winarno, Komisaris Independen


Lulus Diploma Jurusan Perbankan dan Keuangan dari Perguruan Tinggi Ilmu Keuangan dan Perbankan, Jakarta Tahun 1967 dan juga meraih gelar Sarjana Jurusan Administrasi Negara dari Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan, Jakarta pada tahun 1976.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Panin Bank sejak 29 Mei 2015 . Sebelumnya, beliau adalah anggota Komisaris sejak 30 Juni 2000 hingga 2001 dan Wakil Presiden Komisaris Independen sejak 2001 hingga 2015. Bergabung dengan Panin Bank sejak tahun 1977, dengan posisi terakhir sebelumnya adalah sebagai Kepala Biro Kredit Khusus. Pernah bekerja di Bank Dagang Negara dari tahun 1960 hingga 1976 dengan posisi terakhir sebagai Kepala Bagian Konsorsium dan Sindikasi Kredit.

lianna loren limanto, Komisaris


Beliau mengenyam pendidikan pada Universitas Trisakti pada tahun 1989 dalam bidang akuntansi dan Pasca Sarjana University of New South Wales, Sydney, tahun 2003 pada bidang Commerce

Menjabat sebagai Presiden Komisaris sejak tahun 2014 sampai saat ini. Memulai karirnya pada Maret 1980 sebagai Cost Accountant PT Great River Garment Industries. Pernah berkarir di beberapa perusahaan, antara lain Fairchild Semiconductor yang berbasis di Amerika Serikat, (1983 –1985), PT SC Johnson & Son, (1985 –1987), Chubb Australia Pty Ltd, (1988 –1989), GEC Plessey Telecommunications Australia, (1989 –1992), PT Industrial Gases Indonesia (1992 – 1997), Direktur Bisnis Control & Kepatuhan dan Direktur Keuangan PT Bentoel Prima Group, (1998 –2005), PT Natrindo Telepon Selular (AXIS) (2005 –2008), dan terakhir menjabat sebagai Head Of Internal Audit PT Sinarmas Land Tbk pada April –Desember 2011.

75

DIREKSI

herwidayatmo, Presiden Direktur


Meraih gelar Sarjana Ekonomi/Akuntansi dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1981 dan Master Business Administration dari Saint mary’s University pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2014 sampai saat ini. Memulai karirnya pada tahun 1982 ketika bergabung dengan Bapepam, Departemen Keuangan RI, dan sejak saat itu telah memegang berbagai posisi, sebelum menjabat sebagai Ketua Bapepam pada Januari 2000 – November 2004. Beliau juga pernah menjabat sebagai Deputi Menteri BUMN bidang Restrukturisasi dan Privatisasi pada April 1998 – Januari 2000, dan sebagai Executive Director World Bank untuk Asia Tenggara, berkedudukan di Washington, DC, USA, pada November 2004– Oktober 2006, Direktur Hukum dan Kepatuhan PT Bank Permata Tbk pada Agustus 2008– Agustus 2009, dan terakhir sebagai Wakil Presiden Direktur PT Bank Permata Tbk Agustus 2009 – April 2014.

lionto Gunawan, Wakil Presiden Direktur


Lulusan San Francisco State University, Amerika Serikat Jurusan Finance tahun 1990.

Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Sejak Tahun 2015 sebelumnya menjabat Direktur Umum dan SDM Panin Bank sejak 9 Juni 1997. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur di ANZ Panin Bank periode 1993 – 1997 dan Manager di Westpac Panin Bank periode 1991 - 1993 sebelum akhirnya bergabung dengan Panin Bank pada tahun 1997.

Roosniati Salihin, Wakil Presiden Direktur


Menyelesaikan pendidikan dalam bidang English Literature di University of California Los Angeles pada tahun 1968, Sophia University dalam bidang English Literature pada tahun 1970 dan Tokyo School of Business dalam bidang Management.

Bergabung dengan Panin Bank pada tahun 1971. Memulai karir pada Divisi Internasional hingga memperoleh kepercayaan sebagai Executive Vice President pada tahun 1991, dan sebagai Senior Executive Vice President pada tahun 1994. Kemudian ditunjuk sebagai Wakil Presiden Direktur pada tahun 1997.

Beliau memperoleh kepercayaan untuk mengawasi anak perusahaan sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Clipan Finance Indonesia Tbk

Selain itu, beliau ditunjuk sebagai Anggota Dewan Penasehat University of Washington,PacificRimBankersProgramdanAnggotaDewanPERBANAS(asosiasi perbankan nasional) serta Ikatan Bankir Indonesia (asosiasi bankir Indonesia)

Beliau juga menjabat sebagai ketua Titian Foundation, sebuah organisasi nir-laba yang memberikan edukasi kepada 800 anak-anak tidak mampu di Bayat, Yogyakarta

76

Ng Kean Yik, Direktur Retail Banking


Lulusan University of Melbourne, Australia, Jurusan Commerce tahun 1977 dan Master Business Administration dari universitas yang sama tahun 1993.

Menjabat sebagai Direktur Perbankan Ritel Panin Bank sejak 30 Juni 2008. Sebelum diangkat menjadi Direktur, beliau pernah menjabat di Panin Bank sebagai Group Manager Retail Banking. Pengalaman pekerjaan sebelumnya adalah pernah bekerja di ANZ Bank di Melbourne, Australia dan London, dari tahun 1985 hingga 2000 dengan posisi antara lain sebagai Head Portfolio Management, Executive Group Strategy, Chief Auditor, Head Busines Systems.

Edy heryanto, Direktur Komersial Banking


Lulus dari Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan, Padang tahun 1988 dan Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia, Jakarta tahun1998.

Menjabat sebagai Direktur Panin Bank sejak 28 Mei 2004. Bergabung dengan Panin Bank sejak tahun 1990, beliau sebelumnya menjabat sebagai Vice President dan Pemimpin KCU Jakarta Palmerah pada periode 1994 sampai dengan 2004. Pengalaman perbankan beliau dimulai sejak tahun 1988 di Bank Universal sebagai Credit Analyst.

Iswanto Tjitradi, Direktur Perkreditan dan Korporasi


Lulus dari San Francisco State University, Jurusan Business Administration pada tahun 1980.

Menjabat sebagai Direktur Perbankan Korporasi Panin Bank sejak 8 September 2009, sebelumnya menjabat sebagai Direktur sejak 9 Juni 1996. Pernah berkarir di luar Panin Bank sejak tahun 1982 hingga 1996, dengan berbagai profesi antara lain Senior Vice President di LippoBank, Assistant Vice President di Citibank, Senior Manager di Multicor, dan Direktur di Poniman Group dan GunungSewuGroupdanAccountofficerdiCitibank.

hendrawan Danusaputra, Direktur Institutional Banking


Lulus dari University of Technology, Sydney, Australia Jurusan Computer Science pada tahun 1988.

Menjabat sebagai Direktur Panin Bank sejak 28 Juni 2007. Sebelumnya, beliau adalah Vice President Divisi Internasional dari tahun 1996 hingga 2007. Pernah menjadi Komisaris PT Clipan Finance Tbk, Direktur Correspondent Banking dan Head of Financial Institution di American Express Bank, Jakarta dan Loans DepartmentOfficerdiSumitomoNiaga,Jakarta.

Gunawan Santoso, Direktur Treasury


Meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1989.

Menjabat Sebagai Direktur Tresuri Panin Bank sejak 28 Juni 2007. Bergabung dengan Panin Bank sejak tahun 1989. Saat ini, beliau juga menjadi Komisaris di PT Verena Multi Finance Tbk sejak tahun 2011. Sebelumnya pernah menjadi Komisaris di PT Clipan Finance Tbk dari tahun 2000 hingga 2007.

77

Antonius Ketut Dwirianto, Direktur Kepatuhan dan manajemen Risiko


Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) bidang Keuangan dan Perbankan Yogyakarta tahun 1990, Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia (LPPI) tahun 1992. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta pada tahun 2000, Magister Hukum Bisnis dari Universitas Pelita Harapan tahun pada 2008 dan Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana dari Universitas Jayabaya, Jakarta pada tahun 2013.

Menjabat sebagai Direktur Panin Bank sejak 8 September 2009. Sebelumnya, beliau adalah Kepala Biro Compliance periode 2001 - 2009. Pernah bekerja di Bank CIC International sejak tahun 1995 hingga 1999 sebagaiBranch Manager.

h. Ahmad hidayat, Direktur Administrasi Keuangan


Menyelesaikan pendidikan pada Akademi Akuntansi Bandung pada tahun 1961 dan Universitas Padjadjaran jurusan Ekonomi Akuntansi pada tahun 1963.

Menjabat sebagai Direktur Panin Bank sejak 30 Juni 1994. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Komisaris dari tahun 1992 hingga 1994. Beliau pernah berkarir di beberapa bank lainnya seperti: Bank of America, Bank Danamon, Westpac Panin Bank dan Bank Orient.

Suwito Tjokrorahardjo, Direktur Operasional


Lulus dari Universitas Surabaya pada tahun 1989 dan Master bidang Ekonomi/Marketing dari Universitas Pelita Harapan Jakarta pada tahun 2003.

Menjabat Sebagai Direktur Panin Bank sejak 29 Mei 2015. Bergabung dengan Panin Bank sejak tahun 2006, sebagai Branch Banking Division Head, dengan jabatan terakhir sebagai Branch Network & Operations Group Head. Pengalaman pekerjaan sebelumnya adalah pernah bekerja di Citibank tahun 1990 hingga 1992, dan Lippo Bank, dari tahun 1992 hingga 2005, dengan posisi antara lain sebagai Pemimpin Cabang, Quality Assets Team Leader, Regional Office Head, Branch Network Group Head, Operations Group Head danMarketing Coordinator Jabotabek I.

Penunjukan seluruh anggota Komisaris dan anggota Direksi Perseroan telah sesuai dengan dengan POJK No. 33/POJK.04/2014

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada dewan komisaris dan direksi Perseroan adalah sebesar Rp55.417 juta, Rp50.270 juta dan Rp43.483 juta, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013. Gaji dan tunjangan diberikan berdasarkan orientasi kerja, persaingan pasar dan kapasitas keuangan Perseroan yang telah disampaikan melalui RUPS berdasarkan usulan dari Komite Remunerasi Perseroan.

KOmITE AUDIT

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 beserta perubahannya Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Perseroan telah membentuk Komite Audit. Susunan keanggotaan dan ruang lingkup tugas Komite Audit telah disesuaikan dengan Peraturan-peraturan dimaksud.

78

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut :

Drs. h. Riyanto, Ketua Komite Audit



Menjabat sebagai Komisaris Panin Bank sejak 28 Mei 2004. Sebelum bergabung dengan Panin Bank, beliau pernah menjadi Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan periode 1973 – 1976, Kepala Internal Audit di PT Petro Kimia Gresik periode 1975 – 1978, dan Pemeriksa Bank Eksekutif di Bank Indonesia dari 1978 hingga 2001, dan Komisaris di PT Bank Mitra Niaga dari tahun 2001 hingga 2007.

Adriana mulianto, Anggota Komite Audit

WNI usia 38 tahun.

Lulusan dari Universitas Katholik Atmajaya Jakarta, Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi pada tahun 2002.

Menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sejak 2007. Sebelumnya yang bersangkutan terlibatdalambidangkeuangandanakuntingdiPTPacificRepublicInternational,anggotadariPTAngelsonInternusa. Pernah menjadi auditor eksternal di salah satu kantor akuntan lokal (2001-2002).

lukman Abdullah, Anggota Komite Audit

WNI usia 66 tahun.

Lulusan dari Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi pada tahun 1984.

Menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sejak 2009. Saat ini yang bersangkutan adalah Komisaris Independen PT Clipan Finance Indonesia Tbk (sejak 2009) dan Komisaris Independen PT Panin Insurance Tbk (sejak 2010). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Asuransi Ramayana Tbk (2004-2008), Partner Kantor Akuntan Publik Drs. Hans Tuanakotta & Mustofa (1991-2002), Manager di Kantor Akuntan Publik Drs Capelle Tuanakotta (1979-1990) dan Supervisor Kantor Akuntan Publik Drs Utomo Mulia & Co (1973-1979).

lianna loren limanto, Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia 60 Tahun.

Beliau mengenyam pendidikan pada Universitas Trisakti pada tahun 1980 dan Pasca Sarjana University of New South Wales, Sydney, tahun 1983.

Ditunjuk Sebagai Komisaris Bank Panin tanggal 1 September 2014. Memulai karirnya pada Maret 1980 sebagai Cost Accountant PT Great River Garment Industries. Pernah berkarir di beberapa perusahaan, antara lain Fairchild Semiconductor yang berbasis di Amerika Serikat, (1983 –1985), PT SC Johnson & Son, (1985 –1987), Chubb Australia Pty Ltd, (1988 –1989), GEC Plessey Telecommunications Australia, (1989 –1992), PT Industrial Gases Indonesia (1992 – 1997), Direktur Bisnis Control & Kepatuhan dan Direktur Keuangan PT Bentoel Prima Group, (1998 –2005), PT Natrindo Telepon Selular (AXIS) (2005 –2008), dan terakhir menjabat sebagai Head Of Internal Audit PT Sinarmas Land Tbk pada April –Desember 2011.

KOmITE PEmANTAU RISIKO

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 beserta perubahannya Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK-DK/007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko PT Bank Panin Tbk.

Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi No. 005/SK-DIR/15 tanggal 15 Mei 2015 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Panin Tbk., Direksi Perseroan menetapkan susunan Komite Pemantau Risiko Perseroan yang berlaku terhitung sejak tanggal 1 Mei 2015 adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Lintang Nugroho2. Anggota : Drs. H. Bambang Winarno

Lukman AbdullahAdriana Mulianto

79

Komite Pemantau Risiko bertindak mewakili Dewan Komisaris dan bertanggung jawab serta berfungsi memantau dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

a. Mengevaluasi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko

Bank.c. Mengevaluasi dan memberikan masukan atas rekomendasi dari Direksi yang berkaitan dengan

transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko dirangkap oleh anggota Komite Audit Perseroan.

KOmITE REmUNERASI DAN NOmINASI

Perseroan telah memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04.2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 009/SK-DIR/13 tanggal 16 September 2013 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Panin Tbk, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Drs. h. Bambang Winarno, Ketua


Lulus dengan gelar Sarjana Jurusan Administrasi Negara dari Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan,

Jakarta pada tahun 1976.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Panin Bank sejak 29 Mei 2015 . Sebelumnya, beliau adalah

anggota Komisaris sejak 30 Juni 2000 hingga 2001 dan Wakil Presiden Komisaris Independen sejak 2001

hingga 2015. Bergabung dengan Panin Bank sejak tahun 1977, dengan posisi terakhir sebelumnya adalah

sebagai Kepala Biro Kredit Khusus. Pernah bekerja di Bank Dagang Negara dari tahun 1960 hingga 1976

dengan posisi terakhir sebagai Kepala Bagian Konsorsium dan Sindikasi Kredit.

Drs. Johnny N. Wiraatmadja, Anggota


Lulus dari Akademi Bank Nasional Jurusan Ilmu Keuangan Perbankan tahun 1976 dan meraih gelar Sarjana

Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 1984.

Menjabat sebagai Presiden Komisaris Panin Bank sejak 28 Juni 2007. Bergabung dengan Panin Bank sejak

tahun 1979, dengan posisi sebagai Asisten Manajer. Sebelumnya, beliau adalah Direktur Tresuri sejak 28

Juni 1991 hingga 2007.

Drs. h. Riyanto, Anggota



Menjabat sebagai Komisaris Panin Bank sejak 28 Mei 2004.Sebelum bergabung dengan Panin Bank, beliau

pernah menjadi Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan

periode 1973 – 1976, Kepala Internal Audit di PT Petro Kimia Gresik periode 1975 – 1978, dan Pemeriksa

Bank Eksekutif di Bank Indonesia dari 1978 hingga 2001, dan Komisaris di PT Bank Mitra Niaga dari tahun

2001 hingga 2007.

80

Akijat lukito, Anggota


Menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 16 September 2013. Bergabung dengan

Bank Panin sejak tahun 1973, Pemimpin Cabang Cirebon Panin Bank (1973-1997), Koordinator Pengawasan

& Pemeriksaan (1997-2005) terakhir 2005-April 2013 sebagai Staf Direksi dan pernah menjabat sebagai

Komisaris PT Panin Insurance, Tbk (1984-2010).

Yusak Zefanya, Anggota


Meraih gelar Master of Art di bidang Leadership dari STT International Harvest, pada tahun 2007.

Mengawali karirnya dengan bekerja di PT Masa Ponko Corporation (1980) dan PT Gunung Agung (1982).

Mulai bergabung dengan Perseroan sebagai Staf Bagian Umum dan Bagian Personalia (1982-1991).

Selanjutnya menjabat sebagai Kepala Bagian Personalia (1991-2005) dan menjabat sebagai Kepala Biro

Umum dan Personalia (2005-sekarang)

SEKRETARIS PERUSAhAAN (CORPORATE SECRETARY)

Sesuai dengan pemenuhan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik juncto Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-0001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No. I-A, dimana berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 033/DIR/EXT/97 tanggal 23 Januari 1997, Perseroan telah menunjuk Jasman Ginting sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan

Nama PerseroanPemegang

Saham UtamaEntitas Anak dan Perusahaan Penyertaan

PF VT AMA CFI PSE VMF BPS BAI SBPI FAC SKV

Drs. Johnny PK - - - - - - - - - - -

Chandra R Gunawan WPK - - - - - - - - - - -

Lintang Nugroho WPK - - - - - - - - - - -

Drs. H. Bambang Winarno K - - - - - - - - - - -

Drs. Riyanto K - - - - - - - - - - -

Lianna Loren Limanto K PD - - - - - - - - - -

Herwidayatmo PD - - - - - - - - - - -

Lionto Gunawan WPD - - - - - - - - - - -

Roosniati Salihin WPD - - - K - - - - - - -

Ng Kean Yik D - - - - - - - - - - -

Edy Heryanto D - - - - - - - - - - -

Gunawan Santoso D - - - - - K - - - - -

Hendrawan Danusaputra D - - - - - - - - - - -

Iswanto Tjitradi D - - - - - - - - - - -

H. Ahmad Hidayat D - - - - - - - - - - -

Suwito Tjokrorahardjo D - - - - - - - - - - -

Antonius Ketut Dwirianto D - - - - - - - - - - -

Mu’min Ali Gunawan - PK - WPK PK PK - - - - - -

Fadjar Gunawan - PD - - - - - - - - - -

Keterangan :D = Direktur VT = Votraint No. 1103 PTY Ltd BAI = PT ANZ Panin BankK = Komisaris PL = PT Panin Life Tbk SBPI = PT Sarana BersamaPD = Presiden Direktur AMA = PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk FAC = PT First Asia CapitalPK = Presiden Komisaris CFI = PT Clipan Finance Indonesia Tbk SKV = PT Sarana Kalsel VenturaWPD = Wakil Presiden Direktur PSE = PT Panin Sekuritas Tbk WPK = Wakil Presiden Komisaris VMF = PT Verena Multi Finance Tbk PB = Perseroan/ PT Bank Pan Indonesia Tbk BPS = PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

81

7. hUBUNGAN AFIlIASI ANTARA PENGURUS DAN PENGAWAS PERSEROAN DENGAN PENGURUS DAN PENGAWAS PEmEGANG SAhAm BERBENTUK BADAN hUKUm

Nama

Drs. Johnny

Chandra Rahardja Gunawan

Lintang Nugroho

Drs. H. Bambang Winarno

Drs. Riyanto

Lianna Loren

Limanto

Herwidayatmo Lionto Gunawan

Roosniati Salihin

Ng Kean Yik

Edy Heryanto

Gunawan Santoso

Hendrawan Danusaputra

Iswanto Tjitradi

H. Ahmad Hidayat

Suwito Tjokrorahardjo

Antonius Ketut

Dwirianto

Presiden Komisaris

Wakil Presiden Komisaris


Komisaris I

Komisaris Komisaris Presiden Direktur

Wakil Presiden Direktur


Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur

PT Panin Financial Tbk

• Mu’min Ali Gunawan (PK) - T - - - - - T - - - - - - - T -

• Suwirjo Josowidjojo (K) - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Sophie Soelaiman (KI) - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Lianna Loren Limanto (PD) - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bhindawati Gunawan (WPD) - T - - - - - T - - - - - - - T -

• Marwan Noor (D) - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vortraint No. 1103 Pty. Ltd

• Alistair Bulloch (D) - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Neville Malard (D) - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Joanne Scanlan (D) - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keterangan :T=Terafiliasi

8. hUBUNGAN AFIlIASI ANTARA PENGURUS DAN PENGAWAS PERSEROAN DENGAN PENGURUS DAN PENGAWAS ENTITAS ANAK PERUSAhAAN DAN PERUSAhAAN PENYERTAAN

Nama

Drs. Johnny Chandra Rahardja Gunawan

Lintang Nugroho


Drs. Riyanto

Lianna Loren Limanto


Roosniati Salihin

NgKeanYik

Edy Heryanto

Gunawan Santoso


Iswanto Tjitradi

H. Ahmad Hidayat


Antonius Ketut

Dwirianto

Presiden Komisaris



Komisaris Komisaris Komisaris Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur



PT Panin Sekuritas Tbk

• Mu’min Ali Gunawan (PK)

- T - - - - - T - - - - - - - T -

• Aries Liman (WPK) - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Kun Mawira (K) - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Poppy S. Dharsono (K)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

• Peter Setiono (KI) - - - - - - - - - - - - - - - - -

• I Made Rugeh Ramia (KI)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

• Handrata Sadeli (PD)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

• Rosmini Lidarjono (D)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

• Menas Shahaan (D) - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Indra Christanto (D) - - - - - - - - - - - - - - - - -

PT Clipan Finance Indonesia Tbk

• Mu’min Ali Gunawan (PK)

- T - - - - - T - - - - - - - T -

• Roosniati Salihin (K)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

• Veronika Lindawati (KI)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

• Lukman Abdullah (KI)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

• Gita Puspita Kirana Darmawan (PD)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

• Jahja Anwar (D) - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Engelbert Rorong JR (D)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk

• Aries Liman (PK) - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Mu’min Ali Gunawan (WPK)

- T - - - - - T - - - - - - - T -

• Lukman Abdullah (KI)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

• Tri Hananto Sapto Anggoro (KI)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

• Linda Juliana J.L. Delhaye (PD)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

• Karel Fitrijanto (WPD)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

• Thomas Paitimusa (WPD)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

• Peggy Wystan (D) - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Dedi Setiawan (D) - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Ratnawati Atmodjo (D)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

82

Nama

Drs. Johnny Chandra Rahardja Gunawan

Lintang Nugroho


Drs. Riyanto

Lianna Loren Limanto


Roosniati Salihin

NgKeanYik

Edy Heryanto

Gunawan Santoso


Iswanto Tjitradi

H. Ahmad Hidayat


Antonius Ketut

Dwirianto

Presiden Komisaris



Komisaris Komisaris Komisaris Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur



PT Bank ANZ Indonesia

• Enrique V. Bernardo (PK)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

• Sity Leo Samudera (K)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

• Hugues Eric Marie de l’Epine (K)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

• Jusuf Arbianto Tjondrolukito (KI)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

• Joseph Abraham (PD)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

• Ajay Mathur (WPD) - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Muhammadian Rostian (D)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

• Sonny Samuel (D) - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Luskito Hambali (D) - - - - - - - - - - - - - - - - -

PT Verena Multi Finance Tbk

• Murniaty Santoso (PK)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

• Gunawan Santoso (K)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

• Evi Firmansyah, SE (KI)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

• Hadi Budiman (PD) - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Iman Syahrizal (D) - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Andi Harjono (D) - - - - - - - - - - - - - - - - -

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

• Adnan Abdus Shakoor Chilwan (K)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

• Jasman Ginting Munthe (K)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

• Rahma Novianti Hardi (KI)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

• Zarmedi Abidin (KI) - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Deny Hendrawati (PD)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

• Budi Prakoso (D) - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Edi Setijawan (D) - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Doddy Permadi Syarief (D)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Keterangan :T=Terafiliasi

9. SUmBER DAYA mANUSIA

Perseroan senantiasa menyadari ketergantungan kinerja usahanya pada keberhasilan pengembangan aset sumber daya manusianya. Oleh karenanya, kami selalu menempatkan investasi pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu agenda terpenting Perseroan. Perseroan telah menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan pengembangan, yang mencakup program inti pengembangan pengetahuan perbankan seperti pengelolaan risiko, maupun pengembangan pengetahuan profesional dan kepemimpinan.

Sebagai sebuah Bank yang mempekerjakan karyawan dengan berbagai talenta dan keahlian, Perseroan juga memberi prioritas pada pengembangan budaya dan lingkungan kerja yang positif agar karyawan dapat merealisasikan seluruh potensialnya. Selama ini, Perseroan telah berhasil membangun iklim kerja yang sangat mendukung dan mendorong kerjasama erat antar karyawan berdasarkan prinsip saling percaya. Dengan demikian,Perseroandapatmengambilmanfaatdaritingginyaloyalitaskaryawansepertiterrefleksikanpadaangka rata-rata lama bekerja karyawan. Untuk mendorong motivasi karyawan, Perseroan juga menawarkan skema insentif yang menarik berbasis kinerja bagi para karyawan dengan kinerja yang terbaik.

Program-program pelatihan Perseroan yang paling berhasil adalah Panin Professional Program. Program ini bertujuan untuk menyiapkan tenaga-tenaga kompeten seperti tenaga penjual baik commercial bisnis maupun retail bisnis, tenaga operasional serta tenaga auditor sesuai bidang kerja masing-masing, melalui program pendidikan yang komprehensif dan intensif. Panin Professional Program ini meliputi: Account OfficerProgramCommercial(AOPCommercial),AccountOfficerProgramKPR(AOPKPR),CreditAnalyst/ReviewerDevelopmentProgram(CADP),RelationshipManagementProgram(RMP),InternalAuditOfficerProgram (IAOP) dan Operation Professional Program (OPP).

83

Perseroan juga mengelenggarakan pelatihan-pelatihan secara internal dan mengirimkan karyawan untuk mengikuti seminar dan pendidikan pada lembaga-lembaga tertentu di dalam dan luar negeri. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan karyawan dalam melaksanakan proses operational dan service termasuk peningkatan pemahaman akan internal control, mitigasi resiko, anti fraud awereness, serta peningkatan penguasaan banking system.

Selain menerima gaji yang telah memenuhi standar Upah Minimum Propinsi dan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan seperti yang tersebut di atas, Perseroan juga menyediakan berbagai fasilitas. antara lain:

• Fasilitas pinjaman- Pinjaman untuk membeli, membangun dan merenovasi rumah- Pinjaman untuk membeli kendaraan bermotor- Pinjaman lain-lain.

• Perusahaan memberikan tunjangan hari raya sesuai dengan peraturan yang berlaku• Gratifikasi diberikan berdasarkan pencapaian kinerja masing-masing Karyawan yang disesuaikan

dengan kemampuan Kantor Cabang/Divisi/Biro/Group dan Perusahaan secara keseluruhan,• Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mencakup:

- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)- Jaminan Hari Tua (JHT)- Jaminan Kematian- Jaminan Pensiun- Jaminan Kesehatan

• Perawatan Kesehatan Perusahaan memberikan fasilitas perawatan kesehatan untuk semua Karyawan Panin melalui

kerjasama dengan Perusahaan Asuransi. Fasilitas perawatan Kesehatan yang diterima oleh Karyawan yaitu :- Rawat Inap- Rawat Jalan- Rawat Gigi- Kacamata- Melahirkan

• Bantuan Suka Diberikan untuk Karyawan yang menikah untuk pertama kalinya atau menikahkan anaknya dengan

maksimum 3 orang anak dan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku- Bantuan Duka

Diberikan untuk Karyawan sehubungan dengan kematian keluarga terdekat (istri/suami, ayah/ibu, ayah/ibumertua) dan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.Jika pegawai meninggal dunia maka Perusahaan akan memberikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:

- Gaji/upah pegawai pada bulan yang sedang berjalan- Uang duka- Pensiun bagi janda/duda yang ditinggalkan.

• Jaminan Hari Tua (Pensiun)

Kepada pegawai yang telah mencapai usia 55 tahun akan diberikan uang pensiun. Atau kepada ahli warisnya yang ditunjuk akan diberikan pensiun yang dibayarkan sesuai peraturan Dana Pensiun.

Komposisi Jumlah Karyawan

Jumlah karyawan tetap per 31 Desember 2015 tercatat sejumlah 11.468 orang atau mengalami penurunan 4,48% dari jumlah karyawan pada akhir tahun 2014 yang berjumlah 12.006 orang. Komposisi karyawan tetap sampai dengan akhir bulan 31 Desember 2015 menurut jenjang manajemen. jenjang pendidikan dan jenjang usia adalah sebagai berikut:

No. KeteranganPada tanggal 31 Desember

2015 2014 20131 Manajemen Puncak 17 16 152 Manajemen Madya 2.039 1.959 1.8303 Pelaksana 9.430 10.031 9.675

Jumlah 11.486 12.006 11.520

84


2015 2014 20131 SD 8 9 102 SLTP 23 28 313 SLTA 689 808 8134 Akademi/D3 895 976 1.0215 Sarjana 9.689 9.999 9.4606 Pasca Sarjana 182 186 185

Jumlah 11.486 12.006 11.520


2015 2014 2013

1 18 - 25 tahun 2.514 3.362 3.713

2 26 -35 tahun 6.379 6.227 5.537

3 36 - 45 tahun 1.600 1.514 1.424

4 46 - 55 tahun 854 765 713

5 > 55 tahun 139 138 133

Jumlah 11.486 12.006 11.520

Dari jumlah 11.486 orang karyawan tersebut per 31 Desember 2015 terdiri dari 8.612 orang karyawan tetap dan 2.874 orang karyawan kontrak yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi karyawan tetap serta 1 orang tenaga kerja asing. Perseroan memiliki satu serikat pekerja yang dibentuk oleh pegawai Perseroan dengan nama Ikatan Karyawan Bank Panin (IKBP), yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 2000.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai tenaga kerja asing tersebut:

Nama Kebangsaan Jabatan Surat Ijin masa Berlaku

Kebangsaan Jabatan Surat Ijin masa Berlaku

Ng Kean Yik Malaysia Direktur Retail Banking

Dari KEMENAKERTRANS RI : IMTA No. 18005/MEN/P/IMTA/2016

30 Oktober 2015 s/d 29 Oktober 2016

Dari Keimigrasian KITAS No. 2C21JE4896AP s/d 29 Oktober 2016

10. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIhAK KETIGA

Perseroan memiliki perjanjian dengan Pihak Ketiga yang dilakukan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha Perseroan, seperti perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan, perjanjian dalam rangka transaksi repo, pemeliharaan dan pengelolaan arsip, penggunaan jasa outsourcing, penggunaan jasa aplikasi sistem teknologi informasi, sistem kliring elektronik, penutupan asuransi, pemasaran produk bancassurance, agen penjualan, penyaluran dana dengan sistem channeling dan lain-lain.

Adapun perjanjian penting material Perseroan adalah sebagai berikut:

85

Perjanjian sehubungan dengan Penerimaan Pinjaman Luar Negeri

1. Loan Agreement II tanggal 22 April 2003 junctis First Amendment to Loan Agreement II tanggal 29 Juni 2009 dan Second Amendment to the Loan Agreement II tanggal 22 Desember 2014, yang dibuat oleh Perseroan dengan DEG - Deutsche Investitions Und Entwicklungsgesellscaft Mbh, dengan uraian sebagai berikut:

Nilai Perjanjian : USD30.000.000

Tujuan Fasilitas Pinjaman

: Sumber pendanaan Perseroan khusus dalam kegiatan pembiayaan proyek-proyek yang dilakukan oleh perusahaan tertutup skala kecil dan menengah dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Jangka Waktu : 22 April 2003 s/d 16 Maret 2020.

2. Credit Facility Agreement tanggal 26 Januari 2011, yang dibuat oleh Perseroan dengan Societe De Promotion Et De Participation Pour La Coorperation Economique S.A (Proparco), dengan uraian sebagai berikut:

Nilai Perjanjian : USD25.000.000

Tujuan Fasilitas Pinjaman

: Sumber pendanaan Perseroan dalam perluasan kegiatan pembiayaan usaha mikro.

Jangka Waktu : 26 Januari 2011 s/d 30 April 2018.

Tidak terdapat pembatasan-pembataasn (negative covenant) dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain yang dapat merugikan hak pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi Perseroan.

11. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIhADAPI PERSEROAN

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus, Perseroan menghadapi ataupun tersangkut dalam sejumlah perkara hukum di sejumlah badan peradilan baik yang masih dalam proses acara maupun yang telah putus namun putusannya belum berkekuatan hukum tetap (in-kracht).

Perkara-perkara Perseroan tersebut sebagian besar merupakan perkara permohonan eksekusi jaminan kredit nasabah/debitur Perseroan yang mengalami wanprestasi pembayaran. Penanganan perkara dilakukan oleh atau di bawah tanggung jawab kantor yang berkaitan dengan perkara tersebut. Perkara-perkara tersebut secara material tidak mempengaruhi kegiatan dan kelancaran usaha Perseroan.

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) yang baik dan manajemen risikodibidangProfilRisikoHukum,sesuaidenganSuratEdaranDireksiNo.018/DIR/SDB/16tanggal30Maret 2016 perihal Penetapan Nilai Kerugian Materialitas Perkara Hukum Kantor Cabang, Direksi Perseroan telah menetapkan batasan nilai materialitas suatu perkara hukum dengan nilai gugatan atau potensi kerugian hukum yang terjadi pada kantor cabang sebesar Rp5.000.000.000,- atau lebih. Keterangan mengenai perkara-perkara yang memiliki nilai gugatan atau potensi kerugian hukum sebesar Rp5.000.000.000,- atau lebih adalah sebagai berikut:

No. Perihal Keterangan

1. a. Nomor Perkara : Putusan No. 105/Pdt.G/2012/PN.BJm tanggal 10 Juli 2013 juncto No.58/PDT/2013/PT.BJm tanggal 28 Oktober 2013.

b. Yurisdiksi : Pengadilan Tinggi

c. Para Pihak : 1. Steve Toto Kosasih selanjutnya disebut sebagai (“Pembanding/Penggugat”); dan

2. Perseroan selanjutnya disebut sebagai (“Terbanding/Tergugat ”)

86

d. Deskripsi Singkat

: Penggungat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perikatan berupa perjanjian kredit dengan Tergugat dengan tujuan untuk menambah modal usaha Tergugat da;lam Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 2009 tanggal 27 Oktober 2009 (“Perjanjian”) dimana dalam Perjanjian tersebut , Tergugat memberikan 2 (dua) hak tanah sebagai jaminan (“Jaminan”) berupa:- SHM No. 4468 atas nama Penggugat;- SHM No. 01758 atas nama Lany Wati.Selanjutnya Tergugat menyetujui Perjanjian dengan pemberian plafond sebesar Rp1.650.000.000,- dengan bunga 12,5% pertahun.

Bahwa mulai pada tahun 2011, Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban yang tertera pada Perjanjian sehingga Tergugat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Banjarmasin hingga diterbitkannya Penetapan No. 03/Pdt.Eks/2012/PN.Bjm untuk melakukan eksekusi lebih lanjut. Bahwa selanjutnya Penggugat menganggap Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan eksekusi tersebut. Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan eksekusi tersebut dan menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp4.000.000,- dan kerugian moril sebesar Rp10.000.000.000,-. Perkara ini telah sampai pada tingkat banding dengan putusan antara lain:- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula

Penggugat tersebut;- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin

tanggal 10 Juni 2013 No. 105/Pdt.G/2012/PN.Bjm, yang dimohonkan banding tersebut sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi- Menolak tuntutan Provisi Pembanding/Penggugat;Dalam Eksepsi- Mengabulkan Eksepsi Terbanding/Tergugat sebagian;- Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak jelas/kabur

(Obscuur libel);Dalam Pokok Perkara- Menyatakan gugatan Pembanding/Pnggugat tidak dapat diterima

(Niet Outvankelijk Verklard)- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar

biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000.

e. Status Terakhir : Hingga tanggal Prospektus ini, perkara ini masih dalam proses kasasi dengan Reg Nomor 1871 K/PDT/2015.

2. a. Nomor Perkara : Putusan No. 19/Pdt.G/2013/PN Dmk tanggal 4 Agustus 2014 juncto No. 363/Pdt/2014/PT Smg tanggal 27 Oktober 2014


c. Para Pihak : 1. Hj. Norikah Binti H. Sahlun (alm) selanjutnya disebut sebagai (“Pembanding I Penggugat I”);

2. Hj Norikah Binti H. Sahlun (alm) bertindak atas nama pengampu Sidiq Yuri Salasanur Bin H. Joeri (Alm) selanjutnya disebut sebagai (“Pembanding II/ Penggugat II”) dan

3. Nur Alip Nuzuliwati Binti H. Joeri (alm) selanjutnya disebut sebagai (“Pembanding III /Penggugat III”);

4. Eva Yuliana Noor Binti (H. Joeri (alm) selanjutnya disebut sebagai (“Terbanding I/ Tergugat I”)

5. Perseroan Cq Kantor Cabang KCU Semarang selanjutnya disebut sebagai (“Terbanding II/Tergugat II”);

6. Kepala Badan Pertanahan Nasional selanjutnya disebut sebagai (“Turut Terbanding/Turut Tergugat”)

87

d.Deskripsi Singkat : Penggugat mengajukan perbuatan melawan hukum. Bahwa awalnya Penggugat I menikah dengan H. DJoeri Bin H Suhadi (alm) dan dikaruniai 3 orang anak yaitu Penggugat III, Tergugat I, dan Tergugat II (Sidiq Yuri Salasanur). Selanjutnya selama masa pernikahannya Kedua pasangan tersebut memperoleh harta bersama berupa:- TanahsertifikathakmilikNo.345atasnamaHajjahNorikah;- TanahsertifikathakmilikNo.319atasnamaHajjahNorikah;- TanahsertifikathakmilikNo.320atasnamaHajjahNorikah;- TanahsertifikathakmilikNo.321atasnamaHajjahNorikah.Selanjutnya disebut sebagai (“Tanah”)

Bahwa selanjutnya diatas Tanah tersebut telah didirikan usaha penggilingan padi dan didaftarkan dalam daftar perusahaan bernama UD. Sumber Hasil atas nama almarhum H. Djoeri Bin H. Suhadi yang masih beroperasi. Setelah itu pada masa pernikahan tersebut telah terjadi utang sejumlah Rp3.200.000.000,- dengan agunan Tanah, dan H. Djoeri Bin H. Suhadi meninggal dunia pada tanggal 23 September 2007 yang menyebabkan para pihak sepakat untuk mempercayakan pengelolaan kepada Tergugat I untuk melakukan pengurusan atas UD. Hasil Bumi yang dirubah menjadi CV.Hasil Bumi dengan Tergugat I sebagai komanditer aktif dan Penggugat sebagai komanditer pasif.

Bahwa utang almarhum H. Djoeri Bin H. Suhadi (alm) dikelola oleh Tergugat I dan terjadi penambahan jumlah menjadi sejumlah Rp4.000.000.000,- dan pinjamannya beralih kepada PT Bank Panin Tbk. periode 7 Maret 2013 dan berakhir pada 2 Febuari 2014 berdasarkan surat nomor 16/310/SKK/03/2013 tanggal 7 Maret 2013. Selanjutnya Para Tergugat menganggap bahwa Tergugat 1 telah melalaikan tugasnya dimana sejak bulan Juli 2013 Tergugat 1 telah menelantarkan perusahaan dengan utangnya sehingga perusahaan bertambah utangnya dan terus membayar bunga dengan total Rp239.880.000,. Sehingga penggugat mendalilkan kerugian Rp.800.000.000 (berasal dari tambahan kredit) dan harta aktiva perusahaan sebesar Rp500.000.000,- dengan total sebesar Rp1.300.000.000,- ditambah dengan bunga yang dibayarkan sebesar Rp239.880.000,- sehubungan dengan perjanjian dengan jaminan Tanah yang dinilai oleh Para Penggugat sebesar Rp21.000.000.000,-. Penggugat mendalilkan agar Tergugat II mengembalikan bunga yang telah dibayarkan kepadanya dan melarang Penggugat untuk melakukan tindakan hukum/sita pada Tanah. Perkara ini telah diputus pada Pengadilan Negeri Demak dimana pada intinya gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dimana selanjutnya pada tingkat banding diputus amar sebagai berikut:- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula

Para Penggugat;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 4 Agustus 2014 No. 19/Pdt.G/2013/PN.Dmk., yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,-.

e. Status Terakhir : Hingga tanggal Prospektus ini, perkara ini masih dalam proses kasasi dengan yang didaftarkan pada tanggal 8 Desember 2014.

88

3 a. Nomor Perkara : Putusan No. 181/Pdt.G/2010/PN.Dpk tanggal 26 September 2011 juncto No. 181/PDT/2012/PT.Bdg tanggal 30 Juli 2012


c. Para Pihak : 1. Drs Irawati Hasan (“Penggugat I”);2. Tan Kevin Chen (“Tergugat I”) dan3. Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria Cq Kepala Badan Pertanahan

Nasional Cq Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Cq Kepala Kantor Badan pertanahan Nasional Kota Depok (“Tergugat II”);

4. Bank Panin Surabaya (“Turut Tergugat”)

d.Deskripsi Singkat : Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas 3.153 beserta bangunan diatasnya yang terletak di Pangkalan Jati No. 70, Kelurahan Pangkalan Jati, Sawangan Depok, Jawa Barat (“Tanah”), dimana Penggugat I dan Tergugat I telah melakukan jual beli berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 18 tanggal 13 Desember 2004 yang diikuti dengan akta jual beli no. 75 tanggal 20 Desember 2004 yang dibantah oleh Penggugat dimana dia tidak pernah menandatangani akta jual belitersebutpadahalsaatiniTergugatIItelahmengeluarkansertifikatatas kepemilikan Tanah tersebut dengan nama Tergugat I sebagai pemiliknya. Selanjutnya dilakukan perjanjian pembelian kembali tanah hak milik dan saat ini Penggugat menguasai tanah tersebut berdasarkan perjanjian sewa (yang tidak diakui oleh Penggugat karena dia mendalilkan bahwa dia tidak pernah mengalihkan Tanah tersebut dengan akta jual beli apapun).

Bahwa sesungguhnya Tanah tersebut telah dijaminkan Tergugat I kepada Turut Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 2 November 2009 dimana saat ini Turut Tergugat hendak melakukan lelang sertifikatTanah karena saat ini kredit dariTergugat I denganjaminan Tanah tersebut dalam kondisi macet. Penggugat mendalilkan adanya kerugian materiil yang ditambahkan atas perbuatan para Tergugat sebesar Rp7.556.000.000,-.

Perkara ini telah diputus pada Pengadilan Negeri Depok dimana pada intinya gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dimana selanjutnya pada tingkat banding diputus amar sebagai berikut:- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula

Penggugat;- Menguatan putusan Pengadilan negeri Depok tanggal 26

September 2011 No. 181/Pdt.G/2010/PN.Dpk yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebanyak Rp150.000,-

e. Status Terakhir : Sampai dengan tanggal Prospektus ini, perkara ini masih dalam proses eksekusi namun mendapat kendala dimana tanah yang menjadi objek eksekusitersebutjugaterdapatblokirdariBNIMultifinance.

89

4. a. Nomor Perkara : Perkara No. 85/Pdt.Plw/2010/PN.Sby tanggal 5 Oktober 2010 juncto No. 186/Pdt/2011/PT Sby tanggal 13 Juli 2011


c. Para Pihak : 1. Kang Taryo Honggo Widjojo selanjutnya disebut sebagai (“Pembanding/Pelawan”);

2. Perseroan (“Terbanding/Terlawan”);3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)

Surabaya (“Turut Terbanding I/Turut Terlawan I”);4. PT Duta Balai Lelang (“Turut Terbanding II/Turut Terlawan II”)

d.Deskripsi Singkat : Bahwa Pelawan memiliki pinjaman (utang pokok) dengan total sebesar Rp8.000.000.000,- (“Utang”) dengan jaminan asset berupa 2 (dua) tanah atas nama Pelawan senilai Rp12.500.000.000,- (“Tanah”) dengan rincian sebagai berikut- Tanah dengan SHM No. 3567/luas 7.640m2;- Tanah dengan SHM No. 73/luas 3.179m2.

Bahwa selanjutnya Pelawan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban secara pelunasan sekaligus pokok pinjaman dan sudah memohon untuk diberikan penangguhan kewajiban dan utang pokok pinjaman tersebut namun ternyata Terlawan secara serta merta melakukan lelang atas objek Tanah yang berstatus sebagai barang jamina. Pelawan berdalih bahwa proses lelang tersebut dilakukan secara melawan hukum dan seharusnya Terlawan melakukan restrukturisasi atas utang sebelum melakukan eksekusi. Sehingga dalam petitum gugatannya Pelawan meminta agar Akta Pengakuan Utang dan Akta Pemberian Jaminan sehubungan dengan Utang tersebut batal, membatalkan eksekusi lelang Tanah tersebut, dan memberikan kesempatan kepada Pelawan untuk melakukan restrukturisasi pinjaman dalam rangka pelunasan Utang secara mencicil/mengangsur sampai lunas. Dalam Putusan tingkat Pengadilan Negeri, majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:Dalam Eksepsi:- Menolak Eksepsi Terlawan;Dalam Provisi:- Menolak Tuntutan Provisi dari Pelawan;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan dari Pelawan;2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp811.000,-

Selanjutnya dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:- menerima permohonan Banding dari Pelawan/Pembanding

tersebut;- menguatkan Putusan Pengadilan Perkara No. 85/Pdt.

Plw/2010/PN.Sby tanggal 5 Oktober 2010;- menghukum Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya

perkara untuk kedua tingkat banding sebesar Rp150.000,-

e. Status Terakhir : Hingga tanggal Prospektus ini, perkara ini masih dalam proses kasasi.

90

5. a. Nomor Perkara : Putusan No. 32/Pdt.G/2012 PN. Sby tanggal 26 Juni 2012

b. Yurisdiksi : Pengadilan Negeri

c. Para Pihak : 1. Kang Taryo Honggo Widjojo selanjutnya disebut sebagai (“Penggugat”);

2. Perseroan (“Tergugat I”);3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)

Surabaya (“Tergugat II”);4. PT Duta Balai Lelang (“Tergugat III”);5. Hary Tjahjono (“Tergugat IV”)

d.Deskripsi Singkat : Penggugat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Penggugat adalah nasabah dari Tergugat I dan selaku nasabah Penggugat memiliki pinjaman pokok (utang pokok) dengan total sebesar Rp8.000.000.000,- dengan jaminan asset milik Penggugat senilai Rp12.500.000.000,- (“Tanah”) dengan rincian sebagai berikut- Tanah dengan SHM No. 3567/luas 7.640m2;- Tanah dengan SHM No. 73/luas 3.179m2.

Bahwa Penggugat gagal untuk melaksanakan kewajibannya kepada bank, dan telah keluar Penetapan dan Pengumuman Lelang Hak Tanggungan terhadap Tanah dimana Penggugat telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap lelang yang diajukan oleh Tergugat I dan telah terdaftar dengan perkara No. 85/Pdt.Plw/2010/PN.Sby yang masih belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Bahwa dalam jangka waktu berjalannya perkara tersebut, Tergugat IV sebagai pembeli Tanah dari lelang berusaha untuk menguasai tanah tersebut dimana Penggugat merasa hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga Penggugat dalam petitumnya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:- Menyatakan penjualan yang dilakukan atas Tanah tersebut tidak

sah;- Menghukum pembayaran sehubungan dengan adanya kerugian

materiil sebesar Rp12.500.000.000,- berdasarkan nilai taksiran Tanah dan biaya pengacara dan perkara di Pengadilan Negeri Malang kurang lebih Rp25.000.000,- selain itu juga kerugian immaterial sejumlah Rp2.000.000.000,- dengan kewajiban pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar 5%;

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap a. Sebuah tanah milik Tergugat I di Jl. Coklat No. 16;b. Sebidang tanah pada SHM No.2567;c. Sebidang tanah pada SHM No. 73.

Dimana selanjutnya dalam proses pada Pengadilan Negeri, majelis hakim menjatuhkan putusan dengan amar putusan dengan inti:Dalam Provisi:- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;Dalam Konpensi:A. Dalam Eksepsi:- Menyatakan Eksepsi-eksepsi Tergugat I, II tidak dapat diterima:B. Dalam Pokok Perkara:Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnyaC. Dalam Rekonpensi:Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian.

e. Status Terakhir : Hingga tanggal Prospektus ini, perkara ini sedang dalam proses banding.

91

Perkara-perkara di bawah ini merupakan perkara yang dapat mempengaruhi kegiatan dan kelancaran usaha kantor cabang/kantor cabang pembantu Perseroan apabila permohonan Penggugat untuk menyita kantor cabang/kantor cabang pembantu dikabulkan oleh pengadilan yang berwenang. Keterangan mengenai perkara-perkara tersebut adalah sebagai berikut:

NO. PERIhAl KETERANGAN

1. a. Nomor Perkara : 585/PDT.GBTH.DLW/2015/PN.JKT.PST tanggal 7 Desember 2015.

b. Yurisdiksi : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

c. Para Pihak : 1. Yudiawan Tansari (“Penggugat”);2. Menteri keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur Pada Direktorat Jenderal Pajak Cq. Kepala

Kantor Pelayanan pajak Madya Jakarta Pusat, Dkk (“Tergugat I”) dan3. Perseroan Cabang Utama Pecenongan (“Tergugat II”);4. PT Bank Central Asia Tbk. Cabang Pasar Baru (“Tergugat III”).

d. Deskripsi Singkat : Pengugat pernah menjabat sebagai Direktur Utama sekaligus salah satu pemegang saham PT Metro Batavia yang tercatat sebagai wajib pajak di Kantor Tergugat I. PT Metro Batavia sendiri telah dinyatakain pailit berdasarkan Putusan No. 77/Pailit 2012/PN.Niaga.JKT.Pst yang diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya Tergugat I sebagai salah satu Kreditur Preferen yang memilliki hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik PT Metro Batavia (Dalam Pailit) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengajukan tagihan utang pajaknya kepada kurator yang telah ditunjuk untuk menangani perkara kepailitan dari PT Metro Batavia (Dalam Pailit) dimana hal tersebut dilakukan pada saat acara Rapat Pencocokan Piutang.

Bahwa Tergugat I melakukan penagihan utang pajak PT Metro Batavia (Dalam Pailit) berdasarkan tagihan PPh Pasal 21, Pasal 25 & PPN serta Tagihan Pajak berupa sanksi administrasi dengan total sebesar Rp 46.200.632.827,- yang telah diakui oleh kurator serta diketahui oleh Hakim pengawas PT Metro Batavia (Dalam Pailit), namun selanjutnya Tergugat I kembali mengajukan tagihan berdasarkan SKP yang kesemuanya tertanggal 26 Maret 2013 (hampir 2 bulan setelah PT Metro Batavia (Dalam Pailit)) dengan total tagihan Pajak sebesar Rp323.013.154.751,- (“Tagihan Yang Ditolak”) tidak diakui dan ditolak oleh Kurator dan Hakim Pengawas PT Metro Batavia (Dalam Pailit) dengan alasan tagihan tersebut melewati jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas dan merupakan murni kesalahan dari Tergugat I.

Selanjutnya Tergugat I melakukan upaya hukum Renvoi Prosedur yang telah sampai pada tahap Peninjauan Kembali yang berdasarkan Putusan No. 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 19 Agustus 2014 telah memutuskan untuk menolak upaya hukum Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Tergugat I.

Bahwa setelah putusan dalam perkara tersebut berkekuatan tetap, tiba-tiba pada tanggal 26 Mei 2015 Tergugat I menyampaikan surat paksa kepada Penggugat atas Tagihan Yang Ditolak,. Selanjutnya Penggugat menerima surat dari Tergugat II yang menerangkan bahwa atas permintaan dari Tergugat I maka Tergugat II telah memblokir harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II seketika berdasarkan Berita Acara Pemblokiran No. 2631/JPC/EXT/15. Pemblokiran tersebut juga terjadi pada rekening Penggugat pada Bank Tergugat III yang dilakukan atas permintaan Tergugat I. Tergugat II dan Tergugat III dalam kedudukannya sebagai Bank dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 563/KMK.04/2000, Peraturan Pemerintah No. 135 Tahun 2000, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2004. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan PERBUATAN

MELAWAN HUKUM, karena Tergugat II dan Tergugat III atas permintaan Tergugat I secara sepihak melakukan Pemblokiran Seketika terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II dan Bank Tergugat III;

3. Menyatakan Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II adalah TIDAK SAH;

4. Menyatakan Pemblokiran Harta Kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat III adalah TIDAK SAH;

5. Menyatakan semua SKP yang bertanggal 26 Maret 2013 dengan total tagihan pajak sebesar Rp323.013.154.751,- tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

6. Memerintahkan Tergugat I agar tidak lagi mengeluarkan surat paksa dan/atau surat apapun juga terkait dengan tagihan utang pajak PT Metro Batavia yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

7. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp21.999.014,09 atau setidak-tidaknya membuka blokir terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II;

8. Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp3.901.496,31 dan USD2,270.49 atau setidaknya membuka blokir terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat III;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp21.000.000.000;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- per hari manakala Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai melaksanakan isi putusan perkara aquo terhitung sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara a quo;

92


11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat II baik benda bergerak maupun benda tetap berupa gedung Kantor di Jalan Pecenongan No. 84, Gambir, Jakarta Pusat;

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat III baik benda bergerak maupun benda tetap berupa gedung Kantor di Jalan KH. Samanhudi No. 8, Jakarta Pusat;

13. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding maupun kasasi;

14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar Perkara tersebut.

e. Status Terakhir : Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, perkara ini masih sedang dalam proses persidangan pada tingkat Pengadilan Negeri.

2. a. Nomor Perkara : 582/PDT.GBTH.BLW/2015./PN.JKT.PST tanggal 7 Desember 2015

b. Yurisdiksi : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

c. Para Pihak : 1. Liauw Tjhai Djun (“Penggugat”);2. Menteri keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur Pada Direktorat Jenderal Pajak Cq. Kepala

Kantor Pelayanan pajak Madya Jakarta Pusat, Dkk (“Tergugat I”) dan3. Perseroan cabang Pembantu Sunter (“Tergugat II”);

d. Deskripsi Singkat : Pengugat pernah menjabat sebagai Komisaris Utama sekaligus salah satu pemegang saham PT Metro Batavia yang tercatat sebagai wajib pajak di Kantor Tergugat I. PT Metro Batavia sendiri telah dinyatakain pailit berdasarkan Putusan No. 77/Pailit 2012/PN.Niaga.JKT.Pst yang diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya Tergugat I sebagai salah satu Kreditur Preferen yang memilliki hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik PT Metro Batavia (Dalam Pailit) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengajukan tagihan utang pajaknya kepada kurator yang telah ditunjuk untuk menangani perkara kepailitan dari PT Metro Batavia (Dalam Pailit) dimana hal tersebut dilakukan pada saat acara Rapat Pencocokan Piutang.

Bahwa Tergugat I melakukan penagihan utang pajak PT Metro Batavia (Dalam Pailit) berdasarkan tagihan PPh Pasal 21, Pasal 25 & PPN serta Tagihan Pajak berupa sanksi administrasi dengan total sebesar Rp 46.200.632.827,- yang telah diakui oleh kurator serta diketahui oleh Hakim pengawas PT Metro Batavia (Dalam Pailit), namun selanjutnya Tergugat I kembali mengajukan tagihan berdasarkan SKP yang kesemuanya tertanggal 26 Maret 2013 (hampir 2 bulan setelah PT Metro Batavia (Dalam Pailit)) dengan total tagihan Pajak sebesar Rp323.013.154.751,- (“Tagihan Yang Ditolak”) tidak diakui dan ditolak oleh Kurator dan Hakim Pengawas PT Metro Batavia (Dalam Pailit) dengan alasan tagihan tersebut melewati jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas dan merupakan murni kesalahan dari Tergugat I.

Selanjutnya Tergugat I melakukan upaya hukum Renvoi Prosedur yang telah sampai pada tahap Peninjauan Kembali yang berdasarkan Putusan No. 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 19 Agustus 2014 telah memutuskan untuk menolak upaya hukum Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Tergugat I.

Bahwa setelah putusan dalam perkara tersebut berkekuatan tetap, tiba-tiba pada tanggal 26 Mei 2015 Tergugat I menyampaikan surat paksa kepada Penggugat atas Tagihan Yang Ditolak. Selanjutnya Penggugat menerima surat dari Tergugat II yang menerangkan bahwa atas permintaan dari Tergugat I maka Tergugat II telah memblokir harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II seketika berdasarkan Berita Acara Pemblokiran No. JSN/25.11/015. Tergugat II dalam kedudukannya sebagai Bank dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 563/KMK.04/2000, Peraturan Pemerintah No. 135 Tahun 2000, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2004. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN

HUKUM, karena Tergugat II atas permintaan Tergugat I secara sepihak melakukan Pemblokiran Seketika terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II;

3. Menyatakan Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II adalah TIDAK SAH;

4. Menyatakan semua SKP yang bertanggal 26 Maret 2013 dengan total tagihan pajak sebesar Rp323.013.154.751,- tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

5. Memerintahkan Tergugat I agar tidak lagi mengeluarkan surat paksa dan/atau surat apapun juga terkait dengan tagihan utang pajak PT Metro Batavia yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

6. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar USD164,46 atau setidak-tidaknya membuka blokir terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II;

93


7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp1.000.000.000;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- per hari manakala Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan perkara aquo terhitung sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara a quo;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat II baik benda bergerak maupun benda tetap berupa gedung Kantor di Jalan Sunter Paradise Raya Blok C 17-18, Jakarta Utara;

10. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding maupun kasasi;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar Perkara tersebut.

e. Status Terakhir : Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, perkara ini masih sedang dalam proses persidangan pada tingkat Pengadilan Negeri.

94

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAhA PERSEROAN

1. UmUm

Perseroan memulai kegiatan operasi perbankan sebagai bank umum pada tanggal 18 Agustus 1971 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-205/DDK/II/8/1971 tanggal 18 Agustus 1971. Selanjutnya Perseroan memperoleh status bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/2-Kep.Dir. tanggal 21 April 1972.

Sejak didirikan hingga saat ini Perseroan bergerak di bidang perbankan yang mencakup Layanan Umum Perbankan dan produk-produk treasury dan produk investasi lainnya. Dalam perjalanan usahanya, Perseroan telah menunjukkan prestasi yang baik di Indonesia. Berdasarkan hasil due diligence yang dilakukan oleh auditor independen yang ditunjuk Pemerintah pada saat krisis multi dimensional yang terjadi pada tahun 1998, Perseroan digolongkan ke dalam bank kategori “A” sehingga tidak perlu mengikuti program rekapitalisasi perbankan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Bank-Bank yang dipublikasikan per 31 Desember 2015, pangsa total aset Perseroan merupakan yang terbesar ke-8 yakni sebesar 2,76% dari total aset bank umum dengan nilai nominal sebesar Rp168,97 triliun. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, Perseroan sesuai visi-misi akan lebih fokus pada sektor ritel dan bisnis yang dinilai sangat prospektif dan mampu menopang pertumbuhan usaha Perseroan yang berkelanjutan.

Perseroan secara bertahap melakukan transformasi usahanya menjadi bank ritel dan bisnis yang kokoh. Dalam mendukung visi-misi tersebut, Perseroan aktif menyalurkan kredit komersial untuk pembiayaan usaha menengah dan kecil (SMB) serta kredit konsumen berupa kredit pemilikan rumah (KPR), kredit pemilikan mobil (KPM) dan kartu kredit. Dalam bidang pendanaan, Perseroan terus mengembangkan produk-produk yang inovatif dan bernilai tambah seperti Tabungan Panin, Tabungan Bisnis Panin, Tabungan Junior Panin dan Tabungan Rencana, Pan Dollar dalam berbagai mata uang utama dan lain-lain.

Sebagai implementasi dari strategi yang fokus pada pengembangan Bank di segmen ritel dan bisnis, Perseroan terus meningkatkan pangsa pasar domestik yang masih sangat potensial, yang antara lain terdorong adanya peningkatan jumlah masyarakat berpenghasilan menengah.

Perluasan jaringan distribusi yang terus ditingkatkan disertai jangkauan basis nasabah yang diperluas merupakan faktor pendukung utama. Hingga akhir tahun 2015, Perseroan telah memiliki 564 kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia, 1 Kantor Cabang Luar Negeri dan 1 Kantor Perwakilan Luar Negeri. Selain itu, pengembangan kegiatan operasional didukung oleh tersedianya fasilitas electronic banking sehingga memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan.

Jaringan distribusi sebagai pendukung pengembangan bisnis ritel, baik berupa perluasan jaringan kantor cabang dan ATM serta saluran distribusi lainnya yang berbasis teknologi seperti mobile banking, telephone banking dan call centre serta internet banking. Perseroan juga telah mengembangkan jasa cash management untuk melayani nasabah yang membutuhkan kemudahan dalam pengelolaan arus kas perusahaan dan mengembangkan jasa wealth management bagi nasabah prioritas.

Di bidang tresuri, Perseroan aktif dalam kegiatan transaksi valuta asing terutama untuk kepentingan kegiatan usaha nasabah dengan memberikan kurs valuta asing yang dikenal sangat kompetitif. Saat ini Perseroan menawarkan berbagai kurs valuta asing secara real time melalui website. Perseroan juga aktif dalam perdagangan surat-surat berharga, bancassurance, reksadana terproteksi serta primary dealer untuk perdagangan obligasi pemerintah termasuk obligasi ritel. Di bidang transaksi internasional, Perseroan menyediakanjasatradefinancinguntukkegiatanperdaganganinternasional(impordanekspor),transaksikiriman uang (remitensi) dan bertindak sebagai distributor untuk penjualan Amex Travelers Cheque di Indonesia.

2. KEGIATAN USAhA

Sebagai Bank komersial, Perseroan menjalankan kegiatan usaha pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun perusahaan. Perseroan juga melakukan transaksi antar bank serta kegiatan investasi melalui penempatan pada instrumen-instrumen keuangan yang aman dan menguntungkan, disamping menyediakan jasa untuk memperlancar arus pembayaran dan perdagangan nasional dan internasional, seperti jasa pengiriman uang. inkaso/collection, transaksi valuta asing dan pembiayaan ekspor-impor dalam bentuk letter of credit (L/C), yang memberikan pendapatan non-bunga/imbal jasa (fee based income) kepada Perseroan.

95

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan yang berkantor pusat di Jakarta dan per 31 Desember 2015 memiliki 566 kantor cabang, dimana 59 kantor merupakan kantor cabang utama yang berlokasi di Jakarta Senayan, Bogor, Bandung, Cirebon, Sukabumi, Garut, Sumedang, Solo, Semarang, Surabaya Coklat, Malang, Bojonegoro, Medan, Pematang Siantar, Pekanbaru, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, Jakarta Palmerah, Palembang, Batam, Lampung, Manado, Kuta-Bali, Padang, Yogyakarta, Serang, Jambi, Purwokerto, Tegal, Balikpapan, Samarinda, Palu, Kendari, Jakarta Menara Imperium, Jakarta CBD Pluit, Jakarta Pecenongan, Jakarta Kopi, Jakarta Gading Serpong, Jakarta Sangaji, Jakarta Puri Tirta, Jakarta BekasiSquare, Jakarta IskandarMuda, JakartaPlazaPasifik,Tasikmalaya,SurabayaCendana,BandaAceh, Jayapura, Pangkal Pinang, Ambon, Lhokseumawe , Kediri, Mataram, Bengkulu, Gorontalo, Sorong, Jember, Padangsidimpuan,dan Kupang serta yang berdomisili di luar negeri merupakan Kantor Cabang unit yakni di Cayman Islands dan Kantor Perwakilan di Singapura serta didukung oleh 452 kantor cabang pembantu dan 53 kantor kas.

Perluasan kantor-kantor cabang didasarkan atas beberapa kriteria, antara lain: a) meningkatkan jaringan guna memenuhi kebutuhan kegiatan usaha nasabah, b) perkembangan perekonomian daerah yang bersangkutan, c) situasi dan kondisi sosial ekonomi daerah yang bersangkutan dan d) mempermudah akses internasional (khusus untuk kantor di luar negeri).

Bagi nasabah yang memerlukan pelayanan jasa di luar negeri dapat dilayani oleh lebih dari 150 bank koresponden Perseroan di seluruh dunia.

Berikut ini adalah gambaran mengenai kantor operasional Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan beserta status kepemilikan gedung dan/atau bidang tanahnya.

NO lOKASISTATUS

OPERASIONAlKEPEmIlIKAN

JANGKA WAKTU SEWA

AmBON

1 Jl. Diponegoro No. 20, Ambon Cabang Utama Sewa pihak ketiga 12/01/08 sd 30/11/18

2 Jl. Citraland Utama, Kompleks Pertokoan East Arcade Blok C No. 8 - 9, Ambon

Cabang Pembantu Milik sendiri

BAlI

1 Jl. Legian 80 X, Kuta, Denpasar Cabang Utama Milik sendiri

2 Jl. Diponegoro 150 A1/4-6, Denpasar Cabang Pembantu Milik sendiri

3 Shopping Centre Nusa Dua Blok E 28, Denpasar


4 Jl. Danau Tamblingan No. 67 A, Sanur, Denpasar


5 Jl. Imam Bonjol No. 338 C, Denpasar Cabang Pembantu Milik sendiri

6 Jl. Gatot Subroto Tengah No. 279, Denpasar

Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga 10/11/15 sd 10/11/20

7 Kompleks Pertokoan Duta Permai Blok I D - E, Jl. Dewi Sartika, Denpasar


8 Jl. Gatot Subroto Timur No. 209, Denpasar


9 Jl. Patih Jelantik, Kompleks Pertokoan Kuta Galeria Blok Valet I No.7, Badung

Kantor Kas Milik sendiri

10 Sunset Road No. 902, Badung Kantor Kas Sewa pihak ketiga 01/11/11 sd 31/10/16

96

BAlIKPAPAN

1 Panin Tower, Kompleks Grand Sudirman, Jl. Jendral Sudirman No. 7, Balikpapan

Cabang Utama Milik sendiri

2 Jl. Letjen. Suprapto, Plaza Kebun Sayur No. T 15, Balikpapan


3 Jl. Jendral Ahmad Yani No. 3, Balikpapan Cabang Pembantu Milik sendiri

4 Kompleks Ruko J Square, Jl. Ruhui Rahayu, Balikpapan


BANDA ACEh

1 Jl. Muh. Jam No. 1 G - H, Desa Baru, Banda Aceh


2 Jl. T. Hasan Dek, Banda Aceh Kantor Kas Milik sendiri

BANDAR lAmPUNG

1 Jl. R.A. Kartini 97 - 99, Bandar Lampung Cabang Utama Milik sendiri

2 Jl. Ikan Lemuru No. 12, Teluk Betung Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga 01/01/14 sd 31/12/23

3 Jl. Proklamator No. 18 - 19, Bandar Jaya, Terbangi Besar


4 Jl. Ryamizard Ryacudu No. 10 A - B, Metro


5 Jl. Ki Maja - Way Halim No. 78 A, Kedaton, Bandar Lampung


6 Jl. Gajah Mada No. 71 C - D, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung


7 Jl. Teuku Umar No. 72, Kedaton, Bandar Lampung


BANDUNG

1 Jl. Banceuy No. 8 - 10, Braga Sumur, Bandung


2 Jl. Jendral Sudirman 462, Bandung Cabang Pembantu Milik sendiri

3 Jl. Otto Iskandardinata 233, Bandung Cabang Pembantu Milik sendiri

4 Jl. Kiara Condong 175, Bandung Cabang Pembantu Milik sendiri

5 Metro Trade Center, Blok D No.17, Jl. Soekarno Hatta, Rancabolong, Bandung


6 Jl. Prof. Drg. Suria Sumantri 6 A, Bandung Cabang Pembantu Milik sendiri

7 Jl. Gardujati No. 66, Bandung Cabang Pembantu Milik sendiri

8 Jl. H. Juanda No. 110, Bandung Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga 01/05/14 sd 01/05/19

9 Jl. Asia Afrika No. 166 - 170, Bandung Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga 1987 sd sekarang

10 Komplek Kopo Mas Regency Blok N 1 A, Bandung


11 Jl. Dr. Setiabudi No. 167 A, Gegerkalong, Sukasari, Bandung


97

12 IBCC A I No. 3 A-5-6-7, Jl. A. Yani, Bandung


13 Jl. Buah Batu No. 238, Cijagra, Lengkong, Bandung


14 Jl. Arteri Komplek Taman Kopo Indah II Ruko 1 B No. 22, Bandung


15 Jl. Abdurahman Saleh No. 37, Bandung Cabang Pembantu Milik sendiri

16 Gedung Festival City Link, Ground Floor No. 27, Jl. Peta No. 241, Bandung


17 Jl. Otista No. 82 A, Bandung Cabang Pembantu Milik sendiri

18 Kompleks Grand Surapati Core Blok B - 03, Jl. PPH Hasan Mustofa No. 39, Bandung


19 Jl. Cimindi No. 171, Bandung Kantor Kas Milik sendiri

20 Kompleks Ruko Gateway Blok C No. 1 - 2 , Jl. Ahmad Yani No. 669, Bandung


BANJARmASIN

1 Jl. H. Anang Adenansi No. 1, Banjarmasin Cabang Utama Sewa pihak ketiga 05/01/13 sd 05/01/18

2 Jl. Jendral A.Yani KM 4.5 No. 31, Banjar Timur, Banjarmasin


3 Jl. Pasar Baru Indah Blok B IV, Kertak Baru Ilir, Banjarmasin


4 Jl. Kuripan Gg. IV No. 17, Banjarmasin Cabang Pembantu Milik sendiri

5 Jl. Jendral A. Yani KM. 35, Loktabat, Banjarbaru


6 Jl. Kramat Muka No. 38 - 39, Barabai Utara, Hulu Sungai Tengah


7 Jl. Transmigrasi, Batulicin, Tanah Bumbu Cabang Pembantu Milik sendiri

BATAm

1 Jl. Sultan Abdul Rahman, Kompleks Lumbung Rejeki Blok A No. 1 - 4, Nagoya, Batam

Cabang UtamaNo. 1-2 Sewa pihak ketiga, No. 3-4 Milik sendiri

1/11/15 sd 31/10/25

2 Jl. Setiabudi No. 307, Tanjung Balai Karimun


3 Kompleks Penuin Blok K No. 1, Batam Cabang Pembantu Milik sendiri

4 Jl. Merdeka No. 1 - 3, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau


5 Kompleks Nagoya Bussiness Center Blok V No. 28, Lubuk Baja, Batam


6 Komplek Ruko Palm Spring Blok B 2 No. 9, Taman Baloi, Batam


7 Kompleks Pertokoan Perumnas Fanindo Blok D No. 8 - 9, Batam


8 Jl. Sei Datuk Kijang No. 402, Bintan Cabang Pembantu Milik sendiri

98

9 Batam City Condominium Hotel & Residence, Jl. Bunga Mawar No. 5, Batam

Kantor Kas Sewa pihak ketiga 15/02/11 sd 15/02/41

10 Kompleks Perum Botania Garden Tahap III Blok A 6 No. 1, Batam Center, Batam


BEKASI SQUARE

1 Bekasi Square Ruko Unit No. 57 - 58, Kios UG 182 - 183, Jl. Ahmad Yani, Pekayon, Bekasi


2 Jl. Cut Meutia 3, Bekasi Cabang Pembantu Milik sendiri

3 Celebration Boulevard Blok AA 15 No. 47, Grand Wisata, Bekasi


4 Cikarang Plaza Unit B 15, Cikarang, Bekasi


5 Komplek Ruko Bekasi Mas Kav. D 2 B, Jl. Jendral Ahmad Yani, Bekasi


6 Jl. Jalan Raya Jatiwaringin No. 335, Pondok Gede, Bekasi


7 Sentra Niaga Bulevar Hijau Blok A No. 9, Taman Harapan Indah, Bekasi


8 Ruko Metro Boulevard 2 No. B 18, Jl. Niaga Raya, Cikarang, Bekasi


9 Grand Mall Bekasi Lt. Dasar, I, II / Ruko B No. 60 dan Kios No. 40, Bekasi, Jawa Barat


10 Plaza Pondok Gede Blok A No. 16 - 17, Jl. Raya Pondok Gede, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi


11 Jl. Cut Mutiah Kav. A II/5A, Bekasi Cabang Pembantu Milik sendiri

12 Kompleks Ruko Kalimas Kav. No. A 26, Bekasi


13 Karawang Resinda Blok F No. 23, Purwadana, Teluk Jambe Timur, Karawang


14 Karawang Plaza No. 32, Jl. Tuparev, Nagasari, Karawang Barat, Karawang


15 Jl. Ahmad Yani Kav. 89, Bekasi Cabang Pembantu Milik sendiri

16 Jl. Cikarang Cibarusah, Cikarang Trade Center Kios No. 888 A, Bekasi


17 Kompleks Ruko Union Blok C 10, Bekasi Kantor Kas Milik sendiri

BENGKUlU

1 Jl. Letjen. Suprapto No. 30, Bengkulu Cabang Utama Sewa pihak ketiga 01/01/11 sd 31/12/20

99

BOGOR

1 Jl. Pakuan No. 14, Bogor Cabang Utama Milik sendiri

2 Jl. Raya Parung, Ruko Bintang Parung Blok A 1 No. 4, Bogor


3 Jl. Surya Kencana No. 70, Bogor Cabang Pembantu Milik sendiri

4 Jl. Raya Tajur No. 67, Bogor Cabang Pembantu Milik sendiri

5 Jl. Margonda Raya No. 88, Depok Mall Blok B 1 No. 49, Depok


6 Jl. R. Dewi Sartika Kav. 7, Bogor Cabang Pembantu Milik sendiri

7 Kompleks Ruko 24 No. 2 R - S, Jl. K.H. Soleh Iskandar, Bogor


8 Kompleks Pertokoan Moderen, Jl. Raya Alternatif Cibubur 79, Jatikarya


9 Depok Town Square Blok GE No. 1, Jl. Raya Margonda, Depok


10 Jl. Raya Pajajaran No. 12 A, Bantarjati, Bogor Utara, Bogor


11 Jl. Raya Bogor KM. 31 No.98, Depok Cabang Pembantu Milik sendiri

12 Kompleks Ruko Perumahan Kota Wisata Blok SEA No. 16, Bogor


13 Jl. Pahlawan No. 68/102, Bogor Kantor Kas Milik sendiri

14 Jl. Raya Kedung Halang No. 134, Kampung Cibuluh, Bogor


BOJONEGORO

1 Jl. Untung Suropati 28, Bojonegoro Cabang Utama Milik sendiri

2 Jl. Raya No. 219, Babat Cabang Pembantu Milik sendiri

CIREBON

1 Jl. Yos Sudarso 17, Cirebon Cabang Utama Milik sendiri

2 Jl. Pulasaren 93, Cirebon Cabang Pembantu Milik sendiri

3 Jl. Tujuh Pahlawan Revolusi 34, Cirebon Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga 05/01/15 sd 04/01/19

4 Jl. Raya Kadipaten 27, Kadipaten Cabang Pembantu Milik sendiri

5 Jl. Mayor Dasuki 102, Jatibarang Cabang Pembantu Milik sendiri

6 Jl. Kolonel S. Sukani 27, Jatiwangi Cabang Pembantu Milik sendiri

7 Jl. Raya Plered 88 Plered, Cirebon Cabang Pembantu Milik sendiri

8 Jl. Merdeka Barat 38 Ciledug, Cirebon Cabang Pembantu Milik sendiri

9 Jl. Siliwangi 91, Kuningan Cabang Pembantu Milik sendiri

10 Jl. Raya Losari 138, Losari Cabang Pembantu Milik sendiri

11 Jl. Jendral Sudirman No. 195, Indramayu Cabang Pembantu Milik sendiri

12 Cherbon Grand Centre Blok D No. 15, Jl.Karanggetas, Cirebon


100

GADING SERPONG

1 Ruko Fifth Avenue Blok A No. 1 - 3, Gading Serpong, Tangerang


2 Malibu Sektor VII Blok B 15 - 16, Jl. Raya Pahlawan Seribu, BSD City, Serpong, Tangerang


3 WTC Serpong, Jl. Raya Serpong 5883, Pondok Jagung, Serpong, Tangerang


4 Rukan Golden Boulevard Blok M No. 3 & 5, BSD City, Serpong, Tangerang


5 Ruko Golden Madrid Blok E No. 3-5-6-7, BSD City, Serpong, Tangerang


6 Jl. Merdeka 140, Tangerang Cabang Pembantu Sewa group Hak Pakai

7 Metropolis Town Square, Ruko Blok GM 6 No. 6 - 7 dan Kios Blok GA 5 No. 11 - 12, Kelapa Indah, Tangerang


8 Jl. M.H. Thamrin Raya A 7, Cikokol, Tangerang


9 Jl. Sutera Niaga II No. 26, Serpong, Tangerang


10 Kompleks Duta Garden Business Park Blok C No. 53 dan 55, Sumber Jaya, Jurumudi Baru, Tangerang


11 Kompleks Ruko Bintaro Jaya Blok C No. 6 - 7, Sektor 9, Bintaro, Pondok Aren, Tangerang


12 Ruko Victorian Atrium Bintaro Blok B 1, Sektor III, Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang


13 Jl. Pamulang Raya No. 3 Blok SH 18/4, Pamulang, Tangerang


14 Kompleks Ruko Pinangsia Blok I No. 38 - 39, Lippo Karawaci, Tangerang


15 Ruko Business Park Tangerang City Blok B 8 - B 9, Jl. Jenderal Sudirman, Tangerang


16 Ruko Jalur Alam Sutera 29 A No. 1, Serpong Utara, Tangerang Selatan


17 Ruko Royal Poin, Jl. Majapahit Timur No. 4, Cipondoh, Tangerang


18 Daan Mogot KM. 21 Blok E 1 No. 26, Batu Ceper, Tangerang Selatan


19 Komplek Modernland Blok C R/35, Tangerang


20 Ruko Bidex Blok C No. 16, BSD City, Serpong, Tangerang


21 Pasar Modern Mutiara Karawaci Blok D 28 - 29, Jl.Mutiara Raya No. 1, Kelapa Dua, Tangerang


101

22 Jl. Imam Bonjol Blok A No. 1 - 2, Karawaci, Tangerang


23 Kompleks Ruko Pinangsia Blok D No. 51, Tangerang


24 Jl. Kisamaun 195, Tangerang Kantor Kas Milik sendiri

25 Ruko Pasar Modern Paramount Blok A 8, Gading Serpong, Tangerang


26 Ruko Fortune Boulevard 8 Blok FB/D No. 1, Tajur, Graha Raya, Tangerang Selatan


GARUT

1 Jl. Ciledug 113 - 115, Garut Cabang Utama Milik sendiri

GORONTAlO

1 Jl. Nani Watabone No. 32 D, Gorontalo Cabang Utama Milik sendiri

JAKARTA CBD PlUIT

1 CBDPluitBoutiqueOfficeBlokSNo.9,Jl.Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara


2 Jl. Pluit Karang Timur 51 - 52, Jakarta Utara


3 Apartment Muara Indah, Menara 2B Lt. 1 No. 1-6 dan 1-7, Jl. Pluit Karang Barat, Jakarta Utara


4 Jl. Pluit Karang Jelita I, Muara Karang Blok Z8 No. 10 dan 12, Jakarta Utara


5 PT. Unex Inti Indonesia Terminal III Hall D, Bandara Sukarno - Hatta, Tangerang

Kantor Kas Sewa pihak ketiga Hak Pakai

6 Jl. Pluit Sakti Blok A Kav.1, Penjaringan, Jakarta Utara


7 Megamal Pluit Blok R No. 25 - 26, Jl. Pluit Permai Raya, Jakarta Utara


8 Ruko Manyar Blok A No. 16-17-18, Bukit Golf Mediterania, Pantai Indak Kapuk, Jakarta Utara


9 Kompleks Taman Grisenda GE No. 18 - 19, Kapuk Muara, Jakarta Utara


10 Ruko Kompleks Duta Mas A 3 No. 29, Jakarta Barat


11 Ruko Cordoba Blok B No. 1-2-3, Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara


12 Taman Resor Mediterania Blok X 3 Kav. C, Jl. Galeri Niaga, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara


13 Ruko Kompleks Duta Harapan Indah Blok L No. 1 - 2, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara


102

14 Jl. Pluit Selatan I No. 75 Blok D Kav. 13, Jakarta Utara


15 Blok N 10 No. 33, Kompleks Ruko Villa Taman Bandara, Dadap, Kosambi, Tangerang


JAKARTA SUlTAN ISKANDAR mUDA

1 Kompleks Sentra Arteri Mas, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. 10 D - E, Jakarta Selatan


2 Jl. Metro Duta I/UA - 17, Pondok Indah, Jakarta Selatan


3 Jl. R.S. Fatmawati Kompleks DEPLU Sektor V/1, Jakarta Selatan


4 Jl. Terogong Raya 33 Cilandak, Jakarta International School, Jakarta Selatan

Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga Hak Pakai

5 Perkantoran Hijau Arcadia, Jl. T.B. Simatupang Kav. 88, Jakarta Selatan


6 Jl. Kemang Raya No. 112 A, Jakarta Selatan


7 Jl. Fatmawati No. 63 A-B-C, Cipete, Jakarta Selatan


8 Jl. Teuku Nyak Arif No. 10, Jakarta Selatan


9 Jl. Cilandak (KKO) No. 9, Pasar Minggu, Jakarta Selatan


10 Jl. Radio Dalam Raya No. 52 A, Jakarta Selatan


11 Jl. Radio Dalam Raya Blok B II A No. 39, Jakarta Selatan


12 Jl. Raya Cinere Blok A No. 40, Cinere, Depok


13 Kompleks Pertokoan Duta Mas Blok B 2 No. 27, Jakarta Selatan


14 Jl. R.S. Fatmawati No. 37 D, Jakarta Selatan


15 Apartemen Gateway Tower A Lt. LG Unit AL 18 - 19, Jl. Ciledug Raya No. 15, Pesanggrahan, Jakarta Selatan


16 Jl. Sultan Iskandar Muda No. 53 (18 K), Kebayoran Lama, Jakarta Selatan


JAKARTA KOPI

1 Jl. Kopi 52, Jakarta Barat Cabang Utama Milik sendiri

2 Jl. R.E. Martadinata 1 B - C, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara


3 Mangga Dua Raya Blok I No. 5 A - B, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat


103

4 Ruko Mangga Dua Mal No. RM/42, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat

Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga Milik Sendiri

5 Kompleks Puri Deltamas Blok I 9, Jl. Bandengan Selatan No. 43, Pejagalan, Jakarta Utara


6 Ruko Robinson No. 82 l, Jembatan Dua, Jakarta Utara


7 Jl. Jembatan Tiga 36 F Q, Penjaringan, Jakarta Utara


8 Rukan Bandengan Indah, Jl. Bandengan Utara No. 80 Blok A - 38, Jakarta Utara


9 Apartemen Robinson, Jl. Jembatan Dua No. 2 Q. Jakarta Utara


10 Grand Boutique Center, Jl. Mangga Dua Raya Blok C Kav. 2, Ancol, Jakarta Utara


11 Ruko Permata Kota Blok I No. 16 - 17, Jl. Tubagus Angke 170, Grogol Petamburan, Jakarta Barat


12 Wisma Eka Jiwa Unit B No. 10, Mangga Dua, Sawah Besar, Jakarta Pusat


13 Jl. Jelambar Baru Raya No. 37 B, Grogol Petamburan, Jakarta Barat


14 Jl. Lodan No. B3-B4-B5-B6, Mangga Dua Utara, Penjaringan, Jakarta Utara


15 Kompleks Mitra Bahari, Jl. Pakin Blok A Kav. 5, Jakarta Utara


16 Season City Blok B No. 29 - 30, Jl. Jembatan Besi, Latumeten, Jakarta Barat


17 Kompleks Marina Mangga Dua Blok E 12 A, Jl. Gunung Sahari Raya, Pademangan, Jakarta Utara


JAKARTA mENARA ImPERIUm

1 Metropolitan Kuningan Superblok Kav. 1, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan


2 Jl. Raya Pasar Minggu No. 19 B - C, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan


3 Kompleks Pertokoan Prada Blok 7 E Lt. 1, Jl. Pegangsaan Timur 15 A, Jakarta Pusat


4 Gedung Kantor Pusat Borobudur, Jl. Johar No. 3, Menteng, Jakarta Pusat


5 Kompleks Rukan Buncit Mas Blok BB 7 - 8, Jl. Mampang Prapatan Raya, Jakarta Selatan


6 Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.2 No. 1 - 2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan


7 Jl. Tebet Timur Dalam Raya 2, Jakarta Selatan


104

8 Jl. Mampang Prapatan Raya No. 56 C, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan


9 Jl. Dr. Saharjo No. 244 C, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan


10 Jl. Salemba Tengah No. 35, Senen, Jakarta Pusat


11 Jl. Raya Rawa Bambu No. 88 B, Pasar Minggu, Jakarta Selatan


JAKARTA PAlmERAh

1 Jl. Palmerah Utara 52, Kemanggisan, Jakarta Barat


2 Ruko Intercon Plaza Blok E 21 - 22, Kebun Jeruk, Jakarta Barat


3 Kompleks Green Garden Blok I 9 No. 36, Kedoya Utara, Jakarta Barat


4 Kompleks Green Ville Blok AW No. 55, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat


5 Ruko Intercon Megah Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok W IV No. 31, Jakarta Barat


6 Jl. Tanjung Duren Raya No. 15 B, Jakarta Barat


7 Jl. Surya Wijaya 33 A, Sunrise, Jakarta Barat


8 Jl. Kedoya Raya No. 27 F, Kompleks Cosmos, Jakarta Barat


9 Apartemen Mediterania Garden Residences I, Blok Dahlia Lantai GF No. SH/D/GDD, Jl. Tanjung Duren Raya Kav. 5 - 9, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat


10 Kompleks Kedoya Elok Plaza Blok DB Kav. 30, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat


11 Kompleks Graha Kencana, Jl. Perjuangan No. 88 CJ, Kebon Jeruk, Jakarta Barat


12 Kompleks Perumahan Green Garden Blok Z 4 No. 8, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat


13 Jl. Kedoya Angsana Blok II No. 46, Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat


14 Ruko Botanical Junction Blok H 9 No. 15, Jl. Meruya Selatan, Kompleks Puri Botanical, Jakarta Barat


15 Jl. Pesanggrahan No. 3 A, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat


16 Maisonette Regency Kebon Jeruk Kav. 30, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat


105

17 Podomoro City, Garden Shopping Arcade Unit 8/08/EA-EB, Jl. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat

Cabang Pembantu

18 Jl. Raden Saleh Raya Blok R1 12, Karang Tengah, Tangerang


19 Jl. HOS Cokroaminoto, Ciledug, Tangerang


20 Kompleks Ruko Aldiron Blok C No. 3, Jl. Daan Mogot No. 119, Kebon Jeruk, Jakarta Barat


21 Jl. Mangga Raya No. 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat


22 Jl. Tanjung Duren Utara IV Blok I Kav. 27, Grogol Petamburan, Jakarta Barat


JAKARTA PECENONGAN

1 Jl. Pecenongan 84, Jakarta Pusat Cabang Utama Milik sendiri

2 Jl. Krekot Bunder 7, Jakarta Pusat Cabang Pembantu Milik sendiri

3 Jl. Pintu Besar Selatan 52, Jakarta Pusat Cabang Pembantu Milik sendiri

4 Jl. Sukarjo Wirjopranoto No. 2 R, Sawah Besar, Jakarta Pusat


5 Jl. Ir. Juanda III 6, Jakarta Pusat Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga 01/07/15 sd 30/06/25

6 Lindeteves Trade Center, Ground Floor No. RB 55 - 56, Jakarta Pusat


7 Jl. Pintu Besar Selatan No. 62, Jakarta Barat


8 Jl. Gunung Sahari No. 60-63. Blok B4-B5 Jakarta Pusat


9 Jl. Garuda No. 26 - 26 A, Kemayoran, Jakarta Pusat


10 Ruko Karang Anyar Permai Blok A No. 21, Sawah Besar, Jakarta Pusat


11 Ruko Glodok Plaza Blok F No. 3, Jl. Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat


12 Jl. P. Jayakarta No. 24 / 4, Mangga Besar Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat


13 Ruko Segi Tiga Senen Blok F No. 32, Senen, Jakarta Pusat


14 Kem Tower Lt. 1 Unit A, Jl. Landasan Pacu Barat Blok B No. 10 Kav. 2, Kemayoran, Jakarta Pusat


15 Jl. Mangga Besar Raya No. 90, Taman Sari, Jakarta Barat


16 Jl. Hayam Wuruk No. 2 K, Gambir, Jakarta Pusat


17 Jl. Kartini Raya No. 55 E, Sawah besar, Jakarta Pusat


18 Jl. Lau Tze No. 109, Sawah Besar, Jakarta Pusat


106

19 Jl. Bungur Besar Raya No. 85 Blok A 6, Kemayoran, Jakarta Pusat


20 Jl. Kalilio No. 11 A, Senen , Jakarta Pusat Kantor Kas Milik sendiri

21 Jl. Letjen. Suprapto Blok 5 No. 30 C, Cempaka Putih, Jakarta Pusat


JAKARTA PlAZA PASIFIK

1 KompleksPlazaPasifikBlokB4No.83-85-87, Jakarta Utara


2 Jl. Boulevard Barat LC 7 No. 61, Kelapa Gading, Jakarta Utara


3 Kelapa Gading Boulevard Blok CN 2 Kav. 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara


4 Perumahan Gading Kirana Blok B 10 Kav. 31, Kelapa Gading, Jakarta Utara


5 Jl. Sunter Paradise Raya II Blok C 17 - 18, Jakarta Utara


6 Jl. Danau Sunter Utara F 21 No. 3, Sunter Agung, Jakarta Utara


7 Jl. Danau Sunter Selatan Blok F Kav. 55, Sunter Jaya, Jakarta Utara


8 Jl. Danau Sunter Utara Blok B Kav. 12, Sunter Jaya, Jakarta Utara


9 Ruko Enggano Megah Blok B No. 9 E - F, Jl. Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara


10 Jl. Metro Kencana VII Blok Q No. 12 - 12A, Sunter, Jakarta Utara


11 Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok A 3, Jl. Letjen. Suprapto, Jakarta Pusat


12 Rusun Graha Cempaka Mas, Jl. Letjen. Suprapto dan Jl. Yos Sudarso No. C 26, Jakarta Pusat


13 Pulo Gadung Trade Center, Jl. Bekasi Raya Blok B - H Kav. 1, Cakung, Jakarta Timur


14 Kompleks Pusat Perdagangan Ujung Menteng Blok A No. 22, Jl. Bekasi Raya KM. 25 A - 22, Cakung, Jakarta Timur


15 Kompleks Kelapa Gading Boulevard Blok RA I No. 32, Jakarta Utara


16 Jl. Danau Sunter Utara Kav. K 2 / B 10, Jakarta Utara


17 Maple Park Golf View Unit 102 - 103A, Jl. HBR. Motik A 3-4-4A, Jakarta Utara


18 Graha Boulevard Blok KGC No. A 6, Jakarta Utara


107

JAKARTA PURI TIRTA

1 Kompleks Puri Kencana Blok L 6 No. 88 M-N-O, Kembangan, Jakarta Barat


2 Jl. Puri Indah Raya Blok I/12A, Kompleks Perumahan Puri Indah Kembangan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat


3 Kompleks Sentra Niaga Puri Indah Raya Blok T3/17 - 18 A, Kembangan, Jakarta Barat


4 Perumahan Taman Permata Buana, Jl. Pulau Bira Blok D 1 Kav. 21, Jakarta Barat


5 Kompleks Taman Semanan, Jl. Dharma Kencana Blok D No. 16 - 18, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat


6 Kompleks Perumahan Bojong Indah, Jl. Pakis Raya No. 88 O, Cengkareng, Jakarta Barat


7 Perumahan Daan Mogot Baru, Jl. Jimbaran Blok B No. 2-3, Jakarta Barat


8 Jl. Peta Selatan No. 6 P, Jakarta Barat Cabang Pembantu Milik sendiri

9 Taman Palem Lestari Blok C 1/19, Cengkareng Barat, Jakarta Barat


10 Ruko Mutiara Taman Palem Blok D 01 No. 17, Cengkareng, Jakarta Barat


11 Jl. Lingkar Luar Kamal Raya, Perum Perumnas Blok A 2, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat


12 Jl. Utan Jati, Kompleks Rukan Citra Niaga Blok A No. 33, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat


13 Dian Kasih International School, Kompleks Citra Garden 5, Kalideres, Jakarta Barat


14 Kompleks Perumahan Citra 2 A Blok BG 3 B Persil No. 29 - 30, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat


15 Kompleks City Resort Residences Blok B No. 28, Cengkareng, Jakarta Barat


16 Rukan Kencana Niaga Blok D I - 21, Jl. Taman Aries, Meruya Utara, Kembangan Selatan, Jakarta Barat


17 Kompleks Perumahan Taman Palem Lestari Blok L No. 32 - 33, Cengkareng , Jakarta Barat


18 Puri Mansion Blok B No. 27, Kembangan, Jakarta Barat


19 Kompleks Citra Business Park Blok B No. 7 - 8, Kalideres, Jakarta Barat


20 Kompleks Perum Permata Taman Palem Blok A 1 No. 1, Kalideres, Jakarta Barat


108

JAKARTA SANGAJI

1 Jl. A.M. Sangaji Raya No. 15-15A-17, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat


2 Jl. Cideng Timur 80 B, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat


3 Pusat Niaga Roxy Mas, Roxy Mas Blok E 2 No. 1 - 2, Jl. K.H. Hasyim Ashari, Cideng, Jakarta Pusat


4 Jl. K.H. Mas Mansyur No. 150 - 152, Jakarta Barat


5 Jl. Tomang Raya No. 53, Wisma Lumbini Lantai Dasar, Jakarta Barat


6 Jl. K.H. Mansyur No. 183 C, Tambora, Jakarta Barat


7 Jl. Suryopranoto No. 81, Petojo, Jakarta Pusat


8 Jl. Gajah Mada No. 93, Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat


9 Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 15, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat


10 Jl. Gajah Mada No. 3 - 5 Blok B 19, Jakarta Pusat


11 Jl. Dr. Muwardi I No. 35 C, Grogol Petamburan, Jakarta Barat


12 Jl. Petojo Binatu III No. 1, Gambir, Jakarta Pusat


13 Jl. Biak No. 14 - B 2, Gambir, Jakarta Pusat


JAKARTA SENAYAN

1 Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta Pusat

Cabang Utama Sewa pihak ketiga 01/01/16 sd 31/12/16

2 Panin Life Building, Jl. Jatinegara Barat 54 E Blok B 3 - 4, Jakarta Timur

Cabang Pembantu Sewa group 01/01/12 sd 31/12/16

3 Jl. Fachrudin 47 - 49, Jakarta Pusat Cabang Pembantu Milik sendiri

4 Jl. Darmawangsa III Blok D 15, Wijaya Grand Centre, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan


5 Kompleks Billy & Moons Blok M I BZ No. 2. SEB/2E, Jakarta Timur


6 Jl. Permata Hijau Blok D 17 - 18, Jakarta Selatan


7 Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I Suite 107 B, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta Selatan


8 Jl. Sungai Sambas VI 189 H, Jakarta Selatan


109

9 Jl. Jatinegara Barat 41, Jakarta Timur Kantor Kas Milik sendiri

10 Kompleks Ruko Permata Senayan Unit E 62 - 63, Jl. Tentara Pelajar, Jakarta Selatan


11 Tamini Square GF Unit GB3, Jl. Taman Mini Raya, Kampung Makassar, Jakarta Timur


12 Jl. Fachrudin Proyek Tanah Abang Bukit Blok A No. 14/36, Jakarta Pusat


13 Sudirman Park, Rukan Hook Blok A No. 1, Jl. K.H. Mansyur Kav. 35, Jakarta Pusat


14 Jl. Dewi Sartika No. 210, Cawang, Jakarta Timur


15 Jl. Raya Matraman Blok A I No. 3, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur


16 Jl. Perumnas Blok I/9, Duren Sawit, Jakarta Timur


17 Pasar Induk Kramat Jati Blok D2 No. 7, 8 dan 9, Kramat Jati, Jakarta Timur


18 Jl. Balai Pustaka Timur Blok B No. 17, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur


19 Panin Plaza Unit 6-05, 6-06 & 6-07, Jl. Permata Hijau Blok CC No. 6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan


20 Pasar Tanah Abang Blok B Lantai 5 No.7 - 8, Jakarta Pusat


21 MT. Haryono Square Unit A6A, A6B Lantai G & UG, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 10, Jakarta Timur


22 Jl. Tanah Abang II No.41 A, Jakarta Pusat Kantor Kas Milik sendiri

JAmBI

1 Jl. Hayam Wuruk No. 143 B C D, Jambi Cabang Utama Milik sendiri

2 Kompleks Wiltop Plaza, Jl. Prof. M. Yamin No. 36 - 37, Muara Bungo, Jambi


3 Jl. Sultan Thaha Blok A No. 32 - 33, Jambi Cabang Pembantu Milik sendiri

4 Jl. Lintas Sumatera KM 1, Kompleks Sentral Bisnis Ceria Blok C No. 7 - 8, Pasar Sarolangun, Sarolangun, Jambi


5 Jl. Orang Kayo Pingai No. 171, Kota Jambi


6 Jl. Muradi No. 20, Kota Sungai Penuh, Kerinci


7 Jl. Kemakmuran No. 30, Tanjung Jabung Barat


110

JAYAPURA

1 Jl. Sam Ratulangi No. 1, Desa Gurabesi, Jayapura


2 Jl. Raya Abepura, Abepura, Jayapura Cabang Pembantu Milik sendiri

3 Jl. Raya Sentani, Sentani, Jayapura Cabang Pembantu Milik sendiri

4 Jl. Budi Utomo, Mimika Baru, Mimika Cabang Pembantu Milik sendiri

JEmBER

1 Jl. Sultan Agung No. 64, Kaliwates, Jember


2 Jl. Ahmad Yani No. 50 B, Banyuwangi Cabang Pembantu Milik sendiri

3 Jl. Letjen. Suprapto No.22, Lumajang Cabang Pembantu Milik sendiri

KEDIRI

1 Jl. Brawijaya No. 50, Kediri, Jawa Timur Cabang Utama Milik sendiri

2 Jl. Letjen. S. Parman, Madiun Cabang Pembantu Milik sendiri

3 Jl. Merdeka No. 28 Kav. I - II, Blitar Cabang Pembantu Milik sendiri

4 Jl. Panglima Sudirman No. 45 I, Tulung Agung


5 Jl. Ahmad Yani No. 14 B - C, Magetan Cabang Pembantu Milik sendiri

6 Kompleks Ruko Harly Square Blok D5 - D6, Jl. Yos Sudarso No. 12, Nganjuk


KENDARI

1 Jl. Jendral Ahmad Yani No. 30 E, Kendari Cabang Utama Milik sendiri

2 Jl. Bataraguru No. 60, Waju, Bau-Bau Cabang Pembantu Milik sendiri

3 Jl. Chairil Anwar No. 2 dan 4, Lamokota, Kolaka


4 Jl. MT. Haryono No. 42, Kendari Cabang Pembantu Milik sendiri

5 Kompleks Citraland Ruko Imperium Blok A 1 Kav. 2, Kendari


6 Jl. Abdullah Silondae No. 50, Mandonga Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga 01/10/14 sd 30/09/19

7 Kompleks Golden Trade Center Blok B No. 5, Jl. Konggoasa, Kendari


KUPANG

1 Jl. Tompelo No. 9, Oebobo, Kupang Cabang Utama Milik sendiri

111

lhOKSUmAWE

1 Jl. Samudera No 8 - 9, Banda Sakti, Lhokseumawe


mAKASSAR

1 Jl. Dr. Sam Ratulangi 20, Makassar Cabang Utama Milik sendiri

2 Jl. Veteran No. 78, Makassar Cabang Pembantu Milik sendiri

3 Kompleks Ruko Pasar Mirah, Jl. Pengayoman Blok D 9 Panakukang Mas, Makassar


4 Jl. Sultan Alauddin Kompleks Ruko Permatasari No. 2, Makassar


5 Jl. Tentara Pelajar 157 A, Makassar Cabang Pembantu Milik sendiri

6 Kompleks Ruko Puri Kencana Sari Blok D No. 9 - 10, Jl. Perintis Kemerdekaan, Tamanlarea Indah, Makassar


7 Jl. Sulawesi No. 151, Pattunuang, Makassar


8 Jl. Sungai Saddang Baru No. B 2, Balla Parang, Makassar


9 Jl. Andi Makkassau No. 59 E, Kampung Pisang, Soreang, Pare-pare


10 Jl. Kelapa No. 11 D, Tompotika, Palopo Cabang Pembantu Milik sendiri

11 Jl. KH Wahid Hasyim 185C, Gowa Cabang Pembantu Milik sendiri

12 Jl. Perintis Kemerdekaan, Kompleks Cendrawasih Square Blok A 7, Makassar


13 Jl. Abdul Syakur Blok B 5 - 6, Mamuju Cabang Pembantu Milik sendiri

14 Jl. Gunung Latimojong LR 61/5, Lariang Bangi, Makassar


15 Jl. Metro Tanjung Bunga 27, Tanjung Merdeka, Tamalate, Makassar


16 Jl. Makmur No. 31, Watampone, Bone Cabang Pembantu Milik sendiri

17 Jl. A. Yani, Mall MTC Kios Ground Floor A 9 - 10, Makassar


18 Jl. Andi Ninnong, Wajo Cabang Pembantu Milik sendiri

19 Jl. Veteran Selatan, Makassar Cabang Pembantu Milik sendiri

20 Jl. Jenderal Sudirman No. 68, Polewali Mandar, Makassar


21 Kompleks Kima Square Blok A 26, Jl. Perintis Kemerdekaan KM 16, Makassar


22 Jl. Jenderal Sudirman, Maros Kantor Kas Milik sendiri

23 Jl. Andi Pangeran Pettarani, Kota Makassar


112

mAlANG

1 Jl. Sultan Agung 14, Malang Cabang Utama Milik sendiri

2 Jl. Kyai Tamin, Kompleks Pasar Besar KT No. 1, Malang

Cabang Pembantu Sewa Pihak ke 3 2015-2017

3 Jl. Terusan Borobudur No. 47 A, Lowokwaru, Malang


4 Jl. Thamrin No. 19 D, Lawang, Malang Cabang Pembantu Milik sendiri

5 Jl. Kawi No. 37 / B3, Kepanjen, Malang Cabang Pembantu Milik sendiri

6 Ruko Sentral Niaga Pandaan Blok B - 01, Jl. Raya A. Yani 321, Petungasri, Pandaan, Pasuruan


7 Jl. Dewi Sartika No. 4, Batu Cabang Pembantu Milik sendiri

8 Jl. Panglima Sudirman No. 266, Probolinggo


mANADO

1 Kompleks ITC Marina Plaza Blok Bunaken No. 24 - 26, Jl. Piere Tendean, Manado


2 Jl. Dotulolong Lasut No. 7, Manado Cabang Pembantu Milik sendiri

3 JL. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall Blok S No. 11, Manado


4 Jl. Yos Sudarso No. 52, Maesa, Bitung Cabang Pembantu Milik sendiri

5 Jl. Yos Sudarso No. 12, Kompleks Pasar Segar, Paal Dua, Manado


mATARAm

1 Kompleks Pertokoan Sweta Indah, Jl. Sandubaya No. 18 - 21, Mataram


2 Jl. Pejanggik No. 11, Cakranegara, Mataram


mEDAN

1 Jl. Pemuda 16 - 22, Medan Cabang Utama Milik sendiri

2 Jl. Sutomo 32, Medan Cabang Pembantu Milik sendiri

3 Jl. Jendral Gatot Subroto No. 196, Medan Cabang Pembantu Milik sendiri

4 Komplek Taman Setia Budi Indah Blok UU No. 47, Medan


5 Jl. Pahlawan 17 C, Tanjung Morawa, Deli Serdang


6 Jl. Bandung No. 38, Medan Cabang Pembantu Milik sendiri

7 Jl. Krakatau No. 14 B, Medan Cabang Pembantu Milik sendiri

8 Jl.ZainulArifinNo.63,Medan Cabang Pembantu Milik sendiri

9 Jl. Yos Sudarso No. 197 D, Medan Cabang Pembantu Milik sendiri

113

10 Jl.Kota Baru III No. 46, Medan Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga 09/01/15 sd 31/08/25

11 Jl. Asia No. 115C, Sei Rengas II, Medan Cabang Pembantu Milik sendiri

12 Jl. Zein Hamid No. 809 B - C, Kampung Baru, Medan


13 Jl. Iskandar Muda No. 99 B-C-D, Medan Cabang Pembantu Milik sendiri

14 Jl. Pulau Pinang 6, Medan Cabang Pembantu Milik sendiri

15 Jl. Sutomo No. 190/566, Medan Cabang Pembantu Milik sendiri

16 Jl. Jendral Sudirman, Pekan Binjai, Binjai Kota, Binjai


17 Jln. Sutomo Ujung No. 21 E , Medan Timur, Deli Serdang


18 Jl. Kapten Pala Bangun No. 52 - 54, Kabanjahe, Kabupaten Karo


PADANG

1 Jl. Belakang Olo No. 61, Padang Cabang Utama Milik sendiri

2 Jl. Pondok No. 92, Padang Cabang Pembantu Milik sendiri

3 Jl. By Pass, Lubuk Begalung Nan XX, Padang

Cabang Pembantu Milik sendiri* Relokasi Tgl 18 Maret 2016

PADANGSIDImPUAN

1 Kompleks City Walk Blok A 1 - 3, Jl. Jendral Sudirman, Padangsidimpuan


PAlEmBANG

1 Jl. M.P. Mangkunegara No. 1, Palembang Cabang Utama Milik sendiri

2 Jl. Mesjid Lama 97 - 99, Palembang Cabang Pembantu Milik sendiri

3 Jl. Rajawali No. 11 - 12, Palembang Cabang Pembantu Milik sendiri

4 Jl. Kolonel Atmo No. 863, Palembang Cabang Pembantu Milik sendiri

5 Jl. Jenderal Sudirman, Karang Raja, Prabumulih


6 Jl. Raya Palembang, Betung KM. 12, Palembang


7 Jl. Yos Sudarso No. 5 A - B, Lubuk Linggau


8 Jl. Mayor Salim Batubara, Palembang Cabang Pembantu Milik sendiri

9 Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 1 - 2, Ogan Komering Ulu


10 Jl. Mayor Ruslan III, Lahat Cabang Pembantu Milik sendiri

114

PAlU

1 Jl. Sam Ratulangi No. 82, Palu Cabang Utama Milik sendiri

2 Luwuk Trade Centre Kav. 12 - 13, Jl. DR. Sutomo, Luwuk, Banggai


3 Jl. Trans Sulawesi, Ruko Bantaya No. 4 - 5, Parigi, Parigi Moutong


4 Jl. Danau Poso, Kompleks Pertokoan Palu Plaza No. A1 / B1, Palu


5 Jl. Emmy Saelan No. 11, Palu Cabang Pembantu Milik sendiri

PANGKAl PINANG

1 Ruko Harmoni City Blok C No. 9 - 11, Jl. Soekarno Hatta, Bukit Intan, Pangkal Pinang


2 Jl. Muhidin, Sungailiat, Bangka Cabang Pembantu Milik sendiri

3 Jl. Sekolah No. 18 , Tanjung Pandan,Belitung


4 Bangka Trade Center Ruko Blok C 27, Jl. RE Martadinata, Pangkalpinang


PEKANBARU

1 Jl. Jendral Sudirman No. 335, Pekanbaru Cabang Utama Sewa pihak ketiga 12/01/08 sd 30/11/18

2 Jl. Nangka / Tuanku Tambusai No. 425, Pekanbaru


3 Jl. Jendral Sudirman No. 62, Duri, Bengkalis


4 Jl. Bupati Tulus No. 32, Rengat, Indragiri Hulu


5 Jl. Teuku Umar No. 8 D, Selat Panjang, Bengkalis


6 Jl. Riau, Kompleks Riau Business Center Blok B No. 4, Pekanbaru


7 Jl. Harapan Raya / Jl. H. Imam Munandar No. 247 E, Pekanbaru


8 Jl. Jendral Sudirman Atas 415, Pekanbaru Cabang Pembantu Milik sendiri

9 Jl. Jendral Sudirman No. 2, Air Molek, Pasir Penyu


10 Jl. M.Boya No. 231 - 232, Pekanbaru Cabang Pembantu Milik sendiri

11 Jl. Jendral Sudirman No. 171, Bagan Batu, Bagan Sinembah, Rokan Hilir


12 Jl. Jendral Sudirman No. 145, Pekanbaru Cabang Pembantu Milik sendiri

13 Jl. H.R. Subrantas, Delima, Tampan, Pekanbaru


14 Jl. Jendral Sudirman, Ujung Batu, Rokan Hulu


115

15 Jl. Sultan Syarif Kasim, Dumai Timur, Dumai


16 Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bengkalis Cabang Pembantu Milik sendiri

17 Jl. Raya Pasar Flamboyan Blok D No. 3 - 4, Tapung, Kampar


18 Jl. Raya Perawang KM. 6, Tualang, Siak Cabang Pembantu Milik sendiri

PEmATANG SIANTAR

1 Jl. Merdeka 69 - 71, Pematang Siantar Cabang Utama Milik sendiri

2 Jl. Sisingamangaraja No. 551, Perdagangan, Simalungun


3 Jl. Soa Sio No. 22 A - B, Pematang Siantar


4 Jl. Jendral A. Yani No. 119, Tebing Tinggi Cabang Pembantu Milik sendiri

5 Jl. Imam Bonjol No. 28, Kisaran, Pematang Siantar


6 Jl. Ahmad Yani No. 175, Labuhan Batu Cabang Pembantu Milik sendiri

7 Jl. Sisingamangaraja No. 77, Tanjungbalai Cabang Pembantu Milik sendiri

PONTIANAK

1 Jl. Imam Bonjol 44, Pontianak Cabang Utama Milik sendiri

2 Jl. Sidas No. 3, Pontianak Cabang Pembantu Milik sendiri

3 Ruko A. Yani Mall, Pontianak Cabang Pembantu Milik sendiri

4 Jl. Sultan Muhammad 71 - 73, Pontianak Kantor Kas Milik sendiri

5 Jl. Yos Sudarso No. 88, Singkawang Barat, Pontianak


6 Jl. M.T. Haryono, Sintang Cabang Pembantu Milik sendiri

7 Jl. Ahmad Yani, Sanggau Kapuas, Sanggau


8 Jl. Suprapto No. 44, Matan Hilir Utara, Ketapang


9 Jl. Jendral A. Yani No. 7 - 8, Pontianak Tenggara, Pontianak


10 Jl. Sultan Syarif Abdurrachman, Pontianak Selatan, Pontianak


11 Jl. Raya Sungai Pinyuh, Sungai Pinyuh, Mempawah


PURWOKERTO

1 Ruko Nusantara, Jl. Jendral Sudirman No. 786, Kranji, Purwokerto


2 Jl. Jendral Sudirman 45, Purbalingga Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga 01/01/11 sd 31/12/20

3 Kompleks Pertokoan Wangon No. 3, Banyumas


4 Jl. Jendral Ahmad Yani, Cilacap Cabang Pembantu Milik sendiri

116

SAmARINDA

1 Jl. Jendral Sudirman No. 35, Samarinda Cabang Utama Milik sendiri

2 Kompleks Ruko Mall Lembuswana Blok D No. 1 - 2, Jl. S. Parman, Samarinda


SEmARANG

1 Gedung Panin Bank, Jl. Pandanaran 6 - 8, Semarang


2 Jl.Suari 27, Semarang Cabang Pembantu Milik sendiri

3 Jl. Telaga Mas Raya Blok B No. 18 - 19, Semarang


4 Jl. Industri Raya Timur Kav. 3, Kaligawe KM. 4, Semarang


5 Jl. Majapahit No. 225 A, Semarang Cabang Pembantu Milik sendiri

6 Kompleks Ruko Dargo Plaza, Jl.Dargo A 10 - 11, Semarang


7 Jl. Ahmad Yani 195 B, Semarang Cabang Pembantu Milik sendiri

8 Jl. Diponegoro 772 A, Ungaran Cabang Pembantu Milik sendiri

9 Jl. Raya Weleri 186 - 188, Weleri Cabang Pembantu Milik sendiri

10 Jl. Letjen. Suprapto 5, Temanggung Cabang Pembantu Milik sendiri

11 Jl. Diponegoro 49, Salatiga Cabang Pembantu Milik sendiri

12 Jl. Letjen. Suprapto No. 31 - 33, Purwodadi


13 Jl. Diponegoro 91, Parakan Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga 01/10/11 sd 01/10/16

14 Jl. Sultan Agung No. 55 E - F, Semarang Cabang Pembantu Milik sendiri

15 Kompleks Ruko Rejotumoto No. 10, Jl. Tidar, Magelang


16 Kompleks Ruko Ahmad Yani No. 7, Jl. Jendral A. Yani, Kudus


17 Jl. Gang Besen No. 92, Semarang Cabang Pembantu Milik sendiri

18 JL. KH Mas Mansyur No. 30 C - D, Pekalongan


19 Jl. Jendral Gatot Subroto No. 7 - 8, Blora Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga 11/01/08 sd 31/10/18

20 Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto F 1 No. 16, Semarang


21 Komplek Ruko Plaza Puri Blok A No. 16 - 17, Pati


22 Jl. Jendral Sudirman No. 148, Semarang Kantor Kas Milik sendiri

SERANG

1 Kompleks Pertokoan Serang Plaza Blok II No. 1, Jl. Maulana Hasanuddin, Serang


2 Jl. S.A. Tirtayasa, Jombang Kali, Jombang, Cilegon


117

3 Kompleks Citra Raya Sektor 1 2, BIok L 01 No. 9 R - 10 R, Cikupa, Tangerang


4 JL. Jendral Ahmad Yani No. 157, Serang Kantor Kas Milik sendiri

SOlO

1 Jl. Gatot Subroto 91 F, Solo Cabang Utama Milik sendiri

2 Purwosari Plaza Lt. I & II Blok B 2, Jl. Perintis Kemerdekaan, Solo


3 Jl. A. Yani 136 A Blok D 04, Kartasura, Sukoharjo, Solo


4 Jl. Pemuda Utara 19, Bareng Lor Cabang Pembantu Milik sendiri

5 Jl. Pandanaran 82, Boyolali Cabang Pembantu Milik sendiri

6 Jl. Raya Wonogiri 187, Wonogiri Cabang Pembantu Milik sendiri

7 Jl. Mayor Kusmanto No. 7 Blok D 04 Cabang Pembantu Milik sendiri

8 Jl. Raya Palur, Karang Anyar, Solo Cabang Pembantu Milik sendiri

9 Jl. S. Parman No. 89, Kestalan, Banjarsari, Solo


10 Jl. Raya Solo Baru HH 14, Madegondo, Grogol, Sukoharjo


11 Jl. Raya Sukowati No. 199, Solo Cabang Pembantu Milik sendiri

12 Jl. Slamet Riyadi No. 373, Kompleks Center Point Ruko A 19, Solo


13 Jl. Kapten Pierre Tendean No. 173, Solo Kantor Kas Milik sendiri

SORONG

1 Jl. Jendral Sudirman No. 41, Sorong Timur, Sorong


2 Jl. Merdeka No. 38, Manokwari Barat, Manokwari


SUKABUmI

1 Jl. Jenderal Sudirman No. 102, Sukabumi Cabang Utama Milik sendiri

2 Jl. Siliwangi No. 259, Cicurug, Sukabumi Cabang Pembantu Milik sendiri

3 Jl. Pasar No 78, Gunung Parang, Cikole, Sukabumi

Cabang Pembantu Sewa Pihak ke 3 12/07/15 sd 12/07/18

4 Jl. Siliwangi, Pelabuhan Ratu, Sukabumi Cabang Pembantu Milik sendiri

5 Jl. Pasar Baru Kav 7 - 8, Cianjur, Cianjur Cabang Pembantu Milik sendiri

6 Jl. Siliwangi, Cibadak, Sukabumi Cabang Pembantu Milik sendiri

7 Jl. Tipar Gede No. 61 - 62, Sukabumi Kantor Kas Sewa Pihak ke 3 01/10/11 sd 31/12/21

118

SUmEDANG

1 Jl. Mayor Abdulrachman 180, Sumedang Cabang Utama Sewa pihak ketiga 28/04/16 sd 28/04/19

SURABAYA CENDANA

1 Jl. Kombes. Polisi M. Duryat 25, Surabaya Cabang Utama Milik sendiri

2 Jl. Tambak Langon 15, Surabaya Cabang Pembantu Milik sendiri

3 Jl. R.A. Kartini 218, Gresik Cabang Pembantu Milik sendiri

4 Jl. HOS Cokroaminoto 60, Mojokerto Cabang Pembantu Milik sendiri

5 Jl. K.H. Mukmin 11 B 4, Sidoarjo Cabang Pembantu Milik sendiri

6 Jl. Panglima Sudirman 146, Tuban Cabang Pembantu Milik sendiri

7 Jl. Wiyung Indah A 40, Surabaya Cabang Pembantu Milik sendiri

8 Jl. Ahmad Yani No. 40, Sidoarjo Cabang Pembantu Milik sendiri

9 Jl. Basuki Rahmat No. 40, Sukorejo, Lamongan


10 Jl. Raya Tropodo No. 29 B, Sidoarjo Cabang Pembantu Milik sendiri

11 Jl. K.H. Wahid Hasyim, Jombang Cabang Pembantu Milik sendiri

12 Jl. Airlangga No. 107, Desa Kauman, Mojosari, Mojokerto


13 Jl. Imam Bonjol No. 94, Kauman, Krian Cabang Pembantu Milik sendiri

14 Pusat Grosir Surabaya Lantai 4 Blok C 5 No. 5 - 6, Jl. Dupak No. 1, Surabaya


15 Jl. Nginden Semolowaru No.101/31, Surabaya


16 Komplek Kenjeran Palace, Jl. Putro Agung Timur Blok C-01 dan C-02, Surabaya


SURABAYA COKlAT

1 Jl. Coklat 16, Surabaya Cabang Utama Milik sendiri

2 Jl. Tunjungan 92, Surabaya Cabang Pembantu Milik sendiri

3 Jl. Darmo 139, Surabaya Cabang Pembantu Milik sendiri

4 Jl. Kusuma Bangsa 39, Surabaya Cabang Pembantu Milik sendiri

5 Jl. Dharmahusada No. 121 A - B, Surabaya


6 Jl. Kutisari 58 A, Surabaya Cabang Pembantu Milik sendiri

7 Jl. Demak 167, Surabaya Cabang Pembantu Milik sendiri

8 Jl. Arief Rahman Hakim 55 - 55 A, Surabaya


9 Jl. Semarang No. 108 D Blok A 12, Surabaya


10 Komplek Pertokoan Ruko Taman Graha Asri Blok K1 - K2, Jl. Raya Ngagel No. 179 - 183, Surabaya


119

11 Jl. Tanjung Perak Timur 242, Surabaya Cabang Pembantu Milik sendiri

12 Jl. Mayjen Sungkono 100, Surabaya Cabang Pembantu Sewa pihak ketiga 01/07/11 sd 30/06/21

13 Kompleks Pertokoan Mulyosari, Jl. Raya Mulyosari No. 362 Blok Z No. 51 - 52, Sutorejo, Sukolilo, Surabaya


14 Kompleks Perumahan dan Pertokoan Galaxy, Bumi Permai Blok I - 1 No. 1 - 2, Jl. Sukosemolo, Sukolilo, Surabaya


15 Kompleks Rukun Makmur Indah Blok B 5 dan B 7, Gubeng, Surabaya


16 Jl. Pucang Anom No. 35 A, Surabaya Cabang Pembantu Milik sendiri

17 Jl. Raya Sukomanunggal Jaya Satelite, Satelite Town Square, Surabaya


18 Jl. Kapas Kerampung No. 30, Surabaya Cabang Pembantu Milik sendiri

19 ITC Mega Grosir, Jl. Gembong No. 20 - 30, Surabaya


20 Gedung Bank Harfa, H.R. Muhammad Square, Jl. H.R. Muhammad Blok C 19 - 20 & C 29 - 30, Surabaya


21 Jl. Darmo Indah Timur SS 3, Tandes, Kidul, Surabaya


22 Ruko Sentra Taman Gapura Blok J 3 & J 5 (Citraland), Lontar, Lakarsantri, Surabaya


23 Pasar Atum Mall Stand Lantai II Blok BA 20, Jl. Bunguran 45, Surabaya


24 Komplek Ruko Gateway Sidoarjo Blok B No. 8, Jl. Raya Waru, Kabupaten Sidoarjo


25 Kompleks Ruko 21, Gubeng I Type Diamond Kaveling C, Jl. Raya Gubeng No. 68, Surabaya


26 Kompleks Ruko Pakuwon City, Jl. Pakuwon Boulevard II Blok AA 15, Surabaya


27 Jl. Raya Rungkut No. 5 Blok E 1, Surabaya


TASIKmAlAYA

1 Jl. K.H. Z. Mustafa 372 B, Tasikmalaya Cabang Utama Milik sendiri

2 Jl. Jendral Sudirman No. 15, Ciamis Cabang Pembantu Milik sendiri

TEGAl

1 Jl. Jendral Ahmad Yani No. 78 - 80, Mintaragen, Tegal


2 Jl. Raya Utara No. 15, Adiwerna, Tegal Cabang Pembantu Milik sendiri

3 Jl. Jendral Sudirman Tengah No. 94, Brebes


4 Jl. Jendral Sudirman No. 254, Batang Cabang Pembantu Milik sendiri

120

YOGYAKARTA

1 Jl. Gejayan CT X No. 10, Catur Tunggal, Depok, Yogyakarta


2 Mall Jogja Tronik, Jl. Brigjen. Katamso, Yogyakarta


3 Jl. C. Simanjuntak No. 75, Yogyakarta Cabang Pembantu Milik sendiri

4 Jl. Godean KM. 4, Bantul Cabang Pembantu Milik sendiri

5 Ruko Yellow Square No. 135, Bantul Kantor Kas Milik sendiri

Cayman Island

1 c/o IBJ Schroder Bank & Trust Company, P.O. BOX 1040 West Wind Building Grand Cayman, Scotiabank Building, Cardinal Avenue, George Town, Cayman Island, British, West Indies

Cabang Utama Luar Negeri

-

Singapura

1 149 Rochor Road #04-04, Singapore Perwakilan Luar Negeri

Milik sendiri

Selain Aset Tetap berupa tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk kantor-kantor Perseroan tersebutPerseroan juga memiliki Aktiva Tetap berupa tanah dan bangunan lainnya sebagai berikut:

.

Alamat lT lBThn.

Perolehan harga Perolehan Peruntukkan

I KANTOR PUSAT

Jl. Pegangsaan Timur No. 15A, LT.1 No.1-01 2.412 2.412 Jan-06 9.750.000.000,- Disewa

Jl. Pegangsaan Timur No. 15A, LT.B1-1 No.B1-01 2.454 2.454 Jan-06 9.750.000.000,- Disewa

Jl. Lukman Hakim, Desa Doromukti, Tuban 4.041 3.000 Feb-04 3.600.000.000,-

Akan dijadikan Capem

Rukan Muara Indah, Jl. Pluit Karang Barat Blok P1, P2, P3 Menara I B Lt 1 / 01-18, 19, 20 219 277 Mar-03 3.393.595.041,- Akan dijual

Rukan Muara Indah, Jl. Pluit Karang Barat Blok P1, P2, P3 Menara I A Lt 1 / 01-16, 17 0 68 Mar-03 1.053.719.008,- Akan dijual

Jl. Raya Perjuangan 9 A, Kebon Jeruk, Jakarta 88 347 Mar-03 2.000.000.000,- Disewa

Jl. Jatiraya Blok D 36, Semarang 62 130 Oct-04 1.775.000.000,- Akan dijual

Jl. P. Revolusi, Komp. Perum. Tata Bumi Kav.3 Blok A3, Pd Bambu, Jakarta 491 491 Jan-93 781.156.000,-


Komplek Puri Mas Blok A/6, Bogor 219 179 Jan-96 500.000.000,-

Akan dijadikan rumah dinas

121

Alamat lT lBThn.


Tanjung Barat No. 26, Pasar Minggu 604 362 Jan-96 707.000.000,- Akan dijual

Jl. Permata Hijau Blok D No. 38 & 20, Jakarta 1.735 750 Jan-97 3.500.000.000,-

Mess Karyawan

Jl. Bintang Metropol Blok C7 Kav. 14, Bekasi Utara 60 27 Apr-03 24.266.000,- Akan Dijual

Apartemen Pavilion Unit 1905 Lt. 19 Blok 2, K.H. Mas Mansyur, Karet Tengsin 0 130 Jan-96 750.000.000,-

Akan dijadikan mess

karyawan

Kuningan Madya, Puri Imperium (B 32 03, B 32 04, B32 06) 620 1.114 Apr-03 8.798.400.000,- Disewa

22 Apartment Pavilion Menara 2 & 4 Jl. KH Mansyur, Jakarta Pusat

0 2.707 Apr-03 59.552.443.299,-

Dijual & sebagian sbg Mess Karyawan

Apartemen Brawijaya Lt. X No. 11004, Jakarta Selatan 260 377 Apr-03 1.600.000.000,- Disewa

Apartemen Brawijaya Lt. X No. 11008, Jakarta Selatan 357 542 Apr-03 1.894.200.000,- Disewa

Jl. Jend. DI Panjaitan, Cipinang Besar, Jakarta Timur 2.310 0 Jan-01 5.659.000.000,-

Akan dijadikan Card Center

Jl. Setapak (Marsma Iswayudi), Balikpapan 7.103 27 Dec-02 3.500.000.000,-


Jl. Sriwijaya Kel. Rawa Bangun Kec. Taman Sari, Kotamadya Pangkal Pinang, Kep. Bangka 3.080 512 Mar-03 1.870.818.000,-


Jl. Sam Ratulangi No. 16 (Jl. Pierre Tendean), Manado 1.654 0 Mar-03 5.051.753.200,- Akan Dijual

Kav. Permata Senayan Blok B. 2, 3, 5 & 25 1.800 0 Jun-04 12.420.000.000,- Akan Dijual

Jl.Permata Hijau Blok E Kav 49 & 50 , Grogol Utara tanah No.1381 & 1382 (perluasan dari Permata Hijau Blok E/15-16) 1.022 0 Aug-11 3.070.000.000,-

Akan dijadikan Rumah Dinas

Jl. Gajah Mada No. 31, Jember Kidul, Kaliwates 1.442 535 Dec-03 3.989.100.000,-


Panin Bintaro Jaya Sektor 710.010 26.604 Mar-04 28.888.888.888,-

Akan dijadikan Kantor Pusat

Taman Bintaro Jaya Blok B7/E1 - 02, Jl. Zamrud 9 Blok E Kav. No. 49 & 50, 857 0 Apr-04 1.438.294.000,-


Jl. Raya Pondok Aren, Ciputat, Bintaro, Tangerang 3.335 0 Jun-05 5.134.000.000,-


Jl. Fatmawati No. 18, Jakarta 2.770 4.728 Oct-05 27.612.000.000,-

Akan dijadika Capem

122

Alamat lT lBThn.


Kios Gateway Apartemen BL-23 0 15 Feb-12 238.000.000,-

Akan dijadikan Ruang ATM

Foresta Business loft blok A no.29 di BSD City 190 703 Nov-14 8.236.271.000,-

Akan dijadikan Kantor Kas

Jl. Kolonel Sugiono No. 17, Jogyakarta 430 666 Mar-03 4.400.000.000,-


Jl. Mangga Besar Raya No. 75, Jakarta Barat 817 450 Apr-07 9.551.185.000,-


Jl. Kiapang (BrigJend Katamso No. 27), Kel. Kota Bambu Selatan, Grogol, 385 800 Apr-08 7.500.000.000,-


Jl. Jend. H. Amir Machmud, Cimahi 1.343 0 Apr-09 4.956.350.000,-


Jl Tjilik Riwut KM 02644 643 Jun-12 7.000.000.000,-


Ruko di Mall Mangga Dua Jl.Mangga Dua Raya 0 349 Jun-15 8.436.000.000,-


Jl. Tuparev No. 248, Karawang Wetan 968 0 Apr-03 300.000.000,-

Akan dijadikan Cabang utama

Jl.Ratulangi No.15A, Makassar, Sulawesi Selatan 2.259 9.719 Jul-15 137.967.000.000,- Kanwil

Jl. Mawar No. 24 RT 02/01 Kel. Kamboja, Kec. Tanjung Pinang Barat, Riau,- 175 525 Jul-15 2.113.000.000,-

Akan dijadikan RPA PPA

Jl. Industri III/2, Jatake, Tangerang

4.500 2.171 Jul-15 18.013.000.000,-

Ruang Penyimpanan

Arsip

Jl. Blora No 12-14 Menteng, Jakarta Pusat 456 858 Jul-15 48.036.000.000,-


Jl. Setiabudi V No. 6, Jakarta Selatan,-

405 345 Jul-15 14.486.000.000,-

Akan dijadikan mess

karyawan

Jl. MH Thamrin No. 237, Lawang, Malang 3.516 2.341 Jul-15 40.370.000.000,-


OfficeTowerAltiraBusinessPark Jl. Yos Sudarso Kav.85 0 5.882 Nov-15 119.393.402.090,-

Akan dijadikan Kanwil

Kios di Menara Latumenten Blok A No.20, Jl.Prof.Dr.Latumenten, Jakarta Barat 0 18 Jul-15 838.000.000,-

Center (Loan, KPM, KPR, dll)

Jl. Balikpapan Permai Blok H 1 No. 12 & 12 A, Balikpapan 288 144 Jul-15 3.973.000.000,- ATM

Ruko Permata Senayan Blok F.1, 2 165 514 Jul-15 22.676.000.000,-


Kantor Puri Imperium0 5.079 Jul-15 166.083.000.000,-


Jl. Sunter Paradise I/1, Jakarta 392 240 Jul-15 8.861.000.000,- Rumah Dinas

123

Alamat lT lBThn.


Jl.Raya Tangerang-Serang KM 17 No.44, Cikupa, Desa Talaga, Banten 45.416 8.737 Jul-15 218.631.000.000,-

Ruang Penyimpanan

Arsip

Jl Teuku Umar No.57-59, Pulau Batam 607 1.451 Jul-15 36.980.000.000,- KPR Center

Jl. Ujung Berung No. 139, Bandung 1.062 1.167 Jul-15 17.565.000.000,-


II KCU SURABAYA COKlAT

Jl. KH. Cholil 80, Bangkalan, Madura 972 425 Jan-01 2.155.500.000,- Akan Dijual

Jl. A.R.Hakim No.55-55A Surabaya (GOR) 2.880 300 Jul-15 118.580.000.000,- Gudang

III KCU CIREBON

Jl. Pilang Cirebon 9.520 0 Jan-90 350.000.000,- Akan Dijual

Jl. Raya Cipeujeuh Sindanglaut 2.114 0 Jan-01 1.685.500.000,-


Jl. Kapten Samadikun No. 118 Cirebon

369 445 Jul-15 8.414.000.000,-

Ruang Penyimpanan

Arsip

IV KCU SEmARANG

Jl. Pasir Mas Raya B 3-4 Semarang 480 500 Jan-01 2.310.424.000,-


Desa Randu Garut Kecamatan Tugu Semarang 2.185 0 Jan-01 1.050.800.000,-


Jl. Diponegoro No. 1 Semarang Selatan 22.337 4.120 Jan-04 20.863.242.000,-

Akan dijadikan Training Center

jl. Veteran No. 59 A Semarang 704 300 Oct-09 1.941.942.000,-


Jl. Veteran No. 67 Semarang Selatan 3.860 0 Jan-04 5.905.400.000,-


Jl. Diponegoro No. 1 -3 Semarang Selatan 2.103 0 Dec-13 25.236.000.000,-


Jl. Sultan Agung 88 Semarang 1.120 0 Jan-01 3.620.424.000,-


Jl. Kagok III/839 Semarang541 0 Jan-01 1.511.000.000,-


Desa Tambak Roto Sayung Demak

34.109 0 Jan-01 3.990.000.000,-

Akan dijadikan tempat

perluasan RPA PPA

124

Alamat lT lBThn.


SHM 106 Desa Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kelurahan Wonosari Semarang 4.985 0 Jan-01 1.185.800.000,-

Akan dijadikan Gudang

Jl. Kp. Tireman 243 Semarang 210 210 Jul-15 3.808.000.000,- Gudang

V KCU mAKASSAR

Jl. A. Mononuto Ternate1.020 0 Aug-12 3.500.000.000,-


Jl. Seram No. 159 A 103 0 Nov-13 2.450.000.000,- Rumah Dinas

JL. Domba No. 24 246 321 Jul-15 2.337.000.000,- Mess

VI KCU BANJARmASIN

Jl. K. P. Tendean No. 120A Banjarmasin 469 188 Jan-01 1.052.400.000,- Rumah Dinas

VII KCU PEmATANG SIANTAR

Jl. Merdeka No. 53 P. Siantar

104 225 Aug-14 4.650.000.000,-

Akan dijadikan Perluasan

KCU

Jl. Seram Atas No.37A P.Siantar 419 140 Jul-15 1.254.000.000,- Rumah Dinas

Jl. Bandung No. 6 Komp. Telkom

120 120 Jul-15 1.119.000.000,-

Ruang Penyimpanan

Arsip

VIII KCU PEKAN BARU

Jl. Ronggowarsito

2.630 0 Jan-94 250.515.465,-

Akan dibangun ruang

penyimpanan arsip

Jln. A Yani No. 137, Capem Selat Panjang 180 0 Jan-01 542.363.000,- Akan dijual

JLN. RIAU, KOMPLEK RIAU BUSINESS CENTER BLOK B5 120 270 Oct-13 2.000.000.000,- Perluasan KCP

Jln. Sutomo No. 38 Pekanbaru ( Rmh Pimpinan ) (Jun) 1.269 258 Jul-15 2.549.000.000,- Rumah Dinas

IX KCU BOGOR

Jl.Lawang Seketeng No.94, Bogor 95 184 Oct-14 2.750.000.000,-


125

Alamat lT lBThn.


X KCU GARUT

Jl. Kopo Permai II Blok 30 A/17 Bandung SHM NO. 1331 181 135 Dec-07 300.000.000,- Akan Dijual

Jl. Patriot No. 1 Tarogong Garut 539 127 Dec-07 350.000.000,- Akan Dijual

XI KCU PAlEmBANG

Jl Demang Lebar Daun RT 039 Rw 012, Kel Bukit Lama, Kec Ilir Barat I Palembang 160 232 Aug-15 2.500.000.000,-

Akan dijadikan capem

JL Permata Griya Blok C No 4, Palembang 200 194 Jul-15 2.328.000.000,- Rumah Dinas

XII KCU PADANG

Jl. H. Agus Salim No. 87 Padang 2.201 268 Aug-07 6.050.000.000,-


XIII KCU YOGYAKARTA

Ruko Tambak Mas Jl Godean KM 3 No.12 Banguntapan Bantul DIY 109 300 Jun-15 2.638.250.000,-


XIV KCU PURI TIRTA

Jl. Puri Indah Raya Blok I/14, Komplek Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat 90 180 Dec-13 9.500.000.000,-


XV KCU mEDAN

Jl. A. Rivai No.1 1.685 425 Jul-15 46.140.000.000,- Rumah Dinas

XVI KCU BANDUNG

Jl. Pacuan Kuda Arcamanik No. 50 Bdg. 930 359 Jul-15 2.639.000.000,- Rumah Dinas

Jl. Elang IV No. 6 Bandung 382 182 Jul-15 1.494.000.000,- Rumah Dinas

Jl. Ciborelang No. 22 Bandung

2.545 1.050 Jul-15 11.673.000.000,-

Ruang Penyimpanan

Arsip

126

Alamat lT lBThn.


XVII KCU SOlO

Jl.Merpati No. 14, Kerten, Solo 200 110 Jul-15 1.112.000.000,- Rumah Dinas

Jl.Seruni CB No. 16, Solo-Baru 300 200 Jul-15 3.069.000.000,- Rumah Dinas

XVIII KCU mAlANG

Jl. Bungur 39 Malang 267 146 Jul-15 890.000.000,- Rumah Dinas

XIX KCU BOJONEGORO

Jl. Patimura No. 46 Bojonegoro (Mess) 448 150 Jul-15 1.536.000.000,- Mess

XX KCU lAmPUNG

Villa Citra II Blok GI-IL, Bandar Lampung 230 141 Jul-15 1.234.000.000,- Rumah Dinas

XXI KCU SURABAYA CENDANA

Ruko Central Niaga Pandaan Blok A-02, Jl. Raya A.Yani No 321, Kel.Petungsari, Kec.Pandaan, Pasuruan 96 160 Jul-15 2.231.000.000,-


XXII KCU BANDA ACEh

Jl.TWK. HASYEM BANTA MUDA No. 43 KELURAHAN KAMPONG MULIA KECAMATAN KUTA ALAM BANDA ACEH 100 94 Jul-15 602.000.000,-

Ruang Penyimpanan

Arsip

XXIII KCU PANGKAl PINANG

Jl. Koba Komplek Bangka Asri Block Chrysant No. 91 97 125 Jul-15 1.277.000.000,- Rumah Dinas

XXIV KCU JAmBI

Jl. Tiga Jalur Lintas Sumatera Desa Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin 190 642 Des 15 5.643.600.000,-


Total nilai buku aktiva tetap berupa tanah dan bangunan lainnya yang dimiliki Perseroan diatas adalah Rp 1.399 miliar. Selain Aktiva Tetap berupa tanah dan Bangunan tersebut di atas Perseroan juga memiliki inventaris lainnya, antara lain: 1.084 (seribu delapan puluh empat) unit Mobil, 219 (dua ratus sembilan belas) unit sepeda motor dan inventaris lainnya berupa mesin-mesin ATM, Komputer, Lemari Besi, AC dan lain-lain .

127

Hampir seluruh bangunan kantor Perseroan beserta properti/inventarisnya yang berada di lokasi kantor tersebut telah diasuransikan pada perusahaan asuransi PT Asuransi Multi Arta Guna (hubungan istimewa), PT Asuransi Central Asia dan PT Asuransi Indrapura masing-masing untuk jangka waktu 1 tahun dan diperpanjang sesuai jatuh tempo masing-masing polis.

Perseroan pada saat ini juga telah mengoperasikan sebanyak 1.023 buah ATM (Automated Teller Machine). Serta tergabung dalam jaringan ATM ALTO dan ATM BERSAMA, sehingga nasabah Perseroan juga dapat memperoleh layanan melalui lebih dari 76.000 ATM jaringan ALTO dan ATM BERSAMA di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk jaringan internasional, Perseroan juga tergabung dalam jaringan ATM Mastercard Cirrus dan debit Maestro diseluruh dunia.

Berikut ini adalah tabel perkembangan jumlah kantor-kantor cabang yang dimiliki oleh Perseroan selama 5 tahun terakhir:

Keterangan31 Desember

2015 2014 2013 2012 2011

Kantor Pusat 1 1 1 1 1

Kantor Cabang 59 57 55 54 52

Kantor Cabang Pembantu 452 439 391 388 385

Kantor Kas 53 54 53 52 6

Kantor Cabang Luar Negeri 1 1 1 1 1

Kantor Perwakilan Luar Negeri 1 1 1 1 1

Sub Total 566 552 501 496 445

ATM 1.023 1.009 965 898 730

Total 1.589 1.561 1.466 1.394 1.175

Berikut ini akan diuraikan lebih rinci mengenai kegiatan usaha utama Perseroan yang terbagi atas kegiatan penghimpunan dana, penempatan atau penyaluran dana dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan imbal jasa (fee based income). Disamping itu akan diuraikan pula mengenai kegiatan pendukung operasional, seperti kegiatan pemasaran dan teknologi.

3. PENGhImPUNAN DANA

Kegiatan penghimpunan dana masyarakat terutama diarahkan pada sektor retail, yaitu melalui rekening Tabungan dan Giro (Rupiah dan Valuta Asing) dan Tabungan dari perorangan dan perusahaan-perusahaan serta Deposito Berjangka (Rupiah dan Valuta Asing) perusahaan menengah ke atas, perusahaan asuransi dan yayasan-yayasan dana pensiun. Selain dari dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat, Perseroan juga memperoleh dana tambahan melalui penerbitan Obligasi, pinjaman antar bank dan pinjaman berjangka dari bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan dalam negeri dan luar negeri.

Dalam penghimpunan dana masyarakat, Perseroan menekankan pada kualitas jasa dan produk yang mampu memberikan kemudahan dan kepuasan nasabah dengan menawarkan suku bunga yang wajar dan kompetitif. Likuiditas Perseroan selalu dijaga pada tingkat yang aman, dimana sebagian dari dana masyarakat tersebut selain disisihkan dalam bentuk cadangan primer sesuai ketentuan Bank Indonesia perihal simpanan wajib (reserve requirement) sekurang-kurangnya 7,5% untuk Rupiah dan mata uang asing,jugaditempatkandalambentuksuratberhargajangkapendeksepertiSertifikatBankIndonesia(SBI)serta Obligasi Pemerintah yang likuid di pasar.

Jumlah dana yang berhasil dihimpun Perseroan dan tingkat bunga rata-rata untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

128

TABEl KOmPOSISI DANA YANG DIhImPUN

(Dalam Jutaan Rupiah)

Dana Pihak Ketiga

2015 2014 2013 2012 2011

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %

Giro 9.622.794 6,70 8.879.866 6,26 16.774.567 12,18 15.308.923 12,46 16.108.374 15,71

Entitas Anak

Tabungan 41.604.074 28,98 57.151.293 40,26 56.412.253 40,95 47.566.462 38,71 31.801.385 31,02

Deposito Berjangka

Pihak Ketiga 71.251.553 49,63 55.522.901 39,12 44.324.342 32,177 38.469.403 31,31 37.155.419 36,24

Pihak Berelasi 751.333 0,52 375.043 0,26 314.656 0,23 344.423 0,28 290.310 0,28

Entitas Anak 5.086.655 3,54 4.176.150 2,94 2.430.835 1,77 1.006.049 0,82 393.044 0,38

SertifikatDeposito - - - - -

Jumlah DPK 128.316.409 89,38 126.105.253 88,84 120.256.653 87,30 102.695.260 83,58 85.748.532 83,63

Pinjaman yang Diterima 3.308.999 2,30 3.819.513 2,69 3.409.660 2,48 2.554.943 2,08 2.985.155 2,91

Simpanan dari Bank Lain 5.494.636 3,83 4.752.896 3,35 4.875.737 3,54 6.782.240 5,52 5.370.229 5,24

Surat Berharga yang Diterbitkan + Obligasi Subordinasi 6.442.815 4,49 7.261.309 5,12 9.208.053 6,69 10.833.584 8,82 8.428.315 8,22

Jumlah Dana 143.562.859 100,00 141.938.971 100,00 137.750.103 100,00 122.866.027 100,00 102.532.231 100,00

Rata-rata Suku Bunga

Dalam Rupiah 7.42 7.24 5.83 4.52 5.78

Dalam Valas 0.45 0.51 0.51 0.60 0.50

Adapun komposisi deposito berjangka berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut :

TABEl KOmPOSISI DEPOSITO BERJANGKA BERDASARKAN JATUh WAKTU

Jangka 2015 2014 2013 2012 2011

Waktu Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %

Deposito

1 bulan 44.675.060 57,95% 48.382.685 80,54% 36.392.933 77,32% 27.698.141 69,56% 26.861.023 70,99%

3 bulan 22.613.157 29,33% 7.831.820 13,04% 6.491.060 13,79% 7.281.303 18,29% 6.621.925 17,50%

6 bulan 5.633.200 7,31% 1.870.080 3,11% 2.591.141 5,50% 2.578.009 6,47% 2.431.803 6,43%

12 bulan 2.710.266 3,52% 1.705.614 2,84% 1.580.826 3,36% 2.248.499 5,65% 1.907.477 5,04%

< 12 bulan 1.457.858 1,89% 283.895 0,47% 13.873 0,03% 13.923 0,03% 16.545 0,04%

Jumlah 77.089.541 100,00% 60.074.094 100,00% 47.069.833 100,00% 39.819.875 100,00% 37.838.773 100,00%

Dana pihak ketiga merupakan sumber utama dana Perseroan dan sampai dengan akhir tahun 2015 deposito berjangka merupakan sumber dana terbesar yang berhasil dihimpun oleh Perseroan. Dari tabel komposisi deposito berjangka di atas terlihat bahwa jangka waktu deposito yang dihimpun terkonsentrasi pada jangka waktusatubulan.Hal inimencerminkan tanggapannasabahdepositoatasfluktuasi sukubunga jangkapendek yang mengacu kepada tingkat suku bunga SBI dan SBM (suku bunga maksimum penjaminan) yang ditetapkan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) setiap bulannya.

4. PENEmPATAN ATAU PENYAlURAN DANA

Sejalan dengan tumbuhnya kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan Perseroan, terjadi peningkatan pula pada penempatan atau penyaluran dana yang menghasilkan pendapatan bunga. Penempatan dana sebagian besar adalah dalam bentuk kredit. Perseroan juga melakukan penempatan dana pada bank lain dalam bentuk interbank call money,pembeliansurat-suratberhargasepertiSertifikatBankIndonesia(SBI),Obligasi Pemerintah maupun obligasi yang diterbitkan oleh korporasi serta untuk menjaga posisi likuiditas jangka pendek

129

Berikut ini akan diuraikan lebih mendalam mengenai bidang perkreditan yang merupakan salah satu kegiatan utama Perseroan

4.1. Jenis-Jenis Fasilitas KreditPerseroan menyediakan berbagai jenis fasilitas kredit dan jasa-jasa terkait kepada nasabah. Fasilitas kredit yang diberikan dibedakan menjadi cash loan yang terdiri dari kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi, dan non-cash loan seperti LC dan Bank Garansi.Fasilitas kredit modal kerja memiliki jangka waktu pendek dapat bersifat revolving atau non-revolving.Fasilitas kredit investasi atau kredit berjangka adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi dengan jangka waktu menengah hingga panjang yang bersifat non revolving.

Fasilitas kredit konsumen adalah kredit untuk membiayai kebutuhan yang bersifat konsumsi meliputi kredit kepemilikan rumah, kredit kepemilikan mobil, dan kartu kredit. Jangka waktu kredit kepemilikan rumah maksimum 20 tahun, sedangkan kredit kepemilikan mobil maksimum 5 tahun.

4.2.1. Penetapan Tingkat Bunga KreditPenetapan tingkat suku bunga kredit merupakan tanggung jawab ALCO. Tingkat suku bunga kredit ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi biaya perolehan dana, target biaya operasi, keuntungan yang diinginkan, risiko kredit serta suku bunga kredit bank-bank pesaing.

Tingkat suku bunga ditentukan dengan memperhitungkan risiko kredit secara menyeluruh, sehingga tingkat suku bunga yang dibebankan mencerminkan risiko implisit masing-masing debitur. Dengan memperhitungkan hal-haltersebut,Perseroantidakmembedakanpenentuantingkatsukubungakreditantarapihakterafiliasimaupuntidakterafiliasi.

Kredit yang diberikan Perseroan mempunyai tingkat bunga tetap dan tingkat bunga mengambang. Tingkat bunga Tetap diberlakukan untuk produk Kredit Pemilikan Mobil (KPM). Kredit-kredit lainnya umumnya mempunyai tingkat suku bunga mengambang. Pembebanan bunga dilakukan setiap bulan dan Perseroan memiliki opsi untuk meninjau tingkat bunga per debitur setiap saat. ALCO melakukan perubahan tingkat bunga sesuai dengan perkembangan industri perbankan. ALCO beranggotakan para direksi dan kepala divisi terkait.

4.2.2. Persetujuan KreditProseskreditdimulaidenganpengumpulandata,verifikasi,analisadatakeuangan,penilaianrisiko,jaminan,menentukan kebutuhan kredit sampai pada proses persetujuan kredit. Untuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit dan prinsip four eyes, sebelum disetujui oleh Komite Kredit, proposal kredit direview oleh unit Kredit Review. Untuk kredit dalam jumlah besar perlu mendapatkan opini dari Biro Kepatuhan dan Biro Manajemen Risiko. Setiap kredit diputus oleh Komite Kredit baik yang berada di Cabang hingga Pusat (jika melampaui wewenang Cabang).

Skema Proses Pemberian Kredit kepada Nasabah :

130

Tabel Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Nasabah


Keterangan2015 2014 2013 2012 2011

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %

Konsumen(KPR, KPM, Kartu Kredit Dan konsumen lainnya)

28.949.076 24% 30.388.114 27%

29.514.003 28% 26.601.292 29% 19.510.232 27%

Komersial (s.d. 90 Miliar)

49.788.840 41%

48.182.740 42%

42.035.257 40% 37.523.015 40% 28.249.438 40%

Korporasi (> 90 Miliar)

41.665.198 35% 35.366.114 31%

33.280.614 32% 28.836.933 31% 23.320.132 33%

Jumlah 120.403.114 100% 113.936.968 100% 104.829.874 100% 92.961.240 100% 71.079.802 100%

4.2.3. Kredit Kepada Nasabah Korporasi

Jumlah kredit nasabah korporasi dalam neraca per 31 Desember 2015 adalah sekitar 35,00% dari portofolio kredit dalam neraca Perseroan. Perseroan selama ini lebih mengkhususkan diri dalam pembiayaan di sektor perdagangan, infrastruktur, industri dan jasa. Nasabah korporasi pada dasarnya terdiri dari perusahaan yang memiliki fasilitas kredit lebih dari Rp90 miliar.

4.2.4. Kredit Kepada Nasabah Komersial

Jumlah kredit kepada segmen ini sekitar 41,00% dari portofolio kredit Perseroan per 31 Desember 2015. Segmen nasabah ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan, distribusi dan industri kecil yang memiliki fasilitas kredit hingga Rp90 miliar. Segmen ini tumbuh tertinggi diantara pertumbuhan pemberian kredit kepada segmen lainnya, terutama dengan perluasan network distribusi dan pengembangan produk, seperti Smart Panin dan KSG Panin.

4.2.5. Kredit Kepada Nasabah Konsumen

Jumlah kredit untuk segmen ini adalah sebesar 24,00% dari portofolio kredit dalam negeri Perseroan per 31 Desember 2015. Kegiatan penyaluran kredit untuk segmen ini difokuskan kepada pemenuhan kebutuhan yang bersifat konsumtif, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Mobil (KPM) dan Kartu Kredit.

4.2.6. Konsentrasi Industri

Portofolio kredit Perseroan beraneka ragam dan terdiri dari berbagai sektor dan kelompok usaha. Kebijakan Manajemenadalahuntukmenjagadiversifikasi portofolio kredit denganbaik sehinggakonsentrasi yangberlebihan pada suatu kelompok nasabah tertentu atau sektor industri dapat dihindari. Namun demikian, portofolio kredit Perseroan lebih terfokus pada tiga sektor usaha, yaitu sektor jasa, industri dan perdagangan. Selain dunia usaha, Perseroan juga aktif dalam pembiayaan kredit konsumen, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Mobil (KPM).

Berikut adalah tabel posisi kredit yang diberikan Perseroan per sektor (sesuai kategori Bank Indonesia) per 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011

131

Tabel Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektor Usaha

(dalam Jutaan Rupiah)

Sektor Ekonomi2015 2014 2013 2012 2011


Perdagangan27.445.235 23%

27.341.350

24% 24.196.915 23%

21.550.687 23% 16.576.672 23%

Jasa 30.332.103 25% 28.526.208 25% 26.472.264 25% 22.870.190 25% 18.042.891 25%

Industri 22.795.382 19% 19.042.779 17% 17.390.847 17% 14.528.149 16% 10.670.135 15%

Konstruksi 16.327.056 14% 14.868.192 13% 12.186.364 12% 10.137.764 11% 7.635.126 11%

Lain-lain 23.503.338 20% 24.158.439 21% 24.583.484 23% 23.874.450 24% 18.154.978 26%

Jumlah 120.403.114 100% 113.936.968 100% 104.829.874 100% 92.961.240 100% 71.079.802 100%

4.2.7 Struktur Jatuh Tempo Kredit

Sejalan dengan strategi Perseroan untuk fokus kepada sektor ritel dan konsumen, porsi KPR dan KPM yang umumnya berjangka waktu menengah menunjukkan peningkatan. Selama 3 tahun terakhir ini kredit jangka menengah yaitu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun yang berhasil disalurkan oleh Perseroan memberikan kontribusi lebih dari 50% dari jumlah kredit yang diberikan.

Berikut ini adalah tabel pemberian kredit berdasarkan jangka waktu:


Jangka Waktu 2015 2014 2013 2012 2011

Kurang dari 1 tahun 33.555.330 24.396.064 19.266.045 19.038.807 15.496.718

1 - 5 tahun 38.844.702 46.166.616 46.866.515 40.087.952 29.156.877

Lebih dari 5 tahun 48.003.082 43.374.288 38.697.314 33.834.481 26.426.207

Jumlah 120.403.114 113.936.968 104.829.874 92.961.240 71.079.802

4.2.8. Kebijakan PerkreditanMelalui kebijakan kreditnya, Perseroan berusaha menjaga kualitas aset produktif melalui proses analisis kredit yang mengacu pada prinsip kehati-hatian, pemantauan secara periodik, kebijakan diversifikasiportofolio, kecukupan agunan kredit dan pengendalian internal. Untuk melindungi kemungkinan terjadinya kerugian atas kredit yang diberikan, kebijakan Perseroan mensyaratkan agunan yang mencukupi baik yang berupa agunan yang dapat dikuasai (seperti tanah, bangunan atau aset tetap), maupun agunan yang tidak dapat dikuasai (seperti benda bergerak, piutang dan benda tidak terwujud) sebagai agunan tambahan.

4.2.9. Persetujuan KreditProses kredit dimulai dengan pengumpulan data, verifikasi, analisa data keuangan, penilaian risiko.Jaminan, pembuatan proyeksi keuangan, menentukan kebutuhan kredit sampai pada proses persetujuan kredit. Setiap kredit diputus oleh Komite Kredit yang setidak-tidaknya terdiri dari 3 (tiga) orang yang masing-masing berdiri sendiri dalam memberikan pendapatnya. Setiap cabang melalui Komite Kredit Cabang-nya mempunyai batasan wewenang untuk pemberian kredit dan untuk permintaan yang melewati batas wewenang yang ditentukan maka permintaan tersebut harus mendapat persetujuan dari Komite Kredit Pusat.

Masing-masing kantor cabang baik di dalam maupun di luar negeri memiliki batas kewenangan yang berbeda-beda untuk memberikan persetujuan kredit. Batas kewenangan tersebut ditentukan oleh Komite Kredit Pusat sesuai dengan kebutuhan. Dalam menetapkan nilai agunan. Perseroan menggunakan sistem Cash Equivalent Value (CEV) atau nilai agunan pada saat dicairkan. CEV diperoleh dari perkalian nilai taksasi agunan dengan Cash Equivalent Factor (CEF) dari masing-masing jenis agunan. Nilai taksasi suatu agunan ditentukan setelah mengevaluasi data dari perusahaan penilai, data Pemerintah, harga pasar yang berlaku dan pengalaman Perseroan sendiri.

132

Demi menjaga kestabilan pendapatan, Perseroan memberikan pertimbangan yang seksama dan berhati-hati sebelum menutup suatu kredit. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang diberikan adalah antara lain berdasarkan : (1) kelayakan usaha (yang diperoleh melalui hasil survei lapangan terhadap kegiatan usaha nasabah) untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban dan pembayaran cicilan dan bunga, (2) kondisi sektor industri yang bersangkutan, termasuk tingkat persaingan, prospek usaha serta peraturan-peraturan yang mungkin dapat membatasi kegiatan usaha dalam industri tersebut, (3) kondisi aset yang dijadikan jaminan dan (4) karakter dan pengalaman nasabah dalam melakukan pengelolaan usahanya.

4.2.10. Penyisihan Penghapusbukuan KreditBerikut ini adalah tabel komponen penyisihan penghapusbukuan kredit per 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011.


Cadangan kerugian penurunan nilai kredit

2015 2014 2013 2012 2011

Saldo awal tahun 1.992.666 1.757.943 1.309.299 2.000.491 1.563.457

Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan 965.310 369.721 577.918 706.444 912.235

Akrual bunga pada kredit yang mengalami penurunan nilai (34.662) (26.111) (41.663) (69.822) (107.566)

Penghapusan (306.001) (80.197) (171.670) (1.341.588) (360.027)

Selisih kurs 42.228 (28.690) 84.059 13.574 1.392

Saldo akhir tahun 2.659.541 1.992.666 1.757.943 1.309.299 2.000.491

Penurunan Nilai aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk investasi ekuitas yang tersedia untuk dijual (AFS) yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yangsignifikanataujangkapanjangdalamnilaiwajardariinstrumenekuitasdibawahbiayaperolehannyadianggap sebagai bukti obyektif terjadinya penurunan nilai.

Bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:• kesulitankeuangansignifikanyangdialamipenerbitataupihakpeminjam;atau• pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;

atau• terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan re-organisasi

keuangan.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Kerugianpenurunannilaidihitungsecaraindividualuntukasetkeuanganyangsignifikansecaraindividualserta kolektif untuk aset yang secara individual tidak signifikan dan secara individual signifikan namuntidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai. Di dalam menentukan penurunan nilai kolektif, aset keuangan dikelompokkan pada kelompok aset keuangan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang serupa. Arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan ini diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual dan pengalaman kerugian historis untuk aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa. Pengalaman historis kerugiandisesuaikanberdasarkanhasilpengamatandatapadamasakini,untukmerefleksikanefekdarikondisi masa kini yang tidak mempengaruhi periode dari pengalaman historis.

133

Dalam melakukan penilaian secara kolektif, Grup harus menghitung:• Probability of default (”PD”) – model ini menilai probabilitas konsumen gagal melakukan pembayaran

kembali secara penuh dan tepat waktu.• Recoverable amount – didasarkanpadaidentifikasiaruskasmasadepandanestimasinilaikinidari

arus kas tersebut (discounted cash flow).• Loss given default (”LGD”) – Grup mengestimasi kerugian ekonomis yang mungkin akan diderita Grup

apabila terjadi tunggakan fasilitas kredit/ pembiayaan. LGD menggambarkan jumlah utang yang tidak dapat diperoleh kembali dan umumnya ditunjukkan dalam persentase dari exposure at default (EAD). Model perhitungan LGD mempertimbangkan jenis peminjam, fasilitas dan mitigasi risiko, misalnya ketersediaan agunan.

• Loss identification period (”LIP”) – periode waktu antara terjadinya peristiwa yang merugikan dalam kelompok aset keuangan sampai bukti obyektif dapat diidentifikasi atas fasilitas kredit/pembiayaansecara individual.

• Exposure at default (”EAD”) – Grup mengestimasi tingkat utilisasi yang diharapkan dari fasilitas kredit/pembiayaan pada saat terjadi tunggakan.

PD, LGD dan LIP diperoleh dari observasi data fasilitas kredit/piutang pembiayaan selama minimal tiga tahun.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang dinilai secara kolektif dilakukan dengan mengkalikan nilai baki debet fasilitas kredit/piutang pembiayaan pada posisi laporan dengan probability default (PD), loss identification period (LIP) dan loss given default (LGD).

Kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan nilai tercatat dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai yang terbentuk. Pada saat penurunan nilai diakui dalam aset keuangan atau kelompok aset keuangan, pendapatan bunga diakui berdasarkan nilai tercatat setelah penurunan nilai menggunakan tarif bunga yang digunakan untuk mendiskontokan estimasi arus kas masa depan pada saat menghitung penurunan nilai.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telahdiakuidalamekuitasdireklasifikasikelabarugi.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dipulihkan melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain.

Cadangan kerugian penurunan nilai tahun 2014, 2013, 2012 dan 2011 untuk entitas anak yang bergerak di bidang perbankan syariah, kecuali piutang Murabahah dan aset keuangan lainnya, mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan perubahannya, Peraturan Bank Indonesia No. 9/9/PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007, No. 10/24/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 dan No. 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Penilaian kualitas aset dan cadangan kerugian penurunan nilai aset tertentu untuk tahun 2015 mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 016/POJK.03/2014 tanggaL18 November 2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penilaian kualitas dan cadangan kerugian penurunan nilai dilakukan terhadap giro pada bank umum syariah, penempatan pada bank lain, investasi pada sukuk, pinjaman Qardh dan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.

Cadangan kerugian penurunan nilai aset berdasarkan hasil penelaahan terhadap kualitas masing-masing aset tertentu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

134

Berdasarkan peraturan diatas, aset tertentu diklasifikasikan dalam kategori berikut dengan besarnyapersentase cadangan kerugian penurunan nilai sebagai berikut:

Klasifikasi Persentase Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Lancar Minimum 1%

Dalam Perhatian Khusus Minimum 5%

Kurang Lancar Minimum 15%

Diragukan Minimum 50%

Macet Minimum 100%

Persentase cadangan kerugian penurunan nilai di atas diterapkan terhadap saldo setelah dikurangi dengan nilaiagunansesuaidenganketentuanBankIndonesia,kecualiuntukasetyangdiklasifikasikanlancardantidak dijamin dengan agunan tunai.

SertifikatWadiahBankIndonesia(SWBI),suratberhargayangditerbitkanpemerintahberdasarkanprinsipsyariah,SertifikatBankIndonesiaSyariah(SBIS)sertabagianasetproduktifyangdijamindenganjaminanpemerintah tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

Aset dihapusbukukan dari cadangan kerugian penurunan nilai pada saat manajemen berpendapat bahwa aset tersebut harus dihapuskan karena secara operasional debitur sudah tidak mampu membayar dan/atau sulit untuk ditagih. Penerimaan kembali aset yang telah dihapuskan pada tahun berjalan dicatat sebagai penambahan cadangan kerugian penurunan nilai yang bersangkutan selama tahun berjalan. Penerimaan kembali aset yang telah dihapuskan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional tahun berjalan.

Berikut ini adalah tingkat kolektibilitas kredit per 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011:

Kolektibilitas2015 2014 2013 2012 2011


Lancar 113.960.425 94,65% 109.617.841 96,21% 99.880.453 95,28% 88.646.179 95,36% 66.754.704 93,92%

Dalam Pehatian Khusus 3.509.574 2,91% 2.051.348 1,80% 2.725.333 2,60% 2.795.400 3,01% 1.875.215 2,64%

Kurang Lancar 379.137 0,31% 759.758 0,67% 595.190 0,57% 269.362 0,29% 113.622 0,16%

Diragukan 364.614 0,30% 175.288 0,15% 463.588 0,44% 93.894 0,10% 98.261 0,14%

Macet 2.189.365 1,82% 1.332.732 1,17% 1.165.310 1,11% 1.156.405 1,24% 2.237.999 3,15%

Jumlah Kredit 120.403.114 100% 113.936.968 100% 104.829.874 100% 92.961.240 100% 71.079.802 100%

CKPN 2.659.541 1.992.666 1.757.943 1.309.299 2.000.491

Jumlah Kredit Bersih 117.743.573 111.944.302 103.071.931 91.651.941 69.079.311

135

Berikut ini disajikan tabel yang merinci aset produktif netto Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011:

TABEl KOmPOSISI ASET PRODUKTIF – NETTO


Aset Produktif 2015 2014 2013 2012 2011

Giro Pada Bank Lain 1.121.856 515.670 1.221.740 970.980 1.185.222

Penempatan pada Bank Lain 4.592.209 3.353.557 6.773.408 5.288.983 7.085.023

Efek-Efek 19.079.117 24.600.681 22.041.104 11.722.402 15.537.775

Tagihan Derivatif 1.547 948 3.706 879 3.316

Kredit yang diberikan 117.743.573 111.944.302 103.071.931 91.651.941 69.079.311

Tagihan Anjak Piutang 1.432.466 1.852.064 2.156.949 1.214.922

1.078.015

Efek Yang Dibeli dengan janji Dijual kembali 2.318.381

2.719.877

3.022.956 14.206.088 2.798.161

Piutang Sewa Pembiayaan 1.847.374 1.987.309 1.864.348 1.435.330 1.152.711

Piutang Pembiayaan Konsumen 4.881.306 4.575.435 3.696.574 3.551.830 3.524.816

Tagihan Akseptasi 1.575.306 1.670.593 1.833.756 1.075.464 848.825

Pernyertaan dalam bentuk saham 507.022 607.690 509.055 492.054 419.529

Tagihan Kontinjensi 31.782.384 32.664.008 27.227.355 26.319.711 18.718.554

Jumlah 186.882.541 186.492.134 173.422.882 157.930.584 121.431.258

Berikut ini disajikan tabel yang merinci aset produktif bruto Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011:

TABEl KOmPOSISI ASET PRODUKTIF – BRUTO


Aset Produktif 2015 2014 2013 2012 2011

Giro Pada Bank Lain 1.121.856 515.670 1.221.740 970.981 1.185.224

Penempatan pada Bank Lain 4.592.209 3.353.557 6.773.408 5.289.233 7.085.523

Efek-Efek 19.301.367 24.673.712 22.122.378 11.888.209 15.596.526

Tagihan Derivatif 1.547 948 3.706 879 3.316

Kredit yang diberikan 120.403.114 113.936.968 104.829.874 92.961.240 71.079.802

Tagihan Anjak Piutang 1.450.821 1.852.565 2.157.444 1.215.032 1.078.345

Efek Yang Dibeli dengan janji Dijual kembali 2.318.381 2.719.877 3.022.956 14.206.088 2.798.161

Piutang Sewa Pembiayaan 1.890.263 2.013.775 1.885.517 1.442.476 1.156.765

Piutang Pembiayaan Konsumen 4.969.656 4.632.288 3.755.421 3.596.819 3.567.410

Tagihan Akseptasi 1.575.306 1.670.593 1.833.756 1.075.464 848.825

Pernyertaan dalam bentuk saham 507.647 608.315 509.680 492.679 420.154

Tagihan Kontinjensi 31.782.384 32.664.008 27.227.355 26.319.711 18.718.554

Jumlah 189.914.551 188.642.276 175.343.235 159.458.811 123.538.605

136

1.1.9. Strategi Perbaikan Kualitas Kredit Dalam mengatasi kredit bermasalah, manajemen berupaya menangani secara khusus agar kredit bermasalah tersebut tidak mempengaruhi kinerja Perseroan. Untuk itu Perseroan telah membentuk bagian kerja tersendiri yaitu Credit Restructuring and Recovery (CRR), Special Asset Management (SAM), Satuan Tugas Khusus (STK) yang menangani penyelesaian kredit bermasalah mulai dari kantor pusat hingga tingkat cabang. Di samping itu perusahaan juga menyisihkan cadangan aset produktif sesuai dengan jumlah yang disyaratkan oleh Bank Indonesia.

Upaya-upaya pengelolaan kredit bermasalah untuk segmen ritel dan komersial di antaranya adalah:

1. Unit bisnis melalui account officer melakukan deteksi dini (early warning system) terhadap debitur yang mulai berpotensi bermasalah.

2. Melakukan restrukturisasi utang terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha namun kemampuan bayar turun/terbatas serta memiliki itikad baik dan kooperatif.

3. Maintaining dan monitoring secara ketat pembayaran kewajiban debitur baik yang dalam masa restrukturisasi maupun terhadap debitur yang janji bayar.

4. Special Asset Management (SAM) Cabang secara berkala setiap bulan mengirimkan laporan tindak lanjut atas penanganan debitur bermasalah di Cabang kepada SAM Kantor Pusat.

5. Kantor Pusat meminta Cabang memberikan rencana tindak (action plan) penanganan/ penyelesaian debitur dengan pinjaman berkolektibilitas 2 [Dalam Perhatian Khusus (DPK)] hingga 5 (Macet), termasuk kredit hapus buku (WO) dan Agunan yang Diambilalih (AYDA).

6. Melakukan conference call dengan SAM Cabang guna mengetahui secara langsung permasalahan debitur dan memberikan masukan atau arahan mengenai solusi ataupun cara tindak lanjut untuk penyelesaian debitur.

7. Kunjungan Kantor Pusat ke Cabang yang berada dalam perhatian khusus guna mempercepat proses penanganan debitur bermasalah.

8. Bantuan Kantor Pusat kepada Cabang dalam proses penjualan jaminan kredit bermasalah, WO dan AYDA melalui kerja sama dengan broker, pencarian investor dan balai lelang swasta (jika diperlukan) untuk percepatan recovery kredit.

9. Memaksimalkan penggunaan Panin Collection System (PCS) dalam proses penanganan pinjaman non-lancar, kredit hapusbuku dan AYDA.

10. Melakukan pelatihan/workshop/team building untuk SAM Cabang dalam hal berbagi pengalaman mengenai penanganan kredit bermasalah sehingga SAM Cabang memiliki pemahaman yang sama dalam penanganan kredit bermasalah.

Adapun untuk segmen Korporasi, upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

1. Monitoring dan penagihan secara intensif. 2. Restrukturisasi kredit terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha namun kemampuan bayar

menurun dan kooperatif. 3. Eksekusi Hak Tanggungan/Fiducia/Gadai/Hipotik melalui Pengadilan dan/atau proses lelang. 4. Pengambilalihan agunan melalui proses lelang maupun penyerahan secara sukarela oleh Debitur5. Negosiasi untuk penyelesaian kredit.

5. KEBIJAKAN PENDANAAN

Dalam kegiatan operasinya Perseroan membutuhkan likuiditas yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi baik pemberian kredit, penanaman dalam surat-surat berharga, transaksi antar bank, pembayaran bunga dan lain-lain. Sebagian dari investasi tersebut merupakan investasi jangka panjang, seperti pemberian kredit kepada sektor infrastruktur. Kredit Pemilikan Rumah dan kredit investasi lainnya.

Sumber pendanaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi tersebut sebagian besar berasal dari Giro, Tabungan serta dari Deposito Berjangka yang sebagian besar berjangka waktu pendek, yaitu 1 bulan dan 3 bulan.

Penerbitan obligasi bertujuan untuk memperbaiki komposisi sumber pendanaan jangka panjang dan mengurangi mismatch atau ketidak-sesuaian jumlah aset jangka panjang dengan sumber dana jangka panjang dalam rangka pengendalian risiko likuiditas dan risiko suku bunga. Obligasi-obligasi yang diterbitkan Perseroan memiliki periode jatuh tempo yang berbeda-beda, agar tidak terlalu membebani arus kas Perseroan.

137

Dalam rangka pengelolaan likuiditas, manajemen Perseroan juga menetapkan kebijakan yang mengharuskan tersedianya Secondary Reserve berupa penempatan dalam Surat-surat Berharga dan SBI dalam jumlah yang memadai. Secondary Reserve bersifat sangat likuid dan karenanya biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan yang diperlukan sewaktu-waktu. Untuk pembayaran pokok utang pada saat jatuh tempo akan dilakukan dengan dana yang berasal dari pelunasan SBI atau penjualan Surat Berharga yang dimiliki.

6. PENDAPATAN ImBAl JASA (FEE BASEd InCOmE)

Perseroan menyadari bahwa pendapatan bunga bersih di masa mendatang akan mengalami koreksi yang cukup berarti sebagai akibat langsung dari ketatnya persaingan, oleh sebab itu Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan kegiatan yang menghasilkan pendapatan non-bunga atau imbal jasa (fee based income).

Berikut diuraikan beberapa kegiatan usaha Perseroan yang menghasilkan pendapatan imbal jasa:

6.1 Treasury Divisi Treasury selain bertanggung jawab dalam pengelolaan dana atau likuiditas bank, juga menyediakan jasa pengembangan transaksi valuta asing, khususnya kepada nasabah yang sering melakukan transaksi keuangan luar negeri dan menyediakan pula fasilitas pengadaan transaksi pasar uang, seperti jual beli surat berharga berupa Obligasi dan instrumen-instrumen Fixed Income lainnya. Jenis transaksi valuta asing yang ditawarkan antara lain dalam bentuk Bank Note, Spot, Swap dan Forward.

Produk-produk treasury disediakan untuk kepentingan nasabah terutama digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang melakukan hedging maupun perdagangan (trading). Mengingat sifat produk treasury yang sangat rumit dan memiliki risiko yang tinggi, Perseroan senantiasa menetapkan pembatasan dan pengawasan yang ketat. Setiap produk yang ditransaksikan harus mendapat persetujuan dari Komite Kredit. Demikian pula dengan nasabah yang akan melakukan transaksi, mereka harus terlebih dahulu mendapat fasilitas atas transaksi tersebut dari Komite Kredit. Untuk memperoleh fasilitas, nasabah juga diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian yang dibuat secara khusus.

6.2 Trade FinanceUntuk membantu kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan perusahaan-perusahaan dalam negeri. Perseroan secara aktif berpartisipasi dalam penyediaan pembiayaan perdagangan luar negeri, terutama dalam bentuk Letter of Credit (L/C).

6.3 Jasa-jasa Perbankan Lainnya Perseroan juga menyediakan berbagai jasa untuk memperlancar arus pembayaran nasabah dengan didukung oleh jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, antara lain: Cash Management, Jasa Kiriman Uang (dalam dan luar negeri), Inkaso/Collection, Jual Beli Traveller Cheque, Bank Draft, Pembayaran Pajak, Rekening Listrik dan Telepon. Untuk penitipan barang berharga milik nasabah, Perseroan menyediakan jasa Safe Deposit Box yang terjamin keamanannya.

7. PEmASARAN DAN OPERASIONAl

Manajemen Perseroan berpendapat bahwa kunci keberhasilan perusahaan yang bergerak dalam industri perbankan dengan iklim persaingan yang ketat dewasa ini dan di masa mendatang terletak pada profesionalismedandedikasidariseluruhjajarankaryawan,mulaidarifrontoffice,backofficehinggatingkatmanajemen pengambil keputusan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah (marketing oriented). Selain itu, menetapkan strategi pemasaran yang tepat dan terpadu sangatlah penting untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar dalam industri perbankan Indonesia.

Dengan penguatan infrastruktur dan pengembangan kualitas SDM tersebut, diharapkan bisa menjadi fondasi yang kokoh menuju perbaikan layanan dan peningkatan kepuasan nasabah, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi kinerja keuangan Perseroan. Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan beragam produk ritel-konsumer pun terus dilakukan dan disinergikan dengan strategi pemasaran yang efektif, termasuk melalui cross-selling antar produk.

Untuk meningkatkan kualitas SDM dan organisasi secara keseluruhan, Bagian HRD sebagai partner unit bisnis menyusun strategi jangka panjang yang diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan melalui program rekrutmen, pendidikan dan pelatihan karyawan, pengembangan organisasi, serta pengukuran kinerja karyawan.

138

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengawasan dan memperkuat sales force dan sales distribution yang berkembang pesat, Perseroan merekrut sejumlah lulusan perguruan tinggi terbaik untuk didik secara khususmelaluiprogramterpaduberupaInternalAuditOfficerProgram(IAO),AccountOfficerDevelopmentProgram (AOP) yang terdiri dari AO Commercial dan AO KPR, serta Personal Bankers Development Program (PBDP) untuk melatih tenaga pemasaran produk pendanaan Perseroan. Perseroan juga telah menyiapkan Cash Management Executive (CME), menambah unit-unit kerja dan saluran distribusi khusus seperti KPR Center dan KPM Center di kantor cabang Selain itu, Perseroan juga memberikan kesempatan pada para karyawannya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pelatihan yang bersifat eksternal.

8. TINGKAT KESEhATAN

Bank Indonesia senantiasa mendorong terciptanya iklim perbankan yang sehat dengan memonitor setiap perkembangan bank dan mewajibkan setiap bank untuk melaporkan posisi tingkat kesehatan setiap enam bulan sebagaimana diatur dalam PBI No 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan SE BI no 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011. Perhitungan tingkat kesehatan inimencakupaspek-aspek:ProfilRisiko,GoodCorporateGovernance,RentabilitasdanPermodalan.

Dalam menjaga tingkat kesehatannya Perseroan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatannya usahanya dengan berpedoman ketentuan yang digariskan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan tingkat kesehatan dari Bank Indonesia yang dilakukan secara self assessment, berturut-turut tingkat kesehatan Perseroan tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, masing-masing memperoleh nilai komposit 1 berturut-turut tingkat kesehatan Perseroan tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011 masing-masing memperoleh nilai komposit 2.

Batas maksimum Pemberian Kredit (BmPK)

Untuk menghindari pemberian kredit secara terkonsentrasi kepada satu Debitur atau kelompok peminjam tertentu, Bank Indonesia mengatur mengenai pembatasan persentase pemberian kredit kepada satu pihak atau satu kelompok terhadap total modal yang dimiliki bank.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 dan selanjutnya diatur dengan Peraturan Bank Indonesia No. 2/16/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000, BMPK kepada pihak yang terkait dengan bank ditetapkan setinggi-tingginya 10% dari modal bank dan kepada pihak yang tidak terkait setinggi-tingginya 20% dari modal Bank.

Ketentuan tersebut kemudian diubah melalui Peraturan Bank Indonesia No 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006 dengan ketentuan dimana BMPK terhadap pihak terkait setinggi-tingginya 10% dari modal Bank. Untuk BMPK kepada 1 (satu) peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank dan BMPK kepada 1 (satu) kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank.

Berikut adalah rasio pemberian kredit terhadap modal Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011.

Keterangan 2015 2014 2013 2012 2011

Pihak terkaitKetentuan BI 10% 10% 10% 10% 10%

Rasio BMPK Perseroan 5,96% 6,15% 8,50% 4,41% 4,28%

Pihak tidak terkaitKetentuan BI 25% 25% 25% 25% 25%

Rasio BMPK Perseroan 14,91% 16,26% 19,22% 19,72% 11,73%

Giro Wajib minimum (GWm)

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/21/PBI/2015 tanggal 26 November 2015 yang berlaku efektif sejak 1 Desember 2015, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum bagi Bank Umum konvensional dalam Rupiah dan Valuta Asing, setiap bank di Indonesia diwajibkan mempunyai saldo giro minimum di Bank Indonesia untuk

139

cadangan likuiditas. Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah terdiri dari GWM Primer ditetapkan sebesar 7,5% dan GWM Sekunder ditetapkan sebesar 4%, serta GWM Loan to Deposit ratio (LDR) sebesar perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LDR bank dan LDR target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank dan KPMM Insentif. GWM dalam Dollar Amerika Serikat ditetapkan sebesar 8%.

Berdasarkan ketentuan tersebut besarnya GWM bagi setiap bank dibedakan berdasarkan 2 kriteria utama yaitu:

i. besarnya jumlah Dana Pihak Ketiga yang dihimpun ii. besarnya rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR) bank yang bersangkutan.

Berikut adalah tingkat GWM Perseroan dalam Rupiah pada tanggal 30 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011.

Keterangan 2015 2014 2013 2012 2011

Ketentuan BI 7,50 8,00 8,00 8,00 8,00

GWM Perseroan 7,52 8,05 8,20 8,02 8,01

Rasio Kewajiban Penyediaan modal minimum (CAR)

Berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2016, bank diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8,00% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan Modal Inti sebesar 4,50% dari ATMR. Berdasarkan Peraturan ini, bank yang memiliki total asset Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah) atau lebih, bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif dalam trading book value sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) atau lebih, dan bank bukan Bank devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif suku bunga dalam Trading Book sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) wajib memperhitungkan risiko pasar dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dihitung dengan cara membagi modal dengan ATMR. Pengertian modal menurut Peraturan Bank Indonesia ini meliputi Modal Inti (Tier I) dan Modal Pelengkap (Tier II). Bank yang telah memperhitungkan risiko pasar dalam perhitungan CAR dapat pula memperhitungkan Modal Pelengkap Tambahan (Tier III). Besarnya Modal Pelengkap hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah Modal Inti.

ATMR terdiri dari aset neraca dan beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen dan kontijensi yang diberikan bobot sesuai kadar risiko. Bobot risiko untuk masing-masing aset ditentukan oleh Bank Indonesia.

Apabila CAR suatu bank lebih rendah 8,00%, maka Bank Indonesia dapat meminta pemegang saham bank untuk menyuntikkan dana hingga kebutuhan CAR minimum terpenuhi. Jika berdasarkan evaluasi Bank Indonesia, CAR suatu Bank Umum berada di bawah 8,00%, jumlah GWM dalam Rupiah kurang dari 8,00% atau mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar bank dapat dikategorikan sebagai Bank dalam Pengawasan Khusus. Terhadap Bank yang termasuk dalam kategori Bank Indonesia dapat mengambil tindakan antara lain dengan: i. Bank dilarang untuk mendistribusikan modal; ii. Bank dilarang untuk melakukan pembayaran atas pinjaman; iii. Bankdilarangmelakukantransaksidengandenganpihakterafiliasiataupihaklainyangditentukanoleh

Bank Indonesia, kecuali telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia; iv. Bank diharuskan untuk memberikan laporan atas perubahan kepemilikan saham kepada Bank

Indonesia; v. Bank dilarang untuk menjual aset atau meningkatkan komitmen dan kontijensi tanpa persetujuan terlebih

dahuludariBankIndonesia,kecualiantaralainSertifikatBankIndonesia,giropadaBankIndonesia,tagihan antar bank dan Surat Utang Pemerintah.

Adapun CAR Perseroan setelah memperhitungkan risiko pasar pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

140

(dalam persentase)

Keterangan 2015 2014 2013 2012 2011

CAR – Termasuk Resiko Kredit, Pasar dan Operasional

20,13 17,30 16,74 16,31 19,25

CAR – Termasuk Risiko Pasar 22,24 19,20 18,62 18,21 21,02

CAR – Tanpa Risiko Pasar 22,36 19,33 18,88 18,31 21,14

CAR – menurut ketentuan BI 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Posisi CAR yang cukup tinggi dan berada diatas ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 8% membuktikan bahwa Perseroan mempunyai dukungan permodalan yang memadai untuk pengembangan kegiatan usahanya.

Rasio likuiditas / Rasio antara Pinjaman dengan Dana Pihak Ketiga (lDR)

Dalam menjalankan operasinya Perseroan mengharapkan peningkatan kredit yang bersifat realistik dan konservatif, untuk mengantisipasi agar tingkat LDR (Loan to Deposit ratio) tetap dalam kriteria sehat sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/19/PBI/2010, Bank Indonesia menentukan posisi LDR pada kisaran batas bawah 78% dan batas atas 100%.

Tabel berikut menggambarkan Rasio Pinjaman terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR)/Rasio Likuiditas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011:

(dalam persentase)

Keterangan 2015 2014 2013 2012 2011

LDR 93,83 90,35 87,17 90,52 82,89

non Performing Loans (NPl)

Perseroan berkewajiban untuk menjaga rasio kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet terhadap total aktiva produktif (Non Performing Loans) selalu dibawah 5%. Berikut adalah tabel posisi Non Performing Loans (NPL) - Bersih Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011:

(dalam persentase)

Keterangan 2015 2014 2013 2012 2011

NPL – Bersih 0,55 0,52 0,75 0,47 0,87

NPL – Gross 2,44 2,01 2,07 1,64 3,35

NPL menurut ketentuan BI 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Rasio-rasio Rentabilitas

Berikut ini adalah rasio-rasio rentabilitas Perseroan untuk tahun per 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011:

(dalam presentase)

Keterangan 2015 2014 2013 2012 2011

laba sebelum pajak penghasilan / rata-rata jumlah aset 1,38 2,18 2,11 2,22 2,34

laba bersih / rata-rata jumlah ekuitas 5,82 12,17 13,74 13,94 13,97

laba operasional / rata-rata jumlah aset profuktif gross 1,28 1,94 1,95 2,10 2,24

Biaya operasional / pendapatan gross 70,49 56,30 56,13 59,36 62,60

141

Peringkat Bank

Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 mewajibkan bank-bank untuk mendasarkan usaha mereka pada prinsip kehati-hatian dengan tujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan peringkat bank mereka dan untuk melakukan penilaian sendiri atas peringkat bank setiap semester. Peringkat bank adalah peringkat kualitatif terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi keadaan atau pelaksanaan bank dengan peringkat kuantitatif dan atau kualitatif atas faktor-faktor berikut:

• Permodalan;• Good corporate governance;• Risiko; dan• Pendapatan.

Peringkat komposit ditetapkan berdasarkan penilaian atas masing-masing faktor di atas. Terdapat lima peringkat komposit:

• Peringkat komposit 1, mencerminkan bahwa bank dalam kondisi sangat sehat dan mampu menghadapi pengaruhnegatifyangsignifikandariperubahankondisibisnisdanfaktoreksternallainnya;

• Peringkat komposit 2, mencerminkan bahwa bank dalam kondisi sehat dan mampu menghadapi pengaruhnegatifyangsignifikandariperubahankondisibisnisdanfaktoreksternallainnya;

• Peringkat komposit 3, mencerminkan bahwa bank dalam kondisi cukup sehat dan mampu menghadapi pengaruhnegatifyangsignifikandariperubahankondisibisnisdanfaktoreksternallainnya;

• Peringkat komposit 4, mencerminkan bahwa bank dalam kondisi kurang sehat dan kurang mampu menghadapipengaruhnegatifyangsignifikandariperubahankondisibisnisdanfaktoreksternallainnya;dan

• Peringkat komposit 5, mencerminkan bahwa bank dalam kondisi tidak sehat dan diyakini tidak mampu menghadapipengaruhnegatifyangsignifikandariperubahankondisibisnisdanfaktoreksternallainnya.

Berdasarkan perhitungan tingkat kesehatan dari Bank Indonesia yang dilakukan secara self assessment, berturut-turut tingkat kesehatan Perseroan tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, masing-masing memperoleh nilai komposit 1 berturut-turut tingkat kesehatan Perseroan tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008 dan 2007 masing-masing memperoleh nilai komposit 2.

9. TEKNOlOGI

Kebutuhan akan teknologi informasi terkini telah menjadi keniscayaan dalam insitusi perbankan, termasuk bagi Perseroan. Jumlah nasabah yang kian bertambah dan lokasinya yang kian tersebar menuntut kemudahan dan kenyamanan yang sama dalam melakukan transaksi perbankan. Pengembangan teknologi informasi jugadilakukanuntukmembantukelancaranmenyelesaikanpekerjaansecaraefisien.Sejalan dengan perkembangan usaha, maka kebutuhan terhadap teknologi informasi pun terus meningkat. Oleh karenanya, perlu dilakukan proses penyesuaian antara pengembangan teknologi informasi dengan kebutuhan bisnis. Perseroan secara berkelanjutan melakukan edukasi atas pemahaman teknologi informasi terkait kebutuhan bisnis dan melakukan review terhadap rencana kerja bisnis secara akurat dan terarah, sehinggadapatdiformulasikanspesifikasitekniskebutuhanbisnisnyasecarabenar.

Salah satu capaian penting Perseroan adalah selesainya implementasi core banking and teller system di seluruh cabang. Implementasi yang diinisiasi sejak akhir tahun 2010 tersebut meliputi penggunaan dua sistem yakni Signature versi 9 yang merupakan sistem komputerisasi perbankan yang canggih saat ini, menggantikan Integrated Core Banking System (ICBS) versi 9501. Di samping itu, juga diterapkan CBS Teller menggantikan PS Teller yang sudah dipakai sejak 1995. Signature v9 diimplementasikan sekaligus secara bankwide (strategi big bang), adapun CBS Teller melalui strategi roll out per Kantor Cabang Utama atau per Wilayah.

Sesuai dengan misi Perseroan sebagai Bank Ritel dan Bisnis terkemuka yaitu menyediakan produk jasa yang inovatif dan bernilai tambah, serta untuk memenuhi komitmen Perseroan dalam rangka meningkatkan pelayanan yang berkualitas kepada nasabah, kegiatan utama dalam bidang teknologi informasi diarahkan pada peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan jaringan kantor dan pertambahan penggunaan aplikasi. Selain itu, dilakukan penambahan fungsi kontrol pada aplikasi dan version control untuk pemeliharaan dan penerapan aplikasi baru sehingga memenuhi standar industri dalam systemdevelopment life cycle.Otomatisasi fungsi-fungsi rutin gunameningkatkan efisiensi kerjajuga ditingkatkan. Untuk pelayanan kepada nasabah, telah dilakukan penambahan jenis-jenis fasilitas

142

pembayaran yang dapat memudahkan nasabah melakukan pembayaran kewajiban rutin, pembelian tiket perjalanan serta fasilitas entertainment.

Pengembangan teknologi informasi tersebut bagi operasional Bank telah membantu meningkatkan fungsi kontrol atas transaksi dan pekerjaan yang dilakukan oleh pengguna. Sedangkan terhadap pelayanan nasabah adalah terjadinya peningkatan kuantitas dan kualitas layanan.

Secarakhusus,prakarsayangdiambilbertujuanuntukmeningkatkanefisiensioperasional,produktivitasdan kualitas layanan nasabah, menyempurnakan sistem informasi manajemen dan mendukung proses manajemen risiko yang kompleks dan rumit.

Dengan terus-menerus menyempurnakan infrastruktur teknologi informasinya, Perseroan dapat lebih melaju dengan peningkatan layanan dan saluran distribusi berbasis teknologi untuk perluasan cabang dan jaringanATM-nya, serta untukmenghasilkan fleksibilitas dalampengembangan produk, seperti layanancash management, kartu kredit dan internet banking serta yang mendukung aplikasi internet banking.

Dalam mengembangkan jalur distribusi, selain melalui peningkatan jaringan kantor cabang, Perseroan juga mengembangkan saluran distribusi berbasis teknologi informasi melalui electronic banking. Selain mengembangkan jaringan ATM sendiri yang telah mencapai lebih dari seribu unit, Perseroan juga telah melakukan kerjasama dengan jaringan ATM Alto dan ATM Bersama sehingga nasabah Perseroan dapat melakukan transaksi di seluruh mesin ATM bertanda ATM Bersama dan Alto yang tersebar di seluruh Indonesia.

Perseroan juga telahmengembangkan danmembakukan fungsionalitas dan fitur transaksi yang terkaitdengan layanan ATM Panin, Call Centre dan GSM mobile banking, dan internet banking sehingga memberikan keleluasan dan kemudahan bertransaksi bagi nasabah secara terpadu dalam layanan Panin One Access.

Dalam menerapkan program penanggulangan bencana (disaster recovery plan) dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadi gangguan pada sistem utama, Perseroan memiliki sistem cadangan (hot back up system) yang berlokasi diluar Kantor Pusat Perseroan. Dengan sistem ini Bank tetap dapat beroperasi pada saat terjadinya krisis atau gangguan pada sistem utamanya, ditambah dengan sistem back up yang melindungi sistem inti (core system).

10. ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan secara memadai seluruh kekayaannya yaitu gedung dan inventaris kantor, mesin ATM beserta uang tunai dalam mesin ATM, Cash in Safe, Cash in Cashier box dan Cash in Transit serta kendaraan bermotor. Perseroan mengasuransikan seluruh asetnya pada PT Asuransi MultiArthaGunaTbk.,yangmerupakanperusahaanpenyertaandanmerupakanpihakterafiliasidenganPerseroan. Terdapat 2 (dua) lokasi gedung yang diasuransikan pada pihak ketiga. Gedung yang berlokasi di Plaza Mutiara, Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. B I 2 No. 1-2, Jakarta diasuransikan pada PT Asuransi Central Asia. sementara gedung yang berlokasi di Rukan Graha Cempaka Mas Blok C No. 26 diasuransikan dua pihak penanggung yaitu PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. dan PT Asuransi Indrapura. Penutupan asuransi dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan diperpanjang sesuai dengan jatuh tempo masing-masing polis, dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga.

Seluruh aset/harta kekayaan berupa bangunan serta kendaraan bermotor tersebut telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan.

143

Berikut adalah daftar aset yang diasuransikan per tanggal 31 Desember 2015:

A. Kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai/digunakan perseroan dan diasuransikan.

Penanggung Obyek yang Dipertanggungkan Nilai Pertanggungan

PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. 219 Unit Sepeda Motor Rp702.600.000

1084Unit Mobil Rp119.156.140.000

B. Gedung yang dimiliki/dikuasai/digunakan perseroan dan diasuransikan.


PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. 653 Unit Gedung Rp2.996.543.246.751

PT Asuransi Central Asia 1 Unit Gedung Rp1.039.500.000

PT Asuransi Indrapura 1 Unit Gedung Rp1.300.960.000.000

C. Inventaris yang dimiliki/dikuasai/digunakan perseroan.


PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. 814 Lokasi Inventaris Rp1.518.054.820.156

D. Cash in safe, cash in cashier box dan cash in transit.


PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. 561 Cash in Safe Rp1.080.950.000.002

537 Cash in Cashier Box Rp468.100.000.001

202 Cash in Transit Rp185.800.000.000

E. Mesin ATM & Uang di Mesin ATM

PenanggungObyek yang

DipertanggungkanNilai Pertanggungan

PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.

1037 Unit Mesin ATM

USD 9.638.534Rp133.871.692.676

1037 Lokasi Uang di Mesin ATMRp364.950.000.000

(Lama) Rp4.250.000.000

11. PROSPEK USAhA

Dengan kekuatan fundamental dan struktur permodalan yang dimiliki, Perseroan menetapkan sasaran jangka menengah untuk menjadi Bank Ritel dan Bisnis yang memberikan andil dalam melayani kepentingan konsumendanduniausahaIndonesia.Perseroantelahmengidentifikasikanbahwasektorperbankanriteltetap memiliki prospek yang baik untuk pengembangan usaha di masa depan dengan memperhatikan karakteristiknya yang aman dan menguntungkan. Dengan jumlah usaha kecil yang sangat besar, potensi pasar sektor ini sangat luas dan akan terus berkembang.

Potensi pasar perbankan ritel di Indonesia masih sangat menjanjikan. Terkait hal itu, Perseroan terus mengembangkanberagamprodukdenganmengutamakanfitur-fituryangsesuaidengankebutuhandankepuasan nasabah. Dengan peningkatan sistem teknologi informasi, Perseroan terus berupaya menekan beban operasional sehingga lebih kompetitif dan tingkat keuntungan bisa optimal. Selain itu, Perseroan jugaterusmemperkayafitur-fiturpadaprodukritel-konsumer,baikuntukpendanaanmaupunpembiayaan,sehingga akan memberikan lebih banyak keuntungan bagi nasabah lama dan dapat menarik nasabah baru.

144

Segmen usaha skala komersial semakin menjadi pilihan, mengingat segmen ini telah teruji ketahanannya dalam beberapa kali krisis ekonomi yang terjadi. Sektor perbankan pun menilai segmen ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan mengingat banyaknya jumlah usaha yang masuk kategori ini. Perseroan secara fokus mengembangkan bisnis kredit komersial sejak tahun 2005, dengan menyiapkan semua infrastrukturnya.

Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan daya tarik investasi dan kinerja ekonomi makro yang mengesankan dalam beberapa tahun terakhir bersama Tiongkok, Rusia, Brazil, dan India. Perekonomian nasional tetap memiliki potensi pertumbuhan cukup besar dengan modal kekayaan sumber daya alam dan populasi penduduk yang besar dan kondisi politik yang demokratis dan relatif stabil. Indonesia diprediksi memiliki produk domestik bruto terbesar ke-6 dunia pada 2020. Dengan level pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) saat ini saja, potensi pasar bagi perbankan masih sangat besar. Hal itu terlihat rasio loan-to-GDP dan deposit-to-GDP Indonesia yang masih relatif rendah di bawah 40%. Level tersebut jauh di bawah negara-negara lain seperti Tiongkok, India, dan bahkan tetangga, Malaysia.

Perkembangan Rasio Kredit dan DPK terhadap PDB Indonesia

Perekonomian dunia pada tahun 2016 diprediksi oleh beberapa lembaga akan lebih cerah dibandingkan tahun sebelumnya kendati tetap diselimuti risiko dan ketidakpastian sehingga prediksi-prediksi tadi cenderung direvisi turun. Berdasarkan rilis World Economic Outlook Januari 2016, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2016 membaik menjadi 3,4% (yoy) dari 3,1% pada akhir 2015. Proyeksi tersebut lebih rendah dari pada rilis sebelumnya di Oktober 2015 yang sebesar 3,6% untuk tahun 2016 [lihat www.imf.org]. Prediksi Bank Dunia lebih rendah yakni 3,3% (yoy) kemudian direvisi menjadi 2,9% [lihat www.worldbank.org; www.bloomberg.com].

Sejalan dengan asumsi pemulihan ekonomi dunia tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 juga diperkirakan membaik. IMF memprediksi sebesar 5,1% (yoy) sedangkan Bank Dunia 5,3% [lihat www.imf.org dan www.worldbank.com]. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di 2016 ini membaik ke kisaran 5,2%-5,6% (yoy) sedangkan Kementerian Keuangan memperkirakan sebesar 5,3% (yoy) [lihat www.bi.go.id dan www.kemenkeu.go.id].

Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2016

Institusi Prediksi (%) Rilis Terakhir

BI 5,2-5,6 Feb-16

APBN 2016 5,3 Okt-15

IMF 5,1 Okt-15

Bank Dunia 5,3 Des-15

ADB 6,0 Feb-16

*)Dari berbagai sumber

145

Pengetatan moneter melalui kenaikan BI Rate sebesar 175 bps pada 2013 telah menjadi faktor utama yang mempercepat perlambatan pertumbuhan ekonomi dan menaikkan suku bunga. Pertumbuhan ekonomi nasional pada dilaporkan sebesar sebesar 4,79% (yoy) terendah sejak tahun 2009. Perbankan merasakan ekses negatifnya berupa melambatnya pertumbuhan kredit, sengitnya persaingan penghimpunan dana, naiknya cost of fund dan beban bunga serta kredit macet. Kondisi tersebut telah mempersempit ruang ekspansitermasukpeningkatansumberdanasertatelahmenggerusprofitabilitas.

Penurunan suku bunga acuan BI Rate pada awal tahun 2016 yang mengiringi berbagai pelonggaran kebijakan moneter maupun macroprudential serta beberapa paket kebijakan ekonomi diharapkan mampu memstimulasi aktivitas ekonomi nasional setelah melambat dalam tiga tahun sebelumnya. Meskipun demikian gejolak dapat terjadi setiap saat di pasar keuangan karena ketidakpastian dampak kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat, Fed Fund Rate, yang diperkirakan akan dilakukan bertahap selama beberapa tahun.Namun,apabilaotoritasfiskaldanmoneterIndonesiadapatmeyakinkanpasarmaupunpelakuduniabisnis maka penurunan BI Rate bisa memberi sinyal pemulihan ekonomi nasional dan menarik masuk investasi asing langsung.

Perkembangan PDB dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sumber: BPS, diolah

Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi makro Indonesia

*)Sumber: BI, diolah

Proyeksi peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia diharapkan memperbaiki kinerja ekspor pada 2016. Dampak belanja (konsumsi) pemerintah juga diharapkan masih cukup tinggi sebagai pengaruh defisitAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 yang tinggi sebesar 2,6%-2,8% dari produk domestik bruto (PDB) kendati pada APBN 2016 turun menjadi 2,2% PDB. Penjualan kendaraan bermotor membaik meskipun masih dalam teritori negatif. Investasi bangunan juga meningkat yang terlihat dari meningkatnya penjualan semen. penjualan alat berat menunjukkan investasi non-bangunan masih cenderung melemah. Sementara itu, konsumsi swasta masih relatif stabil di tengah indikasi adanya penurunan tabungan dan pendapatan yang dapat dibelanjakan (BI, Tinjauan Kebijakan Moneter, Januari 2016).

146

Perkembangan Penjualan Otomotif, Semen dan Alat Berat Nasional

*Diambil dari BI, dari data BPS, Gaikindo, ASI dan United Tractors

Secara umum, pemulihan ekonomi akan mendorong kembali akselerasi pertumbuhan kredit, penurunan suku bunga dan beban pencadangan serta memperluas ruang penghimpunan dana yang berujung pada perbaikan profitabilitas dan ekspansi aset perbankan, termasuk Perseroan (Panin Bank). Pertumbuhankredit nasional pada akhir tahun 2015 masih lambat sebesar 9,79% sedangkan DPK sebesar 7,70% (yoy). Pemberlakuan berbagai regulasi internasional di bidang perbankan seperti permodalan (capital buffer) dan rasio-rasio likuiditas (liquidity coverage ratio, net stable deposit ratio) meningkatkan ketahanan bankkendatihinggakadartertentuakansedikitmembatasiekspansikreditdanprofitabilitas.Konsolidasiinternal,peningkatkankualitasdanproduktivitasSDM,efisiensi,peningkatandanamurahdanperluasanbasis nasabah ritel, pemeliharaan kualitas aset, penyempurnaan kebijakan, prosedur dan organisasi serta percepatan penanganan kredit bermasalah, kredit hapus buku dan penyelesaian Agunan yang Diambil Alih (AYDA) diharapkan mampu mendukung pertumbuhan laba menjadi sekitar 30%.

Dengan reputasi yang baik dan manajemen yang berkualitas, Perseroan tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan dana selain dari nasabah penyimpan. Hal ini dapat dilihat dari diterimanya pinjaman jangka panjang dari perbankan internasional seperti DEG-Deutsche Investitionsund Entwicklungsgesellschaft Jerman, Bank Pembangunan Perancis (Proparco), Bank of New York atau Barclays Bank Plc. Inggris.

Di samping dari aspek keuangan, potensi pertumbuhan ke depan juga didukung oleh jaringan layanan di 566 kantor cabang di lokasi-lokasi potensial dan platformteknologiyanglebihkokoh,handaldanfleksibeldalam mendukung operasi Perseroan. Pengembangan sumber daya manusia dijalankan tidak saja dari aspek kompetensi pelayanan nasabah dan pengembangan produk tetapi juga di bidang-bidang penting lainnya seperti pengelolaan risiko dan aspek kepatuhan. Program rekrutmen dan pelatihan karyawan terus ditingkatkan dengan fokus pada pengembangan komptensi yang sesuai dengan kebutuhan pada ruang lingkup pekerjaannya.

12. mANAJEmEN RISIKO, KEPATUhAN DAN PENGENDAlIAN INTERN

Sistem manajemen risiko Perseroan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum,sesuai Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 13/23/DPNP, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2011, dan dokumen terkait lainnya dari Komite Basel tentang Pengawasan Perbankan Banking, terutama sesuai dengan Basel II, maka Perseroan melaksanakan pengawasan dan audit intern dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

12.1. Penerapan manajemen Risiko

Dalam penerapan Manajemen Risiko, Perseroan menempuh beberapa langkah antara lain:• Penyempurnaan Struktur Organisasi• Perbaikan Sistem & Prosedur• Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia• Sistem Informasi Manajemen (MIS)• Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC).

12.2. Kepatuhan

Berkaitan dengan kegiatan operasional, Perseroan selalu memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku antara lain:• Ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM),

Kewajiban Penyedian Modal Minimum (KPMM) ataupun Penyisihan kerugian Aset (PPA)

147

• Memperhatikan, memantau transaksi-transaksi tunai dan transaksi mencurigakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang

• Melaksanakan pemenuhan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC).

12.3. Pengendalian Intern (Internal Control)

Untuk menghindari dan meminimalisasi terjadinya risiko serta adanya penyimpangan (fraud), maka fungsi pengawasan dilaksanakan dengan cara:• Peningkatan sistem pengendalian intern pada seluruh tingkatan organisasi• Penguatan fungsi Satuan Kerja Audit Intern di kantor pusat serta pembentukan dan peningkatan

kemampuan pengendalian intern di kantor cabang.

Pengendalian Intern di seluruh Kantor Cabang menjadi perhatian Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Fokus pelaksanaan pengendalian intern tersebut antara lain harus meyakinkan:

1. Risikotelahteridentifikasidandikelolasecaratepat.2. Informasi penting dalam hal keuangan, manajerial dan operasional telah disajikan secara akurat, handal

dan tepat waktu.3. Seluruh aktivitas Panin Bank telah sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur serta peraturan dan/atau

perundang-undangan yang berlaku.4. Kualitas dan perbaikan yang berkesinambungan selalu terpelihara dengan tetap memperhatikan aspek

pengendalian intern.

Berdasarkan surat Keputusan Direksi PT Bank Panin Tbk., No. 008/DIR/JAP/SJ/08 tanggal 24 Desember 2008 menunjuk Herbert J.S. Sibuea sebagai ketua Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). SKAI merupakan bagian dari struktur pengendalian intern dalam Perseroan dan bertugas untuk memastikan bahwa proses-proses terkait pengelolaan risiko, pengendalian intern dan tata kelola perusahaan telah berjalan dengan memadai dan berfungsi secara efektif.Dalam melaksanakan tugasnya, SKAI berpedoman pada Piagam Audit Intern sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan disusun untuk menegaskan visi dan misi, fungsi dan ruang lingkup kerja, tanggung jawab, kewenangan, akuntabilitas, independensi, ketidakberpihakan dan kode etik dari Audit Intern.SKAI mendukung operasional untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam pendekatan yang sistematik dan disiplin termasuk mengevaluasi dan menigkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, agar Perseroan memenuhi prinsip Good Corporate Governance.

13. TANGGUNG JAWAB SOSIAl PERSEROAN (CORPORATE SOCIAL RESPOnSIBILITY)

Perseroan mendukung pengembangan komunitas yang berada di lokasi operasional cabang-cabang Bank di seluruh Indonesia. Aktivitas tanggung jawab sosial atau yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) Perseroan difokuskan pada program pelestarian lingkungan, pendidikan dan seni, kesejahteraan masyarakat, tanggap darurat dan bantuan bencana alam.

Program CSR dilaksanakan tidak hanya sekedar bersifat “charity” semata. Perseroan melaksanakan kegiatan CSR sebagai sebuah aktivitas yang tak terpisahkan dan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, berkesinambungan, sejalan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Prinsip pengelolaan dari kegiatan dan program CSR merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi komitmen Panin Bank untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Salah satu program CSR yang menjadi fokus Perseroan adalah Reforest Indonesia, yaitu bentuk kepedulian terhadap lingkungan dengan cara membagikan bibit pohon trembesi atau sengon, polybag, program pelatihan serta buku panduan secara gratis.

Program Reforest Indonesia telah dilakukan secara serentak di seluruh cabang di Indonesia, dan di setiap kantorcabangPerseroanmemilikiGreenOfficeryangtugasnyabekerjasamadenganinstasi-instasiyangakan berpartispasi sebagai mitra dalam rangka penghijauan Indonesia.

Perseroan secara aktif terlibat dalam penanggulangan berbagai bencana alam yang terjadi di tanah air, seperti gempa bumi dan banjir dengan memberikan bantuan materi, medis, pemulihan infrastruktur dan lain-lain.

148

Pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang membutuhkan dilakukan bekerjasama dengan yayasan yang peduli pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga pelaksanaannya dapat lebih terkendali dan tepat sasaran.

14. TRANSAKSI DENGAN PIhAK AFIlIASI

Perseroan dan anak perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung atau tidak langsung dengan Perseroan, yaitu PT Bank ANZ Indonesia, PT Panin Financial Tbk. ANZ National Bank Ltd., PT Paninvest Tbk., PT Panin Dai-Ichi Life Tbk, PT Clipan Finance Indonesia Tbk, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Verena Multi Finance Tbk, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, PT Gema Grahasarana, PT Amana Jaya, PT Multi Amana Gemilang, PT Terminal Builders dan Dana Pensiun Karyawan Panin Bank. Transaksi-transaksi tersebut meliputi antara lain:

1. Giro pada bank lain2. Pemberian kredit3. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi4. Penempatan dana dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam bentuk simpanan5. Sewa menyewa ruangan kantor.6. Operating lease (sewa guna usaha tanpa hak opsi) kendaraan bermotor dengan PT Clipan Finance

Indonesia Tbk.7. Kerjasama penyaluran pembiayaan (chanelling) dengan PT Clipan Finance Indonesia Tbk. dan PT

Verena Multi Finance Tbk8. Asuransi atas aset tetap Perseroan dan anak perusahaan, “Cash-In-Transit” dan “Cash-In-Safe”,

asuransi cash in safety box, asuransi dana pada mesin-mesin ATM, asuransi kendaran bermotor, asuransi property all risks terhadap bangunan-bangunan, mesin-mesin ATM dan inventaris kantor.

Jumlah giro, efek-efek, kredit dan penyertaan dari pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Jenis Transaksi Pihak Berelasi hubungan dengan Bank Nilai

Tagihan Akseptasi PT Gema Grahasarana Lainnya 4.348

Kredit Entitas Anak Entitas Anak 682.015

Direksi, Komisaris dan Pejabat Eksekutif

Pengurus Bank 9.044

Keluarga Pengurus Bank Keluarga Pengurus Bank 8.045

Pengurus Entitas Anak ngurus Entitas Anak 2.2124

Pengurus Perusahaan Pengendali BankPengurus Perusahaan Pengendali Bank

5.201

Lainnya Lainnya 483.742

Penyertaan Clipan Finance Indonesia, PT Entitas Anak 708.361

Verena Multi Finance, PT Entitas Anak 42.953

Bank Panin Dubai Syariah, PT Entitas Anak 506.077

Asuransi Multi Artha Guna, PT Keluarga Direksi 147.440

Panin Sekuritas, PT Keluarga Direksi 26.560

Bank ANZ Indonesia, PTPemegang Saham Sebagai Pengendali

16.500

149

Persentase giro, penempatan pada bank lain, tagihan akseptasi, kredit dan penyertaan dari pihak berelasi terhadap jumlah aset adalah sebagai berikut:

(dalam persentase)

Keterangan 2015 2014 2013 2012 2011

Giro pada bank lain 0,029 0,02 0,027 0,024 0,067

Penempatan pada bank lain - - 0.259 0,141 0,068

Efek-efek - - - - 0,025

Tagihan Akseptasi 0,003 0 0,001 - -

Kredit 0,699 0,712 0,969 0,246 0,366

Penyertaan 0,856 0,874 0,882 0,931 1,539

Jumlah 1,587 1,606 2,138 1,342 2,065

Persentase simpanan, simpanan dari bank lain, liabilitas akseptasi dari pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas adalah sebagai berikut:

(dalam persentase)

Keterangan 2015 2014 2013 2012 2011

Simpanan 0,659 0,432 0,375 0,370 0,604

Simpanan dari bank lain 0,075 0,009 0,030 0,088 0,010

Liabilitas Akseptasi 0,015 0,124 0,109 - -

Pinjaman yang diterima - - - - 0,004

Jumlah 0,749 0,565 0,514 0,458 0,618

Tabel berikut ini menguraikan penyertaan Perseroan pada pihak-pihak berelasi dengan nilai penyertaan di atas Rp1 miliar pada posisi 31 Desember 2015:

Kegiatan Penyertaan

Nama Perusahaan JumlahPenyertaan(Rp Juta)

Kepemilikan(%)

KegiatanUsaha

PenyertaanSejak

Entitas Anak

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk 506.077 51,86 Bank Syariah 2008

PT Verena Multi Finance Tbk. 42.953 42,87 Lembaga Pembiayaan 2003

PT Clipan Finance Indonesia Tbk. 708.361 51,49 Lembaga Pembiayaan 1982

Perusahaan Penyertaan

PT Sarana Kalsel Ventura 40 1,04 Modal Ventura 1997

PT Bank ANZ Indonesia 16.500 1,00 Bank Umum 1990

PT Panin Sekuritas Tbk 304.020 29,00

Perantara PedagangEfek. ManajerInvestasi. PenjaminanEmisi Efek 1989

PT First Asia Capital 750 2,50 Perantara Pedagang Efek 1989

PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia 625 9,33 Lembaga Pembiayaan 1981

PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. 147.440 7,76 Asuransi Umum 1980

150

Semua transaksi dengan pihak afiliasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat harga,diberlakukan persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga.

Manajementelahmengungkapkansemuatransaksidenganpihak-pihakafiliasi.Transaksi-transaksidenganpihakafiliasi tersebutdiatas tidakmerupakanTransaksiBenturanKepentingansebagaimanadimaksuddalam Peraturan No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Utama.

15. PERSAINGAN USAhA DAN STRATEGI mENGhADAPI PERSAINGAN

Perseroan terus melanjutkan fokus strategi usahanya pada sektor ritel dan komersial selaras dengan visi-misinya. Strategi tersebut mampu mendorong pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) sejak tahun 2004 dengan rata-rata pertumbuhannya mencapai sekitar 25% (yoy) per tahun. Selain itu, strategi ini juga membuat Perseroan lebih tahan terhadap krisis, terbukti dengan menjadi satu-satunya bank yang tidak masuk dalam program rekapitalisasi pemerintah ketika krisis ekonomi 1997/1998.

Segmen perbankan ritel memiliki prospek yang baik bagi arah pengembangan usaha Perseroan ke depan dengan beberapa keuntungan antara lain:

1. Potensi pasar yang luas dan terus berkembang2. Interest spread yang relatif besar3. Penyebaran risiko kredit yang lebih luas4. Potensi untuk melakukan cross selling produk, dan 5. Sumber peningkatan fee based income.

Sementara itu, pemberian kredit ke sektor-sektor riil yang produktif dengan risiko terkendali menjadi kegiatan utama Perseroan dalam menyalurkan dana sesuai fungsi intermediasi perbankan. Untuk tujuan tersebut, Perseroan melanjutkan proses transformasi menjadi bank ritel dan bisnis terkemuka melalui pemasaran produk jasa perbankan ritel dan sekaligus melayani dunia usaha di Indonesia.

Pengalaman melalui beberapa krisis atau mini-crisis seperti pada tahun 2008, 2012 maupun 2013 mendorong Perseroan meningkatkan upaya perluasan basis nasabah ritel, peningkatan komposisi dana murah dan penurunan biaya dana. Dalam mempersiapkan diri menghadapi pemulihan ekonomi nasional, Perseroan tetap menjalankan kebijakan dan strategi yang konservatif dan prudent melalui target pertumbuhan yang moderat cenderung rendah (moderate-to-low) dengan fokus padapeningkatan efisiensi dan konsolidasiinternal. Penguatan struktur pendanaan dilakukan bersamaan dengan penurunan ketidaksesuaian maturitas (maturity missmatch) dengan memperpanjang jangka waktu simpanan. Di luar deposito, produk-produk pendanaan yang menjadi andalan Bank antara lain GiroPanin, Tabungan Panin, Tabungan Junior, Tabungan Bisnis, Tabungan Rencana, dan PanDollar. Produk pengembangan seperti Tabungan Power Saver dan E-Saver yang menawarkan tingkat bunga menarik serta Giro Multicurrency juga disiapkan dan terus dikembangkan.

Di samping perbaikan komposisi dana dan penurunan cost of fund, Bank akan memprioritaskan peningkatan kualitas aset, meningkatkan marjin serta menjaga permodalan dan likuiditas internal di level yang kuat. Aspek pendukung bisnis seperti peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), investasi teknologi sistem informasi, penguatan Good Corporate Governance dan manajemen risiko juga menjadi bagian integral dalam penguatan kebijakan dan strategi manajemen. Strategi manajemen disusun berlandaskan visi-misi Bank, kebijakan umum, kapasitas internal dan perubahan kondisi eksternal.

Dalam strategi pertumbuhan kredit, penggerak utama pertumbuhan akan ditekankan pada segmen usaha kecil dan menengah (Small-Medium Business/SMB). Pengembangan produk seperti asset-based finance dan dealer financing diharapkan mampu melengkapi portofolio produk segmen komersial. Dalam consumer banking, penjualan produk unggulan seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Mobil (KPM) menjadi penopang pertumbuhan melalui jaringan distribusi Perseroan yang lebih luas di samping produk-produk jasa lain yang terus dikembangkan guna memenuhi kebutuhan nasabah seperti layanan cash management, wealth management, kartu kredit, serta layanan e-channel ataupun e-banking, mobile banking, dan sebagainya.

151

Perluasan jaringan distribusi masih menjadi program yang penting guna meraih pangsa pasar yang lebih besar dengan basis nasabah yang lebih luas. Perluasan jaringan dilakukan dengan terus membuka kantor-kantor cabang dan layanan automated teller machine (ATM) di seluruh kota-kota penting di Indonesia. Jaringan layanan mencakup sekitar 566 kantor cabang akan dioptimalkan juga mendekatkan pelayanan yang prima kepada nasabah. Pada saat yang sama, Perseroan terus melakukan inovasi produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pangsa total aset Panin Bank per Desember 2015 adalah sebesar sebesar 2,76%, pangsa kredit 2,82% dan pangsa DPK 2,77% dari perbankan umum. Posisi Bank di tengah persaingan industri perbankan juga dapat ditilik dari penilaian pihak eksternal terhadap kinerja secara keseluruhan. Pengakuan atas kinerja Bank secara keseluruhan terlihat dari penghargaan dari pihak eksternal yang diraih. Pada pertengahan tahun 2015, Bank meraih penghargaan dari majalah Infobank sebagai bank terbaik pada kategori bank dengan aset Rp100 triliun ke atas. Sedangkan dalam Indonesia Banking Award yang diselenggarakan oleh Indonesia Banking School dan Tempo Media Group di September 2015, Bank bersama dua bank meraih penghargaan pada kategori The Most Efficient Bank untuk kelompok bank swasta nasional beraset Rp20 triliun-100 triliun dan The Most Reliable Bank bersama satu bank swasta nasional lain untuk kelompok bank yang sama.

Bank masih perlu terus mengendalikan kenaikan Beban Bunga mengingat porsinya terhadap Pendapatan Bungasekitar58%ataumasihlebihtinggidarirata-ratabankumum.Efisiensidaripostersebutdiupayakandengan meningkatkan komposisi dana murah dan menurunkan biaya dana (cost of fund) sehingga memiliki ruang marjin yang semakin besar bagi peningkatan sumber dana ketika pertumbuhan ekonomi membaik di tahun-tahun mendatang. Kenaikan Beban Operasional Selain Bunga juga masih dapat diperlambat kendati porsi Beban Operasional Selain Bunga terhadap Pendapatan Bunga sebesar 37% masih lebih kecil dibandingkan rata-rata bank umum. Pendapatan Operasional, baik bunga maupun selain bunga, masih perlu terus ditingkatkan melalui pertumbuhan Aktiva Produktif terutama Kredit, yang tetap prudent dan menyesuaikan kondisi perekonomian, serta melalui pertumbuhan fee-based income. Sementara itu, level permodalan yang relatif tinggi diperlukan guna menyerap risiko dalam kondisi yang masih penuh ketidakpastian saat ini sekaligus untuk menopang potensi pertumbuhan ke depan.

Perbandingan Rasio-rasio Keuangan Utama Bank dan Industri

152

Perbandingan Pos-pos Utama Neraca dan laba dengan Industri

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

240.000

Dec-

14

Jan-

15

Feb-

15

Mar

-15

Apr-1

5

May

-15

Jun-

15

Jul-1

5

Aug-

15

Sep-

15

Oct-1

5

Nov-

15

Dec-

15Pergerakan Total Aset (Rp miliar)

Panin Danamon Permata Maybank BTN CIMB

Rata-rata gap Panin dg Permata (No. 6) = minus Rp25.221 miliar/bulan

Rata-rata gap Panin dg Danamon (No. 9) = minus Rp1.564 miliar/bulan

Rata-rata gap Panin (No. 8) dg CIMB (No. 5) dalam setahun terakhir = minus Rp73.713 miliar/bulan

Rata-rata gap Panin dg BTN (No. 7) = minus Rp4.017 miliar/bulan

80.000

110.000

140.000

170.000

Jan-

15

Feb-

15

Mar

-15

Apr-1

5

May

-15

Jun-

15

Jul-1

5

Aug-

15

Sep-

15

Oct-1

5

Nov-

15

Dec-

15

Panin Danamon Permata Maybank BTN CIMB Niaga

Pergerakan DPK (Rp miliar)

Rata-rata gap Panin dg BTN (No.9) = + Rp11.362 miliar/bulan


Rata-rata gap Panin dg Danamon (No. 8) = Rp5.697 miliar/bulan


80.000

110.000

140.000

170.000

Jan-

15

Feb-

15

Mar

-15

Apr-1

5

May

-15

Jun-

15

Jul-1

5

Aug-

15

Sep-

15

Oct-1

5

Nov-

15

Dec-

15

Panin Danamon Permata Maybank BTN CIMB Niaga

Pergerakan DPK (Rp miliar)

Rata-rata gap Panin dg BTN (No.9) = + Rp11.362 miliar/bulan


Rata-rata gap Panin dg Danamon (No. 8) = Rp5.697 miliar/bulan


85.000

110.000

135.000

160.000

Jan-

15

Feb-

15

Mar

-15

Apr-1

5

May

-15

Jun-

15

Jul-1

5

Aug-

15

Sep-

15

Oct-1

5

Nov-

15

Dec-

15

Pergerakan Kredit (Rp miliar)

Panin Danamon Permata BTN Maybank CIMB Niaga


Rata-rata gap Panin dg Danamon (No. 8) = + Rp9.336 miliar/bulan

Rata-rata gap Panin dg BTN (No. 6) = minusRp3.627 miliar/bulan


16. hAK ATAS KEKAYAAN INTElEKTUAl (hAKI)

Perseroanmemiliki beberapa SertifikatMerek dengan jangka waktu perlindungan selama 10 (sepuluh)tahun sejak tanggal penerimaan merek-merek tersebut pada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai berikut:

153

No. No. merek merekKelas

Barang/ Jasa

Nama Pemegang

merek

Tanggal Penerimaan

masa Berlaku

1. IDM000257167 PANIN BANK + LOGO NCL9 16 Perseroan 20-04-2010 10 tahun(20-04-2010 s/d 20-

04-2020)


04-2020)


04-2020)


04-2020)


04-2020)


04-2020)


04-2020)

8. IDM000352195 INTERNET PANIN NCL9 36 Perseroan 25-11-2010 10 tahun(25-11-2010 s/d 25-

11-2020)

9. IDM000353206 ATM PANIN NCL9 36 Perseroan 25-11-2010 10 tahun(25-11-2010 s/d 25-

11-2020)

10. IDM000353207 MOBILE PANIN NCL9 36 Perseroan 25-11-2010 10 tahun(25-11-2010 s/d 25-

11-2020)

11. IDM000353210 BISNET PANIN NCL9 36 Perseroan 25-11-2010 10 tahun(25-11-2010 s/d 25-

11-2020)

12. IDM000353211 CALL PANIN NCL9 36 Perseroan 25-11-2010 10 tahun(25-11-2010 s/d 25-

11-2020)

154

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan entitas anak secara konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 2012 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya masing-masing tertanggal 12 Mei 2016, 6 Februari 2015, 24 Maret 2014, 25 Maret 2013 dan 15 Maret 2012. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 tertanggal 12 Mei 2016 memuat paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa PSAK secara retrospektif dan angka-angka tahun sebelumnya telah disajikan kembali dan adopsi metode revaluasi untuk jenis tertentu dari aset tetap Perseroan. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 tertanggal 15 Maret 2012 memuat paragraf penjelasan mengenai perubahan akuntansi atas penyisihan penghapusan aset non-produktif dan transaksi rekening administratif.

LAPORAN POSISI KEUANGAN



2015 2014*) 2013*) 2012*) 2011

ASET

Kas 1.372.501 1.521.150 1.562.167 1.438.005 1.392.325

Giro Pada Bank Indonesia 10.800.209 10.886.187 10.431.217 8.963.338 7.490.081

Giro Pada Bank Lain

Pihak berelasi 49.288 31.910 41.580 34.453 79.389

Pihak Ketiga 1.072.568 483.760 1.180.160 936.528 1.105.835

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - - - 1 2

Jumlah 1.121.856 515.670 1.221.740 970.980 1.185.222

Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Pihak Ketiga

8.475.461

4.340.457

7.911.508

7.095.246

15.969.057

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - - - 250 500

Jumlah 8.475.461 4.340.457 7.911.508 7.094.996 15.968.557

Efek-Efek - Pihak Ketiga

Pihak Berelasi - - - - 58.524

Pihak Ketiga 19.301.367 24.673.712 22.122.378 11.888.209 15.538.002

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 222.250 73.031 81.274 165.807 58.751

Jumlah 19.079.117 24.600.681 22.041.104 11.722.402 15.537.775

Tagihan Derivatif - Pihak Ketiga 1.547 948 3.706 879 3.316

Kredit Yang Diberikan

Pihak Berelasi 502.193 659.998 677.035 18.443 14.424

Pihak Ketiga 119.900.921 113.276.970 104.152.839 92.942.797 71.065.378

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 2.659.541 1.992.666 1.757.943 1.309.299 2.000.491

Jumlah 117.743.573 111.944.302 103.071.931 91.651.941 69.079.311

Tagihan Anjak Piutang - Pihak Ketiga 1.450.821 1.852.565 2.157.444 1.215.032 1.078.345

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 18.355 501 495 110 330

Jumlah 1.432.466 1.852.064 2.156.949 1.214.922 1.078.015

Efek Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali - Pihak Ketiga 2.318.381 2.719.877 3.022.956 14.206.088 2.798.161

Piutang Sewa Pembiayaan - Pihak Ketiga 1.890.263 2.013.775 1.885.517 1.442.476 1.156.765


Jumlah 1.847.374 1.987.309 1.864.348 1.435.330 1.152.711

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

155


2015 2014*) 2013*) 2012*) 2011

Piutang Pembiayaan Konsumen - Pihak Ketiga 4.969.656 4.632.288 3.755.421 3.596.819 3.567.410


Jumlah 4.881.306 4.575.435 3.696.574 3.551.830 3.524.816

Tagihan Akseptasi

Pihak Berelasi 4.348 313 2.020 - -

Pihak Ketiga 1.570.958 1.670.280 1.831.736 1.075.464 848.825

Jumlah 1.575.306 1.670.593 1.833.756 1.075.464 848.825

Penyertaan Dalam Bentuk Saham 507.647 608.315 509.680 492.679 420.154

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 625 625 625 625 625

Jumlah 507.022 607.690 509.055 492.054 419.529

Biaya Dibayar Dimuka 106.079 73.325 112.336 478.173 -

Aset Tetap - Bersih 9.134.396 2.501.839 2.440.744 2.114.288 1.805.408

Aset Pajak Tangguhan - Bersih 252.584 239.060 345.085 373.810 53.590

Aset Takberwujud

Perangkat Lunak - Bersih 110.850 76.614 57.250 28.170 -

Goodwill 9.918 9.918 9.918 9.918 -

Jumlah 120.768 86.532 67.168 38.088 -

Aset Lain-Lain - Bersih 2.350.594 2.515.563 1.898.243 2.246.880 2.417.786

Jumlah Aset - Bersih 183.120.540 172.638.682 164.190.587 149.069.468 124.755.428

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

Liabilitasi Segera 196.301 266.274 259.028 312.780 255.962

Simpanan

Pihak Berelasi 921.815 571.916 479.219 458.919 424.923

Pihak Ketiga 127.394.594 125.533.337 119.777.434 102.236.341 85.323.609

Jumlah 128.316.409 126.105.253 120.256.653 102.695.260 85.748.532

Simpanan dari Bank Lain

Pihak Berelasi 106.139 12.097 40.859 111.657 10.155

Pihak Ketiga 5.388.497 4.740.799 4.834.878 6.670.583 5.360.074

Jumlah 5.494.636 4.752.896 4.875.737 6.782.240 5.370.229

Efek Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali – Pihak Ketiga 4.606.512 3.216.927 2.569.087 5.362.547 3.665.163

Liabilitas Derivatif - Pihak Ketiga 821 199 2.085 1.415 2.951

Liabilitasi Akseptasi

Pihak Berelasi 22.035 172.982 149.227 - 4.139

Pihak Ketiga 1.555.045 1.502.235 1.688.925 1.063.267 845.855

Jumlah 1.577.080 1.675.217 1.838.152 1.063.267 849.994

Surat Berharga Yang Diterbitkan - Bersih 2.000.912 2.826.541 4.778.076 4.909.505 4.536.701

Pinjaman Yang Diterima - Pihak Ketiga **) 3.308.999 3.819.513 3.409.660 2.554.943 2.985.155

156


2015 2014*) 2013*) 2012*) 2011

Utang Pajak 242.473 300.564 269.083 254.787 268.626

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja 776.201 806.059 967.296 1.301.464 -

Beban Yang Masih Harus Dibayar Dan Liabilitas Lain - Lain 1.352.084 1.377.580 983.263 1.089.975 1.282.265

Obligasi Subordinasi - Bersih 4.441.903 4.434.768 4.429.977 5.924.079 3.891.614

Jumlah Liabilitas 152.314.331 149.581.791 144.638.097 132.252.262 108.857.192

EKUITAS

Modal Saham - Nilai nominal Rp100 Per Saham

Modal Dasar - 96.000.000.000 Saham

Modal Ditempatkan dan Disetor penuh

24.087.645.998 Saham 2.408.765 2.408.765 2.408.765 2.408.765 2.408.765

Agio saham 3.444.330 3.444.330 3.444.330 3.444.330 3.444.330

Selisih Transaksi Ekuitas dengan Pihak Non-Pengendali (51.104) (51.045) (7.159) (7.159) (16.454)

Penghasilan Komprehensif Lain 5.927.090 (215.034) (550.884) (815.442) (23.370)

Saldo Laba

Ditentukan Penggunaannya 140.000 140.000 140.000 140.000 120.000

Belum Ditentukan Pengunaannya 16.482.118 15.075.227 12.708.341 10.403.856 8.315.575

Jumlah 16.622.118 15.215.227 12.848.341 10.543.856 8.435.575

Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan

Kepada Pemilik Entitas Induk 28.351.199 20.802.243 18.143.393 15.574.350 14.248.846

Kepentingan Non Pengendali 2.455.010 2.254.648 1.409.097 1.242.856 1.649.390

Jumlah Ekuitas 30.806.209 23.056.891 19.552.490 16.817.206 15.898.236

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 183.120.540 172.638.682 164.190.587 149.069.468 124.755.428

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA



2015 2014*) 2013*) 2012*) 2011

Pendapatan (Beban) Operasional

Pendapatan Bunga

Bunga yang Diperoleh 16.442.162 15.130.197 12.745.393 11.112.581 9.638.680

Provisi dan Komisi Kredit 472.666 361.350 236.694 386.276 334.469

Jumlah 16.914.828 15.491.547 12.982.087 11.498.857 9.973.149

Beban Bunga 9.713.532 9.284.606 6.896.413 6.024.990 4.982.909

Pendapatan Bunga - Bersih 7.201.296 6.206.941 6.085.674 5.473.867 4.990.240

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan Underwriting - - - 301.061 278.231

Pendapatan Transaksi Valuta Asing - Bersih 139.152 103.932

303.191 158.564 256.860

Keuntungan Bersih Penjualan Efek 56.687 91.405 109.326 242.733 216.202

Provisi Dan Komisi Selain Kredit - Bersih 87.600 71.346 73.731 69.092 36.340

Bagian Laba Bersih entitas Asosiasi 19.587 104.910 56.383 68.144 58.569

Kenaikan (Penurunan) Nilai Efek yang Diperdagangkan (49.859) 111.393 (145.867) (45.562) 49.851

Lainnya 763.751 1.395.145 955.529 1.034.578 1.214.238

Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya 1.017.918 1.878.131 1.352.293 1.828.610 2.110.291

157


2015 2014*) 2013*) 2012*) 2011

Beban (Pemulihan) Kerugian Penurunan Nilai

Aset Keuangan 1.344.809 461.514 571.463 884.050 998.356

Aset Non-Keuangan 17.648 1.357 (32.952) (42.341) (36.489)

Jumlah 1.362.457 462.871 538.511 841.709 961.867

Beban Operasional Lainnya

Umum Dan Administrasi 1.848.004 1.658.364 1.552.002 1.584.945 2.078.973

Tenaga Kerja 1.736.244 1.597.147 1.375.191 1.099.771 874.835

Beban Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya 221.395 264.672 271.014 256.820 120.818

Lainnya 625.618 568.821 437.929 551.356 408.476

Jumlah 4.431.261 4.089.004 3.636.136 3.492.892 3.483.102

Beban Operasional Lainnya - Bersih (4.775.800) (2.673.744) (2.822.354) (2.505.991) (2.334.678)

LABA OPERASIONAL 2.425.496 3.533.197 3.263.320 2.967.876 2.655.562

Pendapatan Non-Operasional

Hasil Sewa 10.415 15.888 8.116 12.388 12.649

Lainnya - Bersih 21.773 127.912 40.165 64.031 68.155

Pendapatan Non Operasional - Bersih 32.188 143.800 48.281 76.419 80.804

Laba Sebelum Pajak 2.457.684 3.676.997 3.311.601 3.044.295 2.736.366

Beban Pajak 889.839 1.083.254 812.568 764.587 683.251

Laba Bersih Tahun Berjalan 1.567.845 2.593.743 2.499.033 2.279.708 2.053.115

Penghasilan Komprehensif Lain 6.176.195 335.887 267.270 (893.081) (11.134)

Jumlah Laba Komprehensif 7.744.040 2.929.630 2.766.303 1.386.627 2.041.981

Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan

Kepada:

Pemilik Entitas Induk 1.406.891 2.366.886 2.304.485 2.108.281 1.830.331

Kepengentingan Non-Pengendali 160.954 226.857 194.548 171.427 222.784

Laba Bersih 1.567.845 2.593.743 2.499.033 2.279.708 2.053.115

Jumlah Laba Komprehensif Yang Dapat

Diatribusikan Kepada:

Pemilik Entitas Induk 7.549.015 2.702.736 2.569.038 1.209.421 1.825.410

Kepentingan Non-Pengendali 195.025 226.894 197.265 177.206 216.571

Jumlah Laba Komprehensif 7.744.040 2.929.630 2.766.303 1.386.627 2.041.981

*) Disajikan kembali sehubungan dengan penerapan PSAK 24 (revisi 2013)

**) Perseroan terikat dengan beberapa batasan untuk memelihara rasio keuangan seperti Capital Adequacy Ratio, Open Loan Exposure Ratio, Depositor Concentration Ratio, Liquidty Ratio dan Solvency Ratio. Perseroan telah memenuhi persyaratan rasio yang diwajibkan.

(dalam persentase)


2015 2014*) 2013*) 2012*) 2011

Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset 83,18 86,64 88,09 88,72 87,26

Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas 494,43 648,75 739,74 786,41 684,71

Jumlah Kredit yang Diberikan Bersih / Jumlah Aset 64,30

64,84 62,78 61,48 55,37

Kredit Yang Diberikan - Bersih / Jumlah Aset Produktif - Bersih 63,00 60,03 59,43 58,03 56,89

158


2015 2014*) 2013*) 2012*) 2011

Jumlah Aset Produktif - Bersih / Jumlah Aset 102,05 108,02 105,62 105,94 97,34

Jumlah Simpanan / Jumlah Aset 73,07 75,80 76,21 73,44 73,04

Rasio Usaha

Pendapatan Bunga / Jumlah Aset Produktif – Bersih 9,05 8,31

7,49

7,28

8,21

Pendapatan Bunga - Bersih / Rata - rata Jumlah Aset

4,05

3,69

3,89

4,00

4,27

Pendapatan Bunga - bersih / Rata - rata Jumlah Ekuitas

26,74

29,13

33,47

33,46

33,95

Pendapatan Bunga - bersih / Rata - Rata Aset Produktif - Bersih

3,86 3,45 3,67 3,92 4,28

Laba operasional / Rata - Rata Jumlah Aset 1,36 2,10 2,08 2,17 2,27

Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Pendapatan Bunga 14,53 23,74

25,51

26,47

27,44

Laba Bersih / Jumlah Pendapatan Bunga 9,27 16,74 19,25 19,83 20,59

Laba Bersih / Rata - Rata Jumlah Aset 0,88 1,54 1,60 1,67 1,76

Laba Bersih / Rata - Rata Jumlah Ekuitas 5,82 12,17 13,74 13,94 13,97

Laba Bersih / Rata - Rata Jumlah Aset Produktif - Bersih

0,84 1,44 1,51 1,63 1,76

Rasio Pertumbuhan

Pendapatan Bunga 9,19 19,33 12,90 15,30 21,86

Pendapatan Operasional - Bersih 16,02 1,99 11,18 9,69 18,75

Laba Bersih (39,55) 3,79 9,62 11,04 41,70

Jumlah Aset 6,07 5,15 10,14 19,49 14,46

Jumlah Liabilitas 1,83 3,42 9,37 21,49 13,99

Jumlah Ekuitas 33,61 17,92 16,26 5,78 17,79

Rasio Perbankan

Rasio Permodalan

CAR – Resiko Kredit, Pasar dan Operasional 20,13 17,30 16,74 16,31 19,25

CAR - Risiko Kredit Dan Pasar 22,24 19,20 18,62 18,21 21,02

CAR - Risiko Kredit 22,36 19,33 18,88 18,31 21,14

CAR – Risiko Pasar 2,51 3,61 7,50 3,09 2,70

Aset tetap terhadap Modal 3,79 1,04 1,01 0,88 0,75

Rasio Kualitas Aset

NPL (Gross) 2,44 2,01 2,07 1,64 3,35

NPL (Net) 0,55 0,52 0,75 0,47 0,87

Rasio Rentabilitas

ROA 1,38 2,18 2,11 2,22 2,34

ROE 5,82 12,17 13,74 13,94 13,97

NIM 4,73 4,20 4,44 4,73 5,01

BOPO 70,49 56,30 56,13 59,36 62,60

Rasio Likuiditas

LDR 93,83 90,35 87,17 90,52 82,89

Rasio Kepatuhan

GWM Rupiah 7,52 8,05 8,20 8,02 8,01

GWM Valas 11,59 8,58 8,09 8,27 8,14

*) Disajikan kembali sehubungan dengan penerapan PSAK 24 (revisi 2013)

159

Tabel dibawah ini menunjukkan perkembangan posisi Ekuitas Perseroan dan entitas anak secara konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 2012 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya masing-masing tertanggal 12 Mei 2016, 6 Februari 2015, 24 Maret 2014, 25 Maret 2013 dan 15 Maret 2012. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 tertanggal 12 Mei 2016 memuat paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa PSAK secara retrospektif dan angka-angka tahun sebelumnya telah disajikan kembali dan adopsi metode revaluasi untuk jenis tertentu dari aset tetap Perseroan. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 tertanggal 15 Maret 2012 memuat paragraf penjelasan mengenai perubahan akuntansi atas penyisihan penghapusan aset non-produktif dan transaksi rekening administratif.

STRUKTUR EKUITAS PERSEROAN


2015 2014*) 2013*) 2012*) 2011

EKUITAS

Modal Saham - Nilai nominal Rp100 Per Saham

Modal Dasar - 96.000.000.000 Saham

Modal Ditempatkan dan Disetor penuh

24.087.645.998 Saham 2.408.765 2.408.765 2.408.765 2.408.765 2.408.765

Agio saham 3.444.330 3.444.330 3.444.330 3.444.330 3.444.330

Selisih Transaksi Ekuitas dengan Pihak

Non-Pengendali (51.104) (51.045) (7.159) (7.159) (16.454)

Penghasilan Komprehensif Lain 5.927.090 (215.034) (550.884) (815.442) (23.370)

Saldo Laba

Ditentukan Penggunaannya 140.000 140.000 140.000 140.000 120.000

Belum Ditentukan Pengunaannya 16.482.118 15.075.227 12.708.341 10.403.856 8.315.575

Jumlah 16.622.118 15.215.227 12.848.341 10.543.856 8.435.575

Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan

Kepada Pemilik Entitas Induk 28.351.199 20.802.243 18.143.393 15.574.350 14.248.846

Kepentingan Non Pengendali 2.455.010 2.254.648 1.409.097 1.242.856 1.649.390

Jumlah Ekuitas 30.806.209 23.056.891 19.552.490 16.817.206 15.898.236

*) Disajikan kembali sehubungan dengan penerapan PSAK 24 (revisi 2013).

Setelah tanggal laporan keuangan 31 Desember 2015 hingga prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan modal Perseroan. Untuk mengantisipasi pertumbuhan usaha yang membutuhkan peningkatan permodalan yang signifikan, Perseroan telah meningkatkan jumlah Modal Dasar menjadi 96.000.000.000 saham atau sebesar Rp. 9.600.000.000.000,-, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 09 tanggal 9 Juli 2010 yang dibuat oleh Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta.

X. EKUITAS

160

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga dikenai pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi:

(i) Atas bunga obligasi dengan kupon (interest bearing bond) sebesar:

1. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT);

2. 20% (dua puluh persen) sesuai dengan tariff berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi.

(ii) Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar:


2. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tariff berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal diatas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.

(iii) Atas diskonto obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) sebesar:


2. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tariff berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih harga jual atau nilai nominal diatas harga perolehan obligasi

(iv) Atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:

1. 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan

2. 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Ketentuan pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak berlaku apabila penerima penghasilan berupa bunga obligasi adalah:

a. Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan

b. Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Sebagai wajib pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan Perundang undangan dan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DISARANKAN ATAS BIAYA SENDIRI, UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAKNYA MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XI. PERPAJAKAN

161

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Pada tanggal 28 April 2016 Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) tahun 2015 dengan tanda terima Nomor S-05002933/PPWBIDR/WPJ.19/KP.0103/2016

162

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 28 tanggal 18 April 2016 jo. akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 29 tanggal 10 Juni 2016dan akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 32 tanggal 18 April 2016 jo. akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 33 tanggal 10 Juni 2016 yang keseluruhannya dibuat di Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (Full Commitment) Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000.- (dua triliun Rupiah) dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000.- (seratus miliar Rupiah).

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No. Penjamin Emisi EfekPorsi Penjaminan

(dalam Rp)Presentase

(%)

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

1. PT Danareksa Sekuritas 217.000.000.000,- 10,85

2. PT Evergreen Capital 226.000.000.000,- 11,30

3. PT Indo Premier Securities 829.000.000.000,- 41,45

4. PT Mandiri Sekuritas 227.000.000.000,- 11,35

5. PT Trimegah Securities Tbk 501.000.000.000,- 25,05

TOTAL 2.000.000.000.000,- 100,00

Susunan dan jumlah porsi serta persentase Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No. Penjamin Emisi EfekPorsi Penjaminan

(dalam Rp)Presentase

(%)

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi

1. PT Evergreen Capital 95.000.000.000,- 95,00

Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi

1. PT NISP Sekuritas 5.000.000.000,- 5,00

TOTAL 100.000.000.000,- 100,00

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang turut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

XII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

163

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;

c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;

d. Hubungan antara Perseroan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung. mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut;

e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau

f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

164

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

Wali Amanat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Plaza Mandiri lantai 22 International Banking & Financial Institution Group Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38 Jakarta 12190 Telp. : (021) 5268216, 5245161 Fax : (021) 5268201

STTD Nomor : 17/STTD-WA/PM/1999 tanggal 27 Oktober 1999 Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) No: 05/12/2008.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 133/DIR/EXT/16 tanggal 17 Maret 2016

Pedoman kerja: Pedoman kerja Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamatan dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Tugas Pokok: PT. Bank Mandiri (Persero), selaku Wali Amanat dalam Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini adalah mewakili kepentingan pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

The Plaza Office Tower Lt. 32 Jl. M.H. Thamrin Kav 28 - 30 Jakarta 10350, Indonesia Phone : (021) 299 23100 Fax : (021) 299 28200, 299 28300

Akuntan Publik Merliyana Syamsul

Register No. AP.0763

No. STTD 346/PM/STTD-AP/2003 tanggal 8 Agustus 2003

Asosiasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia dan Institut Akuntan Publik Indonesia

Standar Profesi Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI dan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Surat Penunjukan 190/III/2016/GA/MLY tanggal 3 Maret 2016

Tugas Pokok: Tanggung jawab akuntan publik adalah melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Audit dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan. Akuntan publik melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

165

disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntasi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum Tumbuan & Partners

Jl. Gandaria Tengah III No. 8 Kebayoran Baru Jakarta 12130. Indonesia Phone : (021) 722 7736, 722 7737, 720 8172 Fax : (021) 724 4579, 725 7403

STTD Nomor: 13/STTD-KH/PM/1992 tanggal 23 Desember 1992 Keanggotaan Asosiasi: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)

No. 89003.

Perseroan menunjuk Konsultan Hukum berdasarkan Surat No.129/DIR/EXT/16 tanggal 16 Maret 2016.

Pedoman kerja: Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 yang diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.04/HKHPM/XI/2012 tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

Tugas pokok: Tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini adalah memberi Pendapat Hukum secara independen dan obyektif dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan materialitas mengenai kondisi atau keadaan Perseroan dan hal-hal penting dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini dilihat dari segi hukum berdasarkan hasil dari uji tuntas dari segi hukum (“Uji Tuntas”) yang telah dilaksanakannya terhadap informasi atau fakta material mengenai Perseroan yang berlaku saat dilakukannya Uji Tuntas dan hal-hal lain sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang didasarkan atas dokumen dan informasi yang disampaikan Perseroan dan instansi yang berwenang untuk memberi suatu keterangan tertentu tentang Perseroan sesuai dengan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang ditetapkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H.

Jl. Panglima Polim V No. 11 Jakarta Selatan Phone : (021) 724 4650 Fax : (021) 726 5090

STTD Nomor: 450/BL/STTD-N/2011 tanggal 23 Maret 2011 Perseroan menunjuk Notaris berdasarkan Surat No. 130/DIR/EXT/16 tanggal

16 Maret 2016.`

Pedoman kerja: Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang tentang jabatan Notaris No. 30 tahun 2004, Kode Etik Notaris.

Tugas pokok: Lingkup kerja seorang Notaris dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini adalah membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini. antara lain Perjanjian Perwaliamanatan. Pengakuan Utang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi serta akta-akta pengubahannya.

166

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 juncto angka 23 Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995, maka para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-309/BL/2008 Tanggal 1 Agustus 2008 Tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan, Wali Amanat menyatakan tidak akan:

(i) Mempunyai hubungan Kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang bersifat utang; dan/atau

(ii) Merangkap menjadi penanggung, dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

167

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum, melalui Prospektus, yang telah dibuat oleh Konsultan Hukum Tumbuan & Partners.

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

214

XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KON-SOLIDASI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

216

Halaman ini sengaja dikosongkan

225

225

442

442

445

1. HASIL PEMERINGKATAN

Berdasarkan Peraturan No. IX.C.1 lampiran Ketua Bapepam No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh:

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. 585/PEF-Dir/IV/2016 tanggal 1 April 2016, ”Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 ” dan surat No. 586/PEF-Dir/IV/2016 tanggal 1 April 2016, ”Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 ” untuk periode 1 April 2016 sampai dengan 1 April 2017 telah mendapat peringkat:

id AA (Double A) untuk Obligasi danid A+(Single A Plus) untuk Obligasi Subordinasi

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), selaku perusahaan pemeringkat efek obligasi dan obligasi subordinasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016.

2. SKALA PEMERINGKATAN EFEK UTANG JANGKA PANJANG

Uraian di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek utang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016.

PEFINDO

idAAA Efek Utang dengan peringkat

idAAA merupakan efek utang dengan peringkat tertinggi dari Pefindo

yang didukung oleh kemampuan Obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban financial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

idAA Efek Utang dengan peringkat

idAA memiliki kualitas kredit sedikit dibawah peringkat tertinggi,

didukung oleh kemampuan Obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban financial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya.

idA Efek Utang dengan peringkat

idA memiliki dukungan kemampuan Obligor yang kuat relatif

dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban financial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.

idBBB Efek Utang dengan peringkat

idBBB didukung oleh kemampuan Obligor yang memadai relatif

dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban financial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.

idBB Efek Utang dengan peringkat

idBB didukung oleh kemampuan Obligor yang agak lemah relatif

dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban financial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.

idB Efek Utang dengan peringkat

idB menunjukan parameter perlindungan yang sangat lemah.

Walaupun Obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban financial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemapuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya.

idCCC Efek Utang dengan peringkat

idCCC menunjukan Efek Utang yang tidak mampu lagi memenuhi

kewajiban finansialnya, serta hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal.

idD Efek Utang dengan peringkat

idD menandakan Efek Utang yang macet atau Perseroannya sudah

berhenti berusaha.

XVI. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN EFEK

446

Hasil pemeringkatan dari idAA sampai dengan idB dapat diberi tanda tambah (+) atau kurang (-) untuk menunjukan perbedaan kekuatan atau relatif kemampuan obligor dalam suatu kategori peringkat. Tanda Tambah (+) menunjukan suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat diatasnya. Tanda Kurang (-) menunjukan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat dibawahnya.

Rating Outlook

Berikut ini adalah penjelasan Rating Outlook yang diberikan Pefindo untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang posisi peringkat Perseroan.

Positive : Prospek yang berpotensi yntuk dapat menaikan peringkatNegative : Prospek yang berpotensi untuk dapat menurun peringkat Stable : Indikasi prospek yang stabil sehingga hasil pemeringkat juga akan stabilDeveloping : Prospek yang belum jelas karena keterbatasan informasi sehingga hasil

pemeringkatan juga dapat dinaikan atau diturunkan sesuai dengan perkembangan selanjutnya.

Rating Outlook Pefindo merupakan penilaian atas prospek jangka menengah dan panjang atas entitas dan/atau efek utang yang diperingkat, yang mencakup penilaian atas potensi perubahan keadaan perekonomian dan bisnis mendasar. Rating Outlook bukanlah merupakan prasyarat untuk perubahan suatu hasil pemeringkat atau untuk menetapkan tindakan Rating Alert dimasa yang akan datang. Rating Alert dilakukan karena terjadi perubahan keadaan yang mungkin secara material akan berpengaruh positif, negatif, atau developing terhadap kinerja entitas dan/atau efek utang yang diperingkat.

Rating Rationale

Pefindo menetapkan kembali peringkat “idAA” untuk PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin atau Perusahaan) serta obligasi-obligasi yang telah diterbitkan Perusahaan. Pefindo juga menetapkan kembali peringkat “idA+” untuk Obligasi Subordinasi yang telah diterbitkan Perusahaan. Prospek dari peringkat Perusahaan adalah “stabil”. Peringkat mencerminkan posisi Perusahaan yang sangat kuat di segmen kredit komersial, tingkat permodalan yang sangat baik dan profil likuiditas yang sehat. Pefindo juga mengakui dukungan yang kuat dari kelompok ANZ Banking Group sebagai salah satu pemegang saham Perusahaan. Namun peringkat tersebut dibatasi oleh tingkat profitabilitas Perusahaan yang moderat dan potensi tekanan pada kualitas aset.

Perusahaan menyediakan layanan perbankan komersial melalui 566 kantor yang berlokasi di 30 provinsi di Indonesia. Selain itu, Perusahaan juga memiliki 1.023 unit ATM yang tergabung dengan jaringan ALTO dan ATM Bersama. Untuk mendukung kegiatan usahanya, Bank Panin mempekerjakan 8.101 karyawan. Pada akhir Juni 2012, susunan pemegang saham Bank Panin terdiri dari PT Panin Financial Tbk (46.04%), Votraint No. 1103 PTY Ltd (38,82%), dan Masyarakat (15.14%). Votraint No. 1103 PTY Ltd dimiliki oleh ANZ Banking Group, Australia (mendapat peringkat AA-/Stabil oleh S&P).

Faktor-faktor yang mendukung peringkat tersebut adalah:

• Posisi usaha yang sangat kuat di segmen kredit komersial.

• Tingkat permodalan yang sangat baik

• Tingkat likuiditas yang kuat

• Dukungan yang kuat dari ANZ Banking group sebagai pemegang saham.

Peringkat tersebut dibatasi oleh:

• Tingkat profitabilitas yang moderat.

• Potensi tekanan dalam kualitas aset

447

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir sehubungan dengan penyesuaian anggaran dasar dengan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pan Indonesia Tbk. disingkat PT Bank Panin Tbk. No. 42 tanggal 19 Mei 2016, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam database database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-AH.01.03-0055417 tanggal 8 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0070433.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

Pasal 1

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

1.1. Perseroan Terbatas ini bernama: PT. Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk dan bertempat kedudukan serta berkantor pusat di Kota Jakarta Pusat.

2.2. Perseroan dapat membuka kantor-kantor, mendirikan cabang-cabang dan kantor-kantor perwakilan di tempat-tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan mengindahkan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya terhitung sejak tanggal 17-08-1971 (tujuh belas Agustus seribu Sembilan ratus tujuh puluh satu).

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

3.1. Maksud dan tujuan Persroan ini ialah:

Menjalankan usaha sebagai bank umum

3.2. Kegiatan usaha:

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu.

b. Memberikan kredit baik kredit jangk menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan.

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.

d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

i. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang di akseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut.

ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut.

iii. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah.

iv. Sertipikat Bank Indonesia (SBI).

v. Obligasi.

vi. Surat promes yang dapat diperdagangan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

vii. Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

XVII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

448

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasar suatu kontrak.

j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek.

k. Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kr edit dan kegiatan wali amanat.

m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

n. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan.

o. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

p. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

q. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

r. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

3.3. Kegiatan Usaha Utama:

Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu.

b. Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan.

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.


i. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang di akseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut.

ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut.

iii. Kertas perbendaharaan Negara Negara dan surat jaminan pemerintah.

iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

v. Obligasi.

vi. Surat promes yang dapat diperdagangan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

vii. Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

449

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dan kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.

h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek.

i. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

j. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan kententuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

3.4. Kegiatan Usaha Penunjang:

Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

a. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

b. Melakukan kegiatan pentipkan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

c. Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

d. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat.

e. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuaii dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan.

f. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

g. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

h. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Pasal 4

MODAL

4.1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.9.600.000.000.000,- (Sembilan triliun enam ratus miliar Rupiah), terbagi atas 96.000.000.000 (Sembilan puluh enam miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah).

4.2. Modal di tempatkan dan Modal di setor.

Dari modal dasar tersebut, modal yang ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham adalah sebesar 25,09% (dua puluh lima koma nol Sembilan persen) atau sejumlah 24.087.645.998 (dua puluh empat miliar delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.408.764.599.800,- (dua triliun empat ratus delapan miliar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah), dan mengenai nama pemegang saham yang mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang ditempatkan dan disetor sebagaimana disebutkan pada bagian akhir Akta ini.

450

4.3. Penyetoran Modal

a. Dalam bentuk uang

Penyetoran atas modal saham yang dilakukan dalam bentuk uang wajib dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah ke kas atau rekening bank Perseroan.

b. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut.

2. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal dimaksud wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminkan dengan apapun juga.

3. Memperoleh persetujuan RUPS.

4. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar ; dan

5. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

c. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

4.4. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas

Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan:

a) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD), yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain;

b) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/penambahan modal tanpa memberikan HMETD, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:

1) Ditujukan kepada Karyawan Perseroan; dan/atau

2) Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; dan/atau

3) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui RUPS; dan/atau

4) Dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal yang memperolehkan penambahan modal dan tanpa HMETD.

c) Pengeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD dan tanpa HMETD dilakukan dengan persetujuan RUPS dan sesuai dengan ketentuan dibidang Pasar Modal.

d) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.

e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

451

f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukarkan dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.

g) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4.5. Penanbahan modal dasar

a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Asasi Manusia.

b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh ;ima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:

1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar.

2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas.

4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir 3 di atas tidak terpenuhi.

5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 1) di atas termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam butir 4) di atas.

c. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Peseroan , dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

Pasal 5

SAHAM

5.1. Saham atas nama:

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama, dengan memperhatiakan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

5.2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.

5.3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan perauran perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

5.4. Pecahan Nilai Nominal Saham:

a. Jika 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik lebih dari 1 (satu) orang, maka atas permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan, Direksi dapat melakukan pemecahan nilai nominal saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

b. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham baik sendiri atau bersama-sama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar

452

1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Pemegang pecahan nominal saham tersebut diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama.

c. Pemegang pecahan nilai nominal saham dalam klasifikasi sahamnya sama dengan pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut mempunyai hak yang sama dengan pemegang saham lainnya yang memiliki saham dengan nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi yang sama dengan pecahan nilai nominal saham tersebut.

5.5. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

5.6. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

5.7. Jika saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

5.8. Selama ketentuan dalam ayat 5.7. di atas belum dilaksankan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

5.9. Pemilik satu saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

BUKTI KEPEMILIKAN SAHAM

6.1. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

6.2. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.

6.3. Terhadap pemilik pecahan nilai nominal saham, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa berupa surat saham pecahan kepada pemegangnya.

6.4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:

a. Nama dan alamat pemegang saham;

b. Nomor surat saham;

c. Tanggal pengeluaran surat saham;

d. Nilai nominal saham;

e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.

6.5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:

a. Nama dan alamat pemegang saham;

b. Nomor surat saham;

453

c. Tanggal pengeluaran surat saham;

d. Nilai nominal saham;

e. Jumlah saham;

f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi;

6.6. Pada surat saham pecahan nilai nominal saham sekurangnya harus dicantumkan:

a. Nama dan alamat pemegang pecahan nilai nominal saham;

b. Nomor surat saham yang mendasari pemecahan nilai nominal saham;

c. Nomor surat saham pecahan nilai nominal saham;

d. Tanggal pengeluaran surat saham.

6.7. surat saham, surat kolektif sahan dan surat saham pecahan nilai nominal saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh Presiden Direktur.

Tanda tangan tersebut juga dapat dicetak langsung pada surat saham surat kolektif saham dan surat saham pecahan nilai nominal saham yang bersangkutan.

Pasal 7

SURAT SAHAM DAN SURAT KOLEKTIF SAHAM YANG RUSAK ATAU HILANG

7.1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan

b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak

7.2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.

7.3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut.

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut.

c. Pihak yang mengajukan permohona penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan ; dan

d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek diamana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.

7.4. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

7.5. Ketentuan surat saham dalam ayat 7.1, 7.2, 7.3, dan 7.4, pasal ini berlaku bagi surat kolektif saham dan surat saham pecahan nominal saham.

454

Pasal 8

DAFTAR PEMEGAG SAHAM DAN DAFTAER KHUSUS

8.1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.

8.2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu harus dicatat:

a. Nama dan alamat para pemegang saham

b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham.

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham.

d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut.

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

8.4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perubahan alamat dengan surat kepada Direksi Perseroan.

Selama pemberitahuan itu belum diterima oleh Direksi, maka semua panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat menyurat lain, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lain yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam daftar Pemegang Saham.

8.5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

8.6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham.

8.7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.

8.8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus disetujui Direksi dan pencatatan atas perubahan tersebut harus ditandatangani oleh Presiden Direktur.

8.9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham yang harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan dari Bursa Efek ditempat dimana saham dicatatkan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus yang dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan terbatas, dengan cara yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan bukti yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan.

Bukti mengenai telah dilakukannya pemberitahuan gadai saham kepada Perseroan hanya dapat dibuktikan dengan adanya pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani sesuai Anggaran Dasar ini.

455

Pasal 9

PENITIPAN KOLEKTIF

9.1. Saham Perseroan dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan.

9.2. Saham Perseroan dalam Penitipan kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan.

9.3. Apabila saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

9.4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.1. di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.3. di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

9.5. Perseroan wajib memutasikan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Adminitrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

9.6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.

9.7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

9.8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.

9.9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.

9.10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.

9.11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.

9.12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.

456

9.13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak- hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

9.14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

9.15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham, saham bonus atau hak-hak lainnya.

Pasal 10

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

10.1. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.

10.2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.

10.3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.

10.4. a. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.

b. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya - 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.

10.5. Jika terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham dalam Perseroan, pemilik semula yang teiah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham Perseroan sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dicatatkan dengan betul dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.

10.6. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar, serta dengan memperhatikan ketentuan dari Bursa Efek dimana saham itu terdaftar.

457

10.7. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 9 butir (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

Pasal 11

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

11.1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.

11.2. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

11.3. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

11.4. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.

11.5. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.

11.6. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 9 pasal ini, dan permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

11.7. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:

a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat 4 Anggaran Dasar ini.

b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

c. Usulan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

11.8. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.

11.9. Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham:

1. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.

2. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

3. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:

a. dilakukan dengan itikad baik;

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;

d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan

e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

4. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.

458

5. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.

6. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini diterima Dewan Komisaris.

7. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (4)ayat ini dan butir (6) ayat ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini; dan

b. alasan tidak diselenggarakan RUPS.

8. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini.

9. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:

i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;

ii. situs web Bursa Efek; dan

iii. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

10. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf iii ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

11. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam ‘Bahasa Indonesia.

12. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf i ayat ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.

13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) ayat ini pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.

14. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (13) ayat ini wajib:

a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesual dengan Peraturan OJK di bidang Pasar Modal.

b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesual dengan Peraturan di Bidang Pasar Modal.

c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.

15. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 7.

459

Pasal 12

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

12.1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.

12.2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS .

12.3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di:

a. tempat kedudukan Perseroan;

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan utamanya;

c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

12.4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:

1. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

2. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.

3. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

12.5. Ketentuan ayat 4 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14).

12.6. Pengumuman RUPS:

1. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat betas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

2. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat:

a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.

b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat.

c. tanggal penyelenggaraan RUPS ; atau

d. tanggal pemanggilan RUPS.

3. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9, selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.

4. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, paling kurang melalui:

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;

b. situs web Bursa Efek; dan

c. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

5. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (4).c ayat ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.

6. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

460

7. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4).a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.

8. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud butir (7) ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 9 butir (2).

9. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.

12.7. Ketentuan ayat 6 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14).

12.8. Usulan mata Acara Rapat:

1. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

2. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

3. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:

a. dilakukan dengan itikad baik;

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan

d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4. usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.

5. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini sampai dengan butir (4) ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.

12.9. Pemanggilan RUPS:

1. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

2. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat informasi:

a. tanggal penyelenggaraan RUPS;

b. waktu penyelenggaraan RUPS;

c. tempat penyelenggaraan RUPS;

d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;

e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan

f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.

3. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang melalui:

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;

b. situs web Bursa Efek; dan

c. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

4. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3).c ayat ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.

461

5. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

6. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.

7. Pemanggilan RUPS untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.

8. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar modal.

12.10. Ketentuan ayat 9 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.9 butir (13).

12.11. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:

1. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.

2. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran, ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.

3. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.

12.12. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:

1. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.

2. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

12.13. Bahan Mata Acara Rapat:

1. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.

2. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

3. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.

4. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.

5. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.

6. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.

7. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:

a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS ;

462

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

12.14. Ralat Pemanggilan:

1. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir (2) pasal ini.

2. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata acara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 9 pasal ini.

3. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.

4. Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.

5. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir (3), ayat 9 butir (4) dan ayat 9 butir (7) pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini.

12.15. Hak Pemegang Saham:

1. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

4. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

5. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 butir (1) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.

12.16. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

12.17. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

Pasal 13

PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

13.1 Pimpinan RUPS:

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini dan butir (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

463

4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

5. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

6. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

7. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

8. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut.

13.2. Tata tertib RUPS:

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.

2. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.

3. Pada saat pembukuan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:

a. kondisi umum Perseroan secara singkat

b. mata acara rapat

c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan

d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Pasal 14

KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

14.1 Keputusan RUPS:

1. Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada butir (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS

14.2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

464

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

2. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan (kecuali pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang merupakan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan OJK atas permohonan Perseroan.

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan,peleburan,pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

c. Dalam hal Kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf C tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham Independen yang mewakili paling kurang ½ (satu per dua) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang saham Independen.

465

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua ) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.

g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

5. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

6. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (6) pasal ini dikecualikan bagi:

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.

b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.

8. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham.

9. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.

14.3. Risalah RUPS:

1. Perseroan wajib membuat risalah RUPS

2. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak diisyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.

4. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.

5. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat hari kerja berikutnya.

14.4. Ringkasan Risalah RUPS:

1. Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS.

2. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:

a. Tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksaan RUPS dan mata acara RUPS.

b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS.

466

c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan presentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat

e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan.

f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS.

g. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

h. Keputusan RUPS ; dan

i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.

3. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional

b. Situs web Bursa Efek; dan

c. Situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

4. Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3). c ayat ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.

5. Dalam hal terdapat perbedaaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.

6. Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.

7. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat dua (2) hari kerja setelah diumumkan

8. Ketentuan ayat 3 (4), ayat 3 (5) dan butir (3), butir (6) dan butir (7) ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk:

a. Penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan ; dan

b. Pengumuman ringkasan risalah RUPS.

Dari penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14). Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan lain yang berlaku tentang bukti perdata.

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroran.

Pasal 15

Direksi

15.1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi

15.2. Direksi terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota dan sebanyak banyaknya 15 (lima belas) orang anggota Direksi susunan dan nama jabatan anggota Direksi adalah sebagai berikut:

467

a. Seorang Presiden Direktur

b. Seorang atau lebih Wakil Presiden Direktur

c. Seorang Direktur atau lebih

15.3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik

b. cakap melakukan perbuatan hukum

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

1. tidak pernah dinyatakan pailit

2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.

3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan ; dan

4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan

ii. pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS ; dan

iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan ; dan

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Perseroan.

15.4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3, anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

15.5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat alam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.

15.6. Surat Pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.

15.7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 3 dan 4 pasal ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15.8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini.

15.9. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

15.10. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS tahunan ke-3 (tiga) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun buku dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.

15.11. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

468

15.12. Dengan mengingat akan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia pengangkatan, pemberhentian dan perubahan susunan para anggota Direksi diputuskan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

15.13. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang mengundurkan diri atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 14 dan Pasal 15 ayat 15 huruf a di bawah ini atau untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang lowong atau seorang yang diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.

15.14. a. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu- waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian itu, kecuali jika RUPS menentukan tanggal berlakunya pemberhentian yang lain.

b. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.

c. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir b diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.

d. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

e. RUPS sebagaimana tersebut dalam hurud d ayat ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.

f. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini menjadi batal.

g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri

h. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak berwenang:

a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ; dan

b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan

i. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:

a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf d ; atau

b. lampaunyan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e.

j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.

k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.

15.15. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.

b. Perseroran wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

469

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.

15.16. a. jika oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong dan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

15.17. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut harus diadakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.

15.18. a. Besar gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS

b. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 18 butir a di atas dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

c. dalam hal kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 18 butir a di atas dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, besarnya gaji dan tunjangan tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

15.19. Jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya jika seorang anggota Direksi:

a. Meninggal dunia

b. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan surat putusan pengadilan ; atau

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan dibidang pasar modal.

15.20. anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

15.21. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

15.22. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Perarutan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Pasal 16

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

16.1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

Tugas pokok Direksi adalah:

a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan perseroan.

b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.

16.2. Dalam menjalan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-uundangan dan anggaran dasar.

16.3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

470

16.4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite.

16.5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

16.6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:

a. Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

16.7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.

16.8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian ; dan

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

16.9. 2 (dua) Direksi atau lebih berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pambatasan bahwa persetujuan tertulis dari atau surat-surat yang berkenaan harus ditandatangani oleh Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 10 tersebut dibaawah ini, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan untuk tindakan-tindakan berikut:

a. Menerima pinjaman dari siapapun atau menjadi terhutang kepada siapapun, badan hukum atau Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih yang apabila jumlah pinjaman tersebut untuk 1 (satu) kali transaksi melebihi suatu jumlah yang sama dengan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal Perseroanyang telah disetor penuh dan cadangan-cadangan yang terakhir sebagaimana ternyata dari laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik.

Untuk keperluan-keperluan di atas ini keputusan dari akuntan public adalah mutlak dan mengikat.

b. Memberi pinjaman kepada siapapun juga untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila jumlah pinjaman tersebut untuk 1 (satu) kali transaksi melebi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal Perseroan yang disetor penuh dan cadangan-cadangan yang terakhir sebagaimana ternyata dari laporan keuangan Perseroan yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan public.

Untuk keperluan-keperluan di atas ini keputusan dari akuntan publik adalah mutlak dan mengikat.

c. Memberi jaminan hutang atau tanggungan untuk seseorng, badan hukum atau Perseroan, apabila jumlah yang dijamin itu untuk setiap transaksi yang dijamin melebihi suatu jumlah yang sama dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal Perseroan yang disetor penuh dan cadangan-cadangan yang terakhir sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimandinyatakan oleh akuntan publik.

471


d. Memasang/membebankan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan atau kekayaan-kekayaan Perseroan untuk setiap transaksi yang merupakan suatu jumlah yang sama dengan atau melebihi 10% (sepuluh persen) dari buku dari seluruh jumlah kekayaan Perseroan sebagaimana sewaktu ternyata dari laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik.


e. Pelepasan hak atau memperoleh barang-barang tidak bergerak dengan harga perolehan yang sama dengan atau melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal Perseroan yang telah disetor penuh dan cadangan-cadangan yang terakhir sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik.

Untuk keperluan di atas ini keputusan dari akuntan dari akuntan publik adalah mutlah dan mengikat.

16.10. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 butir (3) Anggaran Dasar ini.

16.11. Perbuatan hukum yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 10 di atas wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.

16.12. Untuk melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, disyaratkan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 butir (4) Anggaran Dasar Perseroan.

16.13. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan jika:

i. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau

ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

b. Dalam hal tersebut dalam ayat-ayat (a) di atas, maka Perseroan harus diwakili oleh anggota Direksi lain dan jika semua anggota Direksi Perseroan tersangkut suatu perkara dengan Perseroan dihadapan suatu badan peradilan atau mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka dalam hal demikian Dewan Komisaris Perseroan yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 16 ayat 13 ini.

16.14. a. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

b. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 14 butir a di atas tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

16.15. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 16 ayat 3, Pasal 16 ayat 9 dan Pasal 16 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan: 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

472

16.16. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam hal diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

16.17. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Pasal 17

RAPAT DIREKSI

17.1. a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Direksi, atau atas permintaan dari Rapat Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah, yang dikeluarkan Perseroan.

b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

17.2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.

17.3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

17.4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

17.5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

17.6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.

17.7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

17.8. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar.

17.9. Pemanggilan tertulis untuk Rapat Direksi harus disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau disampaikan dengan faksimili yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan, tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi diselenggarkan.

Jika hal-hal yang hendak dibicarakan dalam Rapat Direksi perlu segera diselesaikan, jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 2 (dua) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi diselenggarkan.

17.10. Pemanggiian untuk Rapat direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Direksi.

17.11. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh anggota Direksi yang memanggil Rapat.

473

Jika semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 9 tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

17.12. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, jika Presiden Direktur berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi harus dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.

17.13. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

17.14. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili.

17.15. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.

17.16. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

17.17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

17.18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

17.19. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.

Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam berita acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat yang hadir.

17.20. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

17.21. Risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 wajib didokumentasikan oleh perseroan.

Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihakketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

Jika Risalah dibuat oleh seorang Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

17.22. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, asal saja semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

474

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

17.23. Seorang anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya yang harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan dia tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

17.24. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Pasal 18

DEWAN KOMISARIS

18.1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang anggota Dewan Komisaris dan jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut sudah termasuk anggota Dewan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Susunan anggota Komisaris adalah sebagai berikut:

a. seorang Presiden Komisaris;

b. seorang atau lebih Wakil Presiden Komisaris; dan

c. seorang Komisaris atau lebih.

18.2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

18.3. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.

18.4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;

b. cakap melakukan perbuatan hukum;

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat

1. tidak pernah dinyatakan pailit;

2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

475

18.5. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 4, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

18.6. Dengan mengingat akan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, pengangkatan, pemberhentian dan pengubahan susunan para anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen diputuskan dalam suatu RUPS.

18.7 Pemenuhan persyaratan sebagal anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.

18.8 Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.

18.9 Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.

18.10. Akibat hukum dan tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 4 dan 5 pasal ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18.11. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dan ayat 5.

18.12. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

18.13. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-2 (dua) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 2 (dua) tahun buku, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini.

Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali.

18.14. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15 dan Pasal 18 ayat 16 di bawah ini atau untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat.

18.15. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian itu, kecuali jika RUPS menentukan tanggal berlakunya pemberhentian yang lain.

18.16. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk memutuskan permohonan pengunduran did anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran did Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini.

476

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

18.17. a. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya,maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris.

b. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong dan jumlah anggota Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-Iambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

c. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

18.18. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut harus diadakan RUPS untuk mengangkat Dewan komisaris baru.

18.19. Para anggota Dewan Komisaris dapat menerima gaji atau honorarium dan tunjangan sebagaimana yang ditetapkan oieh RUPS.

18.20. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya, jika seorang anggota Dewan Komisaris:

a. meninggal dunia;

b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

18.21. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

18.22. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila dilarang dan/atau ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal.

18.23. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Pasal 19

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

19.1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi serta melakukan hal-hal lain sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

19.2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

477

19.3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.

19.4. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap akhir tahun buku.

19.5. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:

a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

19.6. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseoran yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya.

19.7. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggunjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian ; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

19.8. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu pada jam kerja kantor Perseroan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

19.9. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.

19.10. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.

19.11. Dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Perseroan diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan apakah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota (-anggota) Komisaris yang diberhentikan sementara itu harus diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya (dari) mereka.

19.12. RUPS tersebut dalam Pasal 19 ayat 11 di atas harus dipimpin oleh Presiden Komisaris dan jika Presiden Komisaris tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir di Rapat yang bersangkutan dan jika tidak seorang pun anggota Dewan Komisaris yang hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, RUPS tersebut harus dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan.

478

19.13. Jika RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dengan sendirinya dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

19.14. Jika semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan tidak seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris wajib untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk sementara waktu memberikan kewenangan kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan

19.15. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Pasal 20

RAPAT DEWAN KOMISARIS

20.1. a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh salah seorang Komisaris atau permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah,

b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

20.2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.

20.3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

20.4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

20.5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

20.6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.

20.7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

20.8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.

20.9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, atau disampaikan dengan telex atau telefax, yang segera harus dikonfirmasikan dengan surat tercatat, sekurangnya 14 (empat belas) hari kalender dan dalam hal mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.

20.10. Panggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris.

479

20.11. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan di tempat yang ditentukan oleh pihak yang memanggil Rapat tersebut.

Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lain sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

20.12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, jika Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat harus dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.

20.13. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

20.14. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili.

20.15. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili.

20.16. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

20.17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

20.18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

20.19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

20.20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

20.21. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.

20.22. Risalah rapat Dewan komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat. Jika Risalah dibuat oleh seorang Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

20.23. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, asal saja semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul

480

yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Pasal 21

DEWAN AUDIT/DEWAN PENGAWAS SYARIAH

21.1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atas persetujuan Dewan Syariah Nasional ditempatkan Dewan Pengawas Syariah pada Unit Usaha Syariah Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Bank Indonesia, ketentuan Dewan Syariah Nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut, Unit Usaha Syariah Perseroan merupakan unit kerja di Kantor Pusat Perseroan yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah Perseroan.

21.2. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan Fungsi Utama:

a. Sebagai perwakilan Dewan Syariah nasional yang ditempatkan pada Perseroan.

b. Bertugas sebagai pengawas kegiatan kantor Cabang Syariah Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

c. Berfungsi sebagai penasehat dan pemberi sarana kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan Prinsip Syariah.

d. Berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional.

21.3. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Pengawas Syariah wajib:

a. Mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional

b. Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Unit Usaha Syariah Perseroan kepada Dewan Syariah Nasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

21.4. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

21.5. Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberi honotarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Pasal 22

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PERSEROAN

22.1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.

22.2. Rencana kerja tahunan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan. Rencana kerja tahunan dimaksud harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

22.3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 01 (satu) bulan 01 (januari) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan 12 (Desember). Pada akhir bulan 12 (Desember) tiap tahun,buku Perseroan ditutup.

22.4. Direksi menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan menyediakan di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.

22.5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasan Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor.X.K.2 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

481

22.6. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 23

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

23.1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan. Dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.

23.2. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

23.3. Jika RUPS tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham Pasal 11 ayat 9 butir (9) berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.

23.4. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak uintuk membagi dividen sementara jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

23.5. Dalam hal perhitungan laba rugi dalam 1 (satu) tahun buku menunjukan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 di bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan harus dianggap tidak mendapat keuntungan. Selama kerugian yang dicatat dalam perhitungan laba rugi belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlalu.

23.6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimasukkannya dalam dana cadangan khusus itu, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima baik oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut menjadi milik Perseroan.

Pasal 24

PENGGUNAAN CADANGAN

24.1. Bagian dari laba bersih yang disisihkan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (jika ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24.2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.

482

24.3. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20 (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat 2 di atas digunakan bagi keperluan Perseroan.

24.4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

24.5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

Pasal 25

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

25.1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal.

25.2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini.

25.3. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

25.4. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

25.5. Pengubahan Anggaran Dasar Selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam pasal 25 ayat 4 di atas cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang pengubahan tersebut diambil.

25.6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dari sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dari 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut, ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat-ayat terdahulu berlaku tanpa mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pasal 26

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

26.1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar ini.

26.2. Tanpa mengurangi ketentuan Pasar Modal Rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan yang telah mendapatkan persetujuan RUPS harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.

26.3 Penggabungan Perseroan yang mengubah ketentuan Anggaran Dasar menyangkut pengubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

26.4. Penggabungan Perseroan yang mengubah ketentuan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam Pasal 25 ayat 4 di atas cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

483

26.5. Apabila penggabungan Perseroan tidak disertai pengubahan Anggaran Dasar maka salinan akta Penggabungan harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

26.6 Peleburan Perseroan wajib mendapatkan pengesahan badan hukum perseroan dari Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

26.7. Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyangkut pengambilalihan saham Perseroan.

Pasal 27

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN

27.1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.

27.2. Apabila Perseroan dibubarkan, karena:

a. berdasarkan keputusan RUPS

b. berdasarkan penetapan pengadilan

c. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.

d. harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau

e. dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau Kurator.

27.3. Direksi bertindak sebagai likuidator jika dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak menunjuk likuidator.

27.4. Likuidator wajib mendaftarkan pembubaran Perseroan dalam Daftar Perusahaan, mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, yang ditentukan Direksi serta dengan pemberitahuan pembubaran itu kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

27.5. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.

27.6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini berserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS, berdasarkan persetujuan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

27.7. Sisa bersih perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing berhak menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang dimilikinya.

Pasal 28

KETENTUAN LAIN

Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan dari segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.

484

Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa komposisi kepemilikan saham berdasarkan Daftar pemegang Saham Perseroan per tanggal 26-04-2016 (dua puluh enam April dua ribu enam belas) diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sejumlah 24.087.645.998 (dua puluh empat miliar delapan puluh tujuh juta Enam ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) saham atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.408.764.599.800,- (dua triliun empat ratus delapan miliar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah) yaitu oleh para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

1. PT Panin Financial Tbk, sejumlah 11.089.071.285 (sebelas miliar delapan puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.108.907.128.500,- (satu triliun seratus delapan miliar sembilan ratus tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus Rupiah).

2. Votraint No. 1103 PTY LTD 922704000, sejumlah 9.349.793.152 (sembilan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh dua) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 934. 979. 315.200,- (Sembilan ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus Rupiah).

3. Masyarakat, sejumlah 3.648.781.561. (tiga miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh satu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 364. 878.156.100,- (tiga ratus enam puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu seratus Rupiah).

485

1. UMUM

Penjelasan Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 27 tanggal 18 April 2016 jo. Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 27 tanggal 10 Juni 2016, yang keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta.

Obligasi ini akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dengan nilai nominal dari jumlah pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga dan pelunasan pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi. Perseroan melalui Agen pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

2. JUMLAH POKOK, HARGA PENAWARAN, BUNGA DAN SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

2.1. Jumlah Pokok Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).

2.2. Harga Penawaran

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok dengan satuan jumlah Obligasi.

2.3. Bunga Obligasi

Besarnya bunga tetap Obligasi untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-5 (kelima) adalah sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada tanggal pembayaran Bunga yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening yang dibayar melalui KSEI selaku Agen Pembayaran.

XVIII. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI

486

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 28 September 2016 dan terakhir kalinya sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 28 Juni 2021.

Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:











2.4. Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp.1,- (satu Rupiah).

2.5. Satuan Perdagangan Obligasi

Satuan Perdagangan Obligasi adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

3. JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi berjangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 28 Juni 2016.

4. JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BuY BACk)

5.1. 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana tercantum dalam Prospektus, Perseroan dari waktu ke waktu dapat melakukan pembelian kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dimiliki sementara lalu dijual kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar atau sebagai pelunasan Obligasi. Khusus untuk pembelian kembalu sebagai pelunasan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pelaksanaan pembelian kembali dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.

5.2. Pembelian kembali (buy back) hanya dapat dilakukan jika Perseroan tidak melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan kecuali telah mendapat persetujuan RUPO.

5.3. Perseroan dilarang melakukan pembelian kembali (buy back) jika pelaksanaan pembelian kembali (buy back) tersebut dapat mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

5.4. Pembelian kembali hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi.

487

5.5. Perseroan wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional mengenai rencana dilakukannya pembelian kembali (buy back) Obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penawaran pembelian kembali (buy back) Obligasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum dilaksanakannya pengumuman dalam surat kabar, Perseroan wajib melaporkan kepada OJK mengenai rencana pembelian kembali (buy back) Obligasi tersebut

5.6. Pengumuman tersebut harus mencantumkan :.

a Periode penawaran pembelian kembali (buy back) Obligasi dimana Pemegang Obligasi mengajukan penawaran jual atas Obligasi yang dimilikinya dengan menyebutkan harga yang dikehendakinya kepada Perseroan;

b Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali (buy back) Obligasi;

c Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;

d Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali (buy back);

e Tata cara penyelesaian pembelian kembali (buy back);

f Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual dan tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;

g Tanggal pembayaran pembelian kembali (buy back) Obligasi tersebut dilakukan selambat lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal terakhir periode penawaran pembelian kembali (buy back) Obligasi;

h Tata cara pembelian kembali Obligasi;

i Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.

5.7 Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual kepada Perseroan pada periode penawaran wajib melampirkan:

a. Konfirmasi Tertulis dari KSEI mengenai jumlah Obligasi yang akan dijual yang tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan tanggal pembayaran pembelian kembali (buy back) Obligasi;

b. Bukti jati diri pada saat melakukan penawaran jual;

c. Pernyataan bahwa Obligasi yang akan dijual oleh Pemegang Obligasi yang bersangkutan untuk dibeli kembali (buy back) oleh Perseroan adalah bebas dari segala sengketa, tuntutan, ikatan, jaminan dan tidak dapat diperjualbelikan oleh Pemegang Obligasi sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali (buy back) Obligasi.

5.8 Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Efek bersifat utang apabila jumlah Efek bersifat utang yang ditawarkan untuk dijual oleh pemegang Efek bersifat utang, melebihi jumlah Efek bersifat utang yang dapat dibeli kembali;

5.9 Perseroan tidak berkewajiban untuk membeli seluruh Obligasi yang ditawarkan oleh Pemegang

Obligasi untuk dibeli kembali (buy back) pada periode penawaran pembelian kembali (buy back) Obligasi, apabila harga penawaran jual yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi tersebut melampaui target harga yang diharapkan oleh Perseroan sebagai mana tersebut dalam poin 5.5 bagian (b) di atas.

5.10 Perseroan wajib menjaga rahasia kepada pihak manapun atas semua informasi mengenai penawaran jual Obligasi yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali (buy back) Obligasi.

5.11 Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (buy back) Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 5.1 tersebut di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:

488

a. Jumlah pembelian kembali (buy back) tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Pokok Obligasi dalam periode 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan;

b. Obligasi yang dibeli kembali (buy back) tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan

c. Obligasi yang dibeli kembali (buy back) tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.

Dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (ke dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.

5.12 Dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak dilakukannya pembelian kembali (buy back) Obligasi, Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Wali Amanat, Bursa Efek dan KSEI serta mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional perihal pelaksanaan pembelian kembali Obligasi tersebut. Dalam pengumuman tersebut harus dicantumkan:

a. Jumlah Obligasi yang dibeli kembali (buy back) dengan menjelaskan jumlah nominal Obligasi yang telah dilunasi dan/atau jumlah nominal Obligasi yang dibeli kembali (buy back) untuk disimpan;

b. Harga Pembelian Kembali yang telah terjadi;dan

c. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali (buy back) Obligasi.

5.13 Perseroan juga wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan seluruh dokumen penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali Obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak pembelian kembali Obligasi dilaksanakan.

5.14. Obligasi yang dimiliki Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali tidak berhak memperoleh Bunga Obligasi

5.15. Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan untuk disimpan, dalam waktu 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal Daftar Pemegang Rekening yang berhak atas Bunga Obligasi, dengan memperhatikan peraturan KSEI.

5.16. Obligasi milik Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (buy back) dan/atau milik Afiliasi Perseroan, tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran suatu RUPO.

5.17. Apabila Perseroan melakukan pelunasan atas Obligasi yang dibeli kembali maka Perseroan wajib untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Wali Amanat, KSEI, Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pelunasan tersebut. Dalam hal Obligasi dilunasi sebagian, maka Perseroan akan menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi, dengan jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang setelah dikurangi jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut.

5.18. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin.

5.19. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut

5.20. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut;

5.21. Pembelian kembali (buy back) oleh Perseroan mengakibatkan:

- Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau

489

- Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

6. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

6.1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat ijin mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar) dan jika jawaban Wali Amanat atas permohonan ijin tersebut tidak diperoleh dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin tersebut diterima oleh Wali Amanat dan Wali Amanat menganggap dokumen yang dibutuhkan telah lengkap selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kalender sejak surat permohonan permintaan dokumen tersebut diterima oleh Perseroan maka ijin tersebut dianggap telah diberikan.

Perseroan dilarang yaitu:

6.1.1. mengurangi Modal Ditempatkan dan Modal Disetor;

6.1.2. mengadakan perubahan di bidang usaha;

6.1.3. melakukan penyertaan modal pada pihak manapun juga yang secara total melebihi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga otoritas keuangan yang berwenang;

6.1.4. melakukan penggabungan atau peleburan atau reorganisasi dengan perusahaan lain yang bertentangan dnegan ketentuan/kebijaksanaan Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga keuangan yang berwenang.

6.1.5. menjual atau mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun juga sebagian atau seluruh Aktiva Tetap Perseroan berupa tanah dan bangunan di atasnya, baik yang sekarang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, kepada pihak ketiga manapun kecuali untuk agunan yang diambil alih/harta eks jaminan dan Aktiva Tetap lainnya yang nilainya dalam 1 (satu) transaksi atau gabungan transaksi yang dalam tahun berjalan selama masa Obligasi tidak melebihi 4% (empat persen) dari total aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.

6.1.6. menjaminkan atau membebani dengan cara apapun harta kekayaan Perseroan, baik yang sekarang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, kepada pihak ketiga manapun. Pembatasan ini tidak berlaku untuk:

(i) Harta kekayaan yang telah dijaminkan sebelum tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;

(ii) Jaminan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, termasuk tetapi tidak terbatas pada pinjaman antar bank sehubungan dengan kebutuhan likuiditas, pinjaman pemerintah dan terkait pemerintah dan/atau pinjaman luar negeri sehubungan dengan pengembangan usaha Perseroan dan transaksi repo;

(iii) Harta kekayaan yang dijaminkan untuk pinjaman baru sebagai pengganti pinjaman lama (refinancing).

6.2. Perseroan berkewajiban untuk:

6.2.1. Menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo dan harus sudah tersedia (in good funds) selambat-selambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi ke dalam rekening yang ditunjuk Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat tanggal jatuh waktu pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyerahkan kepada Agen Pembayaran dana-dana sebagaimana tersebut diatas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi.

Denda yang dibayar Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

6.2.2. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya.

6.2.3. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus;

490

6.2.4. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap perubahan, kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

6.2.5. Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya.

6.2.6. Menyerahkan kepada Wali Amanat:

1. Laporan-laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik Perseroan yang terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya tiap tahun buku Perseroan.

2. Laporan-laporan keuangan intern tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan dalam waktu:

- 60 (enampuluh) Hari Kalender jika diaudit oleh akuntan publik;

- 30 (tigapuluh) Hari Kalender jika tidak diaudit oleh akuntan publik; setelah berakhirnya tiap masa semester dari tiap tahun buku Perseroan.

3. Bilamana terjadi pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan maka segera setelah penutupan Laporan Keuangan Tahunan dan/atau Semesteran. Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Direksi Perseroan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa Laporan Keuangan yang dapat mempengaruhi kepentingan Pemegang Oblgasi.

4. Laporan-laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan

5. Salinan resmi akta Perjanjian Perwaliamanatan dan akta-akta lain yang dibuat sehubungan dengan Emisi Obligasi.

6.2.7. Menjaga dan mengusahakan tingkat kesehatan Perseroan sesuai dengan kriteria sehat, sesuai dengan ketentuan/peraturan otoritas Jasa Keuangan atau lembaga keuangan yang berwenang.

6.2.8. Menjaga jumlah aktiva yang tidak diagunkan minimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari utang Perseroan yang belum dibayar lunas (outstanding) dalam bentuk obligasi dan surat utang jangka menengah (Medium Term Note) dalam mata uang rupiah yang diperdagangkan di pasar modal. Informasi tersebut diatas harus juga dicantumkan dalam surat pengantar kepada Wali Amanat yang disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan.

6.2.9. Memberi ijin kepada Wali Amanat bilamana terjadi pelanggaran Perjanjian Perwaliamanatan untuk pada saat jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris, perjanjian perjanjian, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan keadaan usaha Perseroan, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Perseroan menerima surat permohonan tertulis dari Wali Amanat dengan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2.10.Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan Anggaran Dasar serta perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Wali Amanat.

6.2.11.Memberitahukan secara tertulis hasil Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan kepada Wali Amanat.

6.2.12.Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha bank di Indonesia yang antara lain diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah. Surat Keputusan Menteri Keuangan. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia serta memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.

6.2.13.Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11 antara lain dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PEMERINGKATAN TAHUNAN

i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan efek bersifat utang yang diterbitkan.

491

ii. Dalam hal peringkat efek bersifat utang yang diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum Berkelanjutan,maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terkait dengan efek bersifat utang yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Kontrak Perwaliamanatan.

iii. Dalam hal peringkat efek bersifat utang yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Peringkat tahunan yang diperoleh; dan

2. Penjelesan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat

b. PEMERINGKATAN KARENA TERDAPAT FAKTA MATERIAL / KEJADIAN PENTING

i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Peringkat baru; dan

2. Penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.

ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.

c. PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

i. Perseroan yang menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat efek bersifat utang yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.

ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:

1. Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan

2. Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 36/POJK.04/2014.

d. PEMERINGKATAN ULANG

i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi Subordinasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK dan Wali Amanat paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila ada perubahan terhadap Peraturan Bapepam dan LK Nomor : IX.C.11.

492

7. KELALAIAN PERSEROAN

7.1. Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:

a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi, atas Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana ditentukan dalam PerjanjianPerwaliamanatan; atau

b. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap jalannya usaha Perseroan dan kewajiban ini tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pengadilan tersebut; atau

c. Utang dan kewajiban Perseroan menjadi jatuh tempo lebih awal karena kelalaian dan/atau Perseroan dinyatakan lalai terhadap utang dan kewajiban berdasarkan perjanjian utang lainnya dengan batas minimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari ekuitas. Yang dimaksud dengan “Utang dan Kewajiban” adalah total dari pinjaman yang diterima dari pihak ketiga, surat berharga yang diterbitan dan obligasi subordinasi, berdasarkan laporan keuangan audited Perseroan.

d. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau

e. Apabila pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besarharta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

f. Apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan dan jaminan tersebut diberikan, kecuali ketidak sesuaian atau ketidak benaran tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan atau itikad buruk Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan poin 7.2.

7.2. Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

a. Poin 7.1huruf a dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/kehilangan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

b. Poin 7.1huruf b dan c dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki kehilangan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

c. Poin 7.1huruf d dan f dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut tanpa adanya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;

d. Poin 7.2 huruf e:

• Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa tersebut kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat dalam pengumuman melalui 1 (satu) surat kabat harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

• Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

• Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

493

• Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroaan atau Perseroan tidak menyampaikan penjelasannya, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan segera kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo, dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO harus mengajukan tagihan kepada Perseroan dan tagihan tersebut wajib segera dibayar oleh Perseroan.

7.3. Apabila Perseroan dibubarkan dengan Undang-undang, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi atau melindungi Pemegang Obligasi dari keadaan yang lebih buruk, dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala klaim dan/atau tuntutan oleh Pemegang Obligasi.

7.4. Ketentuan dalam poin 7.1 dan 7.2 ini dapat tidak berlaku apabila telah terjadi peristiwa Force Majeure, dengan ketentuan bahwa kondisi akibat Force Majeure tersebut tidak menghilangkan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat tentang tindak lanjut dari keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam pengertian Force Majeure dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, maka keputusan tentang peristiwa Force Majeure tersebut akan dilakukan oleh RUPO.

8. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk menyelenggarakan RUPO, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Obligasi dicatatkan:

8.1 RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari poin ini, antara lain untuk maksud-maksud berikut:

a. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;


c. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4

d. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK Nomor : VI.C.4

e. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat, untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI.



h. Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.

494

8.2 Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana:

a. Pemegang Obligasi sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

b. Wali Amanat atau Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO. Apabila Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO maka Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan wajib mengirimkan surat permintaan untuk diadakan RUPO kepada Wali Amanat.

8.3 Wali Amanat harus melakukan pemanggilan RUPO selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Pemegang Obligasi, Perseroan dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Bapepam dan LK selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

8.4 Tata cara RUPO:

a. RUPO dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.

b. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO.

c. Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua.

d. Pemanggilan RUPO arus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:

- tanggal, tempat dan waktu penyelenggaraan RUPO;

- agenda RUPO;

- pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;

- Pemegang Oblligasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan

- kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.

e. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO.

f. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO

495

g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran.

h. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat

i. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

j. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perserooan

k. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

l. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diselenggarakannya RUPO, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat seluruh jumlah Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan


- Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan; dan

- Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimilikinya baik yang terafiliasi dengan Emiten maupun yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

n. Kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat pengunduran diri Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3.9 Perjanjian Perwaliamanatan, biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPO serta semua biaya penyelenggaraan RUPO termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat

o. Atas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal diselenggarakannya RUPO.

8.5 Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan diatur sebagai berikut:

a. Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan poin 8.4. i.

ii. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO., dengan memperhatikan poin 8.4 i.

iv. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

496

v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan poin 8.4 i.

b. Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan poin 8.4. i.

ii. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.

iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan poin 8.4 i.

iv. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan poin 8.4 i.

c. Bila RUPO dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan poin 8.4. i.

ii. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan poin 8.4 i .


v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan poin 8.4 i.

8.6 RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan poin 8.4. i.

497

ii. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.

iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan poin 8.4 i.

iv. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

8.7 Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO.

8.8 Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

8.9 Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangandibidang Pasar Modal, maka peraturan perundang undangan tersebut yang berlaku.

9. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.

2. Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.

3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda yang merupakan hak Pemegang Obligasi atas kelalaian membayar Jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi tersebut sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku atas Jumlah Terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tigaratus enampuluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

498

4. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana:

a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (buy back) dan/atau milik Afiliasi Perseroan mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.

Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

b. Wali Amanat atau BAPEPAM & LK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.

5. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari poin ini, antara lain untuk maksud-maksud berikut:

a. Berkaitan dengan suatu kelalaian:

(i) Untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau.

(ii) Mengambil tindakan lain yang diputuskan untuk diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO dan menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat mengenai tindakan-tindakan lain yang diputuskan tersebut;

b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;

c. Dalam hal Wali Amanat dan Perseroan bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau wewenangnya tidak diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau

d. Membahas usulan Perseroan sehubungan dengan perubahan jangka waktu, suku bunga, dan hal penting lainnya yang berkaitan dengan Obligasi dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

10. PENYISIHAN DANA (SINkING FuND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana bersih hasil Penawaran Umum Obligasi ini.

11. PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.

PERSEROAN

PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk

Gedung Bank Panin Center Jl. Jenderal Sudirman, Senayan

Jakarta, 10270. IndonesiaTelepon : (021) 2700 545Faksimili : (021) 2700 340

499

WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) TbkInternational Banking & Financial Institutions Group

Plaza Mandiri Lantai 22JL. Jenderal Gatot Subroto. Kaveling 36-38

Jakarta 12190 IndonesiaTelepon : (021) 5268216, 5245161

Faksimili : (021) 5268201

Apabila salah satu pihak mengalami perubahan alamat, maka pihak yang mengalami perubahan alamat tersebut wajib memberikan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

12. HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian-perjanjian yang behubungan dengan Obligasi ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

500

1. UMUM

Penjelasan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 31 tanggal 18 April 2016 jo. Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 16 tanggal 16 Mei 2016 dan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 31 tanggal 10 Juni 2016, keseluruhannya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handarie Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta.

Obligasi Subordinasi ini akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang akan diterbitkan Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi, yang ditawarkan dengan nilai nominal dari jumlah pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.

Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan pokok Obligasi Subordinasi kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI.

Hak kepemilikan Obligasi Subordinasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi Subordinasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi Subordinasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga dan pelunasan pokok Obligasi Subordinasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi Subordinasi.

Penarikan Obligasi Subordinasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi Subordinasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi Subordinasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

Bagi Pemegang Obligasi Subordinasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi. Perseroan melalui Agen pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi Subordinasi.

2. JUMLAH POKOK, HARGA PENAWARAN, BUNGA DAN SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI SUBORDINASI

2.1. Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

2.2. Harga Penawaran

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok dengan satuan jumlah Obligasi Subordinasi.

2.3. Bunga Obligasi Subordinasi

Besarnya bunga tetap Obligasi Subordinasi untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-7 (ketujuh) adalah sebesar 9,60% (sembilan koma enam persen) per tahun.

Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

XIX. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI SUBORDINASI

501

Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening pada tanggal pembayaran Bunga yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening yang dibayar melalui KSEI selaku Agen Pembayaran.

Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 28 September 2016 dan terakhir kalinya sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 28 Juni 2023. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah sebagai berikut:















2.4. Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan Obligasi Subordinasi adalah sebesar Rp.1,- (satu Rupiah).

2.5. Satuan Perdagangan Obligasi Subordinasi

Satuan Perdagangan Obligasi Subordinasi adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

3. JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO OBLIGASI SUBORDINASI

Obligasi Subordinasi berjangka waktu 7 (tujuh) tahun dan jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 28 Juni 2016.

4. JAMINAN

Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan Pasal 19 ayat (1) hurut f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:11/POJK. 03/ 2016 dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 5.18 Perjanjian Perwaliamanatan.

5. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SUBORDINASI (BuY BACk)

Obligasi Subordinasi ini tidak mempunyai opsi untuk pembelian kembali (buy back) sampai dengan jatuh tempo Obligasi Subordinasi.

502

6. STATUS OBLIGASI SUBORDINASI

Perseroan, untuk dirinya sendiri, para pengganti hak dan para penerima haknya, Wali Amanat untuk setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dan setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dengan menerima Obligasi Subordinasi, serta setiap Pemegang Obligasi Subordinasi, dengan tanpa dapat ditarik kembali dengan ini mengakui dan setuju bahwa :

a. Obligasi Subordinasi merupakan obligasi yang kewajiban pembayarannya tidak dijamin dengan jaminan apapun (termasuk Jaminan khusus) dan tidak dijamin oleh pihak ketiga, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi. Obligasi Subordinasi tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit, tidak memiliki fitur step-up, tidak disertai fitur opsi beli (call option), tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau Pokok Obligasi Subordinasi.

Dalam hal terjadi kelalaian (event of default) atau cidera janji lain terhadap Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap wanprestasi atas suatu pembayaran yang telah jatuh tempo, hak- hak Wali Amanat dan (melalui Wali Amanat) para Pemegang Obligasi Subordinasi untuk menuntut pembayaran Jumlah Terhutang oleh Perseroan maupun pembayaran jumlah lain dari Perseroan dibatasi sesuai dengan Pasal 9 ayat 9.4 Perjanjian Perwaliamanatan dan ketentuan mengenai status Obligasi - Subordinasi sebagaimana tercantum dalam ayat 5.18 Perjanjian Perwaliamanatan, dengan tidak ada kecualinya.

b. Dalam hal terjadi Penutupan Usaha atau disolusi atau likuidasi Perseroan karena alasan lain apapun, pembagian harta kekayaan Emiten hasil Likuidasi untuk pembayaran Jumlah Terhutang oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dilakukan sesuai urutan sebagaimana tersebut dalam ayat 5.18 huruf C Pasal ini, dan hanya akan dibayarkan setelah dipenuhinya seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan para kreditur Hutang Senior, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia Hak tagih sehubungan dengan Obligasi Subordinasi menempati peringkat pari passu tanpa preferensi di antara para Pemegang Obligasi Subordinasi atau kreditur lain yang ada atau akan ada dikemudian hari, yang memegang kewajiban pembayaran Perseroan yang disubordinasi yang berdasarkan syarat-syaratnya menempati peringkat hak pembayaran yang sama dengan Obligasi Subordinasi, tetapi memiliki prioritas hak tagih yang tidak lebih rendah daripada terhadap hak tagih para pemegang saham Perseroan dan memiliki prioritas hak tagih yang lebih tinggi terhadap kreditur (jika ada) yang memegang kewajiban Perseroan yang disubordinasi yang berdasarkan syarat-syarat menempati peringkat hak tagih di bawah Obligasi Subordinasi.

c. Dalam proses Likuidasi :

i. Sebelum para Pemegang Obligasi Subordinasi berhak menerima pembayaran Jumlah Terhutang berdasarkan Obligasi Subordinasi maka:

C.i.1. Para Kreditur Preferen pertama-tama berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

C.i.2. Setelah para Kreditur Preferen menerima pembayaran penuh atas seluruh piutangnya, maka para Nasabah Penyimpan dan kreditur Hutang Senior berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan perjanjian hutang masing-masing, dengan memperhatikan jaminan khusus yang diberikan.

ii. Setelah para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan dan para kreditur Hutang Senior, menerima pembayaran penuh seluruh tagihan hutang sesuai ketentuan dalam perjanjian hutang masing-masing maka Pemegang Obligasi Subordinasi {termasuk pemegang Obligasi Subordinasi atau kreditur pinjaman subordinasi lain yang kedudukannya pari passu dengan Pemegang Obligasi Subordinasi (jika ada)} berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perjanjian hutang masing-masing;

iii. Dalam hal para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan dan para kreditur Hutang Senior, belum menerima pembayaran secara penuh atas piutangnya dan jika Wali Amanat menerima pembayaran atau pembagian dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi, maka:

503

C.iii.1. Wali Amanat tidak boleh membagikan uang yang telah diterima oleh Wali Amanat dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi, kepada Pemegang Obligasi Subordinasi kecuali Wali Amanat telah menerima :

C.iii.1.a. Penegasan tertulis dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus aset Perseroan dalam proses Likuidasi tersebut bahwa semua Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan dan para Kreditur Hutang Senior, telah dibayar lunas; atau

C.(iii).1.b. Perintah pengadilan yang berwenang dalam jurisdiksi yang bersangkutan yang memerintahkan atau memberikan wewenang kepada Wali Amanat untuk melakukan pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi karena semua Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, para kreditur Hutang Senior telah dibayar lunas.

C.(iii).2. Dalam hal Wali Amanat tidak menerima penegasan tertulis sebagaimana tersebut dalam C.(iii).1.a atau perintah pengadilan sebagaimana tersebut dalam C.(iii).1.b tersebut dalam ayat ini maka Wali Amanat harus segera mengembalikan pembayaran yang telah diterima Wali Amanat tersebut kepada kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi, untuk pembayaran semua Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan para kreditur Hutang Senior yang masih belum di bayar. Apabila kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi tidak menerima uang yang dikembalikan oleh Wali Amanat, maka Wali Amanat harus membuka rekening bank terpisah dan menyetor uang yang telah diterima tersebut kedalam rekening tersebut sampai Wali Amanat menerima surat/dokumen yang disebut dalam butir C.(iii).1.a. atau butir C.(iii).1.b. tersebut diatas.

iv. Kecuali dalam hal para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan kreditur Hutang Senior telah menerima pembayaran secara penuh dalam proses likuidasi dan dengan tidak mengesampingkan ayat 5.18 huruf D Pasal ini, Pemegang Obligasi Subordinasi yang secara langsung menerima pembayaran dengan cara lain dari, atau pembagian aset dari Perseroan, apapun jenis atau sifatnya, baik dalam bentuk uang tunai, harta benda atau efek, maka Pemegang Obligasi Subordinasi tersebut wajib menyerahkan pembayaran atau pembagian aset tersebut kepada Wali Amanat atau kurator dalam kepailitan, atau likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi untuk pembagian aset Perseroan sesuai dengan ketentuan butir C.i dan C.ii di atas.-

v. Jika sisa hasil Likuidasi Perseroan setelah pemenuhan tagihan Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpanan dan kreditur Hutang Senior tidak cukup untuk membayar jumlah yang harus dibayar berkenaan dengan Obligasi Subordinasi dan setiap hak tagih yang menempati peringkat pari passu dengan Obligasi Subordinasi, maka para pemegang Obligasi Subordinasi dan para pemegang hak tagih yang menempati peringkat pari passu dengan Obligasi Subordinasi akan berbagi sebanding dalam setiap pembagian aset yang tersisa dari Perseroan dengan jumlah yang terhutang, masing-masing yang merupakan hak mereka.

d. Setiap hak perjumpaan hutang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa yang dapat mengakibatkan Pemegang Obligasi Subordinasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mendapatkan pelunasan dari sebagian atau keseluruhan Jumlah Terhutang, dengan ini dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan, baik atas permohonan dari pihak manapun maupun secara demi hukum. Untuk menghindari keragu-raguan, tidak ada Pemegang Obligasi Subordinasi yang dapat melakukan tuntutan atau meminta hak perjumpaan hutang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa sehubungan dengan Jumlah Terhutang oleh Perseroan yang timbul sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi.

i. Tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan ini, setiap ketentuan dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memungkinkan terjadinya perjumpaan hutang sebagaimana dilarang oleh ketentuan ini, dengan ini secara tegas dan tidak dapat ditarik kembali dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan, baik atas permohonan dari pihak manapun maupun secara demi hukum;

ii. Setiap hak untuk memohon diadakan perjumpaan hutang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2004 (dua ribu empat) tanggal 14-10-2004 (empat belas Oktober tahun dua ribu empat) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang dan setiap perubahan, pengganti, penerus, dan peraturan

504

pelaksana dari undang-undang tersebut serta setiap hak serupa yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bank Indonesia) sehubungan dengan Penutupan Usaha atau Likuidasi suatu bank, dengan ini secara tegas dengan tidak dapat ditarik kembali, dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan.

Dengan demikian setiap pelunasan Jumlah Terhutang akibat perjumpaan hutang, penuntutan kembali atau pelaksanaan reklame, retensi atau hak-hak lain serupa dianggap tidak pernah terjadi.

e. Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tujuan untuk diperlakukan sebagai modal pelengkap (tier -2) Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 11/POJK.03/2016 dan peraturan pelaksanaannya atau peraturan penggantinya, dan karenanya sesuai dengan ketentuan tersebut baik sebagian maupun keseluruhan Obligasi Subordinasi tidak boleh dibatalkan atau dengan cara lain dibayar lunas sebelum tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan pasal ini tanpa mendapat persetujuan lebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan (atau pengganti haknya) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

f. Dalam kondisi Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya atau Point of Non Viability:

i. Dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 11/POJK.03/2016, Peristiwa Terganggu Kelangsungan - Usaha terjadi dalam hal Otoritas Jasa telah menetapkan bahwa Perseroan berada dalam kondisi terganggu kelangsungan usahanya.

ii. Dalam hal kondisi dimana Perseroan ditetapkan sebagai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang dan berhak untuk memerintahkan Perseroan melakukan konversi atas Obligasi Subordinasi menjadi saham biasa atau melakukan Write Down. Dengan adanya perintah dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut maka dengan demikian Emiten melakukan perintah Otoritas Jasa Keuangan tersebut sesuai dengan Pasal 19 POJK No. 11/POJK.03/2016, tanpa memerlukan persetujuan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau tanpa memerlukan keputusan RUPO dengan tetap memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

iii. Setelah Perseroan menerima pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atas Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha tersebut, Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut, dan Perseroan melalui Wali Amanat wajib untuk sesegera mungkin memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai adanya perintah dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

iv. Termasuk dalam mekanisme Write Down antara lain pengurangan nilai kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi), dan/atau pengurangan sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi.

v. Dengan dilakukannya konvesi Obligasi Subordinasi menjadi saham biasa atau dilakukannya Write Down sesuai dengan perintah dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut, maka jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) Perseroan terhadap Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi dan/atau jumlah sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi. Sehubungan dengan pengurangan tersebut maka akan menghilangkan hak dari Pemegang Obligasi Subordinasi terhadap jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dalam penerbitan Obligasi Subordinasi secara proporsional. Pemegang Obligasi Subordinasi tidak berhak untuk menuntut suatu pembayaran akibat dari dilakukannya konversi Obligasi Subordinasi menjadi saham biasa atau dilakukannnya Write Down tersebut dan Pemegang Obligasi Subordinasi menyatakan menyetujui dan menghilangkan haknya dalam kondisi atau proses likuidasi dan para Pemegang Obligasi Subordinasi dianggap telah mengesampingkan haknya untuk menerima dan menuntut dari Perseroan sehubungan dengan pembayaran dengan jumlah yang seharusnya Pemegang Obligasi Subordinasi terima dan Pemegang Obligasi Subordinasi menerima segala kerugian yang dideritanya akibat dilakukannya konversi Obligasi Subordinasi menjadi saham biasa atau dilakukannnya Write Down tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

vi. Terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan konversi Obligasi Subordinasi menjadi saham biasa atau pelaksanaan Write Down tidak secara otomatis dapat

505

dianggap termasuk sebagai terjadinya kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan.

vii. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan konversi Obligasi Subordinasi menjadi saham biasa atau pelaksanaan Write Down ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku, maka peraturan-peraturan yang terbaru tersebut yang akan diberlakukan untuk Pemegang Obligasi Subordinasi.

g. Apabila Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa Perseroan dalam kondisi terdapat Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan Perseroan melaksanakan konversi Obligasi Subordinasi menjadi saham biasa atau melaksanakan Write Down sesuai ketentuan ayat 5.18 huruf F Pasal ini, maka Wali Amanat dibebaskan dari tuntutan dari Pemegang Obligasi atau pihak lain atas kerugian yang diderita oleh Pemegang Obligasi Subordinasi akibat terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan konversi Obligasi Subordinasi menjadi saham biasa atau pelaksanaan Write Down atas Obligasi Subordinasi oleh Perseroan.

7. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi Subordinasi, Bunga Obligasi Subordinasi dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

7.1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (ijin mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar) dan jika jawaban Wali Amanat atas permohonan ijin tersebut tidak diperoleh dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin tersebut diterima oleh Wali Amanat dan Wali Amanat menganggap dokumen yang dibutuhkan telah lengkap selambat-lambatnya 15 (empat belas) Hari Kerja sejak surat permohonan permintaan dokumen tersebut diterima oleh Perseroan maka ijin tersebut dianggap telah diberikan, Perseroan dilarang yaitu:

7.1.1. Mengurangi Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.

7.1.2. Mengadakan perubahan di bidang usaha.

7.1.3. Melakukan penyertaan modal pada pihak manapun juga yang secara total melebihi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau Lembaga Otoritas Keuangan yang berwenang.

7.1.4. Melakukan penggabungan,peleburan atau reorganisasi dengan perusahaan lain yang bertentangan dengan ketentuan/kebijaksanaan Otoritas Jasa Keuangan atau Lembaga Keuangan yang berwenang

7.1.5. Menjual atau mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun juga sebagian atau seluruh Aktiva Tetap Perseroan berupa tanah dan bangunan di atasnya, baik yang sekarang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, kepada pihak ketiga manapun kecuali untuk agunan yang diambil alih/harta eks jaminan dan Aktiva Tetap lainnya yang nilainya dalam 1 (satu) transaksi atau gabungan transaksi yang dalam tahun berjalan selama masa Obligasi Subordinasi tidak melebihi 4% (empat persen) dari total aktiva Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

7.1.6. Menjaminkan atau membebani dengan cara apapun harta kekayaan Perseroan, baik yang sekarang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, kepada pihak ketiga manapun. Pembatasan ini tidak berlaku untuk:

(i) Harta kekayaan yang telah dijaminkan sebelum tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan.

(ii) Jaminan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, termasuk tetapi tidak terbatas pada pinjaman antar bank sehubungan dengan kebutuhan likuiditas, pinjaman pemerintah dan terkait pemerintah dan/atau pinjaman luar negeri sehubungan dengan pengembangan usaha Perseroan dan transaksi repo.

Harta kekayaan yang dijaminkan untuk pinjaman baru sebagai pengganti pinjaman lama (refinancing).

7.2. Perseroan berkewajiban untuk:

7.2.1. Menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang jatuh tempo dan harus sudah tersedia (in good fund) selambat-

506

lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi ke dalam rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat tanggal jatuh waktu pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, Perseroan belum menyerahkan kepada Agen Pembayaran dana-dana sebagaimana tersebut di atas, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi. Denda yang dibayar Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi oleh Agen Pembayaran akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.

Kewajiban penyetoran dana yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur di atas, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat (1) butir b Peraturan yang mensyaratkan persetujuan OJK untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, dan ketentuan Pasal 19 ayat (1) butir e POJK No. 11/POJK.03/2016, yaitu bahwa penyetoran dana untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi ditangguhkan dan diakumulasi antar periode (cummulative) termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo Obligasi Subordinasi pada:

7.2.2. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya.

7.2.3. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus.

7.2.4. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap perubahan, kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan sesuai ketentuan Bapepam dan Bank Indonesia.

7.2.5. Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya.

7.2.6. Menyerahkan kepada Wali Amanat:

1. Laporan-laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari setelah berakhirnya tiap tahun buku Perseroan

2. Laporan-laporan keuangan intern tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan dalam waktu:

- 60 (enam puluh) Hari Kalender jika diaudit oleh akuntan publik;

- 30 (tiga puluh) Hari Kalender jika tidak diaudit oleh akuntan publik; setelah berakhirnya tiap masa semester dari tiap tahun buku Perseroan.

3. bilamana terjadi pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan maka segera setelah penutupan laporan keuangan tahunan dan/atau semesteran. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa laporan keuangan yang dapat mempengaruhi kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi.

4. Laporan-laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan

5. Salinan resmi akta Perjanjian Perwaliamanatan dan akta-akta lain yang dibuat sehubungan dengan Emisi Obligasi Subordinasi.

7.2.7. Menjaga dan mengusahakan tingkat kesehatan Perseroan sesuai dengan kriteria sehat, sesuai dengan ketentuan/peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga keuangan yang berwenang

507

7.2.8. Menjaga jumlah aktiva yang tidak diagunkan minimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari utang Perseroan dalam bentuk obligasi dan surat hutang jangka menengah (Medium Term Note) dalam mata uang rupiah yang diperdagangkan di pasar modal, yang belum dibayar lunas (outstanding). Informasi tersebut diatas harus juga dicantumkan dalam surat pengantar kepada Wali Amanat yang disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan.

7.2.9. Memberi ijin kepada Wali Amanat bilamana terjadi pelanggaran Perjanjian Perwaliamanatan untuk pada saat jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris, perjanjian perjanjian, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan keadaan usaha Perseroan dengan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.2.10.Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan Anggaran Dasar serta perubahan susunan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Wali Amanat.

7.2.11.Memberitahukan secara tertulis hasil Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan kepada Wali Amanat.

7.2.12.Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha bank di Indonesia yang antara lain diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah. Surat Keputusan Menteri Keuangan. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia serta memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.

7.2.13.Melakukan pemeringkatan Obligasi Subordinasi sesuai dengan Peraturan Nomor:

IX.C.11 antara lain dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemeringkat Tahunan

a. Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terakit dengan efek bersifat utang yang diterbitkan.

b. Dalam hal peringkat efek bersifat utang diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum Berkelanjutan, maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terakit dengan efek bersifat utang yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Kontrak Perwaliamanatan.

c. Dalam hal peringkat efek bersifat utang yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:

i. Peringkat tahunan diperoleh; dan

ii. Penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.

2. Pemeringkatan karena terdapat fakta material/kejadian penting

a. Dalam hal perusahaan pemeringkat efek menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke – 2 (kedua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:

508

i. Peringkat baru; dan

ii. Penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru

b. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.

3. Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dalam Penawaran Umum Berkelanjutan

a. Perseroan yang menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat efek bersifat utang yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan

b. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:

i. Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan

ii. Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan Penawaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014.

4. Pemeringkat ulang

a. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari perusahaan pemeringkat efek terkait dengan peringkat efek bersifat utang selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir i huruf a dan butir ii huruf a, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (Kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

b. Dalam hal peringkt yang diterima sebagaimana dimaksud dalam huruf a berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja Ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud. Atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila ada perubahan terhadap Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11

8. KELALAIAN PERSEROAN

8.1. Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut dibawah ini:

a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Subordinasi, atas Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

b. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap jalannya usaha Perseroan dan kewajiban ini tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pengadilan tersebut; atau

c. Utang dan Kewajiban Perseroan menjadi jatuh tempo lebih awal karena kelalaian dan/atau Perseroan dinyatakan lalai terhadap Utang dan Kewajiban berdasarkan perjanjian utang lainnya dengan batas minimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari ekuitas. Yang dimaksud dengan “Utang dan Kewajiban” adalah total dari pinjaman yang diterima dari pihak ketiga, surat berhaga yang diterbitkan dan Obligasi Subordinasi, berdasarkan laporan keuangan audited Perseroan.

d. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau

e. Apabila pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau

509

telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau;

f. Apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan dan jamoinan tersebut diberikan, kecuali ketidak sesuaian atau ketidak benaran tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan atau itikad buruk Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan ayat 9.2 Pasal ini;

8.2 Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

a. Ayat 9.1 huruf (a) Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

b. Ayat 9.1 huruf (b) dan huruf (c) Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

c. Ayat 9.1 (d) dan huruf (f) Pasal ini keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (Sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut tanpa adanya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;

d. Ayat 9.1 huruf (e) Pasal ini;

- Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa tersebut kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dengan cara memuat dalam pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional.

- Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan

- Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut

- Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan atau Perseroan tidak menyampaikan penjelasannya, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO beriktnya untuk membahas langkah-langkahnya yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi Subordinasi. Jika RUPO berikutnya tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan segera kepada Perseroan, maka Obligasi Subordinasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo, dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO harus mengajukan tagihan kepada Perseroan dan tagihan tersebut wajib segera dibayar oleh Perseroan

8.3 apabila Perseroan dibubarkan dengan Undang-Undang, Wali Amanat berhak tenpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi Subordinasi atau melindungi Pemegang Obligasi Subordinasi dari keadaan yang lebih buruk, dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segara klaim dan/atau tuntutan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi

8.4 ketentuan-ketentuan dalam ayat 9.1 dan ayat 9.2 Pasal ini dapat tidak berlaku apabila telah terjadi peristiwa Force Majeure, dengan ketentuan bahwa kondisi akibat Force Majeure tersebut tidak menghilangkan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat tentang tindak lanjut dari keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam pengertian Force Majeure dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, maka keputusan tentang peristiwa Force Majeure tersebut akan dilakukan oleh RUPO

510

9. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI (RUPO)

Untuk menyelenggarakan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Obligasi Suboridnasi dicatatkan:

9.1 RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari poin ini, antara lain untuk maksud-maksud berikut:

a. berkaitan menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;


c. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4

d. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, jumlah Obligasi Subordinasi, tingkat bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.4

e. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat, untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI.



h. Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat

9.2 RUPO dapat diselenggarakan bilamana:

a. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Oblgasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan fotocopy KTUR dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi Subordinasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Oblgasi Subordinasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

b. Wali Amanat, Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO. Apabila Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO maka Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan wajib mengirimkan surat permitaan untuk diadakan RUPO kepada Wali Amanat.

511

9.3 Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPO selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Pemegang Obligasi Subordinasi, Perseroan dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Subordinasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada Otoritas Jasa Keuangan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat Permohonan.

8.4 Tata cara RUPO:

a RUPO dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain dimana Obligasi Subordinasi dicatatkan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;

b. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO;

c. Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional .Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua

d. Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:

- Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO

- Agenda RUPO

- Pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO

- Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan

- Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.

e. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO.

f. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO

g. Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran.

h. Pemegang Obligasi Subordinasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat

i. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi Subordinasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

j. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi Subordinasi tersebut yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan.

k. Seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Subordinasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi Subordinasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

512

l. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diselenggarakannya RUPO, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat seluruh jumlah Obligasi Subordinasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan.


Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai Obligasi Subordinasi yang dimiliki Afiliasi Perseroan; dan Pemegang Obligasi Subordinasi atau kuasa Pemegang Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi Subordinasi yang dimilikinya baik yang terafiliasi dengan Perseroan maupun yang tidak terafiliasi dengan Perseroan

n. Kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat pengunduran diri Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.9 Perjanjian Perwaliamanatan, biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPO serta semua biaya penyelenggaraan RUPO termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggungjawab Perseroan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.

o. Atas Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal diselenggarakannya RUPO

9.5 Dengan memperhatikan ketentuan dalam dalam poin 8.4.i, kuorum dan pengambilan keputusan:

Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan diatur sebagai berikut:

a. Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan poin 8.4 (i).

ii. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.


v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO .

b. Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan poin 8.4 (i).

ii. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

513

iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.


v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.

c. Apabila RUPO dimintakan oleh Bapepam dan LK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan poin 8.4 (i).

ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO .

iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.

9.6 RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan poin 10.4 (i).

ii. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.

iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.

iv. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari Jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Oblgasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan syarat 10.4 huruf I Pasal ini.

9.7 Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi Subordinasi harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPO.

514

9.8 Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Pasal 16 ayat 16.2.

9.9 Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangandibidang Pasar Modal, maka peraturan perundang undangan tersebut yang berlaku.

10. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.

2. Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Subordinasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi Subordinasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi Subordinasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi pada periode Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.

3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi atas kelalaian membayar Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi tersebut sebesar 1,5% (satu koma limapersen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi yang berlaku atas Jumlah Terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tigaratus enampuluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.

4. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana:

a. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (duapuluh persen) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Oblgasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.Pencabutan pembekuan Obligasi Subordinasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

b. Wali Amanat atau Bapepam dan LK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.

5. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud berikut:

a. Berkaitan dengan suatu kelalaian:

(i) Untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau.

(ii) Mengambil tindakan lain yang diputuskan untuk diambil oleh Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPO dan menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat mengenai tindakan-tindakan lain yang diputuskan tersebut;

b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;

c. Dalam hal Wali Amanat dan Perseroan bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak

515

dikuasakan atau wewenangnya tidak diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau

d. Membahas usulan Perseroan sehubungan dengan perubahan jangka waktu, suku bunga, dan hal penting lainnya yang berkaitan dengan Obligasi Subordinasi dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

11. PENYISIHAN DANA (SINkING FuND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi Subordinasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana bersih hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini.

12. SIFAT-SIFAT KHUSUS OBLIGASI SUBORDINASI

12.1. Obligasi Subordinasi tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran bunga atau pokok Obligasi Subordinasi.

12.2. Tidak terdapat opsi pembelian kembali (Buyback) untuk sebagian atau seluruh Obligasi Subordinasi.

12.3. Obligasi Subordinasi dapat dikonversi menjadi saham biasa atau di right down apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usaha.

13. PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan telex.

PERSEROAN

PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk

Panin Bank Center Jl. Jenderal Sudirman. Senayan

Jakarta 10270. IndonesiaTelepon : (021) 2700 545Faksimili : (021) 2700 340

WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) TbkInternational Banking & Financial Institutions Group

Plaza Mandiri Lantai 22 JL. Jenderal Gatot Subroto. Kaveling 36-38

Jakarta 12190. IndonesiaTelepon : (021) 5268216, 5245161

Faksimili : (021) 5268201

Apabila salah satu pihak mengalami perubahan alamat, maka pihak yang mengalami perubahan alamat tersebut wajib memberikan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

14. HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian-perjanjian yang behubungan dengan Obligasi Subordinasi ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

516

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yuridiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi (“FPPOS”) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum pada bagian mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi dilakukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPOS yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dibuat 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan Obligasi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

4. Masa Penawaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Masa Penawaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi adalah pada tanggal 21 – 23 Juni 2016. Jam penawaran akan dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Pemesan Obligasi dan Obligasi Subordinasi harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XXIII Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi Prospektus ini pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. Penjatahan Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7. Tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, penjatahan yang digunakan adalah penjatahan pasti (fixed allotment), sehingga jumlah keseluruhan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dipesan tidak akan melebihi jumlah Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan.

Dalam hal Penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

a. Manajer Pejatahan menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;

b. penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 3).

XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

517

Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase yang akan mendapatkan penjatahan pasti adalah 100% dari jumlah Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan. Pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti adalah antara lain dana pensiun, asuransi, bank, manajer investasi dan pihak lain yang telah mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi pada masa penawaran.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan peraturan Bapepam Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

PT Evergreen Capital, selaku Manajer Penjatahan Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7. Tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penawaran umum.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikut sertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.7. Lampiran Keputusan No. Kep 691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

8. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi dan Obligasi Subordinasi, Pemesan Obligasi dan Obligasi Subordinasi harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi selambat-lambatnya tanggal 27 Juni 2016 pada pukul 11.00 WIB (in good fund). Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi selambat-lambatnya tanggal 28 Juni 2016 pada pukul 14.00 WIB (in good fund) yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

Pemesanan Pembelian Obligasi:

PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata TbkNo. Rekening : 4001763313 No. Rekening : 4001763690Cabang : Sudirman, Jakarta Cabang : Sudirman, JakartaAtas Nama : PT Indo Premier Securities Atas Nama : PT Danareksa Sekuritas

PT Bank Permata Syariah PT Bank Central Asia TbkNo. Rekening : 09971134003 No. Rekening : 1793030308Cabang : Arteri, Pondok Indah Cabang : KH. Mas MansyurAtas Nama : PT Mandiri Sekuritas Atas Nama : PT Trimegah Securities Tbk

PT Bank Panin TbkNo. Rekening : 1005645438Cabang : SenayanAtas Nama : PT Evergreen Capital

Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi:

PT Bank Panin TbkNo. Rekening : 1005645438Cabang : SenayanAtas Nama : PT Evergreen Capital

518

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan Obligasi dan Obligasi Subordinasi. Pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

9. Distribusi Obligasi dan Obligasi Subordinasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Obligasi Subordinasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 28 Juni 2016. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Obligasi Subordinasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Obligasi Subordinasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi dan Obligasi Subordinasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi dan Obligasi Subordinasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakanya pendistribusian Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.

10. Pendaftaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Obligasi Subordinasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi. Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Obligasi Subordinasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi yaitu tanggal 28 Juni 2016;

b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam Rekening Efek;

c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;

d. Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang berhak atas pembayaran bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi, pelunasan pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Obligasi Subordinasi;

e. Pembayaran bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan pelunasan jumlah pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi maupun pelunasan pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang berhak atas bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dibayarkan pada periode pembayaran bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

519

f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi dan Obligasi Subordinasi tersebut tidak dapat dialihkan/ dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat;

g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi wajib membuka Rekening Efek di Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;

b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.

Keputusan Perseroan untuk menunda ataupun membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada OJK serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi telah dibayar, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaaan atau pembatalan tersebut, dengan ketentuan:

- Apabila hal tersebut terjadi sebelum Tanggal Emisi, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, dengan demikian membebaskan Perseroan dari segala tanggung jawabnya.

- Apabila hal tersebut terjadi setelah Tanggal Emisi maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pembayarannya dilakukan melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dari segala tanggung jawabnya.

Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar tingkat suku Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi untuk tiap hari keterlambatan, denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah tanggal pengakhiran/pembatalan Penawaran Umum tersebut yang dihitung secara harian.

Jumlah yang harus dibayar dan denda tersebut harus dibayar sekaligus lunas atas permintaan pertama Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dengan memberitahukan kepada KSEI dan KSEI mengembalikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada Perseroan sesuai dengan jumlah Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan Perseroan.

- Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

520

- Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini karena sebab apapun wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan ketentuan yang berlaku.

521

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016, telah dibuat akta perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 27 tanggal 18 April 2016 jo. Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 27 tanggal 10 Juni 2016, Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 31 tanggal 18 April 2016 junctis Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 16 tanggal 16 Mei 2016 dan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 31 tanggal 10 Juni 2016 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini yang bertindak sebagai Wali amanat adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang beralamatkan di Plaza Mandiri lantai 22, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam rangka Penerbitan dan penunjukan Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap II Tahun 2016 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 17/STTD-WA/PM/1999 Tanggal 27 Oktober 1999 sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-309/BL/2008 Tanggal 1 Agustus 2008 Tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan, Wali Amanat menyatakan tidak akan:

(i) Mempunyai hubungan Kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang bersifat utang; dan/atau

(ii) Merangkap menjadi penanggung, dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.selaku Wali Amanat telah melakukan uji tuntas dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 sesuai dengan surat tanggal 7 April 2016 .

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

1. RIWAYAT SINGKAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 2 Oktober 1998 yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk atau disingkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Akta tersebut disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-16561 HT.01.01.Th.98 tanggal 2 Oktober 1998, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1998, Tambahan No. 6859 Tahun 1998.

Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumi Daya (Persero) (“BBD”), PT Bank Dagang Negara (Persero) (“BDN”), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) (“Bank Exim”) dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) (‘Bapindo”).

Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar terakhir adalah terkait penyesuaian dengan POJK No. 32/POJK.04/2014 dan POJK No. 33/POJK.04/2014. Perubahan Anggaran Dasar ini dilaksanakan dengan akta Notaris Ashoya Ratam SH, Notaris di Jakarta, No. 14 tanggal 14 April 2015, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0924779 tanggal 16 April 2015.

2. PERMODALAN

Berdasarkan keputusan Rapat Komisaris yang dikeluarkan berdasarkan pelimpahan wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dimuat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No 15 tanggal 25 Februari 2011, dibuat di hadapan DR. A. Partomuan Pohan, SH, LLM, Notaris di Jakarta, susunan permodalan

XXI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

522

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah sebagai berikut :

KeteranganNilai Nominal Rp500 per lembar saham

Jumlah lembar Saham

Jumlah Nilai Saham(Rp)

Kepemilikan Saham(%)

Modal Dasar:

- Saham Seri A Dwiwarna 1 500,- 0,00

- Saham Biasa Seri B 31.999.999.999 15.999.999.999.500,- 100,00

Jumlah Modal Dasar 32.000.000.000 16.000.000.000.000,- 100,00

Modal Ditempatkan dan Disetor:

Negara Republik Indonesia

- Saham Seri A Dwiwarna 1 500,- 0,00

- Saham Biasa Seri B 13.999.999.999 6.999.999.999.500,- 60,00

Publik (masing-masing di bawah 5%)

- Saham Biasa Seri B 9.333.333.333 4.666.666.666.500 ,- 40,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 23.333.333.333 11.666.666.666.500,- 100,0

Jumlah Saham Dalam Portepel 8.666.666.667 4.333.333.333.500,-

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sesuai dengan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor 150/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan adalah adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Wimboh SantosoWakil Komisaris Utama : Imam Apriyanto PutroKomisaris Independen : AvilianiKomisaris Independen : Abdul AzizKomisaris Independen : Goei Siauw HongKomisaris Independen : Bangun Sarwito KusmulyonoKomisaris : AskolaniKomisaris : SuwhonoKomisaris : Ardan Adiperdana*

Direksi

Direktur Utama : Kartika Wirjoatmodjo*Wakil Direktur Utama : Sulaiman Arif AriantoDirektur : Royke TumilaarDirektur : Hery GunardiDirektur : Ogi PrastomiyonoDirektur : Pahala Nugraha MansuryDirektur : Kartini SallyDirektur : Ahmad Sidik BadruddinDirektur : TardiDirektur : Rico Usthavia Frans*

*) efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatuhan (Fit & Proper Test) serta memenuhi

peraturan perundangan yang berlaku.

4. KEGIATAN USAHA

Sesuai perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam akta No. 48 tanggal 25 Juni 2008, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ialah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

523

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

b. Memberikan kredit;

c. Menerbitkan surat pengakuan utang;


• Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

• Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

• Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

• Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

• Obligasi; surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

• Surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

k. Melakukan kegiatan anjak piutang. usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah. sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;

m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam No. 2 di atas, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dapat pula:

a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;

b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha. modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;

c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;

d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun;

e. Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

524

Dalam Pengembangan Pasar Modal pada tahun 2015-2016 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ikut berperan aktif, antara lain bertindak sebagai:

i. Wali Amanat (Trustee) dalam penerbitan obligasi & MTN sebagai berikut:

• Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“Indonesia Eximbank”)

• Perum Perumnas

• PT Bank Bukopin Tbk

• PT BII Finance Center

• PT Bundamedik

• PT Inti (Persero)

• PT Pembangunan Perumahan (Persero)Tbk

• PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

• PT Radana Bhaskara Finance

• PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

• PT Varia Usaha Beton

• PT Wika Realty

• PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

• PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

• PT Graha Sarana Duta

• PT Indofarma (Persero) Tbk

• PT Belitang Panen Raya

• PT Voksel Electric Tbk

• PT Indoturbine

• PT Jembatan Nusantara

• PT Pismatex Textile Industri

• PT LEN Industri (Persero)

• PT HK Realtindo

• PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

• PT Al Ijarah Indonesia Finance

• PT PP Properti Tbk

ii. Agen Pembayaran dividen saham perusahaan publik dan MTN:

• PT Bundamedik

• PT Pembangunan Perumahan (Persero)Tbk

• PT Belitang Panen Raya

• PT HK Realtindo

• PT LEN Industri (Persero)

• PT Indoturbine

• PT Inti (Persero)

• PT Wika Realty

• PT Voksel Electric Tbk

• PT Radana Bhaskara Finance

• PT Jembatan Nusantara

• PT Perkebunan Nusantara III

• PT Semen indonesia Tbk

525

3. Jasa Receiving Bank dalam Initial Public Offering::

• PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk

• PT Mega Manunggal Property Tbk

• PT Merdeka Copper & Gold Tbk

• PT PP Properti Tbk

• PT Binakarya Propertindo Tbk

• PT Mitra Pemuda Tbk

4. Mengelola Rekening Penampungan (Escrow Agent) & Agen Penjaminan (Security Agent)

5. Menyelenggarakan jasa penitipan Efek-efek (Jasa Custodian)

5. KANTOR CABANG

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terus meluas. Data per 31 Desember 2015, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah memiliki kantor yang terdiri atas: 1 (satu) Kantor Pusat; 12 (duabelas) kantor wilayah dalam negeri; 2.457 (dua ribu empat ratus lima puluh tujuh) cabang yang tersebar di seluruh Indonesia; 6 (enam) cabang Luar Negeri yang berlokasi di Hongkong, Singapura, Cayman Island, Dili Timor Leste, Dili Timor Plaza, dan Shanghai; dan 2 (dua) anak perusahaan di London (BMEL) dan Malaysia (MIR).

6. TUGAS DAN KEWAJIBAN WALI AMANAT

Sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 27 tanggal 18 April 2016 jo. Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 27 tanggal 10 Juni 2016 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 dan No. 31 tanggal 18 April 2016 juncto. No. 16 tanggal 16 Mei 2016 dan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 31 tanggal 10 Juni 2016 , seluruhnya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito,S.H., Notaris di Jakarta, tugas pokok Wali amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam dan di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak. kewajiban dan kepentingan Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

7. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang mana angkanya diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan anak perusahaan tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro & Surja yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

NERACA



2015 2014 2013

ASET

Kas 25.109.124 20.704.563 19.051.934

Giro pada Bank Indonesia 56.314.316 50.598.840 43.904.419

Giro pada bank lain

- Pihak berelasi 24.515 20.937 39.388

- Pihak ketiga 10.313.111 8.965.894 14.008.687

Cadangan kerugian penurunan nilai (3.412) (3.364) (11.591)

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

- Pihak berelasi 1.991.278 1.503.078 916.782

- Pihak ketiga 35.396.345 59.709.674 44.302.651


Efek-efek

- Pihak berelasi 16.516.404 14.803.097 8.937.255

- Pihak ketiga 27.787.131 26.048.061 18.451.995

526



2015 2014 2013

Diskonto yang belum dimortisasi, kerugian - bersih yang belum direalisasi dari penurunan wajar dan cadangan kerugian penurunan nilai (661.971) (386.000) (586.702)

Obligasi pemerintah 103.869.391 86.153.906 82.227.428

Tagihan lainnya - transaksi perdagangan

- Pihak berelasi 7.051.775 6.414.623 3.904.858

- Pihak ketiga 7.860.738 6.823.344 5.043.525

Cadangan kerugian penurunan nilai (1.727.747) (1.586.271) (1.424.454)

Tagihan atas efek-efek yang dibeli kembali dengan janji dijual kembali

- Pihak ketiga 679.900 19.786.745 3.737.613

Cadangan kerugian penurunan nilai - (41.941) -

Tagihan derivatif

- Pihak berelasi 32.152 5.807 2.792

- Pihak ketiga 668.732 65.237 168.086

Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah

- Pihak berelasi 75.405.807 67.613.532 57.315.200

- Pihak ketiga 511.269.630 455.488.285 409.855.249

Cadangan kerugian penurunan nilai (22.281.842) (17.706.947) (16.535.651)

Piutang pembiayaan konsumen

- Pihak berelasi 5.886 7.420 5.738

- Pihak ketiga 8.172.177 6.080.567 4.639.163


Investasi bersih dalam sewa pembiayaan

- Pihak ketiga 604.150 783.737 619.691


Tagihan akseptasi

- Pihak berelasi 409.880 252.138 779.807

- Pihak ketiga 10.921.393 12.861.921 9.398.563


Penyertaan saham 48.394 55.490 4.667

Biaya dibayar dimuka 2.299.852 1.837.500 1.489.010

Pajak dibayar dimuka 4.817.396 2.591.982 1.126.549

Aset tetap 9.761.688 8.928.856 7.645.598

Aset tidak berwujud 1.915.192 1.644.583 1.160.255

Aset lain-lain 11.292.727 11.239.398 8.908.732

Aset pajak tangguhan 4.834.522 4.189.120 4.322.498

JUMLAH ASET 910.248.439 855.039.673 733.099.762

LIABILITAS, DANA SYIRkAH TEMPORER DAN EKUITAS

LIABILITAS

Liabilitas segera 1.156.327 1.156.366 762.130

Simpanan nasabah

Giro/giro wardiah

- Pihak berelasi 38.252.185 19.751.219 26.507.150

- Pihak ketiga 133.902.303 108.302.339 96.920.499

Tabungan/tabungan wardiah

- Pihak berelasi 1.342.075 121.683 202.205

- Pihak ketiga 247.609.564 231.339.573 215.815.405

Deposito berjangka

- Pihak berelasi 37.257.210 33.459.942

- Pihak ketiga 163.968.994 190.474.155 27.976.500

Simpanan dari bank lain 141.574.497

Giro/giro wardiah dan tabungan

527



2015 2014 2013

- Pihak berelasi 70.176 25.569 63.613

- Pihak ketiga 3.674.113 3.473.493 2.989.406

Inter-bank call money

- Pihak berelasi 600.000 - -

- Pihak ketiga 3.164.363 2.892.000 1.280.850

Deposito berjangka

- Pihak ketiga 5.127.585 11.140.783 8.109.444

Liabilitas kepada pemegang polis pada kontrak unit-link 17.019.049 17.343.799 12.002.997

Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

- Pihak berelasi 467.123 - 1.509.324

- Pihak ketiga 4.369.048 6.112.589 3.146.825

Liabilitas derivatif

- Pihak berelasi 3.095 8.679 372

- Pihak ketiga 295.984 148.376 225.796

Liabilitas akseptasi

- Pihak berelasi 606.737 1.366.249 445.929

- Pihak ketiga 10.724.536 11.747.810 9.732.441

Efek-efek yang diterbitkan

- Pihak berelasi 587.750 437.000 328.000

- Pihak ketiga 1.815.018 1.575.256 1.454.862

Biaya penerbitan yang belum diamortisasi (4.590) (2.631) (3.265)

Estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi 395.610 196.793 200.501

Beban yang harus dibayar 3.490.801 3.880.273 3.326.457

Utang pajak 2.131.616 1.875.141 2.126.864

Liabilitas imbalan kerja 5.777.077 5.181.160 4.585.069

Probisi 676.170 667.644 822.582

Liabilitas lain-lain 14.189.412 16.370.686 14.166.214

Pinjaman yang diterima

- Pihak berelasi 25.178 252.149 778.314

- Pihak ketiga 33.739.493 23.974.955 15.218.874

Pinjaman suboridinasi

- Pihak berelasi 1.687.800 1.909.800 1.939.800

- Pihak ketiga 2.053.867 1.844.241 2.525.815

Biaya penerbitan yang belum diamortisasi (3.964) (7.467) -

JUMLAH LIABILITAS 736.171.705 697.019.624 596.735.470

DANA SYIRkAH TEMPORER

Simpanan nasabah

- Pihak berelasi

Tabungan Mudharabah 228.059 37.195 94.833

Deposito Mudharabah 438.297 455.230 931.213

- Pihak ketiga

Giro Mudharabah - Musytarakah 11.502 13.533 17.875

Tabungan Mudharabah 22.527.832 20.946.548 20.398.444

Deposito Mudharabah 30.849.240 31.480.676 25.903.040

Simpanan dari bank lain

- Pihak ketiga

Tabungan Mudharabah 244.385 163.544 144.876

Deposito Mudharabah 73.548 78.761 83.397

JUMLAH DAN SYIRkAH TEMPORER 54.372.863 53.175.487 47.573.678

528



2015 2014 2013

EKUITAS

Modal saham 11.666.667 11.666.667 11.666.667

Tambahan modal disetor/agio saham 17.316.192 17.316.192 17.316.192

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 242.807 203.625 221.620

Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali (92.751) -

Kerugian bersih yang belum direalisasi dari penurunan nilai wajar efek-efek dana obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual setelah dikurangi pajak tangguhan (1.565.019) (571.348) (1.417.240)

Keuntungan bersih aktuarial program imbalan pasti 277.676 - -

Saldo laba

- Sudah ditentukan penggunaannya 12.402.382 9.779.446 7.431.162

- Belum ditentukan penggunaannya 76.822.336 64.263.299 52.200.836

Kepentingan non-pengendali atas aset bersih Entitas Anak yang dikonsolidasi 2.421.551 2.186.681 1.371.359

JUMLAH EKUITAS 119.491.841 104.844.562 88.790.596

JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRkAH TEMPORER DAN EKUITAS 910.036.409 855.039.673 733.099.744

LABA RUGI



2015 2014 2013

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

Pendapatan bunga dan pendapatan syariah 71.570.127 62.637.942 50.208.842

Pendapayan bunga dan beban syariah (26.207.024) (23.505.518) (16.399.424)

PENDAPAYAN BUNGA DAN SYARIAH - BERSIH 45.363.103 39.132.424 33.809.418

Pendapatan premi 9.546.893 9.364.287 6.446.149

Beban klaim (6.409.823) (6.683.717) (3.820.143)

PENDAPATAN PREMI - BERSIH 3.137.070 2.680.570 2.626.006

PENDAPATAN BUNGA, SYARIAH DAN PREMI - BERSIH

48.500.173 41.812.994 36.435.424

Pendapatan operasional lainnya

- Provisi dan komisi lainnya 10.014.810 9.131.975 8.703.095

- Laba dari selisih kurs dan transaksi derivatif 2.238.098 1.587.639 1.853.099

- Lain-lain 6.125.770 3.968.021 4.129.443

Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (11.664.837) (5.718.130) (4.871.442)

(Pembentukan)/pembalikan penyisihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi

(198.450) 5.313 10.784

(Pembentukan)/pembalikan penyisihan lainnya (179.242) 183.481 4.324

(Kerugian)/keuntungan lain yang belum direalisasi dari (penurunan)/kenaikan nilai wajar efek-efek, obligasi pemerintah dan investasi pemegang polis pada kontrak unit - link

(18.306) 146.521 (219.353)

Keuntungan dari penjualan efek-efek dan obligasi pemerintah

275.499 234.463 39.116

Beban operasional lainnya

- Beban gaji dan tunjangan (12.376.655) (10.848.031) (9.431.337)

- Beban umum dan administrasi (12.799.851) (11.448.310) (9.898.400)

- Lain-lain (3.578.037) (3.078.010) (3.204.042)

LABA OPERASIONAL 26.338.972 25.978.106 23.551.711

529



2015 2014 2013

Pendapatan bukan operasional 30.458 29.909 510.126

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK DAN KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

26.369.430 26.008.015 24.061.837

Beban pajak

- Kini (5.548.058) (5.309.919) (5.288.489)

- Tangguhan 331.026 (43.313) 56.586

LABA TAHUN BERJALAN 21.152.398 20.654.783 18.829.934

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi

- Keuntungan aktuarial program imbalan pasti 339.697 - -

-Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan

direklasifikasi ke laba rugi (65.960) - -

Pos-pos yang akan direklsifikasi ke laba rugi

-Penyesuaian akibat penjabaran laporan

keuangan dalam mata uang asing 39.182 (17.995) 173.943

-Perubahan nilai wajar aset keuangan dalam

kelompok tersedia untuk dijual (1.268.960) 1.057.365 (1.259.738)

-Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan

direklasifikasi ke laba rugi 250.472 (211.473) 251.947

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan (705.569) 827.897 (833.848)

TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

20.446.829 21.482.680 17.996.086

Wali Amanat:PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

International Banking & Financial Institutions GroupPlaza Mandiri Lantai 22

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38Jakarta 12190. Indonesia

Telp. (021) 5268216, 5245161 Faks. (021) 5268201

Situs Internet: www.bankmandiri.co.id

530

Agen Pembayaran adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk oleh Perseroan dengan Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi masing-masing No. 29 dan No. 33 tanggal 18 April 2016, yang keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta , dimana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah pokok dan bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Perseroan dan KSEI.

Pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh bukan pada Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek IndonesiaGedung Bursa Efek Jakarta Tower I Lantai 5

Jalan Jenderal Sudirman. Kav. 52-53Jakarta 12190

Telepon : (021) 5299-1099Faksimili : (021) 5299-1199

XXII. AGEN PEMBAYARAN

531

Prospektus dan Formulir Pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi berikut ini :

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

PT DANAREKSA SEKURITASGedung Danareksa

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14Jakarta 10110

Telp: (021) 29555777Fax: (021) 3501817

PT EVERGREEN CAPITALGedung Bank Panin Pusat Lt. Dasar

Jl. Jend. Sudirman No. 1Jakarta 10270

Telp: (021) 5739510Fax: (021) 5739508

PT INDO PREMIER SECURITIESWisma GKBI 7/F Suite 718Jl. Jend. Sudirman No. 28

Jakarta 10210Telp: (021) 57931168Fax: (021) 57931167

PT MANDIRI SEKURITASGedung Plaza Mandiri Lt. 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 36 – 38Jakarta 12190

Telp: (021) 5263445Fax: (021) 5275701

PT TRIMEGAH SECURITIES TBKGedung Artha Graha Lt. 18 & 19Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53

Jakarta 12190Telp: (021) 29249088Fax: (021) 29249168

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi

PT EVERGREEN CAPITALGedung Bank Panin Pusat Lt. Dasar

Jl. Jend. Sudirman No. 1Jakarta 10270

Telp: (021) 5739510Fax: (021) 5739508

Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi

PT NISP SEKURITASOCBC NISP Tower Lt. 21Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25

Jakarta, 12940Telp: (021) 29352788Fax: (021) 57944095

XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

prospektus obligasi berkelanjutan dan obligasi subordinasi

Documents