program kefarmasian dan alat kesehatan tahun 2014: memantapkan dukungan bagi pelaksanaan jkn
DESCRIPTION
RAKONAS PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TH. 2014. PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN 2014: MEMANTAPKAN DUKUNGAN BAGI PELAKSANAAN JKN. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Batam, 19 Maret 2014. AMANAT PERUNDANG-UNDANGAN PELAKSANAAN PROGRAM TA. 2013 - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN 2014: MEMANTAPKAN DUKUNGAN BAGI PELAKSANAAN JKNDirektur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
RAKONAS PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TH. 2014
Batam, 19 Maret 2014
SUSUNAN PRESENTASI
I. AMANAT PERUNDANG-UNDANGAN
II. PELAKSANAAN PROGRAM TA. 2013
III. KEBIJAKAN PROGRAM TA. 2014
IV. PARTISIPASI DAERAH
V. RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PROGRAM 2015-2019
I. AMANAT PERUNDANG-UNDANGANdi bidang kefarmasian dan alat kesehatan
1. UU No. 40 Tahun 2004: Sistem Jaminan Sosial Nasional
2. UU No. 35 Tahun 2009: Narkotika
3. UU No. 36 Tahun 2009: Kesehatan
4. UU No. 24 Tahun 2011: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
5. PP No. 72 Tahun 1998: Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
6. PP No. 51 Tahun 2009: Pekerjaan Kefarmasian
7. Perpres No. 72 Tahun 2012: Sistem Kesehatan Nasional
8. Perpres No. 12 Tahun 2013: Jaminan Kesehatan
9. SK Menkes No. 186 Tahun 2006: Kebijakan Obat Nasional
10. SK Menkes No. 381 Tahun 2007: Kebijakan Obat Tradisional Nasional
11. SK Menkes No. 1144 Tahun 2010: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
12. SK Menkes No. 32 Tahun 2013: Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014
II. PELAKSANAAN PROGRAM TA. 2013
STATUS CAPAIAN KINERJA TW.4 2013PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
PROGRAM KEGIATAN STATUS CAPAIAN KINERJA
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Peningkatan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Kefarmasian dan alat Kesehatan
Sumber: e-monev BAPPENAS, 28 Januari 2014
APRESIASI ATAS KEBERHASILAN PROGRAM
1. Rapor Hijau Pelayanan Publik (Ombudsman RI), khususnya pelayanan registrasi alat kesehatan
2. E-procurement Award 2013 (LKPP), atas kesungguhan jajaran Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Pemerintah menggunakan e-catalogue
E – MonitoringE- Planning
E – NSWE- Catalogue
Alkes
E - Register
APRESIASI ATAS KEBERHASILAN ... (lanjutan)
3. Sertifikasi ISO 9001:2008, sebagai pengakuan manajemen mutu pada sektor:a. pelayanan publik perizinan sarana
produksi & distribusi kefarmasianb. Dukungan manajerial dan
pelaksanaan tugas teknis lainnyac. pelayanan publik perizinan sarana
produksi & distribusi alat kesehatan
4. Registrasi Alkes dan PKRT on-line, untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya pada pelayanan perizinan di bidang alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga sebelum beredar
PERMASALAHAN
• Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM dalam hal audit CDAKB, CPAKB
• Komitmen manajemen stakeholder dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian kurang optimal
• Pelaksanaan dekonsentrasi yang kurang optimal
• Jumlah dan distribusi tenaga kefarmasian yang belum merata
• Pelaporan ketersediaan obat tergantung kepada kepatuhan daerah untuk melapor
• Implementasi e-catalogue obat (masalah pengiriman, penetapan harga, dll)
RENCANA TINDAK LANJUT
Integrasi evaluasi-pelaporan dengan perencanaan (dekonsentrasi TA 2014)
Peningkatan kompetensi SDM dalam hal audit CDAKB dan CPAKB
Peningkatan advokasi kepada stakeholder pelayanan kefarmasian
Peningkatan kapasitas teknis tenaga kefarmasian, dan mengeksplorasi peluang pemberdayaan tenaga kesehatan yang ada dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian
Evaluasi terpadu e-catalogue obat bersama LKPP
Perbaikan perencanaan dan pelaksanaan dekonsentrasi
Pengumpulan data & sistem informasi terpadu
III. KEBIJAKAN PROGRAM TA. 2014
SIKLUS MANAJEMEN OBAT DAN BMHP
Manajemen
Pemilihan
Pengadaan
Distribusi
Pelayanan ObatManajemen
Peresepan
Pelayanan
Penggunaan
Monev Dispensing
FORMULARIUM NASIONAL
E-catalog
GDPGSP
GPPGood Prescribing Practice
MESOPTOEPO
POR
E-logistic
Promotif Preventif
Kuratif
Rehabilitatif
Obat dan BMHP
MANFAAT OBAT DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Daftar dan harga obat yang dijamin BPJS,
ditetapkan oleh Menteri (UU SJSN ps 25, Perpres Jamkes ps 32)
KETERSEDIAANKETERJANGKAUAN
JAMINAN KEAMANAN, MUTU
& MANFAAT
POR
Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan*
KENDALI MUTU & KENDALI BIAYA
KRITERIA PEMILIHAN OBAT
Memiliki khasiat dan keamanan terbaik berdasarkan bukti ilmiah mutakhir dan valid.
Memiliki rasio manfaat-risiko (benefit-risk ratio) yang paling menguntungkan pasien.
Memiliki izin edar dan indikasi yang disetujui oleh Badan POM.
Memiliki rasio manfaat-biaya (benefit-cost ratio) yang tertinggi.
Dalam kriteria ini tidak termasuk obat tradisional dan suplemen makanan.
FORNAS mencakup semua tingkat pelayanan (tingkat pertama, tingkat lanjutan dan rujuk balik).
Setiap fasyankes wajib mengacu FORNAS agar efektifitas dan efisiensi pelayanan kesehatan dapat tercapai, mutu dan biaya pelayanan kesehatan terkendali, serta keamanan bagi pasien (patient safety) dapat dijamin.
Agar penerapan FORNAS mencapai tujuannya, harus didukung dengan pelayanan kesehatan yang mematuhi Pedoman Pelayanan Klinis yang komprehensif dan implementasi Sistem Rujuk Balik
PENERAPAN FORNAS
FORMULARIUM NASIONAL
1. Kelas Terapi : 292. Sub kelas terapi : 903. 519 item obat/zat aktif, (dalam 923
kekuatan/bentuk sediaan), terdiri dari: 468 item obat /zat aktif (dalam 838
kekuatan/bentuk sediaan) yang sudah ada di dalam DOEN 2013, DPHO 2013 dan Formularium Jamkesmas 2013
51 obat/zat aktif (dalam 55 kekuatan/bentuk sediaan) diluar DOEN 2013, DPHO 2013 dan Formularium Jamkesmas 2013,
30 kekuatan dan bentuk sediaan baru dari 30 item obat/zat aktif yang sudah ada di dalam DOEN
E-Catalogue Obat Generik
Merupakan hasil kerjasama LKPP dan Kementerian Kesehatan;
Ditayangkan secara nasional di website LKPP;
Diperoleh dari hasil lelang harga satuan dan negosiasi berdasarkan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Dinkes Prov/Kab/Kota dan RS Pemerintah;
Digunakan sebagai dasar dalam pengadaan obat di Dinkes dan RS Pemerintah.
Independen
Nasional
- Kompetisi- RKO- Daftar Obat
Jaminan suplai
PEMANFAATAN E – CATALOGUE
IF KAB/KOTAIF RUMAH SAKIT
APOTEKE - PURCHASING
E - CATALOGUELELANG SATUAN
HARGA OBAT• NAMA GENERIK • KEMASAN• PENYEDIA• HARGA
TRANSPARAN
AKUNTABELEFEKTIFEFISIEN
PENETAPAN HARGA OBAT MELALUILELANG HARGA SATUAN TAHUN 2014
DILAKSANAKAN DI PUSAT OLEH TIM LKPP DAN KEMENKES
DAFTAR OBAT YANG AKAN TERCANTUM DALAM E-CATALOGUE ADALAH NAMA GENERIK INN BERDASARKAN FORNAS
RENCANA KEBUTUHAN OBAT NASIONAL ADALAH ESTIMASI KEBUTUHAN DARI DINKES KAB/KOTA, DINKES PROVINSI DAN RS
PEMERINTAH
HARGA DALAM E-CATALOGUE ADALAH HARGA SATUAN TERKECIL SUDAH TERMASUK PAJAK DAN BIAYA DISTRIBUSI (RUMAH SAKIT,
APOTEK, INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA )
E-logistic
TUJUAN Memastikan ketersediaan obat dan perbekes di daerah Meningkatkan efektifitas pemantauan ketersedian obat dan perbekes di
daerah Mempermudah relokasi obat dari daerah yang berlebih ke daerah yang
kekurangan obat sehingga obat dan perbekes dapat diserap dengan optimal
SASARANTersedia dan dimanfaatkannya data dan informasi obat yang akurat, tepat dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengambilan kebijakan bidang kesehatan khususnya obat
KEBIJAKAN OBAT TRADISIONAL NASIONAL (KOTRANAS) 2007
Tujuan:1. Mendorong pemanfaatan sumber daya alam
dan ramuan tradisional secara berkelanjutan2. Menjamin pengelolaan potensi alam
Indonesia agar memiliki daya saing3. Tersedianya obat tradisional4. Menjadikan obat tradisional sebagai komoditi
unggul
PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL
Tanaman Obat
Simplisia
Ekstrak
Produk OT
UKOT
UMOT
IOT Yankes
P4TO
PED
STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR PRODUKSI DAN DISTRIBUSI ALKES
Peningkatan Pelayanan Publik
Persiapan Harmonisasi Regulasi
Penguatan Postmarket
Penguatan Premarket
Peningkatan Produk Alkes Dalam Negeri yg berbasis riset & berdaya saing
• Tuntutan masyarakat terhadap good & Clean Governance
• Menjamin Keamanan Mutu dan Manfaat Alkes & PKRT
• Peningkatan Pengawasan
• Penerapan AMDD • Peningkatan
Kemadirian Alat Kesehatan
Persiapan MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Penguatan PENGAWASAN ALAT KESEHATAN
Alat kesehatan yang aman bermutu
bermanfaat, tepat guna dan
terjangkau..
E Cataloq Alkes
Telah tercantum:30 kategori alkes16 Penyedia alkes1540 jenis alkes
E Watch alkes adalah sistem pengawasan alkes Nasional yang dibangun oleh Kementrian Kesehatan , merupakan suatu System pelaporan elektronik dari kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan alkes di fasilitas pelayanan kesehatan
Hasil pelaporan akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengawas Nasional Alkes dan merupakan informasi untuk pertimbangan dalam pengadaan alat kes di fasyankes .
LAUNCHING E-WATCH ALKES
IV. PARTISIPASI DAERAHdalam Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Dekonsentrasi
• 71% indikator satuan kerja Ditjen Binfar dan Alkes membutuhkan partisipasi Daerah, sehingga dekonsentrasi relevan dilakukan
• Tren pemanfaatan (serapan) dana dekonsentrasi dibawah 90%, sehingga perlu penajaman terhadap menu dan pelaksanaan dekonsentrasi
• Agar perencanaan dan penganggaran dekonsentrasi disesuaikan dengan kemampuan penyerapan masung-masing daerah
• Menu dekonsentrasi disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah sesuai pembagian urusan di bidang kesehatan
Kepatuhan Pelaporan DAK
2011:20%
2012:64%
2013:42,6%
V. RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2015-2019di bidang kefarmasian dan alat kesehatan
Farmasi, Alat Kesehatan, Obat dan Makanan• Ketersediaan vaksin dan obat cukup baik, tetapi pelayanan kefarmasian belum sesuai
standar• Penggunaan obat secara rasional rendah• Penggunaan obat generik di fasyankes baru mencapai 83%• Pengetahuan penduduk tentang obat generik sangat rendah• Mutu produk obat dan makanan beredar masih rendah• Harga obat relatif mahal (rantai distribusi, bahan baku impor)• Pemahaman masyarakat yang kurang benar tentang vaksin
Ketersediaan obat dan vaksin
Puskesmas dengan pelayanan kefarmasian seuasi standar
Instalasi Farmasi RS dengan pelayanan kefarmasian sesusai standar
Penggunaan obat rasional di sarana yankes dasar publik
Penggunaan obat generik di fasyankes
Penduduk yang mengetahui obat generik (kota)
Penduduk yang mengetahui obat generik (desa)
93.0
25.0
35.3
62.6
82.8
46.1
17.4
KERANGKA KONSEP PROGRAM
Kebijakan Direktif – Strategik
KebijakanTaktikal – Opersional
DukunganKeputusanStrategis
Tugas teknisdalam
skala nasionalPelayananpublik bidangkefarmasiandan alkes
Pengembangankapabilitas
dinamik
Keahlian dan dukungan aplikasi
pelaksanaan kebijakan
Ketersediaan, keterjangkauan, keamanan
obat dan BMHP
Efektivitas biaya dalam pelayanan kesehatan dengan
penggunaan obat rasional dan farmakoekonomi
Pengelolaan anggaran Pengelolaan SDMPengelolaanData dan InformasiPengelolaan sarana dan
prasarana kerjaTatakelola dan
tatalaksana
Ketersediaan anggaran Pengukuran KinerjaPerencanaan
P R O D U C E
P R O V I D E
A P P LYM
AN
AG
E
Pembinaan dan peningkatan daya saing industri farmasi
dan obat tradisional
Penilaian, standarisasi dan sertifikasialat kesehatan
Penyajian data, informasi dan pengetahuan yg valid dgn aksesablitas tinggi
Efektivitas pengelolaansumberdaya dengan
tatalaksana yang baik
STRATEGI PROGRAM 2015-2019
1. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik
2. Peningkatan promosi penggunaan obat dan teknologi rasional oleh provider dan konsumen
3. Penguatan kapasitas institusi dalam manajemen supply chain obat dan teknologi
4. Peningkatan produksi lokal BBO, obat tradisional, dan alat kesehatan
5. Peningkatan pelayanan kefarmasian
6. Penguatan pengawasan post dan pre market alat kesehatan
7. Peningkatan pengendalian dan monitoring dan evaluasi harga obat
8. Peningkatan kualitas sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan alkes, serta sarana pelayanan sediaan farmasi
Terima kasih.