pokok-pokok kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah dalam pelaksanaan pnpm mandiri (pendanaan...
Upload: pusat-informasi-virtual-air-minum-dan-penyehatan-lingkungan-piv-ampl
Post on 02-Jul-2015
605 views
DESCRIPTION
disampaikan oleh Yusrizal Ilyas (Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan) pada Lokakarya Nasional PNPM Mandiri Perkotaan di Jakarta 9-11 Februari 2012TRANSCRIPT
LOGO
Oleh :
Drs. Yusrizal Ilyas, MPA Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Jakarta, Februari 2011
www.djpk.depkeu.go.id
Disampaikan pada Lokakarya Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan
Outline
1. Pendahuluan Dasar Hukum Dekon TP vs UB
2. Pokok-pokok Kebijakan DUB/DDUB Pengertian Pokok Kebijakan Sumber Pendanaan Proses Perencanaan dan Penganggaran DUB Naskah Perjanjian
3. Peran Kementerian Keuangan Menyiapkan Legal Aspek Menyiapkan Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah Menyediakan pedoman pengelolaan DUB
Pencairan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pembinaan dan Pengawasan
4. Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah (IFKD)
• Pasal 4 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan
Pasal 34 UUD 45;
• UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
• UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
• UU 17/2007 tentang RPJP-N 2005-2025
• UU 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial
• UU 25/2009 tentang Pelayanan Pubtik
• PP 20/2004 tentang RKP
• PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan
• PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Provinsi, dan
Pemerintahan Kab/KotaPerpres 13/2009 *)
tentang Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
Peraturan Terkait Urusan/Prog/Keg
• UU 17/2003 tentang Keuangan Negara;
• UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
• UU 32/2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah
• PP 21/2004 tentang Penyusunan RKA-K/L
• PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan
• PP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Terkait Pedanaan
PMK 168/2009 tentang
Pedoman Pendanaan Urusan
Bersama Pusat dan Daerah
Untuk Penanggulangan
Kemiskinan
*) Telah disempurnakan menjadi Perpres No.15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
URUSAN BERSAMA DEKON/TP
1. Urusan yang ditangani merupakan
urusan bersama Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
2. Kegiatan dilaksanakan langsung oleh
Masyarakat
3. Kegiatan bersifat Bantuan Langsung ke
Masyarakat dan jenis belanja yang
dialokasikan didominasi dengan
Bantuan Sosial
4. Daerah diwajibkan menyediakan Dana
Pendamping
5. Menggunakan Naskah Kerjasama
sebagai Dasar pelaksanaan Kegiatan
1. Urusan yang ditangani merupakan
urusan Pemerintah Pusat
2. Kegiatan dilaksanakan oleh Gubernur
selaku wakil Pemerintah Pusat untuk
Dekon dan Gubernur/Bupati/Walikota
untuk TP
3. Kegiatan bersifat Non Fisik untuk
Dekon dan Fisik untuk TP
4. Daerah tidak diperkenankan
menyediakan Dana Pendamping
5. Menggunakan surat pelimpahan
sebagai dasar pelaksanaan Dekon dan
surat penugasan sebagai dasar
pelaksanaan TP
KONDISI YANG LALU
Dialokasikan melalui mekanisme
Dekon/TP
Dekon/TP tidak mensyaratkan dana
pendamping (PP 7/2008)
Dasar perencanaan lokasi dan alokasi,
serta penentuan besaran Dana
Pendamping belum diatur dalam
peraturan perundang-undangan
KARAKTERISTIK PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Disepakati sebagai urusan bersama Pusat
dan Daerah (diatur dengan Perpres 13/2009)
Mensyaratkan Cost-Sharing dari daerah
(APBD) dalam bentuk Dana Pendamping
Diikat dalam naskah perjanjian/kesepahaman
KONDISI YANG DIHARAPKAN
Tidak menggunakan mekanisme Dekon/TP
melainkan pola urusan bersama Pusat
dan daerah
Dasar perencanaan lokasi dan alokasi,
serta penentuan besaran Dana
Pendamping diatur dalam peraturan
perundang-undangan sebagai wujud
transparansi & akuntabilitas
• Urusan Bersama Pusat dan Daerah adalah urusan pemerintahan
di luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya
Pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, Pemda
Provinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota.
• Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program
Pemerintah dan Pemda yang dilakukan secara sistematis, terencana,
dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi
jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat
kesejahteraan rakyat.
• Pendanaan Urusan Bersama adalah pendanaan yang bersumber dari
APBN dan APBD yang digunakan untuk mendanai program/kegiatan
bersama Pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan.
• Dana Urusan Bersama yang selanjutnya disebut DUB, adalah dana
yang bersumber dari APBN.
• Dana Daerah untuk Urusan Bersama yang selanjutnya disebut DDUB,
adalah dana yang bersumber dari APBD.
• Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas nasional dalam
RPJMN dan RKP.
• Penanggulangan kemiskinan menjadi urusan bersama Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah, dengan demikian pendanaannya bersumber dari APBN
(DUB), dan APBD (DDUB).
• Rencana daerah penyelenggara Urusan Bersama dan alokasi DUB disusun
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, indeks fiskal dan
kemiskinan daerah, serta indikator teknis.
• DDUB yang harus disediakan oleh daerah disesuaikan dengan indeks fiskal
dan kemiskinan daerah
• Indeks fiskal dan kemiskinan daerah dimaksudkan agar pengalokasian DUB
dilakukan secara proporsional, tidak terkonsentrasi pada daerah tertentu, serta
transparan dan akuntabel.
• Indeks fiskal dan kemiskinan daerah dicerminkan dari kaitan antara ruang
fiskal (fiscal space) daerah yang diukur dari kemampuan keuangan daerah dan
dana transfer ke daerah dikurangi belanja pegawai terhadap persentase
penduduk miskin di daerah.
APBDAPBNANGGARAN K/L
(RKA-KL)
KP KD DK TP UB
PROGRAM PNPM
PERKOTAAN DAN
PEDESAAN (BLM)
Keterangan:
KP = Kantor Pusat
KD = Kantor Daerah
DK = Dekonsentrasi
TP = Tugas Pembantuan
UB = Urusan Bersama
ANGGARAN
SKPD
(RKA-SKPD)
DANA DAERAH
UNTUK URUSAN
BERSAMA
(DDUB)
DANA URUSAN
BERSAMA
(DUB)
Pasal 3 PMK No.168/PMK.07/2009
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEPALA DAERAH
Menyusun Program/
Kegiatan
(RKP dan Renja)
Memberitahukan
Indikasi
Program/Kegiatan
Urusan Bersama (UB)
Apabila Indikasi Program/
kegiatan UB sesuai kebijakan
Pemda,
KDH meneruskan kepada SKPD
sebagai bahan perencanaan
penyediaan DDUB
Penyusunan RKA-KL
Desember
Setelah
Perpres RABPP
PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN UB
TIME FRAME
Menyampaikan
RKA-KL yang telah
disetujui Menkeu
Menyampaikan RKA-KL
kepada DPRD sebagai bahan
penetapan DDUB
Menetapkan
KPA dan menyusun
Konsep DIPA
Menyampaikan usulan nama
KPA untuk DUB
Juni
Setelah
Pagu SementaraMenyampaikan usulan nama
SKPD yang akan melaksanakan
program/kegiatan UB
Maret
PMK IFKD
Naskah
Perjanjian
Penyelenggaraan
Urusan
Bersama
a) subyek kerja sama;
b) rincian alokasi dan lokasi
dana program/kegiatan
yang diselenggarakan
bersama;
c) sumber dan besaran
pendanaan;
d) penetapan penanggung-
jawab dalam pengelolaan
DUB;
e) klausul komitmen daerah
untuk tertib pelaporan
keuangan DUB oleh
daerah kepada
kementerian/ lembaga;
dan
f) jangka waktu kerja sama.
Sekurang-
kurangnya
memuat:
1. Menyediakan legal aspek dalam hal penyediaan dana
pendamping (DDUB) PMK 168/2009
2. Menyediakan pedoman pengelolaan dana urusan bersama
bagi K/L dan SKPD agar dapat melaksanakan/ mencairkan/
melaporkan dan mempertanggung-jawabkan dana yang berasal
dari APBN (DUB).
Pencairan dan Penyaluran DUB
Pelaporan dan Pertanggungjawaban DUB
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Bersama
3. Menyiapkan Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah *) dalam
bentuk PMK yang digunakan sebagai indikator umum dalam
pengalokasian DUB dan sebagai bahan masukan dalam
penetapan DDUB*) IFKD berisikan daftar daerah berdasarkan tingkatan
kemampuan fiskal dan kemiskinan daerah
• Pencairan DUB secara umum dilakukan sesuai dengan
mekanisme yang berlaku dalam pembayaran atas beban APBN,
sedangkan ketentuan lebih lanjut diatur dengan Perdirjen
Perbendaharaan.
• DUB disalurkan secara langsung kepada masyarakat, kelompok
masyarakat dan/atau lembaga partsipatif masyarakat dalam bentuk
uang.
• DUB yang telah ditransfer ke rekening masyarakat, kelompok
masyarakat dan/atau lembaga partsipatif masyarakat harus telah
dimanfaatkan sesuai dengan rencana selambat-lambatnya 3 bulan
setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir.
• Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut di atas, dana
tersebut belum dimanfaatkan maka dana tersebut harus disetorkan
ke rekening kas umum negara.
• Mekanisme pencairan dan penyaluran DDUB berpedoman pada
peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
• SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan penanggulangan
kemiskinan (DUB dan DDUB) wajib menyusun Laporan Keuangan
berupa:
Neraca;
Laporan Realisasi Anggaran; dan
Catatan atas Laporan Keuangan
• Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan DUB
mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
• Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan DDUB
mengacu ketentuan peraturan mengenai pengelolaan keuangan
daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
• Kepala daerah melampirkan laporan keuangan tahunan atas
pelaksanaan DUB dalam Laporan Pertanggungjawaban APBD
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud
transparansi dan akuntabilitas DUB dan DDUB.(PMK 168/PMK.07/2009 Pasal 16,17 dan 18)
TNPPK **)
Koord. pembinaan
terhadap efektivitas
pelaksanaan
urusan bersama
Bappenas
pembinaan terhadap efektivitas perencanaan
dan pelaksanaan program
Menteri/Pimpinan Lembaga
pembinaan terhadap efektivitas pengelolaan
kegiatan
Menteri Keuangan
pembinaan terhadap pengelolaan DUB
(efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran,
pelaksanaan anggaran, penyusunan IFKD)
Kepala Daerah
pembinaan terhadap efisiensi dan efektivitas
pengelolaan DDUB
**) TNPPK = Tim Nasional
Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan
(PMK 168/PMK.07/2009 Pasal 22)
TNPPK **)
Koord.
Pengawasan dan
pengendalian
terhadap efektivitas
pelaksanaan
urusan bersama
Bappenas
pembinaan dan pengawasan terhadap
efektivitas perencanaan dan pelaksanaan
program
Menteri/Pimpinan Lembaga
pengawasan dan pengendalian terhadap efektivitas pengelolaan
kegiatan
Menteri Keuangan
pengawasan dan pengendalian terhadappelaporan keuangan
DUB
Kepala Daerah
pengawasan dan pengendalian terhadap pelaporan keuangan
DDUB
**) TNPPK = Tim Nasional
Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan
(PMK 168/PMK.07/2009 Pasal 23)
SEBAGAI INDIKATOR UMUM
PENGALOKASIAN DUB
DAN SEBAGAI DASAR PENENTUAN DDUB
Kemampuan Keuangan Negara (Pasal 7 ayat
2):
pengalokasian DUB disesuaikan dengan
kemampuan APBN melalui bagian anggaran
K/L.
Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah / IFKD
(Pasal 7 ayat 3 dan 4):
• dicerminkan dari kaitan antara ruang fiskal
(fiscal space) daerah yang diukur dari
kemampuan keuangan daerah dan dana
transfer ke daerah dikurangi belanja pegawai
terhadap jumlah penduduk miskin di daerah
• agar pengalokasian DUB proporsional, tidak
terkonsentrasi pada daerah tertentu, serta
transparan dan akuntabel
Indikator Teknis (Pasal 7 ayat 7):
untuk penetapan sasaran lokasi dan alokasi
program (targeting), yang dimaksudkan agar
pengalokasian DUB sesuai dengan karakteristik
sektoral, kebutuhan, dan potensi daerah
Rencana daerah
penyelenggara UB
dan alokasi
anggaran DUB
disusun dengan
mempertimbangkan
:
kemampuan
keuangan
negara,
indeks fiskal
dan kemiskinan
daerah (IFKD),
serta ;
indikator teknis
Indeks fiskal dan kemiskinan daerah
sebagai-mana dimaksud pada ayat (4)
disusun dan ditetapkan oleh Menteri
Keuangan, serta disampaikan kepada
Bappenas dan kementerian/lembaga
penyelenggara urusan bersama untuk
penanggulangan kemiskinan dengan
tembusan kepada TKPK Nasional *) paling
lambat Bulan Maret sebelum
penyusunan Renja-KL.
*) TKPK Nasional (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) sesuai Perpres 13/2009, selanjutnya diubah
menjadi TNPPK (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) sesuai Perpres 15/2010
Kementerian/Lembaga Sebagai
COO (Pengguna Anggaran)
Menteri Keuangan Sebagai CFO
(Pengelola Fiskal dan BUN)
Bahan
Pertimbangan
(Intrepretasi UU 17/2003)
www.djpk.depkeu.go.id
Peraturan Menkeu
(PMK) tentang IFKD
Alokasi dan lokasi
Dana Urusan
Bersama
Indikator Teknis
Indeks Fiskal dan
Kemiskinan Daerah
Renja - KL
Indikator Umum
Indeks Fiskal dan Kemiskinan
Daerah(IFKD)
Indikator
Teknis
Perencanaan
Daerah Penyelenggara
Urusan Bersama (UB) dan
Alokasi DUB
Penentapan
Persentase Besaran
Penyediaan DDUB
IFKD = Kaitan Indeks Ruang
Fiskal Daerah (IFRD) dengan
Indeks Persentase Penduduk
Miskin Daerah (IPPMD)
Tepat sasaran, proporsional, tidak terkonsentrasi pada daerah tertentu, serta transparan dan akuntabel.
MENKEU
Disampaikan
paling lambat bulan
Maret sebelum
penyusunan
Renja K/L
PMK tentang IFKD Surat Perhitungan Rincian DDUB *)
Tujuan:
Pasal
7 ayat
(1)
Pasal 7 ayat
(3)
Pasal 7
ayat (4 dan 5)Pasal 7
ayat (7 dan 8)
Pasal 8
ayat (1 dan 2)
K/L
TNPPK = Tim Nasional
Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan
Pasal 7 ayat (6)
*) Pasal 10 ayat (5) PMK 61/2010 tentang IFKD
K/L dan
BappenasTNPPK
KEPUTUSAN KETUA TNPPK
TENTANG
BESARAN DDUB YANG HARUS
DISEDIAKAN OLEH
MASING - MASING DAERAH
PMK TENTANG
INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN
DAERAH (MEMUAT JUGA
PERTIMBANGAN BESARAN DDUB
MASING-MASING DAERAH)
ditetapkan dan disampaikan oleh Menkeu kepada Kepala Bappenas, Ketua TNPPK
Nasional , dan K/L paling lambat Bulan Maret atau sebelum penyusunan Renja-KL
(setiap tahun).
Penggunaan Indeks Fiskal dan kemiskinan Daerah dimaksudkan agar besaran DDUB masing-
masing daerah disesuaikan dengan ruang fiskal daerah (kemampuan fiskal daerah dan dana
transfer ke daerah dikurangi belanja PNSD), serta kondisi penduduk miskin daerah
KETUA TNPPK
(WAPRES)MENTERI KEUANGAN
(PMK No.61/PMK.07/2010)
Variabel
Fiskal dan
Kemiskinan
Daerah
Variabel
Kemampuan
Fiskal Daerah
(KFD)
Variabel
% Penduduk
Miskin Daerah
(PPMD)
Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
Lain-Lain Pendapatan yg
sah
Transfer ke Daerah (DBH,
DAU, Dana Otsus dan
Penyesuaian
Belanja PNSD
Persentase Penduduk Miskin
Daerah (PPMD) dicerminkan
dari Indeks Kemiskinan
Manusia (IKM)
Pertimbangan :
• Transparan dan
Akuntabel
• Proporsionalitas
• Tidak terkonsentrasi
di Daerah tertentu
Agenda
Pembangunan
Nasional :
•Pro-Growth
•Pro-Job
•Pro-Poor
Cut Off :
Data (T-1) untuk Alokasi (T+1)
T = Tahun Proses
Sumber Data :
- RFD dari Pemda (APBD) dan Depkeu
- IKM dari BPS
www.djpk.depkeu.go.id
Transfer ke Daerah
PADLAIN-
2
PEND.
PETA
INDEKS
FISKAL DAN
KEMISKINAN
DAERAH
IPPMD(Reindeks IKM)
Belanj
a
PNSD
DBH, DAU, Dana OTSUS
dan Dana PENYESUAIAN
Faktor
Pengurang
Kemampuan
Keuangan
Daerah PAD = Pendapatan Asli Daerah
KFD = Kemampuan Fiskal Daerah
IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi
IFRD = Indeks Ruang Fiskal Daerah
IPPMD = Indeks Persentase Pend. Miskin
IKM = Indeks Kemiskinan Manusia
IRFD
=
KFD
Jml. Penduduk x IKK
www.djpk.depkeu.go.id
IRFDKFD
IRFD
www.djpk.depkeu.go.id
Keterangan:
IRFD = Indeks
Ruang Fiskal Daerah
IPPMD = Indeks
Per-sentase
Penduduk Miskin
Daerah (Reindeks
IKM)
IKM = Indeks Kemis-
kinan Manusia
DDUB = Dana
Daerah Urusan
Bersama
IPP
MD
Kuadran II
IRFD di bawah
rata-rata nasional
namun
IPPMD di atas
rata-rata nasional
DDUB = Rendah
Kuadran I
IRFD dan IPPMD
di atas rata-rata
Nasional
DDUB = Sangat
Tinggi
Kuadran IV
IRFD di atasrata-rata nasional
namun IPPMD di bawah
rata-rata nasional
Kuadran III
IRFD dan IPPMD
di bawah rata-rata
Nasional
DDUB = Sedang
DDUB = Tinggi
Bali : 7 Kab/KotaNTT : 5 Kab/KotaNTB : 4 Kab/Kota
Kuadran IKuadran II
Kuadran III Kuadran IV
Bali : - Kab/KotaNTT : 1 Kab/KotaNTB : - Kab/Kota
Bali : 1 Kab/KotaNTT : 14 Kab/KotaNTB : 5 Kab/Kota
Bali : 1 Kab/KotaNTT : - Kab/KotaNTB : 1 Kab/Kota
LOGO Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
www.djpk.depkeu.go.id
Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Gedung Radius Prawiro Lt. 8 Jl Dr. Wahidin No. 1 Jakarta 10710