Dr. Perdana Wahyu SantosaEmail: perdana.ws@gmail.comPELATIHAN MANAJEMEN OBLIGASI-TAHAP 3/LANJUTAN BAGI KARYAWAN BPKD PEMPROV DKI JAKARTA KERJASAMA LP3A FE UNPAD DAN PEMPROV DKI JAKARTA JULI 2011

Selama pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah (200X-200Y) pada umumnya kapasitas fiskal pemerintah daerah telah mengalami kenaikan relatif tinggi dibandingkan dengan kondisi sebelum pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Belanja rutin Pemda XYZ tahun anggaran mengalami kenaikan hampir 300% dan belanja pembangunan juga mengalami kenaikan sebanding.Tuntutan publik terhadap fasilitas pelayanan umum yang lebih baik terus meningkat. Namun dana pembangunan yang dialokasikan oleh Pemda XYZ dalam APBD-nya hanya sekitar 26,8% dari kebutuhan total untuk pembangunan infrasruktur setiap tahunnya. Bagaiman anda memecahkan masalah ini?

Obligasi Daerah adalah surat utang (efek) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, salah satu unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah, Badan Otoritas Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau pihak lain (swasta) yang didukung atau disponsori dan atau dijamin oleh pemerintah daerah.

General Obligation Bond Special Revenue Bond Limited Tax Bond Double Barrel Bond Incremental Tax Bond Special Assessment Bond Private Activity Bond

General Obligation Bond adalah sejenis OD yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk mem-peroleh kapital yang digunakan sebagai pembiayaan umum daerah: 1. Pengeluaran rutin dan 2. Pembiayaan proyek-proyek sarana umum yang dibangun oleh pemerintah daerah pembangunan jalan, jembatan, tanggul pengendali banjir, dan fasilitas lain yang tidak mendatangkan penghasilan.

Kupon dan pengembalian general obligation bond sepenuhnya menjadi beban APBD.

Special Revenue Bond adalah Obligasi Daerah yang diterbitkan secara khusus untuk financing proyekproyek yang ditujukan menghasilkan pendapatan, sehingga pembayaran kupon dan pelunasan obligasi ini akan dibayar dari penghasilan proyek yang didanaiContoh special revenue bond adalah pembangunan jalan tol, atau pembangunan kawasan pariwisata. Kedua proyek tersebut dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar kupon dan melunasi pokok obligasi.

Limited Tax BondLimited Tax Bond adalah obligasi daerah yang digunakan untuk membangun proyek tertentu. Pengembalian pokok pinjaman dan kupon OD tersebut dibayar melalui pajak yang dikenakan di kawasan proyek-proyek tersebut nantinya.Misalnya pembiayaan pusat perbelanjaan, revitalisasi terminal, kawasan pariwisata dll.

Double Barrel Bond adalah jenis OD yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek, khususnya dalam jumlah besar. Terkait dengan besarnya nilai proyek yang didanai oleh OD ini maka pembayaran pokok dan kupon OD harus dilapis dua.Misalnya OD dalam rangka proyek pembangunan jalan tol dikenakan pungutan tol dan pajak kendaraan dll.

Incremental Tax Bond adalah sejenis OD untuk membiayai proyek-proyek yang secara langsung tidak menghasilkan pendapatan daerah, namun secara tidak langsung dapat memberikan tambahan penerimaan pemerintah daerah. Tambahan pendapatan ini yang digunakan untuk membayar kupon dan melunasi pokok pinjaman OD.Sebagai contoh, pembangunan jalan untuk membuka isolasi suatu wilayah tertentu yang dibiayai dengan incremental tax bond akan menyebabkan nilai jual tanah di wilayah tersebut naik. Kenaikan harga tanah akan mengakibatkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meningkat (Purwoko, 2005)

Special assessment bond merupakan OD yang dimanfaatkan untuk membiayai infrastruktur untuk kepentingan kelompok masyarakat tertentu saja.Misalnya pembiyaan proyek untuk kawasan pemukiman tertentu sehingga para penerima manfaat langsung proyek tsb dapat dikenakan kewajiban tertentu untuk membayar pokok dan kupon OD tsb.

Private Activity Bond adalah OD yang digunakan untuk tujuan sosial kemanusiaan yang diterbitkan oleh organisasi masyarakat/swasta dengan penjaminan penuh dari pemerintah daerah.Misalnya dana OD tersebut digunakan untuk pembangunan RS atau sekolah swasta tertentu. Note: Proyek sosial yang dibangun harus feasible secara ekonomis dan hukum.

Mekanisme Obligasi DaerahINITIATORPENGAJUANPERSETUJUAN

BAPPEDA DINAS BUMD

GUBERNUR BUPATI WALIKOTA

DPRD

PASAR MODAL

BAPPEPAM

MENKEU

Kredit Investasi (Perbankan) Development Sharing Build Operate & Transfer (BOT)

Perbankan Nasional secara umum mempunyai dana yang cukup besar untuk memberikan kredit investasi pembangunan infrastruktur daerah. Namun minatnya sangat rendah karena waktu pengembalian (pay back period) yang panjang, perubahan regulasi dan ancaman sosial politik.

Development sharing dan Built Operate & Transfer harus melibatkan investor swasta berpotensi agar tertarik untuk berinvestasi pada infrastruktur daerah. Sebuah tantangan sekaligus peluang bagi Manajemen Pemda?

Variabel

Kredit Investasi

Development Sharing

BOT

Obligasi Daerah

Kemampuan menyediakan dana Biaya untuk memperoleh dana

Sedang

Sedang

Sedang

Tinggi

Sedang

Rendah

Rendah

Rendah

Tingkat BungaRisiko terhadap perubahan kurs

TinggiTinggi

RendahRendah

RendahRendah

TinggiRendah

Variabel

Kredit Investasi

Development Sharing

BOT

Obligasi Daerah

Risiko perubahan kebijakan Pemerintah Hak penguasaan investor terhadap infrastruktur Minat investor terhadap pembiayaan infrastruktur

Tinggi

Sedang

Sedang

Rendah

Rendah

Tinggi

Tinggi

Rendah

Rendah

Sedang

Sedang

Tinggi

P F N DR

= current price = harga sekarang = face value = future value = nilai saat jatuh tempo = jumlah hari antara setelmen hingga jatuh tempo. = discount rate = tingkat diskonto

Strategi untuk Menangkap Peluang Memanfaatkan semangat membangun dan potensi masyarakat daerah melalui penerbitan obligasi daerah. Strategi untuk Mengeliminasi Ancaman Memanfaatkan semangat membangun yang dimiliki masyarakat daerah untuk meringankan beban APBD. Mengikutsertakan masyarakat dalam mekanisme pengawasan proyek pembangunan Moral Hazard??? Indonesia salah satu negara terkorup di dunia

Strategi Memperbaiki Kelemahan Perlu segera dibuat aturan/ aspek legal dari penerbitan obligasi daerah Perlu disiapkan infrastruktur dan outlet untuk melayani penjualan dan pembelian obligasi daerah Agar dapat dijangkau oleh masyarakat daerah, penerbitan obligasi daerah dibuat dalam bentuk retail/nilai nominal kecil

Strategi Memperbaiki Kelemahan Untuk Mengeliminasi Ancaman Upaya memperkecil kemungkinan terjadinya moral hazard, obligasi daerah seyogyanya tidak diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, tetapi oleh Badan otorita Daerah atau BUMD. Pemerintah Daerah lebih tepat berfungsi sebagai badan pengawas. Pembayaran kupon dan pelunasan Obligasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerbit Obligasi, sehingga tidak membebani APBD.

Mampu menarik minat pemilik dana (investor) untuk berinvestasi, Mampu menyediakan dana dalam jumlah besar, Memiliki risiko yang rendah atas perubahan kurs. Memiliki risiko yang rendah atas perubahan kebijakan pemerintah.

Struktur OD harus dapat menjamin investor akan terbayar melalui desain struktur produk. Struktur OD memerlukan analisis term structure OD yang cermat dan komprehensif. Sebagian Dana OD agar dapat diinvestasikan pada obligasi (fixed income) yang aman utk membayar pokok pinjaman.

Pasar Obligasi

Pemda XYZ

Investor

Bank Kustodian

Pemda XYZ membutuhkan pinjaman Rp1T selama 30 tahun untu pembiyaan beberapa proyek infrastruktur Pemda menerbitkan OD dengan bantuan investment bankers kepada investor dan mendapatkan dana Rp1T tsb Sebagian dana OD yang diperoleh, yaitu sebesar Rp100M dibelikan Obligasi PP dengan kupon 8% pa Dalam 30 tahun nilai kupon obligasi PP sebesar Rp1T artinya pembayaran pokok OD terjamin Pemda XYZ tinggal membayar kupon OD melalui benefit investasi infrastruktur sebesar Rp900M tersebut Pembayaran kupon tepat waktu akan meningkatkan reputasi pemda dan rating OD-nya

Purwoko. 2005. Analisis Peluang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus. Manurung, Adler. 2005. Pengelolaan Obligasi Daerah, Lembaga Manajemen Universitas Indonesia. Santosa, Perdana Wahyu. 2009. Peluang dan Tantangan Pembiayaan Proyek Komersial melalui Obligasi Daerah, Artikel Kajian, Dokumentasi Pribadi. Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah. Sidahuruk, Hotman, 2005, Construction Bond Sebagai Alternatif Pembiayaan Sektor Infrastruktur, Makalah diseminarkan di Jakarta, bulan Juli.