Proyek Kemakmuran Hijau

Perencanaan Tata GunaLahan PartisipatifParticipatory Land Use Planning (PLUP)

- Untuk memastikan bahwa proyek yang didanai denganFasilitas Kemakmuran Hijau didesain berdasarkan data tataruang dan tata guna lahan yang akurat dan tepat, sesuaidengan UU, peraturan dan perencanaan di tingkat nasional.

- Untuk memperkuat kapasitas masyarakat setempat daninstitusi kabupaten dalam mengelola lahan sumber daya.

“Spatial Certainty” atau Kepastian Ruanguntuk investasi Kemakmuran Hijau

Tujuan

(i) Penataan Batas Desa:(1) lokasi pemukiman di wilayah desa(2) penyusunan Panduan Penataan Batas Desa partisipatif(3) pemetaan dan penegasan batas desa;

(ii) Pembaruan dan integrasi pemanfaatan sumberdaya lahan dansumberdaya lain:

(1) pendataan ijin pemanfaatan sumberdaya lahan dan sumberdaya alamyang telah ada dan sedang dalam proses, (2) dukungan teknis ke instansi pemerintah terkait dalam pengintegrasiandan pendataan data spasial, untuk meningkatkan kemampuan dalamproses perijinan yang transparan, menentukan tata guna lahan daninvestasi yang efektif, dan tersedia untuk publik

(iii) Penguatan tata ruang kabupaten dan propinsi.

Kegiatan Utama

• Aktivitas 1: Penataan Batas Desa dan Pemetaan Sumberdaya untuk 13 kabupaten (dalam beberapa tahap)

• Aktivitas 2: Pengumpulan data geospasial dan pemetaan kawasan sumberdayaalam dan budaya yang kritis untuk 13 kabupaten

Aktivitas

• Aktivitas 3: Kompilasi dan geo-referensi ijinyang telah dan akan diberikan untukpemanfaatan sumberdaya lahan dan alamuntuk 13 kabupaten

• Aktivitas 4: Review dan and perbaikan tataruang dan tata guna lahan melalui peningkatankapasitas untuk 4 propinsi dan 13 kabupaten

Provincial and District-level Users and Usages

Village-level Users and Usages

MCA-I and Green Prosperity renewable energy and natural

resources project sponsers

Community consultation and participatory

process – best practices from NGO experiences

Ministry of Home Affairs regulations,

definitions and administrative procedures 27&28 of 2006

Effective use of modern and appropriate geo-spatial tools; geopositioning (GNSS), spatial data capture (UAS) and data

management (GIS)

Geospatial Database of Land Use/Cover etc.Landscape/District/

Village Level

GP VILLAGE BOUNDARYSETTING AND

COMMUNITY MAPPING PROCESS

FIGURE ONE: CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR GP PLUP VBS/CM

BIG One Map Initiative and other national-level GOI Users

and Usages

Kerangka Kerja

Penataan Batas Desa

- Pemetaan Landscape:- Penataan Batas Desa / Village Boundary Setting (VBS)- Gabungan pemetaan partisipatif dan Permendagri 27/2006 tentangPenetapan dan Penegasan Batas Desa.

- Penyusunan Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa- FGD atau sosialisasi di 4 kabupaten awal- Bekerja bersama Tim Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa

- Usulan lokasi di kabupaten awal:1. Propinsi Jambi

a. Kabupaten Merangin: Landscape Rantau Sulib. Kabupaten Muaro Jambi: Landscape Berbak

2. Propinsi Sulawesia. Kabupaten Mamasa: Mambi/Bambang dan Sumarorong/Panab. Kabupaten Mamuju: Landscape Bonehau/Kalumpang

Awal (4)

Perluasan (9)

Kandidat (11)

Lokasi: 24 Kabupaten

Propinsi Kabupaten

Jambi Merangin, Muaro Jambi

Sulawesi Barat Mamuju, Mamasa

Propinsi Kabupaten

Jambi Kerinci, Tanjung Jabung Timur

Nusa Tenggara Barat Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara

Nusa Tenggara Timur Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya

Propinsi Kabupaten

Sumatera Barat Solok Selatan, Pesisir Selatan

Sulawesi Selatan Luwuk Utara, Luwuk Timur

Sulawesi Tenggara Kolaka, Kolaka Utara

KalimantanUtara Malinau

Kalimantan Timur Berau, Mahakam Ulu

Kalimantan Barat Kapuas Hulu, Sintang

Fase Awal

Mamasa District, West Sulawesi ProvinceMuaro Jambi District, Jambi Province

Desa Indikatif Utk Kegiatan VBS di Sumba

Terimakasih

All figures, numbers and dates stated in our presentations are tentative, subject to change, based on our best efforts and subject to the timely action by the pertinent local government. Any requirement stated in our presentation may change from time to time as determined by MCA-Indonesia and/or MCC and are subject to the applicable laws and regulations of the Republic of Indonesia.