profil resiko satuan polisi pamong praja...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jl. Soekrno – Hatta Giri Menang - Gerung, 83363
Telp. (0370) 6184148 , Fax (0370) 6184147, E-mail : [email protected]
PROFIL RESIKO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK BARAT
GERUNG MEI 2016
KATA PENGANTAR
Profil Risiko di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
lombok Barat disusun sebagai upaya mengintegrasikan antar SPIP dan antar
subunsur Penilaian Risiko. Profil ini memuat langkah-langkah konkret
sehingga lebih memudahkan Instansi Pemerintah dalam melaksanakan
penilaian risiko.
Eksistensi Pelaksanaan ini diharapkan dapat mendorong Instansi
Pemerintah untuk melakukan percepatan penyelenggaraan SPIP. Profil Risiko
ini tentu masih jauh dari sempurna jika dikaitkan dengan beragamnya
karakteristik dan jenis kegiatan di lingkungan Instansi Pemerintah. Oleh
karena itu, masukan dan saran perbaikan dari para pengguna sangat
diharapkan sebagai bahan penyempurnaan
Gerung, Mei 2016 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat
BAIQ YENI SATRIANI. EKAWATI.S.SOS NIP. 19660306 198608 2 003
PROFIL RESIKO SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOLPP)
KABUPATEN LOMBOK BARAT
A. KEDUDUKAN SATPOLPP
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat dibentuk
berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 tahun
2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tugas-tugas
melaksanakan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum, dan
ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Posisi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai satu-satunya institusi yang
mempunyai kekhususan tugas sebagai Penegak atas pelaksanaan
Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah pada Pemerintah
Kabupaten, yang pada hakekatnya melakukan kontrol atas pelaksanaan
peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah dalam pemerintahan
Kabupaten Lombok Barat guna peningkatan kinerja dan etos kerja aparatur
serta ketentraman dan ketertiban yang kondusif di wilayah Kabupaten
Lombok Barat.
Kedepan, peran Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lombok Barat
akan lebih fokus pada pusat pelayanan penegakan atas pelaksanaan
Peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah guna menciptakan
ketentraman dan ketertiban yang sangat menunjang percepatan
pertumbuhan ekonomi terutama investasi yang menggerakkan
perekonomian dan sumber daya manusia. Dalam hal ini posisi Polisi
Pamong Praja sebagai Katalisator, Dinamisator, akselerasi pertumbuhan
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui tertib, tentramnya
keadaan serta Penegakan supremasi hukum yang ada.
Resiko yang tersaji dalam profil ini mempunyai dampak yang
menyeluruh karena berkaitan dengan Perda dan keputusan Kepala
Daerah yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD di Kabupaten Lombok Barat.
B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
1. VISI
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus
menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh suatu
organisasi pada akhir periode perencanaan. Visi memegang peranan penting
dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju oleh suatu organisasi
pada masa mendatang dan Visi merupakan suatu gambaran menantang
tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang
diwujudkan oleh instansi pemerintah
Dengan ditetapkannya visi yang kuat maka suatu instansi akan menjadi
lembaga yang mampu mengatur irama kegiatan operasional, mengatur
pengelolaan sumber daya, mampu mengembangkan indikator kinerja dan
cara pengukurannya.
Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 -
2019, tidak terlepas dari Visi Kabupaten Lombok Barat yang ditetapkan/
disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 – 2019.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok
Barat dan ditindaklajuti dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 33
Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat.
Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat diarahkan
untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Lombok Barat pada
urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas pokok
dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam urusan Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2015 –
2019 dan sebagai acuan penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2015 – 2019, maka dalam upaya meningkatkan kinerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat menetapkan Visi sebagai berikut :
”TERWUJUDNYA KONDISI YANG AMAN, TENTRAM DAN TERTIB GUNA
MENUNJANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU MASYARAKAT
LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN
BERMARTABAT DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU“
2. MISI
Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi
pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan
baik atau upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
dalam rangka pencapaian visi.
Dengan pernyataan Misi oleh Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten
Lombok Barat diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan
dapat mengenal , mengetahui peran dan program-program serta hasil yang
akan diperoleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat
dimasa yang akan datang.
Adapun misi-misi tersebut adalah ;
1. Meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala
Daerah dan aturan lainnya.
2. Meningkatkan Eksistensi dan Profesionalisme Anggota Polisi Pamong
Praja
3. Meningkatkan Peran Perlindungan Masyarakat
4. Meningkatkan keterpaduan dan kebersamaan dengan instansi
terkait dalam pelaksanaan tugas keamanan, ketentraman dan
ketertiban.
3. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu suatu perencanaan. Sedangkan Sasaran merupakan
penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara
nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat
dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lombok Barat 2015 – 2019 berdasarkan rumusan Misi adalah
sebagai berikut:
1. Misi 1: Meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan
Kepala Daerah dan aturan lainnya, dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi tujuan untuk Meningkatkan Kinerja
atas Pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala
Daerah dan aturan lainya yang dilaksanakan oleh SKPD
sedangkan sasarannya adalah:
a. Meningkatnya Sistim Manajemen informasi dengan
penyamaan struktur data / data base antar instansi
terkait.
b. Meningkatnya / adanya standar pelayanan yang
optimal atas setiap pelaksanaan Peraturan dan
Keputusan sebagai parameter penegakan.
c. Meningkatnya Kinerja atas Pelaksanaan peraturan dan
keputusan
2. Misi 2: Meningkatkan Eksistensi dan Profesionalisme Anggota Polisi
Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
tujuan Meningkatkan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
sedangkan sasarannya adalah :
a. Meningkatnya Peran aktif dalam melakukan pembinaan
/ operasi pelanggaran atas peraturan dan keputusan.
b. Meningkatnya pelayanan atas laporan dari masyarakat
c. Meningkatnya profesionalisme dalam sistim penegakan
hukum
3. Misi 3: Meningkatkan Peran Perlindungan Masyarakat dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tujuan Meningkatkan
Peran Masyarakat dalam menjaga Ketentraman dan
Ketertiban di desa sedangkan sasaran adalah :
a. Pembinaan Kelompok-kelompok Pendukung Trantibmas
di desa-desa.
b. Pembangunan / Revitalisasi Pos-pos Ronda
4. Misi 4: Meningkatkan keterpaduan dan kebersamaan dengan
instansi terkait dalam pelaksanaan tugas keamanan,
ketentraman dan ketertiban dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi tujuan Meningkatkan KerjasamaTeknik dan
Informasi yang berkelanjutan sedangkan sasarannya :
a. Meningkatnya Sistem dan Keamanan, Ketentraman dan
ketertiban itu sendiri dilingkungan masyarakat.
b. Meningkatnya kerjasama antar leading sektor dalam
meningkatkan kinerja
c. Meningkatnya Sistim Penegakan hukum dalamrangka
penegakan /kepastian hukum
4. STRATEGI
Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu
cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi
dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah.
Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi
sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang
ditetapkan.
Strategi yang perlu dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Lombok Barat 2015 – 2019 diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Strategi dalam rangka mewujudkan MisiMeningkatkan pelaksanaan
Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan aturan lainnya
adalah
1.1 Membangun suatu sistim manajemen informasi yang
terintegrasi dengan penyamaan struktur data atas
implementasi Peraturan dan Keputusan.
1.2 Adannya Standar pelayanan atas setiap pelayanan sebagai
parameter pelaksanaan dan penegakan.
2. Meningkatkan Eksistensi dan Profesionalisme Anggota Polisi Pamong
Praja , adalah
2.1 Membuat prosedur – prosedur tetap operasional Pembinaan
/penegakan.
2.2 Melakukan Pembinaan / Operasi yang profesional guna
Penegakan supremasi Hukum.
2.3 Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Meningkatkan Peran Perlindungan Masyarakat
3.1 Pembinaan Kelompok Pendukung Kantrantibmas di desa
3.2 Pembangunan / Penyediaan Sarana Pendukung Pos-pos
Ronda/ Keamanan
4. Meningkatkan keterpaduan dan kebersamaan dengan instansi
terkait dalam pelaksanaan tugas keamanan, ketentraman dan
ketertiban adalah :
- Membangun kerjasama-kerjasama dalam teknis maupun
informasi antar instansi terkait.
5. KEBIJAKAN
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau
petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi
kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan
strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi.
Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat
2015 – 2019 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang Program dan
kegiatan.
2. Mengembangkan Sistim Manajemen Informasi yang terpadu atas
implimentasi Peraturan maupun Keputusan.
3. Membuat / melakukan kerjasama Prosedur pembinaan /operasional
4. Meningkatkan Pembinaan Perlindungan Masyarakat Desa
5. Mengembangkan Kerja sama teknis sistim penegakan hukum dan
informasi yang berkelanjutan
Berikut adalah keterkaitan Misi, Strategi dan Kebijakan Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat 2015 – 2019 dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
TABEL STRATEGI DAN KEBIJAKAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LOMBOK BARAT 2015 – 2019
No Misi Strategi Kebijakan
1 Meningkatkan
pelaksanaan
Peraturan
Daerah,
Keputusan Kepala
Daerah dan
aturan lainnya
- Membangun suatu sistim
manajemen informasi yang
terintegrasi dengan
penyamaan struktur data atas
implementasi Peraturan dan
Keputusan.
- Adannya Standar pelayanan
atas setiap pelayanan
sebagai parameter
pelaksanaan dan penegakan.
- Meningkatkan sarana dan
prasarana dalam
menunjang Program dan
kegiatan.
- Mengembangkan Sistim
Manajemen Informasi
yang terpadu atas
implimentasi Peraturan
maupun Keputusan.
2 Meningkatkan
Eksistensi dan
Profesionalisme
Anggota Polisi
Pamong Praja
- Membuat prosedur –
prosedur tetap operasional
Pembinaan /penegakan.
- Melakukan Pembinaan /
Operasi yang profesional
guna Penegakan supremasi
Hukum.
- Membuat / melakukan
kerjasama Prosedur
pembinaan /operasional
3 Meningkatkan
Peran
Perlindungan
Masyarakat
- Pembinaan Kelompok
Pendukung Kantrantibmas di
desa
- Pembangunan / Penyediaan
Sarana Pendukung Pos-pos
Ronda/ Keamanan
- Meningkatkan Pembinaan
Perlindungan Masyarakat
di desa
4 Meningkatkan
keterpaduan dan
kebersamaan
dengan instansi
terkait dalam
pelaksanaan
tugas keamanan,
ketentraman dan
ketertiban.
- Membangun kerjasama –
kerjasama teknis dan
informasi
- Mengembangkan Kerja
sama teknis sistim
penegakan hukum dan
informasi yang
berkelanjutan
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 46 Tahun 2011
tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Lombok Barat, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan
unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Satuan
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penegakan
perda, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketenteraman
masyarakat, serta perlindungan masyarakat.
Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan
peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan
ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala
daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala
daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum
agar mematuhi dan menaati penegakan perda dan peraturan kepala
daerah; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Berikut ini adalah uraian tentang tugas dan fungsi Unit Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat :
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
a. Tugas Pokok
Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan.
Kepala Satuan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.mempunyai tugas
pokok melaksanakan wewenang untuk memimpin,
merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan,
membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat.
b. Fungsi
Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan
mempunyai fungsi :
1. Membantu Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan,
mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan
mengawasi semua kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lombok Barat.
3. Mengadakan hubungan dengan Instansi lainnya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
2. Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Kepala Satuan.
a. Tugas Pokok
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan
dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan satuan
b. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 4, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program
Kerja Sub Bagian;
2. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga, dan
perlengkapan;
3. penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;
4. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum,
keuangan, dan kepegawaian;
5. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan
ketatalaksanaan;
6. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian
perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, dan
hubungan masyarakat;
7. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
8. penyusunan laporan hasil kegiatan sub bagian.
3. Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan
Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan dipimpin oleh
Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Satuan.
a. Tugas Pokok
Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan mempunyai
tugas melaksanakan penegakan peraturan perundang-
undangan di daerah.
b. Fungsi
Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan mempunyai
fungsi :
1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program
Kerja Seksi;
2. penyiapan bahan pelaksanaan penegakan peraturan
perundang-undangan di daerah;
3. penyusunan Standar Operasional Prosedur penegakan
peraturan perundang-undangan di daerah;
4. koordinasi pelaksanaan penegakan peraturan perundang-
undangan di daerah dengan instansi terkait;
5. pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan di
daerah; dan
6. evaluasi dan pelaporan kegiatan penegakan peraturan
perundang-undangan di daerah.
4. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Satuan.
a. Tugas Pokok
Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian,
serta penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat
b. Fungsi
Seksi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat
mempunyai fungsi :
1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program
Kerja Seksi;
2. Penyusunan perencanaan pelaksanaan pembinaan
terhadap anggota masyarakat, lembaga/badan usaha
masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban
masyarakat;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan ketenteraman
dan ketertiban masyarakat;
4. Penyusunan Standar Operasional Prosedur pembinaan
ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
5. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ketenteraman dan
ketertiban masyarakat; dan
6. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan ketenteraman
dan ketertiban masyarakat di daerah.
5. Seksi Pengembangan Kapasitas
Seksi Pengembangan Kapasitas dipimpin oleh Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Satuan.
a. Tugas Pokok
Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas
meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur satuan
b. Fungsi
Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :
1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program
Kerja Seksi;
2. penyiapan bahan dan pedoman pelaksanaan pembinaan
personil satuan;
3. pengembangan metode pendidikan dan latihan,
keterampilan khusus dalam hal-hal peningkatan kualitas
Polisi Pamong Praja, dan pembinaan personil untuk
kelancaran tugas-tugas operasional;
4. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan peningkatan
kapasitas satuan;
5. kerjasama pengembangan kapasitas sumber daya personil
satuan dengan daerah lain; dan
6. evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan kapasitas
personil satuan.
6. Seksi Sarana dan Prasarana
Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.
a. Tugas Pokok
Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas memberikan
dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas dan fungsi
satuan
b. Fungsi
Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program
Kerja Seksi;
2. penyiapan dukungan sarana dan prasarana dalam
pelaksanaan tugas operasional satuan;
3. pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas
operasional satuan;
4. pemeliharaan sarana dan prasana satuan; dan
5. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi
7. Seksi Perlindungan Masyarakat
Seksi Perlindungan Masyarakat Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.
a. Tugas Pokok
Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat di daerah
b. Fungsi
Seksi Perlindungan masyarakat mempunyai fungsi :
1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program
Kerja Seksi;
2. penyusunan dan perumusan kebijakan perlindungan
masyarakat di daerah;
3. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perlindungan
masyarakat di daerah;
4. koordinasi pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat
di daerah dengan instansi terkait;
5. pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat di daerah;
dan
6. evaluasi dan pelaporan kegiatan perlindungan masyarakat.
D. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk
mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.
Program/kegiatan yang sumber dana dari APBD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan :
• Penyediaan jasa Surat Menyurat
• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
• Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
• Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
• Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
• Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
• Penyediaan Alat Tulis Kantor
• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor
• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
• Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan
• Penyediaan Makanan dan Minuman
• Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah
• Penyediaan jasa Tenaga kerja Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan
kegiatan
• Pembangunan Gedung Kantor
• Pengadaan Kendaraaan Dinas
• Pengadaan Peralatan Gedung kantor
• Pengadaan Mebeleur
• PemeliharaanRutin/Berkala gedung Kantor
• Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
• Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
• Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/ Operasional
3. Program Penngkatan Disiplin Aparatur dengan Kegiatan :
• Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan
kegiatan :
• Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan dengan Kegiatan :
• Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
• Pembangunan Pos Jaga/Ronda
• Pengendalian kebisingan, dan Ganguan dari Kegiatan
Masyarakat
• Pengendalian keamanan Lingkungan
7. Program Pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak
kriminal
• Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pol PP
• Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam teknik
Pencegahan Kejahatan
• Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat POLPP dengan
TNI/POLRI danKejaksaan
• Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan
Siskamswakarsa
8. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan
• Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
9. Program Peningkatan Pembrantasan Penyakit Masyarakat
• Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman
Keras dan Narkoba
• Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi
• Penyuluhan Pencegahan danPenertiban AksiPremanisme
• Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu
• Penyuluhan pencegahan dan penetiban tindak penyelundupan
• Penyuluhan pencegahan praktek perjudian
• Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur
• Monitoring, evaluasi dan pelaporan
E. DAFTAR RESIKO
Identifikasi Resiko pada Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lombok
Barat dilakukan oleh kepala tata Usaha dan seluruh kepala seksi. Adapun
hasil identifikasi resiko lebih rinci dituangkan pada tabel. 1 berikut :
Tabel. 1 daftar resiko dan faktor penyebabnya
No Resiko Teridentifikasi Faktor Penyebab
1. Resiko managemen data / informasi
implementasi Perda dan Keputusan
Kepala Daerah
Kurangnya struktur data dan
sistem manajemen informasi
yang terintegrasi
2. Resiko penegakan Perda yang
kurang efektif
Kurangnya sistem penegakan
yang terpadu
3. Resiko standar / parameter
pelayanan atas pelaksanaan Perda
Standar / parameter pelaksanaan
terkadang tidak bisa dijabarkan
secara matematis
4. Resiko munculnya ego sektoral Adanya ego leading sektor
pelaksanaan Perda
5. Resiko ketaatan masyarakat atas
Perda
Kurangnya sosialisasi atas Perda
kepada masyarakat
6. Resiko kurangnya tenaga PPNS Kurangnya pelatihan PPNS yang
diselenggarakan oleh instansi
yang berwenang
7. Resiko kurangnya fasilitas
keamanan pada pos penjagaan
Tidak adanya anggaran
pengadaan pos penjagaan,
kalaupun ada pos penjagaan
pemanfaatannya kurang
difungsikan oleh masyarakat,
karena kurangnya sosialisasi
keberadaan pos keamanan
8. Resiko kurangnya kegiatan
pembinaan dan operasi
Terbatasnya anggaran yang ada
F. AKIBAT-AKIBAT YANG DITIMBULKAN
Setelah resiko dapat diidentifikasi, selanjutnya dilakukan penilaian akibat
dari resiko tersebut bagaimana akibatnya bila risiko itu tidak segera
ditangani. Akibat dari risiko yang telah diidentifikasi pada SatPolPP
Kabupaten Lombok Barat dituangkan dalam tabel. 2 berikut :
Tabel. 2 Daftar risiko dan akibat yang ditimbulkan :
No Resiko teridentifikas Akibatnya
1. Resiko managemen data / informasi
implementasi Perda dan Keputusan
Kepala Daerah
Efektifitas atas pelaksanaan
Perda dan Keputusan Kepala
Daerah tidak dapat dilaksanakan
secara efesien dan evaluasi
secara cepat dan tepat
2. Resiko penegakan Perda yang
kurang efektif
Tidak adanya kepastian hukum
atas penegakan Perda
3. Resiko standar / parameter
pelayanan atas pelaksanaan Perda
Standar pelayanan sulit untuk
dikembangkan / dijabarkan lebih
luas
4. Resiko munculnya ego sektoral Adanya kesalah pahaman atas
penindakan pelanggar aturan
5. Resiko ketaatan masyarakat atas
Perda
Adanya kegiatan-kegiatan yang
tidak memiliki ijin
6. Resiko kurangnya tenaga PPNS Penyidikan para pelanggar aturan
tidak dapat diselesaikan dengan
cepat
7. Resiko kurangnya fasilitas
keamanan pada pos penjagaan
Ancaman keamanan pos
penjagaan menjadi lebih tinggi
Resiko kurangnya kegiatan
pembinaan dan operasi
Pembinaan dan operasi terhadap
masyarakat menjadi terbatas
G. MENGUKUR KEMUNGKINAN (PROBABILITY)
Langkah berikutnya adalah mengukur kemungkinan terjadinya resiko, cara
pengukuran dilakukan dengan menggunakan form sesuai dengan tabel 3.
Data yang tertuang dalam tabel 3, merupakan data dari 10 responden
pegawai SatPolPP, namun hanya ditampilkan 5 responden karena
keterbatasan penyajian.
Kemungkinan terjadinya atas resiko yang telah diidentifikasi pada
SatPolPP Kabupaten Lombok Barat dituangkan pada tabel. 3
Tabel .3 Kemungkinan Terjadinya Resiko.
UNSUR RESIKO KEMINGKINAN (PROBABILITY )
Nama Resiko Kode Resiko
Pendapat Responden Rata-rata
A B C D E
Resiko managemen data / informasi implementasi Perda dan Keputusan Kepala Daerah
#1 5 2 5 3 5 4
Resiko penegakan Perda yang kurang efektif
#2 4 2 3 5 3 3,4
Resiko standar / parameter pelayanan atas pelaksanaan
Perda
#3 4 4 3 4 4 3,8
Resiko munculnya ego
sektoral
#4 2 3 4 3 4 3,2
Resiko ketaatan masyarakat
atas Perda
#5 4 3 4 4 3 3,6
Resiko kurangnya tenaga
PPNS
#6 4 3 3 3 3 3,2
Resiko kurangnya fasilitas keamanan pada pos
penjagaan
#7 4 3 4 5 4 4
Resiko kurangnya kegiatan
pembinaan dan operasi
#8 4 2 4 4 4 3,6
Tabel berikut digunakan untuk mengukur kemungkinan terjadinya resiko.
1 – Hampir tidak pernah terjadi
2 – Jarang terjadi
3 – Mungkin terjadi
4 – Sering terjadi
5 – Hampir pasti terjadi
H. MENETAPKAN DAMPAK RISIKO
Menetapkan dampak dari seluruh risiko yang telah diidentifikasi adalah
langkah selanjutnya. Diberikan 5 kriteria dampak dari risiko yang
teridentifikasi yaitu dari 1- yang artinya dampak yang ditimbulkan tidak
berarti, begitu selanjutnya sampai skor 5 – yang artinya dampaknya luar
biasa/bencana. Rincian skor dari 1 – 5 sesuai dengan tabel 4 berikut.
Tabel 4. Kriteria Skor Dampak dari risiko yang teridentifikasi.
Skor Definisi/Kriteria
1 1 - Tidak berarti Agak mengganggu pelakasanaan kegiatan
Tidak menimbulkan keterlamabatan pencapaian sasaran
Kerugian kurang dari Rp. 5.000.000,-
Tidak berdampak pada pencapaian tujuan secara umum
2 - Kecil Cukup mengganggu pelaksanaan kegiatan
Menimbulkan keterlambatan pencapaian tujuan organisasi
Terjadi penambahan biaya yang tidak dianggarkan
Berdampak pada pandangan negative terhadap institusi dalam skala nasional
3 – Sedang Mengganggu pelaksanaan kegiatan secara signifikan
Adanya ancaman dan menimbulkan kegagalan pelaksanaan kegiatan
Terjadi penambahan biaya yang tidak dianggarkan
Mengganggu pencapaian organisasi secara signifikan
4 – Besar Terganggunya pelaksanaan kegiatan lebih dari 1 minggu
Adanya ancaman dan menimbulkan kegagalan pelaksanaan kegiatan dan membutuhkan perubahan
Terjadi penambahan biaya yang tidak dianggarkan
Sebagaian target sasaran organisasi gagal tercapai
5 – Luar Biasa/Bencana Terganggunya pelaksanaan kegiatan lebih dari 1 bulan
Adanya ancaman dan menimbulkan kegagalan pelaksanaan kegiatan
Terjadi KKN yang diproses secara hukum
Sebagaian besar target sasaran organisasi gagal tercapai
I. PETA RISIKO
Dengan menggunakan 5 kriteria dampak risiko maka selanjutnya dilakukan
pengisian dari responden pegawai Bappeda atas dampak yang ditimbulkan
dengan menggunakan form seperti pada tabel 5.
Pengisian format dampak akan risiko diisi oleh 10 orang, namun
keterbatasan penyajian maka hanya 5 responden yang disajikan.
Lebih lanjut hasil penilaian terhadap dampak risiko dituangkan
pada tabel 5 berikut.
Tabel 5. Risiko dan dampak risiko
UNSUR RESIKO KEMINGKINAN (PROBABILITY )
Nama Resiko Kode Resiko
Pendapat Responden Rata-rata
A B C D E
Resiko managemen data / informasi implementasi Perda
dan Keputusan Kepala Daerah
#1 5 2 5 3 5 4
Resiko penegakan Perda yang kurang efektif
#2 4 2 3 5 3 3,4
Resiko standar / parameter pelayanan atas pelaksanaan
Perda
#3 4 4 3 4 4 3,8
Resiko munculnya ego
sektoral
#4 2 3 4 3 4 3,2
Resiko ketaatan masyarakat
atas Perda
#5 4 3 4 4 3 3,6
Resiko kurangnya tenaga
PPNS
#6 4 3 3 3 3 3,2
Resiko kurangnya fasilitas
keamanan pada pos penjagaan
#7 4 3 4 5 4 4
Resiko kurangnya kegiatan
pembinaan dan operasi
#8 4 2 4 4 4 3,6
J. PENILAIAN RISIKO
Kriteria penilaian Risiko
Penilaian risiko dilakukan dengan memadukan atau mengalikan unsure konsekuensi dari risiko yang timbul dengan kemungkinan terjadinya
(likelihood).
Konsekuensinya dibagi dalam 5 kriteria dari yang tidak signifikan sampai Katastropik (bencana), sedangkan intensitas kemungkinan terjadinya juga
dibagi dalam 5 kriteria dari kemungkinan terjadinya sangat jarang sampai hampir pasti terjadi.
Penilaian risiko dilakukan dengan mempedomani criteria seperti yang telah dituangkan pada tabel 6.
Tabel 6. Kriteria penilaian risiko kemungkinan terjadinya vs konsekuensinya.
Konsekuensi
Likelihood
1 2 3 4 5
Sangat jarang
Jarang Moderat Sering Hampir pasti
1 – Tidak Signifikan 1 2 3 4 5
2 – Minor 2 4 6 8 10
3 – Moderat 3 6 9 12 15
4 – Major 4 8 12 16 20
5 – Katastropik 5 10 15 20 25
Kriteria Penerimaan (Acceptence Risiko)
Tidak semua risiko yang telah teridentifikasi dapat diterima oleh semua
pihak, untuk mengukur penerimaan akan risiko telah dilakukan penilaian
terhadap 10 responden dengan menggunakan criteria pada tabel 7. Berikut
Tabel 7. Kriteria penerimaan risiko dan pejabat yang bertanggungjawab
Level Risiko Kriteria untuk manajemen Risiko Yang
bertanggungjawab
1 – 3 Dapat diterima Dengan pengendalian yang cukup
Kepala Satuan dan semua Kepala Seksi
4 – 6 Dipantau Dengan pengendalian yang cukup
Kepala Seksi
6 – 9 Diperlukan Pengendalian manajemen
Dengan pengendalian yang cukup
Kepala Seksi
10 – 14 Harus menjadi perhatian manajemen
Dapat diterima hanya dengan pengendalian yang baik (excellent)
Kepala tata Usaha dan Kepala Seksi
15 – 25 Tak dapat diterima ( unacceptable)
Dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik (excellent)
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Penilaian Kriteria penerimaan terhadap Risiko dan dampak yang ditimbulkan,
telah dilakukan dengan cara mengisi Form pada tabel 8. Data yang disajikan pada tabel
8, merupakan data hasil dari 10 responden, maka didapat rata-rata tingkat penerimaan
dan dampak yang mungkin ditimbulkan, selengkapnya disajikan pada tabel 9 berikut.
Tabel .8 Tingkat penerimaan risiko dan dampak yang mungkin ditimbulkan
UNSUR RESIKO KEMINGKINAN (PROBABILITY )
Nama Resiko Kode Resiko
Pendapat Responden Rata-rata
A B C D E
Resiko managemen data / informasi implementasi Perda
dan Keputusan Kepala Daerah
#1 5 2 5 3 5 4
Resiko penegakan Perda yang kurang efektif
#2 4 2 3 5 3 3,4
Resiko standar / parameter pelayanan atas pelaksanaan
Perda
#3 4 4 3 4 4 3,8
Resiko munculnya ego
sektoral
#4 2 3 4 3 4 3,2
Resiko ketaatan masyarakat
atas Perda
#5 4 3 4 4 3 3,6
Resiko kurangnya tenaga
PPNS
#6 4 3 3 3 3 3,2
Resiko kurangnya fasilitas keamanan pada pos
penjagaan
#7 4 3 4 5 4 4
Resiko kurangnya kegiatan
pembinaan dan operasi
#8 4 2 4 4 4 3,6
K. PEMETAAN RISIKO
Sebagai hasil akhir dari penilaian risiko adalah pemetaan risiko. Hasil
pemetaan risiko digunakan untuk menetapkan langkah-langkah
pengendalian risiko dalam kegiatan pengendalian yang merupakan
unsur ke-3 dalam SPIP
Hasil dari kemungkinan terjadinya risiko (probability) dengan dampak
yang terjadi (impact), maka keduanya digabung dalam satu lembar kerja
penetapan status risiko. Penetapan risiko pada SatpolPP Kabupaten
Lombok Barat, dituangkan dalam Dokumen “STATUS RISIKO
SATPOLPP KABUPATEN LOMBOK BARAT”.
STATUS RISIKO
SKPD : SATPOLPP KABUPATEN LOMBOK BARAT
VISI : “TERWUJUDNYA KONDISI YANG AMAN, TENTRAM DAN TERTIB GUNA MENUNJANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU MASYARAKAT LOMBOK
BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI PATUT PATUH
PATJU”. MISI : 1. Meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah,
Keputusan Kepala Daerah dan aturan lainnya.
2. Meningkatkan Eksistensi dan Profesionalisme
Anggota Polisi Pamong Praja
3. Meningkatkan Peran Perlindungan Masyarakat
4. Meningkatkan keterpaduan dan kebersamaan
dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas
keamanan, ketentraman dan ketertiban.
TUJUAN :
1. Meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah
dan aturan lainnya, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tujuan
untuk Meningkatkan Kinerja atas Pelaksanaan Peraturan Daerah,
Keputusan Kepala Daerah dan aturan lainya yang dilaksanakan oleh SKPD
2. Meningkatkan Eksistensi dan Profesionalisme Anggota Polisi Pamong Praja
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tujuan Meningkatkan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja
3. Meningkatkan Peran Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi tujuan Meningkatkan Peran Masyarakat dalam menjaga
Ketentraman dan Ketertiban di desa
4. Meningkatkan keterpaduan dan kebersamaan dengan instansi terkait dalam
pelaksanaan tugas keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tujuan Meningkatkan KerjasamaTeknik
dan Informasi yang berkelanjutan
HASIL PENILAIAN RESIKO
Setelah dilakukan penilaian terhadap kemungkinan terjadinya dan dampak yang
ditimbulkan oleh masing-masing resiko, selanjutnya dilakukan mapping antara
kemungkinan terjadinya dengan dampak yang ditimbulkan dan penerimaan terhadap
resiko tersebut. Dalam hal ini berarti sejauh mana resiko yang ada dapat ditolerir,
sehingga dapat ditentukan langkah-langkah manajemen dalam pengendaliannya.
Seluruh hasil terhadap penilaian resiko tertuang pada Tabel. 9 dibawah ini.
Tabel 9. Status Risiko Bappeda Kabupaten Lombok Barat.
No. Risiko
Kemungkinan Dampak
Status Rata-
rata
Kategori Rata-
rata
Kategori
1. Resiko managemen
data / informasi
implementasi Perda
dan Keputusan Kepala
Daerah
4,25 Hampir pasti
terjadi 2,66 Sedang Urgen (harus
menjadi perhatian
manajemen
2. Resiko penegakan
Perda yang kurang
efektif
3,58 Sering terjadi 2,91 Sedang Urgen (harus
menjadi perhatian
manajemen
3. Resiko standar /
parameter pelayanan
atas pelaksanaan
Perda
3,25 Sering terjadi 2,83 Sedang Diperlukan
pengendalian
manajemen
4. Resiko munculnya ego
sektoral
3,33 Sering terjadi 3,58 Besar Urgen (harus
menjadi perhatian
manajemen
5. Resiko ketaatan
masyarakat atas Perda
3,41 Sering terjadi 3,08 Besar Urgen (harus
menjadi perhatian
manajemen
6. Resiko kurangnya
tenaga PPNS
3,25 Sering Terjadi 3,58 Besar Urgen (harus
menjadi perhatian
manajemen
7. Resiko kurangnya
fasilitas keamanan
pada pos penjagaan
2,83 Mungkin
terjadi 2,66 Sedang Diperlukan
pengendalian
manajemen
8. Resiko kurangnya
kegiatan pembinaan
dan operasi
3,33 Sering terjadi 2,66 Sedang Diperlukan
pengendalian
manajemen
Untuk memudahkan memberikan gambaran hasil perhitungan status resiko
biasanya diberikan warna yang mencolok seperti warna Merah untuk yang status
resikonya tinggi, kuning untuk yang menengah dan seterusnya, seperti yang tertera
pada Tabel. Berikut
DAMPAK
K
E
M
U
N
G
K
I
N
A
N
1 – Tidak
berarti
2 - Kecil 3 - Sedang 4 - Besar 5 – Luar
Biasa
5 – Hampir pasti
terjadi 5 10 15 20 25
4 – Sering terjadi 4 8 12 16 20
3 – Mungkin terjadi 3 6 9 12 15
2 – Jarang terjadi 2 4 6 8 10
1 – Hampir tdk
terjadi 1 2 3 4 5
TERHADAP RESIKO
Respon terhadap resiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu :
1. Menghindarkan resiko (avoid) dengan cara tidak memulai atau
melanjutnkan kegiatan yang meningkatkan resiko. Penghindaran resiko
dapat menjadi tidak tepat jika individu atau organisasi bersifat menolak
risiko (risk averse). Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat
meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya
peluang memperoleh manfaat.
2. Mengubah kemungkinan munculnya risiko (abate), agar mengurangi
kemungkinan hasil yang negative.
3. Mengubah konsekuensinya (mitigate), agar mengurangi tingkat ketidak
sesuaian hasil perencanaan. Hal ini meliputi ukuran-ukuran pra kejadian
seperti pengurangan alokasi anggaran, perubahan anggaran terlalu
sering dengan volume yang tinggi.
4. Berbagi risiko (share), Hal ini melibatkan pihak lain dalam menanggung
atau berbagi sebagaian risiko, terutama dengan consensus.
Mekanismenya meliputi kerjasama dengan akademisi, pakar dan staf ahli,
kemitraan dan lainnya. Umumnya terdapat biaya financial atau manfaat
terkait dengan pembagian risiko dengan organisasi lain.
5. Mempertahankan risiko (retain). Maksudnya adalah risiko tersisa yang
tidak dapat ditangani atau dampak dari risiko tersebut tidak terlalu
merugikan organisasi, maka aka nada risiko yang tersisa yang dikatakan
risiko yang dipertahankan.
PENUTUP
Penilaian Risiko yang diawali dari identifikasi risiko dan diakhiri dengan
penetapan Status Risiko, disamping merupakan suatu kewajiban pimpinan dalam
penerapan SPIP digunakan juga sebagai alat dalam mengantisipasi segala
kemungkinan yang akan terjadi yang dapat menhambat pencapaian tujuan
organisasi.
Penilaian risiko pada Bappeda kabupaten Lombok Barat, kami rasa
masih sangat jauh dari kesempurnaan, maka dengan segala kerendahan hati kami
harapkan dari para pengguna, pembaca Dokumen penilaian risiko ini dapat
memberikan masukan, saran untuk perbaikan, sehingga kedepan dokumen
penilaian risiko dapat lebih baik dalam kualitas penulisan, materi yang disajikan,
mudah dimengerti dan tepat sasaran.
Semoga apa yang telah ditulis dan dicontohkan dalam tahapan penilaian
risiko, dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan, dan segala
yang kita perbuat mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, dicatat sebagai
amal ibadah kita semua serta bermanfaat bagi orang banyak, amin.
Gerung, Mei 2016
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat
BAIQ YENI SATRIANI. EKAWATI.S.SOS
NIP. 19660306 198608 2 003