pokok-pokok kebijakan hubungan pusat-daerah dalam pelaksanaan pnpm mandiri: pendanaan urusan bersama
TRANSCRIPT
-
7/30/2019 Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Pusat-daerah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri: Pendanaan Urusan Bersama
1/28
LOGO
Oleh :
Drs. Yusrizal Ilyas, MPADirektur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan DaerahDirektorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Jakarta, Februari 2011
www.djpk.depkeu.go.id
Disampaikan pada Lokakarya Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://ppkjatim.atspace.com/clip/pnpm.jpg&imgrefurl=http://ppkjatim.atspace.com/clipt.htm&usg=__MXqGaxEHqzuezyoyk6NM4PtcYxk=&h=767&w=989&sz=66&hl=id&start=4&itbs=1&tbnid=EkiovbhDo_CgRM:&tbnh=116&tbnw=149&prev=/images?q=PNPM&hl=id&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.radarlampung.co.id/web/images/stories/150px-logo_depkeu.jpg&imgrefurl=http://www.radarlampung.co.id/web/society/563-sampaikan-spt-tahunan-2008-melalui-drop-box.html&usg=__IXxnGccz6EDtOHjHM6upOor31Ls=&h=147&w=150&sz=8&hl=id&start=3&itbs=1&tbnid=MInm140wBixcQM:&tbnh=94&tbnw=96&prev=/images?q=depkeu&hl=id&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1http://www.google.com/imgres?imgurl=http://ppkjatim.atspace.com/clip/pnpm.jpg&imgrefurl=http://ppkjatim.atspace.com/clipt.htm&usg=__MXqGaxEHqzuezyoyk6NM4PtcYxk=&h=767&w=989&sz=66&hl=id&start=4&itbs=1&tbnid=EkiovbhDo_CgRM:&tbnh=116&tbnw=149&prev=/images?q=PNPM&hl=id&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1 -
7/30/2019 Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Pusat-daerah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri: Pendanaan Urusan Bersama
2/28
Outline
1. PendahuluanDasar HukumDekon TP vs UB
2. Pokok-pokok Kebijakan DUB/DDUBPengertianPokok KebijakanSumber PendanaanProses Perencanaan dan Penganggaran DUBNaskah Perjanjian
3. Peran Kementerian KeuanganMenyiapkan Legal AspekMenyiapkan Indeks Fiskal dan Kemiskinan DaerahMenyediakan pedoman pengelolaan DUB
PencairanPelaporan dan PertanggungjawabanPembinaan dan Pengawasan
4. Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah (IFKD)
-
7/30/2019 Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Pusat-daerah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri: Pendanaan Urusan Bersama
3/28
Pasal 4 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), danPasal 34 UUD 45;
UU 25/2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional
UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU 17/2007 tentang RPJP-N 2005-2025 UU 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial UU 25/2009 tentang Pelayanan Pubtik PP 20/2004 tentang RKP PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan PP 38/2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Provinsi, danPemerintahan Kab/Kota
Perpres 13/2009 * ) tentang KoordinasiPenanggulangan
Kemiskinan
Peraturan Terkait Urusan/Prog/Keg
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara; UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara UU 32/2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah
PP 21/2004 tentang Penyusunan RKA-K/L PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan PP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Terkait Pedanaan
PMK 168/2009 tentangPedoman Pendanaan UrusanBersama Pusat dan Daerah
Untuk PenanggulanganKemiskinan
*) Telah disempurnakan menjadi Perpres No.15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
-
7/30/2019 Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Pusat-daerah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri: Pendanaan Urusan Bersama
4/28
URUSAN BERSAMA DEKON/TP
1. Urusan yang ditangani merupakanurusan bersama Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah
2. Kegiatan dilaksanakan langsung olehMasyarakat
3. Kegiatan bersifat Bantuan Langsung keMasyarakat dan jenis belanja yangdialokasikan didominasi dengan
Bantuan Sosial4. Daerah diwajibkan menyediakan Dana
Pendamping
5. Menggunakan Naskah Kerjasamasebagai Dasar pelaksanaan Kegiatan
1. Urusan yang ditangani merupakanurusan Pemerintah Pusat
2. Kegiatan dilaksanakan oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat untukDekon dan Gubernur/Bupati/Walikotauntuk TP
3. Kegiatan bersifat Non Fisik untukDekon dan Fisik untuk TP
4. Daerah tidak diperkenankanmenyediakan Dana Pendamping
5. Menggunakan surat pelimpahansebagai dasar pelaksanaan Dekon dansurat penugasan sebagai dasar pelaksanaan TP
-
7/30/2019 Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Pusat-daerah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri: Pendanaan Urusan Bersama
5/28
KONDISI YANG LALU
Dialokasikan melalui mekanismeDekon/TP
Dekon/TP tidak mensyaratkan danapendamping (PP 7/2008)
Dasar perencanaan lokasi dan alokasi,serta penentuan besaran DanaPendamping belum diatur dalamperaturan perundang-undangan
KARAKTERISTIK PROGRAMPENANGGULANGAN KEMISKINAN
Disepakati sebagai urusan bersama Pusatdan Daerah (diatur dengan Perpres 13/2009)Mensyaratkan Cost-Sharing dari daerah(APBD) dalam bentuk Dana PendampingDiikat dalam naskah perjanjian/kesepahaman
KONDISI YANG DIHARAPKAN
Tidak menggunakan mekanisme Dekon/TPmelainkan pola urusan bersama Pusat
dan daerahDasar perencanaan lokasi dan alokasi,serta penentuan besaran DanaPendamping diatur dalam peraturanperundang-undangan sebagai wujudtransparansi & akuntabilitas
-
7/30/2019 Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Pusat-daerah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri: Pendanaan Urusan Bersama
6/28
-
7/30/2019 Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Pusat-daerah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri: Pendanaan Urusan Bersama
7/28
Urusan Bersama Pusat dan Daerah adalah urusan pemerintahandi luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnyaPemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, PemdaProvinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota.
Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan programPemerintah dan Pemda yang dilakukan secara sistematis, terencana,
dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajatkesejahteraan rakyat.
Pendanaan Urusan Bersama adalah pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBD yang digunakan untuk mendanai program/kegiatan
bersama Pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan. Dana Urusan Bersama yang selanjutnya disebut DUB, adalah dana
yang bersumber dari APBN. Dana Daerah untuk Urusan Bersama yang selanjutnya disebut DDUB,
adalah dana yang bersumber dari APBD.
-
7/30/2019 Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Pusat-daerah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri: Pendanaan Urusan Bersama
8/28
Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas nasional dalamRPJMN dan RKP. Penanggulangan kemiskinan menjadi urusan bersama Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah, dengan demikian pendanaannya bersumber dari APBN(DUB), dan APBD (DDUB).
Rencana daerah penyelenggara Urusan Bersama dan alokasi DUB disusundengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, indeks fiskal dankemiskinan daerah, serta indikator teknis.
DDUB yang harus disediakan oleh daerah disesuaikan dengan indeks fiskaldan kemiskinan daerah
Indeks fiskal dan kemiskinan daerah dimaksudkan agar pengalokasian DUB
dilakukan secara proporsional, tidak terkonsentrasi pada daerah tertentu, sertatransparan dan akuntabel.
Indeks fiskal dan kemiskinan daerah dicerminkan dari kaitan antara ruangfiskal (fiscal space) daerah yang diukur dari kemampuan keuangan daerah dandana transfer ke daerah dikurangi belanja pegawai terhadap persentasependuduk miskin di daerah.
-
7/30/2019 Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Pusat-daerah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri: Pendanaan Urusan Bersama
9/28
APBDAPBNANGGARAN K/L
(RKA-KL)
KP KD DK TP UB
PROGRAM PNPMPERKOTAAN DANPEDESAAN (BLM)
Keterangan:KP = Kantor PusatKD = Kantor DaerahDK = DekonsentrasiTP = Tugas PembantuanUB = Urusan Bersama
ANGGARANSKPD
(RKA-SKPD)
DANA DAERAHUNTUK URUSAN
BERSAMA(DDUB)
DANA URUSANBERSAMA
(DUB)
Pasal 3 PMK No.168/PMK.07/2009
-
7/30/2019 Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Pusat-daerah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri: Pendanaan Urusan Bersama
10/28
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEPALA DAERAH
Menyusun Program/Kegiatan
(RKP dan Renja)
MemberitahukanIndikasi
Program/KegiatanUrusan Bersama (UB)
Apabila Indikasi Program/kegiatan UB sesuai kebijakan
Pemda,KDH meneruskan kepada SKPD
sebagai bahan perencanaanpenyediaan DDUB
Penyusunan RKA-KL
DesemberSetelah
Perpres RABPP
PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN UB
TIME FRAME
MenyampaikanRKA-KL yang telahdisetujui Menkeu
Menyampaikan RKA-KLkepada DPRD sebagai bahan
penetapan DDUB
MenetapkanKPA dan menyusun
Konsep DIPA
Menyampaikan usulan nama
KPA untuk DUB
JuniSetelah
Pagu SementaraMenyampaikan usulan nama
SKPD yang akan melaksanakanprogram/kegiatan UB
MaretPMK IFKD
-
7/30/2019 Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Pusat-daerah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri: Pendanaan Urusan Bersama
11/28
NaskahPerjanjian
PenyelenggaraanUrusan
Bersama
a) subyek kerja sama;b) rincian alokasi dan lokasi
dana program/kegiatanyang diselenggarakanbersama;
c) sumber dan besaranpendanaan;
d) penetapan penanggung- jawab dalam pengelolaanDUB;
e) klausul komitmen daerahuntuk tertib pelaporankeuangan DUB olehdaerah kepadakementerian/ lembaga ;dan
f) jangka waktu kerja sama.
Sekurang-kurangnya
memuat:
-
7/30/2019 Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Pusat-daerah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri: Pendanaan Urusan Bersama
12/28
-
7/30/2019 Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Pusat-daerah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri: Pendanaan Urusan Bersama
13/28
1. Menyediakan legal aspek dalam hal penyediaan danapendamping (DDUB) PMK 168/2009
2. Menyediakan pedoman pengelolaan dana urusan bersamabagi K/L dan SKPD agar dapat melaksanakan/ mencairkan/melaporkan dan mempertanggung-jawabkan dana yang berasal
dari APBN (DUB). Pencairan dan Penyaluran DUB
Pelaporan dan Pertanggungjawaban DUB
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Bersama
3. Menyiapkan Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah *) dalambentuk PMK yang digunakan sebagai indikator umum dalampengalokasian DUB dan sebagai bahan masukan dalampenetapan DDUB
*) IFKD berisikan daftar daerah berdasarkan tingkatan
kemampuan fiskal dan kemiskinan daerah
-
7/30/2019 Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Pusat-daerah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri: Pendanaan Urusan Bersama
14/28
Pencairan DUB secara umum dilakukan sesuai denganmekanisme yang berlaku dalam pembayaran atas beban APBN ,sedangkan ketentuan lebih lanjut diatur dengan PerdirjenPerbendaharaan.
DUB disalurkan secara langsung kepada masyarakat, kelompokmasyarakat dan/atau lembaga partsipatif masyarakat dalam bentukuang.
DUB yang telah ditransfer ke rekening masyarakat , kelompokmasyarakat dan/atau lembaga partsipatif masyarakat harus telahdimanfaatkan sesuai dengan rencana selambat-lambatnya 3 bulansetelah tahun anggaran bersangkutan berakhir.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut di atas, danatersebut belum dimanfaatkan maka dana tersebut harus disetorkanke rekening kas umum negara.
Mekanisme pencairan dan penyaluran DDUB berpedoman padaperaturan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
-
7/30/2019 Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Pusat-daerah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri: Pendanaan Urusan Bersama
15/28
SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan penanggulangankemiskinan (DUB dan DDUB) wajib menyusun Laporan Keuanganberupa:
Neraca;Laporan Realisasi Anggaran; dan
Catatan atas Laporan Keuangan Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan DUBmengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansidan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan DDUB
mengacu ketentuan peraturan mengenai pengelolaan keuangandaerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Kepala daerah melampirkan laporan keuangan tahunan ataspelaksanaan DUB dalam Laporan Pertanggungjawaban APBDkepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud
transparansi dan akuntabilitas DUB dan DDUB.(PMK 168/PMK.07/2009 Pasal 16,17 dan 18)
-
7/30/2019 Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Pusat-daerah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri: Pendanaan Urusan Bersama
16/28
TNPPK **)Koord. pembinaan
terhadap efektivitaspelaksanaanurusan bersama
Bappenaspembinaan terhadap
efektivitas perencanaandan pelaksanaan
program
Menteri/P impinan Lembaga
pembinaan terhadapefektivitas pengelolaan
kegiatan
Menteri Keuanganpembinaan terhadap
pengelolaan DUB(efisiensi dan efektivitas
alokasi anggaran,pelaksanaan anggaran,
penyusunan IFKD)
Kepala Daerahpembinaan terhadap
efisiensi dan efektivitaspengelolaan DDUB
**) TNPPK = Tim NasionalPercepatan
PenanggulanganKemiskinan
(PMK 168/PMK.07/2009 Pasal 22)
-
7/30/2019 Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Pusat-daerah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri: Pendanaan Urusan Bersama
17/28
TNPPK **)Koord.
Pengawasan danpengendalianterhadap efektivitas
pelaksanaanurusan bersama
Bappenaspembinaan dan
pengawasan terhadapefektivitas perencanaan
dan pelaksanaanprogram
Menteri/
P impinan Lembagapengawasan dan
pengendalian terhadapefektivitas pengelolaan
kegiatan
Menteri Keuanganpengawasan dan
pengendalian terhadappelaporan keuangan
DUB
Kepala Daerahpengawasan dan
pengendalian terhadappelaporan keuangan
DDUB
**) TNPPK = Tim NasionalPercepatan
PenanggulanganKemiskinan
(PMK 168/PMK.07/2009 Pasal 23)
-
7/30/2019 Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Pusat-daerah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri: Pendanaan Urusan Bersama
18/28
-
7/30/2019 Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Pusat-daerah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri: Pendanaan Urusan Bersama
19/28
Kemampuan Keuangan Negara (Pasal 7 ayat2):pengalokasian DUB disesuaikan dengankemampuan APBN melalui bagian anggaranK/L.
Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah / IFKD(Pasal 7 ayat 3 dan 4) : dicerminkan dari kaitan antara ruang fiskal
(fiscal space) daerah yang diukur darikemampuan keuangan daerah dan danatransfer ke daerah dikurangi belanja pegawaiterhadap jumlah penduduk miskin di daerah
agar pengalokasian DUB proporsional, tidak
terkonsentrasi pada daerah tertentu, sertatransparan dan akuntabel
Indikator Teknis (Pasal 7 ayat 7) :untuk penetapan sasaran lokasi dan alokasiprogram ( targeting ), yang dimaksudkan agar pengalokasian DUB sesuai dengan karakteristiksektoral, kebutuhan, dan potensi daerah
Rencana daerahpenyelenggara UBdan alokasianggaran DUBdisusun denganmempertimbangkan:
kemampuankeuangannegara,indeks fiskaldan kemiskinandaerah (IFKD) ,serta ;indikator teknis
-
7/30/2019 Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Pusat-daerah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri: Pendanaan Urusan Bersama
20/28
Indeks fiskal dan kemiskinan daerahsebagai-mana dimaksud pada ayat (4)disusun dan ditetapkan oleh MenteriKeuangan , serta disampaikan kepadaBappenas dan kementerian/lembagapenyelenggara urusan bersama untukpenanggulangan kemiskinan dengan
tembusan kepada TKPK Nasional *) palinglambat Bulan Maret sebelumpenyusunan Renja-KL .
*) TKPK Nasional (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) sesuai Perpres 13/2009, selanjutnya diubahmenjadi TNPPK (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) sesuai Perpres 15/2010
-
7/30/2019 Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Pusat-daerah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri: Pendanaan Urusan Bersama
21/28
Kementerian/Lembaga SebagaiCOO (Pengguna Anggaran)
Menteri Keuangan Sebagai CFO(Pengelola Fiskal dan BUN)
BahanPertimbangan
(Intrepretasi UU 17/2003)
www.djpk.depkeu.go.id
Peraturan Menkeu(PMK) tentang IFKD
Alokasi dan lokasiDana Urusan
Bersama
Indikator Teknis
Indeks Fiskal danKemiskinan Daerah
Renja - KL
Indikator Umum
http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.radarlampung.co.id/web/images/stories/150px-logo_depkeu.jpg&imgrefurl=http://www.radarlampung.co.id/web/society/563-sampaikan-spt-tahunan-2008-melalui-drop-box.html&usg=__IXxnGccz6EDtOHjHM6upOor31Ls=&h=147&w=150&sz=8&hl=id&start=3&itbs=1&tbnid=MInm140wBixcQM:&tbnh=94&tbnw=96&prev=/images?q=depkeu&hl=id&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1 -
7/30/2019 Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Pusat-daerah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri: Pendanaan Urusan Bersama
22/28
IndeksFiskal danKemiskinan
Daerah(IFKD)
IndikatorTeknis
PerencanaanDaerah Penyelenggara
Urusan Bersama (UB) dan Alokasi DUB
PenentapanPersentase Besaran
Penyediaan DDUB
IFKD = Kaitan Indeks RuangFiskal Daerah (IFRD) denganIndeks Persentase Penduduk
Miskin Daerah (IPPMD)
Tepat sasaran, proporsional, tidak terkonsentrasipada daerah tertentu, serta transparan dan akuntabel.
MENKEU
Disampaikanpaling lambat bulan
Maret sebelumpenyusunan
Renja K/L
PMK tentang IFKD Surat Perhitungan Rincian DDUB *)
Tujuan:
Pasal7 ayat
(1)
Pasal 7 ayat(3)
Pasal 7ayat (4 dan 5)
Pasal 7ayat (7 dan 8)
Pasal 8ayat (1 dan 2)
K/L
TNPPK = Tim NasionalPercepatan
PenanggulanganKemiskinan
Pasal 7 ayat (6)
*) Pasal 10 ayat (5) PMK 61/2010 tentang IFKD
K/L danBappenas
TNPPK
-
7/30/2019 Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Pusat-daerah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri: Pendanaan Urusan Bersama
23/28
KEPUTUSAN KETUA TNPPKTENTANG
BESARAN DDUB YANG HARUSDISEDIAKAN OLEH
MASING - MASING DAERAH
PMK TENTANGINDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN
DAERAH (MEMUAT JUGAPERTIMBANGAN BESARAN DDUB
MASING-MASING DAERAH)
ditetapkan dan disampaikan oleh Menkeu kepada Kepala Bappenas, Ketua TNPPKNasional , dan K/L paling lambat Bulan Maret atau sebelum penyusunan Renja-KL(setiap tahun).
Penggunaan Indeks Fiskal dan kemiskinan Daerah dimaksudkan agar besaran DDUB masing-masing daerah disesuaikan dengan ruang fiskal daerah (kemampuan fiskal daerah dan danatransfer ke daerah dikurangi belanja PNSD), serta kondisi penduduk miskin daerah
KETUA TNPPK(WAPRES)MENTERI KEUANGAN
(PMK No.61/PMK.07/2010)
-
7/30/2019 Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Pusat-daerah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri: Pendanaan Urusan Bersama
24/28
VariabelFiskal dan
KemiskinanDaerah
VariabelKemampuanFiskal Daerah
(KFD)
Variabel% Penduduk
Miskin Daerah(PPMD)
Pendapatan Asli Daerah(PAD)Lain-Lain Pendapatan ygsahTransfer ke Daerah (DBH,DAU, Dana Otsus danPenyesuaianBelanja PNSD
Persentase Penduduk MiskinDaerah (PPMD) dicerminkandari Indeks Kemiskinan
Manusia (IKM)
Pertimbangan :
Transparan dan Akuntabel Proporsionalitas Tidak terkonsentrasi
di Daerah tertentu
AgendaPembangunan
Nasional : Pro- Growth Pro- Job Pro- Poor
Cut Off :Data (T-1) untuk Alokasi (T+1)
T = Tahun Proses
Sumber Data :- RFDdari Pemda (APBD) dan Depkeu- IKMdari BPS
www.djpk.depkeu.go.id
http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.radarlampung.co.id/web/images/stories/150px-logo_depkeu.jpg&imgrefurl=http://www.radarlampung.co.id/web/society/563-sampaikan-spt-tahunan-2008-melalui-drop-box.html&usg=__IXxnGccz6EDtOHjHM6upOor31Ls=&h=147&w=150&sz=8&hl=id&start=3&itbs=1&tbnid=MInm140wBixcQM:&tbnh=94&tbnw=96&prev=/images?q=depkeu&hl=id&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1 -
7/30/2019 Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Pusat-daerah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri: Pendanaan Urusan Bersama
25/28
Transfer ke
Daerah
PAD LAIN-
2PEND.
PETA
INDEKSFISKAL DANKEMISKINAN
DAERAH
IPPMD(Reindeks IKM)
Belanja
PNSD
DBH, DAU, Dana OTSUS
dan Dana PENYESUAIAN
Faktor Pengurang
KemampuanKeuangan
Daerah PAD = Pendapatan Asli DaerahKFD = Kemampuan Fiskal DaerahIKK = Indeks Kemahalan KonstruksiIFRD = Indeks Ruang Fiskal DaerahIPPMD = Indeks Persentase Pend. Miskin
IKM = Indeks Kemiskinan Manusia
IRFD=
KFD
Jml. Penduduk x IKK
www.djpk.depkeu.go.id
IRFD KFD
http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.radarlampung.co.id/web/images/stories/150px-logo_depkeu.jpg&imgrefurl=http://www.radarlampung.co.id/web/society/563-sampaikan-spt-tahunan-2008-melalui-drop-box.html&usg=__IXxnGccz6EDtOHjHM6upOor31Ls=&h=147&w=150&sz=8&hl=id&start=3&itbs=1&tbnid=MInm140wBixcQM:&tbnh=94&tbnw=96&prev=/images?q=depkeu&hl=id&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1 -
7/30/2019 Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Pusat-daerah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri: Pendanaan Urusan Bersama
26/28
IRFD
www.djpk.depkeu.go.id
Keterangan:
IRFD = IndeksRuang Fiskal Daerah
IPPMD = IndeksPer-sentasePenduduk MiskinDaerah (ReindeksIKM)
IKM = Indeks Kemis-kinan Manusia
DDUB = DanaDaerah UrusanBersama
I P P M D
Kuadran IIIRFD di bawah
rata -rata nasionalnamun
IPP MD di atasrata -rata nasional
DDUB = Rendah
Kuadran IIRFD dan IP P MDdi atas rata -rata
Nasional
DDUB = SangatTinggi
Kuadran IVIRFD di atas
rata -rata nasionalnamun
IPP MD di bawahrata -rata nasional
Kuadran IIIIRFD dan IP P MD
di bawah rata -rataNasional
DDUB = SedangDDUB = Tinggi
http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.radarlampung.co.id/web/images/stories/150px-logo_depkeu.jpg&imgrefurl=http://www.radarlampung.co.id/web/society/563-sampaikan-spt-tahunan-2008-melalui-drop-box.html&usg=__IXxnGccz6EDtOHjHM6upOor31Ls=&h=147&w=150&sz=8&hl=id&start=3&itbs=1&tbnid=MInm140wBixcQM:&tbnh=94&tbnw=96&prev=/images?q=depkeu&hl=id&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1 -
7/30/2019 Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Pusat-daerah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri: Pendanaan Urusan Bersama
27/28
Bali : 7 Kab/KotaNTT : 5 Kab/Kota
NTB : 4 Kab/KotaKuadran IKuadran II
Kuadran III Kuadran IV
Bali : - Kab/KotaNTT : 1 Kab/Kota
NTB : - Kab/Kota
Bali : 1 Kab/KotaNTT : 14 Kab/KotaNTB : 5 Kab/Kota
Bali : 1 Kab/KotaNTT : - Kab/KotaNTB : 1 Kab/Kota
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://ppkjatim.atspace.com/clip/pnpm.jpg&imgrefurl=http://ppkjatim.atspace.com/clipt.htm&usg=__MXqGaxEHqzuezyoyk6NM4PtcYxk=&h=767&w=989&sz=66&hl=id&start=4&itbs=1&tbnid=EkiovbhDo_CgRM:&tbnh=116&tbnw=149&prev=/images?q=PNPM&hl=id&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1 -
7/30/2019 Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Pusat-daerah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri: Pendanaan Urusan Bersama
28/28
LOGO Kementerian KeuanganRepublik Indonesia
www.djpk.depkeu.go.id
Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan DaerahGedung Radius Prawiro Lt. 8 Jl Dr. Wahidin No. 1 Jakarta 10710
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://ppkjatim.atspace.com/clip/pnpm.jpg&imgrefurl=http://ppkjatim.atspace.com/clipt.htm&usg=__MXqGaxEHqzuezyoyk6NM4PtcYxk=&h=767&w=989&sz=66&hl=id&start=4&itbs=1&tbnid=EkiovbhDo_CgRM:&tbnh=116&tbnw=149&prev=/images?q=PNPM&hl=id&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1http://www.google.com/imgres?imgurl=http://ppkjatim.atspace.com/clip/pnpm.jpg&imgrefurl=http://ppkjatim.atspace.com/clipt.htm&usg=__MXqGaxEHqzuezyoyk6NM4PtcYxk=&h=767&w=989&sz=66&hl=id&start=4&itbs=1&tbnid=EkiovbhDo_CgRM:&tbnh=116&tbnw=149&prev=/images?q=PNPM&hl=id&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1