pp no. 27 tahun 2012 tentang izin...

Dinas Lingkungan HidupKota Medan

PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Pendahuluan1

1982

1997

2009

UU Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah

tentang AMDAL

1986

1993

1999 2010

3

tonggak awal(PP Nomor 29 tahun 1986)

Pengembangan (PP Nomor 51 tahun 1993

Perbaikan (PP Nomor 27 tahun 1999) revitalisasi

KLHS

Tata ruang

AMDAL

Perizinan

UKL-UPL

Kriteria bakukerusakan LH

Baku mutu LH

Instrumen ekonomi LH

Audit LH

Analisis risiko LH

Anggaran berbasis LH

PUU berbasis LH

Instrumen lain sesuai kebutuhan

Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UU 32/2009)

Sumber: Pasal 14 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

abc

d

efg

h

i

j

kl

m

Amdal bukan sebagai alat serbaguna yang dapat menyelesaikan segala persoalan lingkungan hidup. Efektivitas amdal sangat ditentukan oleh pengembangan berbagai instrument lingkungan hidup lainnya

Lingkungan

Batas AMDAL

Batas dokumen UKL-UPL

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

WAJIB AMDAL

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

WAJIB UKL/UPL

SPPL

Skema Pembagian AMDAL, UKL-UPL dan SPPLKegiatan berdampak penting terhadap LH

Kegiatan tidak berdampak penting terhadap LH

Kegiatan tidak wajib UKL/UPL & tidak berdampak penting serta Kegiatan usaha mikro dan kecil

Pasal 22-33 UU 32/2009 Peraturan MENLH No 11/2006

Peraturan Gub. atau Bupati/WalikotaPasal 34 UU 32/2009

Pasal 35 UU 32/2009

PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

2

Izin pembuangan air limbahIzin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah [land application]Izin penyimpanan sementara LB3Izin pengumpulan LB3Izin pengangkutan LB3Izin pemanfaatan LB3Izin pengolahan LB3Izin penimbunan LB3Izin pembuangan air limbah ke lautIzin dumping ke lautIzin reinjeksi ke dalam formasiIzin venting ke udara

Proposal Kegiatan

Wajib AMDAL Wajib UKL/UPL

Pengumuman & konsultasi masyarakat

Penilaian KA-ANDAL

Penyusunan KA-ANDAL

Penyusunan ANDAL & RKL-RPL,

TidakLayak

Pemeriksaan Administrasi

(Sumber: M. Askary, 2010)



Permohonan Penilaian ANDAL & RKL-RPL

Penilaian ANDAL & RKL-RPL

SKKLH

Permohonan Pemeriksaan UKL/UPL

Pemeriksaan UKL/UPL

Rekomendasi UKL-UPL


Pengumuman

Permohonan Izin Lingkungan [Persyaratan Adm & Teknis]

IZIN LINGKUNGAN

Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Izin Lingkungan

Usaha dan/atau Kegiatan

Wajib AMDAL

Usaha dan/atau Kegiatan

Wajib UKL/UPL

Wajib Memiliki

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan

Sumber: Pasal 2 PP 27/2012 Izin Lingkungan

Izin Lingkungan

9

Penyusunan Amdal & UKL-UPL

1

Penilaian Amdal & Pemeriksaan UKL-UPL

2

3

Permohonan & Penerbitan Izin

Lingkungan

Proses Izin Lingkungan


Rencana Umum

Studi Kelayakan

Disain Rinci

Konstruksi Operasi1 4 5

Dokumen AMDAL

Penyusunan Dokumen Amdal

2 3

Tahap Perencanaan

Amdal disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usahadan/atau kegiatan

Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib

sesuai dengan rencana tata ruang

Sumber: Pasal 4-5 PP 27/2012 Izin Lingkungan

Tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa

KA

ANDAL

RKL-RPL

123

Pengikutsertaan Masyarakat dalam AmdalPemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal mengikutsertakan masyarakat:

• terkena dampak;

• Pemerhati lingkungan hidup

• Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal

123

Pengumuman Konsultasi Publik

10 HARI[Pengumuman]

Pengikutsertaanmasyarakat dilakukansebelum penyusunandokumen kerangkaacuan

1

2

Pemrakarsa


Saran, pendapat, dan tanggapan disampaikan secara tertulis kepadapemrakarsa, Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota

Penyusun Dokumen Amdal

Menyusun Dokumen Amdal

Pihak Lain:

• Penyusun Perorangan

• Penyusun yang tergabung dalam LPJP

Penyusun dari Pemrakarsa sendiri

1

2

3

Pemrakarsa

Persyaratan Penting !Penyusunan dokumen Amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal

DILARANG !PNS di Instansi

Lingkungan Hidup (Pusat, Provinsi dan

Kabupaten/Kota)

1. Pendidikan dan pelatihanpenyusunan Amdal; dan

2. Uji kompetensi

1

2Sumber: Pasal 10-12 PP 27/2012 Izin Lingkungan

Rencana Umum

Studi Kelayakan

Disain Rinci

Konstruksi Operasi1 4 5

Formulir UKL-UPL

Penyusunan UKL-UPL

2 3

Tahap Perencanaan

UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaansuatu usaha dan/atau kegiatan

1. Identitas pemrakarsa;2. Rencana usaha dan/atau

kegiatan;3. Dampak lingkungan yang

akan terjadi; dan4. Program pengelolaan dan

pemantauan lingkunganhidup.

123


4 1.Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang.

2.Tidak sesuai: tidak dapat dinilai dan dikembalikan

Penerbitan Persetujuan Kerangka Acuan

Pemrakarsa

Dokumen Kerangka

AcuanKelengkapan Administrasi

Tim Teknis Menilai KA dengan Melibatkan Pemrakarsa

Tidak

Jika Hasil Penilaian: KA memerlukan perbaikan, Komisi mengembalikan KA ke pada permrakarsa. Pemrakarsa menyampaikan kembaliperbaikan kerangka acuan

Jika Hasil Penilaian: KA dapat disepakati, Komisi menerbitan persetujuan kerangka acuan

Komisi Penilai AMDAL

Tim Teknis

Menugaskan

YAHasil Penilain

Sekretariat

Penilaian Kerangka Acuan

Jangka waktu Penilaian, Penyampaian hasil

penilaian dan penerbitan KA:

30 Hari Kerja tidak termasuk perbaikan/

penyempurnaan

1

2 3

3

4

5b

5a

Sumber: Pasal 21-24 PP 27/2012 izin Lingkungan

Pemrakarsa

Dokumen ANDAL dan

RKL-RPLKelengkapan Administrasi

Tim Teknis MenilaiANDAL dan RKL-RPL secara Teknis

Tidak

Komisi Penilai AMDAL

(KPA)

Tim Teknis

Menugaskan

YA

Hasil Penilain

Sekretariat

Penilaian Andal dan RKL-RPL

Rapat Komisi Penilai AMDAL

Hasil Rapat KPA: Dok. Andal dan RKL-RPL perludiperbaiki

REKOMENDASI HASIL

PENILAIAN

Hasil Rapat KPA: Dok. Andal danRKL-RPL tidak perlu diperbaiki

Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya

Jangka waktu Penilaian ANDAL dan RKL-RPL

75 Hari Kerjatidak termasuk perbaikan/

penyempurnaan

1

2 3

4 5

6

7

8b

8a

Sumber: Pasal 28-31 PP27/2012 Izin Lingkungan

1. jumlah dan jenis izin PPLH yang diwajibkan (Jika wajib memiliki izin PPLH)

Rekomendasi Hasil Penilai an Andal & RKL-RPL dari Komisi Penilai

Amdal

Keputusan Kelayakan Lingkungan atau

Ketidaklayakan

MENTERIGUBERNUR

Bupati/Walikota

Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup

10 Hari Kerja

1. Dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan

2. Pernyataan kelayakan lingkungan usaha dan/atau kegiatan;

3. Persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam RKL-RPL.

4. Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait

Muatan Keputusan Kelayakan Lingkungan12

3

5

Jangka waktu penetapan

Sumber: Pasal 32-33 PP 27/2012Izin Lingkungan

4

• Menteri • Gubernur • Bupati/

Walikota

Rekomendasi UKL-UPL

YAPemeriksaan Teknis UKL-UPL

Pemeriksaan UKL/UPL & Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL

Pemrakarsa

UKL-UPL

Kelengkapan Administrasi YA

Tidak

Pemeriksaan UKL-UPL & penerbitan rekomendasi UKL-UPL dapat dilakukan oleh:• Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, • Kepala Instansi LH Provinsi, atau; • Kepala Instansi LH Kab/kota

Jangka waktu Pemeriksaan Teknis UKL-UPL

14 Hari Kerjatidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan

Hasil Pemeriksaan : UKL-UPLperlu

diperbaiki


•Persetujuan , atau •penolakan

Rekomendasi UKL-UPL

MENTERIGUBERNUR

Bupati/Walikota

Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL

1. Dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;

2. Peryataan persetujuan UKL-UPL3. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa

sesuai dengan yang tercantum dalam RKL-RPL.

Muatan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL

12

Pemeriksaan Teknis

UKL-UPLSumber: Pasal 38 PP 27/2012 Izin Lingkungan

Menerbitkan

3

1. jumlah dan jenis izin PPLH yang diwajibkan (Jika wajib memiliki izin PPLH)

4

Melalui pejabat yang ditunjuk Menteri, atau kepala isntansiLH prov ataukab/kota


Walikota

Permohonan Izin Lingkungan

Permohonan tertulis

Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan


Persyaratan1. Dokumen Amdal atau

formulir UKL-UPL;2. Dokumen pendirian

usaha dan/atau kegiatan, dan

3. Profil usaha dan/ataukegiatan

Permohon izin lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau Pemeriksaan UKL-UPL

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan

Masyarakat

PengumumanMultimedia & Papan Pengumuman


Walikota

Saran, Pendapat & Tanggapan

Paling lama 5 (lima) harikerja terhitungsejak dokumenpersyaratanadministratif sertaAndal dan RKL-RPL yang dimohonkandinyatakan lengkap

10 hari: Andal & RKL-RPL

3 hari: UKL-UPL

Paling lama 2(Tiga) harikerja terhitungsejak dokumenpersyaratanadministratif sertaUKL-UPL yang dimohonkandinyatakan lengkap


AMDALSK Kelayakan LH dari Menteri

SK Kelayakan LH dari gubernur

SK Kelayakan LH dari bupati/ walikota

Izin lingkungan dari Menteri

Izin lingkungan dari gubernurIzin lingkungan dari bupati/ walikota

UKL-UPLRekomendasi dari Menteri

Rekomendasi dari gubernurRekomendasi dari bupati/

walikota

Izin lingkungan dari Menteri

Izin lingkungan dari gubernur

Izin lingkungan dari bupati/ walikota

Penerbitan Izin Lingkungan Hidup


Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL

• Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk:a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat

dalam izin lingkungan; b. membuat dan menyampaikan laporan

pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan

c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU;

• Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan

Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan


Sanksi Administratif

Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi:• teguran tertulis;• paksaan pemerintah;• pembekuan izin lingkungan; atau• pencabutan izin lingkungan

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) di terapkan oleh Menteri, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

1

2


Pasal 53: Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan: (a) menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan, (b) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan (c) Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU. Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan

Ketentuan Penutup

Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuansebelum berlakunya PP ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan


Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:Terima kasih

pp no. 27 tahun 2012 tentang izin...

Documents