ppjb rumah quares

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELIATAS SATUAN RUMAH BESERTA TANAH KAVLING

DI PERUMAHAN QUANTUM RESIDENCE

NOMOR 01/PPJB-KAJ/DIR/28-06-2013

Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Satuan Rumah beserta Tanah Kavling ini (selanjutnya disebut Perjanjian PPJB), dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Bantul pada hari Sabtu tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun Dua ribu tiga belas (29-06-2013) oleh dan di antara:1. PT. Bumi Artha Nugraha, berkantor di Jalan Ring Road Barat Depan Kampus Terpadu

UMY, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY untuk Perjanjian PPJB ini diwakili oleh Moch. Irvan Firmansyah, pemegang KTP No 3205192001910001, Dalam kedudukannya selaku Direktur (Penjual, selanjutnya juga akan disebut Pihak Pertama); dan

2. ……………………………….., beralamat di ……………………….Margorejo RT/RW 09/06, desa Canan, Kecamatan Wedi. Pemegang KTP 3310031002670005 – (Pembeli, selanjutnya juga akan disebut Pihak Kedua).

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Para Pihak menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:a. Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik atas tanah kavling – kavling dari Perumahan

Quantum Residence (sebagaimana yang akan didefinisikan dalam Pasal 1 Perjanjian PPJB ini);

b. Bahwa pada saat pembangunannya telah selesai, Pihak Pertama berkewajiban mengalihkan Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah beserta tanah kavling kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua bersedia untuk dan menerima pengalihan hak tersebut di atas dari Pihak Pertama, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan – ketentuan dalam Perjanjian PPJB ini;

c. Bahwa Pihak Pertama mengikatkan diri untuk menjual dan Pihak Kedua mengikatkan diri untuk membeli atas satuan Rumah beserta tanah Kavling di Perumahan Quantum Residence.

Maka, karena itu, berdasarkan kesepakatan dan prinsip-prinsip tersebut di atas, Para Pihak dengan ini setuju untuk membuat Perjanjian PPJB ini dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat berikut ini:

PPJB QUANTUM RESIDENCE Hal 1/17

PASAL 1DEFINISI

Dalam Perjanjian PPJB ini, istilah-istilah berikut akan mempunyai arti sebagai berikut, kecuali jika ditentukan lain:a. “Akta Jual Beli” adalah suatu akta jual beli yang dibuat dan ditandatangani oleh dan

diantara Para Pihak di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang berwenang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua persyaratan serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian PPJB ini telah selesai dilaksanakan sepenuhnya.

b. “Quantum Residence” berarti suatu proyek perumahan milik dan/atau dikuasai Pihak Pertama yang berlokasi atau terletak di Dusun Tegalrejo Kel. Tamantirto Kec. Kasihan Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. “Harga Jual” berarti sejumlah uang yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang besarnya telah disepakati pada saat pembelian Rumah beserta Kavling sebagaimana dirinci dalam Pasal 3 ayat 1 Perjanjian PPJB ini.

d. “Kavling” adalah sebidang tanah yang luas seluruhnya adalah 114 m2 (seratus empat belas meter persegi) berada dan terletak di Perumahan Quantum Residence Dusun Tegalrejo Kel. Tamantirto Kec. Kasihan Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bangunan tipe 100/114m2, yang merupakan bagian tertentu dari tanah yang dimiliki oleh Pihak Pertama, yang rinciannya adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Perjanjian PPJB ini.

e. “Tanda Bukti Hak” berarti dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa Pihak Pertama mempunyai hak dan kewajiban atas tanah Perumahan Quantum Residence, termasuk tetapi tidak terbatas pada sertifikat-sertifikat, akta-akta Pelepasan Hak, perizinan dan/atau dokumen-dokumen pendukung lainnya.

f. “Perjanjian” berarti Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah dan Kavling beserta lampiran-lampirannya.

g. “PPAT”, berarti seorang pejabat pembuat akta tanah dan/atau notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bantul yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan berwenang untuk membuat akta jual beli sehubungan dengan Rumah beserta Kavling dimaksud, antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

h. “Rupiah” atau disingkat dengan tanda “Rp” berarti mata uang Rupiah yang sah dari Negara Republik Indonesia yang digunakan sebagai alat pembayaran untuk pembelian Rumah Beserta Kavling dimaksud dalam Perjanjian PPJB ini.

i. “Rumah” berarti bangunan yang dibangun di atas Kavling untuk tujuan hunian atau peristirahatan (spesifikasi bangunan terlampir).


j. “Sertifikat Hak Guna Bangunan” berarti Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan yang berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan yang harus dialihkan atas nama Pihak Kedua.

k. “Pemerintah Daerah” berarti Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau pemerintah Kabupaten Bantul.

PASAL 2PENGIKATAN JUAL BELI

1. Apabila Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah memenuhi setiap dan seluruh kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dan dirinci dalam Perjanjian PPJB ini, maka Pihak Pertama berjanji dan mengikatkan diri untuk menjual dan menyerahkan Rumah beserta Kavling kepada dan untuk dimiliki oleh Pihak Kedua, dan Pihak Kedua mengikatkan diri untuk membeli dan menerima penyerahan Rumah beserta Kavling dari Pihak Pertama, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dari Perjanjian PPJB ini.

2. Bahwa Kavling dan Rumah yang dibangun Pihak Pertama, sesuai dengan pilihan Pihak Kedua mengenai spesifikasinya, letak daerahnya, denah bangunannya telah disetujui oleh Para Pihak.

3. Apabila Pihak Kedua pindah Kavling dengan tipe yang sama sebelum rumah dibangun, maka atas pemindahan dimaksud Pihak Kedua dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

4. Apabila Pihak Kedua pindah kavling dengan tipe yang sama sesudah fisik bangunan mulai dibangun, maka Pihak Kedua dikenakan biaya administrasi sebesar 5% (lima persen) dari total harga jual berlaku pada waktu pindah Kavling tersebut.

5. Ganti rugi batalnya pembelian Rumah beserta Tanah Kavling :

- Jika batal karena konsumen mengundurkan diri secara sepihak, maka dikenakan potongan ganti rugi 10% dari DP yang disetorkan. Uang muka dikembalikan pada saat kavling tersebut sudah terjual oleh pembeli baru, setelah dipotong ganti rugi 10% DP disetor


PASAL 3HARGA JUAL DAN CARA PEMBAYARAN

1. Bahwa harga jual atas Rumah beserta Kavling Blok B No.5 yang dimaksud dalam Perjanjian PPJB ini sebesar Rp. 675.000.000,- (Enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan apabila terjadi perubahan harga jual karena adanya perubahan luas tanah dan/atau bangunan maka terlebih dahulu Pihak Pertama memberitahukan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua memiliki waktu selama 14 (empat belas) hari kalender untuk menyatakan setuju atas terjadinya perubahan harga jual sebelum perubahan kelebihan tersebut menjadi tanggung jawab dan mengikat Pihak Kedua.

2. Harga jual sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 di atas sudah termasuk biaya – biaya sebagai berikut :

Biaya Pemasangan Instalasi Listrik PLN sebesar 2200 Watt Biaya Pemasangan Instalasi Air Bersih Biaya Pengurusan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

3. Harga jual sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 diatas belum termasuk biaya – biaya sebagai berikut : Biaya Iuran penggunaan air bersih, listrik, kebersihan dan keamanan lingkungan

setiap bulan Biaya Notaris, Akta Jual Beli, BBN dan BPHTB Biaya administrasi yang berkenaan dengan KPR

4. Pembayaran pertama Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah). Pembayaran pertama dibayarkan dalam 2 (dua) kali, dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam waktu 1 bulan dari tanggal 15 Juli 2013 - 15 Agustus 2013 dan sisanya dibayar melalui cash bertahap selama 3 (tiga) bulan.

5. Pembayaran uang muka dapat dilakukan langsung di kantor Pihak Pertama dalam bentuk tunai atau dengan cek, bilyet, giro atau ditransfer dalam rekening koran Pihak Pertama sebagaimana dirinci di bawah ini atau rekening koran lainnya milik Pihak Pertama yang akan diberitahukan dari waktu ke waktu oleh Pihak Pertama secara tertulis kepada Pihak Kedua:

Rekening atas nama PT. Bumi Artha Nugraha BTN Cab. Yogyakarta, dengan No. Rekening 00005.01.30.000007.1

6. Pembayaran dengan cek, bilyet giro, atau transfer ke rekening koran Pihak Pertama tersebut di ayat 6 baru dapat dianggap telah diterima oleh Pihak Pertama setelah dana tersebut dikreditkan ke dalam rekening Pihak Pertama pada bank yang disebutkan pada ayat 5 di atas, dengan ketentuan bahwa tanda terima pembayaran (kwitansi) akan

7. dikeluarkan dan disampaikan oleh Pihak Pertama dan/atau setelah dilakukan pengecekan dan mendapat konfirmasi dari Bank bahwa jumlah dana telah diterima dengan baik.


8. Apabila dari hasil pengukuran Kavling yang bersifat “final” oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dikemudian hari dalam rangka pengurusan dan pengeluaran Sertifikat Kavling terdapat kelebihan atau kekurangan luas Kavling dibandingkan dengan luas Kavling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d. dalam Perjanjian PPJB ini, maka atas kelebihan atau kekurangan tersebut dilakukan perhitungan ulang atas harga jual sesuai dengan perbedaan luas Kavling dengan menggunakan Harga Jual Kavling per m2

yaitu sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)/m2. Dalam hal luas hasil pengukuran lebih luas daripada luas yang dimaksud, maka Pihak Kedua wajib membayar kelebihan harga Jual atas Kavling kepada Pihak Pertama, dan dalam hak sebaliknya Pihak Pertama wajib mengembalikan kelebihan pembayaran Harga Jual atas kavling kepada Pihak Kedua. Pembayaran demikian wajib dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat hari) hari kalender setelah pihak yang berhak atas pembayaran tersebut memberikan suatu tagihan tertulis kepada pihak lainnya. Perhitungan kelebihan atau kekurangan Harga Jual menurut Perjanjian ini yang dilakukan oleh Pihak Pertama bersama-sama dengan Pihak Kedua berdasarkan pengukuran final oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional yang berwenang tersebut bersifat final dan mengikat Pihak Kedua.

9. Terhitung sejak penandatanganan Akta Jual Beli atas satuan Rumah beserta Kavling, setiap dan seluruh resiko yang menyangkut kepemilikan dan penguasaan Rumah beserta Kavling tidak terbatas pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), iuran-iuran dan beban lain atau Rumah beserta Kavling yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, telah beralih dan karenanya menjadi beban dan tanggungan Pihak Kedua dan Pihak Pertama tidak lagi bertanggungjawab sepanjang mengenai hal tersebut.

PASAL 4KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

1. Apabila Pihak Kedua dengan alasan apapun ternyata tidak dapat atau terhambat untuk melaksanakan satu atau beberapa pembayaran Harga Jual kepada Pihak Pertama sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian PPJB ini, maka terhadap Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) per hari dari jumlah yang harus dibayar, denda wajib dibayar oleh Pihak Kedua bersamaan dengan kewajiban pembayaran yang terlambat berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perjanjian PPJB ini. Apabila pada bulan berikutnya belum juga dibayar, maka denda dihitung dari jumlah yang belum dibayarkan ditambah denda sebelumnya, begitu seterusnya apabila belum terjadi pembayaran sampai dengan tanggal seluruh jumlah pembayaran tersebut beserta dendanya dibayar lunas.

2. Apabila Pihak Kedua tidak dapat atau terlambat melaksanakan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut berikut disertakan dengan surat peringatan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, maka Pihak Pertama dapat membatalkan secara sepihak dan semua pembayaran yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua dipotong sebanyak 10%


(sepuluh persen) dari total Harga Jual dikembalikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah Kavling/Rumah terjual kepada pihak ketiga.

3. Dalam hal terjadi hal sebagaimana yang diatur dalam Ayat 2 di atas, maka terhadap tanah dan bangunan yang menjadi objek dan Pengikatan Jual Beli tetap merupakan hak milik Pihak Pertama sepenuhnya dan oleh karenanya Pihak Kedua berkewajiban untuk menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak batalnya Perjanjian PPJB ini. Pihak Pertama mengesampingkan Pasal 1813 KUH Perdata untuk menjual dengan mengosongkan tanah serta bangunan, bila perlu dengan bantuan aparat yang berwenang, serta semua biaya pengosongan dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pengosongan Tanah dan Bangunan tersebut menjadi beban Pihak Kedua.

4. Apabila terjadi pembatalan sebagaimana yang diatur dalam Ayat 2 dan Ayat 3 di atas, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk mengesampingkan Pasal 1265, 1266, dan 1267 KUH Perdata.

PASAL 5PENYELESAIAN PEMBANGUNAN

1. Pihak Pertama dengan ini berjanji untuk mengingatkan diri dan menyelesaikan pembangunan Rumah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan yang dimulai pada tanggal 22 Juli 2013 dan selesai pada tanggal 22 Januari 2014.

2. Pihak Kedua setuju apabila Pihak Pertama lalai atas kewajibannya menyelesaikan pembangunan perumahan di mana unit rumah terletak pada waktu/tanggal selesainya pembangunan, Pihak Kedua akan memberikan kesempatan kepada Pihak Pertama untuk menyelesaikan pembangunan rumah tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak waktu/ tanggal selesai pembangunan, tanpa denda atau ganti rugi apapun.

3. Apabila pembangunan rumah tetap belum selesai dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender seperti dimaksud dalam Ayat 2 di atas, maka Pihak Pertama akan memiliki 15 (lima belas) hari kalender berikutnya untuk menyelesaikan pembangunan tetapi harus membayar denda kepada Pihak Kedua sebesar 1% (satu persen) per bulan dari harga bangunan yang belum diselesaikan, dihitung secara harian terhitung sejak hari pertama dari jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender tersebut sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pemberitahuan Selesai, dan untuk denda tersebut akan dibayar pada hari kalender terakhir dari setiap bulan dengan batasan maksimal 14 (empat belas) hari kalender.

4. Apabila setelah jangka waktu 14 (empat) hari kalender sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 3 pembangunan rumah pembangunan rumah masih belum selesai, maka Pihak Kedua berhak mengakhiri Perjanjian PPJB secara sepihak sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 dengan menerima denda, namun Pihak Kedua harus membicarakannya dengan


Pihak Pertama terlebih dahulu untuk pemutusan Perjanjian PPJB, tanpa menutup kemungkinan bagi Pihak Kedua untuk tetap meneruskan Perjanjian PPJB ini.

PASAL 6PEKERJAAN TAMBAH KURANG

1. Apabila terjadi pekerjaan tambah ataupun kurang, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama menghitung nilai pekerjaan tambah ataupun kurang tersebut yang akan diperhitungkan terhadap pembayaran.

2. Pihak Kedua dengan ini berjanji untuk tidak mengubah bentuk, model, dan tampak depan bangunan tanpa persetujuan Pihak Pertama serta tetap tanpa pagar sampai dengan selesainya pembangunan Rumah serta bersedia untuk membuat pernyataan yang menjadi lampiran dan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Perjanjian PPJB ini.

PASAL 7 PENGGUNAAN BANGUNAN

1. Pihak Kedua wajib dan terikat dengan Perjanjian PPJB ini untuk menggunakan Tanah dan Rumah sebagai rumah tinggal dan/atau sesuai dengan tujuan dan peruntukannya dan segala akibat yang timbul karena penggunaannya yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya tersebut, menjadi resiko dan tanggungan Pihak Kedua sendiri.

2. Pihak Kedua dapat menggunakan Tanah dan Rumah tersebut untuk mengadakan usaha tanpa mengubah dari konsep perumahan dan tetap sesuai persetujuan Pihak Pertama.

3. Sehubungan dengan penggunaan Tanah dan Rumah, Pihak Kedua terikat dan senantiasa harus menaati “Peraturan-Peraturan dan Ketentuan-Ketentuan” yang wajib dipatuhi oleh Pemilik atau Penghuni di Lingkungan Perumahan Quantum Residence yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama dan/atau pengurus RT/RW setempat.

PASAL 8PENYERAHAN FISIK

1. Setelah Pihak Kedua memenuhi seluruh kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan dalam Perjanjian PPJB ini termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian PPJB ini, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penyerahan fisik Rumah beserta Kavling akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.


2. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum penyerahan fisik tersebut dilakukan, Pihak Pertama akan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua bahwa Rumah beserta Kavling telah siap untuk diserahkan berikut dengan Berita Acara Serah Terima atas Rumah dan Kavling beserta kunci-kunci dari rumah tersebut.

PASAL 9PEMUTUSAN PERJANJIAN OLEH PIHAK KEDUA

1. Apabila Pihak Kedua bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian PPJB berdasarkan Pasal 5 Ayat 4, maka pemutusan harus dilakukan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilaksanakannya pemutusan tersebut, dan Pihak Pertama wajib mengembalikan seluruh jumlah uang yang telah diterima Pihak Pertama berikut denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat 3.

2. Apabila Pihak Kedua secara sepihak memutuskan Perjanjian PPJB ini sebelum dilakukannya penyerahan fisik Rumah beserta Kavling dan/atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di atas, pemutusan mana harus dilakukan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum maksudnya itu dilaksanakan, maka terhadap pemutusan demikian Pihak Kedua dikenakan ketentuan bahwa jumlah yang telah diterima oleh Pihak Pertama akan dikembalikan kepada Pihak Kedua setelah Rumah/Kavling terjual kepada pihak ketiga dan setelah dipotong biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh persen) dari total harga jual.

PASAL 10PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji dan mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani Akta Jual Beli Rumah beserta Kavling di hadapan PPAT.

2. Penandatanganan Akta Jual Beli tersebut, dengan ketentuan bahwa Pihak Kedua telah melunasi Harga Jual dan telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian PPJB ini.

PASAL 11KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Kewajiban – kewajiban Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian PPJB ini adalah dan terbatas pada sebagai berikut :


1. Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) guna melakukan pembangunan Rumah di atas Kavling.

2. Membangun Rumah di atas Kavling sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana dirinci dalam brosur dan perubahannya seperti yang telah disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, paling lambat dalam waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian PPJB ini.

3. Menyerahkan Rumah beserta Kavling kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan pasal 8 Perjanjian PPJB ini.

4. Menandatangani Akta Jual Beli Rumah dan kavling di hadapan PPAT yang berwenang yang ditunjuknya.

5. Memenuhi kewajibannya untuk membayar denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 3 dan pasal 9 pada Perjanjian PPJB ini.

PASAL 12KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Kewajiban – kewajiban Pihak Kedua selain dari kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud dalam bagian – bagian lain Perjanjian PPJB ini adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk melakukan pembayaran harga Jual serta kewajiban-kewajiban pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian PPJB ini dalam jumlah dan waktu sebagaimana dirinci dalam Pasal 3 Perjanjian PPJB ini secara penuh dan tepat waktu.

2. Menandatangani Akta Jual Beli Rumah dan Kavling dihadapan seorang PPAT yang berwenang yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.

3. Memenuhi kewajibannya untuk membayar denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 18 Ayat 1 Perjanjian PPJB ini.

PASAL 13HAK PIHAK PERTAMA

Hak-hak Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian PPJB ini adalah sebagai berikut:

1. Menerima pembayaran Harga Jual dalam jumlah dan pada waktu sebagaimana dirinci dalam Pasal 3 Perjanjian PPJB ini.


2. Menuntut dan menerima pembayaran denda dari Pihak Kedua dalam jumlah dan pada waktu sebagaimana dirinci dalam Pasal 4, Pasal 9, Pasal 18 Ayat 4, pasal 19 ayat 1 Perjanjian PPJB ini.

PASAL 14HAK PIHAK KEDUA

Hak-hak Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian PPJB ini adalah sebagai berikut:

1. Menerima penyerahan hal dan penguasaan fisik Rumah beserta Kavling dari Pihak Pertama sesuai dengan spesifikasi teknis bangunan sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua pihak.

2. Menuntut dan menerima pembayaran denda dari Pihak Pertama dalam jumlah dan pada waktu sebagaimaa dirinci dalam Pasal 5 Ayat 3, pasal dalam Perjanjian PPJB ini.

PASAL 15PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK PERTAMA

1. Rumah beserta Kavling yang dijual dan diserahkan kepada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian PPJB ini adalah milik dan/atau dalam penguasaan yang sah dari Pihak Pertama dan karenanya dapat dijual oleh Pihak Pertama, termasuk pada saat dibuat dan ditandatangani Akta Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian PPJB ini.

2. Rumah dan Kavling yang dijual dan diserahkan kepada Pihak Kedua akan diserahkan dalam keadaan baik dan layak huni sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian PPJB ini dan Pihak Pertama akan memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian PPJB ini juga denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 3.

3. Pihak Pertama menjamin bahwa tanah yang di atasnya terdapat bangunan yang ditransaksikan dalam PPJB ini, adalah aman dan tidak ada dalam sengketa. Jika di kemudian hari terdapat sengketa atau status tidak aman untuk dimiliki oleh Pihak Kedua, bukan karena alasan sepihak, maka semua dana yang telah masuk kepada Pihak Pertama dikembalikan sepenuhnya kepada Pihak Kedua.

PASAL 16PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA

Pihak Kedua menyatakan dan menjamin sebagai berikut:


1. Pihak Kedua mempunyai Hak dan Kewenangan untuk membuat dan menandatangani serta melaksanakan Perjanjian PPJB ini, dan untuk hal tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun juga.

2. Pihak Kedua dapat dan mampu serta karenanya akan memenuhi setiap dan seluruh ketentuan dan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian PPJB ini tanpa ada yang dikecualikan, termasuk kewajiban untuk membayar Harja Jual dan setiap pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 9, Pasal 18 Ayat 4, pasal 19 Ayat 1 Perjanjian PPJB ini.

3. Apabila Pihak Kedua memutuskan Perjanjian PPJB ini atas dasar ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian PPJB ini, maka Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari tuntutan atau gugatan.

PASAL 17PERISTIWA CIDERA JANJI PIHAK PERTAMA

1. Kejadian-kejadian sebagaimana dirinci di bawah ini, secara bersama-sama maupun masing-masing secara terpisah merupakan dan selanjutnya disebut “Peristiwa Cidera Janji Pihak Pertama” yaitu sebagai berikut :

a. Kelalaian Pihak Pertama dalam penyerahan fisik rumah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima sesuai dengan waktunya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Perjanjian PPJB ini

b. Kelalaian Pihak Pertama untuk menyelesaikan Rumah beserta Kavling kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan pasal 5 Perjanjian PPJB ini.

c. Kelalaian Pihak Pertama untuk memperoleh IMB

d. Kelalaian Pihak Pertama membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pasal 8 dalam Perjanjian PPJB ini.

2. Apabila satu atau beberapa peristiwa cidera janji Pihak Pertama sebagaimana dirinci dalam Ayat 1 di atas terjadi, Pihak Kedua berhak melakukan teguran melalui surat peringatan dan terhitung selama 14 (empat belas) hari kalender dari surat teguran tersebut Pihak Pertama tidak juga memenuhi kewajibannya maka Pihak Pertama telah memenuhi unsur-unsur dari cidera janji.

3. Dalam hal Ayat 2 di atas maka Pihak Kedua dapat memutuskan perjanjian ini secara tertulis dan diberitahukan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama berkewajiban untuk mengembalikan semua Harga Jual yang telah dibayar oleh Pihak Kedua dan


diterima oleh Pihak Pertama berikut dengan denda sesuai dengan ketentuan pasal 5 Ayat 3.

PASAL 18PERISTIWA CIDERA JANJI PIHAK KEDUA

1. Kejadian-kejadian sebagaimana dirinci di bawah ini, secara bersama-sama maupun masing-masing secara terpisah merupakan dan selanjutnya disebut “Peristiwa Cidera Janji Pihak Kedua”

a. Kelalaian, keterlambatan atau kegagalan Pihak Kedua karena alasan apapun untuk memenuhi salah satu atau kewajibannya untuk melakukan pembayaran Harga Jual sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Perjanjian PPJB ini;

b. Kelalaian, keterlambatan atau kegagalan Pihak Kedua karena alasan apapun untuk membayar denda sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 9, Pasal 18 Ayat 4, Pasal 19 Ayat 1 Perjanjian PPJB ini, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pembayaran tersebut jatuh tempo.

c. Kelalaian, keterlambatan atau kegagalan Pihak Kedua karena alasan apapun untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian PPJB ini.

d. Kelalaian, keterlambatan atau kegagalan Pihak Kedua karena alasan apapun untuk menandatangani Akta Jual Beli sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Perjanjian PPJB ini.

e. Kelalaian, keterlambatan atau kegagalan Pihak Kedua karena alasan apapun untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian PPJB ini.

2. Apabila salah satu atau peristiwa cidera janji Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 di atas terjadi, maka Pihak Pertama wajib memberi peringatan secara tertulis kepada Pihak Kedua untuk memperbaiki atau memulihkan kejadian menurut pertimbangan Pihak Pertama sendiri Pihak Kedua, peringatan ini wajib dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing peringatan berlaku untuk 7 (tujuh) hari kalender. Apabila jangka waktu ketiga pemberitahuan tersebut dilewati sedangkan Pihak Kedua tidak memperbaiki atau memulihkan Peristiwa Cidera janji Pihak Kedua, maka Pihak Pertama berhak melakukan tindakan sebagaimana diatur Ayat 3 di bawah ini.

3. Dalam hal terjadi kejadian sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 di atas, maka Pihak Pertama dapat memutuskan Perjanjian PPJB ini dan pemutusan dimaksud harus dilakukan secara tertulis dan diberitahukan kepada Pihak Kedua.

4. Atas pemutusan Perjanjian PPJB ini sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 di atas maka Pihak Kedua akan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian PPJB ini.


PASAL 19PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pihak Kedua tidak dapat mengalihkan atau memindahkan setiap dan seluruh haknya serta tidak dapat menjadikan ambil alihnya kewajibannya sebagaimana dirinci di dalam Perjanjian PPJB ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama, persetujuan mana akan diberikan jika ada dasar – dasar yang kuat untuk mempertimbangkannya. Atas pengalihan atau pemindahan dimaksud oleh Pihak Kedua kepada pihak ketiga tersebut, Pihak Kedua dikenakan biaya administrasi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Jual yang berlaku saat itu untuk tipe rumah yang sama/setara, yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama secara penuh sebelum dilakukannya pengalihan atau pemindahan dimaksud, sedangkan biaya – biaya atas perjanjian pengalihan kepada pihak ketiga sepenuhnya menjadi tanggungan Pihak Kedua, dan selanjutnya pihak yang mengambil alih atau menerima pengalihan atau pemindahan tersebut wajib untuk tunduk pada ketentuan – ketentuan Perjanjian PPJB ini tanpa kecuali.

2. Perjanjian PPJB ini akan berakhir apabila salah satu dari Para Pihak mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian PPJB ini kepada pihak ketiga lainnya, akan tetapi hak dan kewajiban dari pihak yang mengalihkan akan diteruskan oleh pihak ketiga yang menerima pengalihan atas hak dan kewajiban berdasarkan suatu perjanjian tertentu dan karenanya pihak ketiga dimaksud akan menjadi pihak yang tunduk pada syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan Perjanjian PPJB ini, menggantikan pihak yang menyerahkan atau memindahkan hak dan kewajibannya tersebut.

PASAL 20PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat Perjanjian PPJB ini dan/atau setiap dan seluruh Perjanjian PPJB ini atau dokumen yang merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Perjanjian PPJB ini dan/atau pelaksanaannya dan/atau pengakhirannya yang tidak dapat diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah, suatu musyawarah akan dilangsungkan selama 30 (tiga puluh) hari, untuk keperluan tersebut Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas I Kota Yogyakarta.

PASAL 21PEMBERITAHUAN


1. Setiap pemberitahuan, surat – menyurat, permintaan, persetujuan dan lain sebagainya sehubungan dengan Perjanjian PPJB ini (selanjutnya disebut sebagai “Pemberitahuan”) akan dilakukan secara tertulis dan pelaksanaannya wajib dilaksanakan secara langsung dengan telefax, telex, telegram atau dengan pos tercatat khusus yang seluruh biayanya telah dibayar terlebih dahulu oleh si pengirim. Pemberitahuan sepenuhnya kepada alamat sebagaimana tercantum pada Ayat 2 di bawah ini, atau alamat lain yang telah diberitahukan oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak yang lain sesuai dengan ketentuan Ayat 2 di bawah ini.

2. Segala Pemberitahuan menurut Perjanjian PPJB ini dianggap telah dikirimkan dan diterima oleh Para Pihak bila disampaikan ke alamat sebagai berikut :

a. Pihak Pertama PT. BUMI ARTHA NUGRAHAKantor Pemasaran Quantum ResidenceRingRoad Barat depan Kampus UMY TerpaduTamantirto Kasihan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

b. Pihak Kedua Sebagaimana tercantum pada bagian komparisi Perjanjian PPJB ini, yaitu :.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Setiap perubahan alamat suatu pihak wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat perubahan alamat tersebut.

PASAL 22KETENTUAN – KETENTUAN LAIN

1. Perjanjian PPJB ini tidak akan berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia atau dibubarkan, akan tetapi akan terus berlaku dan harus dipenuhi oleh para ahli waris atau pihak yang menurut hukum wajib meneruskan hak dan kewajiban dari pihak yang meninggal dunia atau dibubarkan tersebut.

2. Para Pihak sepakat bahwa batalnya demi hukum atau pembatalan salah satu ketentuan dalam Perjanjian PPJB ini tidak akan mengakibatkan batalnya atau pembatalan ketentuan – ketentuan lain di dalam Perjanjian PPJB ini dan Para Pihak berkewajiban untuk mengganti ketentuan yang batal atau yang dibatalkan tersebut dengan suatu ketentuan lain yang sah menurut hukum dan sejauh serta sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan komersial dari ketentuan yang batal atau dibatalkan tersebut.


3. Hal – hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur di dalam Perjanjian PPJB ini akan diatur oleh Para Pihak kemudian di dalam suatu atau beberapa perjanjian khusus yang merupakan pelengkap dan merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan serta satu kesatuan bersama Perjanjian PPJB ini.

4. Setiap pihak harus tunduk pada ketentuan – ketentuan dalam Perjanjian PPJB ini dan semua perjanjian khusus sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 di atas. Sesuai dengan ketentuan – ketentuan tersebut di atas.

Demikian Perjanjian PPJB ini, Para Pihak menegaskan dan memberlakukan Perjanjian PPJB ini yang dibuat asli rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang setara, sejak hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian PPJB ini dan telah ditandatangani oleh pihak – pihak yang mempunyai wewenang untuk itu tanpa adanya paksaan dan/atau desakan dari pihak manapun dan dalam bentuk bagaimanapun (cakap hukum).

PIHAK PERTAMAPT. Bumi Artha Nugraha

Oleh :Nama : Moch. Irvan FirmansyahJabatan : Direktur

PIHAK KEDUA

Oleh :Nama : ………………………..

SAKSI – SAKSI :

Nama : ........................................ Nama : ........................................


ppjb rumah quares

Documents