K E B I J A K A N P U B L I K

PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK 

Kebijakan publik adalah kewenanganpemerintah dalampembuatan suatukebijakan yang digunakan ke dalamperangkat peraturan hukum.

 

PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK

 

Kebijakan tersebutbertujuan untukmenyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikanacuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis

 

SIFAT KEBIJAKAN PUBLIK Tuntutan-tuntutan kebijakan (policy demand) Keputusan kebijakan (policy decision) Pernyataan-pernyataan kebijakan (policy

statement) Hasil-hasil kebijakan (policy output) Dampak-dampak kebijakan (policy

outcome)

POLICY DEMAND adalah tuntutan yang dibuat oleh warga

masyarakat secara pribadi atau kelompok dengan resmi, ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik

POLICY DECISION didefinisikan sebagai keputusan-keputusan

yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arahan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan public

POLICY STATEMENT adalah pernyataan resmi atau artikulasi-

artikulasi kebijakan publik yang telah ditetapkan

POLICY OUTPUT merupakan manifestasi nyata dari kebijakankebijakan publik, yaitu hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan danpernyataan kebijakan

POLICY OUTCOME lebih merujuk pada akibatnya pada

masyarakat, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan yang berasal dari tindakan maupun tidak adanya tindakan pemerintah

KEBIJAKAN PUBLIK DALAM … Konteks DemokrasiDi era demokrasi dan otonomi daerah, kebijakan publik tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah namun menjadi produk legislasi yang dilahirkan dari oleh dan untuk publik. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, menjadi penting untuk memahami mengapa kebijakan publik harus disusun dengan tepat, siapa yang mesti terlibat, dan kenapa harus dipelajari dengan benar.

KEBIJAKAN PUBLIK DALAM …Penyusunan kebijakan publik dalam konteks demokrasi memang terkadang menimbulkan berbagai tarik ulur antara kepentingan pemerintah, modal dan publik jika harus melibatkan berbagai pihak dalam menformulasikannya. Belum lagi berbagai hal yang menyangkut persinggungan antar urusan privat dan publik serta berbagai konflik kepentingan yang terjadi.

KEBIJAKAN PUBLIK DALAM … Konteks Desentralisasi, sebagai sebuah konsep penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi menjadi panduan utama akibat ketidakmungkinan sebuah negara yang wilayahnya luas dan penduduknya banyak untuk mengelola manajemen pemerintahan yang sentralistik, atas dasar itu kebijakan publik tidak akan efektif melalui model sentarlistik dan juga dalam proses implementasinya

PELAKU/AKTOR PEMBUAT KEBIJAKAN PUBLIK

Legislatif, Sesuai dengan fungsinya, legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu penganggaran, pengawasan dan legislasi

Eksekutif, Instansi Administratif, seperti pemilihan persenjataan bagi

prajurit militer oleh Departemen Pertahanan. Pengembangan peraturan keselamatan udara oleh Departemen Perhubungan

PELAKU PEMBUAT KEBIJAKAN PUBLIK

Lembaga Peradilan, tinjauan hukum merupakan kekuasaan pengadilan untuk menentukan hukum bagi kegiatan legislatif dan eksekutif serta cabangnya dan membatalkan peraturan

Kelompok Kepentingan, seperti LSM, Ormas, Ormawa dll Partai Politik, Warga Negara Sebagai Individu,

PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIKProses pembuatan sebuah kebijakan publik melibatkan berbagai aktivitas yang kompleks. Pemahaman terhadap proses pembuatan kebijakan oleh para ahli dipandang penting dalam upaya melakukan penilaian terhadap sebuah kebijakan publikUntuk membantu melakukan hal ini, para ahli kemudian mengembangkan sejumlah kerangka untuk memahami proses kebijakan (policy process) atau seringkali disebut juga sebagai siklus kebijakan (policy cycles).

LANJUTAN…Proses

Identifikasi MasalahPenetapan Agenda

Perumusan Kebijakan

Legitimasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan

Evaluasi Kebijakan

LANJUTAN…Aktivitas

Publikasi masalah sosial; mengekspresikan tuntutan akan tindakan dari pemerintahMenentukan mengenai masalah-masalah apa yang akan diputuskan; masalah apa yang akan dibahas/ditangani oleh pemerintahPengembangan proposal kebijakan untuk menyelesaikan dan memperbaiki masalah

Memilih proposal; mengembangkan dukungan untuk proposal terpilih; menetapkannya menjadi peraturan hukum; memutuskan konstitusionalnya

Mengorganisasikan departemen dan badan; menyediakan pembiayaan atau jasa pelayanan; menetapkan pajak

Melaporkan output dari program pemerintah; mengevaluasi dampak kebijakan kepada kelompok sasaran dan bukan sasaran; mengusulkan perubahan dan reformasi

LANJUTAN…Peserta

Media massa; kelompok kepentingan; inisiatif masyarakat; opini publikElit, termasuk presiden dan kongres; kandidat untuk jabatan publik tertentu; media massa

Pemikir; Presiden dan lembaga eksekutif; komite kongres; kelompok kepentinganKelompok kepentingan; presiden; kongres; pengadilan

Presiden dan staf kepresidenan; departemen dan badan

Departemen dan badan; komite pengawasan kongres; media massa; pemikir