petunjuk pelaksanaan pertemuan tiga pihak 2014
DESCRIPTION
Buku ini merupakan manual book yang menjelaskan mengenai pelaksanaan pertemuan antara tiga pihak (trilateral meeting) untuk periode 2014.TRANSCRIPT
-
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERTEMUAN TIGA PIHAKDALAM RANGKA PENYUSUNAN
RKP DAN RENJA K/L TAHUN 2014
Lampiran Surat Bersama PAGU INDIKATIF TAHUN 2014
AN AD RA ARA KCG AAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA2013
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
-
ii
KATA PENGANTAR
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang RKP menyatakan bahwa RKP merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memuat rancangan
kerangka ekonomi makro yang termasuk di dalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas
pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kemudian UU No. 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penyusunan
RAPBN yang berpedoman kepada RKP tersebut harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
Dengan demikian, karakteristik yang mendasar dalam RKP yakni bahwa program dan kegiatan
yang termuat sudah bersifat terukur dan dapat dilaksanakan karena sudah memperhitungkan
ketersediaan anggaran.
Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2004, Kementerian PPN/Bappenas ditugaskan
mengkoordinasikan penyusunan RKP. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.40
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Peraturan
Pemerintah No.90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-
K/L), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Kementerian Keuangan ditugaskan untuk menyusun Pagu Indikatif sebagai acuan
bagi setiap Kementerian/Lembaga untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Renja K/L) masing-masing. Dalam tahap berikutnya, RKP dan Renja K/L
dipergunakan sebagai pedoman penyusunan RAPBN dan RKA-K/L.
Sebagai upaya memperkuat keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran secara
nasional, yang dikoordinasikan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dengan
perencanaan dan penganggaran yang disusun oleh setiap K/L, maka dipandang perlu untuk
menyelenggarakan Pertemuan Tiga Pihak. Pertemuan Tiga Pihak merupakan sebuah forum
pembahasan bersama yang dilakukan antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan,
dan Kementerian/Lembaga guna melakukan konsolidasi dan penajaman Prioritas Nasional berikut
pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan prioritas-prioritas tersebut, yang selanjutnya
akan dituangkan secara konsisten dalam RKP dan Renja K/L.
-
iii
Dalam rangka persiapan penyusunan RKP dan RAPBN serta untuk memberikan
pemahaman yang sama atas proses Pertemuan Tiga Pihak, maka dirasakan perlu untuk disusun
Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak. Buku ini juga memuat penjelasan format
(formulir isian) dokumen kesepakatan yang diperlukan untuk menjaga konsistensi antara RKP dan
Renja K/L, yang selanjutnya akan dituangkan secara konsisten pula dalam RAPBN dan RKA-K/L.
Walaupun penjelasan dalam buku ini dirasakan telah memadai, tetapi apabila terdapat
permasalahan dalam proses pengisian dokumen kesepakatan secara substansi, dapat kiranya
menghubungi:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
c.q. Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan
Jl. Taman Suropati No.2, Jakarta 10310
Telp. (021) 3905650 ext. 1523 dan 1524
Fax. (021) 3148553
Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Anggaran
c.q. Direktorat Sistem Penganggaran
Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gedung D Lantai 4,
Jakarta Pusat 10710
Telp. (021) 3868060
Fax. (021) 3868061
Semoga Buku Petunjuk Pelaksanaan ini dapat membantu proses kelancaran dalam perumusan
dokumen kesepakatan antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan
Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak.
Jakarta, Maret 2013
-
iv
DAFTAR ISI
Halaman.................................................................................................................................................................................... i Kata pengantar ...................................................................................................................................................................... ii
Daftar isi ................................................................................................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................................................ 1
1.1. Tujuan pelaksanaan .................................................................................................................................................... 2
1.2. Waktu pelaksanaan ..................................................................................................................................................... 2
1.3. Terminologi .................................................................................................................................................................... 2
BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PERTEMUAN TIGA PIHAK ........................................................... 6
BAB III LINGKUP PEMBAHASAN PERTEMUAN TIGA PIHAK ................................................................ 15
BAB IV TINDAK LANJUT .................................................................................................................................... 23
BAB V PENUTUP .................................................................................................................................................. 24
LAMPIRAN-LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 ........................................................................................................................................................................... 25
LAMPIRAN 2 ........................................................................................................................................................................... 27
LAMPIRAN 3 ........................................................................................................................................................................... 28
PETUNJUK PENGISIAN ....................................................................................................................................................... 31
HASIL KESEPAKATAN ........................................................................................................................................................ 33
LAMPIRAN HASIL KESEPAKATAN ................................................................................................................................ 36
-
1 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
BAB I
PENDAHULUAN
Dalam rangka penyusunan Renja KL dan penyempurnaan Rancangan Awal RKP,
sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 90 tahun 2010 tentang Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian/Lembaga perlu dilakukan Pertemuan Tiga Pihak.
Pertemuan ini merupakan suatu forum koordinasi yang melibatkan Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan dan
Kementerian/Lembaga yang bertujuan untuk dapat lebih meningkatkan kualitas
perencanaan dan penganggaran yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) untuk tahun 2014.
RKP yang merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBN, diharapkan dapat
menjadi sebuah rencana aksi yang memberikan gambaran lebih jelas tentang
keterkaitan antara prioritas pembangunan, arah kebijakan, strategi pencapaian serta
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan pendanaannya. Dalam proses
penyusunan RKP diperlukan suatu konsolidasi dan kesepahaman antara instansi
pemerintah pusat (Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan) yang
ditugaskan untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan nasional dalam koridor
kebijakan fiskal, dengan Kementerian/Lembaga sebagai pengusul kegiatan dan
pengguna anggaran. Mengingat penting dan luasnya materi yang akan dibahas, maka
dipandang perlu untuk dilakukan kegiatan Pertemuan Tiga Pihak antar lembaga-
lembaga terkait tersebut di atas, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian
Keuangan dan Kementerian/Lembaga, di mana pertemuan ini merupakan forum
konsultasi dan penelaahan terhadap rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan
oleh Kementerian/Lembaga.
Dengan diamanatkannya pelaksanaan kegiatan Pertemuan Tiga Pihak ini dalam
PP No.90 Tahun 2010, maka perlu ditingkatkan mekanisme kerja dan kualitas dari hasil
Pertemuan Tiga Pihak yang selama ini telah dilakukan. Sehubungan dengan itu, maka
dirasakan perlu untuk tetap disusun Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak ini,
yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sama atas proses penyusunan
RKP 2014, serta untuk mendapatkan komitmen bersama dalam pencapaian Prioritas
Pembangunan Nasional.
-
2 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
1.1. Tujuan Pelaksanaan
Beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya kegiatan
Pertemuan Tiga Pihak ini adalah :
a. Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman antara Kementerian
PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait
dengan pencapaian sasaran-sasaran prioritas pembangunan nasional yang
akan dituangkan dalam RKP, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kebijakan
belanja tahun 2014;
b. Menjaga konsistensi kebijakan yang ada dalam dokumen perencanaan
dengan dokumen penganggaran, yaitu antara RPJM, RKP, Renja K/L dan
RKA-KL;
c. Mendapatkan komitmen bersama atas penyempurnaan yang perlu
dilakukan terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah, yaitu
kepastian mengenai Program/Kegiatan/Output Prioritas beserta target dan
besaran anggarannya, Pemenuhan Biaya Operasional, Penuangan Sumber
Dana, Penelaahan dokumen pendukung (TOR dan RAB) khususnya untuk
Inisiatif Baru dan merupakan Kegiatan/Output Prioritas Nasional, Identikasi
Tematik APBN, Pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Usulan
Inisiatif Baru dan Tambahan Rupah Murni, serta Kerjasama Selatan-Selatan
dan Triangular (KSST).
1.2. Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak dimulai setelah disampaikannya surat yang
ditandatangani oleh Menteri PPN/Ka. Bappenas bersama Menteri Keuangan perihal
Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014
kepada Kementerian/Lembaga pada Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus). Kegiatan
Pertemuan Tiga Pihak ini diharapkan dapat diselesaikan sebelum batas akhir
penyampaian Renja K/L ke Bappenas dan Kementerian Keuangan sesuai surat
penyampaian pagu indikatif.
1.3. Terminologi
Untuk menyamakan pemahaman atas istilah dan definisi yang digunakan dalam
pembahasan Pertemuan Tiga Pihak, maka diperlukan penjelasan mengenai beberapa
terminologi sebagai berikut:
-
3 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
1. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga atau masyarakat
yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah, untuk mencapai sasaran dan tujuan
serta memperoleh alokasi anggaran. Program yang digunakan adalah program-
program yang ada dalam RPJMN 2010 - 2014.
2. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja sebagai
bagian dari pencapaian sasaran pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi
dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
3. Kegiatan Prioritas merupakan kegiatan yang terkait secara langsung terhadap
pencapaian Sasaran Program Prioritas Nasional,Bidang atau Kementerian/Lembaga.
4. Kegiatan Non Prioritas adalah kegiatan yang dianggap tidak terkait langsung
dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian Prioritas Pembangunan
Nasional, Bidang atau Kementerian/Lembaga pada tahun yang direncanakan.
5. Kerjasama Pemerintah Swasta adalah Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah
dan Swasta, dengan skema pihak swasta melaksanakan sebagian fungsi pemerintah
selama waktu tertentu dengan pemberian kompensasi atas pelaksanaan fungsi
tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tanggung jawab risiko
yang timbul akibat pelaksanaan fungsi tersebut dibebankan kepada pihak swasta
selama masa kontrak.
6. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah
Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
7. Badan Layanan Umum (BLU) adalah Instansi di lingkungan pemerintah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pinjaman Luar Negeri (PLN), adalah salah satu pembiayaan melalui utang yang
diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu
perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar
kembali dengan persyaratan tertentu.
9. Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut Hibah, adalah setiap penerimaan
negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau
-
4 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali,
yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
10. Rupiah Murni Pendamping (RMP) adalah dana yang bersumber dari rupiah murni
sebagai dana pendamping dari PHLN.
11. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan
perempuan dan laki-laki (gender) yang merupakan alat untuk mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender.
12. Anggaran Pendidikan merupakan anggaran pada fungsi pendidikan yang
dianggarkan melalui Kementerian/Lembaga dan alokasi anggaran pendidikan
melalui transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran
pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi
tanggung jawab pemerintah.
13. Inisiatif Baru (New Initiatives) adalah kebijakan baru atau perubahan kebijakan
berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik pada anggaran
baseline maupun anggaran ke depan. Inisiatif Baru dapat berupa penambahan
Program (Fokus Prioritas) Baru/Outcome Baru/Kegiatan Baru/Output Baru,
Penambahan Volume Target, atau Percepatan Pencapaian Target.
14. Kerjasama Selatan-Selatan adalah Kerjasama diantara negara-negara berkembang
melalui knowledge sharing untuk mencapai tujuan pembangunan bersama.
Sedangkan Kerjasama Triangular adalah Kerjasama Selatan-Selatan yang
melibatkan mitra pembangunan.
15. Belanja Operasional adalah pengeluaran yang direncanakan untuk memenuhi
kebutuhan rutin dalam menjalankan pemerintahan dan manfaatnya hanya untuk
satu tahun anggaran serta tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi
pemerintah.
16. Prakiraan maju (forward estimate) merupakan gambaran prakiraan untuk 3
tahun ke depan terhadap capaian target dan kebutuhan pendanaan sebagai akibat
kebijakan yang ditetapkan pada tahun direncanakan.
17. Keluaran (output) adalah segala sesuatu yang berupa produk atau jasa (fisik dan
atau non-fisik), sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan berdasarkan
input yang digunakan.
18. Satuan biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa, baik secara
mandiri maupun gabungan, yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu
dalam rangka penyusunan anggaran.
-
5 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
19. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
20. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau
desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta
dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas
tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
-
6 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN PERTEMUAN TIGA PIHAK
Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak dilaksanakan untuk memudahkan
konsolidasi dan penajaman Prioritas Nasional di dalam RKP dan Renja K/L melalui
forum pembahasan yang dilakukan antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian
Keuangan dan Kementerian/Lembaga. Adapun proses mekanisme pelaksanaan
Pertemuan Tiga Pihak secara umum dapat dilihat pada Bagan dibawah ini.
Bagan 1
Mekanisme Pertemuan Tiga Pihak
Penjelasan lebih lanjut atas mekanisme Pertemuan Tiga Pihak dengan tujuan utama
adalah menghasilkan rumusan dokumen kesepakatan bersama dapat dijelaskan sebagai
berikut:
Kegiatan Sebelum Pertemuan Tiga Pihak.
1. Kementerian PPN/Bappenas menyusun Rancangan Awal RKP berdasarkan Arah
Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan oleh Presiden serta
-
7 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
mengacu pada Prioritas serta Sasaran Pembangunan yang ada dalam RPJM 2010-
2014.
2. Menteri Keuangan menyusun Resource Envelope Belanja K/L 2014 berdasarkan
asumsi dasar ekonomi makro, potensi sumber pendapatan negara dan hibah,
kebutuhan belanja negara serta kemampuan pembiayaan anggaran.
3. Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan mengeluarkan surat yang
ditandatangani bersama perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) tahun 2014 yang disampaikan kepada Kementerian/Lembaga
sebagai dasar penyusunan Renja K/L.
4. Kementerian/Lembaga melakukan beberapa langkah persiapan yang diperlukan,
yaitu antara lain :
a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang berjalan yang terdapat dalam
Renstra K/L, dengan memberikan perhatian utama terhadap keberlanjutan
kebijakan yang telah diambil pada tahun lalu dan akan dilanjutkan untuk
dilaksanakan pada tahun 2014;
b. Mempersiapkan seluruh Informasi yang diperlukan terkait dengan
Program/Kegiatan/Output Prioritas beserta target dan besaran anggarannya,
Pemenuhan Biaya Operasional, Penuangan Sumber Dana, Penelaahan dokumen
pendukung (TOR dan RAB) khususnya untuk Inisiatif Baru dan merupakan
Kegiatan/Output Prioritas Nasional, Identikasi Tematik APBN, Pengalihan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Usulan Inisiatif Baru dan Tambahan
Rupah Murni, dan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), serta
kebijakan berupa kerangka regulasi yang akan dibahas dalam Pertemuan Tiga
Pihak; serta
c. Menyusun rancangan Renja K/L.
Kegiatan Dalam Pertemuan Tiga Pihak.
1. Kementerian PPN/Bappenas dengan mengacu pada Rancangan Awal RKP,
menyampaikan Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional dan Kegiatan Prioritas
dengan target sasaran dan pendanaannya termasuk Inisiatif Baru yang disetujui.
2. Kementerian Keuangan, menyampaikan kebijakan anggaran yang meliputi:
kebijakan di bidang belanja negara, kelompok biaya, jenis belanja, dan satuan biaya.
Di samping itu, juga memberikan masukan atas kepatutan penggunaan anggaran
dan pelaksanaan efisiensi yang dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga.
-
8 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
3. Kementerian/Lembaga, menyampaikan arah kebijakan, rencana program dan
kegiatan prioritas yang merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian/Lembaga
termasuk kebijakan-kebijakan baru yang belum tertampung dalam Renstra.
4. Dari pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak diharapkan menghasilkan suatu dokumen
kesepakatan yang bersifat mengikat tiga pihak dan berisikan butir-butir
kesepakatan seperti format lampiran 1 dan lampiran 2 dokumen kesepakatan.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Pertemuan Tiga Pihak (trilateral meeting)
adalah:
a. Pagu Indikatif yang telah ditetapkan melalui surat yang ditandatangani oleh
Menteri PPN/Ka. Bappenas bersama Menteri Keuangan merupakan batas atas
belanja masing-masing K/L yang tidak dapat dilampaui, dan merupakan
akumulasi dari angka dasar (baseline) dan Inisiatif Baru (New Initiatives).
b. Terkait dengan Inisiatif Baru yang telah disetujui sebagaimana terlampir dalam
Surat Bersama Pagu Indikatif :
i. Alokasi anggaran Inisiatif Baru yang sudah dialokasikan dalam Surat
Bersama Menteri PPN/Ka. Bappenas dan Menteri Keuangan tidak dapat
berkurang dan pemanfaatannya tidak dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan lainnya diluar yang telah disetujui;
ii. K/L wajib menyusun TOR dan RAB dilevel Output, khusus untuk melengkapi
usulan Inisiatif Baru yang telah mendapatkan alokasi sesuai Surat Bersama
Menteri PPN/Ka. Bappenas dan Menteri Keuangan.
iii. TOR dan RAB akan dibahas dibahas dalam Pertemuan Tiga Pihak (trilateral
meeting) guna memastikan/menjamin konsistensi dan kesesuaian target
kinerja serta kelayakan dan kewajaran anggarannya.
iv. Dalam hal K/L tidak dapat menyampaikan TOR dan RAB pada saat trilateral
meeting, maka alokasi anggaran yang telah ditetapkan akan dikurangi dari
pagu anggaran K/L yang bersangkutan.
v. K/L yang mendapatkan tambahan alokasi anggaran untuk Inisiatif Baru
berdasarkan direktif Presiden namun belum mengajukan proposal Inisiatif
Baru, maka diharapkan dapat segera mengajukan proposal Inisiatif Baru
sebelum ditetapkannya pagu anggaran K/L.
c. Perubahan pagu antar program dan antar kegiatan dalam Pagu Indikatif masih
dimungkinkan, sepanjang sesuai dengan pencapaian Prioritas Pembangunan
Nasional.
-
9 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
d. Penambahan dan pengurangan Kegiatan Prioritas dapat dilakukan dengan
mempertimbangkan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional atau
Kementerian/Lembaga.
e. Penambahan dan pengurangan keluaran Kegiatan Prioritas dapat dilakukan
dengan mempertimbangkan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional atau
Kementerian/Lembaga dan alokasi pagu anggaran yang tersedia.
f. Kebutuhan belanja pegawai dan operasional harus dipenuhi dan menjadi
prioritas utama.
g. Pergeseran alokasi dari Rupiah Murni menjadi PHLN atau sebaliknya tidak
dapat dilakukan, demikian pula pergeseran dari Pinjaman Luar Negeri (PLN)
menjadi Hibah Luar Negeri. Usulan perubahan ini dapat dilakukan pada Matriks
Pembahasan dalam dokumen kesepakatan.
h. Kelebihan atau kekurangan alokasi PHLN ditampung dalam Matriks
Pembahasan dalam dokumen kesepakatan.
i. Memberikan prioritas utama untuk kebutuhan dana pendamping PHLN yang
akan diserap dan kegiatan yang disetujui sebagai multiyears.
j. Pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan harus mempertimbangkan
kemampuan pelaksanaan dan penyerapan anggaran.
k. Usulan penambahan pagu Kementerian/Lembaga serta penggunaannya dapat
disampaikan dalam Matriks Pembahasan pada dokumen kesepakatan
pembahasan Pertemuan Tiga Pihak.
l. Memperhatikan kewenangan pusat dan daerah.
5. Dokumen kesepakatan yang telah disetujui bersama antara Kementerian
PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga dijadikan dasar
untuk penyusunan Renja K/L, penyempurnaan Rancangan Awal RKP 2014, dan
penyusunan Pagu Anggaran.
6. Kementerian/Lembaga menyampaikan Renja K/L yang telah disusun berdasarkan
dokumen kesepakatan kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian
Keuangan.
7. Apabila dalam Pertemuan Tiga Pihak terjadi ketidaksepakatan antara Kementerian
PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga, maka dapat
dilakukan alternatif tindakan sebagai berikut :
a. Alternatif Pertama : Butir-butir ketidaksepakatan dibahas kembali bersama-
sama dengan memperhatikan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat.
-
10 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
Apabila alternatif ini tidak menghasilkan kesepakatan maka dilakukan alternatif
berikutnya;
b. Alternatif Kedua : Butir-butir ketidaksepakatan dijadikan catatan pembahasan
dalam dokumen kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak dan tidak perlu untuk
diputuskan dalam forum ini. Apabila dirasakan sangat perlu untuk mendapatkan
putusan atas perbedaan yang ada, maka dapat dilakukan alternatif berikutnya;
c. Alternatif Ketiga : Butir-butir ketidaksepakatan yang dianggap perlu dan penting
untuk diputuskan dapat dibawa dan diputuskan di tingkat yang lebih tinggi
(Eselon I). Namun demikian, perlu untuk diperhatikan keterbatasan waktu yang
tersedia untuk menyusun Renja K/L.
8. Catatan pembahasan dalam dokumen kesepakatan pertemuan dimungkinkan untuk
menampung :
a. Usulan pergeseran atau perubahan alokasi Rupiah Murni dan PHLN yang belum
dapat disepakati bersama;
b. Kelebihan atau kekurangan alokasi Rupiah Murni, PHLN/PDN, PNBP dan BLU
yang perlu untuk mendapat perhatian khusus;
c. Perbedaan perhitungan untuk alokasi belanja operasional dan non-operasional;
serta
d. Butir-butir ketidaksepakatan yang tidak perlu untuk diputuskan dalam forum
ini.
9. Seluruh catatan pembahasan yang ada dalam dokumen kesepakatan Pertemuan Tiga
Pihak akan menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Pagu Anggaran dan
penelaahan RKA-K/L yang akan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
Pelaksanaan pertemuan tiga pihak menjadi suatu forum koordinasi yang sangat penting
karena pada tahapan ini dilakukan sinkronisasi dan integrasi terhadap kegiatan-
kegiatan yang akan dilakukan untuk pencapaian prioritas pembangunan nasional.
Penetapan target dan sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi
terhadap kebijakan berjalan dan capaian yang diperoleh sampai dengan saat ini.
Memperhatikan kebutuhan dan dukungan terhadap suatu kegiatan yang saling terkait
menjadi kunci utama dalam menentukan kegiatan yang akan dijadikan prioritas, baik
prioritas nasional, bidang maupun prioritas Kementerian/Lembaga. Untuk dapat
menghasilkan hasil kesepakatan yang lebih baik sangat ditentukan oleh kesiapan dari
masing-masing institusi sebelum dilakukannya kegiatan ini.
-
11 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
Institusi Peserta
Peserta yang hadir dalam Pertemuan Tiga Pihak adalah Kementerian PPN/Bappenas,
Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga. Kementerian PPN/Bappenas akan
diwakili oleh Pejabat dari Direktorat Sektoral/Regional yang memiliki tugas dan
tanggung jawab sesuai lingkup kewenangannya, Kementerian Keuangan diwakili oleh
Pejabat dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Direktorat Jenderal Anggaran yang
memilki mitra kerja sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, dan Unit Eselon I
lainnya pada lingkungan Kementerian Keuangan yang terkait dalam proses Trilateral
Meeting, serta Kementerian/Lembaga diwakili oleh Pejabat dari Biro
Perencanaan/Keuangan atau Unit Organisasi yang bertanggung jawab dalam
perencanaan program dan anggaran.
Terkait dengan adanya beberapa Kementerian/Lembaga yang memiliki Badan Layanan
Umum (BLU) dan mengelola Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), di samping
Direktorat Anggaran dalam pembahasan di trilateral meeting, perlu juga
mengikutsertakan Pejabat dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Badan Layanan
Umum (Dirjen Perbendaharaan) dan Direktorat PNBP (Dirjen Anggaran), Kementerian
Keuangan.
Tugas dan Tanggung Jawab Institusi Peserta
Untuk kelancaran pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak, perlu diperjelas pembagian tugas
dan tanggung jawab dari masing-masing peserta. Pembagian ini dilakukan dengan
mempertimbangkan pembagian kewenangan antara Kementerian PPN/Bappenas dan
Kementerian Keuangan sebagai central agencies dengan Kementerian/Lembaga sebagai
pengusul dan pengguna anggaran. Dengan tetap mempertimbangkan kewenangan dan
tugas dari masing-masing pihak, diharapkan pelaksanaan pertemuan tiga pihak ini
dapat menghasilkan kesepakatan yang nantinya dapat dijadikan pedoman. Penjelasan
pembagian kewenangan tersebut sebagai berikut:
1. Kementerian PPN/Bappenas
a) Menyampaikan penjabaran rancangan awal RKP 2014 yang meliputi arah
kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sampai dengan kegiatan
prioritas beserta target capaian dan indikasi pendanaannya yang akan
dilaksanakan oleh K/L;
b) Menyampaikan tanggapan terhadap program dan kegiatan prioritas dalam
rancangan Renja K/L yang disusun Kementerian/Lembaga, untuk disinkronkan
dengan program dan kegiatan prioritas yang ada dalam Rancangan Awal RKP
-
12 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
termasuk penelaahan atas prakiraan maju untuk 3 tahun kedepan dan indikasi
pendanaannya;
c) Melakukan penelaahan terhadap TOR dan RAB untuk setiap output dari Inisiatif
Baru yang mendukung pencapaian tema dan prioritas pembangunan nasional,
baik dasar pertimbangan perlunya inisiatif baru, sasaran dan target yang akan
dicapai serta pendanaan terhadap inisiatif baru dengan memperhatikan
komponen dari inisiatif baru yang diusulkan beserta prakiraan maju dari
pendanaan Inisiatif Baru tersebut;
d) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap program dan kegiatan prioritas
yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga;
e) Memperhatikan kegiatan-kegiatan yang telah menjadi kesepakatan dalam
Rencana Aksi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundangan (Inpres,
Keppres, dll);
f) Menetapkan dokumen kesepakatan bersama-sama dengan Kementerian
Keuangan dan Kementerian/Lembaga.
2. Kementerian Keuangan
a) Menyampaikan kebijakan anggaran yang meliputi kebijakan jenis belanja
(Belanja pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Bantuan Sosial) dan
kepatutan penggunaan anggaran;
b) Melakukan penelaahan terhadap rancangan Renja K/L, terutama terkait
pemenuhan biaya operasional, kelayakan dan kewajaran anggaran untuk
menghasilkan keluaran termasuk penelaahan atas prakiraan maju untuk 3 tahun
kedepan;
c) Melakukan penelaahan terhadap TOR dan RAB untuk setiap output dari Inisiatif
Baru yang mendukung pencapaian tema dan prioritas pembangunan nasional,
baik dasar pertimbangan perlunya inisiatif baru, sasaran dan target yang akan
dicapai serta penilaian atas pendanaan terhadap inisiatif baru dengan
memperhatikan komponen dari inisiatif baru yang diusulkan beserta prakiraan
maju dari pendanaan inisiatif baru tersebut;
d) Memberikan masukan atas pelaksanaan efisiensi yang dapat dilakukan oleh
Kementerian/Lembaga dengan mempertimbangkan kemampuan penyerapan
anggaran;
e) Menetapkan dokumen kesepakatan bersama-sama dengan Kementerian
PPN/Bappenas dan Kementerian/Lembaga.
-
13 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
3. Kementerian/Lembaga
a) Menyampaikan arah kebijakan Kementerian/Lembaga dan rancangan Renja K/L
sebagai penjabaran Renstra K/L yang telah disesuaikan dengan Rancangan Awal
RKP 2014 dan pagu indikatif TA 2014 dalam surat yang ditandatangani oleh
Menteri PPN/Ka. Bappenas bersama Menteri Keuangan;
b) Menyampaikan gambaran rencana pencapaian sasaran dan target dari program
dan kegiatan serta perkiraan pendanaannya berdasarkan Renstra K/L dan
Rancangan Awal RKP 2014;
c) Mempersiapkan TOR dan RAB untuk setiap output yang nantinya digunakan
dalam penelaahan untuk menjelaskan Inisiatif Baru yang mendukung
pencapaian tema dan prioritas pembangunan nasional, baik dasar pertimbangan
perlunya inisiatif baru, sasaran dan target yang akan dicapai maupun perkiraan
pendanaannya sampai dengan tingkat komponen;
d) Menjelaskan prakiraan maju kegiatan, baik target maupun pendanaan untuk 3
tahun kedepan;
e) Menetapkan dokumen kesepakatan bersama-sama dengan Kementerian
PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.
Keluaran
Dengan dilaksanakannya Pertemuan Tiga Pihak ini, di samping adanya pemahaman
yang sama atas arah kebijakan, prioritas, fokus prioritas dan kegiatan prioritas dalam
Rancangan Awal RKP, keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah dokumen
kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak yang ditanda tangani oleh Kementerian
PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga yang mencakup:
1. Kesepakatan atas Kegiatan Prioritas, Kegiatan Non prioritas, Inisiatif Baru beserta
target/volume keluaran, dan besaran anggarannya;
2. Kesepakatan atas perubahan alokasi anggaran antar program dan antar kegiatan;
3. Kesepakatan atas perkiraan penyerapan untuk PHLN dan PDN beserta kebutuhan
dana pendampingnya;
4. Kesepakatan atas kegiatan dan kebutuhan pendanaannya yang terkait dengan
pelaksanaan kerjasama pemerintah swasta;
5. Kebijakan baru yang sesuai dengan tema dan prioritas RKP serta prakiraan maju
target dan anggarannya;
6. Kesepakatan alokasi anggaran yang dipergunakan sebagai Anggaran Responsif
Gender (ARG), Anggaran Pendidikan, Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular
-
14 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
(KSST) Dana Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan, serta kegiatan khusus lainnya
pada Kementerian/Lembaga;
7. Catatan usulan perubahan (tambahan/pengurangan) pagu baik Rupiah Murni
maupun PHLN yang mungkin dapat ditampung pada Pagu Anggaran K/L (Pagu
Sementara) atau Alokasi Anggaran K/L (Pagu Definitif) beserta rencana
penggunaanya.
-
15 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
BAB III
LINGKUP PEMBAHASAN PERTEMUAN TIGA PIHAK
Pembahasan yang dilakukan pada Pertemuan Tiga Pihak ini dimaksudkan untuk
mengidentifikasikan, mengkonfirmasi, dan menyepakati kebijakan program, kegiatan,
output, dan target yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja KL,
penyempurnaan Rancangan Awal RKP dan penelaahan RKA-KL. Adapun lingkup
pembahasan trilateral meeting ini meliputi pembahasan mengenai :
A. Prioritas Pembangunan Nasional
Dalam lingkup pembahasan yang terkait dengan Prioritas Pembangunan Nasional
meliputi :
1. Program dan kegiatan prioritas
Pembahasan program dan kegiatan prioritas utamanya untuk mengklarifikasi
dan menyepakati terkait kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan
pada tahun anggaran 2014. Adapun beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam
pembahasan Program dan Kegiatan prioritas ini antara lain adalah :
a. Kesepakatan mengenai kegiatan prioritas. Menentukan kegiatan prioritas
dalam K/L yang merupakan kegiatan prioritas Nasional, Prioritas Bidang dan
Prioritas Kementerian/Lembaga;
b. Klarifikasi terhadap kegiatan prioritas yang tetap berlanjut di tahun 2014
atau hanya sampai pada tahun berjalan;
c. Kesepakatan terkait pencapaian target-target kegiatan prioritas yang ingin
dilaksanakan pada tahun 2014;
d. Mengidentifikasi indikator kegiatan mana yang akan dijadikan sebagai
ukuran untuk mencapai sasaran program dan kegiatan prioritas;
e. Mengklarifikasi dan menyepakati terkait adanya perubahan volume target
dan kebutuhan pendanaannya; serta
f. Klarifikasi mengenai lokasi pelaksanaan kegiatan prioritas.
Hasil kesepakatan dalam pembahasan program dan kegiatan prioritas dituliskan
pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan Pembahasan) dan
lampiran 3 matriks catatan pembahasan.
2. Inisiatif Baru
Pembahasan Inisiatif Baru utamanya untuk melakukan review terhadap TOR dan
RAB Inisiatif Baru yang telah disetujui dalam lampiran Pagu Indikatif 2014.
-
16 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
Adapun beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam review Inisiatif Baru ini
antara lain adalah :
a. Mengkonfirmasi kesesuaian Inisiatif Baru yang diajukan dengan Arah
Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional;
b. Konfirmasi target Inisiatif Baru yang ingin dicapai;
c. Konfimasi sumber pendanaan Inisiatif Baru (On Top/Realokasi/Kombinasi);
serta;
d. Konfimasi kesesuaian komponen yang digunakan untuk mencapai output
Inisiatif Baru yang diajukan;
e. Konsistensi penuangan target output dalam usulan Inisiatif Baru
dibandingkan dengan target dalam rancangan awal RKP;
f. Kewajaran dan kelayakan anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan
output yang direncanakan;
g. Konsistensi penerapan jenis belanja sesuai dengan kaidah Bagan Akun
Standar.
Hasil kesepakatan dalam pembahasan Inisiatif Baru dituliskan pada catatan
pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan Pembahasan) dan lampiran 3
matriks catatan pembahasan.
3. Pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Catatan pembahasan pengalihan Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan utamanya
mengkonfimasi dan menyepakati kegiatan-kegiatan/komponen dekonsentrasi
dan tugas pembantuan yang mendanai unsur daerah untuk dialihkan kepada
transfer ke daerah. Adapun beberapa hal yang perlu diinformasikan dalam
catatan pembahasan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ini antara
lain adalah:
a. Nama kegiatan/komponen yang potensi didekonsentrasikan dan
ditugaspembantuankan;
b. Volume target kegiatan yang didekonsentrasikan dan ditugaspembantuan;
c. Alokasi pendanaan kegiatan yang didekonsentrasikan dan ditugas
pembantuankan;
d. Memastikan kegiatan yang dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan selama ini memang merupakan urusan Daerah;
-
17 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
Hasil kesepakatan dalam pembahasan Pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan
Pembahasan) dan lampiran 3 matriks catatan pembahasan.
B. Pendanaan Pembangunan Nasional
Dalam lingkup pembahasan yang terkait dengan Pendanaan Pembangunan Nasional
meliputi :
4. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)
Pembahasan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri utamanya untuk mengkonfimasi
kegiatan-kegiatan yang mendapat pendanaan yang berasal dari Pinjaman dan
Hibah Luar Negeri. Adapun beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam
pembahasan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri ini antara lain adalah :
a. Nama proyek pinjaman dan hibah luar negeri;
b. Status Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, apakah PHLN ini merupakan PHLN
yang on-going atau baru, jika PHLN tersebut baru, maka perlu untuk
dijelaskan status terakhir tahapan proses;
c. Jangka waktu efektif berlakunya PHLN, mulai dari tanggal penandatanganan
kesepakatan PHLN, hingga akhir berlakunya PHLN;
d. Konfirmasi Kode Registrasi dan nomor pinjaman atau hibah; serta
e. Konfirmasi besaran pagu PHLN di pagu indikatif 2014, apakah besaran pagu
PHLN tersebut sudah sesuai rencana penarikan.
Hasil kesepakatan dalam pembahasan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan Pembahasan)
dan lampiran 3 matriks catatan pembahasan.
5. PNBP/BLU
Dalam pembahasan PNBP/BLU utamanya untuk mengidentifikasikan kegiatan-
kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dilaksanakan
oleh Kementerian/Lembaga. Hasil PNBP tersebut dapat dikelola oleh Badan
Layanan Umum (BLU) Kementerian/Lembaga di dalam mendukung pencapaian
sasaran-sasaran prioritas yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga.
Adapun beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam pembahasan PNBP/BLU
tersebut antara lain adalah :
a. Besaran perkiraan penerimaan yang diperoleh oleh K/L;
-
18 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
b. Besaran pemanfaatan PNBP yang telah disetujui oleh Kementerian
Keuangan;
c. Digunakan pada kegiatan apa pemanfaatan PNBP tersebut;
d. Besaran volume target pada kegiatan yang memanfaatkan dana PNBP; serta
e. Besar penggunaan pendanaan untuk kegiataan yang memanfaatkan dana
PNBP.
Hasil kesepakatan dalam pembahasan PNBP/BLU dituliskan pada catatan
pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan Pembahasan) dan lampiran 3
matriks catatan pembahasan.
6. Belanja Operasional
Pembahasan belanja operasional utamanya untuk mengkonfimasikan kebutuhan
belanja operasional Kementerian/Lembaga sebagaimana tercantum dalam
lampiran Pagu Indikatif 2014. Adapun beberapa hal yang perlu didiskusikan
dalam pembahasan belanja operasional ini antara lain adalah:
a. Memastikan alokasi anggaran untuk kebutuhan belanja operasional K/L
tersedia cukup untuk 1 (satu) tahun, meliputi kebutuhan anggaran untuk
Belanja Pegawai (Komponen 001) dan Belanja Barang Operasional Satker
(Komponen 002);
b. Dalam hal alokasi anggaran tidak cukup, dipastikan penyebab terjadinya
kekurangan dapat diidentifikasi dengan benar dan dilengkapi dokumen
pendukung yang sesuai dan lengkap;
c. Untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional, pergeseran anggaran antar
Program/Kegiatan dapat dilakukan, sepanjang tidak mengurangi anggaran
untuk mencapai target/sasaran prioritas pembangunan nasional;
d. Dalam hal pergeseran anggaran tidak mungkin dilakukan atau jumlahnya
tidak cukup, maka kekurangan kebutuhan biaya operasional dituangkan
dalam Dokumen Hasil Trilateral Meeting.
Hasil kesepakatan dalam pembahasan Belanja Operasional dituliskan pada
catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan Pembahasan) dan lampiran 3
matriks catatan pembahasan.
7. Kebutuhan Tambahan Rupiah Murni
Pembahasan kebutuhan tambahan rupiah murni ini utamanya untuk
mengkonfimasi kebutuhan tambahan rupiah murni Kementerian/Lembaga dari
yang sudah dialokasikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Pagu Indikatif
-
19 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
2014. Adapun beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam pembahasan
kebutuhan tambahan rupiah murni ini antara lain adalah:
a. Dasar alasan perlunya adanya tambahan rupiah murni;
b. Dasar perhitungan yang digunakan dalam menghitung kebutuhan tambahan
rupiah murni;
c. Konfirmasi kegiatan yang menggunakan tambahan rupiah murni;
d. Konfirmasi data target yang ingin dicapai untuk kegiatan yang mendapatkan
tambahan rupiah murni; serta
e. Besar kebutuhan tambahan rupiah murni untuk kegiataan yang dimaksud.
Hasil kesepakatan dalam pembahasan Kebutuhan Tambahan Rupiah Murni
dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan Pembahasan)
dan lampiran 3 matriks catatan pembahasan.
C. Program Tematik
Dalam lingkup pembahasan yang terkait dengan Program Tematik meliputi :
8. Dukungan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)
Pembahasan mengenai Kejasama Pemerintah Swata utamanya untuk
mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang memerlukan dukungan Kerjasama
Pemerintah Swasta (KPS). Adapun beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam
pembahasan dukungan Kerjasama Pemerintah Swasta ini antara lain adalah :
a. Nama kegiatan di APBN yang mendukung KPS;
b. Nama proyek yang memerlukan dukungankegiatan di APBN;
c. Besar kebutuhan pendanaan untuk mendukung KPS;
d. Bentuk kegiatan yang medukung pelaksanaan KPS (Feasibility Study, tanah,
infrastruktur, dll)
Hasil kesepakatan dalam pembahasan dukungan Kerjasama Pemerintah dan
Swasta dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan
Pembahasan) dan lampiran 3 matriks catatan pembahasan.
9. Anggaran Pendidikan
Pembahasan anggaran pendidikan utamanya untuk program dan kegiatan yang
memiliki indikator-indikator kegiatan yang terkait dengan dukungan
pemerintah terhadap anggaran pendidikan. Adapun beberapa hal yang perlu
didiskusikan dalam anggaran pendidikan ini antara lain adalah :
a. Nama kegiatan di APBN yang terkait dengan anggaran pendidikan;
-
20 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
b. Sasaran kegiatan yang terkait dengan aggaran pendidikan; serta
c. Besar rencana pendanaan untuk anggaran pendidikan pada kegiatan
dimaksud.
Hasil kesepakatan dalam pembahasan Anggaran Pendidikan dituliskan pada
catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan Pembahasan) dan lampiran 3
matriks catatan pembahasan.
10. Anggaran Responsif Gender (ARG)
Pembahasan Anggaran Responsif Gender utamanya untuk mengidentifikasi
program/kegiatan prioritas yang terkait dengan dukungan pemerintah terhadap
pelaksanaan pembangunan gender di Indonesia. Adapun beberapa hal yang
perlu didiskusikan dalam pembahasan anggaran responsif gender ini antara lain
adalah:
a. Nama program/kegiatan K/L yang diindikasikan telah responsif terhadap
pembangunan gender;
b. Indikator kinerja yang diindikasikan telah responsif terhadap pembangunan
gender;
c. Sasaran kegiatan yang responsif terhadap pembangunan gender; serta
d. Besar rencana pendanaan untuk pembangunan gender.
Hasil kesepakatan dalam pembahasan Anggaran Responsif Gender dituliskan
pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan Pembahasan) dan
lampiran 3 matriks catatan pembahasan.
11. Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)
Pembahasan KSST utamanya untuk mengidentifikasikan program/kegiatan yang
terkait dengan dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan KSST
di Indonesia. Adapun beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam pembahasan
KSST ini adalah :
a. Nama program/kegiatan KL yang diperuntukan untuk pelakasanaan kegiatan
KSST;
b. Cakupan Kegiatan KSST (Pelatihan/training, Workshop, Pengiriman Tenaga
Ahli, Bantuan Kegiatan/Proyek);
c. Kepatutan KSST (pembiayaan KSST, Penerima Manfaat, Kerangkan Kerja
Desain dan Monitoring, Keberlanjutan Program);
d. Indikator kinerja kegiatan yang diindikasikan akan digunakan pada kegiatan
KSST;
-
21 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
e. Besar rencana alokasi pendanaan untuk pembangunan KSST, baik yang
bersumber dari Rupiah Murni maupun hibah;
f. Target Negara, merupakan negara yang akan menjadi objek atas kegiatan
KSST dengan kriteria merupakan kelompok Negara miskin atau Negara
sedang berkembang.
Hasil kesepakatan dalam pembahasan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular
dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan Pembahasan)
dan lampiran 3 matriks catatan pembahasan.
12. Infrastruktur pendukung MP3EI
Adapun beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam pembahasan pembangunan
infrastruktur khususnya yang mendukung pelaksanaan MP3EI adalah sebagai
berikut:
a. Program/kegiatan yang memiliki kontribusi terhadap pembangunan
infrastruktur;
b. Memperhatikan 8 program utama MP3EI yaitu : 1. Pertanian, 2.
Pertambangan, 3. Energi, 4. Industri; 5. Kelautan; 6. Pariwisata, 7. Telematika,
dan 8. Pengembangan Kawasan Strategis.
Hasil kesepakatan dalam pembahasan terkait dengan infrastruktur pendukung
MP3EI dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan
Pembahasan) dan lampiran 3 matriks catatan pembahasan.
13. Program-program pro rakyat termasuk program pendukung (Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia) MP3KI.
Adapun beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam pembahasan program dan
kegiatan pendukung MP3KI adalah:
a. Identifikasi Program dan kegiatan pro rakyat termasuk program dan kegiatan
pendukung MP3KI;
b. Identifikasi sasaran K/L yang mendukung MP3KI.
Hasil kesepakatan dalam pembahasan terkait dengan program pendukung
MP3KI dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan
Pembahasan) dan lampiran 3 matriks catatan pembahasan.
14. Program dalam rangka MDGs
Didalam pembahasan trilateral meetings para pihak harus memperhatikan
Program/Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian tujuan MDGS yaitu :
-
22 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
a. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
b. Mencapai pendidikan dasar untuk semua;
c. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
d. Menurunkan angka kematian anak;
e. Meningkatkan kesehatan ibu;
f. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
g. Memastikan kelestarian lingkungan;
h. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam diskusi antara lain :
a. Program/Kegiatan yang mendukung tema MDGs;
b. Sasaran terkait pencapaian MDGs.
Hasil kesepakatan dalam pembahasan terkait dengan program pendukung
pencapaian MDGs dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (E.
Catatan Pembahasan) dan lampiran 3 matriks catatan pembahasan.
-
23 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
BAB IV
TINDAK LANJUT
Pelaksanaan pertemuan tiga pihak diharapkan dapat menghasilkan sebuah
kesepakatan yang meliputi arah kebijakan, sasaran dan target, program dan kegiatan
serta perkiraan kebutuhan pendanaan sesuai dengan arah kebijakan yang akan
dituangkan dalam RKP. Untuk itu hasil kesepakatan dalam Pertemuan Tiga Pihak akan
ditindaklanjuti oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan
Kementerian/Lembaga, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
a) Melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Awal RKP sesuai dengan
masukan yang diperoleh dalam Pertemuan Tiga Pihak;
b) Menjadikan dokumen kesepakatan yang telah ditetapkan sebagai dasar
penelaahan terhadap Renja K/L yang dikirim Kementerian/Lembaga;
c) Melakukan kompilasi terhadap Renja K/L dari Kementerian/Lembaga untuk
dijadikan salah satu pertimbangan dalam penelaahan RKA-KL.
2. Kementerian Keuangan
a) Menjadikan dokumen kesepakatan yang telah ditetapkan sebagai dasar
penelaahan terhadap Renja K/L yang dikirim Kementerian/Lembaga;
b) Menyempurnakan kebijakan anggaran yang terbagi kedalam jenis belanja dan
satuan biaya yang dianggap perlu untuk disesuaikan dengan masukan yang
diperoleh dalam Pertemuan Tiga Pihak;
c) Melakukan kompilasi terhadap Renja K/L dari Kementerian/Lembaga untuk
dijadikan salah satu pertimbangan dalam penyusunan Pagu Anggaran.
3. Kementerian/Lembaga
a) Melakukan konsolidasi internal untuk penyesuaikan terhadap masukan yang
diperoleh dalam Pertemuan Tiga Pihak;
b) Menjadikan dokumen kesepakatan yang telah ditetapkan sebagai dasar
penyusunan Renja K/L;
c) Menyampaikan Renja K/L yang telah disusun kepada Kementerian
PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan;
d) Menggunakan Renja K/L sebagai pedoman penyusunan RKA-KL.
Setelah dilakukan Pertemuan Tiga Pihak ini, para pihak segera menandatangani
dokumen kesepakatan yang telah disepakati.
-
24 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
BAB V
PENUTUP
Dengan dikeluarkannya buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak,
maka semua pokok-pokok pemaparan yang disampaikan oleh Kementerian
PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga harus sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan
Tiga Pihak ini.
Mekanisme pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana tercantum dalam
Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak ini dapat digunakan oleh para
pihak sebagai pedoman dalam menyampaikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya
yaitu bagi Kementerian PPN/Bappenas untuk menyampaikan sasaran Prioritas
Pembangunan Nasional dan Kegiatan Prioritas yang merupakan Tupoksi dari
Kementerian/Lembaga yang terkait; bagi Kementerian Keuangan untuk menyampaikan
kebijakan jenis belanja, kebijakan satuan biaya, dan kepatutan penggunaan anggaran;
serta bagi Kementerian/Lembaga untuk menyampaikan rencana program dan kegiatan
prioritas dari Renstra Kementerian/Lembaga.
Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak ini berlaku sejak tanggal
dikeluarkan. Segala ketentuan dan petunjuk pelaksanaan yang tidak sesuai atau
bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga
Pihak ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Apabila dikemudian hari Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak ini perlu
disempurnakan, maka Kemeterian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan akan
menerbitkan perbaikan.
Jakarta, Maret 2013
-
25 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
DOKUMEN KESEPAKATAN PERTEMUAN TIGA PIHAK
Acara : Tanggal dan Waktu a. Tanggal : b. Waktu : Tempat : Pimpinan Rapat : Dasar Pelaksanaan : Tujuan Pertemuan : Peserta Pertemuan
1. Kementerian PPN/Bappenas
a) Nama : Jabatan :
b) Nama : Jabatan :
2. Kementerian Keuangan
a) Nama : Jabatan :
b) Nama : Jabatan :
3. Kementerian/Lembaga
a) Nama : Jabatan :
b) Nama : Jabatan :
LAMPIRAN 1
-
26 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
HASIL KESEPAKATAN Kementerian/Lembaga :
A. VISI
B. MISI
C. SASARAN STRATEGIS
D. ARAH KEBIJAKAN
E. CATATAN PEMBAHASAN
No. Materi Pembahasan Catatan Kementerian
PPN/Bappenas
Catatan Kementerian
Keuangan
Catatan Kementerian/
Lembaga (1) (2) (3) (4) (5)
Prioritas Pembangunan Nasional 1 Program dan Kegiatan Prioritas 2 Inisiatif Baru 3 Pengalihan Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan
Pendanaan Pembangunan Nasional
4 Pinjaman dan Hibah Luar Negeri 5 PNBP/BLU 6 Belanja Operasional 7 Kebutuhan Tambahan Rupiah
Murni
Program Tematik
8 Dukungan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)
9 Anggaran Pendidikan 10 Anggaran Responsif Gender
(ARG)
11 Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular
12 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
13 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI)
14 Millennium Development Goals (MDGs)
Jakarta,.. April 2013
Kementerian/Lembaga ___
Kepala Biro. Kementerian Keuangan Direktur Anggaran..
Kementerian PPN/Bappenas Direktur .
(________________) NIP._____________
(________________) NIP._____________
(_______________) NIP._____________
-
27 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
LAMPIRAN HASIL KESEPAKATAN
1. RINCIAN PAGU PER PROGRAM
2. REKAPITULASI DAFTAR KEGIATAN
Total Alokasi Kegiatan Prioritas 2014: Rp Juta, terdiri dari: a. Prioritas Nasional Rp. Juta. b. Prioritas Bidang Rp. Juta. c. Prioritas K/L Rp. Juta.
Jakarta,.. April 2013
Kementerian/Lembaga ___
Kepala Biro . Kementerian Keuangan
Direktur Anggaran ... Kementerian PPN/Bappenas
Direktur
(________________) NIP._____________
(________________) NIP._____________
(_______________) NIP._____________
Dep Prog 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
a. Rp Murni
b. PNBP
c. BLU
d. PLN
e. HLN
f. PDN
g. SBSN
Total
a. Rp Murni
b. PNBP
c. BLU
d. PLN
e. HLN
f. PDN
g. SBSN
Total
a. Rp Murni
b. PNBP
c. BLU
d. PLN
e. HLN
f. PDN
g. SBSN
Total
Sumber PendanaanRencana
2014
Prakiraan Maju
01018
02018
Program A.
Program B.
KodeProgram/Kegiatan
Rencana Rencana
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
XXXX XXXX XXXX XXXX
Prioritas
(N, B, K/L,-0-)Kode Program/Kegiatan Indikator
Target Alokasi
Prakiraan Maju Prakiraan Maju
JUMLAH
LAMPIRAN 2
-
28 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
MATRIKS LAMPIRAN CATATAN PEMBAHASAN
A. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
1. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORTAS
2. INISIATIF BARU
3. PENGALIHAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
B. PENDANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
4. PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Target AlokasiKode
Prioritas
(N, B, K/L)
Alokasi 2014Volume Target 2014Indikator Kinerja
Kegiatan
Program/Kegiatan/
Sasaran Kegiatan
Perubahan
KodeProgram/Kegiatan/
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2014
Alokasi
2014
Prioritas
(N, B, K/L)
Jenis Inisiatif
Baru
KodeProgram/Kegiatan/
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2014
Alokasi
2014
Prioritas
(N, B, K/L)
Tanggal
Mulai
Tanggal
Penutupan
Pagu
Indikatif
2014
PerubahanKode Kegiatan/Nama PHLN
AlokasiStatus
(On
Going/Baru)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Progres
PHLN
Jangka WaktuKode
PHLN/No
Registrasi
LAMPIRAN 3
-
29 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
5. PNBP/BLU
6. BELANJA OPERASIONAL
7. KEBUTUHAN TAMBAHAN RUPIAH MURNI
C. PROGRAM TEMATIK
8. DUKUNGAN KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS)
9. ANGGARAN PENDIDIKAN
KodeProgram/Kegiatan/
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2014
Pendanaan
berasal dari
Prioritas
(N, B, K/L)
Alokasi
2014
Sebelum Sesudah Sebelum SesudahKode
Program/Kegiatan/
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Kegiatan
Volume Target
2014Alokasi 2014 Prioritas
(N, B, K/L)
Kebutuhan
Tambahan Belanja
Operasional
Sebelum Sesudah Sebelum SesudahKode
Program/Kegiatan/
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Kegiatan
Volume Target Alokasi Prioritas
(N, B, K/L)
Kebutuhan Tambahan
Rp Murni
Rencana Rencana
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Alokasi
Anggaran
KPS
Prioritas
(N, B, K/L)Prakiraan Maju Prakiraan MajuKode
Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Target Alokasi
Rencana Rencana
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Alokasi
Anggaran
Pendidikan
Prioritas
(N, B, K/L)Kode
Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Target Alokasi
Prakiraan Maju Prakiraan Maju
-
30 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
10. ANGGARAN RESPONSIF GENDER
11. KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR
12. MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI)
13. MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA (MP3KI)
14. MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)
Rencana Rencana
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Alokasi
Anggaran
Responsif
Gender
Prioritas
(N, B, K/L)Prakiraan Maju Prakiraan MajuKode
Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Target Alokasi
Rencana Rencana
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Prioritas
(N, B, K/L)Kode
Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Target Alokasi
Prakiraan Maju Prakiraan Maju
Alokasi
Anggaran
KSST
Rencana Rencana
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Prioritas
(N, B, K/L)Prakiraan Maju Prakiraan MajuKode
Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Target Alokasi Alokasi
Anggaran
MP3EI
Rencana Rencana
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Prioritas
(N, B, K/L)Prakiraan Maju Prakiraan MajuKode
Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Target Alokasi Alokasi
Anggaran
MP3KI
Rencana Rencana
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Prioritas
(N, B, K/L)Prakiraan Maju Prakiraan MajuKode
Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Target Alokasi Alokasi
Anggaran
MDG's
-
31 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN 1 DOKUMEN KESEPAKATAN PERTEMUAN TIGA PIHAK
Acara
Adalah nama acara dan pokok pembahasan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian
PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga.
Contoh: Pertemuan Tiga Pihak Pembahasan Rancangan RKP K/L 2014 dan Pagu
Indikatif RAPBN 2014 untuk Kementerian Perdagangan.
Tanggal dan Waktu
Adalah tanggal dan waktu dalam melaksanakan Pertemuan Tiga Pihak yang terdiri dari
tanggal dan pukul berapa pelaksanaan tersebut
Contoh: Tanggal 3 April 2013
Pukul 08.00 17.00 WIB
Tempat
Adalah tempat pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak.
Contoh: Ruang Rapat SS2, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.
Pimpinan Rapat
Adalah seseorang yang menjadi pemimpin dalam Pertemuan Tiga Pihak, pemilihan
pemimpin sesuai dengan kesepakatan mayoritas peserta.
Contoh: Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional,
Kementerian PPN/Bappenas.
Dasar Pelaksanaan
Adalah dasar ketentuan mengenai pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak.
Contoh :
1. Rancangan Awal RKP Tahun 2014 Buku I dan Buku II
2. Surat Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan No. xx/M.PPN/xx/2013 dan
SE No. xx/MK/2013 tanggal ... Maret 2013 tentang Pagu Indikatif RKP Tahun 2014.
Tujuan Pertemuan
Adalah tujuan diadakannya Pertemuan Tiga Pihak.
-
32 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
Contoh : Membahas dan mendiskusikan isu/substansi RKP 2014 dengan fokus bahasan
yaitu:
i. Arah Kebijakan Kementerian/Lembaga;
ii. Rincian Kegiatan Prioritas TA 2014 Kementerian/Lembaga Berdasarkan
Program;
iii. Usulan Inisiatif Baru (New Initiatives); serta
iv. Pagu Indikatif Kegiatan Prioritas TA 2014.
Peserta Pertemuan
Adalah individu dari perwakilan institusinya masing-masing yang menjadi peserta
dalam Pertemuan Tiga Pihak.
Contoh: Nama: Srie Agustina, SE, ME.
Jabatan: Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat
Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan.
-
33 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
HASIL KESEPAKATAN
Adalah hasil-hasil kesepakatan yang dicapai oleh pihak Kementerian
PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan sebagai central agency dengan
Kementerian/Lembaga sebagai pengusul kegiatan dan pengguna anggaran. Hasil
kesepakatan dalam Pertemuan Tiga Pihak yang memuat:
A. VISI
Diisi dengan visi dari Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan visi yang
tercantum dalam dokumen rencana strategis (Renstra K/L). Visi merupakan
rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Kementerian/Lembaga.
Contoh :
Visi Kementerian Perdagangan:
Perdagangan Sebagai Motor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi Serta Penciptaan Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan
B. MISI
Diisi dengan misi Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan misi yang tercantum
dalam dokumen rencana strategis (Renstra K/L). Misi merupakan upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kementerian/Lembaga harus
selaras dengan tujuan Kementerian/Lembaga. Misi mencakup kondisi internal dan
eksternal yang dihadapi oleh Kementerian/Lembaga.
Contoh :
Misi Kementerian Perdagangan:
1. Meningkatkan Kinerja Ekspor Non Migas Secara Berkualitas 2. Menguatkan Pasar dalam Negeri 3. Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok dan Penguatan Jaringan Distribusi
Nasional 4. Optimalisasi Reformasi Birokrasi.
C. SASARAN STRATEGIS
Sasaran Strategis, diisi dengan sasaran startegis yang akan dicapai oleh
Kementerian/Lembaga sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen rencana
strategis (Renstra K/L).
Contoh :
Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan:
1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Non Migas, Sebagai Salah Satu Sumber Utama Pertumbuhan Ekonomi Nasional;
2. Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor yang Semakin Baik, Sebagai Indikasi Berkurangnya Ketergantungan Ekspor Pada Suatu Negara Tertentu, Sehingga Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi Semakin Baik;
-
34 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
3. Diversifikasi Produk Ekspor Non Migas yang Semakin Baik, Sehingga Ketergantungan Pada Produk Ekspor Tertentu Menjadi Berkurang;
4. Penyederhanaan Perizinan Perdagangan Luar Negeri; 5. Meningkatnya Keunggulan Komparatif Produk Ekspor Indonesia Di Pasar
Global, yang Menunjukan Semakin Banyaknya Produk-Produk dalam Negeri yang Mampu Bersaing Di Pasar Global;
6. Perbaikan Citra Produk Ekspor Indonesia Di Pasar Global, yang Pada Akhirnya Akan Mendukung Kontinuitas dan Pertumbuhan Ekspor;
7. Meningkatnya Intensitas Keikutsertaan Indonesia Di Berbagai Forum Internasional dan Meningkatnya Hasil Perundingan yang Dihasilkan Di Berbagai Forum Internasional yang Mampu Memberi Nilai Tambah Bagi Kepentingan Nasional;
8. Penyederhanaan Perizinan Perdagangan dalam Negeri; 9. Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Kreatif Terhadap PDB Nasional Sebagai
Salah Satu Alternatif Baru Penggerak Ekonomi Nasional.
D. Arah Kebijakan
Diisi dengan berbagai kebijakan yang akan diambil oleh Kementerian/Lembaga
yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional. Kebijakan tersebut
harus mempertimbangkan aspek sektoral dan regional (kewilayahan) serta dapat
diwujudkan dan dilaksanakan ke dalam kegiatan-kegiatan.
Contoh :
Arah kebijakan pembangunan Perdagangan Nasional ke depan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2010 2014. Arah ini merupakan pedoman dalam menyusun langkah-langkah strategis ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan.
Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi lima pokok pikiran, yaitu:
1. Mengembangkan kebijakan dan diplomasi perdagangan di for a internasional dengan senantiasa menjaga kepentingan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan SDA nasional.
2. Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 3. Menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat dan antar
daerah. 4. Memantapkan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka
memantapkan budaya dan karakter bangsa. 5. Menata kelembagaan perdagangan yang mendorong prakarsa masyarakat dalam
kegiatan perekonomian.
E. Catatan Pembahasan
Kolom Nomor (1)
Dalam kolom nomor, diisi dengan nomor urut materi pembahasan yang dilakukan
pada waktu pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak.
Kolom Materi Pembahasan (2)
Dalam kolom Materi Pembahasan, diisi dengan materi yang dibahas pada waktu
pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak.
Kolom Catatan Kementerian PPN/Bappenas (3)
-
35 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
Dalam kolom Catatan Kementerian PPN/Bappenas, diisi dengan catatan dari pihak
Kementerian PPN/Bappenas yang sesuai dengan materi pembahasan Pertemuan
Tiga Pihak.
Kolom Catatan Kementerian Keuangan (4)
Dalam kolom Catatan Kementerian Keuangan, diisi dengan catatan dari pihak
Kementerian Keuangan yang sesuai dengan materi pembahasan Pertemuan Tiga
Pihak.
Kolom Catatan Kementerian/Lembaga (5)
Dalam kolom Catatan Kementerian/Lembaga, diisi dengan catatan dari pihak
Kementerian/Lembaga yang sesuai dengan materi pembahasan Pertemuan Tiga
Pihak.
Kolom Tanggal
Adalah tanggal dokumen kesepakatan disetujui bersama oleh Bappenas,
Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga
Contoh : Jakarta, 5 April 2013
Kolom Tanda Tangan
Adalah kolom tempat membubuhkan tanda tangan dari Eselon II atau
setingkatnya, sebagai bukti kesepakatan mengenai program/kegiatan prioritas
K/L dengan Pagu Indikatif-nya antara: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian
Keuangan, dan Kementerian/Lembaga.
-
36 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
LAMPIRAN 2 LAMPIRAN HASIL KESEPAKATAN
I. RINCIAN PAGU PER PROGRAM
1. Kolom Kode (1) & (2)
Adalah kode Bagian Anggaran KL (BA) dan kode Program yang sesuai dengan
nomenklatur dalam lampiran petunjuk pengisian.
Contoh:
Kode Kementerian/Lembaga (Dep) : 090 Kode Program (Prog) : 03
2. Kolom Nama Program (3)
Adalah nama program sebagaimana program dalam surat yang ditandatangani
oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu
Indikatif Tahun 2014. Tidak diperkenankan untuk menambah Program baru di
luar surat tersebut.
Contoh :
Program Pengembangan Ekspor Nasional
Kegiatan Prioritas : Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor
3. Kolom Sumber Pendanaan (dalam juta rupiah) (4)
Adalah nama program sebagaimana program dalam surat yang ditandatangani
oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu
Indikatif Tahun 2014. Tidak diperkenankan untuk menambah Program baru di
luar surat tersebut.
Rencana 2014 (5)
d. Baris Rupiah Murni
Pada baris rupiah murni diisi dengan jumlah anggaran rupiah murni yang
akan dialokasikan pada tahun 2014 untuk program yang terkait dalam
satuan juta rupiah.
e. Baris PNBP
Pada baris PNBP diisi dengan jumlah anggaran PNBP yang akan dialokasikan
pada tahun 2014 untuk program yang terkait dalam satuan juta rupiah.
f. Baris BLU
Pada baris BLU diisi dengan jumlah anggaran BLU yang akan dialokasikan
pada tahun 2014 untuk program yang terkait dalam satuan juta rupiah.
-
37 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
g. Baris PLN
Pada baris PLN diisi dengan anggaran Pinjaman Luar Negeri (PLN) yang
dialokasikan pada TA 2014 untuk program terkait dalam satuan juta rupiah.
h. Baris HLN
Pada baris HLN diisi dengan anggaran Hibah Luar Negeri (HLN) yang
dialokasikan pada TA 2014 untuk program terkait dalam satuan juta rupiah.
i. Baris PDN
Pada baris PDN diisi dengan anggaran Pinjaman Dalam Negeri (PDN) yang
dialokasikan pada TA 2014 untuk program terkait dalam satuan juta rupiah.
j. SBSN (Surat Berharga Syariah Negara)
Pada baris SBSN diisi dengan anggaran SBSN yang dialokasikan pada TA
2014 untuk program terkait dalam satuan juta rupiah
Prakiraan Maju Tahun 2015 (6)
Diisi dengan prakiraan total jumlah anggaran yang akan dialokasikan pada tahun
2015 untuk program yang terkait baik yang bersumber dari rupiah murni,
PNBP, BLU, PLN, HLN, PDN dan SBSN dalam satuan juta rupiah.
Prakiraan Maju Tahun 2016 (7)
Diisi dengan prakiraan total jumlah anggaran yang akan dialokasikan pada tahun
2016 untuk program yang terkait baik yang bersumber dari rupiah murni,
PNBP, BLU, PLN, HLN, PDN dan SBSN dalam satuan juta rupiah.
Prakiraan Maju Tahun 2017 (8)
Diisi dengan prakiraan total jumlah anggaran yang akan dialokasikan pada tahun
2017 untuk program yang terkait baik yang bersumber dari rupiah murni,
PNBP, BLU, PLN, HLN, PDN dan SBSN dalam satuan juta rupiah.
II. REKAPITULASI DAFTAR KEGIATAN
1. Kolom Kode (1)
Adalah kode program dan kode kegiatan yang sesuai dengan nomenklatur
dalam lampiran petunjuk pengisian.
Contoh:
Kode Program : 06 Kode Kegiatan : 3751
2. Kolom Nama Program/Kegiatan Prioritas (2)
Adalah nama program dan kegiatan prioritas sebagaimana program dan
kegiatan prioritas dalam surat yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala
-
38 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif Tahun 2014. Tidak
diperkenankan untuk menambah kegiatan prioritas baru di luar surat tersebut.
Contoh :
Program Pengembangan Ekspor Nasional
Kegiatan Prioritas : Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor
3. Indikator Kinerja Kegiatan (3)
Adalah indikator kinerja kegiatan (output) yang dapat berupa (i).Indikator
Kuantitas, (ii).Indikator Kualitas, atau (iii). Indikator Harga. (tidak harus ketiga
indikator ini ada dalam mengukur sebuah output, disesuaikan dengan jenis
outputnya)
Contoh:
(i). Indikator kuantitas:
Jumlah updating data eksportir dan importir dalam database. Jumlah updating perusahaan yang mendapatkan fasilitas pameran
virtual Ditjen PEN.
(ii). Indikator kualitas:
Prosentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan peningkatan dan pengembangan ekspor yang terimplementasikan.
Presentase rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Penanganan Hambatan Industri dan Perdagangan yang terimplementasikan.
(iii). Indikator Harga :
Besarnya biaya untuk promosi produk dalam negeri melalui iklan. Besarnya biaya untuk pelayanan perizinan ekspor/impor online .
4. Kolom Target
Rencana Tahun 2014
Adalah target pencapaian dari suatu kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan
Kementerian/Lembaga pada tahun 2014 sesuai dengan indikator kinerja
kegiatan.
Contoh :
4.000 Perusahaan (Jumlah pengguna perijinan ekspor/impor online yang dilayani melalui INATRADE).
850.000 SKA (Jumlah Penerbitan SKA dengan sistem otomasi).
5. Kolom Target Prakiraan Maju 2015 2016 (5 7)
Tahun 2015 (5)
Adalah prakiraan target kinerja dari kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan
Kementerian /Lembaga pada tahun 2015.
Contoh :
-
39 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
4.500 Perusahaan (Jumlah pengguna perijinan ekspor/impor online yang dilayani melalui INATRADE).
900.000 SKA (Jumlah Penerbitan SKA dengan sistem otomasi).
Tahun 2016 (6)
Adalah prakiraan target kinerja dari kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan
Kementerian /Lembaga pada tahun 2016.
Contoh :
4.500 Perusahaan (Jumlah pengguna perijinan ekspor/impor online yang dilayani melalui INATRADE).
900.000 SKA (Jumlah Penerbitan SKA dengan sistem otomasi).
Tahun 2017 (7)
Adalah prakiraan target kinerja dari kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan
Kementerian /Lembaga pada tahun 2017.
Contoh :
5.000 Perusahaan (Jumlah pengguna perijinan ekspor/impor online yang dilayani melalui INATRADE).
900.000 SKA (Jumlah Penerbitan SKA dengan sistem otomasi).
6. Kolom Alokasi
Rencana Tahun 2014 (8)
Adalah Alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap kegiatan prioritas yang
akan dilaksanakan pada tahun 2014. Satuan biaya ditulis dalam juta rupiah.
Contoh :
Rp 1.526,20 juta. (Alokasi biaya untuk kegiatan Perijinan Ekspor/Impor Online yang Dilayani melalui INATRADE)
7. Kolom Alokasi Prakiraan Maju 2015 2017 (9 11)
Tahun 2015 (9)
Adalah prakiraan alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap kegiatan
prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Satuan biaya ditulis dalam
juta rupiah.
Contoh :
Rp 1.630,20 juta. (Alokasi biaya untuk kegiatan kegiatan Perijinan Ekspor/Impor Online yang Dilayani melalui INATRADE)
Tahun 2016 (10)
Adalah prakiraan alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap kegiatan
prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. Satuan biaya ditulis dalam
juta rupiah.
Contoh :
-
40 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
Rp 1.700,20 juta. (Alokasi biaya untuk kegiatan kegiatan Perijinan Ekspor/Impor Online yang Dilayani melalui INATRADE)
Tahun 2017 (11)
Adalah prakiraan alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap kegiatan
prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Satuan biaya ditulis dalam
juta rupiah.
Contoh :
Rp 1.800,20 juta. (Alokasi biaya untuk kegiatan kegiatan Perijinan Ekspor/Impor Online yang Dilayani melalui INATRADE)
8. Kolom Prioritas (12)
Dalam kolom Prioritas diisi dengan prioritas IKK jenis kegiatan yang dapat
berupa kegiatan Prioritas Nasional (N), Prioritas Bidang (B), Prioritas
Kementerian/Lembaga (K/L) dan Non-Prioritas (-0-). Untuk kegiatan Prioritas
Nasional harus dapat diidentifikasikan mendukung langsung pencapaian salah
satu Prioritas Pembangunan Nasional yang tercantum pada Buku I RKP 2014.
Contoh:
N menunjukkan kegiatan prioritas nasional yang terkait dengan prioritas pembangunan Nasional.
B menunjukkan kegiatan prioritas bidang yang bersangkutan K/L menunjukkan kegiatan prioritas K/L yang bersangkutan -0- menunjukkan kegiatan Non-Prioritas K/L yang bersangkutan
LAMPIRAN 3
MATRIKS LAMPIRAN CATATAN PEMBAHASAN
Cara pengisian matriks-matriks yang terdapat dalam Matriks Lampiran Catatan
Pembahasan mengikuti cara pengisian sebagaimana petunjuk pengisian yang
dicontohkan pada Matriks Rekapitulasi Daftar Rincian Kegiatan Prioritas dan Kegiatan
Non-Prioritas.
CoverKata Pengantar dan Daftar IsiBab 1-5 Trilateral Meetings 2014_28032013_versi 2