piracy paper

Download Piracy Paper

Post on 18-Sep-2015

6 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Statutori

TRANSCRIPT

PERATURAN STATUTORIJURUSAN TEKNIK PERKAPALAN DAN TRANSPORTASI LAUT

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya layak untuk Allah Tuhan seru sekalian alam atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul MARITIME SECURITY : PIRACY and ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS.Dalam penyusunan laporan ini banyak mengutip dari berbagai sumber baik berupa buku maupun sumber dari internet yang banyak membantu dalam pembuatan makalah ini.Meskipun penulis berharap isi dari makalah ini bebas dari kekurangan dan kesalahan, namun selalu ada yang kurang.Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar makalah ini dapat lebih baik lagi.Akhir kata penulis berharap agar makalah ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Surabaya, 14 april 2015Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR1DAFTAR ISI2DAFTAR GAMBAR3BAB I4PENDAHULUAN4I.I. Latar Belakang Masalah4I.II.Rumusan Masalah4BAB II5PEMBAHASAN5II.I. Nilai Strategis Selat Malaka dan Selat Singapura5II.II. Perompakan (Piracy) dan Perampokan Bersenjata (Armed Robbery) di Laut6II.III. Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya aksi kejahatan di laut.9II.IV. Data international maritime bureau (IMB) tentang kasus perompakan12II.V. Penanganan Aksi Perompakan siselat malaka dan sekitarnya14BAB III17PENUTUP17DAFTAR PUSTAKA19LAMPIRAN 120PIRACY & ARMED ROBBERY ATTACK REPORT20LAMPIRAN 224Warta Ekonomi24LAMPIRAN 326Polisi Bekuk Perompak Kapal Thailand26DAFTAR GAMBARGambar.1. Jalur Selat Malaka5Gambar.2. Perompak6Gambar.3. Kondisi Perekonomian Perompak9Gambar.4. Kapal Perang10Gambar.5. IMO11Gambar.6. Peta Indonesia12Gambar.7. IMB12Gambar.8. PRC13Gambar.9. Penangkapan Bajak Laut14Gambar.10. UN Convention of 198215

BAB IPENDAHULUANI.I. Latar Belakang MasalahDalam dunia kemaritiman, keamanan maritim juga telah meluas tidak hanya konsep pertahanan laut terhadap ancaman militer dari negara lain tetapi juga termasuk pertahanan terhadap ancaman non militer antara lain perlindungan terhadap kelestarian alam, jalur perdagangan, pemberatasan aksi ilegal di laut, dan lain-lain.Sebaliknya, karakter maritim telah menjadi faktor yang memberikan pengaruh kuat pada aspek keamanan, strategi dan kerjasama maritim regional. Sebagai konsekuensinya keamanan dalam dunia maritim, secara umum menjadi tanggungjawab dari semua negara untuk menjaganya dari segala bentuk ancaman. Semakin luas wilayah perairan laut suatu negara, semakin besar pula tugas dan tanggungjawab pemerintah dari negara tersebut. Tanggung jawab ini bukan hanya secara nasional, tetapi juga secara internasional. Dengan banyaknya kasus perompakan diberbagai jalur pelayaran kapal didunia dan yang paling menonjol adalah aksi perompakan di Somalia pada tahun 2010 dan 2011 dan di selat malaka sampai saat ini.

I.II.Rumusan MasalahAdapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah: Bagaimana gambaran mengenai aksi perompakan di Selat Malaka dan Selat Singapura sebagai jalur perdagangan dunia? Bagaimana kerjasama antara negara dalam hal memerangi tindakan piracy / armed robbery?

BAB IIPEMBAHASAN

II.I. Nilai Strategis Selat Malaka dan Selat SingapuraSelat Malaka merupakan wilayah perairan yang sebagian besar terbentang antara Indonesia dan Malaysia, memanjang antara laut Andaman di Barat Laut dan Selat Singapura di tenggara sejauh kurang lebih 520 mil laut dengan lebar yang bervarisi sekitar 11-200 mil laut. Sedangkan Selat Singapura yang terapit antara Indonesia dan Singapura terbentang menurut arah Barat-Timur sejauh 30 mil laut dengan lebar sekitar 10 mil laut. Daerah yang tersempit dari jalur ini adalah Phillips Channel yang berada di Selat Sngapura, yaitu hanya mempunyai lebar 1,5 mil laut.Gambar.1. Jalur Selat Malaka

Selat Malaka selama ini selama ini selalu terkait dengan masalah internasional secara politis maupun ekonomi karena jalur tersebut digunakan oleh berbagai kapal untuk berbagai kepentingan, terutama kepentingan niaga. Dari perspektif posisi maupun historis perdagangan di Selat Malaka sudah lama menjadi sentra ekonomi bisnis. Sebagai perlintasan jalur internasional (international maritime passage) Selat Malaka dan Selat Singapura telah menjadikan pelabuhan-pelabuhan laut di sekitarnya seperti Batam, Bintan, Singapura, Tanjung Pelepas, Johor berkembang dengan pesat secara ekonomi dibandingkan daerah lainnyaII.II. Perompakan (Piracy) dan Perampokan Bersenjata (Armed Robbery) di LautAksi kejahatan terhadap kapal-kapal laut termasuk aksi kejahatan tertua yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Namun penggunaan istilah pirate/peirato digunakan pertama kali pada sekitar 140 SM oleh Ahli Sejarah Roma Polybus. Istilah piracy kemudian untuk pertama kali didefinisikan oleh ahli sejarah Yunani Plutarch pada tahun 100, yaitu orang-orang yang menyerang tanpa dasar hukum tidak hanya terhadap kapal tetapi juga maritime cites. Gambar.2. Perompak

Dalam perkembangannya, istilah piracy yang diterjemahkan sebagai perompakan / pembajakan di laut mulai didefinisikan dalam konteks hukum yang lebih jelas dan dibedakan pengertiannya dengan tindakan armed robbery (perampokan bersenjata terhadap kapal di laut), di mana perbedaan dari kedua aksi kejahatan di laut tersebut berdampak pada cara dan tanggung jawab penangannya.[footnoteRef:1][10] [1: ]

Permasalahannya kemudian timbul pada saat dihubungkannya penggunaan istilah antara aksi perompakan (piracy) dan perampokan bersenjata terhadap kapal-kapal (armed robbery against ships) dengan pembahasan tentang aksi kejahatan di laut yang terjadi di Selat Malaka dan Selat Singapura.Menurut pasal 101 UNCLOS 1982, dijelaskan bahwa perompakan di laut dapat disebut piracy apabila memenuhi unsur-unsur, antara lain;1. Merupakan tindak kekerasan yang tidak sesuai hukum2. Untuk tujuan pribadi3. Yang dilakukan kepada awak atau penumpang dari private ship atau private aircraft4. Terjadi di laut bebas (high seas) atau di tempat lain di luar yurisdiksi nasional suatu negaraDalam definisi tersebut dikatakan bahwa perompakan yang diatur dalam Konvensi ini adalah merupakan tindakan kejahatan di laut yang terjadi di laut bebas. Namun sebaliknya kegiatan pelanggaran terhadap kapal-kapal di laut teritorial tidak dapat dianggap sebagai perompakan menurut hukum internasional. Namun pada kenyataannya justru sebagian besar insiden pembajakan di laut terjadi di laut teritorial suatu negara.Sementara itu, International Maritime Organization (IMO) juga membedaan istilah piracy dan armed robbery against ship tersebut berdasarkan locus delicti dari aksi kejahatan tersebut. Perompakan (piracy) menurut IMO adalah unlawful acts as defined in article 101 of the 1982 United Nations Convention on The Law of The Sea[footnoteRef:2] Sedangkan berdasarkan pasal 2.2 dari IMO MSC Circular No. 984 tentang the draft code of practice for the investiation f The Crimes of piracy and armed robbery against ships, armed robbery against ship didefinisikan pada sebagai berikut: [2: ]

Armed robbery against ships means any unlawful act of violence or detention or any of depredation, or threat thereof, other than an act of piracy, directed against a ship or against persons or property on board such a ship, within a states jurisdiction over such offenses[footnoteRef:3] [3: ]

Dalam dua definisi yang dijelaskan oleh IMO di atas semakin mempertegas perbedaan dari aksi piracy maupun armed robbery di mana tindak kejahatan di laut dapat dikatakan armed robbery apabila dilakukan di wilayah jurisdiksi suatu negara, sedebih angkan aksi piracy dilakukan di luar jurisdiksi suatu negara.Namun, international maritime Bureau (IMB), mempunyai definisi piracy yang lebih luas dari pada yang diatur dalam UNCLOS 1982 pasal 101. Dalam laporan IMB dikatakan bahwa piracy hendaknya diartikan sebagai:act of boarding any vessel with the intent to commit theft or any other crime and with the intent or capability to use force in the furtherance thereof[footnoteRef:4] [4: ]

Perbedaan definisi atau pengartian istilah piracy di atas, kemudian menimbulkan permasalahan mengenai tanggung jwab dan cara penanganannya ketika diterapkan pada wilayah laut di mana terdapat beberapa wilayah laut teritorial dari beberapa negara yang berhimpitan dan digunakan sebagai jalur internasional yang padat, seperti Selat Malaka dan Selat Singapura.Kerancuan penggunaan istilah antara piracy dan armed robbery against ships yang dibedakan berdasarkan faktor di mana tindak kejahatan di laut dilakukan (locus delicti) tidak menghilangkan adanya masalah serius tentang tindak kejahatan terhadap kapal-kapal di perairan Selat Malaka dan Selat Singapura yang perlu diatasi bersama. Namun demikian, perbedaan definisi ini menjadi permasalahan yang cukup rumit bagi negara-negara pesisir Selat Malaka dan Selat Singapura, terutama dalam rangka menegakan hukum di wilayahnya. Perbedaan ini pula yang menyebabkan data-data yang dikeluarkan oleh IMB, IMO, dan otoritas kelautan suatu negara tidak ada keseragaman.II.III. Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya aksi kejahatan di laut. Faktor-faktor tersebut semakin kompleks karena saling berkaitan satu sama lain dan melibatkan banyak pihak terkait. Faktor-faktor tersebut antara lain: Situasi ekonomi di kawasan sekitar.

Gambar.3. Kondisi Perekonomian Perompak

Situasi ekonomi di suatu kawasan, terutama kawasan pesisir dapat berpengaruh pada perilaku dari kelompok-kelompok masyarakat tersebut, terutama dalam hal bagaimana cara mereka mempertahankan hidup. Masyarakat pesisir sebagian besar hidupnya dikaitkan dengan kemiskinan, kurang berpendidikan, tradisional, dan hidupnya tergantung dengan kondis alam karena rata-rata mereka hidup dengan memanfaatkan hasil laut atau sebagai nelayan.Sementara itu tidak jauh dari daerah mereka, berbagai kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia yang membawa berbagai jenis muatan berlayar melalui jalur-jalur yang dapat dika