perspektif sismennas dalam konteks peningkatan kualitas demokrasi guna pembangunan keunggulan...

dadang-solihin.blogspot.com 2

Materi• Apa itu Sismennas• Perspektif Sismennas • Peningkatan Kualitas Demokrasi • Indikator Demokrasi Indonesia• RPJPN 2005-2025• Competitiveness Index • Pembangunan Keunggulan

Perekonomian• Kerangka Teknokratik RPJMN

2015 – 2019

4dadang-solihin.blogspot.com

Apa itu SismennasSismennas adalah Perpaduan tata nilai, struktur, fungsi, dan

proses yang merupakan himpunan usaha untuk mencapai kehematan, daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber daya dan dana nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

Proses penyelenggaraannya secara serasi dan terpadu meliputi berbagai siklus kegiatan berupa perumusan kebijakan (policy formulation), pelaksanaan kebijakan (policy implementation), dan penilaian hasil-hasil pelaksanaan kebijakan nasional.

Sumber: Lemhannas, 2013


Peningkatan Kualitas Demokrasi


Aspek Variabel1. Kebebasan

Sipil• Kebebasan Berkumpul dan Berserikat• Kebebasan Berpendapat• Kebebasan Berkeyakinan• Kebebasan dari Diskriminasi

2. Hak-hak Politik

• Hak Memilih dan Dipilih• Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan

Pengawasan3. Lembaga

Demokrasi• Pemilu yang Bebas dan Adil• Peran MPR, DPR, DPD, dan DPRD *)• Peran Partai Politik• Peran Birokrasi Pemerintah Daerah• Peran Peradilan yang Independen

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia (Bappenas, 2014)

Indikator Demokrasi IndonesiaAspek 1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties)


1. Kebebasan berkumpul dan berserikat

• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.

• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.

2. Kebebasan berpendapat

• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat.

• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.

Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties)


3. Kebebasan berkeyakinan

• Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya.

• Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya.

• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama.

4. Kebebasan dari diskriminasi

• Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.

• Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.

• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.

Indikator Demokrasi IndonesiaAspek 2. Hak-hak Politik (Political Rights)


1. Hak memilih dan dipilih

• Jumlah kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat.

• Jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih.

• Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT).• Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan

dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (votersturnout).

• Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi.

2. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

• Persentase demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan terhadap total demonstrasi/mogok.

• Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 3. Lembaga2 Demokrasi (Democracy Institutions)


1. Pemilu yang Bebas dan Adil

• Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu.

• Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2. Peran DPRD • Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan per kapita.

• Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan.

• Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif. 3. Peran Partai

Politik• Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta

pemilu.• Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat

provinsi.

Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 3. Lembaga2 Demokrasi (Democracy Institutions)


4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah

• Jumlah laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif.

• Jumlah laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif.

5. Peran Peradilan yang Independen

• Jumlah keputusan hakim yang kontroversial.• Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial

oleh jaksa atau polisi.

Indeks Demokrasi Dunia 2012

Global Competitiveness Index 2013–2014

Sumber: The Global Competitiveness Report 2013–2014

14

3,23

4,01

4,08

4,18

4,28

4,29

4,53

4,54

4,84

4,95

5,03

5,33

5,37

5,48

5,61

0 1 2 3 4 5 6

Myanmar (139)

Kamboja (88)

Laos (81)

Vietnam (70)

India (60)

Filipina (59)

Indonesia (38)

Thailand (37)

Cina (29)

Brunei (26)

Malaysia (24)

Norwegia (11)

Inggris (10)

USA (5)

Singapura (2)

PerbandinganIDI 2011–2012 per Provinsi

0 20 40 60 80 100

IDI NASIONAL

PapuaPapua Barat

Maluku UtaraMaluku

Sulawesi BaratGorontalo

Sulawesi TenggaraSulawesi SelatanSulawesi Tengah

Sulawesi UtaraKalimantan Timur

Kalimantan SelatanKalimantan Tengah

Kalimantan BaratNusa Tenggara TimurNusa Tenggara Barat

BaliBanten

Jawa TimurD.I.Yogyakarta

Jawa TengahJawa BaratDKI Jakarta

Kepulauan RiauKep. Bangka Belitung

LampungBengkulu

Sumatera SelatanJambi

RiauSumatera BaratSumatera Utara

Aceh

20122011


Competitiveness Ranking 2010

16

3,69771,8484

1,34141,1964

1,04730,7847

0,56580,3858

0,34330,3433

0,31450,1575

0,09850,0130

-0,1872-0,2734

-0,3158-0,3490

-0,4032-0,4049-0,4158

-0,4818-0,5059

-0,6207-0,6294-0,6466-0,6585-0,6681

-0,7616-0,8849

-1,0046-1,3483

-1,5910

-2,0000 -1,0000 0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000

DKI JakartaJawa Timur

Jawa TengahJawa Barat

Kalimantan TimurDI Yogyakarta

BantenSulawesi Selatan

BaliKepulauan Riau

Sumatera SelatanRiau

Kalimantan SelatanSulawesi Utara

GorontaloAceh

Sumatera BaratSulawesi Tenggara

Sumatera UtaraSulawesi Barat

LampungSulawesi TengahKalimantan Barat

JambiNTB

Kalimantan TengahMaluku

BengkuluPapua

Papua BaratBangka Belitung

Maluku UtaraNTT

Sumber: KG Tan, 2013; Subnational Competitiveness and National Performance: Analysis and Simulation for Indonesia; JCC: The Business and Economics Research Journal

RPJPN 2005-2025


Visi Pembangunan 2005‐2025

INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

(UU 17 TAHUN 2007)

Pembangunan Keunggulan

Perekonomian

RPJM 2 RPJM 3 RPJM 4

PDB per kapita 2014:Sktr USD 4.000

2019:Sktr USD 7.000

2025:> USD 12.000

2015 2020 2025 20302010

Threshold Middle Income TrapUSD 12.000

BONUS DEMOGRAPHIC2010 2030

Pembangunan Keunggulan PerekonomianPembangunan Keunggulan Perekonomian


Kerangka Teknokratik RPJMN 2015 – 2019 Menguatkan Landasan untuk Keluar dari Middle Income Trap (MIT)

Keluar dari MIT

RT-RPJMN 2015 – 2019Amanat RPJP :SDA, SDM, Iptek

KerangkaRegulasi

Polhukam

Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change Ekonomi Kesra Lingkungan

-RB-Tertib hukum -Anti korupsi-Demokrasi-Stabilitas DN

- TranfromasiStruktur

- Resiliensi- Infrastruktur- Inovasi

Daerah

- Mutu SDM- Kemiskinan - Pemerataan- Employment- BPJS

- PengelolaanSDA dan biodiv

- Kelautan- Mitigasi

adaptasi PI

- Pemerataan- SPM terpenuhi- Urbanisasi- Pelaksanaan

Desentralisasi

KerangkaPendanaan:

APBN dan Non

KerangkaKelembagaan

• MembutuhkanComprehensif reform

• Not BAU (out the box)• Prinsip berkelanjutan• Terpadu tidak sendiri-

sendiri

Delivery Mechanism

Jangka Panjang:Tercapai tahun 2030 apabila Ekonomi tumbuh 6-8%/tahun

• Sangat penting untuk menguatkan fondasi keluar MIT

• Tidak boleh meleset masa 5 tahunke depan.

19

perspektif sismennas dalam konteks peningkatan kualitas demokrasi guna pembangunan keunggulan...

Education