proposal epc fix.docx

8/10/2019 Proposal EPC fIX.docx

1/35

BAB 1.

Pendahuluan

1.1.

Latar Belakang

Energi listrik merupakan salah satu unsur yang sangat diperlukan bagi

jalannya roda perekonomian, baik bagi sektor rumah tangga untuk

pemenuhan kebutuhan sehari-hari, perusahaan untuk kegiatan produksi dan

investasi, maupun bagi pemerintah untuk mendorong terciptanya

kesejahteraan masyarakat. Keperluan tersebut meningkat sejalan dengan

perkembangan teknologi, karena banyaknya kegiatan produksi dan

penggunaan sarana kehidupan berteknologi tinggi yang menggunakan listrik.

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan, secara garis besar dapat

disimpulkan bahwa dalam tahun-tahun mendatang akan terjadi krisis energi

listrik, karena pasokan energi listrik tidak mampu mengimbangi permintaan

energi listrik. Selisih antara pasokan dan permintaan energi listrik

(kesenjangan) tersebut tidak pernah bisa dipenuhi kalau hanya

mengandalkan tingkat pertumbuhan alamiah dari penyediaan tenaga listrik.

Sementara itu, kepastian ketersediaan energi listrik merupakan prasyarat

pokok bagi tumbuhnya investasi dan perkembangan perekonomian.

Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu langkah besar untuk (i) menutup

kesenjangan pasokan energi listrik yang terjadi saat ini, dan (ii) mencegah

terjadinya kesenjangan yang semakin besar dalam tahun-tahun mendatang

Penentu utama dari suksesnya langkah besar untuk mengatasi kesenjangan

penyediaan energi listrik adalah ketersediaan dana investasi di sektor

pembangkitt tenaga listrik. Namun demikian, kemampuan keuangan negara

maupun PT. PLN untuk berinvestasi di sektor ketenagalistrikan tidak

mencukupi sehingga diperlukan peran investor swasta baru dari dalammaupun luar negeri.

Di sisi lain, minat investor swasta untuk menanamkan dananya dalam proyek

pengembangan ketenagalistrikan masih rendah, dikarena keuntungan yang

diharapkan dari kegiatan tersebut relatif rendah. Rendahnya keuntungan

tersebut utamanya terkait dengan hal-hal, antara lain :

1. tarif dasar listrik (TDL) yang belum kompetitif (rendah dan pemberlakuan

uniform rate) yang menyebabkan rendahnya kepastian usaha listrik, dan

2.

Biaya usaha yang kurang kompetitif dibanding usaha lain di dalam negeriatau usaha yang sama di negara lain.


2/35

Untuk itu, diharapkan peran Pemerintah untuk menciptakan kondisi dansuasana investasi yang dapat menarik investor baru di bidangketenagalistrikan. Salah satu upaya untuk menarik investor baru tersebutadalah melakukan efisiensi dalam biaya usaha agar harga jual dapat relatifrendah. Dengan demikian, langkah kebijakan yang dilakukan untukmendorong usaha di bidang ketenagalistrikan harus terkait dengan dua hal,antara lain :1. Menciptakan kondisi dan suasana yang kondusif bagi investasi di sektor

kelistrikan, dan

2. Penurunan dan efisiensi biaya produksi energi listrik di semua tahapan

proses produksi listrik

Masalah lain yang masih dihadapi oleh PT. PLN adalah diterapkannya sistem

tarif uniform rate khusus pelanggan rumahtangga untuk semua jampemakaian listrik, sehingga tidak ada pembedaan besarnya TDL untukpemakaian pada waktu beban puncak (peak load) dan pemakaian pada waktudi luar beban puncak (siang hari). Padahal sudah bisa diduga bahwa padamasa beban puncak, biaya operasional yang harus ditanggung oleh PT. PLNakan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya operasional pada masabukan beban puncak. Oleh sebab itu, besarnya TDL yang diberlakukantersebut juga merupakan salah satu faktor kurang menariknya investasi disektor kelistrikan.

Faktor penyebab lainnya adalah masih terjadinya in efisiensi dalam prosesproduksi listrik karena high cost economy, yang artinya biaya yang diperlukanuntuk kegiatan produksi cenderung tinggi secara alamiah, dan pada akhirnyadapat menciptakan kondisi dan suasana investasi menjadi tidak kondusif.Padahal, investor swasta baru memerlukan kondisi dan suasana yangkondusif guna mendukung kegiatan investasi tersebut Dari dua sumberpermasalahan tersebut, nampaknya tarif harga jual listrik yang rendah relatifsulit untuk diselesaikan dalam jangka pendek, mengingat tarif harga juallistrik sejauh ini dianggap sebagai barang strategis yang mempunyaipengaruh sosial-politis terhadap masyarakat. Permasalahan yang lebihberpeluang untuk dicari solusinya adalah relatif tingginya biaya. Oleh sebab

itu, faktor penting yang diperlukan untuk menarik investor swasta baru disektor kelistrikan adalah pandangan Pemerintah terhadap strategisnyapersoalan kelistrikan di masa depan, serta goodwill Pemerintah untukmendorong perkembangan kondisi dan suasana investasi menjadi kondusif.

Salah satu langkah penting yang memungkinkan dilaksanakan pemerintahuntuk memperbaiki daya saing iklim investasi di Indonesia adalahmemberikan insentif bagi usaha ketenagalistrikan, sehingga masalah danpotensi masalah yang mungkin timbul dapat diminimalisir. Insentif tersebutdapat dilakukan melalui berbagai instrumen kebijakan yang diambil

Pemerintah, misalnya kebijakan sektor riil melalui berbagai kemudahanekspor-impor, sektor moneter melalui penetapan tingkat bunga yang


3/35

bersaing, maupun melalui berbagai kebijakan fiskal, baik sisi belanja,pendapatan, maupun pembiayaan. Namun demikian, sifat investasi di sektorketenagalistrikan merupakan investasi bernilai besar dan berjangka waktupanjang, maka campur tangan pemerintah melalui kebijakan fiskal dapat lebihefektif, di samping penerapan kebijakan lain. Kebijakan fiskal yang bisa

dilakukan dalam hal ini tidak terbatas pada instrumen perpajakan saja,namun, berupa kebijakan fiskal dalam arti yang lebih luas seperti privatisasidan/atau kebijakan penyertaan modal negara pada sisi belanja negara.Selain langkah tersebut diatas maka pemerintah atau lebih tepatnya adalahPT. PLN ( Persero ) melakukan kerjasma dengan pihak swasta gunamemenuhi kebutuhan dari kebutuhan listrik dan meminilisasi kekurangan drikebutuhann Listrik.

1.2. Metodologi PenelitianProposal ini akan dilakukan melalui metodologi kuantitatif dan kualitatif-

deskriptif, yaitu dalam bentuk studi pustaka maupun pengolahan datakuantitatif. Kajian kualitatif tersebut antara lain berupa review kebijakanketenagalistrikan, beserta peraturan pelaksanannya. Selanjutnya, kajiankuantitatif dan analisis data dilakukan untuk memperkirakan kebutuhantenaga listrik dan penawaran tenaga listrik di waktu mendatang, mengkajidampak kebijakan kerjsaama dengan pihak swasta pada biaya investasiketenagalistrikan, dan dampak makro dari kebijakan kerjasama dengan pihakswasta tersebut.Kajian pustaka akan memberikan landasan teori bagi analisis kuantitatif,.Sementara itu, review perundang-undangan memberikan landasan hukum

(legal standing) bagi berbagai alternatif dan rekomendasi kebijakan.Peraturan perundangan yang terkait dalam hal ini antara lain undang-undangketenagalistrikan, undang-undang tentang investasi, beserta peraturanpelaksanaannya dan undang undang yang berlaku dalam kerjasama denganpihak swasta iniSementara itu, analisis data kuantitatif akan memberikan simulasi dampakkebijakan yang akan diambil. Dengan menggunakan data-data tentangketenagalistrikan, seperti statistik ketenagalistrikan, dan statistik PLN, dengandibantu model-model statistik, persamaan simultan, maupun keseimbanganumum, diharapkan dapat memprediksikan dampak kebijakan-kebijakan

tersebut terhadap perekonomian. Dengan demikian, alternatif kebijakan yangdirekomendasikan sudah merupakan alternatif-alternatif yang optimal, danuntuk kepentingan masyarakat secara umum.


4/35

Bab 2

DISKRIPSI

2.1. Gambaran Umum EPC/KPS

Perekomomian Indonesia terbukti telah bangkit kembali sejak krisiskeuangan Asia pada tahun 1990an. Pada tahun 2009, sebagai contoh,Indonesia telah mengalami pertumbuhan GDP sebesar 4,5 persen, sementarabanyak negaran egara lain yang mengalami kontraksi ekonomi. Pertumbuhanekonomi Indonesia yang konsisten telah menyebabkan tingkat kebutuhaninfrastruktur meningkat.Proyek Proyek ketenagalistrikan yang telah masuk Rencana Umum

Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) namun belum mendapatkan kepastianpendanaan dapat diajukan sebagai proyek KPS. Dukungan Pemerintah

terhadap proyek KPS adalah telah diterbitkannya PerPres 56 tahun 2011,

Perpress Nomor 78 tahun 2010 senagai pelengkap Perpres 12 tahun 2010,

Permenkeu 260/PMK.011 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan

Usaha. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasioanl No. 3

tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah

dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Pemerintah memperkirakan bahwa untuk jangka waktu lima tahun yaitudimulai 2010 sampai 2014, dibutuhkan investasi senilai Rp. 1.430 triliun

(sekitar USD 150 milyar) untuk sektor infrastruktur. Pemerintah telah

menyadari peran penting sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan ini dan

karenanya telahmenyediakan suatu sarana bagi pihak swasta agar dapat ikut

berperan serta dalam pembangunan infrastruktur melalui Kerjasama

Pemerintah dan Swasta (KPS). Secara khusus, Pemerintah mentargetkan

penanaman modal di sektor swasta sebesar Rp. 980 triliun (kurang lebih USD

94 milyar) berdasarkan kerangka KPS untuk jangka waktu 2010-2014.

Program KPS milik pemerintah ini mencakup rentang infrastruktur yang luas,termasuk:

Bandar udara

Pelabuhan laut dan sungai

Jalan dan Jembatan

Jalan Kereta Api

Penyediaan air baku dan sistem irigasi

Penyediaan air minum

Penampungan Air Limbah

Pembuangan Sampah Padat Teknologi Informasi dan Komunikasi


5/35

Ketenagalistrikan

Minyak dan Gas

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembanguna Nasional No. 6 Tahun2012 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Rencana Proyek Kerjasama

pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturanini di peruntuk untuk investor merupakan suatu tinjauan terhadap kerangkaKerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) milik Pemerintah Indonesia.Peraturan ini merupakan pemetaan kedepan (road map) terhadappengembangan proyek-proyek KPS di Indonesia dengan menggaris bawahiprinsip-prinsip yang dianut oleh Pemerintah dan fasilitas yang di sediakanuntuk mitra swasta dalam kerangka KPS.Dengan memberikan tinjauan tentang bagaimana program KPS dioperasikandi Indonesia, Peraturan ini dapat mengarahkan investor untuk melakukantinjauan akan adanya peluang dalam proyek tertentu. Peraturan ini tidakbermaksud untuk mengindentifikasi peluang-peluang KPS secara spesifik,

tidak juga dengan cara apapun menyediakan uji tuntas yang harus dilakukanoleh investor swasta untuk mempertimbangkan peluang KPS. Peraturan initidak menyediakan tinjauan hukum tentang peraturan-peraturan yangmengatur pengembangan dan pelaksanaan proyek KPS, maupunmenyediakan rincian prosedur tentang pengembangan KPS atau panduanuntuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia pada umumnya. Para investordiharapkan tetap mengacu kepada bahan bahan publikasi atau dokumentasiyang dikeluarkan oleh pihak Pemerintah mengenai hal-hal tersebut,sebagaimana dimuat dalam Panduan ini. Publikasi-publikasi ini dapatdiperbaharui atau diterbitkan kembali, atau dilengkapi dengan dokumen-

dokumen tambahan lainya dimasa mendatang.

Dari peraturan Menteri Negara Perencaan Pebangunan Nasional No 6 Tahun2012 maka adanya Skema Investasi dengan Partisipasi Swasta untukkelistrikan dimana skema tersebut terdiri dari 3 Macam yaitu :

1. Engineering Procurement and Construction (EPC)

EPC ialah singkatan dari Engineering, Procurement, Construction.Terkadang ditambahkan Installation sehingga singkatannya menjadi EPCI(EPCI biasanya berkecimpung di offshore/platform). Terkadang juga

ditambahkan C (menjadi EPCC) jika perusahaannya menggeluti bagianCommissioning (test unjuk kerja).

Dari singkatannya sudah jelas bahwa tugas dari EPC adalah untukmelakukan rekayasa (engineering) dari suatu plant, melakukan pembelian(procurement) barang-barang dan equipment yang terkait dan kemudianmendirikan/membangun (construction) plant tersebut. EPC terkadangdisebut sebagai integrator karena EPC lah yang menjembatani dan

mengkordinasikan seluruh bagian yang terkait dalam pembangunan suatuplant; mulai dari licensor (yang memiliki lisensi), vendor (yang menjual

barang), shipper (yang mengirim barang), bahkan sampai operator (yangmengoperasikan plant).


6/35

Dalam prakteknya, suatu perusahaan EPC tidak harus melakukan E-P-Cnya sekaligus, bisa aja hanya salah satu atau salah duanya. Jadi sangatnormal jika ada EPC yang hanya mengambil E-nya saja (bertindak sebagaikonsultan engineering saja), E dan P atau malah C (hanya memasang

saja) nya saja.Kontrak ini sesungguhnya adalah juga bentuk kontrak rancang bangun.

Dalam kontrak rancang bangun dimaksudkan untuk pembangunan

pekerjaan, baik pekerjaankonstruksi sipil/bangunan gedung sedangkan

kontrak EPC dimaksudkan untuk pembangunan pekerjaan-pekerjaan

dalam industri minyak,gas bumi, dan petrokimia atau pekerjaan yang

memerluakan dana yang sangat besar. Dalam kontrak EPC yang dinilai

bukan hanya selesainya pekerjaan melainkan unjuk kerja (performance)

dari pekerjaan tersebut. Dalam hal ini penyedia jasa hanya mendapat

Pokok-pokok Acuan Tugas (Term of Reference-TOR) dari pabrik yangdiminta, sehingga mulai dari perencanaan/design (engineering)

dilanjutkan dengan penentuan proses dan peralatannya (procurement)

sampai dengan pemasangan/pengerjaannya (construction) menjadi

tanggung jawab penyedia jasa. Pekerjaan akan dinilai apakah unjuk

kerjanya sesuai dengan TOR yang telah ditentukan.

2. Independence Power Producer (IPP)

Pemilik Proyek sekaligus pelaksana EPC adalah pihak Swasta, 100 %

pembiayaan berasal dari swasta dan di transformasikan melalui harga jual

tenaga listrik , cotoh Proyek Proyek IPP dan beberapa proyek dalam

program percepatan pembangunan pembangkit tahap 2.


7/35

3. Publik Private Partnership (PPP) Project

Proyek Pemerintah yang di tawarkan kepda pihak swasta melaluimekanisme tender/lelang. Pemerintah dapat memberikan dukungan atau

jaminan pemerintah apabila pihak swasta sebagai inisiator proyek,

pemerintah dapat memberikan kompensasi contoh proyek PLTU Jawa

Tengah 2 X 1.00 MW.

2.2. Bidang Usaha ENGINEERING PROCUREMENT AND CONSTRUCTION

Contract

Kontrak rekayasa, pengadaan dan konstruksi (Engineering, Procurement

and Construction / EPC Contract) adalah bentuk kontrak yang dewasa ini

umum digunakan oleh para kontraktor untuk mengambil alih pekerjaan

konstruksi untuk proyek infrastruktur yang kompleks dan berskala besar.

Dalam sebuah kontrak EPC, kontraktor diwajibkan untuk membangun

sebuah fasilitas lengkap sehingga mereka dapat langsung

mengoperasikan fasilitas tersebut. Proses pembangunan fasilitas tersebut

terikat dalam anggaran dan jangka waktu tertentu yang telah disepakati

bersama antara kontraktor dan Pemilik Project, serta fasilitas tersebut


8/35

harus dapat berfungsi sesuai dengan standar yang juga telah ditetapkan

sebelumnya.

Proyek EPC (Engineering, Procurement, and Construction) merupakan

jenis proyek yang lebih kompleks dari proyek konstruksi. Karakter jenis

proyek ini memiliki perbedaan dengan proyek konstruksi biasa. Dalam

mencapai kesuksesan proyek EPC perlu diketahui proses yang terjadi di

dalamnya. Memahami rumitnya proses proyek ini akan membantu

menyelesaikan masalah kompleksitasnya.

Proyek EPC memiliki tantangan yang sangat tinggi, mulai dari saling

ketergantungaan antar aktifitas yang ada, fase overlaps antar masing-

masing aktifitas tersebut, pemecahan aktifitas menjadi aktifitas-aktifitas

pekerjaan yang lebih detail, kompleksitas struktur organisasi, dan

ketidakpastian dalam akurasi prediksi yang timbul selama masa

pelaksanaan. Kegiatan yang paling menantang dalam proyek ini adalah

kegiatan dalam pembuatan anggaran dan jadwal pelaksanaan proyek

karena harus dibuat dan diketahui sebelum proyek dimulai.

a.

Engineering

Engineering dilakukan dengan pendekatan setahap demi setahap,

dimulai dari tahap konseptual, basic engineering sampai tahap

detail engineering. Fase Engineering memiliki tingkat pengaruh

yang paling tinggi pada proyek, banyak keputusan-keputusan

penting yang dibuat selama proses perencanaan yang menentukan

besarnya jumlah dana dan sumberdaya lainnya yang diperlukan.

Tahap konseptual memperjelas dan merumuskan permasalahandalam suatu studi kelayakan. Pada tahap ini dilakukan perumusan

garis besar dasar pemikiran atau gagasan teknis mengenai sistem

yang akan diwujudkan, sehingga untuk mencapai tujuan dan

sasaran maka harus melakukan identifikasi potensi kebutuhan dan

mengkaji aspek-aspek mulai dari teknik, ekonomi, hukum,

lingkungan, serta melakukan identifikasi sumberdaya yang

dibutuhkan.


9/35

Pada tahap basic engineering diletakkan dasar-dasar pokok

desain-engineering, dilakukan pengumpulan data-data teknis yang

diperlukan dalam proses desain, dalam arti segala sifat atau fungsi

pokok dari produk atau instalasi hasil proyek sudah harusdijabarkan, termasuk menentukan proses yang akan mengatur

masukan material dan energi yang dikonversikan menjadi produk

yang diinginkan. Menurut Harold Kerzner (2006), tahap detail

engineering merupakan kegiatan yang dilakukan di kantor pusat

proyek. Pada tahapan detail engineering dilakukan berbagai macam

penjelasan pekerjaan, berikut ini adalah pekerjaan dari tahap detail

engineering:1.

Meletakan dasar-dasar kriteria design engineering.

2. Mengumpulkan data teknis yang diperlukan untuk design

engineering.

3. Membuat spesifikasi material dan peralatan

4. Merancang gambar-gambar dan perekayasaan berbagai disiplin

seperti

5. civil, piping, electrical, instrument, mechanical.

6.

Mengevaluasi dan menyetujui usulan gambar.

7. Membuat model bagi instalasi yang hendak dibangun sesuai

dengan

8. skala yang telah ditentukan.

9. Menyiapkan pengajuan keperluan material untuk kegiatan

pembelian

10.Membuat perkiraan biaya proyek.

11.

Membuat jadwal pelaksanaan proyek.

Kontraktor harus bertanggung jawab atas desain dari pekerjaan

serta keakuratan dan kelengkapan persyaratan dari pemilik proyek

(termasuk kriteria desain dan perhitungan). Tahapan dari proses

fase engineering dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Tahapan proses pekerjaan fase engineering dimulai dari proses

basic engineering. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi

dan daftar permintaan untuk keperluan perencanaan. Setelah


10/35

proses tersebut selesai, dilanjutkan dengan proses detailed

engineering. Pada proses ini dilakukan persiapan dan proses tender

untuk pencapaian pemilihan vendor yang terbaik. Ketika fase

tahapan engineering berjalan, fase procurement juga termasukdidalamnya, seperti pada saat pengeluaran PO (Purchasing Order)

dan pemilihan vendor. Vendor yang memenangkan tender harus

kembali mengecek spesifikasi barang atau material yang dipesan

sesuai dengan detailed engineering yang masih berjalan pada

fase engineering. Setelah dilakukan pengecekan produk dari

vendor dan hasilnya sesuai, dapat dilakukan penyelesaian proses

konstruksi dengan panduan produk drawing dari detailedengineering sebagai panduan.

b. Procurement

Kegiatan pengadaan adalah usaha untuk mendapatkan barang

berupa material dan peralatan dan atau jasa (subkontraktor) dari

pihak luar untuk proyek. Kegiatan pengadaan atau pembelian dan

subkontrakting dapat dilakukan setelah lingkup proyek ditentukan

dan dijabarkan pada detail engineering sehingga akan terlihatjenis dan jumlah material serta peralatan yang diperlukan untuk

pembangunan proyek. Untuk pengadaan jasa meliputi kegiatan-

kegiatan subcontracting, seperti pemaketan pekerjaan, proses

pemilihan sampai penunjukan, perencanaan pekerjaan, serta

koordinasi dan pengendalian pekerjaan subkontraktor. Berikut ini

tahapan proses pekerjaan pada fase procurement.

Terjadinya aktifitas yang overlapping pada siklus proyek merupakan

tanda terjadinya interaksi antara fase engineering dengan fase

procurement yang salah satu bentuknya adalah aktifitas vendor

data. Dari gambar dibawah ini dapat dilihat dimana engineering

menghasilkan output berupa specification, data sheet, drawing,

dan MTO (Material Take-off) yang digunakan sebagai input data

fase procurement (pengadaan). Fase engineering tidak akan bisa

tuntas jika vendor data dari PO (Purchasing Order) pada tahapan

procurement belum tuntas.


11/35

c. Construction

Kegiatan konstruksi (construction) adalah kegiatan mendirikan atau

membangun instalasi dengan efisien, berdasarkan atas segalasesuatu yang diputuskan pada tahap desain (engineering).

Pekerjaan yang dilakukan antara lain adalah pekerjaan survey

lokasi, kegiatan pengambilan keputusan dan perkerjaan persiapan

lain yang diperlukan seperti gambar, material dan peralatan

sehingga kegiatan proyek akan berangsur-angsur pindah ke lokasi

proyek maka pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan.

Lingkup kegiatan konstruksi secara garis besar dibagi menjadikegiatan fisik dan kegiatan non fisik. Kegiatan fisik meliputi

pembangun fasilitas sementara untuk keperluan perkantoran

sementara dan pekerjaan sipil lainnya, melakukan pekerjaan

persiapan lokasi, mempersiapkan lahan, mendirikan fasilitas

fabrikasi, memasang perpipaan, memasang instalasi listrik dan

instrumentasi, memasang perlengkapan keselamatan, memasang

isolasi dan pengecatan, melakukan testing, uji coba, dan start-up,

serta pekerjaan non fisik seperti merencanakan kegiatan

operasional konstruksi, mengendalikan kegiatan konstruksi,

mengendalikan tenaga kerja, melakukan inspeksi, dan pekerjaan

administrasi. Hubungan dan interaksi antara engineering dengan

construction pada siklus proyek.

Engineering harus mampu menyiapkan spesifikasi (specification)

yang digunakan pada proyek, desain-desain yang diperlukan dan

jumlah material yang digunakan atau biasa disebut MTO (Material

Take Off). Setelah semua data yang dihasilkan oleh engineering

telah siap, selanjutnya data tersebut digunakan untuk pekerjaan

konstruksi dan tim engineering mulai mengerjakan pekerjaan As

Built Drawing atau gambar sesuai yang terpasang dan setelah

tahap construction selesai maka tim engineering menyelesaikan

final gambar terpasang atau biasa disebut Final As Built Drawing.


12/35

Hubungan antara procurement dengan engineering adalah tim

procurement proyek di kantor pusat (head office) membuat laporan

berupa material atau alat yang sudah dikirim ke lapangan yaitu

berupa MDR (Material Delivery Report) sedangkan tim constructionakan mengirimkan laporan tentang daftar pengiriman yang belum

selesai atau OSDR (Out Standing Delivery Report) dan juga

menyiapkan laporan material atau peralatan yang diterima berupa

MRR (Material Receiving Report).

Dalam pekerjaan konstruksi terdapat pengkategorian periode

konstruksi. Hal ini dibuat untuk mempermudah dalamperencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan controlling selama

pekerjaan konstruksi berlangsung dikarenakan pekerjaan konstruksi

terdiri dari berbagai disiplin ilmu dan terdapat sistem yang harus

diikuti.

Tahap perencanaan diharapkan sudah dikerjakan sebelum proyek

dimulai secara resmi, sejak progres dimulai sampai mencapai

progres 70% seluruh tim proyek diarahkan untuk fokus pada

penyelesaian pekerjaan berdasarkan pembagian area yang sudah

ditetapkan (area wise). Selanjutnya setelah progress 70%, tim

proyek fokus untuk mulai menyelesaikan pekerjaan secara sistem

sampai dengan test individu (sistem wise) dengan orientasi

mencapai selesai pekerjaan mechanical (mechanical completion

readiness oriented).


13/35

Bab 3

3.1.PELUANG BISNIS ENGINEERING PROCUREMENT

AND CONSTRUCTION Contract ( EPC )

3.1.1. Aspek Pasar

Dibukanya peluang perusahaan-perusahaan kelistrikan asing dalam sejumlah

proyek pembangkit kelistrikan di Tanah Air, melalui amandemen Undang-Undang Kelistrikan Nomor 20 Tahun 2002, yang membolehkan pihak swasta

terlibat dalam penyediaan kebutuhan energi listrik nasional, membuat

perusahaan yang memiliki kemampuan pada bidang EPC semakin dirasakan

peranannya. Bukan hanya perusahaan-perusahaan lokal, tetapi juga

perusahaan asing yang seolah berlomba mengikuti tender untuk

mendapatkan kontrak EPC.

Terjunnya perusahaan-perusahaan asing mengikuti tender EPC, ikut

membantu cepatnya proses perkembangan bisnis kelistrikan di Tanah Air.Keterlibatan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang

Engineering Procurement and Construction atau EPC dalam proyek

pembangunan pembangkit listrik di berbagai negara, bukan hal aneh.

Demikian juga di Indonesia. Sejumlah perusahaan EPC asing ikut meramaikan

bisnis pembangkit listrik di Tanah Air. Umumnya energi listrik yang mereka

hasilkan tersebut dijual ke PLN selaku satu-satunya perusahaan yang diberi

tugas oleh pemerintah untuk mendistribusikan listrik kepada masyarakat.

Diantara banyak perusahaan yang bergerak pada bidang EPC, perusahaan

asal Jepang cukup banyak yang terlibat. Diantaranya Marubeni Corporation.

Perusahaan itu banyak teribat dalam proyek kelistrikan di Indonesia.

Marubeni telah menjalankan bisnis kelistrikan di Indonesia dan terlibat dalam

sejumlah tender untuk mendapatkan proyek EPC. Salah satu proyek EPC yang

didapatkan Marubeni adalah proyek EPC pada pembangkit listrik tenaga

panas bumi (PLTP) Patuha, Ciwidey-Jawa Barat berkapasitas 1x55 MW. PLTP

tersebut dibangun untuk memperkuat sistem kelistrikan Jawa-Bali.


14/35

Dalam proyek rekayasa, pengadaan, dan konstruksi PLTP Patuha dengan

nilai proyek US$ 64 juta dan Rp 192 miliar, Konsorsium Marubeni Corporation

bersama PT Matlamat Cakera Canggih ditunjuk sebagai pelaksana

pembangunan proyek PLTP tersebut. Kendati secara komersial pastinya

terdapat potensi keuntungan yang besar dalam bisnis kelistrikan termasuk

tender EPC di Indonesia, namun perjalanan bisnis perusahaan-perusahaan

yang bergerak dalam bisnis EPC tidak semulus yang dibayangkan, sejumlah

masalah kerap dialami.

Salah satunya ketika Marubeni merasa dirugikan dalam tender PLTU Jateng

sekitar 2 tahun lalu. Selaku perusahaan EPC sekaligus IPP berpengalaman,

ketika itu Marubeni merasa nilai proyek yang mereka ajukan dapat

memenangkan proyek PLTU yang berada di Pemalang Jawa Tengah tersebut.

Hanya saja, peme-rintah waktu itu tetap bersikukuh bahwa proses tender

yang dilakukan pada PLTU tersebut sudah sesuai prosedur dan telah mengacu

pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Proyek

Kemitraan Pemerintah dan Swasta.

Tetapi kendala-kendala dan tantangan masalah seperti itu tidak menghalangi

Merubeni untuk tetap terlibat dalam sejumlah proyek kelistrikan di Tanah Air.

Malah, Marubeni yang telah memenangkan proyek pembangkit Cirebontersebut berencana untuk memperluas kapasitas pembangkit mereka dari

yang ada sekarang ini.

Umumnya, perusahaan-perusahaan yang memenangi tender EPC baik untuk

keseluruhan proyek EPC ataupun hanya untuk engineering, untuk

procurement, ataupun yang memenangkan tender construction saja, biasanya

tidak sendirian menggarap proyek tersebut. Sebuah konsorsium biasanya

dibentuk sebelum menggarap tender tersebut. Pasalnya, nilai proyek tersebut

memang cukup besar. Sehingga dibutuhkan kerjasama dengan beberapa

perusahaan termasuk persyaratan mengikutsertakan perusahaan lokal yang

memiliki kapabilitas di bidangnya agar risiko yang terjadi dapat menyebar.

Di lain sisi, sejumlah perusahaan Jepang kerap kali digandeng oleh

perusahaan dalam negeri dalam menggarap proyek EPC karena dianggap

mumpuni dan efisien dari sisi teknologi. Selain Marubeni, perusahaan asal

Jepang lain yang kerap ikut dalam tender pembangkit dan EPC adalah

Mitsubishi. Perusahaan tersebut diantaranya sempat bekerjasama dengan


15/35

perusahaan lokal, Truba Jaya pada pembangunan sembilan proyek PLTGU di

Indonesia. Umumnya, perusahaan-perusahaan Jepang yang terlibat dalam

proyek EPC tersebut mengikuti tender EPC untuk pembangkit yang

kapasitasnya di atas 100 MW atau nilai proyeknya cukup besar. Perusahaan

asal Jepang lain yang terlibat dalam tender EPC diantaranya adalah Mitsui dan

Sumitomo.

Kemitraan sejumlah perusahaan dalam mengikuti tender EPC selalu dapat

dilihat pada setiap pelaksanaan tender EPC untuk sebuah proyek pembangkit.

Diantaranya pada PLTU Cirebon yang pembangunannya dilakukan PT Cirebon

Electric Power. Pada perusahaan tersebut terlibat beberapa perusahaan

sebagai pemegang saham, yakni: terdiri dari PT Indika Energy Tbk (20

persen), Samtan Co. Ltd (20 persen), Korea Midland Power Co (27,5 persen)

dan Marubeni Corporation (32,5 persen). Sedangkan, kontraktor EPC-nya

dipegang PT Doosan Heavy Industries Indonesia. Pada PLTU Tanjung Jati B

unit 1 dan 2 (2x660 MW) pekerjaan EPC dilaksanakan oleh Sumitomo

Wasamitra Joint Operation dan Sumit Power Development Limited.

Bukan hanya perusahaan-perusahaan EPC asal Jepang saja, perusahaan-

perusahaan EPC dari negara lain juga banyak terlibat dalam pembangunan

proyek EPC di Tanah Air. Termasuk dalam proyek pembangunan infrastruktur

kelistrikan 10.000 MW atau Fast Track Program (FTP) I dan II.Diantaranya perusahaan-perusahaan kontraktor dan konsultan EPC asing asal

China, Korea, dan Eropa memang banyak yang terlibat dalam tender

kontruksi pembangkit kelistrikan di Tanah Air. Dari Korea, ada sejumlah

perusahaan yang terlibat dalam tender EPC, diantaranya KEPCO, KOGAS dan

KNOC yang berniat mengembangkan lapangan minyak dan gas marginal di

Indonesia.

Sedangkan dari Eropa ada Siemens dan Alstom yang gencar mengikuti

sejumlah tender EPC di Indonesia. Alstom kerap mengikuti tender EPC di

Indonesia. Selain telah melaksanakan sejumlah proyek EPC, pada April 2013

lalu, konsorsium Alstom dan Wijaya Karya mengikuti tender EPC untuk

pembangunan kabel transmisi listrik bawah laut Sumatera Selatan-Jawa Barat

yang nilai investasinya diperkirakan mencapai Rp20 triliun.

Sejumlah perusahaan dari China juga banyak terlibat dalam FTP tahap I.

Keterlibatan perusahaan China tersebut diantaranya pada PLTU 1 Jawa Barat,

Indramayu yang kontrak EPC-nya ditandatangani pada Maret 2007.


16/35

Perusahaan EPC yang dipercaya menangani EPC PLTU 1 Indramayu

berkapasitas 3x330 MW adalah China National Machinery Industry, China

Electric Equipment Corporation, dan PT Penta Adi Samudra. PLTU yang

menggunakan bahan bakar batu bara low rank coal dengan nilai investasi

Rp8,4 triliun itu kini telah beroperasi. Dilema Perusahaan EPC Asing Dibalik

gencarnya perusahaan-perusahaan asing yang bergerak dalam bisnis EPC di

Tanah Air, ada semacam hal ironis ketika melihat kecilnya pangsa pasar yang

di raih oleh perusahaan-perusahaan EPC lokal.

Ada sekitar 14 BUMN karya atau BUMN yang bergerak di sektor konstruksi

yang menyerap sekitar 10% dari total nilai proyek konstruksi di sektor

engineering, procurement, and construction tersebut di Indonesia. BUMN

karya harus meningkatkan kompetensi untuk merebut kue nasional dari

kontraktor asing yang menguasai pasar.

Dari pangsa pasar 10% itu, tiga BUMN karya perannya terlihat sangat

dominan, yakni PT Adhi Karya yang me-nguasai 3,5% pangsa pasar, PT

Wijaya Karya sebesar 2,75% pangsa pasar, dan PT PP (Persero) sebesar 2%.

Sementara sisanya sekitar 1,75% dibagi oleh beberapa BUMN karya lainnya

seperti Hutama Karya, Waskita Karya, dan Brantas Abipraya. Untuk

mendukung upaya tersebut, Kementerian BUMN ke depan berencanamelakukan inventarisasi proyek-proyek nasional maupun asing di sektor EPC

yang bisa dikerjakan oleh BUMN karya. Tetapi sebelumnya, perusahaan-

perusahaan konstruksi BUMN itu nantinya lebih dulu akan didorong untuk

menyehatkan kinerjanya alias dapat menghasilkan kinerja yang lebih efisien.

Salah satunya melalui rencana pembentukan holding BUMN karya sebagai

upaya meningkatkan nilai perusahaan yang tergabung di dalamnya.

PT. Rekadaya Elektrika mendapatkan Kontrak Engineering Procurement

Contract(EPC) tiga unit PLTU ditangani secara total oleh perusahaan nasional

kita tersebut. Proyek senilai sekitar Rp 575 miliar dimenangkan perusahaan

patungan kelompok PLN dengan PT Rekayasa Industri setelah melalui lelang

internasional.

Ketiga proyek itu masing-masing adalah PLTU Tanjung Balai Karimun (2x7

MW), PLTU Ende (2x7 MW) dan PLTU Kendari (2x10 MW). Menurut Purwanto

Sudibyo, PT Rekadaya Elektrika melakukan sejak dari konsep, perancangan

(design), pabrikasi hingga comissioning ketiga proyek tersebut.


17/35

Sebagian besar komponen ketiga proyek tersebut menggunakan komponen

lokal. 'Untuk PLTU Karimun dan PLTU Ende, kandungan lokal mencapai 68

persen. Sedang untuk PLTU Kendari kandungan lokal sebesar 50 persen,' ujar

Purwanto Sudibyo. Boiler, generator, elektrikal, balance of plant semuanya

dari pabrikan lokal. Untuk pengerjaan proyek masing-masing dibutuhkan

tenaga kerja sekitar 500 orang. Sedang untuk pengerjaan komponen ke tiga

pembangkit diperkirakan membutuhkan tenaga kerja mencapai sekitar 2000

orang. Selain itu proyek ini juga melibatkan industri penunjang yang tidak

sedikit memberikan lapangan kerja.

PT Rekadaya Elektrika merupakan perusahaan patungan yang pemegang

sahamnya dimiliki oleh PT PJB, PT Indonesia Power, PLN Batam dan YPK PLN

serta PT Rekayasa Industri. Perusahaan yang berdiri September 2003 ini

selama ini telah menangani berbagai proyek rekayasa dan EPC bidang

kelistrikan.

Proyek Proyek telah disepakati antara PLN dan swasta adalah PT PLN(Persero) menandatangani kesepakatan dengan dua pengembang listrikswasta untuk memperkuat pasokan listrik di daerah-daerah. Dua pengembangitu adalah Dharma Hydro Nusantara dan PT Tanjung Power Indonesia (TPI),

sebuah perusahaan patungan milik PT Adaro Power dan Korean East WestPower (EWP).

PLN menggandeng pihak swasta untuk membangun pembangkit listrik tenagaair (PLTA) Batang Toru dengan daya sekitar 500 mega watt dan akandifungsikan sebagai pemikul beban puncak listrik (peaker) di Sumatera Utara

Pengembangan PLTA Batang Toru, bertujuan untuk penyediaan tenaga listrikdi sistem Sumatera Utara yang diamanatkan dalam RUPTL PLN 2013-2022.PLN memerlukan penambahan kapasitas pembangkit untuk dapat memenuhi

kebutuhan tenaga listrik dan pemikul beban puncak di sistem SumateraBagian Utara. Proyek itu merupakan proyek yang tidak mensyaratkan adanyajaminan dari Pemerintah melalui Surat Jaminan Kelayakan Usaha/SJKU(Business Viability Guarantee Letter/BVGL). Pendanaan proyek, selain dariekuitas dari konsorsium, juga didukung lembaga perbankan Goldman Sachs(Asia) L.L.C.

PLN juga menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik atau PowerPurchase Agreement (PPA) dengan PT Tanjung Power Indonesia (TPI),sebuah perusahaan patungan milik PT Adaro Power dan Korean East WestPower (EWP), yang akan membangun Pusat Listrik Tenaga Uap Kalimantan

Selatan berkapasitas 2x100 mega watt di Kabupaten Tabalong, ProvinsiKalimantan Selatan.


18/35

Saat ini ada sekitar 220 kontraktor dan konsultlam dan Luaar Negeri yang

bergerak di bidang EPC dan yang beroperasi di Indonesia. Angka tersebut

terus mengalami peningkatan. Dari sekitar 200 perusahaan asing pada 2007,

sempat turun menjadi 195 perusahaan pada 2008, dan naik lagi sekitar

menjadi sekitar 198 perusahaan pada 2009 dan kembali naik menjadi 207

perusahaan pada 2010. Upaya meningkatkan peran perusahaan kontraktor

dan konsultan domestik dalam bidang EPC nasional juga mendapat perhatian

serius dari Asosiasi Konstruksi Indonesia (AKI). Pihak AKI mengakui bahwa

sekitar 70% pembangunan proyek infrastruktur minyak dan gas di Indonesia

masih dikuasi kontraktor asing. Perusahaan kontraktor dan konsultan EPC

asing dianggap lebih unggul dari sisi modal maupun teknologi. Hal tersebut

diperparah dengan besarnya kepercayaan pemerintah terhadap pengerjaan

proyek migas kepada kontraktor asing, padahal kontraktor nasional pun

sebenarnya juga memiliki kemampuan yang cukup handal pada bidang

tersebut.

Bagan Rencana Pembanguna Pembangkit di Indonesia


19/35

3.1.2. Aspek Regulasi

Interaksi antara berbagai pihak diatur oleh tiga perangkat undang-undangdan beberapa peraturan sebagai berikut dibawah ini: Peraturan KPS,

peraturan khusus, sektoral, dan peraturan umum lainnya yang mengaturtentang berbagai kegiatan usaha di Indonesia. Berdasarkan sistem hukumIndonesia, undang-undang mengatur hal-hal yang bersifat umum.Pelaksanaan dari suatu ketentuan hukum pada umumnya diatur dalamPeraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Peraturan-peraturan ini padaumumnya mengatur tentang tahapan-tahapan dan prosedur khusus untukmelaksanakan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintahterkait. Sedangkan, Peraturan Presiden (biasa juga disebut sebagai Perpres),diterbitkan sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan kebijakan danprogram-program Presiden, yang mana harus sejalan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Presiden juga terkadangmerupakan panduan atas pelaksanaan lebih lanjut dari suatu peraturanmaupun Peraturan Pemerintah yang sudah ada.

Keberanekaan sektor telah menjadikan adanya ke beranekaan peraturan danundang-undang yang berbeda pula. Sebagaimana dimaksud di bawah ini,hampir seluruh sektor infrastruktur diatur oleh ketentuan-ketentuan yangsudah ada sejak 2004 dengan visi modernisasi infrastruktur nasional. Namundemikian, tidak semua peraturan perundangundangan sektoral yag ada telahdilengkapi dengan Peraturan Pemerintahnya, ataupun meskipun sudahditerbitkan Peraturan Pemerintahnya, namun Peraturan Menterinya belumdiselesaikan. Para investor harus mencermati status keberlakuan atasperaturan pada sektor yang diminatinya, oleh karena peraturan-peraturantambahan sering kali baru diterbitkan kemudian dan untuk peraturanperaturan yang adapun sering kali dilakukan beberapa perubahan.


20/35

Terdapat 5 dasar Peraturan dalam KPS yaitu terlihat dalam bagan dibawah ini


21/35

Sektor Hukum Peraturan


22/35

Ketentuan Umum dan Peraturan Lainnya


23/35


24/35


25/35

3.1.3. Aspek Teknologi

3.1.4. Aspek SDM

Electrical engineer merupakan istilah Sarjana Teknik Elektro di dunia kerja.

Tidak bisa dipungkiri, sebagai seorang engineer, banyak hal yang harus

diketahui oleh seorang electrical engineer, tidak hanya berhubungan dengan

kemampuan akademis yang sudah mutlak harus dimiliki, tetapi juga

kemampuan untuk mengkondisikan situasi. Maksudnya adalah kemampuan

untuk meyakinkan orang lain, kemampuan untuk mengontrol pembicaraan di

forum formal dan soft skill lainnya, kemampuan akademis yang mutlak harus

dimiliki oleh seorang electrical engineerdi dunia EPC adalah sebagai berikut:

d. Pemahaman tentang electrical devices/equipment Peralatan

electrical yang Dimaksud adalah generator, transformer,

switchgear, substation, power cable, electrical motor dan relay.

e. Pemahaman tentang electrical system, System 3 phasa adalah hal

mutlak yang harus benar-benar dipahami, lengkap dengan semua

kondisi, kondisi seimbang (balance), kondisi tidak seimbang

(unbalance), kondisi gangguan (fault condition) baik symmetrical

maupun assymetrical.

f. Kemampuan design, untuk kemampuan design ini tidak hanya

pemahaman saja, tetapi termasuk perhitungan (calculation) dan

setiap design harus mengacu kepada standar-standar yang ada.

Standar yang umum dipakai saat ini adalah PUIL (PersyaratanUmum Instalasi Listrik) yang berlaku sebagai standar baku yang

dipakai di Indonesia, dikeluarkan oleh PLN. Stadard lainnya adalah

standar diakui dalam lingkup International, seperti IEC

(International Electrotechnic Comission), IEEE (Institute of Electrical

and Electronic Engineer), NEC (National Electrical Code), NEMA

(National Electrical Manufacturer Association) and NFPA (National

Fire Protection Association). Calculation dan design yang biasanya

dikerjakan oleh electrical engineer adalah:


26/35

- Generator capacity design

- Transformer capacity design

- Load schedule

-

Cable sizing yang terkait denganvoltage drop- Lightning protection design

- Lighting design

- Relay coordination

- Circuit breaker calculation

- Short circuit calculation

g. Kemampuan membaca Single Line Diagram (SLD)Interprestasi

dari design yang telah dilakukan adalah single line diagram,

pada single line diagram ini akan terlihat hubungan dari semua

peralatan yang ada pada system dan peralatan apa saja yang ada

pada system. Single line diagram adalah gambaran system yang

telah kita rancang dalam bentuk satu garis yang sebenarnya adalah

perwakilan dari system 3 phasa. Dalam single line diagram ini,

semua peralatan yang ada pada system ditampilkan dalam

bentukelectrical symbol. Sekali lagi saya tekankan, dalampenulisan symbol ini sudah ada aturannya. Jadi sudah

ada symbol baku untuk semua peralatan yang akan kita tampilkan

dalam single line diagram ini.

h. Kemapuan pengunaan software, pada zaman digital ini,

kemampuan software tidak hanya harus dikuasai oleh engineer

engineer yang bekerja dibidang IT. Software adalah tools yang

biasa digunakan untuk mempermudah pekerjaan, jadi sudah pasti

untuk engineer-engineer (electrical engineer, mechanical engineer,

piping engineer, process engineer, instrument engineer and civil

engineer) kemampuan menggunakan software ini akan sangat

menjadi nilai lebih. Untuk electrical engineer sendiri,

kemampuan software yang harus dikuasai adalah ETAP, AutoCad

dan Excel. Berikut ini sedikit jabaran mengenai masing-

masing software tersebut:


27/35

- ETAP, Semua electrical pasti sudah kenal dengan software yang

satu ini. Ya, Etap sering digunakan untuk

memodelkan system yang sudah kita rancang dan setelah

dimodelkan, bisa dilakukan input data untuk masing-masingrating pada peralatan yang ada padasystem. Setelah

semua rating dimasukkan, bisa dilakukan simulasi. Minimal,

untuk juniorelectrical engineer harus bisa melakukan

simulasi load flow dan short circuit analyze.

- AutoCad, AutoCad adalah software yang biasa digunakan

untuk drawing, electrical engineer juga harus bisa menggunakan

software ini untuk men-design single line diagram dari systemyang dirancangnya.

- MS Excel untuk yang bertanya kenapa MS Excel juga diperlukan

oleh electrical engineer, berikut ini pemaparannya.

Sebagai electrical engineer, pasti tidak akan jauh dari yang

namanyacalculation.Untuk perhitungan dengan data yang

masih sedikit, mungkin bisa dilakukan secara manual, tetapi

untuk perhitungan dengan data yang bisa mencapai ratusan

atau bahkan ribuan (Cable schedule, Load List dan Lighting )

, kita harus menggunakan softwareuntuk hal ini. Disini lah MS

Excel digunakan.

Selain Program Program diatas aanya Program Program lainnyayang berkenaan dengan pekerjaan yang akan di hadapi didalamProjek EPC ini.

3.1.5.

Aspek Organisasi

Ada tiga asset utama bagi EPC Kontraktor yaitu: experience perusahaan,system eksekusi proyek EPC dan manpower, ebutuhan manpower proyeksebelum eksekusi harus direncanakan lebih dahulu secara matang apakahakan dilakukan direct hire atau subcontracting.Dengan direct hire organisasi proyek akan menjadi sangat besar karena akanmelibatkan banyak orang untuk eksekusi langsung. Sedangkan konsepsubcontracting paket pekerjaan diturunkan kepada subkontraktor dimana

kontraktor EPC cukup melakukan perencanaan, supervisi dan qualityassurance. Sistem subkontrakting saat ini dipercaya lebih efisien karena beban


28/35

pelaksanaan langsung dan rekruting labor sudah menjadi tanggung jawabsubkontraktor. Sehingga pada saat proyek selesai untuk release manpowersepenuhnya jugamenjadi tugas subkontraktor.

Selain dilakukan subcontracting masih tetap diadakan direct hire untuk

pekerjaan yang diluar paket subcontracting dan juga untuk keperluanoperasional site office. Ketika memasuki era otonomi daerah muncul suatutantangan eksekusi proyek dimana tenaga pelaksana mulai dari levelsupervisor ke bawah harus berasal dari local setempat. Dengan demikianotomatis jabatan pelaksana proyek yang dikirim dari home office adalah levelsupervisor ke atas atau jabatan lain yang belum bisa dipenuhi oleh tenagalocal setempat.

Walaupun direct hire dilakukan di lokasi proyek setempat sejatinya rekrutingtetap memperhatikan system kerja dan quality standard yang dimiliki oleh

perusahaan. Dengan demikian control terhadap jumlah manpower proyek dankualitas manpower proyek tetap terpantau dari home office.Berdasarkan system eksekusi yang lazim pengklasifikasian manpower proyekterbagi dalam 7 bagian Yaitu :

1. Management,2. Project Control,3. Engineering,4. Procurement,5. Construction,

6.

Administration & Finance serta7. QC-HSE.

Bila scope pekerjaan mencakup juga commissioning maka akan dibentukSuatu tim commissioning tersendiri.

Agar tidak terjadi duplikasi posisi manpower proyek dilakukan klasifikasipersonil. Pengklasifikasian ini kerap diminta oleh Owner pada tahap PQmaupun proposal tujuannya adalah untuk melihat kapasitas dan kemampuanperusahaan bila akan mengerjakan proyek baru. Klasifikasi manpower proyekstandar tersebut sebagai berikut:

1. Management adalah semua personil manager proyek2. Project Control adalah semua personil project control untuk Kantor Pusat

& site3. Engineering adalah semua personil engineering4. Procurement adalah semua personil procurement Construction adalah

semua personil konstruksi,5. Admin & Finance adalah semua personil yang mengerjakan administrasi

dan finance di Kantor Pusat dan Site6.

QC-HSE


29/35

Pengklasifikasian personil proyek tersebut dapat menjadi pedomanpembuatan data manpower proyek setiap tahunnya. Dari data yang dibuat initentu akan menjadi udah bagi perusahaan untuk melihat kapasitas pengerjaanproyek perusahaan EPC Kontraktor, menentukan berapa nilai sales dan revenueyang akan dicapai ke depan dan juga berapa nilai profit per employee dengan

kondisi saat ini.

3.1.6. Aspek Keuangan

Bab 4

4.1.Analisa Bidang Usaha Engineering Procurement and

Construction (EPC) Contract

Hal khusus dalam pelaksanaan proyek EPC adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab terhadap desain adalah sepenuhnya menjadi tanggung

jawab kontraktor.

2. Pemilik mensyaratkan spesifikasi performansi tertentu untuk didesain oleh

kontraktor.

3. Kontraktor melaksanakan semua pekerjaan engineering, procurement,

construction hingga tersedia fasilitas secara lengkap (fully equipped

facility) dan siap beroperasi pada saat penyerahan.

4. Tidak ada konsultan perencana maupun pengawas (engineer) tetapi

langsung dilakukan oleh Pemilik.Harga kontrak dalam bentuk harga

borongan tetap dan pasti (lumpsum).


30/35

5.Adanya suatu prosedur testing termasuk tes setelah penyelesaian (test

after completion).

6. Setiap klaim yang muncul didasarkan suatu prosedur yang sangat ketat.

7. Kontraktor mengambil alih semua risiko pelaksanaan dan pemilik

menangani risiko selebihnya terhadap risiko pelaksanaan.

8. Harga kontrak final dan waktu penyelesaian lebih pasti.

Hal khusus di atas dapat dijadikan sebagai suatu pedoman apakah suatu

proyek yang dikerjakan merupakan suatu proyek EPC murni atau bukan.

4.1.1. ALUR KERJA PROYEK EPC

Pelaksanaan proyek EPC diawali dengan kegiatan engineering yang meliputikegiatan engineering dasar dan rinci. Kegiatan engineering dasar dimulai

dengan pengembangan rancang bangun dan perekayasaan proses yangdiperoleh dari pemilik teknologi. Kemudian dilakukan optimalisasi terhadapkonsepsi desain dan diagram alir proses, yang dilanjutkan denganpengembangan plot plant pabrik atau suatu fasilitas tertentu. Pada tahapanini konsepsi dasar dari sistem kontrol suatu fasilitas mulai ditentukan,demikian juga dengan pengembangan spesifikasi peralatan-peralatan fasilitas.Sedangkan pada kegiatan engineering rinci dilakukan rancang bangun danperekayasaan sipil dan struktur, pemipaan, kelistrikan serta instrumentasi.Dengan banyaknya jenis kegiatan engineering yang dilakukan dibutuhkankemampuan dalam mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu keteknikan sepertiproses, mekanikal (process equipment, machinery, furnace), sipil dan

struktur, piping, elektrikal dan instrument engineering.Kegiatan Procurement meliputi kegiatan-kegiatan pembelian, ekspedisi,pengapalan dan transportasi, serta inspeksi dan pengendalian mutu untukseluruh peralatan dan material pabrik. Peralatan dan material yang dibeli bisaberasal dari dalam maupun luar negeri. Setelah barang yang dibeli tibadilokasi proyek kegiatan selanjutnya adalah penyimpanan dan mengeluarkanuntuk keperluan konstruksi. Kegiatan procurement tidak hanya terfokus padapengadaan barang saja, tetapi juga pengadaan jasa seperti jasa konstruksiyang perlu dilakukan subkontrak.Kegiatan konstruksi dilaksanakan dengan menggunakan kombinasi sistem

penanganan baik secara langsung (direct hire) maupun subkontrak. Kegiatanini meliputi perencanaan konstruksi penyiapan lahan, pemancangan,konstruksi pondasi dan struktur baja, instalasi peralatan mekanikal, pemipaan,instalasi listrik, instalasi intrumentasi dan sistem kontrol[1]Sesuai skema EPC pemilik memberi kepercayaan kepada kontraktor untukmengerjakan proyek mulai dari tahap desain engineering, melakukanpembelian material dan peralatan, melaksanakan konstruksi, sertamelakukan testing dan commissioning hingga suatu fasilitas yang telahberhasil dibangun dapat menghasilkan suatu performansi / produk tertentudengan kualitas dan kapasitas yang dikehendaki Pemilik. Jadi bagian akhir

dari lingkup pekerjaan kontraktor adalah melakukan testing terhadap fasilitas
http://epckontraktor.wordpress.com/wp-admin/post.php?action=edit&post=22#_ftn1http://epckontraktor.wordpress.com/wp-admin/post.php?action=edit&post=22#_ftn1


31/35

yang dibangun untuk memastikan fasilitas telah mampu menghasilkan suatuproduk dengan kapasitas dan spesifikasi tertentu.

4.1.2. RESIKO PROJEK EPC

EPC lumpsum project memiliki risiko yang jauh lebih besar bagi kontraktordaripada tipe project konstruksi tradisional lainnya. Sejak tahapan proposalTim Proyek harus sudah melakukan identifikasi risiko dan sekaligus responseterhadap risiko. Hanya saja seringkali risiko yang teridentifikasi dan diresponbelum tercatat dengan baik dalam risk register. Ilmu manajemen risiko sangatmenekankan perlunya mencatat risiko yang muncul dalam risk register danjuga dilakukan sosialisasi serta controling risiko. Pencatatan risiko diperlukanuntuk diketahui oleh tim proyek dan supporting agar dapat dikendalikansehingga tidak muncul dan menimbulkan kerugian. Tujuan manajemen risikoadalah mengantisipasi kejadian yang akan mengganggu tercapainya tujuan

proyek.

Selama ini risiko yang dihadapi EPC Kontraktor memiliki banyak kesamaan.Risiko yang terjadi pada proyek sebelumnya masih mungkin terjadi dimasamendatang. Apabila tidak ada catatan,historical information,lesson learned ataupun risk register bukan hal yang mustahil beberapakesalahan akan terjadi lagi pada proyek berikutnya.

Berikut disampaikan catatan risiko yang umum dihadapi oleh kontraktor EPC.Risiko proyek yang muncul terlihat memiliki kesamaan antara satu proyek

dengan proyek lain bila dikelompokan dengan jenis risiko yang disebutkandibawah ini:

4.2. Kenaikan Harga Material

Risiko utama bagi kontraktor EPC adalah kenaikan harga material. Nilaikontrak proyek yang diterima oleh kontraktor dianggap sudahmemperhitungkan kenaikan harga material sampai proyek selesaidikerjakan. Komponen procurement dalam suatu proyek bisa mencapai

70% dari nilai kontrak, sehingga bila terjadi kenaikan harga materialjelas akan sangat merugikan kontraktor. Item material yang potensialmengalami kenaikan saat ini adalah besi rebar, steelplate dancopper (sebagai bahah utama kabel). Untuk satu proyek EPCLumpsum dengan durasi pekerjaan 2-3 tahun akan lebih baik untukmenyertakan contingency yang lebih besar terhadap kenaikan hargamaterial utama proyek.

4.3. Hubungan Kerja dengan Stakeholder


32/35

a. Potensi konflik dengan Client

Hubungan kerja yang baik dengan Client merupakan penentukeberhasilan proyek. Konflik dengan Client untuk proyek yang sudahpernah dikerjakan sebelumnya dapat dikatakan lebih kecil. Potensi

konflik dengan pihak Client umumnya terjadi pada proyek yang barupertama dikerjakan dengan Client baru. Pengalaman di proyek yangsebelumnya, bila terhadap Client tertentu ada konflik masihmemungkinkan terjadi konflik lagi untuk proyek berikutnya.

b. Potensi konflik dengan Partner

Skema kerjasama dengan partner seringkali belum matang saatproyek sudah berjalan. Kerjasama baik dalam bentuk konsorsium,joint operation dan subkontrak dengan partner sering menimbulkan

permasalahan terutama yang terkait dengan scope danresponsibility. Partner seringkali berada dalam posisi yang lebih kuatdan perusahaan berada dalam posisi yang dirugikan.

c. Potensi konflik dengan Vendor dan Subkontraktor

Risiko terhadap vendor yang utama adalah load pekerjaanmanufacturer dan fabricator yang sangat banyak akanmempengaruhi delivery equipment.- Karena overload beberapa fabricator meminta agar jadual

delivery dimundurkan selama 1 bulan bahkan ada yang tidaksangggup untuk meneruskan pekerjaan.- Konflik dengan subkontraktor bisa juga terjadi dalam kondisi

subkont lebih dominan sejak awal pelaksanaan pekerjaan hal inidimungkinkan misal ketika Client merekomendasikan agarperusahaan memilih subkontraktor tersebut

d. Kekurangan Qualified Manpower

Kekurangan qualified manpower ini disebabkan oleh beberapa faktor

diantaranya:- Berkurangnya jumlah karyawan middle level karena

mengundurkan diri- Jumlah proyek yang dikerjakan cukup banyak.- Belum siapnya fresh engineer untuk mengisi posisi middle level

yang kosong.- Fresh engineer atau karyawan baru yang direkrut belum bisa

langsung bekerja dengan baik sesuai dengan sistem kerja yangada.


33/35

e. Kesalahan Design yang berakibat Re-work

Bagi kontraktor umum akan lebih mudah dalam pelaksanaanpekerjaan apabila design sudah matang terlebih dahulu barukemudian dilakukan pembelian equipment dan konstruksi di

lapangan. Bagi kontraktor EPC sebelum engineering matang telahdilakukan pembelian equipment dan pekerjaan konstruksi sehinggapotensi terjadi kesalahan design atau design yang tidak match saatkonstruksi dapat terjadi. Akibat langsung dari kesalahan designadalah perlu dilakukan pekerjaan ulang design dilapangan. Adapundampak timbulnya penambahan BQ material lebih tepat biladimasukkan dalam risiko kenaikan BQ. Kesalahan desain pekerjaanengineering baru diketahui di lapangan, sehingga diperlukanpekerjaan ulang design di lapangan field sketch mengakibatkantambahan manhour pekerjaan engineering.

f. Late Delivery Material dan Equipment

Keterlambatan pengiriman material dan equipment bisa terjadikarena banyak hal. Salah satunya karena kurang baiknya koordinasiantara Expediter Project dan Tim Logistic. Keterlambatan pekerjaankonstruksi seringkali diakibatkan oleh keterlambatan kedatanganmaterial dan equipment di site. Walaupun keterlambatan itu bisajuga disebabkan oleh pengaturan schedule yang tidak akurat danpenyelesaian design engineering yang lebih lama. Faktor keluarnya

PO yang terlambat sesungguhnya menjadi faktor keterlambatandelivery material dan equipment. Agar proyek tidak terlambat makaharus diperhatikan juga bahwa issue PO tidak terlambat.

Hal yang muncul dibebebarapa proyek adalah:- Keterlambatan equipment utama proyek sehingga completion

date proyek juga mundur- Logistic sudah menyiapkan kapal pengangkut, sedangkan

material yang akan dikirim belum selesai di fabrikasi- Equipment sudah tiba di pelabuhan equipment sulit dikeluarkan

dari custom clearence oleh Logistic karena adanyaketidakcocokan dokumen pengiriman barang

g. Kenaikan Bill of Quantity

Kenaikan Bill of Quantity akan mengakibatkan membesarnyapengeluaran project untuk pembelian material. Hal ini disebabkanoleh kesalahan perhitungan engineering internal maupun akibatkesalahan pihak lain.- Kenaikan BQ terjadi karena kurang matang dalam menentukan

scope pekerjaan terkait input output pelaksanaan pekerjaan.Dalam satu kasus dimana scope perusahaan adalah civil saja


34/35

bisa terjadi penambahan BQ yang muncul akibat comment daripartner. Comment yang mengakibatkan kenaikan BQ bisamengakibatkan kerugian apabila hal tersebut dianggap sebagaiLumpsum bukan tambahan pekerjaan.

h.

Perubahan Peraturan Pemerintah

- Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) & Inflasi

Dengan terjadinya kenaikan harga BBM otomatis akanmenambah beban biaya proyek khususnya sebagai bahan bakaralat berat saat konstruksi. Dampak kenaikan harga BBM akanbertambah besar dimana cenderung tingkat inflasi jugameningkat.

-

Perubahan Peraturan Perpajakan

Tahun 2008 pemerintah Indonesia menerapkan tarif baru pajakpenghasilan final dari 2% menjadi 3%. Untuk mengantisipasikerugian perlu dikaji kembali kondisi kontrak proyek apakahdapat mengakomodasi perubahan nilai kontrak bila terjadiperubahan peraturan pemerintah.

- Gangguan masyarakat sekitar lokasi proyek

Hampir di semua lokasi proyek yang dikerjakan mengalamigangguan dari masyarakat sekitar. Gangguan tersebut baik yangbersifat ringan seperti permintaan sumbangan, permintaan ikutserta mengerjakan proyek, bahkan gangguan yang berat sepertipencurian, intimidasi dan pemblokiran akses jalan menuju lokasiproyek. Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini masing-masing daerah akan berusaha memanfaatkan potensi daerahsemaksimal mungkin untuk mendatangkan penghasilantermasuk tenaga kerja lokal, kontraktor lokal dan sumber dayalokal lainnya. Apabila gangguan tersebut timbul dan menjadibesar tentu akan sangat tidak baik terhadap pencapaian tujuanproyek.

4.4. Analisa SWOT Engineering Procurement and



35/35

Bab 5.

Road Map Engineering Procurement and


Bab 6

Proyeksi Keuangan Engineering Procurement and


.

proposal epc fix.docx

Documents